01463 - Justitia — Keadilan sebagai Prinsip Tertinggi Tujuan Hukum Islam

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep keadilan (al-'adl) sebagai "Justitia" dalam bingkai hukum Islam, dengan menelusuri landasan teologis, kerangka teleologis, serta implikasi praktisnya dalam berbagai bidang hukum. Melalui pendekatan kajian pustaka (library research) yang bersifat deskriptif-analitis, artikel ini menunjukkan bahwa keadilan dalam hukum Islam bukan sekadar slogan moral, melainkan prinsip normatif-teleologis yang berakar pada dimensi ketuhanan dan terintegrasi dengan konsep maṣlaḥah serta maqāṣid al-sharī'ah. Kajian ini menegaskan bahwa keadilan berfungsi sebagai tujuan hukum, parameter evaluatif bagi ijtihad, dan etos penalaran hukum yang menuntut integrasi antara teks, tujuan syariah, dan konteks sosial. Perkembangan pemikiran maqāṣid kontemporer semakin memperluas jangkauan keadilan dari orientasi perlindungan (protection) menuju pengembangan (development) dan pemajuan hak (rights), sehingga keadilan menjadi standar moral yang terus menguji legitimasi aturan dan praktik hukum Islam.

Kata kunci: Keadilan, al-'adl, Maqāṣid al-Sharī'ah, Maṣlaḥah, Hukum Islam, Justitia

________________________________________

Abstract

This article examines the concept of justice (al-'adl) as "Justitia" within the framework of Islamic law, tracing its theological foundations, teleological framework, and practical implications across various legal domains. Through a descriptive-analytical library research approach, this article demonstrates that justice in Islamic law is not merely a moral slogan, but a normative-teleological principle rooted in theological dimensions and integrated with the concepts of maṣlaḥah and maqāṣid al-sharī'ah. The study affirms that justice functions as the ultimate purpose of law, an evaluative parameter for ijtihad, and an ethos of legal reasoning that demands integration of texts, the objectives of sharī'ah, and social context. Contemporary developments in maqāṣid thought have increasingly expanded the reach of justice from a protection-oriented framework toward development and rights promotion, making justice a moral standard that continuously tests the legitimacy of Islamic legal rules and practices.

Keywords: Justice, al-'adl, Maqāṣid al-Sharī'ah, Maṣlaḥah, Islamic Law, Justitia

________________________________________

1. Pendahuluan

Keadilan (al-'adl) sebagai "Justitia" dalam Orientasi Hukum Islam

Dalam wacana hukum Islam, keadilan (al-'adl) diposisikan sebagai nilai ideal yang menjiwai pembuatan sekaligus pelaksanaan hukum, sehingga pembicaraan tentang "Justitia" pada dasarnya berkelindan dengan pembahasan tentang bagaimana syariat mewujudkan keadilan dalam kehidupan manusia (Rohman, 2020; Muhit & Athoillah, 2023; Rohmati et al., 2018). Kerangka filosofis yang sering dipakai untuk menjelaskan orientasi tersebut adalah bahwa hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari landasan ketuhanan (hubungan manusia dengan Allah) dan sekaligus memiliki konsekuensi sosial (hubungan antarmanusia), sehingga ukuran keadilannya selalu terikat pada perspektif wahyu (Muhit & Athoillah, 2023; Rohmati et al., 2018). Karena itu, pembentukan dan penerapan hukum Islam secara teoritis dipahami bukan sekadar memastikan kepastian formal, tetapi sekaligus menegakkan keadilan sebagai tujuan akhir hukum yang harus dicapai melalui institusi dan praktik penegakan hukum (Rohman, 2020; Muhit & Athoillah, 2023).

Di sisi lain, diskursus hukum Islam juga menegaskan bahwa keadilan tidak berdiri sendiri sebagai slogan moral, melainkan terhubung dengan konsep besar kemaslahatan (maṣlaḥah) dan tujuan-tujuan syariat (maqāṣid al-sharī'ah) sebagai "ruh" yang memayungi pola kerja hukum Islam (Muhit & Athoillah, 2023; Rohmati et al., 2018). Keadilan dalam kerangka ini dipahami sebagai bagian dari tujuan syariat yang diarahkan untuk mewujudkan kebaikan dan kesejahteraan manusia serta mencegah kerusakan, sehingga keadilan dan kemaslahatan bergerak sebagai orientasi teleologis (berbasis tujuan) dari legislasi hukum (Rohman, 2020; Ridwan, 2021; Suretno, 2020).

