01453 - Jaminan Hukum Dalam Hukum Islam: Perlindungan Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Keluarga

Abstract

The concept of legal guarantee in Islamic law can be understood as a set of norms, principles, and institutions that work to ensure the fulfillment of the rights and obligations of the parties and to prevent the occurrence of injustice (ẓulm) and harm (mafsadah) in social relations, especially in the family domain. Within this framework, various instruments such as maqāṣid al-sharī'ah (welfare orientation), preventive principles such as sadd al-dzarī'ah, guardianship mechanisms (al-walāyah), and the role of state institutions (religious courts/KUA through wali hakim as well as evidentiary and registration procedures) function as concrete protective guarantees, while at the same time revealing the dynamics of madhhab differences and legal reform in various social and national contexts. This argument is strongly reflected in studies on marriage guardianship, prevention of forced marriage, annulment of marriage, protection of children born out of wedlock, unregistered marriage (nikah siri) and legal certainty, as well as supervision of children's property guardianship. All of these themes demonstrate that "legal guarantee" in Islamic law is not merely a normative idea, but also an institutional mechanism that is debated, reformulated, and operationalized through modern legal procedures for the benefit of the parties.

Keywords: legal guarantee, Islamic law, guardianship (al-walāyah), maqāṣid al-sharī'ah, family law, wali hakim, legal certainty

________________________________________

Abstrak

Konsep jaminan hukum dalam hukum Islam dapat dipahami sebagai perangkat norma, prinsip, dan institusi yang bekerja untuk memastikan terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak serta mencegah terjadinya kezaliman (ẓulm) dan kemudaratan (mafsadah) dalam relasi sosial, terutama dalam ranah keluarga. Dalam kerangka ini, berbagai instrumen seperti maqāṣid al-sharī'ah (orientasi kemaslahatan), prinsip preventif seperti sadd al-dzarī'ah, mekanisme perwalian (al-walāyah), dan peran institusi negara (pengadilan agama/KUA melalui wali hakim serta prosedur pembuktian dan pencatatan) berfungsi sebagai jaminan perlindungan yang konkret, sekaligus memperlihatkan dinamika perbedaan mazhab dan pembaruan hukum di berbagai konteks sosial dan negara. Argumen tersebut tercermin kuat dalam kajian-kajian tentang perwalian nikah, pencegahan perkawinan paksa, pembatalan perkawinan, perlindungan anak luar nikah, nikah siri dan kepastian hukum, serta pengawasan perwalian harta anak. Semua tema ini memperlihatkan bahwa "jaminan hukum" dalam hukum Islam bukan hanya gagasan normatif, tetapi juga mekanisme institusional yang diperdebatkan, direformulasi, dan dioperasionalkan melalui prosedur hukum modern demi kemaslahatan para pihak (Halim et al., 2024; Nurlina & Kasim, 2022).

Kata Kunci: jaminan hukum, hukum Islam, perwalian (al-walāyah), maqāṣid al-sharī'ah, hukum keluarga, wali hakim, kepastian hukum

________________________________________

I. PENDAHULUAN: JAMINAN HUKUM SEBAGAI PERLINDUNGAN HAK DAN KEWAJIBAN

Dalam literatur hukum keluarga Islam kontemporer di Indonesia, perlindungan hukum sering ditautkan dengan kebutuhan kepastian hukum (legal certainty) agar hak-kewajiban dalam relasi keluarga tidak berhenti pada pengakuan moral-keagamaan, melainkan memperoleh daya lindung yang dapat diadministrasikan dan/atau ditegakkan melalui institusi negara (Cahyani & Kadir, 2023; Nasution & Rokan, 2023). Kebutuhan kepastian ini tampak, misalnya, dalam perdebatan mengenai nikah tidak tercatat (nikah siri): sebagian kajian menegaskan bahwa nikah siri bisa dipandang sah secara agama apabila rukun-syarat terpenuhi, tetapi dipersoalkan karena tidak memberikan kepastian hukum dan tidak menjamin hak-hak pihak yang rentan—misalnya perempuan dan anak—dalam kerangka hukum positif (Hidayati & Setiyowati, 2023; Nasution & Rokan, 2023; Rosmita et al., 2022). Pada titik ini, "jaminan hukum" dapat dibaca sebagai fungsi perlindungan yang memastikan hak-kewajiban tidak sekadar "ada secara normatif," melainkan juga "terlindungi secara prosedural" melalui pencatatan, pembuktian, dan mekanisme peradilan (Hidayati & Setiyowati, 2023).

Secara konseptual, kajian maqāṣid al-sharī'ah menempatkan kemaslahatan sebagai orientasi utama hukum Islam, dengan penekanan bahwa inti maqāṣid adalah menarik kemaslahatan dan menolak kemudaratan (jalb al-maṣāliḥ wa dar' al-mafāsid) (Halim et al., 2024). Kerangka kemaslahatan ini dipakai pula untuk membaca aturan-aturan KHI (Kompilasi Hukum Islam) dalam bidang perkawinan, termasuk aspek perwalian, tanggung jawab, dan prosedur, sebagai bentuk instrumentasi hukum yang diarahkan pada terwujudnya kemaslahatan keluarga dan masyarakat (Halim et al., 2024; Islamy, 2020). Dengan demikian, jaminan hukum menurut hukum Islam—dalam artikulasi kontemporer pada konteks Indonesia—tidak hanya terkait "apa yang halal/haram," tetapi juga "bagaimana" perlindungan terhadap hak dan kewajiban dirancang melalui norma, lembaga, dan prosedur agar tidak membuka ruang manipulasi, pemaksaan, atau penghilangan hak (Halim et al., 2024; Mohd, 2019).

