01464 - Kafālah: Jaminan Perorangan Dalam Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Borgtocht Dalam Hukum Perdata

Abstract

This article examines the concept of kafālah as a personal guarantee (jaminan perorangan) in Islamic jurisprudence (fiqh al-muamalah) and its functional relevance to the borgtocht institution in civil law. Through a literature study approach, this article synthesizes the etymological and terminological definitions of kafālah, its pillars and conditions, the forms of kafālah recognized in classical and contemporary scholarship, as well as its normative foundations based on the Qur'an and maqāṣid al-syarī'ah. The findings show that kafālah is an agreement in which a third party (kāfil) guarantees the fulfillment of another party's obligation to the creditor (makfūl lahu), and is distinguished from rahn (collateral guarantee) as a personal guarantee instrument. In its contemporary application, kafālah is operationalized in bank guarantees, international trade finance, sharia cards, and deposit insurance schemes. However, normative tensions arise regarding the tabarru' nature of kafālah and the permissibility of fees (ujrah kafālah), which generate scholarly debates between classical and contemporary juristic positions. In the Indonesian legal context, kafālah is adopted in DSN-MUI fatwas, the Compilation of Sharia Economic Law (KHES), and Law Number 21 of 2008 on Islamic Banking, reinforcing its dual position as a fiqh construct and a positive law institution.

Keywords: kafālah, personal guarantee, borgtocht, Islamic finance, maqāṣid al-syarī'ah

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep kafālah sebagai jaminan perorangan (personal guarantee) dalam fikih muamalah dan relevansinya secara fungsional dengan institusi borgtocht dalam hukum perdata. Melalui pendekatan studi kepustakaan, artikel ini mensintesiskan definisi etimologis dan terminologis kafālah, rukun dan syaratnya, ragam bentuk kafālah yang dikenal dalam khazanah fikih klasik maupun kontemporer, serta landasan normatifnya berdasarkan Al-Qur'an dan maqāṣid al-syarī'ah. Temuan menunjukkan bahwa kafālah merupakan akad di mana pihak ketiga (kāfil) menanggung pemenuhan kewajiban pihak lain kepada pihak berpiutang (makfūl lahu), dan dibedakan dari rahn (jaminan kebendaan) sebagai instrumen jaminan perorangan. Dalam aplikasi kontemporer, kafālah dioperasionalisasikan dalam bank garansi, pembiayaan perdagangan internasional, kartu syariah, dan skema asuransi simpanan. Namun demikian, ketegangan normatif muncul terkait sifat tabarru' kafālah dan kebolehan fee (ujrah kafālah) yang melahirkan perdebatan antara posisi fikih klasik dan kontemporer. Dalam konteks hukum Indonesia, kafālah diadopsi dalam fatwa DSN-MUI, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang memperkuat posisinya sebagai konstruksi fikih sekaligus institusi hukum positif.

Kata kunci: kafālah, jaminan perorangan, borgtocht, keuangan syariah, maqāṣid al-syarī'ah

________________________________________

1. Pendahuluan

Dalam fikih muamalah, relasi sosial-ekonomi manusia dipahami berlangsung melalui akad (kontrak), yakni ikatan ijab dan kabul yang disahkan oleh syariah dan menimbulkan akibat hukum terhadap objek perikatan yang disepakati para pihak (Arifin, 2024; Lubis, 2023). Karena akad berfungsi mengatur hak dan kewajiban dalam kehidupan sosial, fikih muamalah menempatkan kejelasan struktur akad—yang meliputi pihak-pihak, bentuk pernyataan kehendak, objek, dan tujuan akad—sebagai prasyarat penting untuk menilai validitas akad dan memastikan bahwa tujuan serta akibat hukumnya tidak bertentangan dengan kehendak syariah (Arifin, 2024; Lubis, 2023).

Dalam kerangka ini, konsep jaminan (guarantee) muncul sebagai instrumen untuk menegakkan kepastian pemenuhan kewajiban, mengurangi sengketa, dan menjaga kemaslahatan transaksi, sehingga sejalan dengan orientasi muamalah yang menekankan aspek kemanfaatan (maslahah) dan fleksibilitas selama tidak ada larangan syariah yang dilanggar (Hasanudin et al., 2023).

Salah satu bentuk jaminan dalam fikih muamalah adalah kafālah (jaminan perorangan/personal guarantee), yaitu akad ketika pihak ketiga menanggung pemenuhan kewajiban pihak yang dijamin kepada pihak yang berpiutang atau pihak yang berhak atas prestasi (Fasa & Suharto, 2018; Zein & Daulay, 2021). Dalam diskursus hukum ekonomi syariah modern—termasuk praktik perbankan syariah—kafālah dipahami sebagai jaminan personal yang dibedakan dari jaminan kebendaan (rahn), dan karenanya sering ditempatkan sebagai padanan fungsional bagi institusi penanggungan (suretyship) dalam hukum perdata, yang dikenal pula dalam tradisi borgtocht (Hasanudin et al., 2022; Maksum et al., 2021).