________________________________________

2. Landasan Teologis Keadilan: Relasi Ketuhanan, Kebenaran, dan Moralitas Hukum

Sejumlah literatur yang membahas filsafat hukum Islam menegaskan bahwa keadilan dalam hukum Islam bersumber dari keyakinan terhadap Allah sebagai penegak keadilan (qā'im bi al-qisṭ), sehingga konsepsi keadilan hukum selalu terkait dengan dimensi teologis bahwa Allah tidak menzalimi hamba-Nya (Rohman, 2020; Muhit & Athoillah, 2023). Dalam konstruksi nalar hukum Islam, keterkaitan antara keadilan dan kebenaran juga ditekankan: bertindak adil dipahami sebagai bertindak secara benar, dan pencarian keadilan dipahami sebagai pencarian kebenaran yang merupakan representasi kehendak Tuhan dalam kerangka norma-norma hukum (Rohman, 2020; Azhar, 2022).

Keterkaitan itu berimplikasi pada karakter teori hukum Islam yang tidak memisahkan secara tegas antara hukum positif dan moralitas, karena aspek moral-transendental dipandang melekat pada bangunan hukum itu sendiri (Rohman, 2020; Azhar, 2022). Dalam kerangka tersebut, keadilan tidak hanya diperlakukan sebagai hasil prosedur, melainkan sebagai standar etik dan tujuan normatif yang harus membimbing proses penalaran hukum, termasuk ketika hukum merespons perkembangan sosial (Rohman, 2020; Amin, 2015). Sejalan dengan itu, beberapa kajian menegaskan bahwa syariat pada hakikatnya bertumpu pada hikmah dan kemaslahatan manusia, dan dikarakterisasi sebagai keadilan, rahmat, hikmah, dan kebaikan; sehingga segala sesuatu yang keluar dari keadilan dan kemaslahatan tidak dapat disebut sebagai syariat meskipun dibungkus penakwilan (Zulkarnain, 2021; Halim, 2022; Suretno, 2020).

________________________________________

3. Keadilan sebagai Ukuran Hak dan Kewajiban: Proporsionalitas dan Pemberian Hak kepada Pemiliknya

Dalam pembahasan konseptual, keadilan kerap dirumuskan sebagai keserasian antara penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban (sering disebut gagasan "neraca hukum" atau "takaran hak dan kewajiban") (Rohman, 2020; Amin, 2015). Rumusan lain yang juga digunakan ialah keserasian antara kepastian hukum dan proporsionalitas, sehingga keadilan dipahami bukan hanya sebagai kepastian formal, melainkan juga kesebandingan penerapan hukum pada situasi konkret (Rohman, 2020; Amin, 2015). Dalam konteks ijtihad dan pemaknaan teks, sejumlah ulama (sebagaimana dirujuk dalam studi fikih perempuan kontemporer) menjelaskan keadilan sebagai "menempatkan sesuatu secara proporsional" atau "memberikan hak kepada pemiliknya," yang menegaskan dimensi distribusi hak secara layak dan tidak sewenang-wenang (Ridwan, 2021).

Perumusan keadilan yang berbasis hak-kewajiban ini juga ditarik ke ranah sosial, karena dalam teologi Islam pembicaraan mengenai kewajiban selalu berkelindan dengan hak, dan pemenuhan hak tidak dapat dilepaskan dari prinsip keadilan sebagai fondasi relasi sosial (Muhit & Athoillah, 2023; Rohmati et al., 2018). Dengan demikian, keadilan dalam hukum Islam bersifat normatif sekaligus praksis: ia menuntut pengaturan dan penjaminan hak dalam interaksi sosial melalui hukum yang dibangun di atas kerangka nilai wahyu (Muhit & Athoillah, 2023; Amin, 2015; Rohmati et al., 2018).

________________________________________

4. Perbedaan Tolok Ukur Keadilan: Hukum Islam dan Hukum Sipil

Kajian teologi dan filsafat hukum Islam mencatat adanya perbedaan tolok ukur keadilan antara hukum Islam dan tradisi hukum sipil (civil law) modern (Muhit & Athoillah, 2023; Rohmati et al., 2018). Dalam penjelasan yang dikutip oleh beberapa penulis, keadilan dalam hukum Islam dipahami sebagai keadilan yang disesuaikan dengan hukum-hukum Allah yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadis, sedangkan keadilan dalam hukum sipil dipandang lebih ditentukan oleh penalaran akal manusia semata, sehingga ukuran normatifnya berbeda (Muhit & Athoillah, 2023; Rohmati et al., 2018). Karena itu, ketika hukum Islam menilai suatu aturan "adil," penilaian itu secara konseptual selalu terkait dengan aspek ketuhanan dan wahyu, bukan semata-mata rasionalitas instrumental (Muhit & Athoillah, 2023; Rohmati et al., 2018).

Namun, literatur yang sama juga menunjukkan bahwa pembahasan keadilan dalam hukum Islam tetap membuka ruang deduksi dan metodologi penalaran (misalnya deduksi logis kebahasaan, analogi/qiyās, dan deduksi dari kaidah umum syariah/maqāṣid), sehingga dimensi rasionalitas tetap berperan, tetapi bekerja dalam koridor wahyu dan tujuan syariat (Muhit & Athoillah, 2023; Amin, 2015). Dengan demikian, perbedaan utama bukan pada penolakan akal, melainkan pada fondasi normatif dan orientasi etiknya yang melekat pada kehendak Pembuat syariat (Muhit & Athoillah, 2023; Amin, 2015).

