01458 - Judex Juris dalam Penyelesaian Perkara Berbasis Hukum Islam di Indonesia: Kajian Konseptual dan Praktik Peradilan Agama

Abstrak

Pengadilan yang berwenang memeriksa penerapan hukumnya tanpa menilai kembali fakta perkara.

Artikel ini mengkaji konsep judex juris dalam kerangka penyelesaian perkara berbasis hukum Islam di lingkungan Peradilan Agama Indonesia. Mahkamah Agung sebagai judex juris tidak memeriksa ulang fakta dan bukti, melainkan menguji ketepatan penerapan hukum oleh judex facti—yakni Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Kajian ini menggunakan pendekatan normatif-konseptual dengan menelaah berbagai studi putusan kasasi, khususnya dalam sengketa ekonomi syariah, waris, dan hibah. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembatasan kewenangan judex juris pada aspek penerapan hukum menjadi semakin krusial mengingat kompleksitas rujukan normatif dan problematika hukum formil yang belum terkodifikasi secara khusus dalam sengketa ekonomi syariah. Konsistensi penerapan hukum di tingkat judex facti dan koreksi penerapan di tingkat judex juris merupakan dua sisi yang saling bergantung dalam mewujudkan kepastian hukum bagi para pencari keadilan di lingkungan Peradilan Agama.

Kata kunci: judex juris; judex facti; Peradilan Agama; ekonomi syariah; kasasi; Mahkamah Agung

________________________________________

Abstract

This article examines the concept of judex juris within the framework of Islamic law-based dispute resolution in Indonesia's Religious Courts (Peradilan Agama). The Supreme Court (Mahkamah Agung), acting as judex juris, does not re-examine facts and evidence but instead reviews the correctness of legal application by the judex facti—namely the Religious Court of First Instance and the Religious High Court. This study employs a normative-conceptual approach by analyzing various cassation decisions, particularly in Islamic economic disputes, inheritance, and grant (hibah) cases. The findings indicate that the restriction of judex juris authority to matters of legal application becomes increasingly critical given the complexity of normative references and the problem of procedural law that has not yet been specifically codified for Islamic economic disputes. Consistency of legal application at the judex facti level and corrective review at the judex juris level are two mutually dependent aspects in realizing legal certainty for justice seekers in the Religious Court system.

Keywords: judex juris; judex facti; Religious Court; Islamic economics; cassation; Supreme Court

________________________________________

1. Pendahuluan

1.1 Posisi Judex Juris ketika Perkara Diperiksa Berdasarkan Hukum Islam

Dalam praktik peradilan di Indonesia, perkara-perkara perdata tertentu yang "berbasis hukum Islam"—seperti perkawinan, waris, hibah, wakaf, dan juga ekonomi syariah—secara normatif ditempatkan dalam kewenangan (kompetensi absolut) Pengadilan Agama pada tingkat pertama sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 49 UU Peradilan Agama (UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009), yang secara konsisten dirujuk dalam kajian-kajian tentang kewenangan Pengadilan Agama di berbagai bidang, termasuk ekonomi syariah (Hasibuan, 2018; Ramlah, 2012). Di atas Pengadilan Agama terdapat Pengadilan Tinggi Agama sebagai peradilan banding dalam lingkungan peradilan agama, dan pada puncak hierarki terdapat Mahkamah Agung sebagai pengadilan kasasi (Saidurrahman, 2014).

Pada kerangka berjenjang inilah istilah judex facti dan judex juris berfungsi untuk membedakan ruang lingkup pemeriksaan: pengadilan tingkat pertama dan banding lazim diposisikan sebagai judex facti (pemeriksa fakta dan penerapan hukum atas fakta), sedangkan Mahkamah Agung diposisikan sebagai judex juris (pemeriksa penerapan hukumnya).

