01452 - Jaksa dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam: Analogi Fungsi, Kebijakan, dan Kelembagaan

Abstrak

Jaksa sebagai pejabat penuntut dalam sistem peradilan pidana Indonesia memiliki kedudukan normatif yang kuat dalam hukum positif, namun posisinya dalam perspektif hukum Islam tidak dijelaskan secara eksplisit dalam khazanah fiqh klasik. Artikel ini bertujuan mengkaji konsep jaksa dalam hukum positif Indonesia serta menelaah analoginya dalam perspektif hukum Islam melalui pendekatan fiqh siyasah. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur fiqh yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa dalam hukum positif Indonesia, jaksa mengemban dua fungsi utama, yakni penuntutan dan pelaksanaan putusan pidana berkekuatan hukum tetap, sebagaimana diatur dalam KUHAP dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Dalam perspektif hukum Islam, fungsi kejaksaan tidak memiliki padanan terminologis yang eksplisit, tetapi dapat dianalogikan dengan wilayah al-ḥisbah dan figur muḥtasib dalam kerangka fiqh siyasah, khususnya dalam hal pemeliharaan kepentingan umum dan ketertiban masyarakat. Pada ranah prosedural dan pembuktian, prinsip praduga tak bersalah dan pembebanan pembuktian kepada penuntut menemukan relevansinya dalam hukum acara pidana Islam. Adapun pada ranah kebijakan pemidanaan, praktik keadilan restoratif dan penghentian penuntutan dapat disejajarkan secara nilai dengan konsep sulḥ dan wilayah ta'zīr. Disimpulkan bahwa "jaksa menurut hukum Islam" lebih tepat dipahami sebagai analogi fungsi kelembagaan daripada sebagai institusi klasik yang tersurat dalam struktur fiqh.

Kata Kunci: Jaksa; Penuntut Umum; Hukum Islam; Fiqh Siyasah; Wilayah al-Ḥisbah; Ta'zīr; Keadilan Restoratif

________________________________________

Abstract

The public prosecutor as a prosecutorial official within Indonesia's criminal justice system holds a strong normative position under positive law; however, its standing in Islamic law is not explicitly articulated in classical jurisprudence. This article examines the concept of the public prosecutor under Indonesian positive law and analyzes its analogy within the perspective of Islamic law through the approach of fiqh siyasah. The method employed is normative library research, analyzing relevant legislation, legal doctrine, and Islamic jurisprudential literature. The findings indicate that under Indonesian positive law, the public prosecutor carries two primary functions—prosecution and execution of final court judgments—as stipulated in the Criminal Procedure Code (KUHAP) and Law Number 16 of 2004. From the perspective of Islamic law, the prosecutorial function has no explicit terminological equivalent, but may be analogized with the institution of wilayah al-ḥisbah and the figure of the muḥtasib within the framework of fiqh siyasah, particularly in relation to the preservation of public interest and social order. At the procedural and evidentiary level, the principles of presumption of innocence and the burden of proof upon the accuser find their relevance in Islamic criminal procedure. In the domain of penal policy, the practices of restorative justice and suspension of prosecution may be aligned in value with the concepts of sulḥ (reconciliation) and the realm of ta'zīr. It is concluded that "the public prosecutor according to Islamic law" is more appropriately understood as a functional institutional analogy rather than as an explicitly named classical institution within the structure of Islamic jurisprudence.

Keywords: Public Prosecutor; Prosecution; Islamic Law; Fiqh Siyasah; Wilayah al-Ḥisbah; Ta'zīr; Restorative Justice

________________________________________

I. Pendahuluan

Sistem peradilan pidana modern mengenal pembagian fungsi kelembagaan yang terspesialisasi: penyidikan, penuntutan, pemutusan, dan pelaksanaan putusan. Dalam kerangka tersebut, jaksa atau penuntut umum menempati posisi strategis sebagai representasi negara dalam menggerakkan perkara pidana dari fase pra-ajudikasi menuju ajudikasi di pengadilan. Di Indonesia, posisi ini secara normatif diatur melalui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Pertanyaan yang kemudian muncul ialah bagaimana institusi kejaksaan dan fungsi penuntutan dipahami dalam perspektif hukum Islam. Hukum Islam sebagai sistem hukum yang komprehensif memiliki tradisi peradilan tersendiri yang telah berkembang selama berabad-abad dalam khazanah fiqh, namun tidak senantiasa memiliki padanan terminologis yang identik dengan institusi hukum modern. Kondisi ini menuntut pendekatan analogis (qiyās) dan perspektif fiqh siyasah untuk menjembatani dua sistem hukum yang berbeda latar historis dan epistemologisnya.

