01456 - Joint Venture Dalam Perspektif Hukum Islam (Fiqh Muamalah): Kajian Konseptual Atas Akad Musyārakah

Abstract

Joint venture as a form of business cooperation between two or more parties that establishes a new entity for specific purposes with risk and profit sharing is, in Islamic jurisprudence, most closely articulated through the concept of musyārakah (mushārakah). This article examines the conceptual framework of joint venture in Islamic law (fiqh muamalah) through a systematic review of contemporary Islamic finance literature. The discussion covers the normative foundations of muamalah, the structure of musyārakah contracts, governance mechanisms, profit-sharing arrangements, variations of musyārakah in modern industry, and challenges in implementation. The study finds that Islamic joint venture is not merely a capital merger, but a legal-contractual relationship that demands Shariah compliance—encompassing prohibition of riba, gharar, and maysir—as well as genuine risk-sharing consistent with the objectives of Islamic law (maqāṣid al-sharīʿah). The literature also highlights a critical tension between legal form and economic substance in Islamic financial instruments, and underscores that the success of musyārakah as a joint venture mechanism depends not only on the written contract but on a robust ecosystem of Shariah governance, disclosure, audit, and incentive design.

Keywords: joint venture, musyārakah, fiqh muamalah, Islamic finance, profit and loss sharing, maqāṣid al-sharīʿah

________________________________________

Abstrak

Joint venture sebagai bentuk kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih yang membentuk entitas baru untuk tujuan tertentu dengan pembagian risiko dan keuntungan, dalam perspektif hukum Islam, paling tepat diartikulasikan melalui konsep musyārakah. Artikel ini mengkaji kerangka konseptual joint venture dalam hukum Islam (fiqh muamalah) melalui telaah sistematis atas literatur keuangan Islam kontemporer. Pembahasan mencakup fondasi normatif muamalah, struktur akad musyārakah, mekanisme tata kelola, pengaturan bagi hasil, variasi musyārakah dalam industri modern, serta tantangan implementasinya. Kajian menemukan bahwa joint venture syariah bukan sekadar penggabungan modal, melainkan hubungan hukum-akad yang menuntut kepatuhan syariah—meliputi larangan riba, gharar, dan maysir—serta risk-sharing yang nyata sesuai tujuan-tujuan syariah (maqāṣid al-sharīʿah). Literatur juga menyoroti ketegangan antara bentuk hukum dan substansi ekonomi dalam instrumen keuangan Islam, serta menegaskan bahwa keberhasilan musyārakah sebagai mekanisme joint venture bergantung bukan hanya pada akad tertulis, melainkan pada ekosistem tata kelola syariah, pengungkapan, audit, dan desain insentif yang kokoh.

Kata Kunci: joint venture, musyārakah, fiqh muamalah, keuangan Islam, bagi hasil, maqāṣid al-sharīʿah

________________________________________

I. PENDAHULUAN

Joint venture — kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih yang membentuk entitas baru untuk tujuan tertentu dengan pembagian risiko dan keuntungan — dalam literatur keuangan dan bisnis syariah modern paling dekat dipahami melalui konsep syirkah/mushārakah (musyārakah) sebagai bentuk kemitraan (partnership) atau joint venture berbasis profit-and-loss sharing (PLS) (Alim, 2013; Soból, 2014; West, 2012). Mushārakah secara eksplisit didefinisikan sebagai kontrak "joint venture, profit and loss, or risk-sharing" di mana para pihak sama-sama berkontribusi dana dan menanggung kerugian sesuai proporsi modal, sedangkan laba dibagi menurut rasio yang disepakati (Alim, 2013; Soból, 2014; West, 2012). Dalam konteks ini, joint venture syariah bukanlah sekadar "penggabungan modal" semata, melainkan sebuah hubungan hukum-akad yang menuntut kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah (misalnya larangan riba dan dorongan risk-sharing) serta perumusan hak–kewajiban para mitra secara jelas dalam akad (Abubakar et al., 2023; Kačar et al., 2017; Naim & Kasri, 2025).

Di banyak uraian tentang perbankan dan keuangan Islam, mushārakah dan mudhārabah ditempatkan sebagai instrumen PLS yang merepresentasikan "ruh" ideal dari intermediasi syariah, karena menekankan pembagian hasil usaha dan pembagian risiko, bukan imbal hasil tetap berbasis bunga (Kačar et al., 2017; Soból, 2014; West, 2012). Namun demikian, literatur juga menegaskan bahwa kepatuhan syariah tidak boleh berhenti pada "bentuk legal" kontrak; yang lebih penting adalah substansi ekonomi dan kesesuaian tujuan transaksi dengan tujuan-tujuan syariah (maqāṣid al-sharīʿah) (Kačar et al., 2017; Kağitçi et al., 2019). Penekanan "form over substance" dapat menimbulkan risiko serius: kontrak terlihat syariah-compliant secara formal, tetapi pada hakikatnya bertentangan dengan prinsip syariah, bahkan dapat memicu pembatalan (unwinding) jika otoritas syariah menilai terjadi pelanggaran (Kačar et al., 2017; Kağitçi et al., 2019).

Berdasarkan latar belakang di atas, artikel ini bertujuan mengkaji secara komprehensif kerangka konseptual joint venture dalam perspektif hukum Islam, mencakup fondasi normatif muamalah, struktur akad musyārakah, mekanisme tata kelola, pengaturan bagi hasil, variasi modern, serta tantangan implementasinya.