________________________________________

II. LANDASAN NORMATIF: SUMBER HUKUM, METODE PENALARAN, DAN ORIENTASI PERLINDUNGAN

Sejumlah kajian menegaskan bahwa al-Qur'an dan Sunnah disepakati sebagai sumber hukum Islam, sementara perbedaan di kalangan umat Islam sering muncul pada aspek pendekatan interpretasi—antara orientasi tekstual (berbasis bahasa/harfiah) dan orientasi kontekstual (memperhatikan konteks sosial, sejarah, budaya) (Asmara, 2021). Perbedaan pendekatan ini penting bagi jaminan hukum karena desain perlindungan hak-kewajiban sering kali bergantung pada cara memahami nash serta bagaimana norma itu diterjemahkan menjadi aturan prosedural dan institusional yang relevan dengan kebutuhan masyarakat (Asmara, 2021; Halim et al., 2024). Dalam isu-isu keluarga, misalnya, diskursus pembaruan hukum keluarga di Asia Tenggara dipahami sebagai sesuatu yang dinamis: negara dapat "memfiksasi" (mengodifikasi) aturan, namun dinamika sosial dan kebutuhan perlindungan—hak perempuan dan anak—mendorong perubahan bentuk regulasi dan saluran pengaturan tanpa keluar dari kerangka dasar membangun sistem keluarga berdasarkan hukum Islam (Adam, 2021).

Di ranah ushul fikih, prinsip preventif sadd al-dzarī'ah juga dikaji sebagai perwujudan tujuan syariah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan; pendekatan ini menekankan kehati-hatian (iḥtiyāṭ) untuk menutup jalan yang berpotensi mengantarkan pada tindakan terlarang atau merusak (Fadil & Syaifudin, 2024). Pemakaian sadd al-dzarī'ah sebagai logika perlindungan (preventif) ditunjukkan, misalnya, dalam fatwa terkait Hak Kekayaan Intelektual yang dipandang sebagai huqūq māliyyah yang mashūn (dilindungi) sebagaimana harta, dengan syarat tidak bertentangan dengan hukum Islam; pelanggaran terhadapnya diposisikan sebagai perbuatan haram dalam rangka perlindungan preventif (Fadil & Syaifudin, 2024). Walaupun contoh tersebut berada di ranah muamalah, ia memperlihatkan struktur argumentasi yang relevan bagi jaminan hukum: hukum tidak hanya mengatur akibat setelah pelanggaran, tetapi juga merancang pagar pencegahan untuk menjaga hak dan mencegah kerugian sejak awal (Adam, 2021; Fadil & Syaifudin, 2024; Halim et al., 2024).

________________________________________

III. PERWALIAN (AL-WALĀYAH) SEBAGAI INSTRUMEN JAMINAN HUKUM

Konsep "wali" dalam diskursus hukum Islam di Indonesia dipahami sebagai otoritas atau kewenangan yang bertujuan menjaga, mengontrol, membantu, sekaligus mewakili kepentingan pihak yang berada dalam wilayah perlindungannya (Abidin & Azizah, 2017; Islamy, 2020). Kajian tentang fiqh of reciprocity atas perwalian menekankan bahwa esensi al-walāyah adalah "menjaga/mengontrol sesuatu" (tawallī al-amr) dan bahwa perwalian terkait dengan pemeliharaan, perlindungan, dan pendidikan, sehingga keberadaannya diposisikan sebagai sarana proteksi (Abidin & Azizah, 2017). Dalam konteks perwalian anak—termasuk diri dan harta—KHI dipaparkan menetapkan batas waktu perwalian sampai berumur 21 tahun atau belum menikah, serta menegaskan kewajiban wali mengurus diri dan harta, memberi bimbingan agama, pendidikan, dan keterampilan, sekaligus tanggung jawab mengganti kerugian akibat kesalahan/kelalaian wali (Andiko et al., 2023; Cahyani & Kadir, 2023). Rumusan kewajiban ini memperlihatkan jaminan hukum bekerja melalui dua lapis: (i) penetapan standar kewajiban wali sebagai "hak" bagi anak yang berada di bawah perwalian, dan (ii) konstruksi pertanggungjawaban (termasuk penggantian kerugian) sebagai mekanisme proteksi bila terjadi penyalahgunaan (Andiko et al., 2023; Cahyani & Kadir, 2023).

Namun demikian, riset tentang pengawasan perwalian di Indonesia menunjukkan problem struktural dalam memastikan jaminan hukum itu efektif. Perbandingan antara Baitul Mal Aceh (BMA) dan Balai Harta Peninggalan (BHP) menunjukkan dualisme kelembagaan dan lemahnya regulasi pelaksana: BMA dinilai belum mampu menjalankan tugas karena kekurangan regulasi operasional, sedangkan BHP cenderung fokus pada isu non-Muslim; akibatnya, muncul dilema dalam memastikan perwalian yang tepat atas diri dan harta anak di bawah putusan pengadilan (Nurlina & Kasim, 2022). Temuan lain mengenai BHP menunjukkan bahwa pengawasan harta anak di bawah umur tidak berjalan optimal karena tidak semua pengadilan mengirim pemberitahuan penetapan perwalian kepada BHP, serta terdapat problem sinkronisasi dan koordinasi antarinstansi (Wahyudi, 2017). Dua studi ini menegaskan bahwa jaminan hukum dalam perwalian tidak cukup pada norma kewajiban wali, melainkan memerlukan arsitektur pengawasan yang efektif agar hak pihak rentan (anak) benar-benar terlindungi dalam praktik (Nurlina & Kasim, 2022; Wahyudi, 2017).

________________________________________

IV. JAMINAN HUKUM DALAM PERKAWINAN: WALI NIKAH, KEPASTIAN AKAD, DAN PERLINDUNGAN PIHAK RENTAN

Dalam banyak kajian, wali nikah diposisikan sebagai faktor penentu sah tidaknya perkawinan dan sebagai instrumen perlindungan (bimbingan dan kemaslahatan) bagi pihak yang berada di bawah perwalian, terutama calon mempelai perempuan (Islamy, 2020; Siregar, 2023). Studi kasus pembatalan perkawinan karena penggantian wali nasab oleh wali hakim yang tidak sesuai prosedur menegaskan bahwa keberadaan wali dipahami bertujuan memberi bimbingan dan kemaslahatan, dan ketidakpatuhan prosedural dapat berujung pada pembatalan perkawinan (Siregar, 2023). Argumen serupa dikemukakan dalam kajian empat mazhab dan KHI yang menilai perkawinan tanpa izin wali tidak sah, serta menekankan peran wali sebagai proteksi terhadap kemungkinan kerugian bagi perempuan dalam kehidupan perkawinan (Azizah & Hayatudin, 2022). Di tingkat norma, KHI juga dijelaskan mengatur wali nikah sebagai rukun bagi calon mempelai wanita dan membagi wali menjadi wali nasab dan wali hakim (Azizah & Hayatudin, 2022; Siregar, 2023).

