01455 - Jaminan Perorangan (Borgtocht) dalam Perspektif Hukum Islam: Analisis Konseptual dan Implementasi Kafalah pada Perbankan Syariah

Abstract

This article examines the concept of personal guarantee (borgtocht) from the perspective of Islamic law, positioning it as a conceptual equivalent of the kafalah contract in fiqh muamalah. Through a normative-analytical approach based on literature review of Islamic financial law and contemporary Islamic banking practices, this study demonstrates that kafalah — as a commitment by a third party (kāfīl) to a creditor (makfūl lahu) to guarantee the fulfillment of a debtor's (makfūl 'anhu) obligations upon default — shares the same functional characteristics as borgtocht in positive Indonesian law. The study further identifies the typology of kafalah, its legal consequences for the debtor and guarantor, the permissibility of fees (ujrah) in contemporary practice, and the challenges of harmonizing Sharia doctrine with national positive law. The findings indicate that borgtocht in Islamic law is not merely an "additional guarantee," but rather part of a contractual architecture requiring fiqh precision and legal-operational prudence to ensure the protection of creditors' rights and transactional justice within the Sharia framework.

Keywords: borgtocht, personal guarantee, kafalah, Islamic law, Islamic banking, fiqh muamalah

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep jaminan perorangan (borgtocht) dalam perspektif hukum Islam, dengan memposisikannya sebagai padanan konseptual dari akad kafalah dalam fiqh muamalah. Melalui pendekatan normatif-analitis berbasis kajian literatur hukum keuangan Islam dan praktik perbankan syariah kontemporer, kajian ini memperlihatkan bahwa kafalah — sebagai komitmen pihak ketiga (kāfīl) kepada kreditur (makfūl lahu) untuk menjamin pemenuhan kewajiban debitur (makfūl 'anhu) saat terjadi wanprestasi — memiliki karakter fungsional yang selaras dengan borgtocht dalam hukum positif Indonesia. Kajian ini lebih lanjut mengidentifikasi tipologi kafalah, akibat hukumnya bagi debitur dan penjamin, kebolehan imbalan (ujrah) dalam praktik kontemporer, serta tantangan harmonisasi doktrin Syariah dengan hukum positif nasional. Temuan menunjukkan bahwa borgtocht dalam hukum Islam bukan sekadar "jaminan tambahan," melainkan bagian dari arsitektur kontrak yang menuntut ketelitian fiqh dan kehati-hatian legal-operasional agar tujuan perlindungan hak kreditur dan keadilan transaksi tetap tercapai dalam kerangka Syariah.

Kata Kunci: borgtocht, jaminan perorangan, kafalah, hukum Islam, perbankan syariah, fiqh muamalah

________________________________________

I. Pendahuluan

Dalam fiqh muamalah, konsep "jaminan" (tautsiq) pada dasarnya dipahami sebagai perangkat untuk menjaga pemenuhan kewajiban dalam transaksi, dan secara garis besar dibedakan menjadi jaminan yang berbasis orang (personal guarantee) dan jaminan yang berbasis harta benda (material guarantee). Literatur hukum Islam dan praktik lembaga keuangan syariah secara eksplisit menempatkan kafalah/dhaman sebagai jaminan berbasis orang, sedangkan rahn sebagai jaminan berbasis harta benda (Az-zulfi, 2023; Kartika, 2016; Nurjihad, 2023; Pratiwi & Hamid, 2024). Dalam konteks hukum jaminan modern Indonesia, pengertian jaminan perorangan juga dipahami sebagai jaminan yang melekat pada individu tertentu, dipertahankan terhadap debitur tertentu, dan pada akhirnya menaut pada pertanggungjawaban terhadap kekayaan penjamin secara umum, sehingga secara fungsi berdekatan dengan karakter "penanggungan" (borgtocht) (Az-zulfi, 2023; Nurjihad, 2023).