Artikel ini bertujuan untuk, pertama, mendeskripsikan konsep jaksa dalam hukum positif Indonesia secara normatif; kedua, menelaah bagaimana fungsi kejaksaan dapat dipahami dan dianalogikan dalam perspektif hukum Islam, khususnya melalui fiqh siyasah; dan ketiga, mengidentifikasi titik-titik temu konseptual antara praktik kejaksaan kontemporer—termasuk keadilan restoratif—dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

________________________________________

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan (library research). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya KUHAP dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, serta bahan hukum sekunder berupa literatur akademis, jurnal ilmiah hukum, dan kitab-kitab fiqh yang relevan dengan topik kajian. Analisis dilakukan secara kualitatif deskriptif dengan mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan mensintesiskan temuan dari berbagai sumber yang relevan dalam kerangka konseptual yang koheren.

________________________________________

III. Pembahasan

A. Konsep Jaksa dalam Hukum Positif Indonesia: Titik Berangkat untuk Pembacaan "Menurut Hukum Islam"

Dalam hukum positif Indonesia, konsep "jaksa" secara normatif dilekatkan pada kewenangan penuntutan dan pelaksanaan putusan pidana. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia membedakan "jaksa" dan "penuntut umum": jaksa dipahami sebagai pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sedangkan penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim (Akbar, 2020; Ferdika et al., 2022; Lubis et al., 2024; Prajitno, 2023; Sulchan & Ghani, 2017). Rumusan ini selaras dengan definisi di KUHAP yang menegaskan jaksa sebagai pejabat yang berwenang bertindak sebagai penuntut umum sekaligus pelaksana putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, dan menegaskan penuntut umum sebagai jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan serta melaksanakan penetapan hakim (Akbar, 2020; Lubis et al., 2024; Prajitno, 2023; Sulchan & Ghani, 2017). Dengan demikian, frasa "pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan dalam perkara pidana" dapat dipahami sebagai intisari posisi jaksa/penuntut umum dalam kerangka hukum positif Indonesia (Akbar, 2020; Lubis et al., 2024; Prajitno, 2023; Sulchan & Ghani, 2017).

Kewenangan ini diletakkan dalam desain sistem peradilan pidana Indonesia yang membagi fungsi penegakan hukum pidana ke dalam subsistem penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dan pemutusan oleh pengadilan, serta pelaksanaan putusan pidana (eksekusi) (Kurniawan & Darma, 2023; Musafir & Mendieta, 2024; Wibowo, 2016). Dalam kerangka tersebut, penuntutan dipahami sebagai tahap institusional kejaksaan yang memberi kewenangan penuh kepada jaksa penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang agar diperiksa dan diputus oleh hakim (M. et al., 2023; Rustamaji, 2021; Saputra et al., 2022). Konstruksi ini juga mengafirmasi bahwa penuntutan merupakan tindakan formil yang "menggerakkan" perkara pidana dari fase pra-ajudikasi menuju ajudikasi di pengadilan, dan secara teknis lazim ditandai dengan penyusunan surat dakwaan oleh penuntut umum (M. et al., 2023; Rustamaji, 2021; Saputra et al., 2022). Bahkan, sejumlah literatur menekankan bahwa inisiatif berperkara pidana datang dari negara melalui aparatur penuntutan, sehingga hakim bersifat menunggu adanya penuntutan yang diajukan penuntut umum (Azizah et al., 2023; Jamaludin, 2021; Yuliartha, 2010).

