01454 - Jaminan Kebendaan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia: Kajian Konseptual Dan Harmonisasi

Material Guarantee in the Perspective of Islamic Law and Indonesian Positive Law: A Conceptual Study and Harmonization

ABSTRAK

Jaminan kebendaan merupakan instrumen hukum yang memberikan hak kepada kreditor atas benda tertentu sebagai sumber pelunasan utang ketika debitur wanprestasi. Artikel ini mengkaji konsep jaminan kebendaan dalam perspektif hukum Islam (fiqh muamalah) dan hukum positif Indonesia, meliputi gadai, fidusia, hak tanggungan, dan hipotek, serta mendalami titik temu dan problem harmonisasinya. Dengan menggunakan metode kajian normatif-konseptual berbasis studi literatur, artikel ini menelaah bagaimana konsep rahn dalam fiqh—termasuk perkembangannya menjadi rahn tasjily—berinteraksi dengan rezim jaminan kebendaan dalam hukum positif. Hasil kajian menunjukkan bahwa fiqh menyediakan kerangka tunggal berupa rahn sebagai jaminan harta/benda, sementara hukum positif memecahnya menjadi berbagai instrumen berdasarkan jenis objek. Rahn tasjily menjadi jembatan konseptual yang paling relevan, khususnya dalam memahami fidusia pada pembiayaan syariah. Aspek krusial yang ditekankan meliputi legitimasi kepemilikan objek jaminan, larangan pemanfaatan objek yang menimbulkan unsur riba atau kezaliman, prosedur eksekusi yang berprinsip pada kerelaan (taradhin), serta kebutuhan harmonisasi regulasi dan kompetensi forum peradilan. Disimpulkan bahwa penerapan jaminan kebendaan dalam pembiayaan syariah di Indonesia memerlukan kehati-hatian desain akad, transparansi pembebanan, dan penyelarasan prosedural agar konsisten dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan syariah.

Kata Kunci: Jaminan Kebendaan; Rahn; Fidusia; Hak Tanggungan; Hukum Ekonomi Syariah; Harmonisasi Hukum

________________________________________

ABSTRACT

Material guarantee is a legal instrument that grants creditors rights over specific objects as a source of debt repayment when a debtor defaults. This article examines the concept of material guarantee from the perspective of Islamic law (fiqh muamalah) and Indonesian positive law, encompassing pledge (gadai), fiduciary, mortgage rights (hak tanggungan), and hypothec (hipotek), as well as exploring their points of intersection and harmonization problems. Employing a normative-conceptual method based on literature review, this article analyzes how the rahn concept in fiqh—including its development into rahn tasjily—interacts with the material guarantee regime under positive law. The findings indicate that fiqh provides a unified framework of rahn as asset-based guarantee, while positive law divides it into various instruments based on object classification. Rahn tasjily emerges as the most relevant conceptual bridge, particularly in understanding fiduciary arrangements in Islamic finance. Critical aspects emphasized include the legitimacy of object ownership, prohibition of object utilization that generates elements of riba or injustice, execution procedures grounded in the principle of mutual consent (taradhin), and the need for regulatory harmonization and judicial forum competency. It is concluded that the application of material guarantees in Islamic financing in Indonesia requires careful contract design, transparency in encumbrance, and procedural alignment to remain consistent with the principles of justice and Islamic public interest (maslahah).

Keywords: Material Guarantee; Rahn; Fiduciary; Mortgage Rights; Islamic Economic Law; Legal Harmonization

________________________________________

1. PENDAHULUAN

1.1 Makna "Jaminan Kebendaan" dan Titik Temu Hukum Islam–Hukum Positif

Dalam diskursus hukum jaminan, jaminan kebendaan dipahami sebagai jaminan yang dilekatkan pada benda tertentu sehingga dapat menjadi sumber pelunasan utang ketika debitur wanprestasi, karena kreditor memperoleh kedudukan kebendaan (hak yang melekat pada objek) untuk menagih dari nilai benda tersebut (Putri & Djaja, 2023; Usanti, 2016). Rumusan ini sejalan dengan konsepsi bahwa jaminan kebendaan (material guarantee) adalah "hak absolut atas objek tertentu" yang pada saat tertentu dapat diuangkan guna pelunasan utang jika debitur cidera janji (Usanti, 2016), serta berfungsi menjamin pemenuhan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang dalam relasi debitur–kreditor (Putri & Djaja, 2023).

Dalam kerangka hukum kebendaan, hak-hak kebendaan—misalnya hak milik, lien/gadai, dan hak tanggungan/mortgage right—diposisikan sebagai hak yang bernilai ekonomi dan bersifat absolut dalam arti menuntut penghormatan semua orang terhadapnya (Suratman & Jalal, 2021); sehingga "jaminan kebendaan" pada dasarnya menempatkan objek jaminan sebagai titik sentral perlindungan kreditor ketika timbul risiko gagal bayar (Suratman & Jalal, 2021; Usanti, 2016).

Di Indonesia, praktik jaminan kebendaan yang lazim dalam transaksi pembiayaan—termasuk pembiayaan syariah—sering dinyatakan dalam bentuk gadai, fidusia, hak tanggungan, dan hipotek, dengan pembedaan umum: jaminan untuk benda bergerak (misalnya gadai dan fidusia) serta jaminan untuk benda tidak bergerak (misalnya hipotek dan hak tanggungan, khususnya untuk objek pertanahan) (Akib, 2021; Hutagalung, 2013). Literatur juga menegaskan bahwa dalam praktik perbankan/keuangan, bentuk-bentuk jaminan kebendaan tersebut digunakan sebagai "jaminan khusus" untuk memperkuat posisi kreditor melampaui jaminan umum (Akib, 2021; Hutagalung, 2013; Usanti, 2016).