Meskipun demikian, terdapat perbedaan mazhab yang signifikan mengenai posisi wali sebagai rukun. Kajian perbandingan Hanafi dan Syafi'i menyatakan bahwa mazhab Hanafi memandang wali bukan rukun melainkan sunnah (ketiadaan wali tidak memengaruhi ijab-qabul), sedangkan Syafi'i menempatkan wali sebagai rukun sehingga ketiadaan wali menjadikan akad tidak sah. Kajian lain tentang empat mazhab dan KHI juga menegaskan garis besar ini: Maliki, Syafi'i, dan Hanbali menjadikan wali sebagai syarat sah, sementara Abu Hanifah membuka ruang perempuan menikahkan diri tanpa wali (Azizah & Hayatudin, 2022). Perbedaan ini penting bagi tema "jaminan hukum" karena menunjukkan bahwa desain perlindungan dapat berangkat dari dua logika: logika "perlindungan melalui otoritas wali" (jumhur) versus logika "perlindungan melalui kapasitas subjek hukum perempuan dewasa" (Hanafi), yang masing-masing memiliki implikasi berbeda terhadap hak, otonomi, dan kontrol dalam akad (Azizah & Hayatudin, 2022).

Dalam konteks Indonesia, sejumlah kajian menegaskan bahwa kewajiban wali dalam praktik hukum keluarga Islam—terutama melalui KHI dan praktik peradilan—dipahami bukan untuk mengurangi hak perempuan, melainkan untuk menjamin tertibnya syarat-rukun dan melindungi kepentingan pihak perempuan serta kepastian hukum perkawinan (Siregar, 2023). Namun demikian, kajian gender menilai rumusan perwalian yang menempatkan otoritas pada pihak laki-laki tetap menyisakan problem bias patriarkal, karena perangkat aturan KHI menegaskan wali nikah ditujukan pada laki-laki dan menutup ruang perempuan untuk menjadi wali (Manea, 2020). Ketegangan antara fungsi proteksi dan potensi bias inilah yang menjadi latar banyak perdebatan pembaruan hukum keluarga Islam, termasuk wacana kesetaraan gender, hak perempuan, dan penafsiran ulang dasar-dasar perwalian (Manea, 2020).

________________________________________

V. WALI HAKIM DAN PROSEDUR PERADILAN SEBAGAI JAMINAN KOREKTIF (REMEDIAL GUARANTEE)

Hukum keluarga Islam di Indonesia mengenal mekanisme pengalihan perwalian kepada wali hakim dalam kondisi tertentu sebagai jaminan korektif ketika wali nasab tidak ada, tidak dapat dihadirkan, tidak diketahui alamatnya, atau menolak—termasuk wali 'aḍal (Hadi et al., 2023). Studi lapangan di Pengadilan Agama Watampone menjelaskan faktor ketiadaan persetujuan wali nasab, misalnya tidak punya wali nasab, wali tidak bisa dihadirkan, wali ghaib/tidak diketahui, atau wali tidak setuju, dan memaparkan prosedur penunjukan wali hakim melalui permohonan hingga putusan, setelah itu perkawinan dapat dilangsungkan dengan hak perwalian yang dialihkan ke wali hakim (Hadi et al., 2023). Temuan tersebut juga menegaskan bahwa putusan bisa batal otomatis ketika wali nasab kemudian setuju atau dapat hadir, yang menunjukkan desain jaminan hukum yang bersifat fungsional: negara hadir untuk mencegah kebuntuan hak menikah, namun tetap membuka ruang pemulihan posisi wali nasab ketika hambatan hilang (Hadi et al., 2023).

Praktik penyelesaian wali 'aḍal juga digambarkan terjadi melalui jalur pengadilan dan koordinasi KUA: riset di Sukoharjo menunjukkan bahwa ketika wali menolak tanpa alasan yang dibenarkan, calon mempelai dapat mengajukan wali hakim ke pengadilan agama, sehingga KUA berwenang melangsungkan perkawinan dan bertindak sebagai wali hakim (Ridho et al., 2022). Kajian di Batusangkar menekankan bahwa penetapan wali 'aḍal melibatkan pertimbangan alasan pemohon, efek sosial, peraturan perundang-undangan, serta analisis hukum Islam menggunakan perangkat seperti al-Qur'an, hadis, ijma', qiyas, maslahah mursalah, istihsan, sadd al-dzarī'ah, dan kaidah fikih (Rohman & Hasyim, 2022). Dua kajian ini memperlihatkan jaminan hukum dalam hukum Islam beroperasi melalui due process: ada kanal remedial (permohonan/penetapan) yang memungkinkan hak pihak yang terhambat tetap terlindungi, sembari menimbang kemaslahatan sosial dan standar syariah (Ridho et al., 2022; Rohman & Hasyim, 2022).

Di sisi lain, regulasi administratif juga dapat menjadi bagian dari jaminan hukum sekaligus sumber friksi. Studi tentang implementasi PMA No. 20/2019 mengenai taukil wali menunjukkan ketentuan surat taukil wali di depan pejabat tertentu bagi wali yang tidak hadir, namun dipersoalkan karena dinilai tidak selaras dengan KHI Pasal 23 ayat (1) yang mengatur wali hakim dapat bertindak dalam kondisi tertentu; riset tersebut juga menilai regulasi bertujuan meminimalkan manipulasi data wali (Panto et al., 2021). Diskusi ini menunjukkan bahwa jaminan hukum tidak hanya soal "ada/tidaknya wali," tetapi juga bagaimana prosedur pembuktian dan delegasi otoritas dibakukan untuk mencegah penyalahgunaan—meskipun pembakuan itu dapat memunculkan beban administratif atau ketegangan norma antarregulasi (Panto et al., 2021; Siregar, 2023).

