01465 - Kausa Hukum dalam Perspektif Hukum Islam: Analisis Konseptual tentang Alasan dan Tujuan Keberlakuan Hubungan dan Perbuatan Hukum

Abstract

This article examines the concept of causa legis (legal cause) in Islamic law, understood as the reason or purpose underlying the validity of legal relationships and legal acts. Using a normative-conceptual approach through uṣūl al-fiqh literature, this study reveals that legal cause in Islam operates on three interrelated layers: (i) the cause of norm applicability (sabab/manāṭ/'illat), (ii) the rational axis of norm application ('illat al-ḥukm as ratio legis), and (iii) the teleological purpose of law (maqāṣid al-sharī'ah and maṣlaḥah). The findings show that the validity of legal relationships, particularly contracts (akad) in muamalah, is determined not only by formal elements but also by consent (riḍā), intention (niyyah), and conformity with the objectives of Sharia. Furthermore, legal cause also manifests in procedural contexts—such as the obligation of divorce pronouncement before a religious court—as a means of preventing harm and protecting public welfare. This article concludes that legal cause in Islamic law is not a free utilitarian claim but a disciplined juristic reasoning that is bound to textual evidence and methodological controls.

Keywords: causa legis; Islamic law; maqāṣid al-sharī'ah; maṣlaḥah; 'illat al-ḥukm; uṣūl al-fiqh; muamalah

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep kausa hukum (causa legis) dalam perspektif hukum Islam, yang dipahami sebagai alasan atau tujuan yang menjadi dasar sahnya suatu hubungan hukum dan perbuatan hukum. Dengan menggunakan pendekatan normatif-konseptual melalui literatur uṣūl al-fiqh, kajian ini mengungkap bahwa kausa hukum dalam Islam bekerja pada tiga lapisan yang saling berkaitan: (i) sebab keberlakuan norma (sabab/manāṭ/'illat), (ii) poros rasional penerapan norma ('illat al-ḥukm sebagai ratio legis), dan (iii) tujuan teleologis hukum (maqāṣid al-sharī'ah dan maṣlaḥah). Temuan menunjukkan bahwa keabsahan hubungan hukum—khususnya akad dalam muamalah—tidak hanya ditentukan oleh unsur formal, melainkan juga oleh kerelaan (riḍā), niat (niyyah), dan kesesuaian dengan tujuan Syariah. Lebih jauh, kausa hukum juga hadir dalam konteks prosedural—seperti kewajiban ikrar talak di pengadilan—sebagai wasilah pencegahan mudarat dan perlindungan kemaslahatan. Artikel ini menyimpulkan bahwa kausa hukum dalam Islam bukan klaim utilitarian bebas, melainkan penalaran hukum berdisiplin yang terikat pada dalil dan kontrol metodologis.

Kata Kunci: kausa hukum; hukum Islam; maqāṣid al-sharī'ah; maṣlaḥah; 'illat al-ḥukm; uṣūl al-fiqh; muamalah

________________________________________

A. Pendahuluan: Makna "Kausa Hukum" dalam Horizon Hukum Islam

Dalam kajian hukum Islam, gagasan tentang "kausa hukum"—yakni alasan atau tujuan yang menjadi dasar sahnya suatu hubungan hukum atau perbuatan hukum—tidak dipahami sebagai unsur yang berdiri sendiri tanpa relasi dengan bangunan tujuan syariat (maqāṣid al-sharī'ah) dan kemaslahatan (maṣlaḥah). Hal ini sejalan dengan konseptualisasi bahwa fondasi Syariah Islam direpresentasikan oleh maṣlaḥah yang ditujukan bagi kepentingan hidup manusia (duniawi sekaligus ukhrawi), serta bahwa Syariah menjunjung prinsip keadilan ('adālah), kasih sayang (raḥmah), dan maṣlaḥah; karenanya, ketentuan yang menyimpang dari prinsip-prinsip tersebut pada hakikatnya tidak merepresentasikan Syariah meskipun dicari rasionalisasi untuk memasukkannya ke dalam "hukum Islam" (بوشرتيلة, 2026).

Pada level filsafat hukum, banyak ketentuan syariat dipandang memiliki alasan-alasan logis dan hikmah yang hendak dicapainya—dengan orientasi realisasi kemaslahatan universal—sehingga pengkajian "alasan/tujuan" bukan sekadar pelengkap, melainkan unsur yang melekat pada pemaknaan hukum sebagai petunjuk normatif yang mengarahkan tindakan manusia (الحوامدة, 2020). Dalam perspektif ini, "kausa hukum" dapat disintesiskan sebagai: (i) sebab/poros keberlakuan norma (sabab/manāṭ/'illat) dan (ii) tujuan/teleologi normatif (maqāṣid/maṣlaḥah/hikmah) yang memberi legitimasi substantif bagi keberlakuan dan penerapan hukum (الحوامدة, 2020; بتورى et al., 2020).