Namun, ketika perspektif hukum Islam (fiqh muamalah/hukum ekonomi syariah) digunakan, struktur konseptualnya tidak identik dengan klasifikasi hukum positif: fiqh membedakan jaminan menjadi jaminan berbasis orang (kafalah/dhaman) dan jaminan berbasis harta/benda (rahn) (Efendi et al., 2022; Hidayatullah et al., 2022; Putriyanti, 2017; Sherhan et al., 2022). Di sinilah tugas "menerjemahkan" jaminan kebendaan modern (fidusia, hak tanggungan, hipotek, gadai) ke dalam kategori fiqh (rahn—termasuk rahn tasjily) menjadi penting, terutama karena praktik pembiayaan syariah di Indonesia pada banyak sisi masih mengadopsi instrumen jaminan dari hukum positif perbankan konvensional dan belum sepenuhnya memiliki perangkat norma "jaminan syariah" yang khusus dan konsisten (Hidayatullah et al., 2022; Robiyantoko et al., 2022).

________________________________________

2. PEMBAHASAN

2.1 Jaminan Kebendaan dalam Fiqh: Rahn sebagai Jaminan Harta dan Tujuan Syariahnya

Dalam fiqh, rahn dipahami sebagai akad penjaminan utang dengan menahan suatu barang bernilai (marhun) sebagai agunan atas utang (marhun bih), sehingga pada saat debitur gagal memenuhi kewajiban, agunan dapat menjadi dasar pemenuhan piutang (Yuliono et al., 2023). Literatur yang meninjau rahn menekankan bahwa rahn merupakan "akad pengikat" antara pemberi utang dan penerima utang dalam transaksi pinjam-meminjam dengan menempatkan barang jaminan (Yuliono et al., 2023), serta meniscayakan keberadaan para pihak (rahin dan murtahin) dan barang jaminan yang memiliki nilai ekonomi (Yuliono et al., 2023).

Dalam kerangka maqashid/kemaslahatan, rahn dipandang sebagai institusi yang diakui dalam praktik awal Islam untuk menjamin pelunasan utang—misalnya narasi bahwa Nabi Muhammad pernah menjaminkan baju besi kepada seorang Yahudi di Madinah untuk memperoleh gandum—yang menunjukkan legitimasi institusi jaminan kebendaan (dalam bentuk rahn) sebagai mekanisme penguatan kepastian pelunasan utang (Surahman & Nurrohman, 2020). Pada saat yang sama, kajian mengenai penerapan jaminan dalam lembaga keuangan syariah menegaskan bahwa tujuan syariah dari jaminan bukan sekadar "mengamankan kreditor", tetapi juga mencegah penyimpangan, menjaga keadilan, dan memastikan kemaslahatan dalam transaksi ketika muncul risiko wanprestasi (Ali & Rahma, 2019; Surahman & Nurrohman, 2020).

Secara normatif, sebagian literatur hukum jaminan syariah di Indonesia menegaskan bahwa fiqh tidak membagi rahn menjadi beragam bentuk berdasarkan klasifikasi benda bergerak/tidak bergerak sebagaimana hukum positif—yang membagi ke gadai, fidusia, hak tanggungan, hipotek, dan instrumen lain (Hidayatullah et al., 2022). Artinya, rahn secara konseptual lebih "unified" (satu payung) sebagai jaminan kebendaan, sementara hukum positif memecahnya menjadi beberapa rezim jaminan menurut jenis objek dan teknik pembebanannya (Akib, 2021; Hidayatullah et al., 2022; Hutagalung, 2013). Perbedaan konseptual ini berimplikasi pada problem harmonisasi: pembiayaan syariah di Indonesia sering tetap menggunakan perangkat jaminan kebendaan hukum positif (misalnya fidusia dan hak tanggungan) karena aspek eksekutorial dan kepastian administratifnya, namun pada level prinsip syariah perlu dipastikan bahwa pelaksanaan dan klausulnya tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar akad dan keadilan—misalnya terkait larangan mengambil manfaat yang menimbulkan riba/kezaliman (Agustina et al., 2022; Hidayatullah et al., 2022; Rosyadi & Rizka, 2022).

2.2 Syarat Etis–Yuridis Rahn: Kepemilikan, Izin, dan Larangan Penyalahgunaan Manfaat Objek Jaminan

Salah satu isu kunci dalam rahn adalah siapa yang berwenang menjaminkan objek. Kajian empiris mengenai "fraud collateral" pada lembaga keuangan syariah menunjukkan bahwa baik dalam perspektif hukum fidusia Indonesia maupun konsep rahn, dilarang menjadikan agunan yang bukan milik sendiri tanpa otorisasi pemilik; dalam perspektif rahn tasjily ditegaskan bahwa bila objek tidak berada dalam penguasaan, pemilik harus memberi izin/kuasa agar objek sah dijadikan jaminan (Herman & Subagyo, 2023). Dengan demikian, aspek kepemilikan dan izin pemilik berfungsi melindungi pihak ketiga dan menjaga validitas moral–hukum akad (Herman & Subagyo, 2023).

Dalam konteks Indonesia, pembahasan mengenai praktik gadai syariah juga menggambarkan rahn sebagai perjanjian penyerahan harta—misalnya emas, perhiasan, kendaraan, dan aset lain—sebagai jaminan kepada pihak lain atau pegadaian syariah berdasarkan hukum gadai syariah (Wahid & Mahsun, 2021); tetapi tetap timbul isu ketika objek jaminan merupakan harta bersama dalam perkawinan sehingga memerlukan persetujuan pasangan menurut norma perkawinan dan KHI, yang pada praktik eksekusi dapat menjadi hambatan saat debitur wanprestasi (Wahid & Mahsun, 2021). Secara substantif, persoalan "izin" dan "otorisasi" ini beresonansi dengan prinsip rahn yang menuntut legitimasi pengikatan objek oleh pihak yang berhak (Herman & Subagyo, 2023; Wahid & Mahsun, 2021).