________________________________________

2. Definisi Kafālah: Etimologi dan Terminologi

Secara etimologis, literatur fikih dan kajian muamalah menjelaskan bahwa istilah yang berakar pada makna "menjamin/menanggung" muncul dalam beberapa padanan seperti kafala, ḍamānah/dhamān, ḥamālah, dan za'āmah, yang secara umum menunjuk pada tindakan menanggung atau menggabungkan tanggungan (Fasa & Suharto, 2018; Katterbauer et al., 2023; Zein & Daulay, 2021). Pada tataran terminologis, kafālah didefinisikan sebagai jaminan yang diberikan oleh penanggung (kāfil) kepada pihak ketiga untuk pemenuhan kewajiban pihak kedua (yang dijamin), baik terkait utang maupun tuntutan prestasi lainnya (Fasa & Suharto, 2018; Zein & Daulay, 2021). Rumusan ini juga muncul dalam kajian jaminan pembiayaan syariah yang menegaskan bahwa kafālah adalah jaminan pihak ketiga atas prestasi pihak yang dijamin kepada kreditur/pihak penerima jaminan (Hasanudin et al., 2022; Zein & Daulay, 2021).

Dari sudut pandang relasi para pihak, kajian-kajian muamalah yang membahas rukun dan syarat kafālah mengidentifikasi unsur peran seperti kāfil (penjamin), pihak yang dijamin (sering disebut makfūl 'anhu), pihak penerima jaminan/kreditur (makfūl lahu), serta objek kewajiban yang dijamin (makfūl bih) (Hasanudin et al., 2022; Maksum et al., 2021; Roro et al., 2019). Sejalan dengan itu, analisis kafālah dalam konteks keuangan modern—misalnya analisis struktur BNPL dan kontrak pendukung—juga menyebut konfigurasi yang secara fungsional mengikat penjamin, pihak dijamin, kreditur, objek jaminan, dan ṣīghah (pernyataan ijab-kabul) sebagai elemen pembentuk akad (Yasin, 2016).

________________________________________

3. Kafālah sebagai Jaminan Perorangan dan Padanan Borgtocht

Kajian tentang hukum jaminan dalam pembiayaan syariah secara konsisten membedakan dua rumpun besar jaminan, yaitu jaminan perorangan (kafālah) dan jaminan kebendaan (rahn) (Hasanudin et al., 2022; Kamali, 2017). Dengan pembedaan ini, kafālah ditempatkan sebagai "warranty/penanggungan" yang melekat pada tanggung jawab personal penjamin, sedangkan rahn menempatkan benda sebagai agunan (Hasanudin et al., 2022; Kamali, 2017). Literatur yang membahas pengaturan jaminan dalam pembiayaan syariah juga menegaskan bahwa kafālah adalah bentuk jaminan yang diberikan oleh penanggung (kāfil) kepada pihak ketiga atas kewajiban pihak yang dijamin (Kamali, 2017), selaras dengan penjelasan bahwa jaminan dalam Islam dapat berupa "benda atau orang", di mana jaminan berbentuk orang disebut kafālah (Rosyadi & Rizka, 2022).

Keterkaitan kafālah dengan institusi hukum perdata ditegaskan dalam kajian yang menyatakan bahwa kafālah dapat dipahami sebagai perjanjian borgtocht dalam bentuk personal guarantee atau corporate guarantee yang dikenal dalam sistem jaminan konvensional, sekaligus diposisikan sebagai layanan penjaminan dalam perbankan syariah ketika bank bertindak sebagai penjamin bagi nasabah (Maksum et al., 2021). Pada saat yang sama, kajian tentang pembebanan jaminan dalam pembiayaan—termasuk pembiayaan mudharabah—menjelaskan bahwa dalam hukum positif Indonesia, jaminan perorangan diatur dalam BW (KUH Perdata) dan mencakup personal guarantee serta corporate guarantee (Uriawan et al., 2026).

Dengan demikian, dari perspektif fungsional, kafālah sebagai jaminan perorangan dalam fikih muamalah dapat dipertautkan dengan kerangka penanggungan/suretyship dalam hukum perdata, meskipun konsekuensi normatif dan desain kepatuhan syariahnya tetap memerlukan perumusan yang mengikuti prinsip muamalah (Maksum et al., 2021; Uriawan et al., 2026).

