01451 - Jabatan Hukum Dalam Perspektif Hukum Islam: Konstruksi Normatif, Ragam Institusional, Dan Relevansinya Di Indonesia

Legal Office in Islamic Law Perspective: Normative Construction, Institutional Varieties, and Its Relevance in Indonesia

Abstract

This article examines the concept of "legal office" (jabatan hukum) in Islamic law as a normative-institutional construction, covering sources of legitimacy, varieties of offices in governmental and judicial structures, mechanisms of appointment and control, as well as classical-contemporary variations and their relevance in the Indonesian context. Using a literature study approach, this article synthesizes various sources from the fields of fiqh siyasah, Islamic political thought, and contemporary studies on Islamic institutions. The findings indicate that legal offices in Islam operate on two axes of legitimacy: the normative-transcendent axis (sharia/sovereignty of God) and the socio-political axis (recognition and role of the ummah). The varieties of offices discussed include the supreme office (caliph/imamah), assistant offices (mu'āwin/wazir), regional offices (wali/amīr), judicial offices (qāḍī, qāḍī al-quḍāt, maẓālim), and supervisory offices (muḥtasib/hisbah). Contemporary literature also reflects the position of normative authority offices (mufti/fatwa; DSN-DPS) with varying binding power depending on institutional design and state recognition. This article emphasizes that legal offices in Islam must be understood simultaneously as normative, historical, and institutional constructions, requiring mechanisms of syura, judicial institutions, maẓālim, and hisbah to prevent abuse of authority and maintain the objectives of justice and maslahah.

Keywords: legal office, Islamic law, fiqh siyasah, caliphate, judicial authority, hisbah, Indonesia

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep "jabatan hukum" dalam hukum Islam sebagai konstruksi normatif-institusional, mencakup sumber legitimasi, ragam jabatan dalam struktur pemerintahan dan peradilan, mekanisme pengangkatan dan kontrol, serta variasi pandangan klasik-kontemporer dan relevansinya dalam konteks Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan studi pustaka, artikel ini mensintesiskan berbagai sumber dari bidang fikih siyasah, pemikiran politik Islam, dan kajian kontemporer tentang institusi Islam. Temuan menunjukkan bahwa jabatan hukum dalam Islam beroperasi pada dua poros legitimasi: poros normatif-transenden (syariah/kedaulatan Tuhan) dan poros sosial-politik (pengakuan dan peran umat). Ragam jabatan yang dibahas mencakup jabatan puncak (khalifah/imamah), jabatan pembantu (mu'āwin/wazir), jabatan kewilayahan (wali/amīr), jabatan peradilan (qāḍī, qāḍī al-quḍāt, maẓālim), dan jabatan pengawasan (muḥtasib/hisbah). Literatur kontemporer juga mencerminkan posisi jabatan otoritas normatif (mufti/fatwa; DSN-DPS) dengan daya ikat yang bervariasi tergantung desain kelembagaan dan pengakuan negara. Artikel ini menegaskan bahwa jabatan hukum dalam Islam harus dipahami sekaligus sebagai konstruksi normatif, historis, dan institusional, yang memerlukan mekanisme syura, institusi peradilan, maẓālim, dan hisbah untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan menjaga tujuan keadilan serta kemaslahatan.

Kata Kunci: jabatan hukum, hukum Islam, fikih siyasah, khilafah, otoritas peradilan, hisbah, Indonesia

________________________________________

I. PENDAHULUAN

A. Makna "Jabatan Hukum" dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam konteks hukum Islam, khususnya kajian fikih siyasah dan sejarah kelembagaan Islam, "jabatan hukum" dapat dipahami sebagai kedudukan formal dalam struktur pemerintahan dan/atau penegakan hukum yang melekat padanya otoritas (wewenang) untuk mengurus urusan publik serta menjalankan syariat pada ranah sosial-politik. Kerangka ini tampak, misalnya, ketika khilāfah didefinisikan sebagai "jabatan keagamaan" yang dipegang oleh penguasa tertinggi/kepala negara untuk mengurus berbagai persoalan dan menjalankan syariat Allah, yang sekaligus menandai bahwa jabatan tersebut bukan sekadar posisi administratif melainkan posisi normatif yang terkait dengan pelaksanaan petunjuk Ilahi (Dardiri, 2017).