Namun, penting dicatat bahwa istilah judex juris sendiri merupakan terminologi hukum acara modern (dalam konteks sistem peradilan berjenjang), bukan istilah baku yang berasal dari khazanah fikih klasik. Dalam literatur yang disediakan, tradisi penyelesaian sengketa dalam Islam lebih sering dijelaskan melalui model perdamaian (ṣulḥ/ishlāḥ), arbitrase (taḥkīm), dan peradilan kekuasaan kehakiman (wilāyat al-qaḍā') (Barliansyah, 2023; Rohman, 2020). Karena itu, pembahasan "judex juris menurut hukum Islam" secara ketat—berdasarkan sumber yang tersedia—lebih tepat dipahami sebagai "konsep judex juris dalam penyelesaian perkara yang diperiksa di lingkungan Peradilan Agama (yang menerapkan norma dan prinsip syariah sebagai rujukan materiil), khususnya pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung" (Hasibuan, 2018; Ramlah, 2012; Saidurrahman, 2014).

________________________________________

2. Pembahasan

2.1 Definisi Operasional Judex Juris: Memeriksa Penerapan Hukum Tanpa Menilai Ulang Fakta

Sumber-sumber yang tersedia menjelaskan secara eksplisit bahwa Mahkamah Agung bersifat judex juris, bukan judex facti, sehingga Mahkamah Agung "tidak memeriksa bukti dan fakta" melainkan menilai apakah pengadilan di bawahnya (tingkat pertama dan banding) telah "tepat atau salah dalam penerapan hukum." Dengan konstruksi demikian, ciri utama judex juris adalah fokus pada aspek normatif-yuridis dari putusan judex facti—yakni apakah norma yang digunakan, penalaran hukumnya, dan cara mengaitkan norma dengan fakta yang telah dinyatakan terbukti oleh judex facti sudah benar—tanpa membuka kembali pemeriksaan pembuktian dan penilaian fakta perkara. Bahkan, salah satu sumber menegaskan konsekuensi metodologisnya: apabila Mahkamah Agung dalam putusannya memeriksa bukti dan fakta, praktik tersebut dipandang "keluar dari asas hukum" Mahkamah Agung sebagai judex juris.

Basis normatif yang disebutkan dalam salah satu kajian mengaitkan sifat judex juris Mahkamah Agung dengan ketentuan yang mengarahkan Mahkamah Agung untuk memeriksa "penerapan hukum" oleh judex facti. Dalam kerangka ini, batasan "tanpa menilai kembali fakta" bukan sekadar preferensi teknis, melainkan bagian dari desain pembagian fungsi antartingkatan peradilan: judex facti membentuk dan menetapkan fakta hukum melalui proses pembuktian; judex juris menguji apakah norma diterapkan secara tepat atas fakta hukum yang telah ditetapkan tersebut.

2.2 Mengapa "Tanpa Menilai Ulang Fakta" Menjadi Penting dalam Perkara Berbasis Hukum Islam di Peradilan Agama?

Dalam perkara-perkara yang diperiksa di Peradilan Agama, pembentukan fakta hukum melalui pembuktian merupakan tahap kunci. Beberapa sumber menggambarkan kerja hakim dalam perkara perdata (termasuk sengketa ekonomi syariah) sebagai rangkaian langkah yang menuntut kehati-hatian: memeriksa syarat perkara, memeriksa seluruh fakta/peristiwa yang dikemukakan para pihak, memeriksa unsur tiap fakta, serta menilai alat-alat bukti sesuai tata cara pembuktian hukum acara perdata (Aryanto, 2019; Hasibuan, 2018). Dalam terminologi yang sering digunakan di lingkungan peradilan, proses tersebut juga dipaparkan sebagai tahapan mengkonstatir (menentukan benar/tidaknya peristiwa melalui pembuktian), mengkualifisir (menilai peristiwa yang terbukti termasuk hubungan hukum apa serta menemukan hukumnya), dan mengkonstituir (menetapkan hukumnya dalam amar putusan) (Mus, 2021). Karena Mahkamah Agung sebagai judex juris tidak memeriksa ulang bukti dan fakta, maka kualitas putusan sangat bergantung pada ketelitian judex facti dalam membangun fakta hukum dan menautkannya secara logis-yuridis dengan norma yang relevan (Aryanto, 2019).