________________________________________

4. Landasan Normatif dan Orientasi Maqāṣid

Dalam pembahasan kafālah, literatur menautkan landasan normatifnya dengan dalil Al-Qur'an, khususnya ayat yang memuat pernyataan "aku menjamin terhadapnya" dalam kisah Nabi Yusuf, yang digunakan sebagai rujukan dasar bagi praktik jaminan (kafālah) (Roro et al., 2019; Uddin & Ahmad, 2020). Di samping itu, kajian maqāṣid al-syarī'ah tentang transaksi dan kontrak menempatkan instrumen seperti guarantee/surety (kafālah) bersama agency (wakālah) dan bentuk penjaminan lain sebagai mekanisme untuk menjaga harta (ḥifẓ al-māl) melalui kejelasan identifikasi pihak yang memegang hak dan pihak yang memikul kewajiban, serta memastikan kejernihan struktur tanggung jawab dalam transaksi (Zakiruddin et al., 2022). Dengan kerangka ini, kafālah dapat dipahami bukan sekadar teknik penanggungan, melainkan bagian dari perangkat syariah untuk menciptakan keteraturan tanggung jawab dan kepastian pemenuhan kewajiban dalam muamalah (Grais & Pellegrini, 2006; Zakiruddin et al., 2022).

Orientasi kemaslahatan juga dijadikan landasan argumentatif dalam kajian-kajian hukum ekonomi syariah kontemporer. Pendekatan progresif dalam hukum ekonomi Islam menegaskan prinsip umum muamalah bahwa aktivitas muamalah pada dasarnya dibolehkan selama tidak ada larangan, serta bertujuan mewujudkan manfaat dan kebaikan seluas mungkin (Hasanudin et al., 2023). Sejalan dengan itu, kajian implementasi kafālah menekankan "hikmah" kafālah dalam memudahkan pemenuhan kebutuhan dan melindungi kemungkinan risiko selama transaksi atau selama utang belum dilunasi, dengan mengaitkannya pada kerangka maqāṣid syariah dan prinsip tolong-menolong (Grais & Pellegrini, 2006).

________________________________________

5. Rukun dan Syarat Kafālah serta Variasi Pendekatan Mazhab

Pembahasan rukun dan syarat kafālah memperlihatkan adanya variasi formulasi dalam literatur dan lintas mazhab. Kajian tentang praktik jaminan dalam transaksi yang disertai agunan memuat paparan bahwa menurut Mazhab Hanafi, kafālah memiliki satu rukun utama, yakni ijab dan kabul (sighah), sedangkan rincian lain diposisikan sebagai syarat atau konsekuensi pembentukan akad (Fasa & Suharto, 2018). Pada sisi lain, kajian implementasi kafālah di lembaga keuangan syariah merumuskan rukun kafālah sebagai komponen yang lebih lengkap, meliputi: sighah, objek tanggungan (makfūl bih), penjamin (kāfil), pihak yang dijamin (makfūl 'anhu), dan pihak penerima hak tanggungan/kreditur (makfūl lahu) (Grais & Pellegrini, 2006; Roro et al., 2019).

Dalam praktik, sebagian literatur menjelaskan perbedaan pandangan terkait kebutuhan persetujuan pihak tertentu. Studi manajemen risiko produk kafālah (bank garansi) mencatat adanya pandangan bahwa persetujuan kreditur (al-makfūl lahu) diperlukan menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani, sedangkan persetujuan debitur/pihak yang dijamin tidak dipersyaratkan oleh kesepakatan ulama fikih karena pelunasan utang seseorang tanpa persetujuannya dipandang boleh (Dahlan & Fadzil, 2020). Nuansa seperti ini menunjukkan bahwa sekalipun kafālah diterima sebagai instrumen muamalah, detail pembentukannya—misalnya aspek persetujuan—dapat berbeda dalam perumusan fikih, sehingga desain implementasinya dalam produk keuangan perlu memperhatikan konstruksi akad dan kepentingan para pihak (Dahlan & Fadzil, 2020; Fasa & Suharto, 2018).

________________________________________

6. Ragam Bentuk Kafālah dalam Fikih Muamalah

Literatur muamalah mengemukakan bahwa kafālah memiliki bentuk-bentuk yang dapat diklasifikasi berdasarkan objek yang dijamin. Dalam kajian etika migrasi dan konsep kafala, disebutkan antara lain kafālah bi al-māl (menjamin kewajiban finansial seperti pembayaran utang), kafālah bi al-nafs (menjamin kehadiran seseorang pada waktu dan tempat tertentu), serta variasi lain seperti kafālah bi al-wajh (jaminan penampilan/kehadiran dalam konteks gugatan), kafālah bi al-taslīm (jaminan penyerahan barang), dan kafālah bi al-darak (jaminan terkait barang yang diperjualbelikan) (Triana, 2018). Keragaman serupa juga muncul dalam analisis kontrak modern yang menyebut jenis-jenis seperti kafālah bi al-dayn (jaminan utang), kafālah bi al-taslīm (jaminan penyerahan), dan variasi jaminan finansial yang disebut dalam terminologi tertentu (Yasin, 2016).