________________________________________

II. KERANGKA NORMATIF MUAMALAH: PRINSIP UMUM, LARANGAN, DAN TUJUAN SYARIAH

Dalam kajian muamalah kontemporer, prinsip-prinsip syariah yang paling sering disebut sebagai fondasi transaksi bisnis syariah adalah larangan riba (bunga/imbalan tetap atas uang), larangan gharar (ketidakpastian/ketidakjelasan yang berlebihan), serta larangan maysir (spekulasi/perjudian) (Alim, 2013; Obaidullah, 2015; Oredein et al., 2023). Sejumlah studi menegaskan bahwa perbankan dan pembiayaan syariah menolak pembayaran dan penerimaan bunga serta menekankan risk-sharing dan perilaku ekonomi yang bermoral (Obaidullah, 2015; Oredein et al., 2023). Konsekuensi normatifnya, return (keuntungan) tidak dibenarkan muncul dari "uang yang melahirkan uang" secara pasti, tetapi harus terkait dengan aset, aktivitas riil, atau partisipasi dalam usaha bersama — sebuah logika yang mendorong penggunaan kontrak kemitraan seperti mushārakah dan mudhārabah (Abdinur & Öndeş, 2022; Abubakar et al., 2023; Oredein et al., 2023).

Selain aspek larangan, literatur juga memuat kerangka tujuan (teleologis) syariah. Maqāṣid al-sharīʿah dijelaskan sebagai "tujuan-tujuan syariah" yang mengarah pada promosi kemaslahatan (welfare/benefit) dan pencegahan mudarat (Alim, 2013). Karena itu, evaluasi joint venture syariah idealnya tidak hanya menilai apakah akad "bernama mushārakah", tetapi juga apakah mekanisme pembagian risiko–imbalan, tata kelola, dan struktur transaksi benar-benar mendukung kemaslahatan dan menghindari eksploitasi (Kačar et al., 2017; Kağitçi et al., 2019). Kritik "form over substance" dalam instrumen keuangan Islam menegaskan perlunya kembali pada tujuan substansial syariah, bukan sekadar repackaging produk konvensional (Kačar et al., 2017; Kağitçi et al., 2019).

Di sisi lain, prinsip umum kebolehan muamalah — "pada dasarnya muamalah itu mubah kecuali ada dalil yang melarang" — juga ditampilkan dalam literatur yang mengutip tradisi fatwa dan kaidah umum: penggunaan teknologi atau instrumen baru (misalnya e-wallet) dibolehkan selama tidak melanggar ketentuan syariah (Gunputh, 2014), dan terdapat argumen "asal (umum) kebolehan kontrak dalam berbagai bentuk" dalam diskursus sukuk dan kontrak kontemporer (Soból, 2015). Prinsip ini memperkuat ruang ijtihad dan inovasi akad, tetapi tetap menuntut penjagaan terhadap larangan riba/gharar/maysir dan konsistensi dengan maqāṣid (Alim, 2013; Gunputh, 2014; Obaidullah, 2015).

________________________________________

III. KONSEP JOINT VENTURE DALAM FIQH: SYIRKAH DAN MUSHĀRAKAH SEBAGAI KERANGKA AKAD

Literatur fiqh dan kajian hukum menjelaskan bahwa syirkah (partnership) merupakan konsep payung, sedangkan mushārakah adalah terminologi yang banyak dipakai dalam industri keuangan syariah modern (Jumaa, 2016). Dalam uraian fiqh, syirkah dapat tampil sebagai: (i) kemitraan karena kepemilikan bersama (shirkat al-milk), misalnya kepemilikan bersama atas aset, dan (ii) kemitraan karena akad untuk tujuan komersial (shirkat al-ʿaqd) (Jumaa, 2016). Penjelasan ini penting bagi joint venture karena banyak joint venture bisnis merupakan "kemitraan karena akad" yang sengaja dibentuk untuk menjalankan proyek/usaha tertentu (Elasrag, 2010; Jumaa, 2016). Dalam konteks modern, mushārakah dipaparkan sebagai kontrak equity/partnership yang pay-off-nya mengikuti profit and loss sharing, berbeda dari kontrak utang yang kaku (rigid debt contracts) yang dikaitkan dengan praktik ribawi dan dilarang (Elasrag, 2010; Jumaa, 2016).

Definisi mushārakah yang konsisten lintas sumber menekankan tiga elemen: (1) kontribusi modal dari lebih dari satu pihak, (2) pembagian laba berdasarkan kesepakatan (tidak harus sama dengan proporsi modal), dan (3) pembagian rugi berdasarkan proporsi kontribusi modal (Alim, 2013; Soból, 2014; West, 2012). Karena sifatnya sebagai "joint venture", mushārakah juga dipahami sebagai kemitraan yang dapat dibentuk untuk proyek tertentu dan sering disebut analog dengan joint venture Barat, terutama ketika dibentuk untuk aktivitas/proyek spesifik dan dapat berjangka (limited duration) (Elasrag, 2010; Khan, 2013). Dengan demikian, joint venture dalam hukum Islam bukanlah konsep asing, tetapi merupakan bentuk muamalah kemitraan yang telah memiliki kerangka fiqh dan kemudian dimodernisasi untuk kebutuhan industri keuangan dan bisnis (Elasrag, 2010; Jumaa, 2016).