Kekhasan perkara "berbasis hukum Islam" dalam sistem nasional (sebagaimana tercermin dalam sumber-sumber yang tersedia) tampak pada kebutuhan untuk memastikan bahwa penyelesaian sengketa tidak bertentangan dengan prinsip syariah, khususnya pada ranah ekonomi syariah (Alaqoh & Mujib, 2023; Astanti et al., 2019; Husain & Hidayat, 2023). Di satu sisi, beberapa kajian menegaskan bahwa hakim Peradilan Agama dalam memeriksa ekonomi syariah tetap menggunakan kerangka hukum acara perdata (Astanti et al., 2019; Hasibuan, 2018), dan merujuk pada instrumen materiil yang lebih spesifik seperti Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang diposisikan sebagai pedoman bagi hakim Peradilan Agama dalam memeriksa dan memutus sengketa ekonomi syariah (Braviaji, 2018). Di sisi lain, adanya keterbatasan atau ketiadaan hukum formil yang terkodifikasi khusus untuk sengketa ekonomi syariah disebut menimbulkan problem penerapan yang dapat berujung pada perbedaan penerapan hukum untuk kasus yang mirip, sehingga memunculkan isu kepastian hukum (Astanti et al., 2019; Saidurrahman, 2014). Dalam konteks seperti ini, peran judex juris menjadi strategis sebagai mekanisme koreksi penerapan hukum pada level kasasi, tetapi tetap terikat oleh batasan bahwa koreksi tersebut bekerja di ranah penerapan hukum, bukan pembentukan ulang fakta (Saidurrahman, 2014).

2.3 Membandingkan Tugas Judex Facti dan Judex Juris dalam Perkara Peradilan Agama

Dalam sumber yang membahas Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, pengadilan tingkat pertama dan banding disebut sebagai judex facti yang memeriksa "fakta hukum sebagai alas perkara" dan kemudian "mencocokan fakta hukum tersebut terhadap hukum yang menjadi landasan yuridis berperkara." Artinya, judex facti tidak hanya menilai norma, tetapi membangun basis faktual yang sahih melalui pembuktian—sejalan dengan uraian yang menekankan pemeriksaan fakta, alat bukti, jawaban dan sangkalan para pihak, serta pemeriksaan sesuai hukum acara (Aryanto, 2019; Hasibuan, 2018). Sumber lain tentang praktik banding bahkan menegaskan bahwa pengadilan tingkat banding seharusnya memeriksa ulang perkara "secara keseluruhannya, baik faktanya, maupun penerapan hukumnya," yang menunjukkan bahwa banding dalam konstruksi yang dirujuk berada dalam karakter judex facti.

Sebaliknya, pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung dipaparkan sebagai judex juris yang "tidak lagi memeriksa fakta dan bukti-bukti perkara, tapi menilai benar atau tidaknya penerapan hukum dalam putusan judex facti." Dengan demikian, "tidak menilai kembali fakta" bukan berarti Mahkamah Agung mengabaikan fakta, melainkan fakta yang dipakai adalah "fakta hukum" yang sudah dibentuk melalui pemeriksaan judex facti; yang diuji Mahkamah Agung adalah apakah norma diterapkan secara tepat atas fakta hukum tersebut. Pola ini konsisten dengan kritik normatif bahwa ketika Mahkamah Agung melampaui batas dengan memeriksa fakta dan bukti, tindakan itu dipandang menyimpang dari asas judex juris.