Selain klasifikasi berdasarkan objek, kajian-kajian yang membahas konsep jaminan dalam perbankan syariah juga menyebut pembedaan umum antara kafālah bi al-nafs (jaminan diri/kehadiran) dan kafālah bi al-māl (jaminan harta/finansial) (Maksum et al., 2021; Rosyadi & Rizka, 2022). Pembedaan ini membantu mengaitkan kafālah sebagai "jaminan perorangan" yang dapat menjamin aspek personal—misalnya menghadirkan pihak tertentu—sekaligus menjamin pemenuhan kewajiban finansial, misalnya pelunasan utang (Maksum et al., 2021; Triana, 2018).

________________________________________

7. Kafālah, Ḍamān/Dhamān, dan Rahn: Distingsi Konseptual

Sejumlah literatur menegaskan bahwa istilah-istilah yang berkaitan dengan penjaminan—seperti kafālah, dhamān, dan rahn—sering dipakai dalam konteks yang berdekatan, tetapi memiliki penekanan yang dapat dibedakan. Kajian transaksi dengan "gold guarantee" menguraikan bahwa secara etimologis kafālah dan istilah lain seperti damānah/dhamān, hamālah, dan za'āmah sama-sama berakar pada makna menjamin/menanggung, namun secara terminologis dapat memiliki penggunaan yang berbeda (Fasa & Suharto, 2018). Kajian jaminan dalam pembiayaan syariah juga menyatakan bahwa dalam perkembangan penggunaan, kafālah sering diidentikkan dengan kafālah al-wajh (jaminan diri/personal guarantee), sedangkan dhamān lebih sering diidentikkan dengan jaminan yang terkait harta secara mutlak (Hasanudin et al., 2022; Uddin & Ahmad, 2020).

Di sisi lain, pembedaan kafālah dari rahn dijelaskan secara eksplisit sebagai pembedaan antara jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Kajian jaminan pembiayaan syariah menyatakan bahwa jaminan dalam fikih muamalah secara umum dibagi menjadi jaminan berupa orang (kafālah) dan jaminan berupa harta benda (rahn) (Hasanudin et al., 2022; Kamali, 2017), yang juga sejalan dengan pemaparan bahwa dalam Islam jaminan dapat berupa benda (rahn) atau orang (kafālah) (Rosyadi & Rizka, 2022). Distingsi ini relevan untuk menempatkan kafālah sebagai mekanisme penjaminan berbasis tanggung jawab personal penjamin, berbeda dari rahn yang berbasis penahanan/penempatan aset sebagai agunan (Hasanudin et al., 2022; Kamali, 2017).

________________________________________

8. Status Hukum Kafālah dan Posisinya sebagai Akad Tabarru'

Dalam literatur perbankan syariah Indonesia, kafālah dijelaskan sebagai konsep yang "banyak digunakan" dan dipandang dibolehkan dalam aktivitas muamalah karena fungsinya membantu kreditor memperoleh kepastian pemenuhan kewajiban saat debitur tidak mampu membayar (Kamali, 2017). Kajian kontrak jasa pada perbankan syariah bahkan menyebut bahwa ulama fikih "sepakat" atas kebolehan kafālah karena kebutuhan yang tinggi dalam transaksi ekonomi dan peran sosialnya dalam membantu pihak yang berpiutang (Kamali, 2017). Selaras dengan itu, analisis penyelesaian kontra-garansi dalam sektor konstruksi pada bank syariah menyatakan bahwa bank garansi (kafālah) dipandang disyariatkan dan dibolehkan karena mengandung maslahat dan urgensi dalam transaksi muamalah kontemporer (Radliyah et al., 2018).

Namun, perdebatan muncul ketika kafālah ditempatkan dalam klasifikasi akad tabarru' (akad non-komersial/derma), khususnya terkait fee (ujrah) atas jasa penjaminan. Kajian hukum fee kafālah menjelaskan bahwa terdapat ikhtilaf: sebagian ulama menilai kafālah adalah akad tabarru' dan bukan akad tijari sehingga penjamin tidak berhak mengambil imbalan, sementara sebagian ulama kontemporer membolehkan fee kafālah dengan argumentasi kebutuhan/kemaslahatan agar layanan penjaminan dapat berjalan (Oseni, 2013). Literatur lain tentang progresivitas hukum ekonomi Islam juga menyatakan adanya perbedaan pendapat ulama mengenai kafālah bi al-ujrah (jaminan dengan upah); disebutkan bahwa ulama sepakat jaminan tanpa upah adalah boleh, tetapi terkait jaminan dengan upah terdapat perbedaan, bahkan "kebanyakan ulama"—dalam paparan yang dirujuk penulis—memandang jaminan berimbal balik sebagai akad yang batal (Hasanudin et al., 2023; Oseni, 2013).