________________________________________

IV. STRUKTUR AKAD MUSHĀRAKAH (JOINT VENTURE SYARIAH): KONTRIBUSI, TATA KELOLA, DAN MEKANISME BAGI HASIL

Dalam mushārakah, seluruh mitra berkontribusi modal; berbeda dengan mudhārabah di mana hanya satu pihak menyetor modal dan pihak lain menyumbang keahlian/manajemen (Alim, 2013; West, 2012). Karena mushārakah merupakan kontrak kemitraan, para mitra pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban yang serupa (similar rights and liabilities) dan dapat menggabungkan modal dan/atau tenaga kerja untuk menjalankan usaha bersama (Soból, 2014; West, 2012). Literatur juga menegaskan dimensi tata kelola: seluruh partner pada prinsipnya memiliki hak untuk terlibat dalam manajemen mushārakah, dan bila mereka sepakat bekerja dalam joint venture, maka masing-masing bertindak sebagai agen bagi mitra lain dalam urusan bisnis (Faisal, 2018; Kačar et al., 2017). Dengan kata lain, joint venture syariah bukan sekadar pembiayaan, melainkan juga pengaturan governance — yang dalam praktik dapat disesuaikan dalam akad (misalnya menunjuk satu mitra sebagai pengelola) (AK & Harunoğullari, 2023; Faisal, 2018; Kačar et al., 2017).

Mekanisme pembagian keuntungan (profit-sharing) dalam mushārakah harus dirumuskan dengan cermat. Beberapa sumber menegaskan bahwa laba dapat dibagi menurut rasio yang disepakati para pihak, sedangkan rugi dibagi sesuai proporsi modal yang disetor (Alim, 2013; Soból, 2014; West, 2012). Namun, literatur lain menambahkan batasan fiqh yang lebih ketat: rasio keuntungan harus ditetapkan sebagai proporsi dari keuntungan aktual (percentage of actual profit), bukan nominal lump sum tertentu atau "tingkat keuntungan" yang ditautkan langsung pada modal (misalnya 15% dari investasi), karena bentuk semacam itu dipandang membuat kontrak tidak valid (Faisal, 2018). Nuansa ini penting untuk joint venture modern: sekalipun para mitra bebas menyepakati nisbah laba, syariah menolak transformasi nisbah menjadi "return tetap" yang menyerupai bunga atau kupon utang (Faisal, 2018; Kağitçi et al., 2019).

Dalam praktik keuangan syariah, mushārakah sering diletakkan sebagai kontrak equity partnership yang cocok untuk pembiayaan jangka panjang/proyek, sementara murābahah lazim dipakai untuk pembiayaan perdagangan/working capital (cost-plus sale) (Kağitçi et al., 2019). Kajian akuntansi dan substansi ekonomi kontrak juga menempatkan mushārakah sebagai kemitraan yang menggabungkan kontribusi modal dan entrepreneurship; karenanya, mushārakah dipandang selaras dengan prinsip PLS (Ebrahim & Abdelfattah, 2021; Kağitçi et al., 2019). Karena orientasinya pada partisipasi nyata dalam usaha, mushārakah juga kerap disebut sebagai instrumen yang dapat memperluas welfare dibanding dominasi pembiayaan berbasis murābahah semata, walau realisasinya menghadapi tantangan operasional dan risiko monitoring (Alam, 2016; Anami, 2024).

________________________________________

V. VARIASI MUSHĀRAKAH DAN BENTUK JOINT VENTURE SYARIAH DI INDUSTRI MODERN

Literatur perbankan syariah membedakan bentuk mushārakah dari sisi durasi dan skema keluar-masuk kepemilikan. Salah satu tipologi menampilkan permanent musharaka (kemitraan ekuitas permanen) dan temporary/decreasing musharaka (diminishing partnership/mushārakah mutanāqiṣah), yakni porsi kepemilikan salah satu mitra (misalnya bank) berangsur berkurang karena dibeli secara bertahap oleh mitra lainnya (Naim & Kasri, 2025; Oredein et al., 2023). Skema diminishing mushārakah ini sangat populer untuk pembiayaan akuisisi aset besar (misalnya real estate) dan sering dipadukan dengan unsur ijarah (sewa) serta jual-beli (bayʿ) sebagai rangkaian kontrak, sehingga secara konseptual merupakan "diminishing partnership" yang diikuti mekanisme sewa dan pembelian porsi kepemilikan (Anami, 2024a; Ebrahim & Abdelfattah, 2021).

Namun demikian, literatur juga menekankan kehati-hatian syariah pada diminishing mushārakah. Dalam satu paparan, ditegaskan bahwa proses buy-sell ekuitas yang menyebabkan kepemilikan bank berkurang tidak boleh disyaratkan (stipulated) di dalam kontrak kemitraan itu sendiri (Oredein et al., 2023). Isu penggabungan kontrak (misalnya kemitraan, sewa, dan jual-beli) juga memunculkan diskusi kepatuhan: ada kritik bahwa penggabungan sewa dan jual-beli dalam satu deed dapat problematik dari perspektif syariah (Khan, 2019), sementara kajian lain menggambarkan mushārakah mutanāqiṣah sebagai kontrak hibrida yang terdiri dari kemitraan, leasing, dan sale yang digunakan untuk pembiayaan akuisisi aset (Anami, 2024a). Nuansa ini menunjukkan bahwa joint venture syariah bisa bersifat inovatif, tetapi harus ditata agar tidak melanggar batas-batas syariah dan tidak menjelma menjadi "pembiayaan utang terselubung" (Kağitçi et al., 2019; Khan, 2019).