2.4 Ruang Lingkup Koreksi Judex Juris: "Salah Menerapkan Hukum" sebagai Isu Sentral

Sejumlah sumber yang bersifat studi putusan menempatkan "kesalahan penerapan hukum" sebagai salah satu isu utama yang diuji pada level kasasi. Dalam studi atas sengketa ekonomi syariah pada tingkat kasasi, misalnya, dikemukakan bahwa pembatalan putusan pada tingkat lebih rendah dapat didasarkan pada argumentasi bahwa judex facti "salah dalam penerapan hukum terhadap fakta-fakta hukum" yang telah ditemukan. Dalam studi kasus sengketa waris/hibah (dengan rujukan pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 240 K/AG/2020), juga muncul perdebatan mengenai dalil kasasi yang menyatakan judex facti salah menerapkan hukum, dan bagaimana Mahkamah Agung menilai dalil tersebut dalam pertimbangannya (Murbowati, 2023). Kedua rujukan ini memperlihatkan pola yang sama: pada kasasi, isu utamanya adalah kebenaran penerapan norma dan konstruksi pertimbangan hukum terhadap fakta yang telah diproses pada level judex facti, bukan pengulangan pembuktian (Murbowati, 2023).

Akan tetapi, sumber yang sama juga menunjukkan adanya ketegangan praktis: di satu sisi, Mahkamah Agung diposisikan sebagai judex juris yang tidak berkewajiban menilai ulang fakta; di sisi lain, kritik akademik dapat diarahkan pada kualitas argumentasi penerapan hukum di tingkat kasasi apabila pertimbangan hukumnya tidak menunjukkan rujukan norma yang memadai ketika mengkualifikasi fakta hukum. Nuansa ini penting untuk memahami bahwa pembatasan kewenangan judex juris (tidak menilai ulang fakta) bukan jaminan otomatis bahwa putusan kasasi selalu memadai dari sisi legal reasoning; ia hanya menetapkan "ruang gerak" pemeriksaan kasasi.

2.5 Contoh Artikulasi Judex Juris dalam Sengketa Ekonomi Syariah: Pelajaran dari Studi Putusan

Salah satu studi yang secara eksplisit menyinggung posisi Mahkamah Agung sebagai judex juris adalah analisis atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 569 K/AG/2015 tentang sengketa pembiayaan ijārah multijasa. Studi tersebut menegaskan bahwa sebagai lembaga judex juris, Mahkamah Agung "tidak diwajibkan mempertimbangkan atau menilai fakta-fakta hukum" yang telah diperiksa di tingkat pertama dan banding. Dalam studi yang sama, dijelaskan pula bahwa pembatalan putusan pada tingkat banding dilakukan dengan alasan kesalahan penerapan hukum terhadap fakta-fakta hukum yang ditemukan, meskipun sekaligus dikemukakan kritik bahwa pertimbangan kasasi tidak selalu diiringi dengan pemaparan dasar hukum yang jelas ketika mengkualifikasi fakta. Dari sisi konsep, studi ini menguatkan distingsi: judex facti membangun fakta dan menerapkan hukum pada dua level (pertama dan banding), sedangkan kasasi bergerak pada koreksi penerapan hukum tanpa membuka kembali pembuktian.

Dalam konteks kelembagaan Peradilan Agama yang menangani ekonomi syariah, beberapa sumber menjelaskan bahwa pedoman materiil yang dipakai hakim antara lain KHES, disertai rujukan lain seperti KUHPerdata (dalam konteks tertentu), yurisprudensi, dan ketentuan perundang-undangan terkait (Braviaji, 2018; Hasibuan, 2018). Karena Mahkamah Agung sebagai judex juris tidak membangun ulang fakta, maka isu "salah menerapkan hukum" pada kasasi sering kali berkelindan dengan dua hal: pertama, bagaimana judex facti menafsir akad/kontrak dan bukti-bukti; kedua, bagaimana norma (misalnya prinsip syariah yang menjadi rujukan) ditempatkan sebagai dasar pertimbangan (Hasibuan, 2018; Braviaji, 2018). Dengan demikian, pembatasan judex juris pada penerapan hukum justru menuntut konsistensi yang tinggi pada kualitas pertimbangan hukum judex facti, karena ruang koreksi kasasi bekerja atas rekam fakta hukum yang sudah "dibakukan" oleh pemeriksaan tingkat sebelumnya (Hasibuan, 2018).