Kritik terhadap fee kafālah juga dipertegas melalui pembacaan historis dan fikih. Kajian tentang kafala dalam konteks etika migrasi menegaskan bahwa elemen esensial kafālah klasik adalah sifatnya gratis (free of charge) bagi penjamin, dan pembayaran kepada penjamin untuk jasa kafālah dipandang melanggar syarat tradisional dan bahkan dapat dipahami sebagai riba (usury) dalam konstruksi tersebut (Triana, 2018). Dengan demikian, literatur menunjukkan ketegangan antara (i) kerangka klasik yang menekankan kafālah sebagai bantuan tanpa imbalan dan (ii) praktik lembaga keuangan modern yang sering mengenakan biaya layanan penjaminan (Hasanudin et al., 2023; Oseni, 2013; Triana, 2018).

________________________________________

9. Implementasi Kafālah dalam Keuangan Syariah Kontemporer

9.1 Bank Guarantee dan Penjaminan Proyek

Dalam konteks perbankan syariah, kafālah sering tampil sebagai bank guarantee. Kajian kontrak jasa pada perbankan syariah menyebut contoh aplikasi kafālah dalam bentuk garansi proyek seperti performance bonds, partisipasi tender (tender bonds), garansi pembayaran utang (payment bonds), maupun garansi penawaran (bid bonds) (Kamali, 2017). Studi manajemen risiko produk kafālah pada bank syariah menjelaskan bahwa dalam sektor perbankan, implementasi kafālah dikenal sebagai bank guarantee, yakni jaminan yang diterbitkan bank yang menimbulkan kewajiban pembayaran kepada penerima jaminan apabila pihak yang dijamin melakukan wanprestasi (Dahlan & Fadzil, 2020). Studi lain pada bank syariah di Banda Aceh juga menyimpulkan bahwa implementasi kafālah (sebagai bank garansi) telah menerapkan prinsip dan rukun kafālah merujuk pada Fatwa DSN tentang bank garansi/kafālah (Hadi, 2019), sejalan dengan kajian penyelesaian kontra-garansi pada bank syariah yang memandang praktik kafālah tersebut memenuhi kepatuhan syariah dan didorong oleh unsur maslahat (Radliyah et al., 2018).

9.2 Pembiayaan Perdagangan Internasional: Shipping Guarantee dan Bank Guarantee

Dalam pembiayaan perdagangan internasional Islam di Malaysia, kajian manajemen pembiayaan perdagangan menyatakan bahwa kontrak muamalah yang banyak digunakan mencakup murabahah, bai' al-dayn, kafālah, dan wakālah (Yusmad et al., 2024). Secara spesifik, studi tersebut menyebut kafālah diaplikasikan pada produk Bank Guarantee (BG-i) dan Shipping Guarantee (SG-i), di mana bank Islam menjamin pihak tertentu—misalnya perusahaan perkapalan—untuk pelepasan barang atau pemenuhan klaim tertentu, serta menjamin pembayaran sejumlah uang kepada benefisiaris bila pemohon BG-i ingkar (Yusmad et al., 2024). Paparan ini menguatkan pemahaman bahwa kafālah berperan sebagai instrumen penjaminan pihak ketiga dalam transaksi komersial lintas batas, dengan struktur tanggung jawab yang disalurkan melalui institusi bank syariah (Yusmad et al., 2024).

9.3 Kartu Pembiayaan Syariah (Syariah Card) dan Hybrid Contract

Dalam konteks produk kartu pembiayaan syariah, kajian hybrid contract menjelaskan bahwa dengan akad kafālah, penerbit kartu bertindak sebagai penjamin (kāfil) atas nama pemegang kartu kepada merchant untuk seluruh kewajiban pembayaran (dayn) yang timbul dari transaksi pemegang kartu dengan merchant, dan penerbit kartu dapat menerima ujrah kafālah (biaya penjaminan) dengan syarat fee ditentukan jelas dan tetap pada saat aplikasi fasilitas, kecuali merchant fee (Setowara, 2020). Kajian implementasi syariah card pada bank di Indonesia juga menyatakan bahwa produk tersebut menggunakan kombinasi akad ijarah, kafālah, dan qard, serta menegaskan peran penerbit kartu sebagai kāfil yang menjamin pemegang kartu kepada merchant atas kewajiban pembayaran (dayn) dan dapat menerima fee (ujrah kafālah) (Susanto & Ruslan, 2020). Literatur tentang pergeseran akad non-profit menjadi business contract menempatkan kafālah dalam kategori yang dalam praktik lembaga keuangan sering dikenai fee (ujrah), sehingga memunculkan pergeseran klasifikasi dari tabarru' menuju layanan berorientasi bisnis yang didekati sebagai jasa/ijarah (Fayyad, 2023).

