01457 - Judex Facti Menurut Hukum Islam: Fungsi Pemeriksaan Fakta Dan Pembuktian Dalam Peradilan Agama Di Indonesia

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep judex facti dalam perspektif hukum Islam sebagaimana dipraktikkan melalui institusi Peradilan Agama di Indonesia. Judex facti merujuk pada pengadilan yang berwenang memeriksa, menguji, dan menilai fakta-fakta serta pembuktian dalam suatu perkara, yang dalam sistem peradilan Indonesia dilekatkan pada Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama—termasuk Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Aceh. Berbeda dengan Mahkamah Agung yang berkedudukan sebagai judex juris, kedua tingkat peradilan tersebut mengemban fungsi epistemik-yudisial berupa transformasi peristiwa sosial yang disengketakan menjadi fakta hukum melalui proses pembuktian yang sah dan relevan. Dalam perspektif normatif hukum Islam, pembuktian (bayyinah) dipahami sebagai perangkat untuk menyingkap kebenaran dan memulihkan hak, sehingga judex facti berfungsi sebagai forum operasionalisasi prinsip keadilan berbasis bukti. Kajian ini memperlihatkan bahwa metodologi kerja judex facti mencakup dua tahap utama, yakni konstatir (menguji kebenaran fakta) dan kualifisir (mengkategorikan fakta ke dalam hubungan hukum yang relevan). Kegagalan dalam tahap ini menimbulkan error facti yang berimplikasi serius terhadap kualitas putusan, mengingat Mahkamah Agung pada prinsipnya tidak memeriksa ulang fakta. Dengan demikian, judex facti merupakan episentrum keadilan berbasis pembuktian dalam sistem hukum Islam yang dilembagakan di Indonesia.

Kata Kunci: judex facti; hukum Islam; pembuktian; Peradilan Agama; error facti

________________________________________

Abstract

This article examines the concept of judex facti from an Islamic law perspective as practiced through Religious Court institutions in Indonesia. Judex facti refers to the court authorized to examine, test, and assess facts and evidence in a case, which in the Indonesian judicial system is attributed to the Religious Court (Pengadilan Agama) and the Religious High Court (Pengadilan Tinggi Agama)—including the Mahkamah Syar'iyah and Mahkamah Syar'iyah Aceh. Unlike the Supreme Court (Mahkamah Agung), which serves as judex juris, these two levels of adjudication bear an epistemic-judicial function of transforming disputed social events into legal facts through valid and relevant evidentiary processes. From the normative perspective of Islamic law, evidence (bayyinah) is understood as a tool for uncovering truth and restoring rights, so that judex facti functions as an operational forum for evidence-based justice principles. This study reveals that the methodological work of judex facti encompasses two main stages: constatir (testing the truth of facts) and qualificatir (categorizing facts into relevant legal relationships). Failure at this stage produces error facti, which carries serious implications for verdict quality, given that the Supreme Court in principle does not re-examine facts. Thus, judex facti constitutes the epicenter of evidence-based justice within the institutionalized Islamic legal system in Indonesia.

Keywords: judex facti; Islamic law; evidence; Religious Court; error facti

________________________________________

1. PENDAHULUAN

Pengadilan yang berwenang memeriksa dan menilai fakta-fakta dalam suatu perkara lazim disebut judex facti. Istilah judex facti dalam praktik peradilan di Indonesia digunakan untuk menunjuk pengadilan yang berwenang memeriksa, menguji, dan menilai fakta-fakta serta pembuktian dalam suatu perkara sebelum fakta tersebut "dikunci" sebagai dasar penerapan hukum pada tahap berikutnya (Hasanah, 2015; Murbowati, 2023). Dalam literatur mengenai Peradilan Agama, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama—serta padanannya di Aceh, yakni Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Aceh—secara eksplisit disebut sebagai judex facti karena pada dua tingkat inilah fakta hukum dan alat bukti diperiksa untuk membentuk keyakinan hakim mengenai duduk perkara (Murbowati, 2023; Siddiq & Tanjung, 2024).