________________________________________

B. Kerangka Istilah: Syariah, Fikih, dan Metodologi Penemuan Hukum (Uṣūl al-Fiqh)

Pemahaman tentang kausa hukum dalam Islam menuntut pembedaan konseptual antara Syariah—ketentuan Allah yang disyariatkan bagi hamba-Nya—dan fikih, yakni hasil ijtihad/interpretasi ulama terhadap Syariah yang kebenarannya bersifat relatif dan kontekstual. Sejumlah literatur menegaskan Syariah sebagai "aturan yang dibuat Allah untuk dipatuhi hamba-hamba-Nya" serta mencakup ketentuan yang menyangkut akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah; sementara fikih diposisikan sebagai produk ijtihad yang dapat berubah mengikuti situasi, kondisi, dan zaman (Kartini & Iswandi, 2025).

Sejalan dengan itu, kajian hukum Islam meniscayakan penggunaan perangkat metodologis uṣūl al-fiqh agar penetapan hukum dapat dilakukan secara bertanggung jawab, karena pengetahuan uṣūl al-fiqh dipandang niscaya untuk memahami maksud dalil syar'i dan menetapkan hukum, termasuk ketika berhadapan dengan kasus-kasus baru (Mucharom, 2017; Rofiq et al., 2023). Dalam konteks metodologis, rekonstruksi penemuan hukum juga didorong untuk menjembatani pendekatan tekstual (normatif) dan kontekstual (historis-empiris) agar hukum Islam tampil kreatif dan "hidup" dalam dinamika sosial modern (Kartini & Iswandi, 2025; Rofiq et al., 2023).

________________________________________

C. Dua Wajah Kausa: Sebab Keberlakuan dan Tujuan Pembentukan Hukum

1. Kausa sebagai Sebab/Poros Keberlakuan Norma: Hukum Waḍ'ī, "Sebab", dan Contoh Akad sebagai Sabab

Dalam teori hukum Islam, kausa dapat didekati melalui kategori norma waḍ'ī (norma situasional/operasional) yang menjelaskan relasi antara suatu keadaan dengan lahirnya konsekuensi hukum. Dalam pembacaan yang menampilkan contoh konkret, "akad merupakan sebab (sabab) terjadinya perpindahan milik atas suatu barang yang diperjualbelikan", sementara konsep waḍ'ī juga mencakup "syarat" dan "penghalang" (māni') sebagai perangkat yang memengaruhi lahir atau terhalangnya akibat hukum (Sa'diyah et al., 2021).

Formulasi ini penting bagi topik kausa karena menunjukkan bahwa sahnya hubungan hukum—misalnya perpindahan hak—tidak hanya "ada" karena kehendak para pihak, tetapi karena adanya sabab yang diakui Syariah (akad) beserta syarat-syaratnya dan ketiadaan penghalang-penghalangnya (Asmawi, 2014; Sa'diyah et al., 2021). Dengan demikian, "kausa" pada dimensi ini berfungsi sebagai titik taut (legal nexus) yang menghubungkan tindakan manusia—misalnya akad sebagai tasharruf qaulī—dengan akibat hukum yang diakui Syariah (Asmawi, 2014; Sa'diyah et al., 2021).

2. Kausa sebagai 'Illat dan Hikmah: Ratio Legis dalam Uṣūl al-Fiqh

Selain "sebab" dalam arti waḍ'ī, tradisi uṣūl al-fiqh mengenal "alasan logis" di balik keberlakuan suatu norma yang sering diekspresikan sebagai 'illat al-ḥukm atau manāṭ al-ḥukm. Dalam konstruksi ini, alasan logis yang mendasari disyariatkannya hukum disebut 'illat al-ḥukm (ratio legis) atau manāṭ al-ḥukm (poros hukum), dan penegasan bahwa ketentuan syariat tidak diturunkan secara sia-sia atau tanpa tujuan dikaitkan dengan orientasi kemaslahatan universal (الحوامدة, 2020).

Dalam kajian maqāṣid, bahkan ditegaskan bahwa tujuan syariat—terutama pada muamalah—menjadi alasan berlakunya hukum; karena itu, nilai (baik berupa 'illat maupun hikmah) diposisikan sebagai alasan adanya hukum, dan "tiadanya 'illat menyebabkan tidak berlakunya hukum" dalam konteks penerapan yang bergantung pada keberadaan poros tersebut (Solikhudin, 2019). Keterkaitan 'illat—sebagai kausa operasional—dengan maqāṣid—sebagai kausa teleologis—tampak pula dalam kerangka yang menyebut struktur hukum Islam memuat "hukum" (norma taklifi) dan "hikmah", serta pentingnya penelusuran alasan-alasan perintah/larangan melalui metode penggalian 'illat (masālik al-'illah) dalam kerja ijtihad (Aji & Mukri, 2022).

3. Kausa Teleologis: Maqāṣid al-Sharī'ah dan Maṣlaḥah sebagai Basis Legitimasi Hukum

Dimensi teleologis kausa menjadi sentral ketika pembahasan beralih dari "apa yang menjadi poros keberlakuan" kepada "untuk apa hukum itu ditetapkan". Pada level konseptual, maṣlaḥah diposisikan sebagai "ruh" yang menggerakkan kompatibilitas hukum Syariah dengan perkembangan kehidupan manusia; Syariah dinilai mengandung keadilan, kasih sayang, dan maṣlaḥah, sehingga ketika suatu aturan bertentangan dengan prinsip itu, ia pada hakikatnya tidak mencerminkan Syariah meski dicari ta'wīl untuk memasukkannya (بوشرتيلة, 2026).