Pada saat yang sama, kajian otoritas menegaskan bahwa "kekuasaan jabatan" bertumpu pada pengakuan sosial atas kebutuhan pemangku jabatan dan diterimanya aturan main yang mengatur jabatan tersebut; dengan demikian, jabatan beroperasi sebagai institusi yang membutuhkan legitimasi, prosedur, serta penerimaan publik agar wewenangnya efektif (Muhsin, 2012). Dalam pembacaan kontemporer tentang politik Islam, pemahaman jabatan juga terkait dengan perdebatan modern mengenai apakah khilāfah diposisikan sebagai satu-satunya bentuk pemerintahan yang sah; sebagian kajian menunjukkan adanya kecenderungan kontemporer yang menganggap khilāfah sebagai bentuk pemerintahan tunggal yang menjamin penerapan syariat, namun kecenderungan ini dipersoalkan sebagai sesuatu yang "belum pernah dikenal" dalam ijtihad kaum Muslim terdahulu dan bahkan berpotensi memecah-belah (Dardiri, 2017).

Oleh karena itu, artikel ini membahas jabatan hukum menurut hukum Islam sebagai konstruksi normatif-institusional: sumber legitimasi, ragam jabatan dalam struktur pemerintahan dan peradilan, mekanisme pengangkatan dan kontrol, serta variasi pandangan klasik-kontemporer dan relevansinya dalam konteks Indonesia.

________________________________________

II. LANDASAN LEGITIMASI JABATAN: KEDAULATAN SYARIAH, PELAKSANA MANUSIA, DAN PENGAKUAN UMAT

Sebagian kajian tentang konsepsi negara Islam (khilafah) menempatkan "kedaulatan di tangan syariah" sebagai pilar fundamental, yang berarti hukum syara' menjadi rujukan tertinggi, bukan kehendak rakyat semata. Dalam argumen yang mengontekstualisasikan khilafah dengan negara modern, fondasi epistemologis yang bertumpu pada teologi dipaparkan melalui ide "kedaulatan Tuhan," sehingga tata kenegaraan khilafah diklaim sepenuhnya berpijak pada "kebenaran teologis" walaupun secara konseptual dapat dibaca memiliki kemiripan kerangka negara modern (Setiawan & Risnandar, 2019).

Pada saat yang sama, kajian tentang "polemik kekuasaan" dalam perspektif hukum Islam menegaskan suatu dialektika: rakyat dipandang sebagai sumber kekuasaan bagi pemerintah dalam pengangkatan dan pemaksaan kepatuhan politik, tetapi "kekuasaan tertinggi (kedaulatan) ada di tangan Allah," sehingga manusia berperan sebagai pelaksana kedaulatan itu (Amiruddin et al., 2021). Dengan demikian, jabatan hukum dalam Islam beroperasi pada dua poros legitimasi: poros normatif-transenden (syariah/kedaulatan Tuhan) dan poros sosial-politik (pengakuan dan peran umat/rakyat dalam proses kekuasaan).

Dari sisi teori otoritas, jabatan juga dapat dipahami sebagai mekanisme pemberian kewenangan melalui posisi dalam hierarki politik/administratif, karena otoritas politik sering "berasal dari jabatan atau posisi tertentu dalam hierarki pemerintahan" dan melibatkan proses legitimasi, norma, serta pengakuan (Bangsawan et al., 2024). Selaras dengan itu, konsepsi otoritas keagamaan digambarkan dinamis: otoritas tidak statis, melainkan memiliki tingkat-tingkat dan relasi antartingkat otoritas yang berubah mengikuti konteks sosial (Muhsin, 2012). Dalam praktik, dinamika ini menjelaskan mengapa jabatan-jabatan tertentu (misalnya khalifah, qādī/hakim, muhtasib, mufti) dapat memperoleh wibawa yang berbeda-beda tergantung struktur kelembagaan, penerimaan masyarakat, dan hubungan antarotoritas (politik, keilmuan, dan keagamaan) (Bangsawan et al., 2024; Muhsin, 2012).