9.4 Deposit Insurance dan Kebutuhan Harmonisasi Hukum

Kajian penerapan kafālah dalam perbankan Islam Malaysia menegaskan bahwa kafālah "widely used" dalam pembentukan produk/jasa seperti personal guarantee, bank guarantee, dan Islamic credit card, serta menyebut Islamic deposit insurance scheme juga dapat disusun dengan konsep tersebut (Hastuti, 2023). Pada saat yang sama, kajian tersebut menemukan bahwa hukum substantif yang berlaku atas jaminan (guarantee) dalam kasus-kasus perbankan Islam Malaysia merujuk pada Contracts Act 1950, tetapi terdapat aspek yang dipandang tidak selaras dengan aturan syariah tentang kafālah, sehingga penulis mengusulkan amandemen untuk klarifikasi—misalnya tentang recourse dan hubungan tanggung jawab debitur-penjamin (Hastuti, 2023). Dalam konteks fee, kajian itu menyatakan bahwa kebolehan penggunaan kafālah dengan fee telah "endorsed" oleh SAC Bank Negara Malaysia pada pertemuan ke-80 tanggal 7 Januari 2009 (Hastuti, 2023), menunjukkan bahwa otoritas syariah dapat mengambil posisi kebolehan dalam konteks kebutuhan produk modern meskipun literatur fikih juga mencatat adanya perbedaan pendapat (Hasanudin et al., 2023; Hastuti, 2023; Oseni, 2013).

________________________________________

10. Kafālah dan Takāful: Jaminan Kolektif (Joint Guarantee)

Kafālah juga dipahami sebagai akar konseptual bagi takāful. Literatur pengantar keuangan Islam menyatakan bahwa kata "takaful" berasal dari "kafalah" dan bermakna "guaranteeing each other" atau "joint guarantee", berlandaskan solidaritas sosial, kerja sama, dan saling menanggung kerugian (Silvia et al., 2018). Kajian risiko wakaf tunai juga menyebut bahwa kafālah merupakan akar kata takāful, yang diposisikan sebagai pengganti asuransi konvensional melalui konsep brotherhood dan cooperation (Sanurdi et al., 2024). Sejalan dengan itu, kajian partisipasi asuransi Islam mendefinisikan takaful sebagai mutual guarantee/assurance oleh sekelompok orang dalam masyarakat terhadap risiko tertentu. Dengan demikian, dalam literatur yang tersedia, kafālah dapat dibaca sebagai konsep penjaminan yang—dalam format kolektif—menginspirasi mekanisme perlindungan risiko berbasis kebersamaan dalam takaful (Silvia et al., 2018).

________________________________________

11. Kafālah dalam Hukum Positif Indonesia: Fatwa DSN-MUI, KHES, dan Prinsip Kepatuhan Syariah

Dalam konteks Indonesia, beberapa rujukan menautkan kafālah dengan instrumen normatif formal. Kajian kontrak jasa perbankan syariah menyatakan bahwa menurut KHES, kafālah adalah jaminan/garansi dari penjamin kepada pihak ketiga/pemberi pinjaman untuk memenuhi kewajiban pihak kedua/peminjam, dan ketentuan kafālah merujuk pada Fatwa DSN-MUI tentang Kafālah (Kamali, 2017). Kajian tentang hadis-hadis jasa juga menyebut definisi kafālah sebagai akad penanggungan/penjaminan dan menyatakan bahwa KHES memaknai kafālah sebagai jaminan/garansi yang diberikan penjamin kepada pihak ketiga/pemberi pinjaman untuk memenuhi kewajiban pihak kedua/peminjam, serta mengaitkan praktik penjaminan syariah dengan fatwa DSN—misalnya fatwa tentang penjaminan syariah dan pengaturan imbal jasa kafālah/fee (Ferrari, 2022; Roro et al., 2019). Pada level kelembagaan, kajian mengenai peran fatwa DSN menegaskan bahwa fatwa DSN memiliki posisi strategis dalam mendukung implementasi aktivitas ekonomi syariah, serta bahwa di Indonesia kekuatan pengaturan fatwa DSN dalam praktik perbankan syariah ditopang oleh rujukan pada UU Perbankan Syariah yang menundukkan kegiatan perbankan pada prinsip syariah yang difatwakan oleh MUI/DSN (Ambrose & Asuhaimi, 2021).

Keterkaitan kafālah dengan UU Perbankan Syariah juga disebut dalam kajian yang menyatakan bahwa dalam penjelasan UU No. 21 Tahun 2008, kafālah didefinisikan sebagai perjanjian penjaminan oleh satu pihak kepada pihak lain, di mana penjamin (kāfil) bertanggung jawab atas pelunasan utang yang menjadi hak pihak yang dijamin (makfūl) (Maksum et al., 2021). Dengan basis ini, konsep kafālah beroperasi pada dua ranah sekaligus: sebagai konstruksi fikih muamalah (akad jaminan perorangan) (Fasa & Suharto, 2018; Zein & Daulay, 2021) dan sebagai institusi yang diadopsi dalam tata kelola perbankan syariah Indonesia melalui fatwa dan rujukan hukum positif (Ambrose & Asuhaimi, 2021; Kamali, 2017; Maksum et al., 2021).