________________________________________

VI. PENCEGAHAN PERKAWINAN PAKSA DAN KONTROVERSI WALI MUJBIR: JAMINAN PERLINDUNGAN ATAS PERSETUJUAN

Perkawinan paksa merupakan isu sentral ketika membahas jaminan hukum terkait kebebasan dan persetujuan dalam akad. Studi berbasis laporan peradilan agama Indonesia menampilkan data bahwa pada 2020–2021 terdapat 5.080 perceraian disebabkan perkawinan paksa dan 3.446 perceraian disebabkan perkawinan yang diatur tanpa dasar cinta; data ini dipakai untuk menegaskan masih maraknya praktik pemaksaan yang berujung pada disfungsi keluarga (Nuzul & Ullah, 2022). Dalam konteks itu, penelitian tersebut mengusulkan norma pencegahan wali mujbir melalui peradilan agama agar pihak yang berada di bawah perwalian dapat mengajukan perkara pencegahan perkawinan paksa, dan apabila wali terbukti memaksa, ia dinyatakan sebagai wali mujbir dalam putusan pengadilan (Nuzul & Ullah, 2022). Argumen ini memperlihatkan jaminan hukum bekerja sebagai "perlindungan prosedural": memberi kanal formal agar individu yang rentan terhadap pemaksaan memperoleh alat perlindungan yang dapat ditegakkan (Nuzul & Ullah, 2022; Rohman & Hasyim, 2022).

Konsep wali mujbir sendiri dipahami dalam sejumlah kajian sebagai wali yang memiliki hak ijbār (hak memaksa), terutama dalam tradisi fikih tertentu, tetapi sekaligus dikonstruksi sebagai bentuk tanggung jawab dan perlindungan dalam kondisi-kondisi yang dipersyaratkan (Maisarah et al., 2019; Wahyono et al., 2023). Analisis maqāṣid atas konsep Imam Syafi'i menjelaskan bahwa hak ijbār dipahami sebagai hak ayah untuk memaksa atau melarang perkawinan anak perempuan sebagai bentuk perlindungan dan tanggung jawab dalam syarat tertentu; kajian itu menautkan ijbār dengan tujuan menjaga kualitas agama, kesejahteraan, dan keamanan anak perempuan, serta kepantasan pasangan (Maisarah et al., 2019). Namun demikian, penelitian tentang praktik perjodohan di pesantren menunjukkan bahwa makna wali mujbir dalam realitas sosial dapat bergeser: perjodohan menekankan musyawarah dengan pihak terkait, sehingga wali mujbir "tidak lagi sepenuhnya" dipahami sebagai pemaksaan mutlak, melainkan diimbangi ruang pendapat anak (Wahyono et al., 2023). Ini menunjukkan nuansa penting: bahkan ketika konsep ijbār dikenal, praktik sosial-keagamaan dapat mengembangkan "jaminan partisipasi" melalui konsultasi demi mengurangi risiko pemaksaan (Maisarah et al., 2019; Wahyono et al., 2023).

Arah pembaruan juga terlihat dalam riset yang mengaitkan paksaan perkawinan anak dengan kriminalisasi melalui UU No. 12/2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; kajian tersebut menilai pemidanaan pemaksaan perkawinan sebagai bentuk ta'zīr yang dapat dibenarkan demi kemaslahatan anak dan terwujudnya maqāṣid syariah, serta berimplikasi bahwa wali mujbir tidak dapat menikahkan anak di bawah umur tanpa persetujuan anak (Khairuddin & Safrida, 2020). Bersama usulan norma pencegahan melalui pengadilan (Nuzul & Ullah, 2022), argumen ini memperlihatkan jaminan hukum dalam perspektif Islam kontemporer bergerak ke arah proteksi persetujuan dan anti-pemaksaan dengan memadukan rasionalitas maqāṣid dan instrumen negara (Khairuddin & Safrida, 2020; Maisarah et al., 2019; Nuzul & Ullah, 2022).

________________________________________

VII. NIKAH SIRI, ISBAT NIKAH, DAN KEPASTIAN HUKUM: JAMINAN HAK MELALUI PENCATATAN DAN PEMBUKTIAN

Dalam perdebatan nikah siri, beberapa kajian menyatakan adanya dua posisi: nikah siri dipandang "boleh" bila sesuai rukun-syarat, namun dipandang "dilarang/bermasalah" ketika tidak memberikan kepastian hukum bagi generasi penerus dan melanggar ketentuan UU Perkawinan; dalam kerangka ini, kepastian hukum dan kemaslahatan umat dijadikan alasan kuat untuk menekankan pencatatan (Nasution & Rokan, 2023). Kajian lain menegaskan bahwa nikah siri menurut KHI tidak memiliki kekuatan hukum; meskipun sah secara agama (bila rukun terpenuhi), hak-hak tidak dijamin oleh peraturan perundang-undangan, dan anak yang lahir dari nikah siri dapat menghadapi problem status hukum dalam sistem negara (Nasution & Rokan, 2023). Studi multidisipliner tentang nikah siri juga menegaskan bahwa perspektif maqāṣid dapat menilai nikah siri sebagai tindakan yang berpotensi menimbulkan mudarat, sehingga pencegahan melalui pencatatan dapat dipahami dengan perangkat al-maṣlaḥah al-mursalah dan sadd al-dzarī'ah (Rosmita et al., 2022). Dalam tiga kajian tersebut, "jaminan hukum" hadir sebagai argumen bahwa perlindungan hak-kewajiban memerlukan penguatan status legal-formal, bukan semata status religius (Fadil & Syaifudin, 2024; Nasution & Rokan, 2023; Rosmita et al., 2022).