________________________________________

VI. PERBANDINGAN MUSHĀRAKAH DAN MUDHĀRABAH: DUA MODEL KEMITRAAN DAN KONSEKUENSI RISIKO

Joint venture syariah (mushārakah) sering dipahami berdampingan dengan mudhārabah karena keduanya sama-sama PLS, tetapi struktur kontribusinya berbeda. Mudhārabah didefinisikan sebagai kemitraan investasi di mana rabb al-māl menyediakan modal dan mudhārib menyediakan keahlian/manajemen; keuntungan dibagi menurut rasio yang disepakati, sementara kerugian secara prinsip ditanggung pemilik modal (rabb al-māl) (Abubakar et al., 2023; West, 2012). Glosarium juga menegaskan perbedaan inti: dalam mushārakah semua pihak menyetor modal, sedangkan dalam mudhārabah hanya rabb al-māl yang menyetor dana (Alim, 2013; West, 2012). Karena itu, mushārakah lebih dekat dengan joint venture yang "co-invested", sementara mudhārabah lebih dekat dengan kemitraan "capital–labour/entrepreneurship" dengan pembagian peran yang lebih asimetris (Jumaa, 2016; West, 2012).

Perbedaan struktur ini memengaruhi tata kelola dan risiko. Dalam mushārakah, para pihak pada prinsipnya memiliki hak turut serta dalam manajemen; sementara dalam mudhārabah, sejumlah sumber menyatakan pemilik modal tidak ikut mengelola usaha dan manajemen menjadi tanggung jawab mudhārib (Abubakar et al., 2023; Soból, 2015). Dari sisi risiko, literatur juga menyatakan bahwa PLS rentan terhadap masalah agensi dan membutuhkan monitoring intensif; ini sering dijadikan alasan mengapa institusi lebih memilih kontrak non-PLS yang dianggap lebih "pasti" atau lebih mudah dikelola (Ahmad & Aḥmad, 2009; Taskinsoy, 2012). Dengan demikian, memilih joint venture (mushārakah) dalam kerangka syariah berarti menerima konsekuensi risk-sharing yang lebih nyata, sekaligus menuntut governance dan pengawasan yang lebih kuat dibanding kontrak jual-beli bertangguh (Ahmad & Aḥmad, 2009; Anami, 2024b).

________________________________________

VII. TATA KELOLA JOINT VENTURE SYARIAH: HAK MANAJEMEN, PERAN AGEN, DAN PEMISAHAN IMBALAN

Literatur menekankan bahwa dalam mushārakah, semua mitra secara prinsip boleh berpartisipasi dalam manajemen, tetapi pengaturan operasional dapat disepakati dalam akad (Faisal, 2018; Kačar et al., 2017). Dalam konteks pembiayaan proyek, dijelaskan pula bahwa jika partner bekerja sebagai agen (agent) bagi joint venture, maka remunerasi sebagai agen harus dibedakan dari return sebagai investor; artinya, seseorang yang bekerja mengelola usaha tidak boleh mencampurkan upah/fee kerja dengan hak bagi hasil modal tanpa ketentuan yang jelas (Kačar et al., 2017). Prinsip pemisahan ini penting dalam joint venture modern (misalnya kemitraan korporasi) karena sering ada manajemen profesional, fee manajemen, dan pembagian laba pemodal; kontrak syariah menuntut agar struktur imbalan ini transparan dan tidak memanipulasi substansi PLS (Kačar et al., 2017; Kağitçi et al., 2019).

Lebih jauh, literatur sukuk musyārakah juga menunjukkan bagaimana governance joint venture diterjemahkan menjadi instrumen kepemilikan. Mushārakah sukuk digambarkan sebagai sertifikat yang merepresentasikan kepemilikan ekuitas mushārakah; dalam struktur ini, para pemegang sertifikat merupakan "mitra" yang memiliki aset kemitraan dan berbagi laba-rugi (Soból, 2015). Kerangka ini menguatkan ide bahwa joint venture syariah idealnya memiliki basis kepemilikan yang nyata (ownership-based), bukan sekadar klaim utang dengan imbal hasil tetap (Soból, 2015; Kağitçi et al., 2019).

________________________________________

VIII. JAMINAN (AGUNAN), KELALAIAN, DAN PERLINDUNGAN PARA MITRA: NUANSA KEPATUHAN SYARIAH

Dalam praktik, joint venture syariah sering menghadapi pertanyaan: bolehkah meminta agunan? Satu kajian praktik lembaga keuangan syariah menyebut bahwa dalam transaksi mushārakah, security dapat diambil, tetapi hanya dapat dieksekusi bila terjadi fraud, negligence, atau mismanagement oleh managing partner (Ghayad & Hamdan, 2021). Hal ini sejalan dengan penjelasan risiko kredit pada kontrak partisipasi: dalam keadaan tort/kelalaian, pengelola dapat diwajibkan menjamin modal sehingga timbul unsur kewajiban utang (debt liability) (Ullah et al., 2024). Di Indonesia, kajian kritis atas praktik pembiayaan musyārakah juga menyoroti problem penggunaan agunan yang dianggap dapat mengganggu makna "kesetaraan" dan trust dalam musyārakah; kajian tersebut menempatkan fatwa DSN-MUI sebagai rujukan praktik sekaligus objek rekonstruksi normatif (Nairoos, 2023).