Pada saat yang sama, hukum acara pidana Indonesia memberi ruang bagi penuntut umum untuk menghentikan penuntutan dalam kondisi tertentu. KUHAP (Pasal 140 ayat (2)) menjelaskan bahwa penuntut umum dapat menghentikan penuntutan bila tidak terdapat cukup bukti, peristiwa bukan tindak pidana, atau perkara ditutup demi hukum, dan penghentian tersebut dituangkan dalam surat ketetapan serta diberitahukan kepada pihak-pihak terkait; jika kemudian ada alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan kembali (Athadia & Setiawan, 2023; Rasyid & Setiawan, 2022). Literatur yang membahas prinsip dominus litis menempatkan penuntut umum sebagai pengendali perkara (case controller) yang menentukan dapat tidaknya perkara dari hasil penyidikan dilanjutkan ke penuntutan, serta mengaitkan fungsionalisasi dominus litis dengan kewenangan penghentian penuntutan oleh penuntut umum sebagaimana diatur KUHAP (Azizah et al., 2023; Kuncara & Raharjo, 2022; Mulya et al., 2022). Dalam konteks pembacaan "jaksa menurut hukum Islam", kerangka normatif ini penting karena menunjukkan dua kata kunci: (i) penuntutan sebagai representasi kepentingan umum oleh negara dan (ii) eksekusi putusan pidana sebagai fungsi yang melekat pada kejaksaan (Akbar, 2020; Alam & Purwati, 2015; Rustamaji, 2021).

Selain penuntutan, jaksa juga dipahami sebagai eksekutor putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Studi tentang koordinasi penenggelaman kapal dalam tindak pidana perikanan menegaskan bahwa eksekusi putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap sepenuhnya menjadi tugas dan kewenangan jaksa selaku penuntut umum, serta kembali menautkannya pada definisi "jaksa" dan "penuntut umum" menurut Undang-Undang Kejaksaan (Akbar, 2020). Kajian tentang problematika kejaksaan dalam penanganan korupsi dana desa juga menegaskan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi) yang berkekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh jaksa penuntut umum, sehingga peran penuntut umum tampak sebagai "eksekutor" (Alam & Purwati, 2015). Dengan demikian, fungsi jaksa dalam perkara pidana—penuntutan dan eksekusi—merupakan karakter yang kuat dalam hukum positif Indonesia (Akbar, 2020; Alam & Purwati, 2015; Lubis et al., 2024; Sulchan & Ghani, 2017).

________________________________________

B. Jaksa "Menurut Hukum Islam": Tidak Eksplisit, tetapi Dianalogikan dalam Fiqh Siyasah

Literatur fiqh siyasah yang secara spesifik membahas kedudukan kejaksaan di Indonesia menegaskan bahwa dalam hukum Islam posisi kejaksaan (sebagai institusi modern) tidak dijelaskan secara tegas dan eksplisit, tetapi tugas dan fungsinya dapat dikiaskan (diserupakan) dengan wilayah al-ḥisbah (Helmi & Ihya', 2023). Kajian tentang kewenangan jaksa dalam memulihkan kekayaan negara juga menggunakan pendekatan fiqh siyasah dan menyimpulkan bahwa kewenangan jaksa penuntut umum dalam ruang tertentu dapat dibenarkan melalui kesesuaian dengan lembaga ḥisbah—terutama dalam fungsi pengawasan pejabat dan penyelesaian sengketa/penyimpangan administrasi—baik melalui mekanisme litigasi maupun non-litigasi (Zulfi et al., 2020). Dengan kata lain, "jaksa menurut hukum Islam" dalam korpus rujukan yang tersedia lebih tepat dipahami sebagai problem analogi kelembagaan (tasybīh/penyerupaan fungsional) daripada pengenalan terminologi jaksa sebagai jabatan klasik yang baku (Helmi & Ihya', 2023; Zulfi et al., 2020).