Sebaliknya, Mahkamah Agung diposisikan sebagai judex juris, yaitu forum yang pada prinsipnya tidak lagi memeriksa ulang fakta, melainkan menguji aspek penerapan hukum dan prosedur dari putusan judex facti (Hidayatullah & Burhanuddin, 2020; Siddiq & Tanjung, 2024). Pembedaan ini penting ketika membahas "judex facti menurut hukum Islam" dalam konteks Indonesia, karena hukum Islam—melalui perangkat seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan hukum acara yang dipraktikkan di Peradilan Agama—beroperasi di dalam struktur peradilan berjenjang yang menempatkan pemeriksaan fakta secara intensif pada tahap judex facti (Hidayatullah & Burhanuddin, 2020; Murbowati, 2023; Siddiq & Tanjung, 2024).

Dalam perspektif normatif hukum Islam, inti dari peradilan (wilāyat al-qaḍā') adalah mengakhiri sengketa melalui putusan yang didasarkan pada kebenaran yang dapat dibuktikan, sehingga hak dapat dikembalikan kepada pemiliknya (Hasanah, 2015). Karena itu, pembuktian (bayyinah dalam pengertian fungsional) dipahami sebagai segala sesuatu yang dapat menjelaskan yang benar atau yang hak di hadapan majelis hakim—misalnya keterangan, saksi, dan indikasi-indikasi yang dipedomani hakim dalam memulihkan hak (Hasanah, 2015). Di titik ini, konsep judex facti dapat dipahami sebagai "ruang institusional" tempat prinsip pembuktian Islam itu bekerja secara operasional: hakim tidak hanya membaca dalil para pihak, tetapi menguji dukungan faktualnya melalui alat bukti untuk membangun keyakinan yudisial sebelum memutus (Hartati, 2019; Hasanah, 2015). Dengan demikian, ketika topik judex facti ditempatkan "menurut hukum Islam", yang dibicarakan bukan semata nomenklatur peradilan modern, melainkan fungsi substantifnya: pemeriksaan fakta dan penilaian pembuktian sebagai fondasi keadilan putusan (Hartati, 2019; Hasanah, 2015).

________________________________________

2. LANDASAN KEWENANGAN: MENGAPA PENGADILAN AGAMA DIPOSISIKAN SEBAGAI JUDEX FACTI

Dalam kerangka hukum positif Indonesia yang menjadi medium penerapan hukum Islam, Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama bagi orang-orang beragama Islam pada bidang-bidang tertentu—misalnya perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah (Murbowati, 2023; Nasution & Syam, 2024). Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Agama melaksanakan fungsi pemeriksaan ulang dalam batas kewenangannya, dan keduanya—tingkat pertama dan banding—disebut sebagai judex facti (Murbowati, 2023; Ridho & Sayuti, 2023; Siddiq & Tanjung, 2024).

Penegasan bahwa dua tingkat ini adalah judex facti diikuti pula oleh penjelasan bahwa Mahkamah Agung berfungsi sebagai judex juris, yaitu memeriksa aspek yuridis tanpa lagi memeriksa fakta perkara yang telah diperiksa pada tingkat judex facti (Hidayatullah & Burhanuddin, 2020; Siddiq & Tanjung, 2024). Dengan kata lain, desain kelembagaan ini menempatkan "pemeriksaan fakta" sebagai inti kewenangan judex facti; karenanya, kualitas penilaian alat bukti dan konstruksi fakta pada Pengadilan Agama atau Pengadilan Tinggi Agama menentukan kualitas putusan secara keseluruhan (Hartati, 2019; Hasanah, 2015; Siddiq & Tanjung, 2024).