________________________________________

12. Penutup

Berdasarkan literatur yang tersedia, kafālah menurut hukum Islam dapat disintesiskan sebagai akad jaminan perorangan di mana pihak ketiga (kāfil) menanggung pemenuhan kewajiban pihak yang dijamin kepada pihak yang berhak atas prestasi, dengan struktur pihak-pihak dan objek jaminan yang dirumuskan dalam rukun-syarat akad (Fasa & Suharto, 2018; Roro et al., 2019; Yasin, 2016; Zein & Daulay, 2021). Dalam sistem jaminan, kafālah dibedakan dari rahn sebagai jaminan kebendaan, serta sering dipertautkan dengan konsep penanggungan/suretyship dalam hukum perdata, termasuk padanan borgtocht dalam kerangka personal/corporate guarantee (Hasanudin et al., 2022; Maksum et al., 2021; Uriawan et al., 2026).

Secara normatif, kafālah dirujukkan pada dalil Al-Qur'an—antara lain kisah Nabi Yusuf—dan dibaca dalam orientasi maqāṣid (ḥifẓ al-māl) yang menekankan kejelasan dan kepastian tanggung jawab dalam transaksi (Uddin & Ahmad, 2020; Zakiruddin et al., 2022). Dalam praktik keuangan syariah kontemporer, kafālah dioperasionalisasikan dalam bank guarantee, pembiayaan perdagangan, syariah card, hingga skema yang terkait deposit insurance dan takaful, tetapi memunculkan diskusi penting mengenai sifat tabarru' kafālah dan kontroversi fee/ujrah kafālah yang menampilkan perbedaan pendapat ulama serta variasi otoritas fatwa/regulasi (Ambrose & Asuhaimi, 2021; Ferrari, 2022; Hasanudin et al., 2023; Hastuti, 2023; Oseni, 2013; Setowara, 2020; Triana, 2018).

________________________________________

Referensi

Ambrose, A. H. A. A., & Asuhaimi, F. A. (2021). Cash waqf risk management and perpetuity restriction conundrum. Isra International Journal of Islamic Finance, 13(2), 162–176. https://doi.org/10.1108/ijif-12-2019-0187

Arifin, N. (2024). Deferred payment in goods transactions with gold guarantee (an Islamic legal perspective). Jurnal Justisia Ekonomika Magister Hukum Ekonomi Syariah, 8(1), 961–974. https://doi.org/10.30651/justeko.v8i1.20648

Dahlan, N. K., & Fadzil, R. M. (2020). On the road to fairness for all. Asia Pacific Journal of Social Science Research, 5(1). https://doi.org/10.37263/apjssr.v5i1.89

Fasa, M. I., & Suharto, S. (2018). Sharea issues in the application of takaful: Review on Islamic law perspective. Hunafa Jurnal Studia Islamika, 14(2), 347–376. https://doi.org/10.24239/jsi.v14i2.478.347-376

Fayyad, M. (2023). Reconstructing lease-to-own contracts: A contemporary approach to Islamic banking standards. Heliyon, 9(9), e19319. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e19319

Ferrari, A. D. S. (2022). In pursuit of the right path: The promise of Islamic leadership in the post-Singapore convention world of international commercial mediation. University of Pittsburgh Law Review, 83(2). https://doi.org/10.5195/lawreview.2021.862

Grais, W., & Pellegrini, M. (2006). Corporate governance and shariah compliance in institutions offering Islamic financial services. https://doi.org/10.1596/1813-9450-4054

Hadi, N. (2019). Hikmah behind the academic in the Islamic economy. Ijtimā'iyya Journal of Muslim Society Research, 4(1), 59–89. https://doi.org/10.24090/ijtimaiyya.v4i1.1930

Hasanudin, H., Dewi, N. M., Pertiwi, G. P., & Wijayanti, F. (2022). Hybrid contract in Islamic financial services. Al-Iqtishad Journal of Islamic Economics, 14(1). https://doi.org/10.15408/aiq.v14i1.25692

Hasanudin, H., Mubarok, J., & Maulana, M. A.-F. (2023). Progressiveness of Islamic economic law in Indonesia: The Murā'at Al-'Ilal wa Al-Maṣāliḥ approach. Samarah Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 7(2), 1267. https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i2.17601

Hastuti, L. T. (2023). Navigating legal boundaries: A cross-jurisdictional comparison of Qanun Jinayat on non-Muslims in Aceh and Brunei Darussalam. Diktum Jurnal Syariah dan Hukum, 21(2), 147–158. https://doi.org/10.35905/diktum.v21i2.5339