________________________________________

III. "JABATAN" SEBAGAI SUBJEK OTORITAS DAN KONSEKUENSI TANGGUNG JAWAB

Dalam kajian hukum administrasi yang digunakan untuk memahami tindakan pejabat publik, ditegaskan bahwa dalam diri seorang pejabat pemerintahan/badan TUN "tersemat 'jabatan' sebagai sumber otoritas representasi negara yang absah," sehingga jabatan berfungsi sebagai personifikasi hak dan kewajiban yang memerlukan perwakilan oleh "pejabat" sebagai pemangku jabatan. Meskipun rujukan ini berasal dari perspektif hukum administrasi modern, ia berguna untuk menegaskan aspek analitis yang juga muncul dalam pembahasan fikih siyasah: jabatan bukan sekadar individu, melainkan institusi otoritatif yang memiliki hak, kewajiban, dan batas wewenang.

Dalam kerangka Islam, ide "wewenang" itu sendiri dipahami sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak; bahkan dalam pembahasan hisbah dikutip definisi kebahasaan bahwa wewenang bermakna hak dan kekuasaan untuk bertindak, sedangkan fungsi terkait dengan jabatan/pekerjaan yang dilakukan (Pujianto, 2015). Dengan demikian, jabatan hukum dalam Islam dapat didekati sebagai (i) institusi formal dalam struktur pengelolaan urusan publik, (ii) sumber wewenang untuk tindakan hukum/pemerintahan, dan (iii) locus pertanggungjawaban (akuntabilitas) yang menuntut mekanisme kontrol.

________________________________________

IV. RAGAM JABATAN HUKUM DALAM PEMERINTAHAN ISLAM

A. Jabatan Puncak: Khalifah/Imamah sebagai Kepala Negara dan Pusat Otoritas Adopsi Hukum

Dalam konsepsi Hizbut Tahrir yang dianalisis oleh beberapa studi, khalifah diposisikan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dengan wewenang yang sangat besar, termasuk mengadopsi/menetapkan hukum-hukum syara' untuk dilaksanakan dalam pemerintahan serta menetapkan konstitusi (UUD) dan perundang-undangan (Sukri, 2016). Studi lain menegaskan formulasi pilar khilafah versi Hizbut Tahrir: selain kedaulatan pada syariah, juga dinyatakan bahwa "kekuasaan di tangan umat," kewajiban mengangkat satu khalifah, dan bahwa hanya khalifah berhak melegislasi hukum-hukum syara' serta UUD dan UU. Dalam kerangka ini, jabatan khalifah bukan sekadar simbol persatuan, melainkan pusat otoritas normatif dan administratif.

Namun, literatur kontemporer juga menunjukkan adanya perdebatan konseptual mengenai relasi agama-negara dan kebutuhan bentuk pemerintahan tertentu. Kajian historis-fikih siyasah menilai sistem pemerintahan "tidak disebutkan secara jelas" dalam Al-Qur'an dan Sunnah sehingga pemikir politik Islam berbeda pendapat tentang sistem apa yang harus diterapkan dalam nation-state (Qomariyah & Rizqa, 2023). Sejalan dengan itu, pembacaan terhadap perdebatan khilafah modern menunjukkan adanya diskursus panjang sejak wafat Nabi hingga era modern tentang wajib tidaknya mendirikan negara Islam, susunan bentuk negara, dan siapa yang berhak menduduki jabatan kepala negara, termasuk munculnya gagasan Ali 'Abd al-Rāziq sebagai alternatif pemikiran politik Islam modern (Taufik & Haeruddin, 2023).

Dengan demikian, jabatan khalifah/imamah sebagai institusi puncak otoritas merupakan salah satu model yang kuat dalam literatur tertentu, tetapi status normatifnya diperdebatkan dalam diskursus kontemporer (Qomariyah & Rizqa, 2023; Taufik & Haeruddin, 2023).

B. Jabatan Pembantu Eksekutif: Mu'āwin/Wazir dan Diferensiasi Otoritas Administratif

Dalam narasi yang merujuk pada konsepsi khilafah Hizbut Tahrir, struktur pemerintahan tidak mengenal kementerian seperti demokrasi modern; yang ada ialah para mu'āwin yang membantu khalifah dalam tugas-tugas pemerintahan (Setiawan & Risnandar, 2019). Dalam tradisi pemikiran al-Māwardī yang dibahas melalui kajian literatur al-Aḥkām as-Sulṭāniyyah, terdapat diferensiasi jabatan wazir: Wazīr Tafwīḍī (pembantu khalifah bidang pemerintahan) mensyaratkan karakteristik lebih kuat (misalnya syarat beragama Islam dan menguasai hukum syariat), sedangkan Wazīr Tanfīdhī (pembantu bidang administrasi) memiliki wewenang yang lebih lemah dan berfokus mendampingi imam (khalifah) serta melaksanakan perintahnya, dengan syarat yang lebih sedikit (Mayasari & Rohmanu, 2022).

