01459 - Judicial review dalam perspektif hukum islam: mekanisme pengujian norma, hierarki peraturan perundang-undangan, dan relevansinya bagi negara hukum indonesia

Judicial review in the perspective of islamic law: norm review mechanism, hierarchy of legislation, and its relevance to the indonesian rule of law state

ABSTRACT

This article examines the concept of judicial review as a mechanism for testing lower regulations against higher regulations by competent judicial institutions, and analyzes its relevance to the perspective of Islamic law in the context of Indonesia as a rule of law state. Using a normative-juridical approach with conceptual and comparative analysis, this study synthesizes various academic sources to map the conceptual foundations, institutional design, and substantive dimensions of judicial review in Indonesia. The study finds that Indonesia applies a dual track of judicial review: the Constitutional Court reviews laws against the 1945 Constitution, while the Supreme Court reviews regulations below laws against laws. From the perspective of Islamic law, judicial review is conceptually compatible with the principle of norm hierarchy in Islamic legal tradition, finds its institutional parallel in the Wilayah al-Mazalim institution in fiqh siyasah, and can be evaluated substantively through the framework of maslahah and maqasid al-shariah. The study also examines the dynamics of judicial review over sharia-nuanced regulations such as qanun, Islamic banking regulations, and zakat laws, which show that the judicial review mechanism functions as a channel for correcting vertical norm tensions while simultaneously serving as an arena for structuring the limits of Islamic law incorporation in Indonesia's positive law system. This article concludes that judicial review in the perspective of Islamic law is best understood as the intersection of: the principle of norm hierarchy/consistency requirements, control over potential policy injustice (mazalim), and a welfare orientation (maslahah) as a substantive ethical goal, all of which are operationalized through the institutional design of the Indonesian rule of law state.

Keywords: Judicial Review, Islamic Law, Norm Hierarchy, Constitutional Court, Maslahah, Fiqh Siyasah

________________________________________

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji konsep judicial review sebagai mekanisme pengujian peraturan yang lebih rendah terhadap peraturan yang lebih tinggi oleh lembaga peradilan yang berwenang, serta menganalisis relevansinya bagi perspektif hukum Islam dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum. Dengan menggunakan pendekatan normatif-yuridis melalui analisis konseptual dan komparatif, studi ini mensintesis berbagai sumber akademik untuk memetakan fondasi konseptual, desain kelembagaan, dan dimensi substantif judicial review di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa Indonesia menerapkan dua jalur judicial review: Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap UUD 1945, sementara Mahkamah Agung menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Dari perspektif hukum Islam, judicial review secara konseptual kompatibel dengan prinsip hierarki norma dalam tradisi hukum Islam, menemukan padanan institusionalnya pada lembaga Wilayah al-Mazalim dalam fiqh siyasah, dan dapat dievaluasi secara substantif melalui kerangka maslahah dan maqasid al-shariah. Studi ini juga mengkaji dinamika judicial review atas regulasi bernuansa syariah seperti qanun, regulasi perbankan syariah, dan undang-undang zakat, yang menunjukkan bahwa mekanisme judicial review berfungsi sebagai kanal koreksi ketegangan vertikal norma sekaligus arena penataan batas inkorporasi hukum Islam dalam sistem hukum positif Indonesia. Artikel ini menyimpulkan bahwa judicial review dalam perspektif hukum Islam paling tepat dipahami sebagai titik temu antara: prinsip hierarki/keharusan konsistensi norma, kontrol atas potensi kezaliman kebijakan (mazalim), dan orientasi kemaslahatan (maslahah) sebagai tujuan etik substantif, yang semuanya dioperasionalkan melalui desain institusional negara hukum Indonesia.

Kata Kunci: Judicial Review, Hukum Islam, Hierarki Norma, Mahkamah Konstitusi, Maslahah, Fiqh Siyasah

________________________________________

A. PENDAHULUAN

Judicial review dalam pengertian yang sejalan dengan rumusan tugas ini adalah proses pengujian peraturan perundang-undangan yang lebih rendah terhadap peraturan yang lebih tinggi oleh lembaga peradilan (kekuasaan kehakiman) yang berwenang, sebagai mekanisme konstitusional untuk menjaga tertib norma dan mencegah berlakunya norma yang bertentangan dengan norma yang lebih tinggi (Alfitri, 2016; Jalil et al., 2022). Dalam kerangka negara hukum (rechtsstaat), mekanisme pengujian oleh kekuasaan kehakiman dipahami sebagai instrumen untuk memastikan supremasi konstitusi dan perlindungan hak-hak warga negara, karena desain negara hukum pasca-perubahan UUD 1945 menempatkan konstitusi sebagai sumber legitimasi bagi peraturan perundang-undangan yang dibentuk dan diberlakukan (Alim, 2010). Karena itu, pengujian yudisial bukan semata forum koreksi teknis legalitas peraturan, tetapi juga mekanisme yang dipahami terkait penguatan konstitusionalisme dan perlindungan hak konstitusional (termasuk HAM) dari kemungkinan pelanggaran melalui pembentukan norma perundang-undangan (Alim, 2010).