Kamali, M. H. (2017). The shari'ah purpose of wealth preservation in contracts and transactions. ICR Journal, 8(2), 153–175. https://doi.org/10.52282/icr.v8i2.193

Katterbauer, K., Syed, H., Genç, S. Y., & Cleenewerck, L. (2023). AI driven Islamic buy now pay later (BNPL) – A legal analysis. Journal of Management and Islamic Finance, 3(1), 1–19. https://doi.org/10.22515/jmif.v3i1.6671

Lubis, I. H. (2023). The pillars and conditions of a contract in muamalat transactions. Mu'amalah Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2(1), 15–32. https://doi.org/10.32332/muamalah.v2i1.6983

Maksum, M., Sholeh, M., & Afiyanah, Y. (2021). The shift of non-profit contract to business contract in the Islamic financial institution business activities. Istinbath, 19(2). https://doi.org/10.20414/ijhi.v19i2.269

Oseni, U. A. (2013). Towards restructuring the legal framework for payment system in international Islamic trade finance. Journal of International Trade Law and Policy, 12(2), 108–129. https://doi.org/10.1108/jitlp-10-2012-0016

Radliyah, N., Musjtari, D. N., & Setyowati, R. (2018). Fatwa DSN MUI in managing the dispute settlement of sharia economic in Indonesia through Basyarnas. Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, 3(2), 123. https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v3i2.1346

Roro, F. S. R., Hernoko, A. Y., & Anand, G. (2019). The characteristics of proportionality principle in Islamic crowdfunding in Indonesia. Jurnal Hukum & Pembangunan, 49(2), 455. https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no2.2013

Rosyadi, I., & Rizka, R. (2022). Utilization of land pawning in customary law and its solutions under Islamic law. Jurnal Jurisprudence, 11(2), 234–252. https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v11i2.16374

Sanurdi, S., Rafiqah, Ali, H. A. S., & Fakhrurrazi, F. (2024). Progressiveness of sharia insurance as a component of the Islamic non-bank financial industry in Indonesia. Jurisprudensi Jurnal Ilmu Syariah Perundang-Undangan Ekonomi Islam, 16(1), 48–63. https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v16i1.7427

Setowara, M. S. (2020). The Yusuf Qardhawi's thought on al-Daulah al-Shar'iyyah al-Dustūriyyah and its relevance to the concept of Indonesian polity. Ulumuddin Journal of Islamic Legal Studies, 1(2). https://doi.org/10.22219/ulumuddin.v1i2.14912

Silvia, F., Leksono, K., & Anand, G. (2018). The characteristics of sharia compliance in the settlement of sharia economic disputes in Indonesia. https://doi.org/10.2991/iclgg-17.2018.15

Susanto, B., & Ruslan, R. A. B. M. (2020). Legal renewing of consumer protection (Himâyah Al-Mustahlaki) through Islamic law perspective. Al-Adalah, 16(2), 287–310. https://doi.org/10.24042/adalah.v16i2.4514

Triana, N. (2018). Execution of security rights in Islamic banking at the Religious Court of Purbalingga. International Conference of Moslem Society, 2, 51–61. https://doi.org/10.24090/icms.2018.1906

Uddin, A., & Ahmad, A. U. F. (2020). Conventional futures: Derivatives in Islamic law of contract. International Journal of Law and Management, 62(4), 315–337. https://doi.org/10.1108/ijlma-10-2017-0242

Uriawan, W., Tarigan, M. F., Zebua, H. K., Andriansyah, M. N., Sukarya, M., & Haikal, M. R. (2026). E-commerce transactions in Islam: Fiqh muamalah on the validity of buying and selling on digital platforms. https://doi.org/10.48550/arxiv.2601.02384

Yasin, M. N. (2016). The pluralism of Islamic economic law: Dialectic of Moslem and non-Moslem in the development of sharia banking in Indonesia. Journal of Indonesian Islam, 10(1), 113. https://doi.org/10.15642/jiis.2016.10.1.113-138

Yusmad, M. A., Irwansyah, I., Marinsah, S. A., Ayyub, M., & Muang, Muh. S. K. (2024). Revitalization supervision Islamic banking in enhancement compliance in Indonesia and Malaysia. Samarah Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 8(1), 468. https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i1.20524

Zakiruddin, M. A., Kamsi, K., & Bahiej, A. (2022). Siyasah syar'iyah paradigm of hajj financial management regulation in Indonesia. Al-Istinbath Jurnal Hukum Islam, 7(2), 547. https://doi.org/10.29240/jhi.v7i2.5310

Zein, A. S., & Daulay, S. (2021). The implementation of the contract financing sharia card PT. Bank Danamon of the law reviewed from the perspective of fiqh muamalah. Al-Masharif Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman, 9(2), 189–205. https://doi.org/10.24952/masharif.v9i2.4761