Dimensi lain yang sangat ditekankan dalam literatur adalah pemanfaatan objek jaminan. Kajian praktik gadai tanah di masyarakat—berbasis Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn—menemukan adanya ketidaksesuaian ketika penerima gadai memanfaatkan tanah jaminan secara penuh dan mengambil seluruh hasilnya; padahal fatwa tersebut dipahami membatasi pemanfaatan oleh penerima gadai—hanya dapat dilakukan dengan izin pemberi gadai untuk kepentingan biaya pemeliharaan dan perbaikan—sehingga praktik "penguasaan penuh hasil" dinilai merugikan salah satu pihak (Agustina et al., 2022). Kajian lain tentang gadai tanah dalam konteks adat juga menegaskan problem yang mirip: pemegang gadai memanfaatkan agunan dan menahan hasilnya, padahal solusi yang ditawarkan agar sesuai hukum Islam adalah menggunakan multi-akad—misalnya qard dan ijarah—agar keuntungan berasal dari skema sewa (ijarah) yang terpisah, bukan "tambahan" atas utang (qard) yang berpotensi menimbulkan unsur riba/ketidakadilan (Rosyadi & Rizka, 2022). Dengan demikian, syarat etis rahn tidak berhenti pada "objek boleh dijual saat default", tetapi juga pada desain akad dan praktik pemanfaatan yang menjaga keseimbangan dan menutup jalan eksploitasi (Agustina et al., 2022; Rosyadi & Rizka, 2022).

2.3 Rahn Tasjily: Jaminan Berbasis Bukti Kepemilikan dan Relevansinya bagi Fidusia

Perkembangan penting dalam praktik pembiayaan syariah modern adalah konsep rahn tasjily, yang dirumuskan—dalam konteks Indonesia—sebagai jaminan utang dengan ketentuan yang diserahkan kepada penerima jaminan hanya bukti kepemilikan, sedangkan fisik barang jaminan tetap berada dalam kontrol dan pemanfaatan pemberi jaminan (Efendi et al., 2022). Literatur menegaskan bahwa rahn tasjily—sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008—memiliki ciri: bukti legal kepemilikan diserahkan kepada murtahin, sementara marhun tetap dikuasai dan digunakan rahin (Efendi et al., 2022). Kajian transaksi emas non-tunai di bank syariah juga menunjukkan arah yang sama: "jaminan" dalam syariah tidak harus selalu berupa barang fisik yang dipegang kreditor, tetapi dapat berupa bukti kepemilikan—misalnya sertifikat/Proof of Ownership—yang dijadikan objek rahn tasjily, dengan rujukan eksplisit pada Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 (Ali & Rahma, 2019).

Konstruksi rahn tasjily ini kerap disandingkan dengan fidusia dalam hukum positif Indonesia. Penelitian yang menguji kesesuaian rahn tasjily dan fidusia menyimpulkan bahwa rahn tasjily (Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008) memiliki "kemiripan/kesesuaian" dengan pengaturan fidusia (UU No. 42 Tahun 1999), terutama pada aspek penempatan objek dan bukti kepemilikan sebagai titik berat, serta sifatnya sebagai perjanjian accesoir yang bergantung pada perikatan pokok utang/pembiayaan (Efendi et al., 2022). Sejalan dengan itu, kajian praktik jaminan pada lembaga keuangan syariah juga secara tegas menyatakan bahwa fidusia dalam fiqh disebut sebagai rahn tasjily, dan menilai ketidakpatuhan pada prinsip rahn tasjily—misalnya penggunaan objek tanpa izin pemilik—sebagai pelanggaran prinsip dasar (Herman & Subagyo, 2023). Dengan demikian, rahn tasjily menjadi jembatan konseptual untuk memahami mengapa pembiayaan syariah sering memakai fidusia (karena objek tetap dapat digunakan debitur untuk usaha/keperluan), tetapi tetap harus dikawal agar operasionalnya konsisten dengan prinsip izin, keadilan, dan non-eksploitasi (Efendi et al., 2022; Herman & Subagyo, 2023).

2.4 "Gadai" (Rahn) dalam Hukum Positif vs Rahn dalam Hukum Islam: Penyerahan, Preferensi, dan Sifat Melekat pada Objek

Ketika rahn dipertemukan dengan gadai (pand) dalam KUHPerdata, literatur menunjukkan bahwa gadai adalah hak jaminan kebendaan atas benda bergerak tertentu yang memberi hak didahulukan (preferensi) kepada pemegang gadai untuk pelunasan utang, dengan penekanan bahwa hasil penjualan barang gadai melalui lelang diprioritaskan untuk biaya lelang dan penyelamatan barang (Arpangi, 2022). Diuraikan pula karakter gadai sebagai hak kebendaan yang mengikuti objek (droit de suite) serta bersifat tidak dapat dibagi-bagi (ondeelbaar), sehingga pembayaran sebagian utang tidak otomatis membebaskan sebagian objek dari beban gadai (Arpangi, 2022). Sejalan dengan itu, literatur literasi hukum jaminan di masyarakat membedakan secara ringkas bahwa jaminan kebendaan untuk benda bergerak mencakup gadai dan fidusia, sedangkan untuk benda tidak bergerak mencakup hipotek dan hak tanggungan (Akib, 2021).

Namun, dalam perspektif fiqh, objek rahn tidak ditentukan oleh kategorisasi bergerak/tidak bergerak secara rigid seperti dalam hukum positif; kajian tentang lembaga jaminan perbankan syariah menegaskan bahwa pembagian menjadi gadai, fidusia, hak tanggungan, hipotek, dan instrumen lain adalah konsekuensi penggolongan hukum positif yang pada dasarnya "tidak ada" dalam ketentuan rahn (Hidayatullah et al., 2022). Karena itu, proses "islamisasi" gadai tidak cukup dengan mengganti nama menjadi rahn; ia menuntut penyesuaian substansi: misalnya soal batas pemanfaatan objek jaminan dan desain akad agar tidak menghasilkan tambahan atas utang (qard) yang dinilai problematik (Agustina et al., 2022; Rosyadi & Rizka, 2022). Dengan demikian, gadai (KUHPerdata) dan rahn (fiqh) dapat beririsan pada fungsi jaminan pelunasan utang, tetapi dapat berbeda pada batasan etis pemanfaatan objek, serta pada kerangka konseptual tunggal rahn yang tidak terpecah menurut kategori objek (Agustina et al., 2022; Hidayatullah et al., 2022; Rosyadi & Rizka, 2022).