Kebutuhan akan judicial review juga dipotret sebagai konsekuensi dari praktik pembentukan peraturan perundang-undangan yang kerap memunculkan kontroversi dan penolakan publik sehingga "ujungnya" diajukan pengujian ke Mahkamah Konstitusi (MK) (Amsori & Jailani, 2018). Dalam kerangka demokrasi konstitusional, partisipasi warga negara dalam pembentukan hukum dipandang penting; sekaligus, untuk menjaga objektivitas, fungsi "me-review" peraturan perundang-undangan terhadap norma lebih tinggi dianggap lebih tepat dilakukan oleh lembaga di luar pembentuknya (legislatif/eksekutif), karena review internal (legislative review/executive review) dipandang cenderung subjektif (Alim, 2010). Dengan demikian, judicial review dapat disintesis sebagai mekanisme "checks" normatif yang bersandar pada prinsip negara hukum dan supremasi konstitusi, serta merespons problem kualitas legislasi yang memicu keberatan masyarakat (Alim, 2010; Amsori & Jailani, 2018).

________________________________________

B. PEMBAHASAN

1. Pemetaan Konseptual: Hierarki Norma, Supremasi Konstitusi, dan Dua Jalur Pengujian di Indonesia

Dalam literatur yang disediakan, pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia dipahami berada dalam bangunan hierarki norma: peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, sehingga dibutuhkan lembaga pengujian agar konstitusi tidak diselewengkan (Lestari & Hendar, 2022; Suhartono, 2018). Kerangka ini terkait pula dengan pemahaman konstitusi sebagai "the supreme law of the land" sehingga norma di bawahnya tidak boleh menyimpang dari norma konstitusi maupun norma yang lebih tinggi dalam tata urutan (Suhartono, 2018). Dengan logika demikian, judicial review diposisikan untuk menjamin konsistensi (konsistensi vertikal) peraturan perundang-undangan terhadap peraturan di atasnya (Alfitri, 2016), sekaligus menegaskan bahwa pengujian peraturan perundang-undangan adalah bagian dari upaya penataan tertib hukum peraturan perundang-undangan di bawah prinsip supremasi konstitusi (Alim, 2010).

Secara kelembagaan, sumber-sumber yang disediakan menegaskan adanya dua jalur judicial review di Indonesia: MK berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945, sedangkan Mahkamah Agung (MA) berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang (Alfitri, 2016; Jalil et al., 2022). Pembedaan ini juga dijelaskan sebagai pembedaan karakter pengujian: MA melakukan "pengujian legalitas peraturan" (legality of regulation) dengan batu uji undang-undang, sedangkan MK melakukan pengujian konstitusionalitas undang-undang (constitutionality of law) dengan batu uji UUD 1945 (Kurniawan & Purbosari, 2022; Nadirah, 2021). Bahkan, secara spesifik, Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 dikutip dalam salah satu sumber sebagai dasar bahwa MA berwenang "menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang" (Suhartono, 2018), dan Pasal 9 ayat (2) UU 12/2011 juga dikutip sebagai landasan bahwa pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang diduga bertentangan dengan undang-undang dilakukan oleh MA (Listianingsih, 2019; Maslul, 2022). Dalam sintesis ini, dua jalur tersebut dimaknai sebagai pembagian objek pengujian (UU vs. peraturan di bawah UU) agar pengujian dilakukan oleh lembaga peradilan, bukan oleh pembentuknya sendiri (Alim, 2010; Jalil et al., 2022; Nadirah, 2021).

2. Judicial Review dalam Perspektif Hukum Islam: Genealogi, Prinsip, dan Padanan Institusional

Sumber yang disediakan menyatakan bahwa praktik judicial review "telah lama dikenal" dalam komunitas Muslim, bahkan sejak masa Nabi Muhammad, sehingga gagasan tentang pengujian norma bukanlah asing dalam sejarah masyarakat Muslim (Suhartono, 2018). Dalam konteks hubungan hierarkis norma, sumber yang sama juga menegaskan (dalam bentuk argumentasi normatif) bahwa Allah SWT memberikan contoh bahwa aturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, sehingga bila terjadi pertentangan maka harus diuji (di-review) (Suhartono, 2018). Klaim-klaim ini—meskipun disajikan dalam bingkai diskursus hukum tata negara Indonesia—memberi pintu masuk untuk membaca judicial review sebagai mekanisme yang kompatibel dengan prinsip dasar hukum Islam tentang keterikatan norma yang lebih rendah pada norma yang lebih tinggi (Lestari & Hendar, 2022; Suhartono, 2018).