2.6 Contoh Perdebatan "Salah Menerapkan Hukum" pada Kasasi: Sengketa Waris/Hibah

Studi kasus lain mengenai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 240 K/AG/2020 menggambarkan bagaimana dalil bahwa judex facti salah menerapkan hukum diuji pada kasasi, dan bagaimana Mahkamah Agung menilai apakah dalil tersebut dapat dibenarkan atau tidak (Murbowati, 2023). Dalam ringkasan studi tersebut, disebutkan bahwa terdapat penilaian bahwa pertimbangan hakim pada tingkat pertama tidak memenuhi rasa keadilan, sementara pada tingkat banding dinilai lebih memberikan rasa keadilan; pada tingkat kasasi, studi tersebut memotret perdebatan mengenai apakah judex facti salah menerapkan hukum dan bagaimana Mahkamah Agung merespons dalil tersebut (Murbowati, 2023). Walaupun fokus studi itu berada pada evaluasi pertimbangan putusan, ia tetap relevan untuk menunjukkan bentuk kerja judex juris: Mahkamah Agung tidak diletakkan sebagai forum pembuktian ulang, melainkan sebagai forum penilaian penerapan hukum atas konstruksi perkara yang telah diputus oleh judex facti (Murbowati, 2023).

Keterkaitan dengan tema "menurut hukum Islam" tampak karena jenis perkara hibah dan waris termasuk bidang kewenangan Peradilan Agama menurut Pasal 49 UU Peradilan Agama sebagaimana berulang kali dikutip dalam sumber-sumber yang membahas kompetensi absolut Pengadilan Agama (Hasibuan, 2018). Oleh karena itu, ketika perkara semacam ini sampai pada kasasi, yang diuji Mahkamah Agung sebagai judex juris adalah apakah penerapan norma yang relevan (termasuk norma yang diambil dari perangkat hukum Islam yang dipositifkan seperti KHI/KHES atau rujukan lain yang dipakai hakim) sudah tepat, tanpa mengubah kembali fondasi faktual yang ditetapkan pada pemeriksaan sebelumnya (Braviaji, 2018).

2.7 Kaitan Judex Juris dengan Asas Personalitas Keislaman dan Kompetensi Peradilan Agama

Beberapa sumber menekankan bahwa kewenangan Pengadilan Agama (terutama dalam ekonomi syariah) tidak hanya terkait subjek "orang-orang yang beragama Islam," tetapi juga mencakup pihak yang "menundukkan diri" kepada hukum Islam melalui akad atau aktivitas ekonomi syariah, sehingga sengketanya diajukan dan diperiksa di Pengadilan Agama (Barliansyah, 2023; Hasibuan, 2018; Husain & Hidayat, 2023). Di wilayah ekonomi syariah, sejumlah kajian menegaskan penguatan kewenangan Pengadilan Agama pascaperubahan UU Peradilan Agama, serta perdebatan dualisme kewenangan yang kemudian diuji melalui Mahkamah Konstitusi; sumber-sumber tersebut menyimpulkan bahwa kewenangan litigasi sengketa perbankan syariah ditempatkan pada Peradilan Agama (KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM MEMUTUS PEMBATALAN AKTA HIBAH, 2017; Ramlah, 2012). Dalam konteks itu, judex facti pada Pengadilan Agama memeriksa dan memutus pada tingkat pertama, Pengadilan Tinggi Agama memeriksa banding sebagai judex facti, dan Mahkamah Agung memeriksa kasasi sebagai judex juris (Saidurrahman, 2014).