Dalam garis argumentasi yang beririsan, ditegaskan bahwa hadirnya hikmah dan 'illat dalam norma hukum Allah menjamin eksisnya maṣlaḥah, dan maṣlaḥah yang umum (general), genuine, mendukung tujuan Syariah, serta tidak bertentangan dengan nash merupakan dasar/pijakan yang valid bagi legislasi hukum Islam (Zainuddin, 2019). Prinsip kehati-hatian epistemik juga ditegaskan melalui kaidah bahwa maṣlaḥah yang dimaksud ialah pemeliharaan tujuan Syariah (bukan dorongan hawa nafsu), dan karena nuṣūṣ Syariah mengandung kemaslahatan, maka tidaklah valid pemikiran yang menyatakan maṣlaḥah harus diprioritaskan jika berlawanan dengan teks suci.

Dalam perkembangan teoritis, pembagian tingkat kemaslahatan (ḍarūriyyāt, ḥājiyyāt, taḥsīniyyāt) kerap digunakan untuk menakar bobot kausa teleologis suatu ketentuan; pembagian ini secara eksplisit dijelaskan dalam kajian tentang maslahat dan juga dalam pembahasan maqāṣid klasik yang menempatkan tiga tingkat kebutuhan tersebut sebagai kerangka hirarkis (Amirullah et al., 2022; Saadah et al., 2023). Pada level tujuan dasar, perlindungan lima hak dasar (al-ḍarūriyyāt al-khams)—seperti perlindungan jiwa, akal, agama, harta, dan keturunan—sering disebut sebagai orientasi maqāṣid yang relevan bagi penalaran hukum (Sa'diyah et al., 2021).

Dengan demikian, teleologi maqāṣid dan maṣlaḥah menjadi "kausa legitimasi" yang menerangkan mengapa suatu konstruksi hukum dipandang sah/layak diberlakukan secara syar'i, selama penalaran tersebut tetap terikat pada dalil dan tidak bertentangan dengan nash (Zainuddin, 2019; بتورى et al., 2020).

________________________________________

D. Kausa dan Metode Istinbāṭ: Bagaimana "Alasan/Tujuan" Ditetapkan secara Ilmiah

1. Tiga Metode Ijtihad dan Posisi Kausa di Dalamnya (Bayānī–Ta'līlī–Istiṣlāḥī)

Kausa hukum tidak dapat diproyeksikan secara serampangan; ia harus ditemukan melalui metodologi istinbāṭ. Literatur menjelaskan adanya tiga metode ijtihad: bayānī (linguistik/tekstual), ta'līlī (qiyāsī/kausal), dan istiṣlāḥī (teleologis/kemaslahatan) sebagai metode umum dalam penemuan dan pembentukan fikih dari masa ke masa (Kartini & Iswandi, 2025). Metode ta'līlī menonjolkan penetapan 'illat (sebagai kausa operasional) dan penerapannya melalui qiyās, sedangkan istiṣlāḥī menuntut penilaian dampak positif-negatif, penimbangan manfaat-mudarat, dan perhatian ketat pada alasan ('illat) ketika menganalisis persoalan baru agar hukum yang dipilih memaksimalkan kemaslahatan publik (Nabila, 2023).

Selaras dengan itu, kajian hermeneutika hukum Islam menekankan bahwa objek istinbāṭ menyentuh "nas, jiwa, dan tujuan syariah", sehingga pendekatan kebahasaan dan maqāṣid al-sharī'ah dipandang relevan untuk membaca teks dan menautkannya pada tujuan (Rofiq et al., 2023).

2. Maqāṣid sebagai Alat Bantu, Bukan Dalil Mandiri: Batasan Epistemologis Kausa

Sejumlah sumber menegaskan bahwa maqāṣid al-sharī'ah berfungsi sebagai alat bantu untuk memahami redaksi al-Qur'an dan hadis, menyelesaikan dalil yang tampak bertentangan, serta menetapkan hukum pada kasus yang tidak tertampung dalam nash; posisi ini sekaligus menunjukkan bahwa maqāṣid "tidaklah mandiri sebagai dalil hukum", melainkan menjadi dasar/kerangka bagi penetapan hukum melalui metode-metode pengambilan hukum (Saadah et al., 2023).

Dalam penegasan yang berdekatan, disebutkan bahwa penguatan teoritis maqāṣid adalah keharusan agar mujtahid dapat menemukan konteks dari teks al-Qur'an/hadis untuk diaplikasikan dalam problematika masa kini, namun kontekstualisasi itu bukan untuk "membuat syariat baru", melainkan untuk merealisasikan kemaslahatan dengan tetap berpegang pada prinsip Syariah (Solikhudin, 2019). Batasan metodologis juga tampak pada kaidah yang dirumuskan dalam pembacaan Ahmad ar-Raisuni: setiap hukum Syariah harus mempunyai alasan/tujuan/maslahat; setiap maqāṣid harus memiliki dalil; perlu urutan tingkat maslahat/mafsadat; dan harus dibedakan antara maqāṣid (tujuan) dan wasā'il (sarana) (بتورى et al., 2020).