Perspektif "hukum Islam dalam negara modern" pada sumber-sumber yang disediakan juga menekankan pentingnya proses taqnin (legislasi/kodifikasi) sebagai transformasi norma (termasuk norma syariah) ke dalam bentuk qanun atau peraturan tertulis dalam negara modern. Taqnin dijelaskan secara etimologis sebagai legislation/law making/codification (pembuatan peraturan/undang-undang, legislasi, kodifikasi), sedangkan qanun dimaknai sebagai rule/statute/code, bahkan di sejumlah negara Muslim peraturan perundang-undangan disebut qanun. Dalam konteks Aceh, sumber lain menegaskan qanun sebagai bentuk peraturan perundang-undangan yang dibentuk berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan, sekaligus menempatkan materi hukum Islam (misalnya jinayah) sebagai "bahan baku" yang dapat ditransformasikan ke dalam peraturan perundang-undangan daerah (Sila, 1970). Bahkan, secara historis, disebutkan adanya gagasan Ibnu al-Muqaffa' yang menganjurkan taqnin/legislasi hukum Islam kepada khalifah, yang menunjukkan bahwa ide kodifikasi/legislasi hukum Islam memiliki jejak dalam sejarah tasyri' (Sila, 1970). Dalam sintesis, jika syariah dipositivisasi melalui taqnin menjadi qanun/peraturan, maka konsekuensi logisnya adalah keberlakuan qanun/peraturan itu harus tetap tunduk pada sistem hierarki norma negara tempat ia diberlakukan, sehingga pengujian yudisial menjadi mekanisme penjaga konsistensi dan legitimasi hukum (Sila, 1970).

3. Siyasah Shar'iyyah, Otoritas Negara, dan Peran Pengadilan dalam "Menafsirkan" Norma Islam pada Negara Pancasila

Sumber yang disediakan menekankan bahwa Indonesia, berbeda dengan sejumlah negara Muslim lain, tidak menyebut syariah sebagai sumber legislasi dalam konstitusinya. Namun, pada saat yang sama, beberapa aspek syariah telah terinkorporasi ke dalam sistem hukum Indonesia dan memunculkan sengketa tentang "tafsir hukum Islam" yang sah dalam kerangka hukum negara, yang kemudian menemukan arena barunya melalui MK. Dalam analisis tersebut, MK dipotret mendeklarasikan dirinya sebagai otoritas hukum dan "menafsirkan serta membatasi" hukum Islam sesuai agenda negara, tetapi menggunakan konsep dan kosakata hukum Islam untuk menjustifikasi putusan-putusan agar dipandang sejalan dengan ajaran Islam. Karena itu, putusan-putusan MK diposisikan masih dapat dijustifikasi dalam kerangka siyasa shar'iyyah, yakni kebijakan kenegaraan yang menggunakan rasionalitas kebijakan publik sambil tetap mengartikulasikan legitimasi syariah.

Sintesis penting bagi tema judicial review adalah: jika syariah dalam negara Pancasila tidak hadir sebagai sumber konstitusional eksplisit, maka judicial review menjadi ruang institusional tempat (i) batas konstitusional inkorporasi norma Islam diuji, dan (ii) bahasa serta konsep hukum Islam dipakai sebagai argumen legitimasi dalam penalaran putusan, meskipun batu uji formalnya tetap konstitusi atau undang-undang sesuai desain kewenangan pengujian (Nadirah, 2021). Hal ini juga sejalan dengan tesis bahwa akomodasi hukum Islam ke dalam perundang-undangan "mengalami pengujian yang ketat" agar selalu sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, sekaligus menegaskan bahwa pemaknaan syariah tidak tunggal (plural) sehingga potensi konflik interpretasi akan terus muncul dan memerlukan ruang adjudikasi.

4. Padanan Institusional dalam Fiqh Siyasah/Dusturiyah: Wilayah al-Mazalim sebagai Model Pengawasan atas Kezaliman Kebijakan

Dalam sumber yang disediakan, fiqh dusturiyah/siyasah juga dikenalkan memiliki institusi peradilan yang disebut Wilayah al-Mazalim, yang secara khusus menangani "kezaliman penguasa" terhadap rakyat, termasuk dalam pembuatan kebijakan atau hukum. Sumber yang sama menyatakan Wilayah al-Mazalim memiliki kemiripan dengan MK dalam hal menjaga hak rakyat yang dapat dilanggar melalui pembuatan kebijakan atau hukum. Selain itu, ada pula argumen bahwa pengujian Perppu oleh MK (meski tidak diatur tegas dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945) dapat dijustifikasi melalui penafsiran sosiologis dan teleologis karena Perppu berpotensi memuat materi yang bertentangan dengan UUD 1945 atau melanggar hak rakyat, sehingga perlu tersedia mekanisme pengujian demi menegakkan negara hukum dan supremasi konstitusi (Nasrullah, 2021). Dengan demikian, sumber-sumber ini mengarahkan sintesis bahwa "pengawasan yudisial atas norma/kebijakan" bukan semata konsep impor, melainkan dapat dipadankan dengan model kontrol kezaliman kebijakan dalam tradisi fiqh siyasah melalui al-Mazalim, sekalipun bentuk kelembagaannya berbeda (Nasrullah, 2021).

Namun, sumber-sumber tersebut juga mengakui adanya problem normatif berupa "kekosongan hukum" (legal vacuum) terkait pengujian Perppu oleh MK, sehingga merekomendasikan pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden) mengisi kekosongan itu. Nuansa ini penting untuk menjaga ketelitian akademik: kompatibilitas konseptual dengan fiqh siyasah tidak otomatis menghapus kebutuhan basis normatif positif dalam sistem hukum Indonesia (Nasrullah, 2021).