Topik "jaminan perorangan (borgtocht) menurut hukum Islam" pada dasarnya berkorelasi erat dengan akad kafalah, karena kafalah dipaparkan sebagai bentuk jaminan yang diberikan oleh pihak penjamin (kāfīl/kafīl) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak yang dijamin apabila pihak yang dijamin melakukan cidera janji (wanprestasi) (Firmansyah, 2016; Kartika, 2016). Definisi fungsional ini sejalan dengan glosarium tata kelola lembaga jasa keuangan Islam yang mendeskripsikan kifala/kafalah sebagai suatu pledge kepada kreditur bahwa debitur akan melunasi utang/denda/kewajiban, dan pihak ketiga menjadi penanggung (surety) apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya (Grais & Pellegrini, 2006). Dengan demikian, borgtocht (jaminan perorangan) dalam pembahasan ini diposisikan sebagai padanan konseptual dari kafalah dalam fiqh muamalah dan dalam praktik pembiayaan/layanan perbankan syariah (Firmansyah, 2016; Kartika, 2016).

________________________________________

II. Konseptualisasi Kafalah sebagai Borgtocht dalam Hukum Islam

Kafalah dalam literatur perbankan syariah diposisikan sebagai kontrak jaminan yang memungkinkan pemenuhan kewajiban debitur kepada kreditur dijamin oleh pihak ketiga, sehingga kreditur memiliki dasar untuk menuntut pemenuhan kepada penjamin ketika debitur gagal membayar (Grais & Pellegrini, 2006; Sakouili & Chroqui, 2019). Dalam penjelasan yang menautkan terminologi perbankan modern dengan fiqh, produk "bank guarantee" pada bank syariah bahkan dinyatakan sebagai perjanjian penanggungan atau borgtocht, yakni ketika bank sebagai pihak ketiga bersedia bertindak sebagai penanggung atas kewajiban nasabahnya dalam perjanjian pokok dengan pihak lain (Hamdani, 2013), dan dalam kerangka layanan bank syariah produk jaminan tersebut dikualifikasikan sebagai produk kafalah (Firmansyah, 2016). Penegasan kesepadanan ini penting karena menunjukkan bahwa borgtocht bukan konsep asing bagi hukum Islam, melainkan dapat dianalisis sebagai bentuk aplikasi kafalah (jaminan personal/institusional) dalam transaksi kontemporer (Firmansyah, 2016; Kartika, 2016).

Di Indonesia, uraian hukum jaminan dalam pembiayaan syariah juga menyatakan bahwa jaminan perorangan merupakan perjanjian antara kreditur (makfūl lahu) dan pihak ketiga sebagai penjamin (kāfīl) untuk menjamin dipenuhinya kewajiban debitur (makfūl 'anhu) (Kartika, 2016). Bahkan, kafalah sebagai jaminan personal dipaparkan dapat diadakan tanpa sepengetahuan debitur (Kartika, 2016), yang menunjukkan bahwa fokus akad adalah pada penguatan posisi kreditur melalui komitmen penjamin, meskipun secara praktik perbankan syariah modern umumnya dokumentasi dan persetujuan para pihak diatur lebih formal melalui ketentuan produk dan tata kelola kepatuhan syariah (Firmansyah, 2016; Yusmad et al., 2024).

________________________________________

III. Rukun, Subjek Hukum, dan Bentuk Akad Kafalah

Struktur pihak-pihak dalam kafalah lazim diuraikan melalui tiga subjek utama: penjamin (kāfīl/kafīl), pihak yang dijamin (makfūl 'anhu), dan pihak penerima jaminan/kreditur (makfūl lahu) (Kartika, 2016; Syah & Rahmadani, 2024). Dalam terminologi perbankan, relasi ini sering dijelaskan sebagai bank bertindak sebagai penjamin (kafil) dan nasabah sebagai pihak yang dijamin (makfullah), sementara pihak ketiga (misalnya merchant atau project owner) adalah penerima jaminan (Firmansyah, 2016; Syah & Rahmadani, 2024). Kerangka tersebut konsisten dengan gagasan umum bahwa kafalah adalah pengalihan/penautan tanggung jawab pemenuhan kewajiban pihak yang dijamin kepada tanggung jawab pihak penjamin di hadapan kreditur (Kartika, 2016; Syah & Rahmadani, 2024).