Nuansanya, literatur yang sama juga memberi garis pembeda: bila tujuan institusi adalah menggunakan jaminan sebagai kunci pencegahan penyimpangan, maka sebagian argumen menyatakan lebih tepat memakai mudhārabah karena dianggap jelas memperbolehkan jaminan tanpa merusak prinsip mudhārabah, sedangkan musyārakah dibangun di atas rasa saling percaya dengan penyerahan harta bersama untuk memulai usaha (Nairoos, 2023). Ini menunjukkan bahwa perumusan joint venture syariah harus membedakan: (i) jaminan sebagai instrumen mitigasi perilaku oportunistik, dan (ii) jaminan yang secara substansi mengubah kemitraan PLS menjadi pembiayaan yang "terproteksi sepihak" menyerupai utang berbunga — yang justru berisiko menyalahi maqāṣid dan substansi kontrak (Kağitçi et al., 2019; Nairoos, 2023).

________________________________________

IX. TANTANGAN IMPLEMENTASI: MORAL HAZARD, MONITORING, DAN PREFERENSI PADA KONTRAK NON-PLS

Banyak studi menegaskan kesenjangan antara teori dan praktik: kontrak PLS seperti mushārakah dan mudhārabah dianggap ideal secara syariah, tetapi dalam praktik sering kurang dominan dibanding kontrak jual-beli (murābahah) atau sewa (ijārah) (Ahmad & Aḥmad, 2009; El-Hawary et al., 2004). Literatur menyebut bahwa moral hazard dan asymmetric information pada mushārakah/mudhārabah mendorong kebutuhan monitoring yang ekstensif; praktisi menganggap kontrak seperti murābahah atau ijārah lebih menguntungkan dan lebih rendah risikonya daripada mushārakah/mudhārabah (Taskinsoy, 2012). Kajian teori agensi juga menyatakan bahwa problem agensi dalam institusi perbankan syariah "banyak berasal" dari dua produk syariah PLS (mudhārabah dan mushārakah), karena adanya potensi disinsentif pelaku usaha untuk mengerahkan upaya optimal atau melaporkan laba secara jujur (Ahmad & Aḥmad, 2009; Taskinsoy, 2012).

Secara empiris dalam konteks Indonesia, studi risiko pembiayaan PLS menunjukkan bahwa murābahah menjadi kontrak paling dominan, sedangkan mushārakah dan mudhārabah lebih kecil proporsinya; studi tersebut juga menyimpulkan mudhārabah memiliki volatilitas risiko-return lebih tinggi daripada mushārakah, yang sebagian dijelaskan oleh problem agensi (El-Hawary et al., 2004). Pada level kawasan GCC, analisis "murabaha syndrome" menegaskan konsentrasi pembiayaan yang sangat tinggi pada murābahah dan menyatakan bahwa institusi syariah cenderung hanya terbatas pada PLS kecuali terjadi perubahan institusional yang mendukung (Anami, 2024b). Sintesis ini memberi pesan praktis: joint venture syariah (mushārakah) membutuhkan desain governance, audit, dan mekanisme disclosure yang kuat agar feasible dibanding alternatif non-PLS (Anami, 2024b; Kağitçi et al., 2019).

________________________________________

X. FORM VS. SUBSTANCE, KEPATUHAN SYARIAH, DAN RISIKO OPERASIONAL PADA JOINT VENTURE

Peringatan penting dalam literatur adalah risiko ketika lembaga syariah terlalu fokus pada "legal form" dan mengabaikan "economic substance." Satu kajian menegaskan bahwa menekankan form daripada substance dapat membuka ruang penyalahgunaan prinsip syariah untuk membenarkan kontrak yang sebenarnya bertentangan dengan teks syariah dan tujuan syariah; akibatnya, muncul operational risk jika regulator syariah menyatakan pelanggaran sehingga kontrak harus dibatalkan/di-unwind dalam siklus hidup proyek (Kačar et al., 2017). Sejalan dengan itu, kajian lain dari perspektif akuntansi menyimpulkan bahwa menjaga bentuk memang syarat, tetapi pemenuhan substansi adalah tuntutan yang lebih kritis; fokus harus diarahkan pada tujuan substantif syariah ketimbang sekadar mengemas ulang produk konvensional (Ebrahim & Abdelfattah, 2021; Kağitçi et al., 2019).

Dalam konteks industri, isu "substansi" juga beririsan dengan tata kelola syariah (Shariah governance). Studi tentang governance menilai ada kegagalan serius tata kelola syariah dalam memastikan kesucian etis dan sosial bank syariah; kritiknya antara lain menyasar praktik yang dinilai berbasis time value of money dan pelanggaran syariah pada beberapa operasi konsumen dan penghimpunan dana (Khan, 2019). Walau kritik ini tidak spesifik pada mushārakah, implikasinya relevan: joint venture syariah harus didesain agar benar-benar menanggung risiko usaha bersama, bukan sekadar mensimulasikan pembiayaan berbasis bunga dengan nama kemitraan (Kačar et al., 2017; Kağitçi et al., 2019).