2.5 Fidusia sebagai Jaminan Kebendaan Modern dan "Rahn Tasjily": Publikasi/Registrasi dan Perlindungan Pihak Ketiga

Di Indonesia, fidusia secara yuridis dipahami sebagai hak jaminan atas benda bergerak (berwujud maupun tidak berwujud) dan juga benda tidak bergerak tertentu—terutama bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan—dengan ciri penting bahwa objeknya tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia (I. D. Putri et al., 2022; Suwanto et al., 2020). Dalam perspektif implementasi pada lembaga keuangan syariah, penelitian menegaskan bahwa fidusia disebut rahn tasjily dalam fiqh (Herman & Subagyo, 2023), dan kajian kesesuaian normatif menyimpulkan adanya kesamaan pokok: barang tetap dikuasai debitur, sementara bukti kepemilikan/struktur pengikatan memberi posisi jaminan kepada kreditor sebagai perjanjian accesoir dari perikatan pokok (Efendi et al., 2022; Herman & Subagyo, 2023). Karena objek tetap di tangan debitur, literatur juga menekankan kebutuhan instrumen kepastian hukum berupa registrasi sebagai bentuk prinsip publisitas—agar pihak ketiga mengetahui bahwa suatu benda telah dibebani jaminan—dan untuk menguatkan aspek kebendaan dari fidusia (Herman & Subagyo, 2023; I. D. Putri et al., 2022).

Aspek registrasi ini krusial karena kajian empiris menunjukkan bahwa pelanggaran—misalnya tidak mendaftarkan objek fidusia—membuka ruang penghindaran kewajiban dan melemahkan perlindungan pihak ketiga (Herman & Subagyo, 2023). Bahkan, penelitian lapangan pada lembaga keuangan syariah menampilkan pola "mengakali aturan" ketika kreditor enggan mendaftarkan objek fidusia, sehingga tujuan perlindungan pihak ketiga tidak tercapai (Herman & Subagyo, 2023). Dalam kerangka teori hukum jaminan, prinsip publisitas dan spesialitas—objek dan identitas pemilik/terdaftar—dipandang sebagai elemen penting agar pembebanan jaminan dapat dikenali dan dipertahankan secara kuat (Herman & Subagyo, 2023; Pijoh et al., 2023; L. K. Putri & Djaja, 2023). Karena itu, dari perspektif kesesuaian syariah, rahn tasjily/fidusia menuntut bukan hanya "akad" yang sah, tetapi juga tata kelola pembebanan yang transparan dan tidak merugikan pihak lain (Efendi et al., 2022; Herman & Subagyo, 2023).

2.6 Hak Tanggungan dan Hipotek: Posisi dalam Pembiayaan Syariah dan Problem Harmonisasi

Untuk objek pertanahan, hukum positif Indonesia mengenal hak tanggungan sebagai instrumen jaminan kebendaan atas tanah dan benda yang berkaitan dengan tanah (Robiyantoko et al., 2022). Kajian praktik pembuatan akta pemberian hak tanggungan (APHT) pada pembiayaan syariah menegaskan bahwa formalitas hak tanggungan diatur dalam UUHT—antara lain prosedur pemberian dan pendaftaran—serta bahwa pembiayaan syariah secara hukum memperbolehkan penggunaan jaminan, dengan legitimasi awal praktik pembuktian/penjaminan antara lain dirujukkan pada Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang rahn tasjily (Robiyantoko et al., 2022). Lebih lanjut, undang-undang perbankan syariah dipahami mengakui agunan sebagai "jaminan tambahan" dalam bentuk benda bergerak atau tidak bergerak yang diserahkan pemilik agunan kepada bank syariah untuk menjamin pelunasan kewajiban nasabah (Robiyantoko et al., 2022). Ini menunjukkan bahwa, walaupun fiqh memayungi jaminan kebendaan dengan konsep rahn, dalam praktik pembiayaan syariah Indonesia, hak tanggungan digunakan sebagai perangkat legal untuk kepastian eksekusi dan administrasi (Hidayatullah et al., 2022; Robiyantoko et al., 2022).

Pada saat yang sama, kajian normatif tentang lembaga jaminan perbankan syariah menilai bahwa rezim jaminan dalam pembiayaan syariah masih berada dalam "payung" aturan jaminan yang dibangun untuk sistem perbankan konvensional, sehingga tidak semua pasal/prosedur mencerminkan karakter pembiayaan syariah dan bahkan dapat menimbulkan kekosongan hukum (recht/wet vacuum) terkait lembaga jaminan syariah yang ideal (Hidayatullah et al., 2022). Problem harmonisasi ini juga tampak dari temuan empiris bahwa demi menyesuaikan redaksi APHT dengan prinsip dan konsep pembiayaan syariah, PPAT melakukan perubahan redaksional klausul yang justru dinilai menimbulkan ketidakpastian hukum (Robiyantoko et al., 2022). Karena itu, pembahasan jaminan kebendaan dalam perspektif hukum Islam di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kenyataan plural: instrumen seperti hak tanggungan/hipotek tetap dipakai, tetapi legitimasi syariahnya dituntut melalui penataan klausul, praktik eksekusi, dan orientasi keadilan (taradhin/kemaslahatan) (Hidayatullah et al., 2022; Mashdurohatun & Gunarto, 2018; Robiyantoko et al., 2022).