Dalam wacana fiqh siyasah, terdapat tiga kategori peradilan sesuai objek yang diadili, yaitu wilayah khuṣūmāt (peradilan sengketa), wilayah ḥisbah, dan wilayah maẓālim (Helmi & Ihya', 2023). Di wilayah khuṣūmāt, perkara dihadirkan sebagai sengketa antarpihak—ada pihak penuntut yang menuntut haknya dan ada terdakwa sebagai pihak yang dituntut—sehingga struktur "klaim" dan "jawaban" tampak jelas (Helmi & Ihya', 2023). Sementara itu, wilayah ḥisbah digambarkan sebagai badan yang mengadili pelanggaran syariah di luar pengadilan, bukan karena tuntutan dari penuntut (prosecution), melainkan karena adanya pelanggaran yang menuntut tindakan (Helmi & Ihya', 2023). Dalam kerangka ini, titik temu dengan jaksa modern bukan pada identitas terminologis, melainkan pada orientasi pemeliharaan kepentingan umum dan ketertiban sosial yang menjadi alasan adanya organ negara yang aktif "menggerakkan" penegakan norma (Helmi & Ihya', 2023; Zulfi et al., 2020).

Namun, analognya tidak bersifat identik. Ferdika dkk. menekankan adanya perbedaan tempat dan mekanisme: wilayah al-ḥisbah "mengadili" di luar pengadilan, sedangkan kejaksaan (jaksa penuntut umum) melakukan penuntutan dan hadir dalam persidangan/pengadilan (Helmi & Ihya', 2023). Mereka juga menyatakan bahwa muḥtasib (pejabat ḥisbah) tidak berwenang mendengarkan keterangan saksi dalam memutus hukum, serta tidak berhak menyuruh orang bersumpah ketika menolak gugatan; tetapi muḥtasib dapat disamakan dengan jaksa penuntut umum dalam arti keduanya bertugas memelihara hak-hak umum dan tata tertib masyarakat (Helmi & Ihya', 2023). Karena itu, "jaksa menurut hukum Islam" (dalam arti fiqh siyasah) lebih tepat dirumuskan sebagai: pejabat/organ negara yang menjalankan fungsi penjagaan kepentingan umum dan ketertiban (public order) melalui instrumen yang dianggap sah menurut kebijakan pemerintahan, yang dalam literatur ini dianalogikan terutama dengan wilayah ḥisbah dan figur muḥtasib, meskipun mekanisme dan locus-nya berbeda dengan jaksa dalam sistem peradilan modern (Helmi & Ihya', 2023; Zulfi et al., 2020).

________________________________________

C. Penuntutan, Pembuktian, dan Peran Hakim dalam Hukum Acara Pidana Islam: Implikasi terhadap "Figur Jaksa"

Sodikin—dalam kajian fiqh murāfa'āt terkait kewenangan penyidik pegawai negeri sipil—menyisipkan poin penting mengenai penuntutan dan pembuktian: ia mengutip definisi jaksa penuntut umum dalam Undang-Undang Kejaksaan, dan menegaskan bahwa dalam hukum acara pidana Islam, asas praduga tak bersalah diwujudkan dalam sistem pembebanan pembuktian kepada pihak penggugat atau jaksa penuntut umum, yang dipandang sebagai bagian dari penegakan hak asasi manusia karena Islam memandang manusia sama di mata hukum (Wuryanti & Purwadi, 2018). Dengan demikian, pada level prinsip, gagasan "penuntut umum memikul beban pembuktian" dapat diletakkan sebagai jembatan konseptual antara praktik penuntutan modern dan logika pembuktian dalam hukum acara pidana Islam sebagaimana dipahami penulis tersebut (Wuryanti & Purwadi, 2018). Dalam konteks ini, figur jaksa (atau penggugat negara) memiliki fungsi epistemik: mengajukan klaim, menghadirkan dasar pembuktian, dan menempatkan terdakwa dalam posisi yang tidak dibebani kewajiban membuktikan "ketidakbersalahan" secara prinsipil (Wuryanti & Purwadi, 2018).