Konstruksi tersebut juga tampak dalam pembahasan mengenai mekanisme pemeriksaan di tingkat banding pada peradilan agama atau syar'iyah. Kajian atas praktik banding di Aceh menyatakan bahwa peradilan tingkat pertama dan banding merupakan dua tingkat yang sama-sama judex facti, sementara banding dipahami sebagai judex facti tingkat kedua (Murbowati, 2023; Siddiq & Tanjung, 2024). Pada level banding, kewenangan pemeriksaan ulang—termasuk kemungkinan mendengar pihak atau saksi bila dipandang perlu—dipahami sebagai bagian dari fungsi judex facti, sehingga peradilan banding tidak sekadar memeriksa penerapan hukum, tetapi juga menguji konstruksi fakta yang dibuat tingkat pertama (Murbowati, 2023; Siddiq & Tanjung, 2024). Penjelasan ini menunjukkan bahwa, dalam implementasi hukum Islam di Indonesia, judex facti tidak hanya "mengadili", tetapi melakukan kerja epistemik peradilan: mengubah peristiwa sosial yang diperselisihkan menjadi "fakta hukum" melalui pembuktian, lalu menimbangnya dalam pertimbangan putusan (Hartati, 2019; Murbowati, 2023).

________________________________________

3. OBJEK PEMERIKSAAN JUDEX FACTI: FAKTA HUKUM DAN TRANSFORMASI PERISTIWA MENJADI FAKTA YANG BERNILAI YURIDIS

Kajian mengenai judex facti menegaskan bahwa hakim pada tingkat pertama dan banding memeriksa "fakta hukum" sebagai dasar perkara, lalu mencocokkannya dengan hukum yang menjadi landasan yuridis (Siddiq & Tanjung, 2024). Fakta hukum dalam konteks ini dipahami sebagai fakta yang "bersentuhan dengan hukum": pembuktiannya, substansinya, maupun akibat hukumnya diatur oleh hukum (Siddiq & Tanjung, 2024). Karena itu, judex facti bekerja pada dua lapis sekaligus: pertama, menguji apa yang benar-benar terjadi (peristiwa atau tindakan para pihak) melalui pembuktian; dan kedua, mengkualifikasi fakta terbukti itu sebagai fakta yang relevan secara hukum untuk ditautkan dengan norma yang berlaku (Hartati, 2019; Hidayatullah & Hamnach, 2020).

Literatur mengenai Mahkamah Syar'iyah juga mengklasifikasikan fakta hukum ke dalam peristiwa hukum dan perbuatan hukum, menandakan bahwa fakta tidak dipahami secara sosiologis semata, melainkan sebagai kategori yuridis yang memiliki konsekuensi normatif (Murbowati, 2023; Siddiq & Tanjung, 2024). Dengan demikian, pemeriksaan fakta oleh judex facti merupakan proses konstruksi: fakta tidak otomatis "menjadi hukum", melainkan harus ditata, dipilih relevansinya, dan dibuktikan agar layak menjadi dasar putusan (Hartati, 2019; Hidayatullah & Hamnach, 2020; Siddiq & Tanjung, 2024).

Dalam konteks pembuktian, hukum acara yang dipraktikkan di lingkungan Peradilan Agama menempatkan pembuktian sebagai penyajian alat bukti yang sah kepada hakim untuk memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan (Nasution & Syam, 2024). Bahkan, dalam analisis perkara perdata—termasuk yang diperiksa Pengadilan Agama—ditegaskan bahwa tidak semua bukti bernilai sebagai alat bukti yang sah; yang boleh dinilai hanyalah fakta-fakta yang diajukan di persidangan, dan fakta tersebut harus konkret serta relevan untuk membenarkan atau menolak hal yang disengketakan (Nasution & Syam, 2024). Prinsip ini selaras dengan gagasan dalam kajian hukum Islam bahwa pembuktian merupakan perangkat untuk "menjelaskan yang hak atau benar" di hadapan majelis hakim melalui keterangan, saksi, atau indikasi, sehingga hakim dapat memutus untuk mengembalikan hak kepada pemiliknya (Hasanah, 2015). Artinya, baik dalam kerangka hukum Islam (substansial) maupun dalam tata beracara yang dipraktikkan di Peradilan Agama (prosedural), judex facti mengemban fungsi yang sama: menguji klaim melalui bukti, memilih fakta relevan, lalu membangun keyakinan hakim untuk memutus (Hasanah, 2015; Nasution & Syam, 2024).