Literatur analisis kontemporer juga menyebutkan adanya unsur/komponen pembentuk kafalah yang dirumuskan sebagai: pihak yang dijamin, penjamin, objek jaminan, kreditur/penerima jaminan, serta ṣīghah (ijab-qabul/format pembentukan kontrak) (Katterbauer et al., 2023). Di sisi lain, pembahasan kontrak kafalah dalam aktivitas lembaga keuangan syariah juga menekankan aspek kapasitas dan kewenangan pihak, misalnya pembahasan bahwa seseorang dapat menjadi kafil ketika ia diberi kewenangan melakukan transaksi (aqd) sekaligus penyerahan (qabd), dan apabila tidak berwenang melakukan penyerahan maka ia tidak dapat berposisi sebagai kafil (Maksum et al., 2021). Penekanan pada kewenangan (otorisasi) ini menunjukkan bahwa validitas peran penjamin dalam kafalah tidak hanya bergantung pada kesediaan moral, tetapi juga pada kapasitas hukum untuk mengikatkan diri dan menanggung implikasi kewajiban yang dijamin (Kartika, 2016; Maksum et al., 2021).

________________________________________

IV. Jenis-Jenis Kafalah dan Ruang Lingkup Jaminan

Kafalah sebagai jaminan berbasis orang memiliki spektrum bentuk yang luas. Literatur manajemen risiko dan instrumen keuangan Islam menguraikan empat jenis kafala: kafala bi al-nafs (jaminan personal/kehadiran), kafala bi al-mal (jaminan finansial), kafala bi al-'ain/bi al-taslim (jaminan penyerahan/delivery), serta kafala bi al-darak (jaminan terhadap cacat/risiko tertentu) (Sakouili & Chroqui, 2019). Pada saat yang sama, analisis hukum produk keuangan juga menyebutkan ragam kafalah seperti kafalah bi al-dayn (jaminan utang), kafalah bi al-taslim (jaminan penyerahan), dan kafalah bi al-dark (jaminan finansial), serta membedakan kafalah bi al-nafs (fisik/personal) dan kafalah bi al-mal (finansial) (Katterbauer et al., 2023). Sementara itu, dalam konteks layanan perbankan syariah, kafalah dipraktikkan baik sebagai jaminan aset (kafalah bilmal) maupun jaminan personal/institusional (kafalah bilnafs) (Maksum et al., 2021), yang menunjukkan bahwa pengelompokan fiqh klasik dapat diadaptasi dalam desain produk jasa keuangan modern tanpa mengubah prinsip dasarnya sebagai penjaminan kewajiban pihak yang dijamin (Maksum et al., 2021; Sakouili & Chroqui, 2019).

Di ranah hukum jaminan Indonesia, borgtocht dipahami sebagai jaminan yang bersifat umum karena kewajiban debitur dijamin dengan seluruh harta penjamin, berbeda dari jaminan kebendaan yang menunjuk objek tertentu (Az-zulfi, 2023; Harahap, 2020). Penjelasan ini kompatibel dengan karakter kafalah sebagai jaminan personal: yang dijaminkan terutama adalah "tanggung jawab" penjamin untuk memenuhi kewajiban ketika debitur wanprestasi, bukan penyerahan objek jaminan tertentu sebagaimana pada rahn (Kartika, 2016; Pratiwi & Hamid, 2024). Dengan demikian, kafalah/borgtocht menambah "lapis kepastian" bagi kreditur melalui solvabilitas atau komitmen penjamin, sedangkan rahn menambah kepastian melalui keterikatan suatu objek harta sebagai agunan (Kartika, 2016; Nurjihad, 2023).