________________________________________

5. Maṣlaḥah dan Maqāṣid al-Sharī'ah: Kerangka Teleologis Keadilan sebagai Tujuan Hukum

Sejumlah kajian menegaskan bahwa yurisprudensi Islam menghasilkan konsep besar yang memayungi pola kerja hukum Islam, yaitu maṣlaḥah (Muhit & Athoillah, 2023; Rohmati et al., 2018). Dalam literatur tersebut, maṣlaḥah dipakai dalam dua pengertian yang saling terkait: maṣlaḥah mursalah sebagai salah satu pendekatan penalaran untuk menggali hukum dengan pertimbangan kebaikan umum, dan maṣlaḥah sebagai maqāṣid al-sharī'ah yang menekankan tujuan-tujuan esensial hukum Islam (Muhit & Athoillah, 2023; Rohmati et al., 2018). Kerangka ini membuat keadilan tidak dipahami sekadar kesamaan hasil, tetapi sebagai keterarahan hukum pada kemanfaatan manusia dan pencegahan kerusakan, yang selanjutnya menjadi kriteria evaluatif bagi kebijakan dan putusan hukum (Rohman, 2020; Ridwan, 2021; Sholichah, 2022).

Dalam tradisi maqāṣid, tujuan syariat secara luas dirumuskan sebagai mewujudkan kemaslahatan dan mencegah mafsadah (kerusakan) bagi manusia, baik di dunia maupun akhirat (Ridwan, 2021; Gunardi, 2019; Pusparini, 2015). Literatur tentang maqāṣid juga menegaskan pengelompokan maslahat ke dalam tiga tingkatan—ḍarūriyyāt (kebutuhan primer), ḥājiyyāt (kebutuhan sekunder), dan taḥsīniyyāt (kebutuhan penyempurna)—sebagai cara menjelaskan bagaimana hukum mengatur prioritas perlindungan kepentingan manusia (Rohman, 2020; Pusparini, 2015; Sholichah, 2022). Pada level ḍarūriyyāt, sejumlah kajian merujuk pada "lima perlindungan dasar" (al-kulliyyāt al-khams) seperti pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai poros tujuan syariat yang menjadi rujukan etis dalam penetapan dan evaluasi hukum (Sholichah, 2022; Gunardi, 2019; Pusparini, 2015).

Keadilan kemudian dipahami sebagai nilai yang bekerja melalui mekanisme maqāṣid tersebut, karena hukum Islam "diciptakan untuk menegakkan keadilan yang direpresentasikan dengan kemaslahatan," sehingga penegakan keadilan dibaca sebagai realisasi tujuan syariat, bukan sekadar kepatuhan prosedural (Amin, 2015; Aziz, 2016). Dalam konteks ini, adagium yang populer di kalangan kajian maqāṣid—bahwa "di mana ada maṣlaḥah, di sana terdapat hukum Allah"—sering dipakai untuk menekankan bahwa orientasi hukum harus kembali kepada kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan ilahi (Nurhadi, 2018; Hamidah, 2013).

________________________________________

6. Perkembangan Pemikiran Maqāṣid dan Implikasinya bagi Konsep Keadilan

Secara historis, pengembangan maṣlaḥah sebagai maqāṣid al-sharī'ah dikaitkan dengan kontribusi tokoh-tokoh uṣūl seperti al-Juwaynī, al-Ghazālī, dan mencapai elaborasi puncak dalam pemikiran al-Shāṭibī, yang menekankan bahwa tujuan syariat adalah kemaslahatan manusia (Muhit & Athoillah, 2023; Rohmati et al., 2018; Wibowo, 2018). Dalam kajian sejarah maqāṣid, juga ditegaskan bahwa maqāṣid umum (maqāṣid 'āmmah) mencakup objektif yang dipertimbangkan syariat dalam keseluruhan atau sebagian besar hukum, dengan contoh yang eksplisit disebut berupa konsep keadilan dan kesamarataan (al-musāwah) yang hadir dalam hukum-hukum syariat (Soemitra et al., 2021; Ibrahim, 2019).

Di saat yang sama, literatur kontemporer juga mencatat kritik bahwa formulasi maqāṣid klasik cenderung berfokus pada kemaslahatan individu dan perlindungan (protection/preservation), serta dianggap belum mencakup prinsip-prinsip luas seperti keadilan, kebebasan berekspresi, dan dimensi hak-hak yang lebih modern (Marfiyanto, 2019; Taqiyuddin, 2019). Kritik tersebut menjadi pintu masuk bagi tawaran pembaruan yang mendorong pergeseran orientasi maqāṣid dari nuansa perlindungan menuju nuansa pengembangan (development) dan pemajuan hak (rights), sehingga keadilan dikaitkan lebih kuat dengan agenda kemanusiaan yang lebih luas (Nurhadi, 2018; Juliansyahzen, 2018).