________________________________________

4. METODOLOGI KERJA JUDEX FACTI: KONSTATIR DAN KUALIFISIR

Kerja judex facti dapat dijelaskan melalui model metodologis yang banyak dipakai dalam literatur Peradilan Agama: pertama, meng-konstatir, yakni menguji benar tidaknya peristiwa atau fakta yang diajukan para pihak melalui pembuktian dengan alat bukti yang sah; dan kedua, mengkualifisir, yakni menilai peristiwa atau fakta yang telah terbukti itu termasuk hubungan hukum apa dan menemukan hukumnya untuk kemudian dipertimbangkan dalam putusan (Hartati, 2019). Dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah di Pengadilan Agama, misalnya, ditegaskan bahwa untuk mencapai putusan yang adil hakim perlu melakukan konstatir—memeriksa identitas para pihak, memeriksa seluruh fakta atau peristiwa yang dikemukakan, memeriksa unsur setiap fakta, memeriksa alat bukti dan sangkalan lawan, serta menjalankan pemeriksaan sesuai hukum acara—sebelum kemudian melakukan kualifisir dengan mengaitkan fakta terbukti pada kategori hubungan hukum dan menemukan dasar hukumnya, baik tertulis maupun tidak tertulis (Hartati, 2019). Kerangka ini memperlihatkan bahwa judex facti bukan sekadar "mendengar" para pihak, tetapi melakukan verifikasi sistematis atas elemen-elemen faktual perkara sehingga hanya fakta yang lolos pembuktian yang dapat dipakai sebagai dasar penetapan hukum (Hartati, 2019; Nasution & Syam, 2024).

Dalam penelitian mengenai penerapan judex facti di Mahkamah Syar'iyah Aceh, fungsi judex facti juga diuraikan sebagai rangkaian tahap: merumuskan fakta, mencari hubungan sebab-akibat, dan "mereka-reka probabilitas" sebagai mekanisme pemeriksaan perkara dalam lingkup judex facti (Murbowati, 2023; Siddiq & Tanjung, 2024). Penjelasan ini memperluas pemahaman bahwa pemeriksaan fakta tidak berhenti pada "ada atau tidaknya peristiwa", tetapi juga menyusun keterkaitan antarfakta untuk membentuk narasi yudisial yang koheren dan meyakinkan (Murbowati, 2023; Siddiq & Tanjung, 2024). Karena itu, kualitas judex facti ditentukan oleh ketelitian dalam menyusun fakta, ketepatan menilai relevansi bukti, serta kehati-hatian dalam menarik hubungan sebab-akibat yang akan menentukan arah putusan (Hartati, 2019; Murbowati, 2023; Siddiq & Tanjung, 2024).

________________________________________

5. PEMBUKTIAN DALAM HUKUM ISLAM SEBAGAI INTI JUDEX FACTI: ALAT BUKTI, BEBAN PEMBUKTIAN, DAN KEYAKINAN HAKIM

Dalam horizon hukum Islam, pembuktian diletakkan sebagai mekanisme untuk menyingkap kebenaran dan menegakkan hak. Hasanah menegaskan bahwa pembuktian adalah segala sesuatu yang dapat dipakai untuk menjelaskan yang hak atau benar di depan majelis hakim, baik berupa keterangan, saksi, maupun berbagai indikasi yang dapat dijadikan pedoman hakim untuk mengembalikan hak kepada pemiliknya (Hasanah, 2015). Dalam kerangka ini, hakim tidak hanya menerima bukti, tetapi menilai kekuatan bukti sebagai standar ukur untuk memutus: pihak yang memiliki bukti kuat cenderung memenangkan perkara karena hakim memutus berdasarkan bukti yang diajukan dan dinilai kuat (Somawinata, 2009). Prinsip bahwa bukti menjadi "standar ukur bagi hakim" juga ditegaskan dalam kajian penyelesaian sengketa syariah: melalui alat bukti akan terungkap duduk perkara dan pihak mana yang mendapat hak sesuai ketentuan hukum, sehingga kualitas pembuktian menentukan kualitas penemuan fakta oleh pengadilan (Somawinata, 2009). Dengan demikian, judex facti dalam perspektif hukum Islam dapat dipahami sebagai forum operasionalisasi bayyinah: pengadilan menimbang bukti untuk memastikan kebenaran klaim sebelum menjatuhkan putusan (Hasanah, 2015; Somawinata, 2009).