Kebutuhan kepastian hukum juga mendorong mekanisme isbat nikah sebagai kanal legalisasi perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Kajian tentang penolakan permohonan isbat nikah menjelaskan bahwa KHI Pasal 7 mengatur perkawinan dibuktikan dengan akta nikah dan bila tidak dapat dibuktikan dapat diajukan isbat nikah ke pengadilan agama; kajian itu menegaskan isbat nikah dipakai untuk menjamin kepastian hukum perkawinan melalui pembuktian di forum peradilan (Mohd, 2019). Dalam kasus yang diteliti, permohonan ditolak karena tidak terbukti adanya pemberian wakil dari ayah kandung sebagai wali, sehingga perkawinan dinilai tidak sah; hal ini menunjukkan bahwa jaminan hukum melalui isbat tetap mensyaratkan verifikasi ketat terhadap rukun perwalian agar kepastian hukum tidak dibangun di atas fakta yang kontradiktif (Mohd, 2019; Siregar, 2023). Dengan demikian, isbat nikah memperlihatkan dua dimensi jaminan hukum: perlindungan melalui legal recognition, dan perlindungan melalui judicial scrutiny agar perlindungan itu tidak melegitimasi praktik yang cacat secara syariah/prosedural (Mohd, 2019; Siregar, 2023).

________________________________________

VIII. PERLINDUNGAN ANAK LUAR NIKAH DAN IMPLIKASI NASAB-PERWALIAN: JAMINAN HAK DASAR YANG TERBATAS DAN REMEDIAL

Isu anak luar nikah menunjukkan bagaimana jaminan hukum dalam hukum Islam sering bergerak dalam batas-batas konsepsi nasab yang berdampak pada perwalian dan hak keperdataan. Analisis putusan peradilan agama tentang child parentage menunjukkan hakim menggunakan dasar normatif KHI dan UU Perkawinan untuk menentukan anak dari perkawinan cacat sebagai anak luar nikah, sehingga anak hanya bernasab kepada ibu; dalam konteks wali nikah, Permenag No. 30/2005 disebut sebagai dasar bahwa kepala KUA dapat bertindak sebagai wali hakim bagi perempuan yang tidak memiliki wali nasab (Sallom & Syu'aib, 2022). Kajian tentang anak hasil incest juga menegaskan bahwa menurut hukum Islam anak luar nikah (anak incest/anak zina) memperoleh nasab kepada ibu dan tidak mendapatkan perwalian dari ayah, sehingga perwaliannya jatuh kepada wali hakim (Ramlah, 2022). Kajian lain menegaskan bahwa KHI memuat ketentuan anak luar nikah hanya memiliki hubungan nasab dan waris dengan ibu dan keluarga ibu, dan fenomena ini memengaruhi hak-hak anak serta desain tanggung jawab ayah biologis dalam kerangka tertentu (Amadea et al., 2022). Keseluruhan kajian tersebut menunjukkan jaminan hukum bekerja secara parsial: di satu sisi membatasi konsekuensi nasab dan perwalian; di sisi lain menyediakan mekanisme remedial (wali hakim dan/atau tanggung jawab nafkah tertentu) agar kebutuhan anak tidak dibiarkan tanpa perlindungan sama sekali (Amadea et al., 2022; Ramlah, 2022; Sallom & Syu'aib, 2022).

Pada level diskursus fikih, kajian tentang pernikahan anak luar nikah dan peran wali menegaskan bahwa wali nasab dan wali hakim menjadi kategori dasar; untuk anak luar nikah, hubungan kekerabatan dengan ayah biologis diputus dalam aspek perwalian sehingga penguasa/hakim dapat bertindak sebagai wali (wali hakim) (Rini, 2023). Sejalan dengan itu, kajian status anak luar nikah dalam hukum positif dan hukum Islam menggambarkan bahwa dalam hukum Islam anak luar nikah (anak zina) tidak memiliki hubungan nasab, nikah, waris, dan nafkah dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya. Meskipun detail perlindungan bisa diperdebatkan, kumpulan studi ini konsisten menunjukkan bahwa jaminan hukum bagi anak luar nikah dibangun melalui dua struktur: (i) penataan status (nasab/waris/perwalian) secara normatif, dan (ii) penugasan otoritas lembaga (wali hakim/pengadilan) untuk menjamin anak tetap dapat menjalani kebutuhan hukum tertentu—misalnya perwalian nikah—dalam sistem sosial yang menuntut adanya wali (Ramlah, 2022; Rini, 2023; Sallom & Syu'aib, 2022).

________________________________________

IX. JAMINAN HUKUM MELALUI KONTRAK DAN PEMENUHAN HAK-KEWAJIBAN: PERJANJIAN PERKAWINAN

Selain perwalian dan pencatatan, jaminan hukum juga dapat muncul melalui instrumen perjanjian yang menata hak-kewajiban pasangan. Studi tentang prenuptial agreement menyatakan bahwa perjanjian pranikah berisi pengaturan hak-kewajiban suami istri dan ketentuan lain selama tidak bertentangan dengan norma agama dan hukum; dalam perspektif hukum Islam, prenuptial agreement dinilai mubah dan wajib dipenuhi, sekalipun praktik lisan yang tidak didaftarkan tidak memiliki kekuatan hukum formal. Kajian ini memperlihatkan pembedaan yang relevan untuk "jaminan hukum": hukum Islam dapat menuntut pemenuhan perjanjian sebagai kewajiban normatif, tetapi jaminan perlindungan dalam arti enforceability di sistem negara bergantung pada formalitas (tertulis/pendaftaran) (Nasution & Rokan, 2023). Dengan kata lain, jaminan hukum yang efektif sering membutuhkan pertautan antara norma etika-keagamaan (kewajiban memenuhi janji) dan perangkat pembuktian formal agar pelanggaran dapat dikoreksi secara institusional (Mohd, 2019).