Dalam konteks ini, pemikiran Jasser Auda—yang memperlakukan maqāṣid sebagai filsafat hukum Islam dengan pendekatan sistem—sering diposisikan sebagai upaya memperluas jangkauan maqāṣid agar lebih relevan dengan tantangan zaman dan lebih kondusif bagi nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan (Taqiyuddin, 2019; Daud & Azahari, 2018; Wahyu et al., 2024). Pendekatan sistem Auda juga dipahami menekankan cara pandang yang kognitif, holistik, terbuka, multidimensi, saling terkait, dan berorientasi tujuan (purposefulness), sehingga pengambilan hukum tidak terjebak pada pembacaan parsial yang dapat mereduksi nilai keadilan (Wahyu et al., 2024; Daud & Azahari, 2018). Literatur lain yang membahas maqāṣid kontemporer dalam tata kelola (good governance) juga menegaskan pembedaan serupa: maqāṣid kontemporer lebih menekankan development dan right, sedangkan maqāṣid lama lebih menekankan protection dan preservation (Nurhadi, 2018; Juliansyahzen, 2018).

________________________________________

7. Maqāṣid sebagai Instrumen Ijtihad: Keadilan antara Teks, Konteks, dan Kemaslahatan

Dalam kerangka metodologis, sejumlah kajian menegaskan bahwa memahami maqāṣid al-sharī'ah merupakan prasyarat penting dalam berijtihad, sehingga seorang mujtahid tidak dianggap mampu menetapkan hukum sebelum memahami tujuan Allah dalam perintah dan larangan-Nya (Rohman, 2020; MR & Noor, 2014; Soemitra et al., 2021). Penekanan ini berkelindan dengan gagasan bahwa seluruh teks dan hukum syariah berfungsi merealisasikan kemaslahatan dan mencegah kerusakan, sehingga pembacaan teks harus dilakukan dengan fondasi pemahaman yang kokoh agar tidak terjadi kontradiksi semu antara teks dan kemaslahatan (Ridwan, 2021; Hamidah, 2013).

Kajian dialektika teks dan konteks dalam istinbāṭ fikih kontemporer menyatakan bahwa kontradiksi antara kemaslahatan dan teks pada dasarnya bersumber pada kesalahan memahami kemaslahatan atau kesalahan memahami dan mengaktualisasikan teks, sehingga "aktualisasi kemaslahatan teks" menjadi penting untuk mengeliminasi kontradiksi tersebut melalui pertimbangan kondisi yang dapat melahirkan kerusakan (Ridwan, 2021). Dalam nada yang sejalan, kajian hermeneutika maqāṣid Auda menekankan bahwa jika "hukum Islam" dipahami sebagai syariah, maka ia semestinya tampil adil dan damai sebagaimana teladan Nabi, sedangkan jika ia berupa fiqh atau fatwa, maka persoalannya kerap berada pada interpretasi dan konteks sosial-politik pembentukan fatwa (Wahyu et al., 2024). Karena itu, pendekatan maqāṣid diposisikan sebagai perangkat untuk memastikan bahwa produk ijtihad dan fatwa tetap menjaga nilai-nilai dasar hukum Islam (maqāṣid), termasuk penghormatan terhadap hak asasi manusia dan prinsip keadilan (Wahyu et al., 2024; Rasyid, 2023).

Di ranah metodologi pemahaman dalil, kajian tentang manhaj maqāṣidī menegaskan perlunya menghindari pengambilan kesimpulan hukum dari satu teks tunggal, dan mendorong pembacaan dalil juz'ī dalam koridor dalil kullī berupa ayat-ayat al-Qur'an, hadis tematik, atau maqāṣid 'āmmah/kulliyyah, terutama karena prinsip keadilan dan larangan merugikan orang lain merupakan orientasi maqāṣid (Kholishuddin & Ilmi, 2023). Prinsip ini mempertegas bahwa keadilan dalam hukum Islam bukan hanya hasil literalitas, melainkan juga hasil integrasi antara prinsip universal dan penerapan kontekstual yang bertanggung jawab (Ridwan, 2021; Kholishuddin & Ilmi, 2023).