Sejalan dengan itu, Hasanah juga menegaskan bahwa beban pembuktian tidak selalu secara otomatis dipikul oleh penggugat; majelis hakim yang memeriksa perkara yang akan menentukan siapa di antara para pihak yang diwajibkan mengajukan alat bukti (Hasanah, 2015). Selain itu, pembuktian dipandang hanya diperlukan apabila timbul sanggahan; jika tidak ada sanggahan maka pembuktian tidak diperlukan, sehingga proses pembuktian berkaitan erat dengan adanya kontestasi faktual antara para pihak (Hasanah, 2015). Dalam praktik hukum acara perdata yang menjadi prosedur di Pengadilan Agama, prinsip bahwa hakim wajib meminta alat bukti lain bila bukti yang diajukan tidak cukup atau tidak bernilai sebagai bukti juga ditegaskan dalam pembahasan perkara permohonan (voluntair), sekaligus menekankan bahwa pertimbangan fakta harus menguraikan hasil pembuktian agar terbentuk keyakinan hakim (Habibi et al., 2021). Dengan demikian, baik dari sudut ajaran pembuktian Islam—yang menekankan pengungkapan hak melalui bukti—maupun dari sudut tata kerja Peradilan Agama—yang menuntut kecukupan dan validitas bukti—, judex facti memikul peran sentral: mengelola beban pembuktian, menilai kecukupan bukti, dan membangun keyakinan hakim sebagai prasyarat putusan (Habibi et al., 2021; Hasanah, 2015).

Terkait ragam alat bukti, Hasanah merinci bahwa dalam hukum Islam terdapat berbagai alat bukti yang dapat diajukan, seperti iqrār (pengakuan), shahādah (saksi), yamīn (sumpah), dan bukti tertulis (maktūbah), di samping bentuk-bentuk lain yang disebutkan dalam pembahasan tersebut (Hasanah, 2015). Rincian ini menunjukkan bahwa tradisi hukum Islam mengenal pluralitas alat bukti, yang secara fungsional bertujuan membangun keyakinan hakim atas kebenaran peristiwa yang disengketakan (Hasanah, 2015). Pada aras normatif-teologis, Hasanah juga mengkritik praktik pembuktian dalam suatu perkara dengan merujuk pada kewajiban menghadirkan saksi atau dukungan pembuktian yang sejalan dengan semangat QS al-Baqarah: 282 dan QS al-Ṭalāq: 2, sehingga pembuktian dipahami bukan sekadar prosedur, melainkan bagian dari etika-legal Islam untuk menjamin keadilan transaksi dan penyelesaian sengketa (Hasanah, 2015). Dengan begitu, fungsi judex facti dalam konteks hukum Islam bukan hanya administratif, melainkan menjembatani tuntutan normatif syariah tentang keadilan pembuktian dengan mekanisme pemeriksaan di pengadilan (Hasanah, 2015; Somawinata, 2009).

________________________________________

6. JUDEX FACTI TINGKAT BANDING: PEMERIKSAAN ULANG FAKTA DAN PROBLEM KEADILAN–KEPASTIAN

Sebagai judex facti tingkat kedua, pengadilan banding—Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah Syar'iyah Aceh—dipahami memiliki kewenangan untuk menilai kembali fakta dan pembuktian, meskipun bahan dasarnya sering bertolak dari berkas banding yang dikirim pengadilan tingkat pertama (Murbowati, 2023; Ridho & Sayuti, 2023; Siddiq & Tanjung, 2024). Studi lapangan mengenai penanganan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Tinggi Agama Semarang menjelaskan bahwa pemeriksaan banding dilakukan dengan memeriksa dan mengadili ulang berdasarkan fakta atau duduk perkara dalam berkas banding, dengan kemungkinan pemeriksaan tambahan bila hakim memandang ada hal yang memerlukan kejelasan atau untuk menambah kesempurnaan pembuktian (Ridho & Sayuti, 2023). Penjelasan ini menguatkan bahwa banding tidak identik dengan pemeriksaan hukum semata, melainkan tetap berorientasi pada pengujian fakta—meskipun sering bersifat korektif dan berkas-sentris—sehingga tetap tergolong judex facti (Hidayatullah & Burhanuddin, 2020; Ridho & Sayuti, 2023).