5. Maslahah dan Maqasid al-Shariah sebagai Orientasi Substantif dalam Judicial Review

Di dalam sumber-sumber yang disediakan, maslahah/maqasid dipakai sebagai kerangka evaluasi terhadap putusan pengujian norma. Misalnya, putusan MK terkait pengisian kolom agama/kepercayaan pada KTP dianalisis memiliki nilai maslahah karena memberikan pengakuan hak, akses layanan publik, dan kepastian (certainty) yang berimplikasi pada perlindungan warga negara, sehingga dinilai sejalan dengan prinsip maslahah mursalah (ketetapan hukum untuk kemanfaatan/kesejahteraan yang tidak melanggar dalil) (Sanjaya et al., 2021). Sumber lain menegaskan bahwa Maqasid Syariah berorientasi pada kemaslahatan umum (general benefit) dan bersandar pada prinsip keadilan serta kesejahteraan umat, serta dipakai untuk menilai problem implementasi peraturan perundang-undangan (misalnya ketenagakerjaan) dalam horizon perlindungan aspek-aspek manusia (Triwasono et al., 2022). Bahkan, ada pula sumber yang secara eksplisit menyatakan prinsip umum tujuan hukum Islam adalah mewujudkan kemanfaatan bagi seluruh umat manusia (di dunia dan akhirat), sehingga pengujian dan pembatalan norma yang bertentangan dengan norma lebih tinggi dapat dibaca sebagai mekanisme untuk memulihkan keadaan dan melindungi kepastian hukum—meski dalam praktik, putusan dapat diperdebatkan dari sisi keadilan substantif (Asrun, 2016).

Sintesis dari literatur ini adalah bahwa judicial review, meskipun formalnya beroperasi dengan batu uji konstitusi/undang-undang, dapat dinilai (dan sering dinilai) dengan kerangka maslahah/maqasid untuk menimbang apakah putusan pengujian norma benar-benar menghadirkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi masyarakat (Sanjaya et al., 2021; Triwasono et al., 2022). Karena itu, "judicial review menurut hukum Islam" dalam pemahaman substantif bukan sekadar menyoal siapa berwenang menguji, tetapi juga menyoal orientasi etik-teleologis putusan: apakah konsisten dengan kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan hak (Sanjaya et al., 2021; Triwasono et al., 2022).

6. Fatwa, Positivisasi, dan Konsekuensi terhadap Batu Uji Judicial Review

Salah satu simpul penting dalam diskusi "hukum Islam vs. peraturan perundang-undangan" pada sumber-sumber yang disediakan adalah status fatwa. Fatwa MUI dinyatakan bukan peraturan perundang-undangan (karena tidak dibuat oleh lembaga pembentuk peraturan yang berwenang dan tidak memiliki daya ikat umum), tetapi dapat berfungsi sebagai sumber hukum materiil; untuk menjadi hukum positif, fatwa harus dipositivisasi melalui peraturan perundang-undangan (Fitrianingsih, 2022). Di sisi lain, fatwa DSN-MUI dipahami dapat memiliki "kekuatan mengikat" setelah ditransformasi ke dalam peraturan perundang-undangan; bahkan, hakim diwajibkan menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat ketika hukum tidak ada atau kurang jelas, sehingga fatwa dapat berperan sebagai rujukan nilai/materiil di luar teks positif yang terbatas. Lebih jauh, fatwa juga diposisikan "dapat menjadi hukum negara" apabila ada pengakuan oleh institusi negara yang kompeten, sehingga kepatuhan meluas ketika substansi fatwa dituangkan dalam peraturan perundang-undangan (Halim, 2013).

Konsekuensi langsung terhadap judicial review adalah: karena fatwa bukan norma positif dalam hierarki formal peraturan perundang-undangan, batu uji judicial review oleh MA/MK secara formal tetaplah konstitusi atau undang-undang (tergantung objek yang diuji), bukan fatwa (Fitrianingsih, 2022; Nadirah, 2021). Ini tampak pula dalam uraian bahwa pengujian norma oleh MA adalah pengujian legalitas peraturan di bawah undang-undang dengan batu uji undang-undang, sedangkan MK menguji konstitusionalitas undang-undang terhadap UUD 1945 (Kurniawan & Purbosari, 2022; Nadirah, 2021). Karena itu, "judicial review menurut hukum Islam" dalam konteks negara hukum Indonesia perlu dibedakan antara (i) fatwa sebagai sumber normatif-keagamaan (material source) dan (ii) peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum positif yang menjadi objek sekaligus batu uji dalam pengujian yudisial (Fitrianingsih, 2022).

7. Qanun/Perda Bernuansa Syariah: Posisi dalam Sistem Nasional dan Implikasi Pengujian Yudisial

Literatur yang disediakan juga memberi konteks penting tentang qanun dan perda bernuansa syariah. Qanun dipahami sebagai nama lain dari perda yang diatur dalam undang-undang, sehingga menjadi bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan; sebagai konsekuensinya, qanun tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Lestari & Hendar, 2022). Dalam dinamika islamisasi hukum, sumber yang sama menegaskan adanya ketegangan dan kontradiksi ketika perda/qanun tidak sesuai dengan hukum nasional yang lebih tinggi dalam posisi hierarkisnya (Lestari & Hendar, 2022). Karena itu, pengujian terhadap perda/qanun menjadi mekanisme yang relevan untuk menyelesaikan ketegangan vertikal tersebut (Lestari & Hendar, 2022; Suhartono, 2018).