________________________________________

8. Keadilan dalam Praktik Peradilan dan Legislasi: Ketegangan antara Keadilan, Kepastian, dan Kepatuhan Teks

Dalam praktik peradilan, sejumlah kajian menegaskan bahwa putusan hakim tidak semestinya hanya berkesesuaian dengan aturan positif, tetapi juga harus mempertimbangkan keadilan secara substantif agar tidak menimbulkan anomali dan menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan (H. Azhar, 2020). Dalam konteks konflik nilai, kajian tentang penghakiman wasiat wajibah menegaskan suatu kaidah prioritas: ketika hukum bertentangan dengan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian, maka keadilan yang diutamakan (Ardiansyah, 2023). Pada saat yang sama, kajian tersebut juga menunjukkan adanya problem normatif: hakim memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris berbeda agama dengan rasionalisasi Islam sebagai raḥmatan li al-'ālamīn dan metode maqāṣid (terhadap ḥifẓ al-nasl) serta analogi zakat, tetapi keputusan tersebut dinilai "tidak sesuai dengan syariah" karena dianggap melanggar aturan Allah pada QS. al-Nisā' ayat 14 (Ardiansyah, 2023). Nuansa ini menunjukkan bahwa wacana "keadilan" dalam praktik bisa berhadapan dengan perdebatan kepatuhan terhadap teks dan batas-batas istinbāṭ, sehingga keadilan substantif tidak selalu dipahami sama oleh semua kerangka normatif yang dipakai (Ardiansyah, 2023; Nasrullah, 2023).

Dalam konteks peradilan agama, studi tentang hak ex officio hakim dalam kasus cerai talak menegaskan bahwa penggunaan kewenangan tersebut (meskipun tidak mengikuti hukum acara perdata secara ketat) dipandang memiliki dasar hukum Islam yang kuat karena diarahkan menjaga maslahat kategori ḍarūriyyāt, khususnya ḥifẓ al-nafs (pemeliharaan jiwa), dengan cara memastikan hak-hak istri tidak terabaikan (Fathurrohmah, 2020). Kajian lain tentang penggunaan 'urf sebagai ratio decidendi juga menekankan bahwa hakim yang mengedepankan kontekstualitas sosial ('urf) melakukannya untuk orientasi maṣlaḥah, dan proses ijtihad hakim semestinya diawali dengan pemetaan maqāṣid shari'ah sebelum memilih kaidah uṣūl yang tepat (Bahrudin, 2022). Karena itu, institusi peradilan dalam perspektif maqāṣid digambarkan sebagai ruang penting untuk menerjemahkan prinsip keadilan ke dalam putusan yang menyeimbangkan teks, tujuan hukum, dan realitas sosial (Fathurrohmah, 2020; Bahrudin, 2022; Budiman, 2014).

________________________________________

9. Keadilan dalam Hukum Keluarga: Perlindungan Pihak Rentan dan Prinsip Kesetaraan dalam Proses Talak dan Rujuk

Dalam bidang hukum keluarga, tema keadilan sering muncul dalam kritik terhadap kelonggaran fikih mazhab yang menempatkan hak talak sepenuhnya pada suami, karena dominasi tersebut dinilai melemahkan posisi istri dan berpotensi menyimpang dari tujuan hukum Islam untuk mewujudkan maslahat dan menegakkan keadilan (Abdurrahman, 2021). Kajian tentang hak dan kewenangan istri dalam proses talak berargumen bahwa suami dan istri seharusnya memiliki hak dan kewenangan yang setara dalam proses talak, serta keputusan talak semestinya merupakan keputusan bersama karena talak dipandang seperti akad yang membutuhkan persetujuan pihak-pihak terkait; argumentasi ini ditegaskan sejalan dengan prinsip-prinsip talak dan maqāṣid syarī'ah dari pensyariatan talak (Abdurrahman, 2021). Selaras dengan orientasi perlindungan tersebut, kajian fikih perceraian responsif gender menekankan bahwa talak seharusnya diikat dengan objektivitas putusan pengadilan dan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, karena talak tanpa sebab dan tanpa dialog dipandang terlarang ketika menimbulkan mudarat bagi istri dan anak, sehingga maqāṣid perceraian dipahami sebagai menghilangkan kemudaratan dan mewujudkan kemaslahatan bagi pasangan (Juliansyahzen, 2018).

Pada isu rujuk, kajian perbandingan fikih empat mazhab dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa literatur fikih klasik pada umumnya menganggap rujuk sah tanpa persetujuan istri, sedangkan KHI mengaitkan keabsahan rujuk dengan persetujuan istri melalui putusan pengadilan, dan penelitian tersebut menyimpulkan bahwa persetujuan istri diperlukan agar sejalan dengan tujuan-tujuan syariat (maqāṣid al-sharī'ah) dalam mengatur relasi keluarga dan menjaga kemaslahatan (Muhibbulloh et al., 2021). Di level konsep, kajian maqāṣid juga secara eksplisit menyebut bahwa maqāṣid al-sharī'ah dapat dipahami sebagai tujuan ilahi dan konsep akhlak yang melandasi proses tasyri', termasuk prinsip keadilan dan kehormatan manusia, sehingga orientasi keadilan keluarga tidak sekadar prosedur, melainkan perwujudan nilai maqāṣid (Muhibbulloh et al., 2021; Pratomo, 2019).