Karena itu, "kausa" dalam hukum Islam adalah hasil penalaran berdisiplin (disciplined reasoning) yang terikat dalil, bukan sekadar klaim utilitarian tanpa kontrol normatif (Zainuddin, 2019; بتورى et al., 2020).

3. Maṣlaḥah Mursalah dan Perbedaan Pandangan Ulama: Nuansa dalam Penetapan Kausa

Pemanfaatan maṣlaḥah—khususnya maṣlaḥah mursalah—sebagai basis ijtihad memunculkan perbedaan pandangan. Disebutkan adanya dua golongan: satu pihak membolehkan penggunaan maṣlaḥah mursalah sebagai dalil dalam ijtihad, sedangkan pihak lain tidak membolehkannya; perbedaan serupa juga muncul terkait maṣlaḥah mulghah karena tidak adanya dalil khusus yang secara eksplisit memutuskan (Zainuddin, 2019).

Meski demikian, argumen lain menjelaskan bahwa al-Syāṭibī memberi legitimasi pada maṣlaḥah yang tidak dibuktikan oleh nash khusus tetapi sesuai dengan ketentuan Syariah dan diambil maknanya dari dalil-dalil Syariah, sehingga dapat dijadikan dalil/hujjah (Zainuddin, 2019). Nuansa perbedaan ini penting untuk topik kausa, sebab ia menandai bahwa "tujuan/maslahat" tidak otomatis menjadi alasan yang sah kecuali memenuhi kontrol metodologis—yakni kesesuaian dengan Syariah dan basis dalil—sebagaimana ditekankan oleh konstruksi maṣlaḥah yang tidak boleh berbenturan dengan nash (Zainuddin, 2019).

________________________________________

E. Kausa Hukum sebagai Dasar Sahnya Hubungan Hukum: Akad (Kontrak) dalam Muamalah

1. Akad sebagai Sebab Lahirnya Akibat Hukum dan Syarat Sahnya

Dalam muamalah, akad diposisikan sebagai mekanisme yang menimbulkan akibat hukum, sehingga sah/tidak sahnya hubungan hukum sangat ditentukan oleh terpenuhi tidaknya rukun dan syarat. Akad didefinisikan sebagai ikatan ijab dan kabul yang sesuai dengan hukum syariat sehingga menimbulkan akibat hukum terhadap objek akad, dan sahnya suatu aktivitas muamalah terkait erat dengan terpenuhinya rukun serta syarat akad (Jalili, 2021).

Rumusan lain menegaskan unsur-unsur akad meliputi shighat (pernyataan mengikatkan diri), objek akad, para pihak, dan "tujuan akad" (maudlū' al-'aqd), serta syarat-syarat ijab-kabul agar berakibat hukum—antara lain tujuan pernyataan yang jelas, kesesuaian ijab-kabul, dan syarat-syarat lain yang memastikan makna kesepakatan benar-benar dipahami (Mubarok, 2020). Pada level norma waḍ'ī, akad juga dapat dipahami sebagai "sebab" perpindahan milik, sehingga keberlakuan akibat hukum (misalnya transfer kepemilikan) menuntut adanya sabab (akad) yang valid beserta syarat-syarat yang relevan (Jalili, 2021; Sa'diyah et al., 2021).

2. Ridha, Niat, dan Orientasi Tujuan sebagai Inti Kausa Keabsahan Muamalah

Kausa keabsahan akad tidak hanya terletak pada formalitas shighat, tetapi juga pada ridha (kerelaan) dan orientasi tujuan. Dalam pembahasan prinsip transaksi, ditegaskan bahwa "hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad" yang menghasilkan sahnya akad yang disepakati; prinsip ini diletakkan dalam kerangka fikih muamalah yang bertujuan mengatur hubungan antarmanusia melalui perangkat hukum, termasuk kontrak dan aspek-aspek lain yang luas (Farida, 2021).

Selain ridha, kaidah fikih juga menekankan bahwa yang diakui dalam muamalah ialah tujuan dan substansinya, bukan semata lafal dan formatnya (al-'ibrah fi al-'uqūd li al-maqāṣid wa al-ma'ānī lā li al-alfāẓ wa al-mabānī), sehingga "kausa" keabsahan kontrak berkelindan dengan maksud/tujuan (maqāṣid) yang dikandungnya (Asmawi, 2014). Penegasan tentang pentingnya niat juga muncul dalam kajian praktik akad muamalah: "pintu" syariah/tidak syariah dalam bisnis dimulai dari niat yang kuat, selaras dengan kaidah innamā al-a'māl bi al-niyyāt; karena itu, kejujuran dan kesadaran tujuan dalam akad memengaruhi kualitas perilaku keberagamaan para pihak (Ludfi, 2023). Bahkan ditegaskan bahwa bila niat para pihak tidak sesuai tujuan yang dikehendaki syara' dalam suatu bentuk muamalah, maka transaksi tersebut tidak dapat dibenarkan; ini menunjukkan bahwa niat/tujuan merupakan bagian dari kausa substantif yang menentukan legitimasi muamalah.