Akan tetapi, literatur tentang sifat hukum acara pidana Islam juga menempatkan peran hakim secara lebih aktif dibanding imajinasi proses adversarial yang sangat bertumpu pada pertarungan para pihak. Kasuri dkk. menegaskan prinsip bahwa hakim harus mendengar kedua belah pihak, menghindari mengarahkan saksi terhadap isi keterangannya, dan bahwa penemuan kebenaran merupakan tanggung jawab hakim yang karenanya hakim harus berperan aktif namun tetap imparsial dan memutus tanpa rasa takut dan pilih kasih (Christian, 2018). Mereka juga menyatakan bahwa proses pidana—mulai dari investigasi, penuntutan, hingga persidangan—harus imparsial dan objektif, serta menyinggung bahwa Al-Qur'an melarang menjadi "pleader/advocate" bagi orang yang tidak jujur dan berkhianat (Christian, 2018). Di sisi lain, Kasuri dkk. juga menyatakan bahwa ulama klasik membahas hukum pidana substantif dan hukum pembuktian secara rinci, tetapi tidak menyusun "kode" formal hukum acara pidana (templates) sebagaimana model modern; selain itu, hukum Islam beroperasi dalam ranah tetap dan ranah fleksibel, di mana ranah fleksibel diserahkan kepada penguasa, dan hukum negara yang dipromulgasikan sepanjang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah dapat diterapkan oleh pengadilan (Christian, 2018). Jika disintesiskan, maka "jaksa menurut hukum Islam" (sebagai jabatan modern) dapat dipahami sebagai produk kebijakan penguasa pada ranah prosedural/kelembagaan yang fleksibel, dengan syarat tetap tunduk pada prinsip-prinsip keadilan, objektivitas, dan larangan advokasi bagi pelaku khianat sebagaimana ditegaskan dalam sumber-sumber normatif yang dirujuk oleh Kasuri dkk. (Christian, 2018).

________________________________________

D. Keadilan Restoratif, Sulḥ (Perdamaian), dan Ta'zīr: Ruang Kebijakan yang Membentuk Peran Jaksa dalam Kerangka Nilai Islam

Dalam diskursus kontemporer Indonesia, kejaksaan juga dipahami menjalankan peran baru sebagai fasilitator penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif (restorative justice). Kurniawan dan Darma menegaskan bahwa terobosan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif (Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020) memunculkan peran jaksa sebagai negosiator dan fasilitator antara tersangka dan korban untuk mencapai kesepakatan perdamaian yang dijadikan dasar pertimbangan penghentian perkara, walaupun tidak semua perkara dapat diselesaikan melalui mekanisme ini (Yuliartha, 2010). Jamaludin, yang membahas penerapan keadilan restoratif di kejaksaan, juga menekankan posisi penuntut umum sebagai aktor yang tidak sekadar memindahkan perkara ke pengadilan, tetapi dapat menjalankan pola penyelesaian tertentu berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, sekaligus menegaskan pemahaman bahwa hakim dalam perkara pidana bersifat pasif dan menunggu tuntutan penuntut umum (Jamaludin, 2021). Di tataran konsep dominus litis, Hermawan dan Theja menguraikan bahwa dominus litis melekat pada penuntutan, dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 diposisikan sebagai kelanjutan kebijakan yang mengamanatkan penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak terkait untuk mencari solusi yang menekankan pemulihan, bukan pembalasan (Kuncara & Raharjo, 2022). Dengan demikian, peran jaksa dalam praktik modern tidak semata retributif, tetapi juga dapat mengambil wajah "pemulihan" melalui diskresi penghentian penuntutan yang dibingkai regulasi (Jamaludin, 2021; Kuncara & Raharjo, 2022; Yuliartha, 2010).