Namun, studi yang sama juga menunjukkan adanya kendala dalam mewujudkan cita hukum (keadilan, kepastian, kemanfaatan) karena ketidakjelasan atau ketiadaan ketentuan khusus prosedur pemeriksaan sengketa ekonomi syariah di tingkat banding serta adanya yurisprudensi yang saling bertentangan, yang pada akhirnya berpengaruh pada kualitas pemeriksaan judex facti (Ridho & Sayuti, 2023). Dalam konteks perkara keluarga Islam, kajian terhadap putusan cerai talak di Aceh menyimpulkan bahwa judex facti Mahkamah Syar'iyah Aceh berupaya menerapkan prinsip hukum dan peraturan yang berlaku serta memberikan pertimbangan atas alasan banding, tetapi masih ditemukan kekurangan atau anomali dalam penerapan hukum terkait tuntutan tertentu sehingga dinilai "tidak optimal" meskipun secara umum telah sesuai dengan ketentuan (Murbowati, 2023; Siddiq & Tanjung, 2024).

Ini memperlihatkan karakter kunci judex facti: ia memiliki keleluasaan menilai fakta dan pembuktian dalam batas tuntutan dan hukum acara, tetapi keleluasaan itu menuntut kehati-hatian tinggi karena kekeliruan atau ketidakcermatan pada tahap fakta dapat menimbulkan ketidakpuasan keadilan dan memicu upaya hukum lanjutan (Murbowati, 2023; Ridho & Sayuti, 2023; Siddiq & Tanjung, 2024). Dengan demikian, judex facti tingkat banding berfungsi sebagai mekanisme koreksi faktual yang penting, tetapi efektivitasnya bergantung pada kejelasan prosedur, kecermatan penilaian bukti, dan konsistensi pertimbangan (Murbowati, 2023; Ridho & Sayuti, 2023; Siddiq & Tanjung, 2024).

________________________________________

7. ERROR FACTI DAN BATAS KOREKSI DI TINGKAT KASASI: MENGAPA KUALITAS PEMERIKSAAN FAKTA MENJADI KUNCI

Karena Mahkamah Agung diposisikan sebagai judex juris yang pada prinsipnya tidak lagi memeriksa fakta, maka kesalahan pada penilaian fakta (error facti) di tingkat judex facti menjadi isu serius: ia dapat mengganggu keadilan putusan, namun koreksinya pada kasasi bergantung pada konstruksi "kesalahan penerapan hukum" atau bentuk kekeliruan yang diakui sebagai alasan pembatalan (Hidayatullah & Burhanuddin, 2020; Siddiq & Tanjung, 2024). Dalam artikel Hasanah tentang error facti pada pembuktian, dikemukakan kritik bahwa dalam suatu rangkaian putusan—dengan rujukan pada Putusan Nomor 84 PK/Pid/2005—terdapat persoalan ketika pertimbangan judex facti di tingkat tertentu tidak mempertimbangkan hasil pembuktian yang terungkap di persidangan tingkat pertama, sementara jaksa dinilai tidak mampu membuktikan aspek faktual penting—misalnya siapa pemilik kapal sesungguhnya berdasarkan surat bukti (Hasanah, 2015). Hasanah menilai putusan tersebut "kurang tepat" karena semestinya penuntut umum dapat menghadirkan saksi yang relevan untuk memastikan siapa yang memerintah atau menyuruh perbuatan yang dipersoalkan; kritik ini secara langsung menautkan kualitas judex facti dengan kecukupan pemeriksaan bukti dan keterpenuhan prinsip pembuktian yang dikehendaki hukum Islam (Hasanah, 2015). Dengan demikian, error facti dipahami sebagai kegagalan serius dalam menilai bukti dan fakta yang semestinya menjadi jantung kerja judex facti (Hasanah, 2015; Somawinata, 2009).