3. Kausa Larangan: Riba, Gharar, Maysir sebagai Dasar Ketidakabsahan Unsur Tertentu dalam Akad

Sebagian kausa hukum hadir dalam bentuk "alasan pelarangan" yang menjaga keadilan dan kemaslahatan. Dalam kontrak syariah, prinsip kebaikan dan keadilan diposisikan sebagai elaborasi dari prinsip dasar keagamaan, dan larangan bunga/riba dalam kontrak syariah ditautkan langsung pada al-Qur'an serta dimaknai sebagai manifestasi kesetaraan para pihak—termasuk konsekuensi berbagi risiko dan hasil secara bertanggung jawab—sehingga tidak terjadi keberpihakan yang merusak posisi setara para pihak (Muslimin, 2019).

Dalam praktik muamalah kontemporer, prinsip-prinsip yang dijaga juga mencakup bebas riba, bebas gharar dan tadlīs (penipuan), tidak maysir (spekulatif), bebas produk haram, serta menghindari praktik akad fasid/batil; prinsip ini dijadikan "aksioma" dalam fikih muamalah kontemporer. Sebagai ilustrasi sektor tertentu, konsep asuransi syariah (takāful) dijelaskan berdasar prinsip saling membantu/berbagi tanggung jawab tanpa gharar dan maysir, serta menuntut aturan yang jelas dan khas agar perbedaan prinsipil dengan asuransi konvensional tidak menimbulkan kekacauan normatif (Nurjihad, 2013). Dengan demikian, "kausa" ketidakabsahan bukan sekadar formalitas larangan, melainkan berakar pada alasan keadilan, kebaikan, dan peniadaan bahaya/ketidakpastian yang merusak kemaslahatan transaksi (Muslimin, 2019; Nurjihad, 2013).

4. Kausa Kebolehan: Asas "Al-Aṣl fī al-Mu'āmalāt al-Ibāḥah" dan Ruang Ijtihad

Kausa kebolehan dalam muamalah sering dirumuskan melalui prinsip bahwa pada dasarnya semua bentuk muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Prinsip ini dinyatakan sebagai kaidah dasar muamalah yang memungkinkan penggalian hukum terus-menerus agar mampu menjawab dinamika transaksi, dengan dukungan uṣūl al-fiqh dan kaidah-kaidah sebagai acuan mujtahid ketika berhadapan dengan fenomena yang tidak ditemukan nashnya (Susilo, 2020).

Prinsip serupa juga ditegaskan dalam konteks praktik perbankan/ekonomi syariah: semua bentuk transaksi boleh, tetapi kebolehan itu tidak mutlak karena tetap harus berada dalam batasan hukum Islam (B. H. Farida, 2023). Kausa kebolehan yang bersifat "default permissibility" ini sekaligus menjelaskan mengapa ijtihad muamalah memiliki ruang lebih luas: karena muamalah berkembang cepat, sementara teks memberi petunjuk global, maka penetapan hukumnya memerlukan metode ijtihad yang tetap terikat tujuan Syariah dan prinsip larangan unsur-unsur yang merusak kemaslahatan (B. H. Farida, 2023; Susilo, 2020).

________________________________________

F. Kausa Hukum sebagai Dasar Sahnya Perbuatan Hukum: Tasharruf, Prosedur, dan Perlindungan Maslahat

Konsep "perbuatan hukum" dalam muamalah tidak berhenti pada akad sebagai pernyataan (qaulī), tetapi juga mencakup tindakan (fi'lī). Dalam kajian muamalah di sektor keuangan syariah, muamalah dipahami sebagai aturan-aturan Allah untuk mengatur urusan duniawi dalam pergaulan sosial, dan tasharruf dibagi menjadi tasharruf fi'lī dan tasharruf qaulī; pembagian ini membantu menjelaskan bahwa sah/tidak sahnya perbuatan hukum dapat berangkat dari bentuk tindakan maupun bentuk pernyataan, sepanjang memenuhi koridor Syariah dan kaidah muamalah (Sauqi & Al-Amruzi, 2022). Karena itu, pembacaan kausa dalam "perbuatan hukum" mencakup sebab formal—misalnya adanya akad sebagai tasharruf qaulī atau tindakan yang mewujudkan konsekuensi—sekaligus tujuan perlindungan maslahat agar tindakan tidak jatuh pada unsur batil, gharar, atau kerusakan (بوشرتيلة, 2026; Sauqi & Al-Amruzi, 2022).

Lebih jauh, kausa hukum juga dapat hadir dalam bentuk pengaturan prosedural yang bertujuan mencegah mudarat dan menegakkan kepastian. Dalam kajian talak di luar pengadilan, disebutkan adanya hadis yang sering dijadikan dasar bahwa talak "jatuh" sekalipun diucapkan dalam kondisi serius atau bercanda; namun hukum positif di Indonesia mensyaratkan talak dilakukan di Pengadilan Agama (merujuk KHI dan UU Perkawinan) dan ditopang kaidah fikih seperti al-ḍarar yuzāl serta ḥukm al-ḥākim ilzām (Fauzi, 2020).