2.7 Eksekusi Jaminan saat Wanprestasi: dari "Kemudahan Eksekusi" ke Prinsip Kerelaan (Taradhin)

Salah satu karakter jaminan kebendaan dalam literatur hukum jaminan adalah adanya kemudahan eksekusi ketika debitur wanprestasi (Suwanto et al., 2020; Usanti, 2016). Dalam konteks fidusia, kajian mengenai pelaksanaan eksekusi menyatakan bahwa fidusia—berdasarkan UU No. 42 Tahun 1999—memberi pilihan cara eksekusi yang dapat dilakukan kreditor, dan bahkan dipahami sebagai karakter jaminan kebendaan karena memudahkan pelunasan dari objek jaminan tanpa selalu menempuh gugatan perdata penuh (Suwanto et al., 2020; Usanti, 2016). Literatur mengenai parate eksekusi di lembaga keuangan syariah menegaskan bahwa parate execution dipahami sebagai kewenangan menjual atas kekuasaan sendiri barang jaminan ketika debitur wanprestasi tanpa harus meminta fiat pengadilan, dan mekanisme ini ditemukan dalam beberapa institusi jaminan kebendaan (gadai, hipotek, hak tanggungan, fidusia) (Nurjihad, 2023). Kajian model parate executie fidusia juga menekankan bahwa dalam konstruksi UU fidusia, sertifikat fidusia memuat irah-irah yang memberi daya eksekutorial, serta menegaskan kewajiban pengembalian kelebihan hasil eksekusi kepada pemberi fidusia jika hasil penjualan melebihi nilai utang, sementara kekurangan tetap menjadi tanggung jawab debitur (Suryoutomo, 2016). Dalam kerangka "keadilan transaksi", pengaturan surplus–defisit ini memperlihatkan bahwa eksekusi tidak boleh berubah menjadi perampasan sepihak atas nilai yang melebihi piutang (Mashdurohatun & Gunarto, 2018; Suryoutomo, 2016).

Namun, perkembangan penting terjadi setelah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 18/PUU-XVII/2019 yang memberi tafsir baru terhadap pelaksanaan eksekusi fidusia. Kajian eksekusi fidusia dalam perbankan syariah menyimpulkan bahwa konflik eksekusi sering muncul karena debitur keberatan terhadap eksekusi tanpa kesepakatan/pemberitahuan/putusan pengadilan, dan Putusan MK No. 18/2019 memberikan tafsir baru bahwa eksekusi oleh penerima fidusia dapat dilakukan jika ada kesepakatan dengan debitur (Suwanto et al., 2020). Penelitian lain yang menelaah putusan MK tersebut menyatakan bahwa parate eksekusi tidak lagi dapat dilakukan tanpa adanya kesepakatan mengenai keadaan wanprestasi dan kerelaan debitur untuk menyerahkan objek; jika debitur tidak mengakui wanprestasi, kreditor harus menempuh permohonan eksekusi melalui pengadilan (Mashdurohatun & Gunarto, 2018). Kajian yang secara spesifik membaca putusan MK dari perspektif prinsip taradhin (kerelaan) dalam hukum Islam juga menilai bahwa ide pokok putusan MK—menuntut adanya kesediaan/kerelaan nasabah dalam penyerahan objek atau jalur pengadilan ketika ada sengketa wanprestasi—berfungsi mencegah mudarat dan menghindari kekerasan/tindakan sewenang-wenang dalam praktik eksekusi (Mashdurohatun & Gunarto, 2018). Dengan demikian, dalam pembacaan hukum Islam, "kemudahan eksekusi" sebagai karakter jaminan kebendaan harus diseimbangkan dengan prinsip kerelaan dan pencegahan kezaliman (al-islah/maslahah), khususnya dalam konteks lembaga keuangan syariah (Mashdurohatun & Gunarto, 2018; Nurjihad, 2023).

2.8 Praktik Lembaga Keuangan Syariah Sebelum Eksekusi: Restrukturisasi dan Musyawarah sebagai Ekspresi Kemaslahatan

Kajian parate eksekusi dalam perspektif ekonomi Islam pada lembaga keuangan syariah menegaskan bahwa sebelum menempuh eksekusi, bank syariah seharusnya melakukan upaya-upaya non-litigasi seperti rescheduling, reconditioning, restructuring, dan pendekatan persuasif untuk menemukan solusi atas pembiayaan bermasalah, dengan orientasi musyawarah untuk mufakat (Nurjihad, 2023). Arah kebijakan ini diartikulasikan sebagai basis "al-ishlah" dalam ekonomi Islam, yaitu mendahulukan jalan damai/solutif sebelum eksekusi menjadi pilihan terakhir (Nurjihad, 2023). Dalam konteks maqashid, kajian penerapan jaminan pada akad mudharabah juga menekankan bahwa jaminan dalam lembaga keuangan syariah dapat diposisikan untuk mencegah moral hazard atau penyimpangan pengelolaan dana, dan tidak selalu merupakan syarat yang mutlak dalam setiap mudharabah karena akad tersebut pada asalnya berbasis amanah/kepercayaan (Surahman & Nurrohman, 2020). Artinya, praktik pra-eksekusi (restrukturisasi, negosiasi) dapat dipahami sebagai upaya menjaga keseimbangan antara perlindungan kreditor dan prinsip kepercayaan serta keadilan transaksi syariah (Nurjihad, 2023; Surahman & Nurrohman, 2020).

Sejalan dengan itu, kajian transaksi emas non-tunai menyoroti aspek kepatuhan hukum dan kemanfaatan: penerapan rahn dalam paket akad murabahah–rahn pada perbankan syariah dapat menghadapi problem validitas kontrak jika bertentangan dengan ketentuan perlindungan konsumen; penelitian tersebut menyatakan adanya ketidaksesuaian dengan ketentuan keabsahan akad dalam KHES dan pertentangan dengan ketentuan perlindungan konsumen, sehingga memunculkan risiko batalnya kontrak (Ali & Rahma, 2019). Temuan seperti ini memperkuat tesis bahwa pengelolaan jaminan kebendaan dalam pembiayaan syariah memerlukan kehati-hatian desain akad dan prosedur, bukan hanya saat eksekusi tetapi sejak perumusan klausul dan struktur multi-akadnya (Ali & Rahma, 2019; Rosyadi & Rizka, 2022).