________________________________________

10. Keadilan dalam Mu'āmalah dan Ekonomi: Egalitarianisme, Keadilan Sosial, dan Kepatuhan Syariah

Dalam ranah mu'āmalah, kajian egalitarianisme fikih mu'āmalah menegaskan bahwa syariah pada level fiqh merupakan usaha "membumikan" tujuan Pembuat syariah melalui ijtihad, dan dalam kerangka tersebut ditegaskan (melalui kutipan pemikiran maqāṣid) bahwa syariah bertumpu pada hikmah dan kemaslahatan manusia, sekaligus merupakan keadilan, rahmat, hikmah, dan kemaslahatan; sehingga setiap hal yang keluar dari keadilan dan tidak menghadirkan kemaslahatan bukanlah syariah walaupun melibatkan penakwilan (Zulkarnain, 2021). Kajian yang sama juga menekankan adanya prinsip-prinsip dasar dalam pemikiran hukum Islam—termasuk prinsip kesetaraan derajat manusia di hadapan Tuhan dan prinsip keadilan serta persamaan di hadapan hukum—yang menunjukkan keterkaitan erat antara keadilan dan kesetaraan sebagai karakter etis hukum Islam (Zulkarnain, 2021).

Dalam ekonomi dan keuangan syariah, keadilan sosial sering diposisikan sebagai konsekuensi komitmen spiritual dan persaudaraan universal, dengan penegasan bahwa al-Qur'an (misalnya QS. al-Ḥadīd: 25) menempatkan penegakan keadilan sebagai misi utama para nabi, termasuk keadilan ekonomi (Syibly, 2015). Pada level praktik, kajian tersebut menjelaskan bahwa Islam melarang riba dan membangun masyarakat berbasis kejujuran dan keadilan, serta menampilkan instrumen seperti muḍārabah dan mushārakah (profit and loss sharing) sebagai bentuk implementasi nilai keadilan dalam keuangan syariah (Syibly, 2015). Dalam diskursus perbankan syariah di Indonesia, tujuan institusi keuangan Islam juga dikritik ketika terlalu legalistik dan berorientasi keuntungan finansial semata, karena dinilai dapat mengabaikan tujuan maqāṣid al-sharī'ah yang seharusnya mencakup tujuan spiritual, sosial, dan finansial secara seimbang (Soemitra et al., 2021).

Di tingkat regulasi dan prinsip operasional, kajian literatur lembaga keuangan Islam mengutip definisi prinsip syariah dalam UU Perbankan Syariah yang memuat prinsip keadilan dan keseimbangan ('adl wa tawāzun) serta kemaslahatan, sekaligus menegaskan bahwa perbankan syariah bertujuan meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan (Soemitra et al., 2021). Kajian kepatuhan syariah pada produk mushārakah juga menekankan bahwa akad harus bersih dari riba, gharar, dan maisir, serta prinsip syariah dalam dunia bisnis diarahkan pada penjagaan harta (ḥifẓ al-māl) yang merupakan bagian dari maqāṣid al-sharī'ah, sehingga keadilan dalam kerja sama dipahami sebagai prinsip penting dalam kepatuhan syariah (Suretno, 2020; Ibrahim, 2019). Dengan demikian, keadilan dalam ekonomi syariah bukan sekadar "etika tambahan," melainkan bagian dari struktur tujuan syariah yang menjadi ukuran legitimasi praktik mu'āmalah (Ibrahim, 2019; Syibly, 2015).

________________________________________

11. Penutup

Berdasarkan sintesis literatur, "Justitia" (keadilan/al-'adl) dalam hukum Islam dapat dipahami sebagai prinsip normatif-teleologis yang berakar pada dimensi ketuhanan, terintegrasi dengan moralitas, dan diwujudkan melalui konsep maṣlaḥah serta maqāṣid al-sharī'ah (Rohman, 2020; Muhit & Athoillah, 2023; Rohmati et al., 2018). Keadilan juga berfungsi sebagai parameter evaluatif bagi hasil ijtihad dan praktik penegakan hukum, karena pendekatan maqāṣid menuntut agar hukum merealisasikan kemaslahatan dan mencegah kerusakan, dengan memperhatikan hierarki kebutuhan (ḍarūriyyāt–ḥājiyyāt–taḥsīniyyāt) dan perlindungan lima kepentingan dasar manusia (Sholichah, 2022; Gunardi, 2019; Pusparini, 2015). Pada tataran praksis, literatur menunjukkan bahwa usaha mewujudkan keadilan sering memerlukan pendekatan holistik—mengintegrasikan teks, tujuan syariah, dan konteks sosial—seraya tetap menyadari adanya perdebatan batas-batas kesesuaian putusan atau kebijakan dengan syariah, sebagaimana tampak dalam kasus-kasus peradilan (Ardiansyah, 2023; Bahrudin, 2022; Fathurrohmah, 2020).