________________________________________

X. DINAMIKA GENDER, ADAT ('URF), DAN PEMBARUAN: MENIMBANG JAMINAN PERLINDUNGAN VS. BIAS STRUKTURAL

Perdebatan jaminan hukum dalam perwalian nikah sering bersinggungan dengan isu gender: di satu sisi, perwalian diklaim sebagai sarana perlindungan; di sisi lain, ia dapat dipersepsikan sebagai mekanisme pembatasan otonomi perempuan. Analisis gender atas perwalian dalam KHI menilai aturan perwalian masih patriarkal dan bias karena hak perwalian dalam perkawinan ditujukan kepada laki-laki dan berkelindan dengan konstruksi sosial-budaya yang menempatkan perempuan sebagai warga kelas dua dalam struktur nasab tertentu (Manea, 2020). Kajian putusan Mahkamah Agung terkait pembatalan perkawinan karena wali tidak berhak menunjukkan dinamika tafsir dan praktik: pengadilan tingkat pertama dan banding membatalkan, namun MA pada kasasi memandang perkawinan sah menurut hukum Islam; artikel tersebut kemudian menyoroti prinsip al-musāwah (kesetaraan) sebagai kerangka bahwa laki-laki dan perempuan setara, dan pembedaan hanya dapat dibenarkan bila berbasis kemaslahatan. Kedua studi ini menegaskan bahwa jaminan hukum dapat diperdebatkan: apakah perlindungan terbaik diwujudkan melalui kontrol wali, atau melalui penguatan kapasitas dan kesetaraan subjek hukum perempuan, serta bagaimana "kemaslahatan" didefinisikan dan dioperasionalkan dalam putusan (Manea, 2020).

Di sisi pembaruan berbasis adat dan perubahan sosial, kajian sosiologi hukum Islam mengenai peluang perempuan sebagai wali nikah di Indonesia berargumen bahwa pemberian otoritas wali kepada kerabat perempuan dapat dipahami sebagai istihsan bi al-'urf (perubahan hukum dari general ke khusus karena budaya), selaras dengan teori Ibn Qayyim tentang perubahan hukum yang mempertimbangkan kondisi dan adat (Gofur & Islach, 2022). Argumen ini menunjukkan bahwa jaminan hukum dapat dirancang dengan membaca realitas sosial setempat, terutama ketika tujuan perlindungan dan keadilan membutuhkan rekalibrasi otoritas perwalian (Adam, 2021; Gofur & Islach, 2022). Sejalan dengan pentingnya 'urf, riset tentang tradisi perkawinan Melayu Siak menegaskan penggunaan kerangka 'urf untuk mencari titik temu antara Islam dan adat dalam prosesi perkawinan, sehingga praktik budaya dapat dipertahankan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syara' dan tetap mengandung nilai religius. Dalam perspektif jaminan hukum, kajian-kajian ini menegaskan bahwa perlindungan hak-kewajiban tidak selalu identik dengan pembekuan satu model normatif, melainkan dapat mengakomodasi mekanisme lokal yang tetap menjaga tujuan syariah dan ketertiban sosial (Gofur & Islach, 2022).

Debat pembaruan juga tampak dalam kontroversi CLD-KHI. Kajian kritik atas konsep wali mujbir dalam CLD-KHI menyatakan bahwa CLD-KHI memunculkan pro-kontra karena dianggap tidak sejalan dengan nilai Qur'an dan hadis, dan dapat menimbulkan masalah kepastian hukum; khususnya, CLD-KHI dipandang berbeda karena merumuskan wali tidak diperlukan, berbeda dari pandangan umum yang menempatkan wali sebagai rukun (Harjanto & Munifah, 2022). Analisis perkembangan perdebatan syariah di Indonesia juga mencatat perubahan penting pada aturan perwalian nikah dalam CLD, di mana KHI menempatkan perwalian pada tangan laki-laki dan tidak memberi peluang ibu menjadi wali kecuali kondisi tertentu; perdebatan ini menunjukkan negara memiliki daya intervensi dalam menentukan hasil kodifikasi dan arah perubahan. Kedua kajian ini memperlihatkan bahwa jaminan hukum selalu berada dalam tarik-menarik antara kepastian norma (legal certainty) dan tuntutan pembaruan berbasis nilai (hak asasi, kesetaraan gender, kemaslahatan), serta bergantung pada politik hukum negara (Harjanto & Munifah, 2022).

________________________________________

XI. KOMPARASI ANTARNEGARA: VARIASI DESAIN JAMINAN HUKUM ATAS WALI DAN PERSETUJUAN

Variasi desain jaminan hukum tampak jelas ketika membandingkan berbagai negara. Kajian tentang reformasi Mudawwanah al-Usrah (Maroko) menyatakan bahwa dalam kode baru, perwalian (wilaya) menjadi hak opsional perempuan dewasa: perempuan dapat memilih menikah sendiri atau mendelegasikan kepada wali; aturan perwalian diatur dalam beberapa pasal dan menegaskan bahwa perwalian adalah "milik perempuan," sehingga wali tidak berhak bertindak tanpa pendelegasian (D. S. Nasution et al., 2022). Perbandingan ini menunjukkan model jaminan hukum yang menguatkan otonomi perempuan dewasa sebagai bentuk perlindungan hak sekaligus tetap menyediakan opsi wali sebagai dukungan bila dikehendaki (D. S. Nasution et al., 2022).

Sementara itu, kajian hak-hak perempuan dalam hukum keluarga Islam Indonesia menyebut bahwa dalam kasus tertentu posisi wali nasab dapat digantikan wali hakim dengan izin pengadilan Islam, dan pada beberapa negara muslim masih ditemukan praktik perkawinan paksa oleh wali (hak ijbar); kajian ini menegaskan bahwa undang-undang perkawinan dapat memberikan jaminan lebih baik bagi perempuan dibanding konsep konvensional dalam kitab-kitab fikih, walaupun variasi antarnegara tetap ada (Suherman & Yunarti, 2022). Pada konteks Inggris, kajian tentang Sharia Councils menegaskan bahwa interpretasi klasik banyak sekolah fikih mensyaratkan wali laki-laki untuk menikah, bahkan memberi ruang wali memaksakan perkawinan pada gadis perawan tanpa pengetahuan atau persetujuan; namun disebut pula pengecualian penting pada mazhab Hanafi (dan juga Syiah) yang membatasi kebutuhan wali pada anak yang belum dewasa/belum baligh (Agustan, 2022). Dua kajian ini menegaskan dua hal: pertama, jaminan hukum (perlindungan) bisa dipahami sebagai fungsi wali; kedua, tanpa desain prosedural dan hak persetujuan yang kuat, rezim wali dapat berdampak negatif pada hak asasi, sehingga pembaruan dan pengaturan negara menjadi faktor penting untuk menggeser perlindungan ke arah anti-pemaksaan dan penguatan persetujuan (Agustan, 2022; Khairuddin & Safrida, 2020; Suherman & Yunarti, 2022).