________________________________________

V. Akibat Hukum Kafalah terhadap Debitur dan Penjamin

Salah satu isu sentral dalam kafalah adalah hubungan antara kewajiban debitur dan kewajiban penjamin. Studi penerapan kafalah di perbankan syariah Malaysia menegaskan adanya perbedaan antara ketentuan hukum kontrak positif (misalnya Contracts Act 1950) dan kaidah Syariah, khususnya mengenai apakah kehadiran penjamin membebaskan debitur atau tidak, bagaimana tanggung jawab multi-penjamin, serta bagaimana mekanisme recourse penjamin kepada debitur setelah penjamin melunasi kewajiban (Muneeza & Mustapha, 2020). Studi tersebut bahkan mengusulkan klarifikasi berbasis Syariah bahwa keberadaan penjamin tidak menghapus tanggung jawab asli debitur, dan bahwa pemulihan (recourse/recovery) oleh penjamin kepada debitur terkait dengan kondisi ketika kreditur telah meminta penjamin menyelesaikan utang yang tertunggak (Muneeza & Mustapha, 2020). Hal ini penting untuk menegaskan bahwa kafalah tidak dimaksudkan sebagai mekanisme "memindahkan utang" secara otomatis, melainkan sebagai penguatan jaminan pembayaran (Grais & Pellegrini, 2006; Muneeza & Mustapha, 2020).

Perbedaan paling krusial antara kafalah dan pengalihan utang (hawalah) juga ditekankan dalam kajian penerapan kafalah: jika debitur dilepaskan dari utangnya sehingga utang dianggap "berpindah" kepada penjamin, maka karakter akad berubah dan lebih tepat dikualifikasikan sebagai hawalah, bukan lagi kafalah (Muneeza & Mustapha, 2020). Literatur teori utang dalam transaksi komersial Islam juga menegaskan bahwa hawalah adalah mekanisme transfer kewajiban finansial, diterima secara luas oleh para ulama, dan secara konseptual memiliki kemiripan dengan kafalah karena keduanya berperan memfasilitasi pelunasan liabilitas (Sa'ad & Alhabshi, 2019). Dengan demikian, dalam borgtocht/kafalah, fokus utamanya adalah penjaminan pemenuhan, sedangkan dalam hawalah fokusnya adalah pemindahan liabilitas, dan pencampuran dua konsep ini dapat mengubah konsekuensi hukum bagi para pihak (Muneeza & Mustapha, 2020; Sa'ad & Alhabshi, 2019).

Setelah penjamin membayar, muncul pertanyaan apakah penjamin berhak menagih kembali kepada pihak yang dijamin. Literatur pembiayaan syariah menyebut adanya perbedaan pendapat ulama: Mazhab Maliki menyatakan penjamin berhak menagih kembali kepada pihak yang dijamin, sedangkan Ibnu Hazm berpendapat penjamin tidak berhak menagih kembali atas apa yang telah dibayarkan, baik dengan izin pihak yang dijamin maupun tanpa izin (Kartika, 2016). Variasi pendapat ini menunjukkan bahwa desain klausul recourse dalam produk modern perlu dirumuskan dengan sangat jelas agar tidak menimbulkan sengketa ekspektasi antara penjamin dan debitur, sekaligus menjaga agar struktur tidak bergeser menjadi bentuk transaksi lain yang implikasinya berbeda (Kartika, 2016; Muneeza & Mustapha, 2020).

________________________________________

VI. Imbalan (Ujrah) dalam Kafalah: Tabarru' dan Pergeseran ke Kontrak Bisnis

Dimensi lain yang sering dibahas adalah status kafalah sebagai akad tabarru' (nirlaba/volunter) atau akad bisnis (tijari). Kajian penerapan kafalah di Malaysia menjelaskan bahwa kafalah secara historis dipahami sebagai akad berbasis tabarru' (bantuan sosial) yang tidak mensyaratkan imbalan, namun dalam praktik kontemporer ketika kafalah dihubungkan dengan biaya/fee (ujrah) untuk personal guarantee atau jaminan komersial, ia dapat diperlakukan sebagai kontrak komersial yang dibolehkan oleh otoritas (misalnya rujukan kebijakan regulator) (Muneeza & Mustapha, 2020). Analisis tentang pergeseran kontrak di lembaga keuangan syariah juga menegaskan fenomena umum bahwa wakalah, hawalah, dan kafalah banyak digunakan dengan penerapan ujrah dan dapat bergeser dari karakter non-profit menjadi kontrak bisnis, yang berimplikasi pada perubahan hak dan kewajiban para pihak serta potensi sengketa akibat salah paham status kontrak (tabarru' vs tijari) (Maksum et al., 2021).