Kausa (alasan/tujuan) dari prosedur pengadilan tersebut dijelaskan melalui maqāṣid: talak di luar pengadilan dinilai sangat merugikan—misalnya ketiadaan akta cerai, hambatan menikah kembali di KUA, potensi nafkah 'iddah tidak terpenuhi, dan dampak psikologis pada anak—sehingga prosedur formal dipahami sebagai wasilah untuk menutup mudarat dan menjaga maslahat keluarga (Fauzi, 2020). Dalam kerangka yang sejalan, kajian lain menyatakan kewajiban ikrar talak di depan majelis hakim membawa maṣlaḥah berupa equality before the law dan kepastian hukum—misalnya terkait status, nafkah istri, harta bersama, hadlanah, dan jaminan nafkah anak—serta menautkannya dengan penekanan Ibn 'Āsyūr pada pilar-pilar maqāṣid (al-fiṭrah, as-samāḥah, al-musāwah, al-ḥurriyah) meskipun ia tidak secara eksplisit menyebut "harus di pengadilan" (Busyro et al., 2022). Dua kajian tersebut memperlihatkan bahwa kausa prosedural bukan sekadar administrasi, melainkan teleologi perlindungan maslahat dan pencegahan kerusakan dalam institusi keluarga (Busyro et al., 2022; Fauzi, 2020).

________________________________________

G. Contoh Penerapan Kausa (Tujuan/Alasan Hukum) dalam Isu Keluarga dan Sosial

Kausa hukum dalam arti tujuan perlindungan maslahat tampak jelas pada praktik ta'līq talak. Praktik ta'līq talak di Negeri Perak dipaparkan sebagai janji nikah suami setelah akad yang disaksikan pihak-pihak tertentu dan dipahami sebagai upaya menjaga relasi perkawinan dengan jaminan pemenuhan hak istri; pelanggaran ta'līq memberi peluang istri menggugat cerai dan dilegalkan dalam ketentuan setempat, serta dinilai sesuai norma hukum Islam karena berfungsi melindungi hak-hak perempuan dan selaras dengan konsep maṣlaḥah (Ridwan, 2016). Di sini, kausa legalitas tidak hanya "adanya lafaz ta'līq", melainkan tujuan perlindungan pihak rentan dalam relasi keluarga yang dipandang relevan dengan orientasi maslahat (Ridwan, 2016).

Kausa berbasis maqāṣid juga digunakan dalam membaca problem sosial yang membutuhkan kebijakan preventif. Dalam studi peran KUA, integrasi nilai maqāṣid—khususnya perlindungan jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-'aql), dan keturunan (ḥifẓ al-nasl)—dijelaskan sebagai fondasi normatif-sosiologis untuk memperkuat strategi pencegahan perkawinan anak, melalui penguatan fungsi edukatif dan preventif serta kolaborasi lintas lembaga (Fashihuddin et al., 2023).

Pada isu perkawinan campur di Malaysia, kajian yang memakai kerangka maqāṣid menyimpulkan adanya tantangan—misalnya perbedaan bahasa dan budaya—serta merekomendasikan perlunya aturan khusus terutama soal hadhanah/child nursing untuk menjaga maqṣad perlindungan anak/keturunan (maqṣad al-nasl) dan martabat perempuan muslim, serta penguatan edukasi untuk meminimalkan apostasi sebagai perlindungan maqṣad agama (maqṣad al-dīn) (Islami, 2024). Kedua contoh ini menunjukkan cara kausa (tujuan hukum) memandu legitimasi kebijakan: prosedur dan regulasi dinilai sah dan perlu sejauh menjadi wasilah yang efektif untuk penjagaan maqāṣid dan pencegahan mafsadat (Fashihuddin et al., 2023; Islami, 2024).

________________________________________

H. Kausa dalam Fatwa dan Regulasi Ekonomi: Maqāṣid, Kaidah Fikih, dan Pertimbangan Dampak

Dalam penetapan fatwa ekonomi, kajian atas konstruksi fatwa DSN-MUI menegaskan penggunaan tiga pendekatan dalam menetapkan fatwa: naṣ qaṭ'ī (al-Qur'an dan hadis), qaulī (pendapat ulama), dan manhaj (metodologis), disertai perhatian pada maṣāliḥ 'āmmah (kepentingan publik) dan maqāṣid al-sharī'ah (Arwani, 2017). Sejalan dengan itu, riset tentang moderasi fikih muamalah dalam paradigma DSN-MUI menegaskan bahwa fiqh al-maqāṣid menuntut pemahaman mendalam atas faktor tujuan atau alasan ('illat) di balik ketetapan hukum, bukan sekadar memahami aspek normatif-tekstualnya; bahkan peninjauan implikasi (ma'ālāt) juga dipandang penting untuk memastikan ketentuan menghasilkan maslahat yang lebih dapat dicapai.

Dua kajian ini memperlihatkan kausa bekerja pada dua level: (i) sebagai alasan metodologis—mengapa fatwa tidak cukup bersandar pada tekstualitas—dan (ii) sebagai alasan substantif—mengapa sebuah ketentuan dipilih karena lebih maslahat dan lebih sedikit mafsadat (Arwani, 2017).