2.9 Eksekusi melalui Pengadilan Agama dan Problem Kewenangan: Jaminan Kebendaan sebagai Titik Sengketa Ekonomi Syariah

Sengketa ekonomi syariah di Indonesia dapat bersinggungan dengan hak kebendaan (movable dan immovable) serta institusi jaminan seperti fidusia, lelang, kepailitan, dan hak tanggungan, sehingga batas kompetensi absolut antara pengadilan agama dan pengadilan negeri menjadi isu praktis (Hartini, 2015). Literatur menegaskan bahwa setelah perluasan kewenangan pengadilan agama (UU No. 3 Tahun 2006), penyelesaian sengketa perbankan syariah diarahkan untuk ditangani di pengadilan agama, dan perbedaan forum dapat memunculkan problem harmonisasi bila eksekusi jaminan—misalnya hak tanggungan—diproses dalam rezim prosedural yang belum seragam (Riyyano, 2020). Dalam studi lapangan mengenai eksekusi hak tanggungan pada sengketa perbankan syariah di Pengadilan Agama Purbalingga, dinyatakan bahwa eksekusi telah dijalankan mengikuti mandat peraturan dan pedoman prosedural (HIR/RBg) dengan melibatkan mekanisme permohonan kepada ketua pengadilan, aparat eksekusi, dan proses lelang melalui KPKNL, namun tetap menghadapi hambatan—misalnya ketidakcocokan sertifikat dengan keadaan faktual, penolakan debitur untuk mengosongkan objek, dan kendala lelang yang tidak laku (Triana, 2018). Temuan ini menunjukkan bahwa, sekalipun jaminan kebendaan dimaksudkan "mudah dieksekusi", dalam praktik sengketa syariah eksekusi hak tanggungan dapat terhambat oleh persoalan data objek, penguasaan fisik, dan dinamika sosial, sehingga memerlukan strategi institusional dan pendekatan kultural yang memadai (Hartini, 2015; Triana, 2018).

Dalam konteks fidusia pada pembiayaan syariah, penelitian juga mencatat adanya celah regulasi terkait mekanisme eksekusi melalui pengadilan agama; disebutkan belum ada aturan yang secara khusus menjelaskan tata cara bank syariah sebagai kreditor meminta eksekusi jaminan fidusia melalui pengadilan agama, walaupun pengadilan agama memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah (Suwanto et al., 2020). Situasi ini menguatkan diagnosis "kekosongan hukum/ketidakserasian" perangkat jaminan syariah yang disorot dalam kajian normatif lembaga jaminan perbankan syariah (Hidayatullah et al., 2022), sehingga kebutuhan reformulasi norma menjadi relevan agar eksekusi jaminan kebendaan dalam transaksi syariah memiliki kepastian forum, prosedur, dan standar keadilan yang konsisten (Hidayatullah et al., 2022; Suwanto et al., 2020).

2.10 Isu-Isu Krusial dalam Implementasi: Penarikan Paksa, Debt Collector, dan Perlindungan Hak Para Pihak

Kontroversi besar dalam jaminan kebendaan modern—terutama fidusia—adalah praktik penarikan paksa oleh kreditor melalui pihak ketiga (debt collector) yang berpotensi menimbulkan kekerasan dan pelanggaran hak (Hidayah et al., 2023). Literatur tentang eksekusi oleh debt collector mencatat bahwa penarikan paksa objek fidusia sering didominasi oleh faktor kredit bermasalah, dan kajian menempatkan persoalan kekerasan sebagai problem yang perlu dilihat dari aspek pidana dan kepatuhan pada ketentuan fidusia serta regulasi terkait (Hidayah et al., 2023). Penelitian mengenai dampak Putusan MK terhadap penarikan barang fidusia menegaskan bahwa setelah Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 dan penegasan berikutnya, penarikan yang sah menuntut adanya kesepakatan dengan debitur untuk penyerahan sukarela dan penjualan melalui lelang; jika tidak ada kesepakatan dan kerelaan, eksekusi harus melalui putusan pengadilan (Zuhir et al., 2024). Kajian lain juga menekankan bahwa pasca putusan MK, kreditor tidak dapat memaksa menarik objek fidusia tanpa putusan pengadilan bila tidak ada kesepakatan wanprestasi, sehingga kreditor harus lebih berhati-hati dalam koridor hukum (Polontoh & Reum, 2024).

Dari perspektif hukum Islam, pembatasan eksekusi sepihak ini dapat dibaca selaras dengan prinsip taradhin dan tujuan pencegahan mudarat; penelitian yang membandingkan prinsip kerelaan dalam putusan MK dengan taradhin menyatakan bahwa pembatasan parate eksekusi tanpa kesediaan debitur memberi manfaat dan mencegah tindakan koersif yang merendahkan martabat debitur (Mashdurohatun & Gunarto, 2018). Dengan demikian, jaminan kebendaan menurut hukum Islam—ketika dioperasionalisasi melalui perangkat positif seperti fidusia—menuntut keseimbangan: kreditor memperoleh sarana pelunasan dari objek jaminan, tetapi prosedur penarikan/penjualan harus menjaga kerelaan, legalitas wanprestasi, dan menghindari kekerasan serta tindakan sewenang-wenang (Hidayah et al., 2023; Mashdurohatun & Gunarto, 2018; Zuhir et al., 2024).

________________________________________

3. SINTESIS KONSEPTUAL DAN DISKUSI

Jika disintesiskan dari literatur yang tersedia, maka "jaminan kebendaan menurut hukum Islam" dapat dirumuskan sebagai berikut.

Pertama, fiqh menyediakan kerangka dasar berupa rahn sebagai jaminan harta/benda, dengan pembedaan konseptual dari kafalah (jaminan personal) (Efendi et al., 2022; Sherhan et al., 2022; Surahman & Nurrohman, 2020).