Dalam praktik produk pembayaran seperti kartu syariah, kafalah bahkan secara eksplisit dikombinasikan dengan akad lain: implementasi kartu syariah pada salah satu bank menempatkan kafalah sebagai jaminan pembayaran kewajiban pemegang kartu kepada merchant, dan penerbit kartu dapat menerima fee (ujrah kafalah), disandingkan dengan akad ijarah untuk fee layanan dan akad qard untuk penarikan dana yang wajib dikembalikan sejumlah pokoknya (Zein & Daulay, 2021). Literatur tentang struktur kartu kredit syariah juga memuat pandangan yang mengambil posisi moderat bahwa pengenaan fee atas layanan jaminan dapat dibolehkan dengan catatan tertentu, termasuk gagasan bahwa apabila jaminan benar-benar dieksekusi maka fee semestinya dikembalikan untuk menghindari kecurigaan riba (Kenjebaev, 2012). Kombinasi temuan-temuan ini memperlihatkan bahwa pembenaran ujrah dalam kafalah pada lembaga modern sering diletakkan pada kerangka "fee atas jasa" (service fee), bukan "tambahan atas utang" (riba), tetapi tetap menuntut disiplin struktur agar tidak menjadi sarana mengambil manfaat yang dilarang dari akad utang (Muneeza & Mustapha, 2020; Zein & Daulay, 2021).

________________________________________

VII. Implementasi Kafalah (Borgtocht) dalam Perbankan Syariah

Dalam praktik industri, kafalah disebut luas digunakan di perbankan syariah Malaysia baik sebagai aplikasi utama maupun sekunder untuk membangun produk/layanan seperti personal guarantee, bank guarantee, kartu kredit Islam, dan sistem deposit insurance syariah (Muneeza & Mustapha, 2020). Kajian yang sama menegaskan bahwa personal guarantee merupakan konteks yang paling lazim: nasabah yang memperoleh fasilitas pembiayaan sering diminta menyediakan penjamin personal untuk mengamankan pembayaran pembiayaan (Muneeza & Mustapha, 2020). Dalam kerangka layanan bank syariah, kafalah dipahami sebagai "customer guarantee service" di mana bank bertindak sebagai penjamin (kafil) dan nasabah sebagai pihak yang dijamin (makfullah) (Syah & Rahmadani, 2024), dan literatur produk bank syariah menegaskan bahwa bank guarantee pada bank syariah pada umumnya disebut sebagai produk kafalah yang dapat diikuti oleh kontrak-kontrak lain dalam struktur multi-akad (Firmansyah, 2016).

Studi implementasi kafalah di Aceh pada sektor konstruksi menunjukkan model bank guarantee yang disertai kontra-garansi (counter guarantee). Dalam penyelesaian kekurangan dana (ketika jaminan dieksekusi), bank meminta pihak yang dijamin segera menutup kekurangan yang kemudian — dengan persetujuan pihak yang dijamin — dikonversi menjadi pembiayaan qard, dan bila pihak yang dijamin tidak bersedia maka penyelesaian diarahkan melalui Badan Arbitrase Syariah sesuai rujukan fatwa DSN terkait kafalah (Hamdani, 2013). Di sisi lain, studi manajemen risiko produk kafalah pada Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh menggambarkan bahwa bank meminta kontra-garansi bernilai setara dengan nominal jaminan yang diterbitkan, dan praktik ini diposisikan sebagai pengendalian risiko reputasi dan risiko kredit yang melekat pada layanan penjaminan (Munawir, 2014). Temuan-temuan ini memperlihatkan bahwa kafalah/borgtocht pada perbankan syariah modern hampir selalu ditempatkan dalam ekosistem mitigasi risiko yang lebih luas (kontra-garansi, dokumentasi, prosedur penyelesaian sengketa), sehingga fungsi "kesanggupan pihak ketiga" menjadi operasional dan dapat dieksekusi secara administratif dan hukum (Hamdani, 2013; Munawir, 2014).