________________________________________

XII. KESIMPULAN

Berdasarkan sintesis kajian-kajian di atas, jaminan hukum menurut hukum Islam—dipahami sebagai perlindungan untuk memastikan terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak—beroperasi melalui kombinasi tujuan kemaslahatan (maqāṣid al-sharī'ah) dan perangkat preventif (sadd al-dzarī'ah) yang menutup peluang kemudaratan sejak awal (Fadil & Syaifudin, 2024; Halim et al., 2024). Dalam ranah keluarga, jaminan itu terwujud melalui institusi perwalian (termasuk kewajiban mengurus diri dan harta serta pertanggungjawaban), mekanisme wali nikah sebagai rukun dalam banyak tradisi dan dalam KHI, serta kanal korektif melalui wali hakim dan putusan pengadilan ketika terjadi ketiadaan/penolakan wali nasab (Andiko et al., 2023; Hadi et al., 2023; Siregar, 2023). Pada saat yang sama, perbedaan mazhab (Hanafi vs. Syafi'i) dan dinamika pembaruan (gender equality, 'urf, reformasi kode keluarga negara lain seperti Maroko) memperlihatkan bahwa "jaminan hukum" tidak tunggal: ia diperdebatkan antara fungsi proteksi dan risiko bias/ketidakadilan, sehingga memerlukan desain prosedural yang menekankan persetujuan, pencegahan pemaksaan, kepastian pembuktian, dan pengawasan kelembagaan (D. S. Nasution et al., 2022). Dengan demikian, jaminan hukum dalam perspektif hukum Islam kontemporer dapat dirumuskan sebagai upaya sistemik—normatif sekaligus institusional—untuk menjamin hak-kewajiban, meminimalkan konflik dan kerugian, serta memastikan perlindungan efektif bagi pihak yang rentan melalui mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan syariah dan prosedur hukum (Mohd, 2019; Nurlina & Kasim, 2022; Nuzul & Ullah, 2022).

________________________________________

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, M. Z., & Azizah, N. (2017). Pandangan Tokoh NU Tentang Hadirnya Wali yang Telah Mewakilkan Perwaliannya. Istidlal Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam, 1(2), 175–189. https://doi.org/10.35316/istidlal.v1i2.107

Adam, P. (2021). Untitled. Jurnal Istiqro, 7(1), 17. https://doi.org/10.30739/istiqro.v7i1.669

Agustan, A. (2022). Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Wali Hakim bagi Wanita yang Tidak Direstui Wali Nasabnya di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A. Al-Risalah Jurnal Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyah), 3(1), 21–39. https://doi.org/10.30863/al-risalah.v3i1.2782

Amadea, N., Nasution, F. U., & Putri, S. A. (2022). The Appointing of a Legal Guardian based on Audi et Alteram Partem Principle and Only One Guardian Principle. Sign Jurnal Hukum, 4(1), 124–139. https://doi.org/10.37276/sjh.v4i1.185

Andiko, T., Nurdin, Z., & Malik, A. (2023). Reactualization of Wali Mujbir in the Modern Era: Maqasid Sharia Analysis of Imam Shafi'i's Concept Regarding Wali's Ijbar Right. Al-Risalah Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan, 23(2), 274–291. https://doi.org/10.30631/alrisalah.v23i2.1403

Asmara, M. (2021). Concept of Wali Mujbir in Marriage (Legal Criticism of Counter Legal Draft Compilation of Islamic Law). Jurnal Ilmiah Mizani Wacana Hukum Ekonomi Dan Keagamaan, 8(2), 189. https://doi.org/10.29300/mzn.v8i2.5767

Azizah, E. N., & Hayatudin, A. (2022). Kedudukan Hukum Anak Hasil Incest menurut Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dan Hukum Islam. Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam, 49–52. https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.902

Cahyani, F. P., & Kadir, M. Y. A. (2023). Guardianship Supervisory in Indonesia: A Comparative Analyzes of Baitul Mal Aceh and the Heirloom Board. Al-Ahkam, 33(2), 231–254. https://doi.org/10.21580/ahkam.2023.33.2.17080

Fadil, F., & Syaifudin, Muh. (2024). Law of Marrying Daughter Out of Wedlock by Biological Father in Shafi'i and Hambali Madhhabs. Tawasut, 11(1). https://doi.org/10.31942/ta.v11i1.10902

Gofur, A., & Islach, M. (2022). Problematics of Kafa'ah in As-Syafi'iyyah Regulation Law Perspective. Al-Rasῑkh Jurnal Hukum Islam, 11(2), 75–90. https://doi.org/10.38073/rasikh.v11i2.862

Hadi, M. N., Sabri, F. A., & Masum, A. (2023). Between Conservatism and Progressivism: The Young Penghulu in East Java's Legal Paradigm Addresses Disability Issues in Marriage. Al-Qadha Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan, 10(2), 197–216. https://doi.org/10.32505/qadha.v10i2.7352

Halim, A. R., Amruzi, M. F. A., & Jalaluddin, J. (2024). Legal Formulation for Forced Marriage Prevention through the Decision of Wali Mujbir in Religious Courts and its Relevance with Maqāṣid Syari'ah and Human Rights. Mazahib, 23(1), 79–116. https://doi.org/10.21093/mj.v23i1.6189

Harjanto, I., & Munifah, M. (2022). Kewenangan Kepala KUA sebagai Wali Hakim menurut Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005. Academia Jurnal Ilmu Sosial Humaniora, 1(2), 56–79. https://doi.org/10.54622/academia.v1i2.22