Kedua, fiqh tidak memecah rahn berdasarkan jenis objek seperti hukum positif, tetapi pembiayaan syariah di Indonesia tetap memakai pecahan instrumen hukum positif (gadai, fidusia, hak tanggungan, hipotek) sebagai perangkat teknis–legal untuk kepastian pembebanan, registrasi, dan eksekusi (Akib, 2021; Hidayatullah et al., 2022; Robiyantoko et al., 2022).

Ketiga, dalam praktik modern, rahn tasjily menjadi kunci harmonisasi karena ia mengakomodasi pola "objek tetap dikuasai debitur" dengan menyerahkan bukti kepemilikan; pola ini paralel dengan fidusia sehingga fidusia sering dipahami sebagai padanan rahn tasjily (Ali & Rahma, 2019; Efendi et al., 2022; Herman & Subagyo, 2023).

Keempat, aspek yang paling sensitif dalam perspektif syariah bukan semata "boleh ada eksekusi saat wanprestasi", tetapi bagaimana eksekusi itu dilakukan: (i) harus ada legitimasi kepemilikan/izin atas objek jaminan (Herman & Subagyo, 2023; Wahid & Mahsun, 2021); (ii) pemanfaatan objek jaminan tidak boleh menjadi jalan mengambil tambahan yang merugikan salah satu pihak dan dapat menimbulkan unsur riba/kezaliman, sehingga desain akad—misalnya qard–ijarah—menjadi penting (Agustina et al., 2022; Rosyadi & Rizka, 2022); dan (iii) eksekusi harus memperhatikan prinsip kerelaan (taradhin) dan prosedur yang adil—termasuk mekanisme pengadilan ketika wanprestasi diperselisihkan—sebagaimana tercermin dalam tafsir baru Putusan MK atas eksekusi fidusia (Mashdurohatun & Gunarto, 2018; Suwanto et al., 2020; Zuhir et al., 2024).

Kelima, karena sengketa jaminan kebendaan dalam pembiayaan syariah bersinggungan dengan rezim hak kebendaan dan forum peradilan, penguatan regulasi dan harmonisasi kompetensi pengadilan menjadi kebutuhan agar "jaminan kebendaan syariah" tidak berhenti sebagai adopsi instrumen konvensional, melainkan menjadi sistem yang pasti sekaligus selaras dengan prinsip syariah (Hartini, 2015; Hidayatullah et al., 2022; Suwanto et al., 2020).

________________________________________

4. KESIMPULAN

Kajian ini menunjukkan bahwa jaminan kebendaan dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia memiliki irisan fungsional yang signifikan, namun sekaligus menyimpan perbedaan konseptual dan etis yang menuntut perhatian khusus. Fiqh menyediakan konsep rahn sebagai kerangka tunggal jaminan berbasis harta, sedangkan hukum positif memecahnya menjadi gadai, fidusia, hak tanggungan, dan hipotek. Rahn tasjily hadir sebagai jembatan konseptual yang paling relevan untuk pembiayaan syariah modern, khususnya dalam memahami mekanisme fidusia.

Aspek-aspek krusial yang harus diperhatikan dalam implementasi jaminan kebendaan pada pembiayaan syariah meliputi: legitimasi kepemilikan dan izin atas objek jaminan; larangan keras terhadap praktik pemanfaatan objek yang berpotensi melahirkan unsur riba atau kezaliman; pemenuhan prinsip kerelaan (taradhin) dalam prosedur eksekusi; transparansi dan kepatuhan terhadap kewajiban registrasi; serta kejelasan forum dan prosedur penyelesaian sengketa di pengadilan agama.

Temuan-temuan ini berimplikasi pada urgensi reformulasi regulasi jaminan yang secara khusus mengakomodasi karakter pembiayaan syariah, sehingga instrumen jaminan kebendaan yang digunakan tidak sekadar "dipinjam" dari rezim konvensional, melainkan telah diselaraskan secara substansial dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan maqashid syariah.

________________________________________

DAFTAR PUSTAKA

Agustina, S. A., Sudiarti, S., & Syahputra, A. (2022). Principles of Rahn Contract Based on MUI Fatwa Number 25/DSN-MUI/III/2002 Concerning the Use of Pawn Land in the People of Southeast Aceh. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(3), 2836. https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6574

Akib, M. (2021). An Online Credit Agreement with Collateral in Indonesia. International Journal of Law Reconstruction, 5(1), 37. https://doi.org/10.26532/ijlr.v5i1.15484

Ali, Moh., & Rahma, S. H. (2019). The Principle of Utilization of Rahn in Non-Cash Transaction of Gold at Islamic Banks. Lentera Hukum, 6(3), 441. https://doi.org/10.19184/ejlh.v6i3.9482

Arpangi, A. (2022). The Legal Politics of the Government to Provide Legal Certainty Related to the Practice of Pawning on a Paid Rent Based on Justice Value. Jurnal Akta, 9(1), 93. https://doi.org/10.30659/akta.v9i1.21161

Efendi, Y. R., Ramlan, R., & Limbong, F. S. (2022). Legal Sustainability of Object Gadai Execution by a Proprietary Assets That Are Debt Guaranteed Without Agreement of Husband or Wife (Study at PT. Pegadaian in Medan City). Veteran Law Review, 5(1), 40. https://doi.org/10.35586/velrev.v5i1.2737

Hartini, Mrs. (2015). The Implication of Special Provisions for Disputes over Ownership Rights and Other Civil Disputes towards Religious Court Jurisdiction. Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 27(2), 339. https://doi.org/10.22146/jmh.15897

Herman, K., & Subagyo, H. (2023). Legal Protection against Creditors Third-Party Property Guarantee Holders in Insolvency. https://doi.org/10.4108/eai.28-10-2023.2341683