Pertanyaannya, sejauh mana pergeseran peran ini dapat dibaca "menurut hukum Islam"? Kajian tentang diversi dalam sistem peradilan pidana anak dan tinjauannya menurut hukum Islam menyatakan bahwa ide diversi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) memiliki kesesuaian dengan hukum Islam melalui teori al-ṣulḥ (perdamaian) dan menekankan penyelesaian secara kekeluargaan serta orientasi yang lebih berpihak pada korban (victim oriented) (Riyanto, 2021). Meskipun konteksnya adalah perkara anak, gagasan normatif bahwa penyelesaian melalui perdamaian (ṣulḥ) memiliki relevansi dengan pendekatan pemulihan menjadi jembatan untuk memahami legitimasi nilai dari model "restoratif" dalam kerangka hukum Islam (Riyanto, 2021). Selanjutnya, Nugroho (dalam pembahasan kebijakan penanggulangan kejahatan berbasis keadilan restoratif) menyatakan bahwa pola penyelesaian sengketa dalam Islam dapat dijumpai dalam Al-Qur'an dan Hadis, dan mengaitkan kewenangan kejaksaan dalam restorative justice dengan kewenangan penghentian penuntutan oleh penuntut umum berdasarkan Pasal 140 ayat (2) KUHAP serta dengan pengaturan penghentian penuntutan berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 (Iman, 2018). Artinya, ketika jaksa menjalankan fungsi penghentian penuntutan demi format pemulihan, literatur ini menyediakan dasar untuk membaca praktik tersebut sebagai kebijakan modern yang dapat disejajarkan (pada level nilai pemulihan/perdamaian) dengan orientasi penyelesaian tertentu dalam Islam, tanpa harus menyatakan bahwa mekanismenya identik dengan institusi klasik (Iman, 2018; Riyanto, 2021).

Di sisi lain, pembahasan hukum pidana Islam kontemporer terkait narkotika dan restorative justice menegaskan bahwa dalam hukum pidana Islam dikenal klasifikasi jarīmah (ḥudūd, qiṣāṣ-diyāt, dan ta'zīr) (Albatul, 2014). Pada wilayah yang tidak ditentukan secara eksplisit oleh Al-Qur'an dan Sunnah, keputusan sanksi dipahami sebagai tanggung jawab otoritas melalui ta'zīr (Albatul, 2014). Alfitra, dalam pembahasan pemiskinan koruptor, menegaskan bahwa pemiskinan (dalam makna penyitaan yang memiskinkan) tidak sejalan dengan konsep 'uqūbah sebagai sanksi untuk terdakwa, tetapi sebagai bentuk hukuman ta'zīr berupa denda sejumlah uang yang dituntut oleh jaksa penuntut umum terhadap terpidana korupsi, ia menyatakan tindakan tersebut tampak boleh dilakukan (Astaman et al., 2023). Dengan demikian, pada aras konseptual, peran jaksa dalam menuntut bentuk-bentuk sanksi tertentu dapat dibaca sebagai bagian dari tata kelola pemidanaan yang berada dalam ruang kebijakan (policy space) penguasa/negara, yang dalam kategori hukum pidana Islam dapat ditempatkan pada wilayah ta'zīr ketika tidak ada ketentuan sanksi tetap dalam sumber utama (Albatul, 2014; Astaman et al., 2023). Sintesis ini tetap perlu menahan diri dari klaim identitas institusional: rujukan yang tersedia lebih kuat mendukung analogi fungsi (ḥisbah/muḥtasib; kebijakan ta'zīr; mekanisme sulḥ) daripada menetapkan "jaksa" sebagai institusi klasik yang tersurat dalam konstruksi peradilan Islam (Albatul, 2014; Christian, 2018; Helmi & Ihya', 2023).

________________________________________

IV. Kesimpulan

Berdasarkan literatur yang dikaji, "jaksa menurut hukum Islam" tidak dapat dinyatakan sebagai institusi klasik yang disebut secara eksplisit dalam struktur fiqh, tetapi dapat diformulasikan sebagai konsep fungsional melalui fiqh siyasah: tugas dan fungsi kejaksaan (penuntutan dan perlindungan kepentingan umum) dapat dianalogikan dengan wilayah al-ḥisbah dan figur muḥtasib dalam pemeliharaan hak-hak umum dan ketertiban masyarakat, meskipun mekanisme, locus, dan batas kewenangannya berbeda (Helmi & Ihya', 2023; Zulfi et al., 2020).