Khusus Aceh, sumber-sumber yang disediakan menjelaskan bahwa otonomi khusus memberi ruang bagi pembentukan qanun sebagai wujud positivisasi norma Islam di tingkat daerah, termasuk pada aspek jinayah (Sila, 1970; Zada, 2015). Penerapan syariat di Aceh juga dikaitkan dengan proses politik dan pemberian otonomi khusus melalui sejumlah peraturan perundang-undangan, serta ketentuan bahwa pelaksanaan syariat diatur lebih lanjut dengan qanun Aceh (Zada, 2015). Pada saat yang sama, literatur menekankan bahwa perda berbasis syariah tetap harus mencerminkan nilai demokrasi, menjunjung HAM, dan tidak bertentangan dengan konstitusi maupun peraturan yang lebih tinggi (Listianingsih, 2019). Dengan demikian, dalam sintesis normatif, judicial review atas qanun/perda bernuansa syariah dapat diposisikan sebagai instrumen untuk memastikan bahwa formalisasi norma Islam melalui regulasi daerah tetap berada dalam rambu hierarki norma nasional dan prinsip-prinsip konstitusional (demokrasi dan HAM) (Lestari & Hendar, 2022; Listianingsih, 2019).

8. Kewenangan Pengujian Qanun/Peraturan Daerah dan Ruang Keberatan Publik: Pelajaran dari Kasus Aceh

Dalam konteks Aceh, salah satu sumber menyebut bahwa banyak legislasi tidak sesuai aspirasi masyarakat dan kondisi ini mendorong tindakan judicial review ke MA (Maslul, 2022). Sumber tersebut juga menegaskan bahwa untuk qanun Aceh (sebagai peraturan daerah), ruang pembatalan melalui mekanisme judicial review secara normatif terbuka dan kewenangan pengujiannya berada pada MA berdasarkan Pasal 9 ayat (2) UU 12/2011 (Maslul, 2022). Bahkan, judicial review dipahami sebagai "ruang" bagi publik untuk mengajukan keberatan terhadap qanun yang telah diratifikasi pemerintah Aceh (Maslul, 2022). Pada titik ini, literatur tersebut sekaligus mencatat bahwa masyarakat Aceh "belum pernah" mengajukan judicial review ke MA (sejauh dilaporkan oleh penulis) meskipun ruang normatif tersedia (Maslul, 2022). Ini penting sebagai catatan empiris yang membatasi klaim: tersedia tidak selalu berarti terpakai (Maslul, 2022).

Sejalan dengan itu, sumber lain menjelaskan bahwa setelah Putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015, kewenangan Menteri Dalam Negeri untuk membatalkan perda ditarik kembali, sehingga MA "seharusnya" melakukan judicial review terhadap perda-perda bermasalah (Journal, 2019). Sintesis dari dua sumber ini adalah: dalam isu qanun/perda bernuansa syariah, mekanisme pengujian yudisial di MA menjadi kanal konstitusional utama untuk menyelesaikan konflik vertikal norma pasca-pergeseran kewenangan pembatalan administratif (Journal, 2019; Maslul, 2022). Dalam perspektif hukum Islam yang menekankan maslahah dan pencegahan mudarat, kanal ini dapat dipahami sebagai sarana institusional negara hukum untuk mencegah berlakunya norma yang tidak selaras dengan norma lebih tinggi dan potensi pelanggaran hak, meskipun kerangka itu harus tetap dibuktikan dan diperdebatkan dalam tiap perkara konkret (Listianingsih, 2019; Sanjaya et al., 2021).

9. Judicial Review sebagai Arena Penataan Kewenangan "Syariah" dalam Sistem Peradilan: Contoh Perbankan Syariah

Sumber-sumber yang disediakan memberi contoh penting bagaimana judicial review menjadi instrumen penataan kewenangan peradilan pada bidang yang berlabel "syariah." Artikel tentang kewenangan lembaga penyelesaian sengketa perbankan syariah menjelaskan adanya polemik ketika Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah juga memberi kewenangan kepada peradilan umum, sehingga isu tersebut diajukan judicial review ke MK (Rasyid & Putri, 2019). Putusan MK menyatakan Penjelasan Pasal 55 ayat (2) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan artikel tersebut menyimpulkan putusan itu menghilangkan dualisme kewenangan sehingga penyelesaian sengketa perbankan syariah harus melalui peradilan agama sesuai kompetensi absolutnya (Rasyid & Putri, 2019). Di sini, judicial review berfungsi bukan hanya membatalkan norma, tetapi mengklarifikasi desain forum penyelesaian sengketa yang berdampak pada kepastian hukum bagi para pihak dalam transaksi berbasis prinsip syariah (Rasyid & Putri, 2019).

Selain itu, sumber lain menegaskan secara normatif bahwa setelah berlakunya UU 21/2008 Pasal 55, pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa perbankan syariah adalah pengadilan agama, dan penerapan asas lex specialis derogat legi generali menegaskan UU 21/2008 sebagai lex specialis dibanding regulasi yang bersifat umum (Hafi & Budiman, 2017). Sintesisnya, judicial review pada wilayah ini dapat dibaca sebagai mekanisme korektif ketika norma turunan/penjelasan undang-undang memunculkan ambiguitas kewenangan yang mengganggu kepastian hukum, sekaligus menunjukkan bagaimana hukum positif mengatur "ruang syariah" melalui penataan kompetensi institusional (Hafi & Budiman, 2017; Rasyid & Putri, 2019).