Hidayah, N., Azis, A., Mutiara, T., & Larasati, D. A. (2023). Sharia Banking Disputes Settlement: Analysis of Religious Court Decisions in Indonesia. Al-Risalah Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan, 23(1), 75–92. https://doi.org/10.30631/alrisalah.v23i1.1347

Hidayatullah, M. S., Komarudin, P., & Hulaify, H. (2022). Lembaga Jaminan Perbankan Syariah pada Peraturan Perundang-undangan Nasional dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. Mahkamah Jurnal Kajian Hukum Islam, 7(1), 17. https://doi.org/10.24235/mahkamah.v7i1.10134

Hutagalung, A. S. (2013). Execution of Fiduciary Guarantee under Law No. 42 of 1999 on Fiduciary Guarantee (A Socio-Juridical Analysis to Anticipate Its Effectiveness). Indonesia Law Review, 3(3). https://doi.org/10.15742/ilrev.v3n3.38

Mashdurohatun, A., & Gunarto, G. (2018). Comparison of Trademark Laws as Fiduciary Guarantee Objects. https://doi.org/10.2991/icils-18.2018.36

Nurjihad, N. (2023). Legal Conformity Between Rahn Tasjily and Fiduciary Guarantee and Obstacles to Implementation in Indonesia. Prophetic Law Review, 5(2), 218–239. https://doi.org/10.20885/plr.vol5.iss2.art5

Pijoh, F. E., Winoto, D. E., & Lombok, L. L. (2023). Due to Legal Liability in Banking Credit (pp. 1764–1771). https://doi.org/10.2991/978-2-494069-35-0_209

Polontoh, H. M., & Reum, F. (2024). Fiduciary in Civil Law and Bankruptcy Law Perspective. Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, 5(4), 1454–1463. https://doi.org/10.59141/jist.v5i4.1006

Putri, I. D., Handayani, I. G. A. K. R., Muryanto, Y. T., Ritonga, R. Z., & Boong, V. R. (2022). Forms of Legal Protection for Lessors in Leasing Agreements after the Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XVII/2019. Journal of World Science, 1(6), 422–437. https://doi.org/10.58344/jws.v1i6.56

Putri, L. K., & Djaja, B. (2023). Legal Certainty on the Execution of a Fiduciary Whose Movable Object Has Been Transferred to Third Parties. Edunity Kajian Ilmu Sosial Dan Pendidikan, 2(9), 1086–1102. https://doi.org/10.57096/edunity.v2i9.134

Putriyanti, E. D. (2017). Legal Status of Credit Bank Guarantee in Indonesia's Legal Guarantee. Sriwijaya Law Review, 1(2), 128. https://doi.org/10.28946/slrev.vol1.iss2.38.pp128-141

Riyyano, R. (2020). Absolute Competency Problems in Settlement of Mortgage Rights Execution Disputes of Islamic Banking in Religious Courts. Jurnal Mahkamah Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam, 5(2), 181–192. https://doi.org/10.25217/jm.v5i2.1029

Robiyantoko, J. S. M., Hartini, H., Hikmah, N. Y., & Firdaus, I. A. A. (2022). Analysis on the Adjusting Practice of Mortgage Rights Granting Deed Clause on Sharia Financing by Land Deed Officials in Purwokerto City. Environment-Behaviour Proceedings Journal, 7(SI11), 1–7. https://doi.org/10.21834/ebpj.v7isi11.4173

Rosyadi, I., & Rizka, R. (2022). Utilization of Land Pawning in Customary Law and Its Solutions under Islamic Law. Jurnal Jurisprudence, 11(2), 234–252. https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v11i2.16374

Sherhan, S., Pagar, P., & Rokan, M. K. (2022). Execution of Fiduciary Guarantee in Sharia Banking after the Court's Decision Number 18/PUU-XVII/2019. JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia), 8(3), 530. https://doi.org/10.29210/020222047

Surahman, M., & Nurrohman, N. (2020). Analysis of Maqāshid al-Syarī'ah on the Application of the Collateral in the Mudhārabah Contract in Sharia Financial Institutions. Amwaluna Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah, 4(2), 276–287. https://doi.org/10.29313/amwaluna.v4i2.5588

Suratman, S., & Jalal, N. (2021). Suspension of Execution Rights of Warranties by Separate Creditors in Climate. https://doi.org/10.4108/eai.3-6-2021.2310833

Suryoutomo, M. (2016). The Implementation of Parate Executie in Fiduciary Security Based on Applicable Indonesian Laws. International Journal of Humanities Social Sciences and Education, 3(12). https://doi.org/10.20431/2349-0381.0312007

Suwanto, S., Kusriyah, S., & Bawono, B. T. (2020). Criminal Aspects of the Fiduciary Guarantee Transfer as Decision Basis on Criminal Justice Process. Jurnal Daulat Hukum, 3(1), 93. https://doi.org/10.30659/jdh.v3i1.8405

Triana, N. (2018). Execution of Security Rights in Islamic Banking at the Religious Court of Purbalingga. International Conference of Moslem Society, 2, 51–61. https://doi.org/10.24090/icms.2018.1906

Usanti, T. P. (2016). Objects Obtained as Fiduciary Insurance Object on Credit Bank. Jurnal Dinamika Hukum, 16(2). https://doi.org/10.20884/1.jdh.2016.16.2.581

Wahid, S. H., & Mahsun, H. M. (2021). Implication Juridical Decision of the Constitutional Court No. 18/PUU-XVII/2019 Concerning Wanprestasi in the Fiducia Agreement. International Journal of Law and Politics Studies, 3(1), 12–21. https://doi.org/10.32996/ijlps.2021.3.1.3

Yuliono, D., Sunaryo, H., & Pardiman, P. (2023). Analysis of Rahn Law an Islamic Economic Perspective. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(2), 2515. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.9663

Zuhir, M. A., Yahanan, A., & Murzal, M. (2024). Is It Necessary to Include Promise in a Deed of Granting of Mortgage Rights? Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 24(1), 019–030. https://doi.org/10.30641/dejure.2024.v24.019-030