________________________________________

XI. JOINT VENTURE SYARIAH SEBAGAI INSTRUMEN PEMBIAYAAN PROYEK DAN SEKTOR RIIL

Joint venture syariah banyak dibahas sebagai mekanisme pembiayaan proyek (project finance) karena selaras dengan prinsip keterkaitan pada aset dan aktivitas riil. Dalam pembiayaan proyek sektor sumber daya, mushārakah dan mudhārabah disebut sebagai tipe pembiayaan yang "real dan ideal," dan para partner memiliki hak ikut manajemen serta pengaturan remunerasi agen yang berbeda dari return investor (Kačar et al., 2017). Dalam pengembangan real estate di GCC, temuan studi menunjukkan instrumen ekuitas syariah diminati investor namun jarang ditawarkan bank; sekaligus dicatat bahwa pembiaya syariah cenderung "bermitra" dengan perusahaan real estate dari akuisisi lahan hingga pascakonstruksi, yang dipandang dapat mengurangi moral hazard dibanding pola pembiayaan konvensional (Ibrahim et al., 2012). Ini menguatkan argumentasi bahwa joint venture syariah dapat menjadi strategi mitigasi risiko perilaku oportunistik melalui keterlibatan kepemilikan dan governance, meskipun implementasinya tidak selalu luas (Anami, 2024b; Ibrahim et al., 2012).

Dalam pembiayaan pertanian dan sektor pedesaan, literatur juga mengaitkan kontrak kemitraan (mushārakah/mudhārabah) dengan pembiayaan proyek dan kerja sama bank–nasabah pada usaha produktif (A. S. Abubakar, 2017; Sukmana et al., 2024). Bahkan model pemberdayaan berbasis wakaf dalam proyek peternakan menyebut bahwa proyek dapat dijalankan dengan akad mudhārabah, mushārakah, atau ijārah, diawasi oleh institusi pengelola wakaf dan lembaga keuangan mikro syariah (Sukmana et al., 2024). Rangkaian ini memperlihatkan bahwa joint venture syariah bukan hanya konsep perbankan, tetapi juga dapat dioperasionalkan dalam skema kelembagaan sosial-ekonomi yang menargetkan kemaslahatan dan pemberdayaan (Alam, 2016; Sukmana et al., 2024).

________________________________________

XII. JOINT VENTURE SYARIAH DI PASAR MODAL: MUSHĀRAKAH SUKUK DAN PRINSIP KEPEMILIKAN

Di pasar modal Islam, mushārakah diterjemahkan menjadi struktur sukuk berbasis kemitraan. Definisi yang dirujuk menyatakan mushārakah sukuk merepresentasikan kepemilikan atas ekuitas mushārakah; mushārakah agreement menjadi joint venture antara issuer dan (biasanya) originator untuk aktivitas investasi yang syariah-compliant, dan laba dibagi sesuai kesepakatan (Soból, 2015). Studi lain menegaskan bahwa dalam securitization mushārakah, setiap subscriber dapat menerima participation certificate yang merepresentasikan kepemilikan proporsional atas aset venture/proyek, dan setelah aset non-likuid substansial diperoleh, sertifikat mushārakah dapat diperlakukan sebagai instrumen yang dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Dari perspektif struktur, mushārakah sukuk sering disandingkan dengan mudhārabah sukuk; perbedaan utamanya kembali pada sumber modal — mushārakah melibatkan kontribusi modal dari lebih dari satu pihak, sedangkan mudhārabah dari satu pihak (Soból, 2015).

Meski demikian, literatur sukuk juga memperingatkan isu syariah kontemporer, misalnya problem janji beli-kembali (promise to repurchase) yang dikritik karena menyerupai praktik obligasi tradisional dan bertentangan dengan kaidah larangan dua kontrak simultan atas objek yang sama (tawarud 'aqdayn fi 'ainin wahidah) (Soból, 2015). Peringatan ini relevan bagi joint venture: skema exit yang "menjamin" pengembalian modal secara pasti atau harga buy-back yang ditetapkan untuk meniadakan risiko bisnis dapat menggeser kemitraan menjadi instrumen utang terselubung, sehingga menimbulkan kontroversi kepatuhan (Kağitçi et al., 2019; Soból, 2015).

________________________________________

XIII. ARAH PENGUATAN: MENYELARASKAN JOINT VENTURE DENGAN MAQĀṢID DAN MASLAHAH SOSIAL

Beberapa kajian menilai bahwa dominasi murābahah dalam praktik dapat melemahkan dimensi sosial dan kemaslahatan kolektif. Analisis tentang maslahah sosial menyimpulkan transformasi perbankan syariah menjadi hampir eksklusif murābahah-based cenderung mempromosikan maslahah individual daripada maslahah sosial; dibanding murābahah, struktur seperti mudhārabah dan mushārakah dipandang lebih baik untuk memperluas kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan (Alam, 2016). Karena maqāṣid al-sharīʿah dipahami sebagai upaya mempromosikan welfare dan mencegah harm, maka joint venture syariah yang genuine — dengan risk-sharing yang nyata dan pembagian hasil yang adil — secara konseptual lebih dekat dengan tujuan tersebut daripada kontrak yang secara substansi memindahkan risiko secara sepihak (Alam, 2016; Alim, 2013).