Arah pengembangan kontemporer menegaskan bahwa keadilan dalam hukum Islam tidak hanya dipahami sebagai proteksi, tetapi juga dapat dibaca sebagai agenda pengembangan dan pemajuan kemanusiaan melalui pendekatan maqāṣid yang lebih terbuka dan sistemik (Taqiyuddin, 2019; Daud & Azahari, 2018; Juliansyahzen, 2018). Dengan orientasi ini, keadilan menjadi sekaligus tujuan hukum, etos penalaran hukum, dan standar moral yang menuntut institusi serta praktik hukum untuk terus menguji apakah suatu aturan benar-benar menghadirkan kemaslahatan, rahmat, dan kebaikan sebagaimana karakter dasar syariah (Zulkarnain, 2021; Suretno, 2020; Wahyu et al., 2024).

________________________________________

Daftar Pustaka

Abdurrahman, Z. (2021). Hak dan kewenangan istri dalam proses talak perspektif maslahat dan keadilan. Jurnal Ushuluddin Media Dialog Pemikiran Islam, 23(1). https://doi.org/10.24252/jumdpi.v23i1.18286

Amin, M. (2015). Konsep keadilan dalam perspektif filsafat hukum Islam. Al-Daulah Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, 4(02), 322–343. https://doi.org/10.15642/ad.2014.4.02.322-343

Ardiansyah, A. (2023). Asas kepastian hukum dalam aturan sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan Undang-Undang Hukum Keluarga Malaysia. Zaaken Journal of Civil and Business Law, 4(3), 410–424. https://doi.org/10.22437/zaaken.v4i3.28153

Azhar, H. (2020). Menakar keadilan putusan hakim terhadap kasus Baiq Nuril perspektif maqāṣid asy-syarī'ah. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr, 9(1), 38–56. https://doi.org/10.24090/jimrf.v9i1.4132

Azhar, P. (2022). Keadilan dalam perspektif Islam: Dinamika dan realitas. Islam & Contemporary Issues, 2(1), 15–23. https://doi.org/10.57251/ici.v2i1.404

Aziz, A. (2016). Pembagian waris berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi ahli waris dalam tinjauan maqāṣid sharī'ah. De Jure Jurnal Hukum dan Syar'iah, 8(1), 48–63. https://doi.org/10.18860/j-fsh.v8i1.3729

Bahrudin, N. (2022). 'Urf sebagai dasar ratio decidendi dalam putusan pengadilan agama. Mahkamah Jurnal Kajian Hukum Islam, 7(2), 261. https://doi.org/10.24235/mahkamah.v7i2.11641

Budiman, A. (2014). Penemuan hukum dalam putusan Mahkamah Agung dan relevansinya bagi pengembangan hukum Islam Indonesia. Al-Ahkam, 24(1), 1. https://doi.org/10.21580/ahkam.2014.24.1.129

Daud, Z. F. M., & Azahari, R. (2018). Amalan penghakiman dalam kes wasiat wajibah kepada waris berbeza agama: Kajian kes terpilih. Jurnal Syariah, 26(2), 267–294. https://doi.org/10.22452/js.vol26no2.4

Fathurrohmah, F. (2020). The judge's ex officio rights on the case of talak divorce: Maqāṣid sharī'ah perspective. Shakhsiyah Burhaniyah Jurnal Penelitian Hukum Islam, 5(1), 1–28. https://doi.org/10.33752/sbjphi.v5i1.1622

Gunardi, S. (2019). Maqāṣid sharī'ah and applications in the coexistence of the Muslim and non-Muslim. International Research Journal of Shariah Muamalat and Islam, 1(2), 31–39. https://doi.org/10.35631/irjsmi.12004

Halim, A. (2022). Hermeneutika Jasser Auda. Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, 7(1), 73–85. https://doi.org/10.22515/alahkam.v7i1.5334

Hamidah, T. (2013). Dialektika teks dan konteks dalam metode istinbāṭ fikih perempuan kontemporer. Ahkam Jurnal Ilmu Syariah, 13(1). https://doi.org/10.15408/ajis.v13i1.958

Ibrahim, M. Y. (2019). Maqāṣid al-sharī'ah: The history of the development and contribution of the scholars of uṣūl al-fiqh awalin and muta'akhirin. International Research Journal of Shariah Muamalat and Islam, 1(2), 18–30. https://doi.org/10.35631/irjsmi.12003

Juliansyahzen, M. I. (2018). Good governance perspektif maqāṣid asy-syarī'ah kontemporer. Akademika Jurnal Pemikiran Islam, 23(1), 57–86. https://doi.org/10.32332/akademika.v23i1.1195

Kholishuddin, K., & Ilmi, Moh. H. H. (2023). Implementation of manhaj maqāṣidī bin Bayah in understanding hadith (fiqh ḥadīth). Nabawi Journal of Hadith Studies, 4(1). https://doi.org/10.55987/njhs.v4i1.63

Marfiyanto, T. (2019). Maqāṣid syarī'ah dan pendekatan teori sistem dalam hukum Islam menurut Yasser Auda. Jurnal Kajian Hukum Islam, 6(1). https://doi.org/10.52166/jkhi.v6i1.4