________________________________________

VIII. Kafalah dan Wanprestasi: Fungsi, Risiko, dan Mekanisme Penanganan

Kafalah secara konseptual beroperasi sebagai teknik mitigasi risiko default (wanprestasi) karena memberi kreditur jalur pemenuhan alternatif ketika debitur tidak melaksanakan kewajibannya (Grais & Pellegrini, 2006; Sakouili & Chroqui, 2019). Literatur mekanisme penanganan default di Malaysia menyebut "third-party credit guarantee" sebagai salah satu mekanisme yang digunakan lembaga keuangan untuk memitigasi risiko default, berdampingan dengan pledging collateral dan proses evaluasi kredit yang ketat (Hassan et al., 2021). Pada saat yang sama, kerangka Syariah dalam penanganan default juga memunculkan batasan: kajian default di Malaysia menekankan bahwa bank syariah tidak dapat mengenakan bunga atau punitive fee ketika default tidak disengaja dan tak terhindarkan, dan dalam situasi demikian bank syariah berkewajiban memberikan kelonggaran waktu (respite) (Hassan et al., 2021). Karena itu, kafalah/borgtocht dalam perspektif Syariah bukan sekadar instrumen pemaksaan pembayaran, tetapi bagian dari desain tata kelola risiko yang harus selaras dengan etika perlakuan terhadap debitur dan larangan riba (Hassan et al., 2021; Kartika, 2016).

Dalam praktik litigasi dan pemulihan pembiayaan, isu "guarantees" muncul sebagai salah satu tema umum dalam pemulihan murabahah di Malaysia, bersamaan dengan ta'widh (kompensasi) dan restrukturisasi, serta adanya ketergantungan pada common law yang tidak selalu identik dengan parameter Syariah (Nor et al., 2020). Literatur mengenai denda keterlambatan juga memperlihatkan adanya perdebatan fikih tentang kompensasi finansial kepada kreditur akibat keterlambatan, dengan satu sisi menekankan larangan riba atas utang tertunda dan sisi lain membahas ta'widh sebagai kompensasi kerugian aktual, yang dalam praktik Malaysia ditata melalui resolusi otoritas Syariah Bank Negara Malaysia (Zulkipli, 2019). Dalam konteks tersebut, kafalah dapat berperan sebagai mekanisme "peneguhan kepastian pembayaran" yang relatif berbeda dari skema penalti, karena kafalah menambah pihak penanggung tanpa mengubah struktur utang menjadi berbunga (Hassan et al., 2021; Muneeza & Mustapha, 2020).

________________________________________

IX. Harmonisasi Hukum Positif dan Kepatuhan Syariah: Catatan Kritis

Implementasi kafalah sebagai borgtocht dalam sistem perbankan modern sering bersinggungan dengan rezim hukum kontrak nasional. Kajian penerapan kafalah di Malaysia menegaskan bahwa hukum substantif yang dipakai dalam kasus-kasus kafalah di perbankan syariah merujuk pada Contracts Act 1950 (berdasarkan putusan pengadilan), tetapi terdapat variasi/ketidaksesuaiannya dengan kaidah Syariah dalam isu-isu seperti pembebasan debitur yang dijamin, tanggung jawab multi-penjamin, dan mekanisme recourse (Muneeza & Mustapha, 2020). Dengan demikian, problem borgtocht/kafalah dalam konteks kontemporer bukan hanya problem fiqh, melainkan juga problem harmonisasi antara doktrin Syariah dan perangkat hukum positif yang menjadi forum penegakan kontrak (Muneeza & Mustapha, 2020; Nor et al., 2020).