Hidayati, N., & Setiyowati. (2023). Pembatalan Perkawinan Dikarenakan Penggantian Wali Nasab oleh Wali Hakim (Studi Kasus Putusan Nomor 189/PDT.G/2020/PA.PKL). Jurnal Akta Notaris, 2(2), 217–228. https://doi.org/10.56444/aktanotaris.v2i2.1237

Islamy, A. (2020). Opportunities for Women as Guardians of Marriage in Indonesia: An Overview in the Sociology of Islamic Law. Asy Syar'iyyah Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam, 5(1), 1–20. https://doi.org/10.32923/asy.v5i1.1367

Khairuddin, K., & Safrida, R. (2020). Pemeliharaan Harta Anak Yatim oleh Wali (Studi Kasus di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Abdya). Media Syari'ah Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial, 21(2), 201. https://doi.org/10.22373/jms.v21i2.6494

Maisarah, M., Afrizal, A., Zulfahmi, Z., Mauliza, F., & Murni, F. (2019). Minimum Marriage Age: Study of Fiqh of Four Madhabs. Britain International of Humanities and Social Sciences (BIoHS) Journal, 1(2), 149–158. https://doi.org/10.33258/biohs.v1i2.46

Manea, E. (2020). Application of Islamic Law in the UK and Universal Human Rights. Revista de Estudios Internacionales Mediterráneos, (29), 72–87. https://doi.org/10.15366/reim2020.29.006

Mohd, A. (2019). An Appraisal of the Application of Fiqh Al-Hanafi under Islamic Family Law (Federal Territories) Act 1984. IIUM Law Journal, 27(2), 317–336. https://doi.org/10.31436/iiumlj.v27i2.459

Nasution, D. S., Thaib, H., & Thaib, Z. B. H. (2022). Pembatalan Perkawinan Tanpa Persetujuan Orang Tua sebagai Wali Nasab (Studi Putusan Pengadilan Agama Medan No. 2530/Pdt.G/2019/PA.Mdn). Jurnal Smart Hukum (JSH), 1(1), 238–253. https://doi.org/10.55299/jsh.v1i1.165

Nasution, M. I., & Rokan, M. K. (2023). Problems of Marriage Guardians in Supreme Court Decisions: Gender Perspective Analysis. Marwah Jurnal Perempuan Agama Dan Jender, 22(1), 37. https://doi.org/10.24014/marwah.v22i1.12475

Nurlina, N., & Kasim, A. J. (2022). Ketiadaan Persetujuan Wali Nasab untuk Mempelai Wanita sebagai Analisis Penunjukan Wali Hakim Studi di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A. Qisthosia Jurnal Syariah Dan Hukum, 3(2), 72–85. https://doi.org/10.46870/jhki.v3i2.308

Nuzul, & Ullah, H. (2022). Islamic and Cultural Negotiations in Endogamous Marriage in Kerinci. Jurnal Hukum Islam, 20(1), 49–76. https://doi.org/10.28918/jhi.v20i1.6515

Panto, A., Suleman, Z., & Mustaqimah. (2021). Perwalian Anak di Luar Nikah di Kabupaten Bone Bolango Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam. Al-Mizan, 17(2), 235–254. https://doi.org/10.30603/am.v17i2.2249

Ramlah, R. R. (2022). The Implementation of Nikah Siri with the Purpose of Maintaining Family Salary Benefits: The Perspective of Islamic Law. Innovatio Journal for Religious Innovations Studies, 22(2), 126–140. https://doi.org/10.30631/innovatio.v22i2.155

Ridho, M., Nur, I., Maftukhin, M., & Akhyak, A. (2022). Fiqh of Reciprocity (Exploring the Concept of Construction and Deconstruction of the Rights of Guardianship of Children; Perspectives of the Indonesian Islamic Marriage Registrar Association and the Indonesian Family Law Lecturers Association). Technium Social Sciences Journal, 28, 802–816. https://doi.org/10.47577/tssj.v28i1.5878

Rini, D. (2023). Status Anak di Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010). Familia Jurnal Hukum Keluarga, 4(2), 91–106. https://doi.org/10.24239/familia.v4i2.87

Rohman, M., & Hasyim, M. (2022). Customs in Merariq Wedding Tradition of Syafi'iyah Madzhab Perspective. Al-Rasῑkh Jurnal Hukum Islam, 11(1), 42–52. https://doi.org/10.38073/rasikh.v11i1.861

Rosmita, Afifah, A. N., & Nasaruddin, N. (2022). The Position of the Guardian in Marriage Perspective of the Hanafi and the al-Shafi'i Madhhab. Mazahibuna, 152–172. https://doi.org/10.24252/mh.vi.30969

Sallom, D. S., & Syu'aib, K. (2022). Matchmaking in Pesantren: The Role of Wali Mujbir in Matchmaking with Maqasid Sharia Perspectives. Al-Risalah Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan, 22(1), 78–91. https://doi.org/10.30631/alrisalah.v22i1.1073

Siregar, G. (2023). Implementation of Minister of Religious Affairs Regulation No. 20 of 2019 Concerning Taukil Wali Marriage. Jurnal Mahkamah Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam, 7(2). https://doi.org/10.25217/jm.v7i2.2792

Suherman, S., & Yunarti, S. (2022). Analisis Sosiologis dan Yuridis dalam Penetapan Wali Adhal di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B. El-Hekam, 7(1), 117. https://doi.org/10.31958/jeh.v7i1.5882

Wahyono, T., Wibowo, M. K. B., & Baehaqi, B. (2023). Dinamika Penyelesaian Permasalahan Wali Adhal. Tasyri Journal of Islamic Law, 2(2), 375–398. https://doi.org/10.53038/tsyr.v2i2.84

Wahyudi, M. (2017). Judges' Legal Reasoning on Child Protection: Analysis of Religious Courts' Decisions on the Case of Child Parentage. Al-Jami'ah Journal of Islamic Studies, 55(1), 127–154. https://doi.org/10.14421/ajis.2017.551.127-154