Di bidang ekonomi syariah, analisis atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 569 K/AG/2015 menggambarkan bagaimana argumentasi kasasi dapat diarahkan pada klaim bahwa judex facti salah menerapkan hukum karena tidak cermat menilai fakta yang ditemukan dalam persidangan, termasuk bukti tertulis yang krusial berupa akad pembiayaan (Fariana, 2016). Kajian tersebut menegaskan bahwa pembatalan putusan banding pada tingkat kasasi dijelaskan sebagai akibat salah penerapan hukum terhadap fakta-fakta hukum yang ditemukan, sekaligus menyoroti pentingnya kehati-hatian judex facti dalam menilai bukti dan menerapkan ketentuan yang relevan agar tidak membuka ruang pembatalan (Fariana, 2016). Dua contoh ini—pidana (illegal fishing) dan sengketa ekonomi syariah—memperlihatkan pola yang sama: ketika judex facti gagal menilai bukti secara saksama atau mengabaikan fakta yang terungkap di persidangan, kualitas putusan dipersoalkan, dan proses peradilan berpotensi berlarut melalui upaya hukum (Fariana, 2016; Hasanah, 2015). Karena itu, dari sudut "judex facti menurut hukum Islam", kewajiban moral-yuridis hakim untuk menegakkan kebenaran berbasis bukti—sebagai jalan memulihkan hak—menjadi alasan mengapa kelalaian faktual dipandang sangat problematik (Hasanah, 2015; Somawinata, 2009).

Pada saat yang sama, literatur yang menjelaskan posisi judex juris menegaskan bahwa Mahkamah Agung disebut judex juris karena ketika memeriksa perkara tidak lagi memeriksa fakta, sebab fakta telah diperiksa oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi sebagai judex facti (Hidayatullah & Burhanuddin, 2020). Dalam kajian putusan hak asuh anak, dijelaskan bahwa putusan tingkat pertama adalah putusan judex facti terkait teknik pemeriksaan perkara; meskipun putusan banding juga judex facti, ia dipahami korektif terhadap pemeriksaan di tingkat pertama, sedangkan hakim agung sebagai judex juris wajib menguji koherensi dan ketepatan putusan serta prosedur peradilan di bawahnya (Robensyah et al., 2023). Konsekuensinya, tanggung jawab epistemik untuk "membangun fakta" terletak terutama pada judex facti, sehingga perbaikan kualitas pembuktian dan pertimbangan fakta pada tingkat pertama atau banding merupakan prasyarat utama bagi keadilan putusan dalam perkara-perkara yang berlandaskan hukum Islam (Hasanah, 2015; Robensyah et al., 2023).

________________________________________

8. PENUTUP

Berdasarkan sintesis literatur yang tersedia, judex facti menurut hukum Islam dapat dirumuskan sebagai fungsi peradilan yang berorientasi pada: pertama, pemeriksaan dan penilaian fakta-fakta yang disengketakan; kedua, pengujian klaim melalui pembuktian yang sah dan relevan; serta ketiga, pembentukan keyakinan hakim untuk memulihkan hak melalui putusan yang adil (Habibi et al., 2021; Hasanah, 2015; Somawinata, 2009). Dalam praktik Indonesia, fungsi ini dilembagakan terutama pada Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama—atau Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Aceh—yang secara konseptual disebut judex facti karena memeriksa fakta hukum, menilai pembuktian, dan membangun konstruksi fakta sebagai dasar penerapan hukum (Hidayatullah & Burhanuddin, 2020; Murbowati, 2023; Siddiq & Tanjung, 2024). Pada tahap inilah prinsip pembuktian yang ditekankan dalam kajian hukum Islam—bahwa bukti adalah perangkat untuk menyingkap kebenaran dan menjadi standar ukur putusan—dioperasionalisasikan melalui mekanisme pemeriksaan, penilaian alat bukti, dan pertimbangan fakta dalam putusan (Habibi et al., 2021; Hasanah, 2015; Somawinata, 2009).