Pada ranah hukum acara dan pembuktian, literatur yang dirujuk menekankan prinsip kesetaraan manusia di hadapan hukum, praduga tak bersalah, serta pembebanan pembuktian kepada penggugat/penuntut, namun juga menekankan peran hakim yang aktif dalam penemuan kebenaran dan kewajiban objektivitas sepanjang investigasi–penuntutan–persidangan (Christian, 2018; Wuryanti & Purwadi, 2018). Pada ranah kebijakan pemidanaan dan penyelesaian perkara, rujukan yang tersedia memberi dasar untuk membaca praktik kontemporer—seperti penghentian penuntutan berbasis restorative justice dan fasilitasi perdamaian—sebagai kebijakan modern yang dapat disejajarkan pada level nilai dengan konsep sulḥ (perdamaian) dan wilayah ta'zīr (diskresi pemidanaan oleh otoritas) (Albatul, 2014; Astaman et al., 2023; Riyanto, 2021; Yuliartha, 2010).

Dengan demikian, jawaban yang paling setia pada sumber adalah: jaksa dalam perspektif hukum Islam (berdasarkan fiqh siyasah dan pembacaan prosedural) dipahami melalui analogisasi peran negara dalam menjaga kemaslahatan umum, ketertiban, dan penegakan norma, bukan melalui penetapan satu istilah klasik yang persis sama dengan jabatan jaksa modern (Christian, 2018; Helmi & Ihya', 2023; Zulfi et al., 2020).

________________________________________

Daftar Pustaka

Akbar, A. Z. (2020). Penyidikan terhadap kepala desa yang dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon pada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Studi pada Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Pariaman). Unes Law Review, 2(4), 454–465. https://doi.org/10.31933/unesrev.v3i1.139

Alam, A. S., & Purwati, A. (2015). Diversi sebagai wujud kebijakan pemidanaan dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. De Jure Jurnal Hukum dan Syar'iah, 7(2), 181–190. https://doi.org/10.18860/j-fsh.v7i2.3524

Albatul, F. (2014). Kewenangan jaksa dalam memulihkan kekayaan negara. Al-Daulah Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, 4(01), 45–70. https://doi.org/10.15642/ad.2014.4.01.45-70

Astaman, A., Renggong, R., & Oner, B. (2023). Tindakan penyelidikan kepolisian terhadap pengembalian kerugian keuangan negara terkait dugaan tindak pidana korupsi. Indonesian Journal of Legality of Law, 6(1), 142–148. https://doi.org/10.35965/ijlf.v6i1.3834

Athadia, M. D., & Setiawan, V. P. (2023). Pelaksanaan penerapan restorative justice pada tahap penuntutan dalam perkara penganiayaan di Kejaksaan Negeri Surakarta. Verstek, 11(3), 408. https://doi.org/10.20961/jv.v11i3.73076

Azizah, A., Suarda, I. G. W., & Mardiyono, M. (2023). Prinsip keadilan restoratif dalam penghentian penuntutan perkara pidana berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020. Jurnal Hukum Politik dan Ilmu Sosial, 2(2), 243–264. https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i2.1643

Christian, J. I. (2018). Kepastian hukum mengenai jangka waktu sebagai tersangka dalam proses penyidikan di Indonesia. Sapientia Et Virtus, 3(2), 137–158. https://doi.org/10.37477/sev.v3i2.182

Ferdika, A. F., Mu'in, F., Latua, A., & Hendriyadi, H. (2022). Kedudukan kejaksaan di Indonesia: Perspektif fiqih siyasah. As-Siyasi Journal of Constitutional Law, 2(1), 39–58. https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.12778

Helmi, H. J., & Ihya', R. (2023). Peranan rekonstruksi pada proses penyidikan dalam upaya mengungkap kejahatan. Imtiyaz Jurnal Ilmu Keislaman, 7(2), 129–150. https://doi.org/10.46773/imtiyaz.v7i2.773

Iman, C. H. (2018). Kebijakan hukum pidana perlindungan anak dalam pembaruan sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Jurnal Hukum dan Peradilan, 2(3), 358. https://doi.org/10.25216/jhp.2.3.2013.358-378

Jamaludin, A. (2021). Penerapan keadilan restoratif bagi pelaku tindak pidana dalam penegakan hukum di kejaksaan. Jurnal Pemuliaan Hukum, 4(2), 1–26. https://doi.org/10.30999/jph.v4i2.1453