10. Judicial Review atas Norma Keluarga dan Maqasid: Batas Usia Perkawinan sebagai Ilustrasi

Sumber-sumber yang disediakan juga menunjukkan bahwa norma hukum keluarga (yang sering dibingkai sebagai wilayah bernuansa agama) kerap menjadi objek judicial review. Artikel tentang progresifitas MK dalam pengujian batas usia perkawinan menyebut Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan 1/1974 melahirkan diskriminasi terhadap perempuan karena membedakan batas usia (19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita), dan problem ini diajukan ke MK (Maslul, 2022). Artikel tersebut menyimpulkan bahwa MK melakukan progresifitas hukum dengan mengabulkan permohonan meskipun pasal yang diuji dipandang sebagai open legal policy (Maslul, 2022). Dalam artikel lain tentang dispensasi perkawinan anak, disebut pula adanya polemik batas usia minimum perkawinan yang mendorong sejumlah kelompok mengajukan gugatan judicial review untuk menaikkan batas usia minimal perkawinan perempuan dengan argumentasi kesetaraan di depan hukum (equality before the law) (Anugrah et al., 2020). Dengan demikian, judicial review tampil sebagai arena koreksi norma yang berdampak pada keadilan gender dan kesetaraan, yang kemudian dapat dibaca (oleh sebagian kajian) dalam horizon maqasid—meskipun kesimpulan "sejalan dengan maqasid" pada putusan tertentu juga ditampilkan sebagai hasil kajian yang dilaporkan oleh penulis (Maslul, 2022).

Sintesis kehati-hatian yang perlu dicatat: sumber-sumber ini tidak menyediakan rincian lengkap ratio decidendi putusan MK untuk seluruh varian perkara usia perkawinan, tetapi cukup untuk menegaskan bahwa judicial review dipakai untuk menguji norma keluarga yang berdampak pada diskriminasi dan kesetaraan, serta mengaitkannya dengan diskursus maqasid/maslahah dalam studi-studi turunan (Anugrah et al., 2020; Maslul, 2022).

11. Judicial Review Regulasi Zakat: Respons Masyarakat Sipil dan Pembacaan Fiqh Siyasah

Dalam bidang pengelolaan zakat, sumber yang disediakan menegaskan adanya kontroversi pasca-terbitnya UU 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat yang memicu permohonan uji materi (judicial review) ke MK (Hamzah, 2022). Pemohon (Koalisi Masyarakat Zakat/Komaz) mengajukan uji materi beberapa pasal dengan empat poin utama: kriminalisasi, sentralisasi, subordinat, dan marginalisasi (Hamzah, 2022). Artikel tentang Putusan MK No. 86/PUU-X/2012 dalam perspektif fiqih siyasah juga menegaskan judicial review tersebut dipandang sebagai respons politik hukum masyarakat sipil dan terbukti berhasil dengan keluarnya Putusan MK No. 86/PUU-X/2012 (Hamzah, 2022a). Sintesisnya, judicial review dalam isu zakat memperlihatkan bagaimana masyarakat sipil (termasuk lembaga amil zakat) memobilisasi kanal konstitusional untuk mengoreksi desain regulasi yang dianggap tidak adil/kurang akomodatif, sekaligus menunjukkan bahwa perdebatan "syariah" dalam negara hukum sering muncul bukan hanya pada level moral, tetapi pada level desain kelembagaan, kewenangan, dan sanksi dalam regulasi positif (Hamzah, 2022b, 2022a).

12. Ketegangan antara Kepastian Hukum dan Keadilan Substantif: Putusan MA dalam Pengujian Peraturan KPU sebagai Contoh

Literatur yang disediakan juga menunjukkan bahwa pengujian yudisial tidak selalu dipahami publik sebagai hasil yang selaras dengan rasa keadilan, meskipun secara formal mungkin konsisten dengan hierarki norma. Studi tentang Putusan MA No. 46 P/HUM/2018 menjelaskan MA membatalkan larangan eks-narapidana korupsi menjadi calon legislatif dalam PKPU No. 20/2018 karena dianggap bertentangan dengan UU Pemilu dan UU 12/2011 (Nurlindah et al., 2019). Studi tersebut menyimpulkan pertimbangan MA memuat tiga tujuan hukum (keadilan, kepastian, kemanfaatan), tetapi lebih condong pada kepastian hukum sehingga tidak merefleksikan nilai keadilan yang hidup di masyarakat; bahkan, ketika dibaca dari hukum Islam, kandidat (ahlul ahli wal aqdi) dipersyaratkan memiliki keadilan (integritas dan citra baik) (Nurlindah et al., 2019). Di sini tampak bahwa batu uji formal MA adalah undang-undang (bukan nilai moral-keagamaan), tetapi kritik substantif dapat datang dari nilai keadilan sosial maupun nilai etik dalam diskursus hukum Islam (Nadirah, 2021; Nurlindah et al., 2019). Sintesis ini memperkaya pembacaan "judicial review menurut hukum Islam": hukum Islam dapat berperan sebagai horizon etika (substantif) untuk mengkritik atau menilai putusan pengujian, sementara struktur formal pengujian mengikuti desain kewenangan dan hierarki norma dalam hukum positif (Nadirah, 2021; Nurlindah et al., 2019).