Di Indonesia, penggunaan kaidah fikih dalam fatwa juga menunjukkan dinamika kausa: MUI menggunakan qawā'id fiqhiyyah sebagai dalil untuk menyelesaikan persoalan yang tidak ditemukan pada pendapat ulama dalam kitab-kitab fikih, dan dalam pedoman berfatwa disebutkan perlunya kajian komprehensif yang mencakup deskripsi utuh masalah serta "dampak sosial keagamaan" yang ditimbulkan (Fateh, 2018). Namun, terdapat nuansa perbedaan pandangan tentang posisi kaidah fikih sebagai dalil mandiri: disebutkan bahwa kaidah fikih digali dari nash sehingga sering "diklaim" dapat menjadi hujjah fiqhiyyah, tetapi klaim ini tidak sepenuhnya disepakati; sejumlah ulama—misalnya Imam al-Haramain, Ibnu Daqiq al-'Iid, Ibnu Nujaim—tidak memposisikannya sebagai dalil mustaqil (Anshori, 2020). Nuansa ini penting untuk menjaga disiplin epistemik kausa: kaidah fikih dapat menjadi alat argumentasi (bahkan dipakai institusi fatwa), tetapi statusnya sebagai "dalil independen" tetap memerlukan kehati-hatian metodologis sesuai tradisi uṣūl al-fiqh (Anshori, 2020; Fateh, 2018).

________________________________________

I. Penutup: Sintesis Konseptual Kausa Hukum dalam Islam

Berdasarkan sintesis sumber-sumber di atas, "kausa hukum menurut hukum Islam" dapat dipahami sebagai perangkat berlapis yang menjelaskan: (i) mengapa suatu akibat hukum timbul—sabab/akad sebagai sebab, syarat, dan tiadanya penghalang; (ii) apa poros rasional penerapan norma (manāṭ/'illat al-ḥukm) dan bagaimana ia ditemukan melalui metode ta'līlī (qiyās dan masālik al-'illah); serta (iii) untuk apa hukum itu ditetapkan (maqāṣid/maṣlaḥah/hikmah sebagai tujuan normatif yang menjaga keadilan, rahmah, dan kemaslahatan).

Pada saat yang sama, kausa dalam pengertian tujuan/maslahat tidak boleh dilepaskan dari kontrol dalil dan metodologi: setiap maqāṣid harus memiliki dalil, maslahat harus sesuai Syariah dan tidak bertentangan dengan nash, serta perlu pembedaan tegas antara tujuan (maqāṣid) dan sarana (wasā'il) agar argumentasi kausa tidak berubah menjadi justifikasi bebas tanpa disiplin ilmiah (Saadah et al., 2023; Zainuddin, 2019; بتورى et al., 2020).

Dalam aplikasi, struktur kausa tersebut menjelaskan mengapa keabsahan akad menuntut rukun-syarat, ridha, niat, dan tujuan yang selaras Syariah; mengapa prosedur—seperti ikrar talak di pengadilan—dapat dilegitimasi untuk menutup mudarat; serta mengapa fatwa kebijakan ekonomi modern membutuhkan pembacaan 'illat, maqāṣid, dan dampak sosial demi mewujudkan maslahat dan mencegah mafsadat (P. Farida, 2021; Anshori, 2020; Arwani, 2017; Busyro et al., 2022; Fauzi, 2020).

________________________________________

Daftar Pustaka

Aji, A. M., & Mukri, S. G. (2022). Implementasi Maqashid Syariah dan Aktualisasinya dalam Pengembangan Sistem Ekonomi Islam. Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 9(4), 1107–1116. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i4.27108

Amirullah, A., Islamy, A., & Hamzah, H. (2022). Moderasi Fikih Muamalah di Indonesia: Analisis terhadap Paradigma Fatwa Dewan Syariah Nasional. Al-Bayyinah, 6(1), 95–108. https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v6i1.2634

Anshori, T. (2020). Menuju Fiqih Progresif (Fiqih Modern Berdasarkan Maqashid Al Syariah Perspektif Jaser Auda). Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies, 2(1), 168–181. https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v2i1.2166

Arwani, A. (2017). Epistemologi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah). Religia, 15(1). https://doi.org/10.28918/religia.v15i1.126

Asmawi, A. (2014). Konseptualisasi Teori Maslahah. Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 1(2). https://doi.org/10.15408/sjsbs.v1i2.1548

Busyro, B., Alwana, H. A., Arsal, A., Shafra, S., & Basir, G. (2022). Implementasi Islam Progresif pada Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 dalam Kajian Filsafat Hukum Islam. Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 16(1), 149–164. https://doi.org/10.24090/mnh.v16i1.6321

Farida, B. H. (2023). Qaidah Khusus dalam Ekonomi Islam. Jurnal Pelita Nusa, 1(1). https://doi.org/10.61612/jpn.v1i1.13

Farida, P. (2021). Eksistensi Akad dalam Transaksi Keuangan Syariah. https://doi.org/10.31219/osf.io/tf4er

Fashihuddin, M., SJ, F., & Izzuddin, A. (2023). Rekonstruksi Konsep Tamkin Sempurna dalam Pasal 80 Ayat (5) KHI Perspektif Maqasid Abdullah bin Bayyah. Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 5(1), 621–636. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2588

Fateh, M. (2018). Konstruksi Filosofis Fatwa DSN-MUI. Jurnal Hukum Islam, 155–171. https://doi.org/10.28918/jhi.v16i2.1736