Dari perspektif tata kelola kepatuhan Syariah, kerangka pengawasan (misalnya keberadaan Shariah Supervisory Board atau fungsi kepatuhan Syariah) dipandang penting untuk memastikan instrumen-instrumen seperti kafalah dirancang dan dijalankan sesuai parameter Syariah (Grais & Pellegrini, 2006; Yusmad et al., 2024). Studi tata kelola kepatuhan Syariah pada institusi jasa keuangan Islam menekankan bahwa struktur dan proses pengawasan kepatuhan Syariah merupakan bagian fundamental dari pemantauan aktivitas institusi (Grais & Pellegrini, 2006), sedangkan kajian revitalisasi pengawasan bank syariah menunjukkan pentingnya kompetensi pengawas syariah (DPS/komite syariah) untuk memahami fiqh sekaligus hukum positif nasional, karena keduanya menjadi basis operasional perbankan syariah (Yusmad et al., 2024). Implikasi terhadap borgtocht/kafalah adalah bahwa kontrak penjaminan harus didesain dengan dokumentasi yang jelas, pemetaan risiko Syariah yang memadai, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang kompatibel dengan ketentuan yang dirujuk (misalnya arbitrase syariah sebagaimana ditunjukkan pada kasus bank guarantee) (Hamdani, 2013; Yusmad et al., 2024).

________________________________________

X. Penutup

Jaminan perorangan (borgtocht) dalam perspektif hukum Islam dapat dipahami sebagai manifestasi akad kafalah, yakni komitmen pihak ketiga (kāfīl/kafil) kepada kreditur (makfūl lahu) untuk menjamin pemenuhan kewajiban debitur (makfūl 'anhu) ketika debitur wanprestasi (Grais & Pellegrini, 2006; Kartika, 2016). Kesepadanan kafalah dengan borgtocht ditegaskan dalam pembahasan produk bank guarantee di perbankan syariah, di mana bank bertindak sebagai penanggung dan menjalankan fungsi kafalah dalam layanan jaminan (Firmansyah, 2016; Hamdani, 2013). Secara normatif, kafalah beroperasi sebagai instrumen mitigasi risiko default yang memperkuat kepastian pemenuhan tanpa harus mengubah struktur utang menjadi berbasis bunga, namun praktik kontemporer memperlihatkan tantangan: pergeseran dari akad tabarru' ke akad berbasis fee (ujrah), perbedaan pendapat tentang recourse penjamin, serta kebutuhan harmonisasi dengan hukum positif dan tata kelola kepatuhan Syariah (Kartika, 2016; Maksum et al., 2021; Muneeza & Mustapha, 2020). Karena itu, artikel ini menyimpulkan bahwa borgtocht dalam hukum Islam bukan sekadar "jaminan tambahan," melainkan bagian dari arsitektur kontrak yang menuntut ketelitian fiqh dan kehati-hatian legal-operasional agar tujuan perlindungan hak (kreditur) dan keadilan transaksi tetap tercapai dalam kerangka Syariah (Hassan et al., 2021; Muneeza & Mustapha, 2020; Yusmad et al., 2024).

________________________________________

Daftar Pustaka

Az-zulfi, U. Z. F. (2023). Collateral Functions In Baitulmal Wal Tamwil (BMT) Positive Legal Perspective and Sharia Economic Law. Diktum Jurnal Syariah Dan Hukum, 21(1), 1–14. https://doi.org/10.35905/diktum.v21i1.4569

Firmansyah, M. (2016). Implementation of Contract Hybrid Concept in Multi Services Products (Aplication of the Warranty Bank Products/Kafalah in Syariah Banks). International Journal of Nusantara Islam, 4(2), 85–96. https://doi.org/10.15575/ijni.v4i2.1253

Grais, W., & Pellegrini, M. (2006). Corporate Governance And Shariah Compliance In Institutions Offering Islamic Financial Services. https://doi.org/10.1596/1813-9450-4054

Hamdani, H. (2013). Analisis implementasi konsep kafalah pada Bank Syariah Mandiri Banda Aceh: Studi terhadap penyelesaian kontra garansi sektor konstruksi. Share Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam, 2(1), 1. https://doi.org/10.22373/share.v2i1.1421