Kuncara, J. T., & Raharjo, S. (2022). Kebijakan kriminal penyelesaian perkara pidana pada tahap penyidikan terhadap pelaku tindak pidana yang menderita gangguan jiwa. Kajian Hasil Penelitian Hukum, 5(1), 36. https://doi.org/10.37159/jmih.v5i1.1713

Kurniawan, I., & Darma, I. M. W. (2023). Terobosan hukum pidana melalui penghentian penuntutan perkara tindak pidana umum berdasarkan keadilan restoratif. Vyavahara Duta, 18(2), 50–59. https://doi.org/10.25078/vyavaharaduta.v18i2.2989

Lubis, K., Heriyanti, Y., & Saputra, R. (2024). Analisis yuridis terhadap putusan perkara tindak pidana perkosaan Nomor: 205/Pid.B/2022/PN.BKN. Jurnal Pahlawan, 7(1), 1–10. https://doi.org/10.31004/jp.v7i1.27477

M., Mohd. Y. D., Gaol, D. S. L., Lestari, M. A., Ramadhani, J. F., & Saragih, G. M. (2023). Analisis yuridis dasar hukum pengembalian berkas perkara oleh jaksa (penuntut umum) kepada penyidik. Journal on Education, 5(4), 11046–11052. https://doi.org/10.31004/joe.v5i4.2029

Mulya, B., Kencana, U., Cholidi, C., & Zuhdi, M. (2022). Asas dominus litis bagi kejaksaan dalam penuntutan tindak pidana berdasarkan undang-undang. Wajah Hukum, 6(2), 367. https://doi.org/10.33087/wjh.v6i2.950

Musafir, M., & Mendieta, M. D. R. S. (2024). Tinjauan fikih siyasah kewenangan penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia (analisis kewenangan kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi). Jurnal Al-Ahkam Jurnal Hukum Pidana Islam, 6(1), 1–13. https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v6i1.2452

Prajitno, T. (2023). Analisa lembaga praperadilan sebagai kontrol tugas penyidik dalam proses penegakan hukum. Jurnal Ilmu Kepolisian, 17(3), 23. https://doi.org/10.35879/jik.v17i3.418

Rasyid, M., & Setiawan, I. (2022). Perbandingan penuntutan pada sistem peradilan hukum pidana di Indonesia dan Amerika Serikat. Jurnal Ilmiah Publika, 10(2), 425. https://doi.org/10.33603/publika.v10i2.7839

Riyanto, T. A. (2021). Fungsionalisasi prinsip dominus litis dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Lex Renaissance, 6(3). https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss3.art4

Rustamaji, W. E. S. M. (2021). Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam telaah kekosongan hukum prapenuntutan. Verstek, 9(1). https://doi.org/10.20961/jv.v9i1.49926

Saputra, D., Kurniawan, Perdana, A. S., & Murbawan, H. (2022). Peran jaksa dalam sistem peradilan di Indonesia. Halu Oleo Law Review, 6(2), 218–237. https://doi.org/10.33561/holrev.v6i2.7

Sulchan, A., & Ghani, M. G. (2017). Mekanisme penuntutan jaksa penuntut umum terhadap tindak pidana anak. Ulul Albab Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam, 1(1), 110. https://doi.org/10.30659/jua.v1i1.2218

Wibowo, A. (2016). Rekonstruksi fungsi pers dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia berbasis nilai keadilan. Jurnal Pembaharuan Hukum, 2(1), 67. https://doi.org/10.26532/jph.v2i1.1416

Wuryanti, & Purwadi, H. (2018). Efisiensi penegakan hukum terhadap tindak pidana perindustrian memproduksi barang yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia. Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, 5(1). https://doi.org/10.20961/hpe.v5i1.18332

Yuliartha, I. G. (2010). Lembaga praperadilan dalam perspektif kini dan masa mendatang dalam hubungannya dengan hak asasi manusia. Law Reform, 5(1). https://doi.org/10.14710/lr.v5i1.667

Zulfi, M. H., Faniyah, I., & Fitriati. (2020). Upaya kepolisian dalam mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu pada proses penyidikan tindak pidana narkotika. Unes Journal of Swara Justisia, 4(1), 52. https://doi.org/10.31933/ujsj.v4i1.148