Fauzi, M. N. (2020). Menimbang Urgensitas Maqasid al-Shariah dan Aplikasinya di Era Kontemporer. Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman, 6(2), 154–182. https://doi.org/10.36420/ju.v6i2.4082

Islami, A. I. (2024). Measuring the Quality of Mashlahat and Madharat in the Decision of Marriage Dispensation. Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam, 79–90. https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v5i2.113

Jalili, A. (2021). Teori Maqashid Syariah dalam Hukum Islam. Teraju, 3(02), 71–80. https://doi.org/10.35961/teraju.v3i02.294

Kartini, K., & Iswandi, I. (2025). Revisiting the Role of KUA: Reducing Child Marriage through the Perspectives of Maqasid al-Shariah and the Sociology of Islamic Law. Jurnal Adabiyah, 25(2), 444–472. https://doi.org/10.24252/jad.v25i2a11

Ludfi, L. (2023). Keharusan Ikrar Talak di Depan Majelis Hakim Pengadilan Agama Perspektif Maqāṣid Syarī'ah Ibnu 'Āsyūr. Maqashid: Jurnal Hukum Islam, 6(1), 67–83. https://doi.org/10.35897/maqashid.v6i1.1086

Mubarok, M. S. (2020). Membedah Anatomi Fiqh Siyasah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Presidential Threshold. Tafaqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman, 8(2), 215–237. https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v8i2.332

Mucharom, R. S. (2017). Otentisitas Asuransi Syariah: Perspektif Hukum Islam dan UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 12(1), 107–126. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v12i1.1198

Muslimin, J. (2019). Dogmatika, Filsafat Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia: Sketsa Agenda Rekonstruksi dan Penafsiran Hukum Islam. Journal of Qur'an and Hadith Studies, 5(2), 151–176. https://doi.org/10.15408/quhas.v5i2.13421

Nabila, F. (2023). Tinjauan Hukum Maqashid Syariah sebagai Konsep Dasar Pembentukan Hukum Islam. https://doi.org/10.31219/osf.io/ag3dx

Nurjihad, N. (2013). Filosofi Larangan Bunga dalam Kontrak Syariah. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 20(3), 440–459. https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss3.art6

Ridwan, R. (2016). Konstruksi Filosofis Akad-akad Ekonomi Syariah. Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 15(2), 257–274. https://doi.org/10.18326/ijtihad.v15i2.257-274

Rofiq, N., Ilyas, H., Rahmawati, R., Effendi, O., & Hasbi, M. Z. N. (2023). Tinjauan Hadits, Maqashid al-Syariah dan Hukum Positif Indonesia terhadap Talak di Luar Pengadilan. The International Journal of Pegon: Islam Nusantara Civilization, 9(01), 17–50. https://doi.org/10.51925/inc.v9i01.76

Saadah, N., Umar, M. H., & Ramlah. (2023). Hukum Islam dan Dinamika Sosial. Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin, 3(1), 57–65. https://doi.org/10.58707/jipm.v3i1.415

Sa'diyah, H. T., Hasanah, S. L., Thabrani, A. M., & Hariyanto, E. (2021). Sejarah dan Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 di Indonesia. Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 3(1), 96–118. https://doi.org/10.19105/alhuquq.v3i1.3460

Sauqi, M., & Al-Amruzi, M. F. (2022). Pemikiran Muhammad Sarni al-Alabi tentang Jual Beli dalam Kitab Mabādi' Ilm Al-Fiqh dan Relevansinya dalam Ekonomi Islam Kontemporer. At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi, 13(1), 01–18. https://doi.org/10.18592/at-taradhi.v13i1.6341

Solikhudin, M. (2019). Pengembangan Hukum Islam Kontemporer: dari Qawlī ke Manhajī. Ahkam: Jurnal Hukum Islam, 7(1), 169–194. https://doi.org/10.21274/ahkam.2019.7.1.169-194

Susilo, E. (2020). Penyelesaian Problem Hukum melalui Pendekatan Maqasid Shari'ah. Nizham: Journal of Islamic Studies, 8(01), 30. https://doi.org/10.32332/nizham.v8i01.2091

Zainuddin, Z. (2019). Argumentasi Teori Maslahat sebagai Ruh Perundang-undangan. Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam, 2(1), 1–22. https://doi.org/10.36670/alamin.v2i1.13

الحوامدة، إ. ص. (2020). Al-Fikr Al-Islāmī Al-Muʿāṣir. Al-Fikr Al-Islāmī Al-Muʿāṣir (Previously Islamiyat Al-Ma'rifah), 25(99). https://doi.org/10.35632/citj.v25i99.2925

بتورى، ح. ا. ح.، زكريا، ح. ا.، & أونج، م. (2020). ظاهرة الزواج المختلط (زواج ملايوية بصيني في ماليزيا): مشكلاتها وحلولها في إطار مقاصد الشريعة. Journal of Islam in Asia (E-ISSN 2289-8077), 17(3), 40–79. https://doi.org/10.31436/jia.v17i3.999

بوشرتيلة، أ. ع. ف. (2026). المسؤولية الطبية بين الضمان الشرعي والتنظيم القانوني دراسة تحليلية مقارنة. مجلة جامعة درنة للعلوم الإنسانية والاجتماعية, 4(7), 339–361. https://doi.org/10.58987/dujhss.v4i7.226