Harahap, Mhd. Y. (2020). Pengikatan jaminan kebendaan dalam kontrak pembiayaan muḍārabah sebagai upaya penyelesaian sengketa debitur wanprestasi (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 272/K/AG/2015 tentang Pembiayaan Mudharabah). Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam, 14(1), 51–67. https://doi.org/10.24090/mnh.v14i1.2999

Hassan, M. K., Muneeza, A., & Mustapha, Z. (2021). Mechanisms to Handle Default Cases in Islamic Banking: The Malaysian Approach. International Journal of Economics and Politics, 2(1), 97–115. https://doi.org/10.29252/jep.2.1.97

Kartika, R. F. (2016). Jaminan dalam pembiayaan syariah (kafalah dan rahn). Kordinat Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam, 15(2), 229–252. https://doi.org/10.15408/kordinat.v15i2.6332

Katterbauer, K., Syed, H., Genç, S. Y., & Cleenewerck, L. (2023). AI driven Islamic buy now pay later (BNPL) – A legal analysis. Journal of Management and Islamic Finance, 3(1), 1–19. https://doi.org/10.22515/jmif.v3i1.6671

Kenjebaev, N. (2012). Sharīʿah-compliant credit cards: An analysis of underlying structures. Isra International Journal of Islamic Finance, 4(1), 129–153. https://doi.org/10.55188/ijif.v4i1.138

Maksum, M., Sholeh, M., & Afiyanah, Y. (2021). The shift of non-profit contract to business contract in the Islamic financial institution business activities. Istinbath, 19(2). https://doi.org/10.20414/ijhi.v19i2.269

Munawir, S. (2014). Analisis manajemen risiko produk kafalah (Studi pada Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh). Share Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam, 3(1), 21. https://doi.org/10.22373/share.v3i1.1052

Muneeza, A., & Mustapha, Z. (2020). Practical application of Kafalah in Islamic banking in Malaysia. Psu Research Review, 4(3), 173–187. https://doi.org/10.1108/prr-01-2019-0001

Nor, A. M., Ibrahim, S. N., & Daud, S. (2020). Recovery Issues on Murabahah Financing in Malaysia. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 10(4). https://doi.org/10.6007/ijarbss/v10-i4/7132

Nurjihad, N. (2023). Legal conformity between rahn tasjily and fiduciary guarantee and obstacles to implementation in Indonesia. Prophetic Law Review, 5(2), 218–239. https://doi.org/10.20885/plr.vol5.iss2.art5

Pratiwi, N., & Hamid, M. A. (2024). The position of the underlying asset system in musyarakah mutanaqisah (MMq) contract in Islamic banking. International Journal of Religion, 5(11), 5209–5217. https://doi.org/10.61707/wx53zh90

Sa'ad, A. A., & Alhabshi, S. M. S. J. (2019). Debt theories in Islamic commercial transactions and their implications for the Islamic capital market. International Journal of Management and Applied Research, 6(4), 296–306. https://doi.org/10.18646/2056.64.19-022

Sakouili, A., & Chroqui, R. (2019). Risk management of financial instruments in Islamic banks: An overview. International Journal of Islamic Economics and Finance Studies. https://doi.org/10.25272/ijisef.419518

Syah, D., & Rahmadani, G. (2024). The profit-sharing system in financing Islamic banking. Qubahan Academic Journal, 4(1), 300–309. https://doi.org/10.48161/qaj.v4n1a198

Yusmad, M. A., Irwansyah, I., Marinsah, S. A., Ayyub, M., & Muang, Muh. S. K. (2024). Revitalization supervision Islamic banking in enhancement compliance in Indonesia and Malaysia. Samarah Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam, 8(1), 468. https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i1.20524

Zein, A. S., & Daulay, S. (2021). The implementation of the contract financing sharia card PT. Bank Danamon of the law of his reviewed from the perspective of fiqh muamalah. Al-Masharif Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman, 9(2), 189–205. https://doi.org/10.24952/masharif.v9i2.4761

Zulkipli, Z. N. binti. (2019). Late payment penalty: Ta'widh and gharamah imposed to debtor from the Shariah perspective. Yuridika, 35(1), 187. https://doi.org/10.20473/ydk.v35i1.15620