Pada akhirnya, literatur juga menunjukkan bahwa problem paling krusial dari judex facti bukan sekadar soal kewenangan formal, melainkan risiko error facti—kekeliruan penilaian fakta—ketika hakim tidak mempertimbangkan pembuktian yang terungkap atau tidak cermat menilai bukti tertulis dan keterangan saksi (Fariana, 2016; Hasanah, 2015). Karena Mahkamah Agung sebagai judex juris pada prinsipnya tidak memeriksa ulang fakta, kualitas kerja judex facti menjadi determinan utama keadilan putusan, sekaligus menentukan apakah perkara akan berhenti pada satu putusan atau terus berlanjut dalam upaya hukum (Hidayatullah & Burhanuddin, 2020; Robensyah et al., 2023). Oleh sebab itu, dalam kerangka "hukum Islam yang dipraktikkan melalui institusi peradilan", judex facti harus dipahami sebagai episentrum keadilan berbasis pembuktian: tempat nilai-nilai penegakan hak diwujudkan melalui pengujian fakta yang disiplin, relevan, dan bertanggung jawab (Habibi et al., 2021; Hasanah, 2015; Somawinata, 2009).

________________________________________

DAFTAR PUSTAKA

Fariana, A. (2016). Peran strategis Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah. Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 10(2), 228–251. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v10i2.720

Habibi, B., Jakfar, T. M., & Akbar, H. (2021). Penyelesaian perkara hadhanah (Studi terhadap pertimbangan hakim pada kasus No. 0138/Pdt.G/2015/Ms.Bna dan No. 13/Pdt.G/2016/Ms.Aceh). El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga, 4(2), 470. https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i2.7736

Hartati, N. (2019). Analisis hukum ekonomi syariah terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor: 569 K/Ag/2015 tentang penyelesaian sengketa pembiayaan ijārah multijasa. Jurnal Perspektif, 2(2), 153. https://doi.org/10.15575/jp.v2i2.28

Hasanah, F. I. (2015). Error facti pada pembuktian illegal fishing ditinjau dari hukum Islam. Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam, 1(2), 278–312. https://doi.org/10.15642/aj.2015.1.2.278-312

Hidayatullah, H., & Burhanuddin, H. (2020). Judex facti Mahkamah Syar'iyah Provinsi Aceh dalam menangani perkara cerai talak (Analisis Putusan Nomor 45/Pdt.G/2017/MS.Aceh). Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam, 1(1), 61–70. https://doi.org/10.15575/as.v1i1.7803

Hidayatullah, H., & Hamnach, B. (2020). Penerapan Pasal 178 Ayat (2) HIR dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 45/Pdt.G/2017/MS.Aceh tentang cerai talak. Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam, 1(2), 135–144. https://doi.org/10.15575/as.v1i2.9911

Murbowati, S. (2023). Penyelesaian sengketa waris akibat kelalaian penerima hibah (Studi kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 240 K/AG/2020). Jurnal Akta Notaris, 1(2), 58–70. https://doi.org/10.56444/aktanotaris.v1i2.397

Nasution, M. I., & Syam, S. (2024). Competence of religious courts to annul marriages based on change of religion. Istinbath: Jurnal Hukum, 20(02), 81–101. https://doi.org/10.32332/istinbath.v20i02.3157

Ridho, M., & Sayuti, A. T. (2023). Perkawinan beda agama berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung. Zaaken: Journal of Civil and Business Law, 4(1), 1–17. https://doi.org/10.22437/zaaken.v4i1.21632

Robensyah, A., Yaswirman, Y., & Mulyati, N. (2023). Diskon vonis mati: Tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan Mahkamah Agung tentang kasus Ferdy Sambo. Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum, 21(1), 82–95. https://doi.org/10.32694/qst.v21i1.2963

Siddiq, R., & Tanjung, D. (2024). Analisis putusan Nomor 467/K/AG/2017 tentang pembatalan hibah dari orang tua terhadap anak perspektif maṣlaḥah mursālah. Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum Sosial dan Politik, 1(3), 322–332. https://doi.org/10.62383/demokrasi.v1i3.390

Somawinata, Y. (2009). Hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia. Al Qalam, 26(1), 129. https://doi.org/10.32678/alqalam.v26i1.1545