Namun, literatur juga menekankan bahwa untuk merealisasikan nilai tersebut dibutuhkan infrastruktur tata kelola: standardisasi, disclosure, audit, dan kepatuhan yang dapat diverifikasi. Studi kepatuhan terhadap standar akuntansi AAOIFI menunjukkan bahwa pengungkapan terkait murābahah, mudhārabah, dan mushārakah menjadi isu penting, dan tingkat kepatuhan dapat bervariasi; kompleksitas mudhārabah bahkan dikaitkan dengan variasi kepatuhan yang lebih tinggi (Al-Sulaiti et al., 2018). Di ranah inovasi baru seperti pembiayaan berbasis aset tak berwujud (IP), juga ditegaskan perlunya kepatuhan regulasi, persetujuan dewan syariah, dan mekanisme audit yang robust agar integrasi aset dan struktur mushārakah/mudhārabah tetap etis dan transparan (Alotaibi, 2024). Ini memperlihatkan bahwa keberhasilan joint venture syariah tidak hanya ditentukan oleh "akad" di atas kertas, melainkan oleh ekosistem governance syariah yang menjaga substansi PLS dalam praktik (Alotaibi, 2024; Kağitçi et al., 2019).

________________________________________

XIV. KESIMPULAN

Berdasarkan sintesis literatur, joint venture menurut hukum Islam pada dasarnya terartikulasikan melalui akad musyārakah/syirkah: para pihak menyatukan kontribusi (khususnya modal), membangun tata kelola kemitraan (hak manajemen yang dapat diatur), membagi laba berdasarkan nisbah yang disepakati (sebagai proporsi laba aktual, bukan nominal tetap), dan membagi rugi berdasarkan proporsi modal (Alim, 2013; Faisal, 2018; West, 2012). Joint venture syariah harus menjauhi riba, gharar, dan maysir; serta menjaga agar desain transaksi selaras dengan maqāṣid al-sharīʿah — promosi welfare dan pencegahan harm — dengan menekankan substansi risk-sharing daripada sekadar kepatuhan formal (Alim, 2013; Kačar et al., 2017; Obaidullah, 2015).

Dalam implementasi modern, joint venture syariah dapat mengambil bentuk permanen maupun diminishing mushārakah (sering dipadukan dengan ijarah dan jual-beli untuk pembiayaan aset), tetapi harus diatur dengan hati-hati agar tidak mengandung buy-back guarantee atau penggabungan kontrak yang mengubah substansi kemitraan menjadi utang terselubung (Khan, 2019; Oredein et al., 2023; Soból, 2015). Tantangan nyata seperti moral hazard, kebutuhan monitoring, dan preferensi institusi pada kontrak non-PLS menunjukkan bahwa musyārakah memerlukan governance, disclosure, audit, dan desain insentif yang kuat agar tetap feasible dan tetap setia pada prinsip PLS yang menjadi identitas utamanya (Al-Sulaiti et al., 2018; Anami, 2024b; Taskinsoy, 2012).

________________________________________

DAFTAR PUSTAKA

AK, Ö., & Harunoğullari, E. (2023). Why is Mudaraba not Practiced by Islamic Banks How can Islamic Banks Apply Mudaraba Financing Method through Models. Uluslararasi Akademik Birikim Dergisi. https://doi.org/10.53001/uluabd.2023.76

Abdinur, M. A., & Öndeş, T. (2022). The Impact of Islamic Financing on the Small Medium Enterprises (SME's) Performance in Lasanod Somalia. International Journal of Academic Research in Accounting Finance and Management Sciences, 12(1). https://doi.org/10.6007/ijarafms/v12-i1/11813

Abubakar, A. S. (2017). Islamic Banking and Investment Financing: A Case of Islamic Banking in Kenya. International Journal of Finance, 2(1), 66–87. https://doi.org/10.47941/ijf.42

Abubakar, Y. S., Nafees, S. M., Dorloh, S., & Aji, R. H. (2023). The Concept of Sukuk and its Applications in Contemporary Islamic Financial System. Law and Humanities Quarterly Reviews, 2(3). https://doi.org/10.31014/aior.1996.02.03.70

Ahmad, A. U. F., & Aḥmad, A. (2009). Islamic microfinance: the evidence from Australia. Humanomics, 25(3), 217–235. https://doi.org/10.1108/08288660910986946

Al-Sulaiti, J., Ousama, A. A., & Hamammi, H. (2018). The compliance of disclosure with AAOIFI financial accounting standards. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 9(4), 549–566. https://doi.org/10.1108/jiabr-10-2017-0144

Alam, M. N. (2016). Musharaka Financing to Rural-Based small entrepreneurs by Islamic Bank in Bangladesh: An Institutional-Network Approach. Journal of Islamic Economics Banking and Finance, 12(3), 164–189. https://doi.org/10.12816/0046327

Alim, E. A. (2013). Glossary. 279–281. https://doi.org/10.1002/9781118638804.gloss

Alotaibi, H. A. (2024). Examining the Integration of Legal and Shariah Principles in the London Metal Exchange. Journal of Ecohumanism, 3(3), 1346–1360. https://doi.org/10.62754/joe.v3i3.3608