13. Problem Akses dan Efektivitas: Hambatan Prosedural dan Rendahnya Pengujian Perda/Qanun ke MA

Mekanisme judicial review juga dipengaruhi faktor akses prosedural. Salah satu sumber mencatat rendahnya perkara judicial review perda yang diterima MA disebabkan mekanisme prosedur pengajuan dan persidangan yang menyulitkan masyarakat, termasuk pembatasan waktu pengajuan, pembebanan biaya, jangka waktu pemeriksaan, dan transparansi pemeriksaan permohonan (Bisariyadi, 2015). Dalam konteks Aceh, sumber tentang partisipasi publik dalam penyusunan qanun juga mencatat judicial review adalah ruang keberatan publik terhadap qanun; namun pada saat yang sama dilaporkan bahwa masyarakat Aceh belum mengajukan pengujian tersebut ke MA meskipun ruang normatif terbuka (Maslul, 2022). Sintesis dari kedua sumber ini menunjukkan adanya kesenjangan antara desain normatif judicial review (tersedia sebagai kanal korektif) dan realitas akses (terhambat oleh prosedur/biaya/transparansi) yang dapat menurunkan insentif publik untuk menguji perda/qanun (Bisariyadi, 2015; Maslul, 2022). Dalam perspektif maslahah (sebagaimana kerangka yang dipakai menilai putusan MK dalam sumber lain), problem akses tersebut dapat dipahami sebagai tantangan untuk memastikan mekanisme korektif benar-benar efektif dalam menghadirkan kemanfaatan dan perlindungan hak, meskipun penilaian tersebut tetap memerlukan kajian lebih lanjut di luar data yang tersedia (Bisariyadi, 2015; Sanjaya et al., 2021).

________________________________________

C. PENUTUP

Berdasarkan sintesis sumber-sumber yang disediakan, "judicial review menurut hukum Islam" dapat dirumuskan dalam dua lapis yang saling berjalin. Pada lapis pertama (lapis formal-institusional), judicial review adalah mekanisme pengujian norma dalam negara hukum yang menjaga konsistensi hierarki norma: MK menguji undang-undang terhadap UUD 1945, MA menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang (Nadirah, 2021; Suhartono, 2018). Pada lapis kedua (lapis substantif-normatif), tradisi hukum Islam—dalam bacaan sumber yang tersedia—memiliki kompatibilitas historis dan konseptual dengan gagasan pengawasan atas norma/kebijakan, baik melalui pengakuan historis praktik "review" sejak komunitas Muslim awal (Suhartono, 2018), maupun melalui padanan institusi fiqh siyasah seperti Wilayah al-Mazalim yang menangani kezaliman kebijakan/hukum dan dipandang mirip fungsi MK dalam menjaga hak rakyat. Dalam negara Pancasila yang tidak menempatkan syariah sebagai sumber konstitusional eksplisit, pengadilan (khususnya MK) dipotret menafsirkan norma Islam dalam batas agenda negara menggunakan kosakata hukum Islam dalam kerangka siyasa shar'iyyah, sehingga judicial review menjadi arena penataan batas inkorporasi dan tafsir hukum Islam dalam hukum positif.

Akhirnya, judicial review atas norma-norma bernuansa syariah (seperti qanun/perda syariah, perbankan syariah, dan regulasi zakat) memperlihatkan bahwa mekanisme pengujian yudisial berfungsi sebagai kanal koreksi ketegangan vertikal norma sekaligus kanal penataan kewenangan dan perlindungan hak—sementara evaluasi keislaman atas putusan dapat menggunakan kerangka maslahah/maqasid untuk menilai orientasi keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan hak (Hamzah, 2022b; Listianingsih, 2019; Rasyid & Putri, 2019; Sanjaya et al., 2021). Dengan demikian, judicial review dalam perspektif hukum Islam (berdasarkan sumber yang tersedia) paling tepat dipahami sebagai titik temu antara: (i) prinsip hierarki/keharusan konsistensi norma, (ii) kontrol atas potensi kezaliman kebijakan, dan (iii) orientasi kemaslahatan sebagai tujuan etik substantif, yang semuanya dioperasionalkan melalui desain institusional negara hukum Indonesia (Suhartono, 2018; Nadirah, 2021).