Artinya, ketika suatu perkara "berbasis hukum Islam" sudah berada dalam jalur litigasi Peradilan Agama, maka konsep judex juris bekerja sebagai mekanisme kontrol penerapan hukum pada puncak struktur peradilan, tetapi tetap mematuhi pembagian fungsi: pembentukan fakta oleh judex facti dan koreksi penerapan hukum oleh judex juris. Pembagian ini menjadi relevan bagi kepastian hukum, terutama ketika sumber-sumber mencatat masih adanya problematika hukum formil dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah—misalnya karena hukum acara yang belum terkodifikasi khusus dan tersebar dalam beberapa peraturan—yang berdampak pada potensi perbedaan penerapan hukum (Astanti et al., 2019; Saidurrahman, 2014). Dalam keadaan seperti itu, kasasi sebagai forum judex juris secara konseptual dapat menjadi ruang untuk menguji konsistensi penerapan hukum, tetapi tanpa mengubah batasannya terkait fakta (Astanti et al., 2019; Saidurrahman, 2014).

2.8 Tantangan: Kekosongan/Ketidakjelasan Hukum Formil dan Dampaknya terhadap Kerja Judex Juris

Beberapa kajian menyatakan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Peradilan Agama menghadapi problem karena ketiadaan atau belum terkodifikasinya hukum formal yang khusus, sehingga hakim harus menggali aturan hukum acara yang tersebar, dan kondisi ini dapat memunculkan putusan yang berbeda untuk kasus yang mirip serta menimbulkan ketidakpastian hukum (Astanti et al., 2019). Kajian lain yang meneliti praktik penanganan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Tinggi Agama juga menyebut adanya kendala berupa ketentuan yang vague dan bahkan adanya yurisprudensi Mahkamah Agung yang saling bertentangan, yang berdampak pada kesulitan mewujudkan cita hukum (keadilan, kepastian, kemanfaatan) dalam penanganan perkara pada tingkat banding (Saidurrahman, 2014). Dalam konteks ini, peningkatan perkara yang berlanjut ke kasasi juga dicatat sebagai fenomena yang relevan: kajian tentang Pengadilan Tinggi Agama Semarang menekankan bahwa banyak putusan PTA diupayakan pada tingkat kasasi dan menggambarkan bagaimana banding memeriksa perkara berdasarkan berkas banding (bahkan dapat ditambah pemeriksaan tambahan bila dipandang perlu) (Saidurrahman, 2014).

Bagi konsep judex juris, situasi tersebut memiliki implikasi teoretik yang tegas: semakin problematik dan bervariasinya penerapan hukum pada tingkat judex facti, semakin besar pula kebutuhan terhadap mekanisme koreksi pada tingkat judex juris; namun koreksi tersebut tetap dibatasi oleh prinsip bahwa Mahkamah Agung tidak menilai ulang pembuktian dan fakta. Oleh karena itu, perbaikan kualitas penerapan hukum Islam yang dipositifkan (misalnya KHES/KHI dalam relevansi masing-masing perkara) dan sinkronisasi instrumen hukum formil disebut sebagai kebutuhan untuk mengurangi ketidakpastian dan disparitas penerapan (Astanti et al., 2019; Saidurrahman, 2014), sementara kasasi berfungsi sebagai kanal koreksi penerapan hukum dalam batas fungsi judex juris.

________________________________________

3. Penutup

Berdasarkan sumber-sumber yang tersedia, "judex juris menurut hukum Islam" paling dapat dipertanggungjawabkan secara akademik sebagai konsep tentang peran Mahkamah Agung dalam memeriksa perkara-perkara yang berasal dari Peradilan Agama (yang menerapkan hukum Islam sebagai rujukan materiil untuk bidang-bidang kewenangannya), yakni memeriksa apakah terdapat kesalahan penerapan hukum oleh judex facti tanpa melakukan pemeriksaan ulang bukti dan fakta. Pembatasan tersebut berjalan seiring dengan konstruksi berjenjang Peradilan Agama: Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama sebagai judex facti membentuk fakta hukum melalui pembuktian dan mengaitkannya dengan norma, sedangkan Mahkamah Agung sebagai judex juris menguji ketepatan penerapan norma atas fakta hukum yang telah dibakukan pada level sebelumnya (Aryanto, 2019; Hasibuan, 2018).