Anami, A. K. (2024a). Ethical entrepreneurship: Islamic financial principles for Small and Medium Enterprises (SMEs). GSC Advanced Research and Reviews, 18(2), 059–066. https://doi.org/10.30574/gscarr.2024.18.2.0035

Anami, A. K. (2024b). Financial inclusion through Islamic financial instruments: A catalyst for small and medium enterprises (SMEs). Open Access Research Journal of Multidisciplinary Studies, 7(1), 134–141. https://doi.org/10.53022/oarjms.2024.7.1.0008

Ebrahim, A., & Abdelfattah, T. (2021). The substance and form of Islamic Finance instruments: an accounting perspective. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 12(6), 872–886. https://doi.org/10.1108/jiabr-10-2019-0200

El-Hawary, D., Grais, W., & Iqbal, Z. (2004). Regulating Islamic Financial Institutions: The Nature of the Regulated. https://doi.org/10.1596/1813-9450-3227

Elasrag, H. (2010). Global Financial Crisis and Islamic Finance. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.1591563

Faisal, K. (2018). Relationship Analysis of Islamic Banking between Malaysia and Pakistan. Journal of Economic Info, 5(2), 7–12. https://doi.org/10.31580/jei.v5i2.112

Ghayad, R., & Hamdan, M. (2021). Islamic banks: Profit Sharing Contracts and Agency Theory in the Islamic banks in Lebanon. International Journal of Research and Studies Publishing, 2(18), 137–162. https://doi.org/10.52133/ijrsp.v2.18.6

Gunputh, R. P. (2014). Micro-Credit in Conventional Banking: Would Islamic Banking be the Golden Age for Entrepreneurs? — The Mauritius Case Study. Journal of Social and Development Sciences, 5(1), 14–25. https://doi.org/10.22610/jsds.v5i1.801

Ibrahim, M. F., Ong, S. E., & Akinsomi, K. (2012). Shariah compliant real estate development financing and investment in the Gulf Cooperation Council. Journal of Property Investment & Finance, 30(2), 175–197. https://doi.org/10.1108/14635781211206913

Jumaa, M. A. A. M. S. (2016). Islamic Finance in Theory and Practice. Chinese Business Review, 15(7). https://doi.org/10.17265/1537-1506/2016.07.003

Kačar, B., Curić, J., & Ikić, S. (2017). Islamic banks and finance and the possibility of agricultural investments in the Republic of Serbia. Ekonomika Poljoprivrede, 64(3), 1081–1100. https://doi.org/10.5937/ekopolj1703081k

Kağitçi, A., Yılmaz, B., & Bademli, Y. (2019). Lease Certificates (Sukuk) As A New Financial Instrument in Bond Market: A Case Study of Turkish Capital Market. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 22(2), 999–1006. https://doi.org/10.29249/selcuksbmyd.595673

Khan, M. M. (2019). Islamic Banking and Finance: Shariah Governance in Theory and Practice. Journal of Management Research, 11(2), 1. https://doi.org/10.5296/jmr.v11i2.14141

Khan, M. F. U. (2013). Interest Free Banking: A Case Study in Pakistan (1980–2010). IOSR Journal of Business and Management, 14(2), 30–40. https://doi.org/10.9790/487x-1423040

Naim, N., & Kasri, N. S. (2025). Intellectual Property and Islamic Finance: Opportunities and Challenges for a New Islamic Intellectual Property Finance Framework. Thunderbird International Business Review, 67(3), 395–412. https://doi.org/10.1002/tie.22430

Nairoos, M. H. M. (2023). The Contribution of Amana Bank in the Islamic Financial Industry in Sri Lanka. Cognizance Journal of Multidisciplinary Studies, 3(6), 231–253. https://doi.org/10.47760/cognizance.2023.v03i06.014

Obaidullah, M. (2015). Enhancing food security with Islamic microfinance: insights from some recent experiments. Agricultural Finance Review, 75(2), 142–168. https://doi.org/10.1108/afr-11-2014-0033

Oredein, A. O., Nafees, S. M., Dorloh, S., & Aji, R. H. (2023). Removed due to policy violations. https://doi.org/10.31219/osf.io/mp38y

Soból, I. (2014). Islamic banking – the case of Malaysia. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, (370). https://doi.org/10.15611/pn.2014.370.19

Soból, I. (2015). Islamic Banking in the European Union Countries. European Integration Studies, 0(9). https://doi.org/10.5755/j01.eis.0.9.12806

Sukmana, R., Ratnasari, R. T., Majid, R., & Shafiai, M. H. M. (2024). Designing waqf-based financing model for livestock project: empirical evidence from Indonesia. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 17(3), 599–617. https://doi.org/10.1108/imefm-06-2023-0211

Taskinsoy, J. (2012). Relevancy of Corporate Financial Policies and the Profit Maximization View of Islamic Banks. Journal of Social and Development Sciences, 3(6), 184–193. https://doi.org/10.22610/jsds.v3i6.702

Ullah, N., Rashid, M. M., & Md. R. (2024). Credit Risk Management and Bank Performance. International Journal for Multidisciplinary Research, 6(6). https://doi.org/10.36948/ijfmr.2024.v06i06.30647

West, J. (2012). Structured Islamic Finance Options for the Resources Sector. The Journal of Structured Finance, 18(3), 91–101. https://doi.org/10.3905/jsf.2012.18.3.091