________________________________________

DAFTAR PUSTAKA

Alfitri, A. (2016). Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai Tafsiran Resmi Hukum Islam di Indonesia. Jurnal Konstitusi, 11(2), 296. https://doi.org/10.31078/jk1125

Alim, M. (2010). Perda bernuansa syariah dan hubungannya dengan konstitusi. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 17(1), 119–142. https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss1.art6

Amsori, A., & Jailani, J. (2018). Legislasi qanun jinayat Aceh dalam sistem hukum nasional. Ar-Raniry International Journal of Islamic Studies, 4(2), 221. https://doi.org/10.20859/jar.v4i2.138

Anugrah, M. W., Hamsir, H., & Anis, M. Y. (2020). Tinjauan hukum terhadap penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam putusan hakim Pengadilan Agama Makassar. Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah, 201–211. https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v2i3.18793

Asrun, A. M. (2016). Hak asasi manusia dalam kerangka negara hukum: Catatan perjuangan di Mahkamah Konstitusi. Jurnal Cita Hukum, 4(1). https://doi.org/10.15408/jch.v4i1.3200

Bisariyadi, B. (2015). Keterlibatan Mahkamah Konstitusi dalam politik legislasi nasional. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 4(3), 345. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v4i3.10

Fitrianingsih, S. E. (2022). Legalitas hukum ekonomi syariah perspektif teori negara hukum di Indonesia. Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics, 5(2), 141–154. https://doi.org/10.58518/al-musthofa.v5i2.1159

Hafi, F. L., & Budiman, B. (2017). Penerapan asas lex specialis derogat legi generalis dan penyelesaian sengketa ekonomi dalam Undang-Undang Perbankan Syariah di Indonesia. Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 12(1), 149–169. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v12i1.1200

Halim, A. (2013). Membangun teori politik hukum Islam di Indonesia. Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah, 13(2). https://doi.org/10.15408/ajis.v13i2.938

Hamzah, I. (2022a). Putusan MK Nomor 86/PUU-X/2012 dilihat dari perspektif fiqih siyasah: Respons politik hukum masyarakat sipil melalui judicial review UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. El-Aqwal: Journal of Sharia and Comparative Law, 33–46. https://doi.org/10.24090/el-aqwal.v1i1.6781

Hamzah, I. (2022b). Transformasi regulasi zakat dalam tinjauan fiqih siyasah dan implikasinya terhadap pengelolaan zakat di Indonesia. Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah, 4(1), 17–36. https://doi.org/10.24090/mabsya.v4i1.6710

Jalil, H., Yani, T. A., & Kurniawan, A. (2022). Public participation model in the preparation of sharia-based Aceh qanun: Special focus on the role of the ulama. IIUM Law Journal, 30(2), 280–307. https://doi.org/10.31436/iiumlj.v30i2.672

Journal, F. (2019). Full journal Vol. 6 No. 1 (2019). Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 6(1). https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i1.10566

Kurniawan, B., & Purbosari, N. R. (2022). Penyelesaian disharmoni peraturan perundang-undangan melalui jalur mediasi. Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram, 14(1), 83–96. https://doi.org/10.20414/alihkam.v14i1.4734

Lestari, R. T., & Hendar, J. (2022). Dispensasi perkawinan anak di bawah umur menurut UU Perkawinan dengan Al-Maqasyid Syariah. Jurnal Riset Ilmu Hukum, 18–22. https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.655

Listianingsih, D. M. (2019). Analisis pelaksanaan peraturan daerah berbasis syariah Provinsi Aceh dalam perspektif hak asasi manusia. Staatsrecht: Indonesian Constitutional Law Journal, 3(1), 105–128. https://doi.org/10.15408/siclj.v3i1.10850

Maslul, S. (2022). Progresifitas Mahkamah Konstitusi dalam pengujian batasan usia perkawinan. Al-Hukama, 12(1), 127–140. https://doi.org/10.15642/alhukama.2022.12.1.127-140

Nadirah, I. (2021). Studi komparatif terhadap kepailitan perusahaan asuransi syariah menurut hukum Islam dan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum. https://doi.org/10.55357/is.v2i2.131

Nasrullah, N. (2021). Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Politea: Jurnal Politik Islam, 4(1), 23–62. https://doi.org/10.20414/politea.v4i1.2674

Nurlindah, N., Sugirman, A., & Rosita, R. (2019). Menakar tujuan hukum di balik Putusan MA No. 46 P/HUM/2018 yang pro koruptor. Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam, 4(2), 99–134. https://doi.org/10.35673/ajmpi.v4i2.412

Rasyid, A., & Putri, T. A. (2019). Kewenangan lembaga penyelesaian sengketa perbankan syariah. Jurnal Yudisial, 12(2), 159. https://doi.org/10.29123/jy.v12i2.256

Sanjaya, U. H., Hernoko, A. Y., & Thalib, P. (2021). Prinsip maslahah pada putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkawinan bagi umat beragama dan penghayat kepercayaan. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 28(2). https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss2.art2

Sila, M. A. (1970). Menantang negara sekuler: Upaya islamisasi hukum di Indonesia. Studia Islamika, 16(2). https://doi.org/10.15408/sdi.v16i2.486

Suhartono, S. (2018). Eksistensi fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam perspektif negara hukum Pancasila. Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 12(2), 448–465. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v12i2.1255

Triwasono, S. H., Imron, A., & Rohmy, A. M. (2022). Workers' rights on omnibus law seen from Islamic perspective in the context of maqasid syariah. Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman, 8(2), 19–36. https://doi.org/10.35309/alinsyiroh.v8i2.5476

Zada, K. (2015). Politik pemberlakuan syari'at Islam di Aceh dan Kelantan (1993–2014). Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 10(1), 41–70. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v10i1.588