Dalam perkara ekonomi syariah—yang oleh berbagai sumber ditempatkan dalam kewenangan Pengadilan Agama dan dipandu oleh perangkat seperti KHES—ketegasan batas judex juris menjadi semakin penting karena kompleksitas rujukan norma dan problematika hukum formil yang masih dilaporkan oleh penelitian-penelitian terkait, sehingga kebutuhan pada konsistensi penerapan hukum di tingkat judex facti dan koreksi penerapan di tingkat judex juris menjadi dua sisi yang saling bergantung (Astanti et al., 2019; Braviaji, 2018; Saidurrahman, 2014).

________________________________________

Daftar Pustaka

Alaqoh, S., & Mujib, A. (2023). Penerapan Asas Sederhana, Cepat, Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Sengketa Pegadaian Syariah Melalui Basyarnas (Badan Arbitrase Syariah Nasional). Pagaruyuang Law Journal, 6(2), 179–194. https://doi.org/10.31869/plj.v0i0.4065

Aryanto, J. (2019). Dualisme Yurisdiksi Antara Peradilan Umum Dan Peradilan Agama Terhadap Sengketa Ekonomi Syariah. Adil Jurnal Hukum, 3(1), 93–122. https://doi.org/10.33476/ajl.v3i1.836

Astanti, D. I., Heryanti, B. R., & Juita, S. R. (2019). Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah. Adhaper Jurnal Hukum Acara Perdata, 5(1), 167. https://doi.org/10.36913/jhaper.v5i1.94

Barliansyah, Muh. Z. R. (2023). Interpretasi Majelis Hakim Pengadilan Agama Klaten atas Asas Ultra Petitum Partium. Jurnal Impresi Indonesia, 2(3), 251–265. https://doi.org/10.58344/jii.v2i3.2202

Braviaji, E. (2018). Kewewenangan Pengadilan Di Dalam Memeriksa Dan Mengadili Sengketa Perbankan Syariah. Jurnal Surya Kencana Satu Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan, 9(1), 69–86. https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v9i1.1177

Hasibuan, M. (2018). Penyelesaian Sangketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama. Al-Risalah Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan, 13(01), 111–132. https://doi.org/10.30631/al-risalah.v13i01.444

Husain, H., & Hidayat, T. (2023). Perspektif Maqashid Syari'ah Terhadap Saksi Non-Muslim Dalam Perkara Di Pengadilan Agama. El-Fakhru, 1(1), 119–128. https://doi.org/10.46870/iceil.v1i1.491

Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Memutus Pembatalan Akta Hibah. (2017). Arena Hukum, 10(2), 251–268. https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.01002.5

Murbowati, S. (2023). Penyelesaian Sengketa Waris Akibat Kelalaian Penerima Hibah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 240 K/AG/2020). Jurnal Akta Notaris, 1(2), 58–70. https://doi.org/10.56444/aktanotaris.v1i2.397

Mus, M. (2021). Studi Kritis Terhadap Putusan Kasasi MA Nomor 1/K/Ag/2020 Tentang Alasan Perceraian. Jurnal Sosial Teknologi, 1(11). https://doi.org/10.36418/jurnalsostech.v1i11.239

Ramlah, R. (2012). Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama. Nalar Fiqh Jurnal Hukum Islam, 5(2), 1–29. https://doi.org/10.30631/nf.v5i2.1240

Rohman, A. N. (2020). Upaya Memantapkan Peraturan Isbat Nikah Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia. Jurnal Hukum Sasana, 6(1), 41–50. https://doi.org/10.31599/sasana.v6i1.173

Saidurrahman, S. (2014). Perjanjian Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah. Islamica Jurnal Studi Keislaman, 6(2), 344. https://doi.org/10.15642/islamica.2012.6.2.344-360