MR, G. N. K., & Noor, H. (2014). Konsep maqāṣid al-syarī'ah dalam menentukan hukum Islam (perspektif al-Syatibi dan Jasser Auda). Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah, 1(1), 50. https://doi.org/10.31602/iqt.v1i1.136

Muhibbulloh, M. Z., Khoiroh, D. N., & Darojad, A. R. (2021). Hak istri dalam rujuk menurut fikih empat mazhab dan Kompilasi Hukum Islam (perspektif maqāṣid al-sharī'ah). The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law, 2(2), 185–205. https://doi.org/10.51675/jaksya.v2i2.168

Muhit, M., & Athoillah, M. A. (2023). Landasan implementasi ekonomi syariah dalam perspektif maqāṣid al-sharī'ah. Al-Kharaj Jurnal Ekonomi Keuangan & Bisnis Syariah, 6(1), 1003–1020. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i1.3586

Nasrullah, N. (2023). Hukum kewarisan Islam dalam konstruksi teori qaṭ'ī dan ẓannī. Mitsaqan Ghalizan, 1(2), 34–47. https://doi.org/10.33084/mg.v1i2.5132

Nurhadi, N. (2018). Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan (perkawinan) ditinjau dari maqāṣid syarī'ah. UIR Law Review, 2(2), 414. https://doi.org/10.25299/uirlrev.2018.vol2(02).1841

Pratomo, H. (2019). Peran teori maqāṣid asy-syarī'ah kontemporer dalam pengembangan sistem penafsiran al-Qur'an. Jurnal Ilmiah Al-Mu'āshirah, 16(1), 92. https://doi.org/10.22373/jim.v16i1.5744

Pusparini, M. D. (2015). Konsep kesejahteraan dalam ekonomi Islam (perspektif maqāṣid asy-syarī'ah). Islamic Economics Journal, 1(1), 45. https://doi.org/10.21111/iej.v1i1.344

Rasyid, M. U. H. A. (2023). Membangun dialog antara Islam dan HAM (sebuah tawaran merumuskan fikih perempuan berwawasan HAM). Syaksia Jurnal Hukum Perdata Islam, 23(2), 235–258. https://doi.org/10.37035/syaksia.v23i2.7298

Ridwan, M. (2021). Analisis maqāṣid al-taṣarrufāt al-māliyyah Muhammad al-Ṭāhir ibn 'Āshūr terhadap akad al-ijārah al-muntahiyyah bi al-tamlīk (studi pada PT. BRI Syariah KCP Ponorogo). Journal of Islamic Economics (JoIE), 1(2), 203–220. https://doi.org/10.21154/joie.v1i2.3594

Rohman, H. (2020). Analisis kritis terhadap fikih perceraian responsif gender: Studi penerapan kaidah maqāṣid al-syarī'ah. Al-Hukama, 10(1), 20–41. https://doi.org/10.15642/alhukama.2020.10.1.20-41

Rohmati, D., Anggraini, R., & Widiastuti, T. (2018). Maqāṣid al-sharī'ah sebagai landasan dasar ekonomi Islam. Economica Jurnal Ekonomi Islam, 9(2), 295–317. https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.2.2051

Sholichah, I. U. (2022). Realisasi maqāṣid syarī'ah index (MSI) dalam menguji performa perbankan syariah di Indonesia. Madani Syari'ah Jurnal Pemikiran Perbankan Syari'ah, 5(2), 141–151. https://doi.org/10.51476/madanisyariah.v5i2.409

Soemitra, A., Awaluddin, A. I., & Daulay, A. N. (2021). Studi literatur tujuan ideal lembaga keuangan dan perbankan Islam. Human Falah Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, 8(2). https://doi.org/10.30829/hf.v8i2.10050

Suretno, S. (2020). Kepatuhan syariah pada produk mushārakah di Bank Syariah Indonesia. Jurnal Indo-Islamika, 9(1), 1–24. https://doi.org/10.15408/idi.v9i1.14826

Syibly, M. R. (2015). Keadilan sosial dalam keuangan syariah. Millah Journal of Religious Studies, 15(1), 73–100. https://doi.org/10.20885/millah.vol15.iss1.art4

Taqiyuddin, H. (2019). Konsep Islam tentang keadilan. Aqlania, 10(2), 157. https://doi.org/10.32678/aqlania.v10i2.2311

Wahyu, W., Sya'bani, Moh. A., & Permana, S. P. (2024). Hak waris dan keadilan: Menggagas reformasi hukum keluarga dengan prinsip maqāṣid syarī'ah. Jurnal Studi Inovasi, 4(2). https://doi.org/10.52000/jsi.v4i2.156

Wibowo, M. K. B. (2018). Teori keadilan dalam perspektif filsafat hukum dan Islam. Mamba' ul Ulum, 14(2), 27–44. https://doi.org/10.54090/mu.39

Zulkarnain, Z. (2021). Konsep keadilan dalam teologi Islam. Al-Hikmah Jurnal Theosofi dan Peradaban Islam, 3(1). https://doi.org/10.51900/alhikmah.v3i1.9808