Pembedaan ini penting untuk memahami "jabatan hukum" bukan sebagai kategori tunggal, melainkan spektrum otoritas: dari otoritas normatif-substantif (tafwīḍ) sampai otoritas administratif-eksekutorial (tanfīdh) (Mayasari & Rohmanu, 2022).

C. Jabatan Kewilayahan: Wali/Gubernur/Amīr sebagai Perpanjangan Otoritas Pusat dan Delegasi Wewenang

Dalam sejarah fikih siyasah, gubernur (wali) pada masa 'Umar digambarkan diberi tugas dan wewenang yang relatif luas—meliputi politik, ekonomi, sosial, peradilan, pertahanan, dan keamanan—bahkan dapat bertindak sebagai panglima militer daerah; meskipun sistem pemerintahan saat itu disebut masih sentralistik (Hastriana et al., 2020). Pada saat yang sama, kajian tersebut menekankan pentingnya prosedur baku dalam pengangkatan dan pemberhentian wali (Hastriana et al., 2020).

Dalam kerangka hukum tata negara Islam tentang otonomi, ditegaskan bahwa khalifah memberikan wewenang kepada al-Amīr (kepala daerah) untuk fungsi-fungsi tertentu seperti pengelolaan administrasi daerah, pelayanan publik, menjaga keamanan, serta fungsi fiskal (kharaj dan zakat) dan fungsi religius tertentu; otoritas ini dinyatakan "sesuai dengan kondisi dan wewenang" yang diberikan khalifah ("KONSEPSI DAN SISTEM PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN OLEH MAHKAMAH AGUNG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945," 2017). Kajian yang sama memaparkan bahwa praktik otonomi/administrasi wilayah dalam hukum tata negara Islam dapat diklasifikasikan dalam beberapa tipe pemerintahan daerah (misalnya al-imārah al-khāṣṣah, al-imārah al-'āmmah, al-imārah al-istīlā) dan menekankan bahwa otonomi kekuasaan kepala daerah selaras dengan otoritas yang diberikan khalifah ("KONSEPSI DAN SISTEM PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN OLEH MAHKAMAH AGUNG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945," 2017).

Dengan demikian, jabatan hukum di wilayah dipahami sebagai jabatan delegatif: kewenangannya bersumber dari otoritas pusat (khalifah) dan dibatasi oleh mandat tersebut (Hastriana et al., 2020; "KONSEPSI DAN SISTEM PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN OLEH MAHKAMAH AGUNG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945," 2017).

D. Jabatan Peradilan: Qāḍī, Qāḍī al-Quḍāt, dan Lembaga Maẓālim sebagai Mekanisme Koreksi terhadap Penguasa

Sejarah peradilan Islam menunjukkan bahwa jabatan hakim (qāḍī) merupakan elemen kunci untuk penyelesaian sengketa di wilayah-wilayah Islam, termasuk wilayah yang baru menjadi bagian negara Islam, agar masyarakat mudah memperoleh keadilan (Hukunala & Ajawaila, 2023). Namun, sejarah juga mencatat persoalan independensi: ketika sebagian khalifah 'Abbāsiyah ikut campur dalam kemerdekaan peradilan, sejumlah fuqahā' menolak jabatan hakim (misalnya Abū Ḥanīfah, Zufar, dan Aḥmad ibn Ḥanbal) (Hukunala & Ajawaila, 2023). Dalam konteks institusional, disebut pula pembentukan jabatan baru "hakimnya para hakim" (Qāḍī al-Quḍāt), yang menunjukkan diferensiasi hierarki jabatan peradilan dan kebutuhan koordinasi otoritas kehakiman (Hukunala & Ajawaila, 2023). Hal ini memperlihatkan bahwa "jabatan hukum" dalam Islam terkait erat dengan integritas, independensi, dan desain kelembagaan yang mencegah dominasi kekuasaan eksekutif atas peradilan (Hukunala & Ajawaila, 2023).

Selain peradilan umum, literatur kontemporer tentang khilafah versi Hizbut Tahrir juga memuat konsep Mahkamah Maẓālim sebagai institusi koreksi atas kezaliman penguasa. Dalam uraian tentang fungsi Majelis Umat, apabila Majelis menilai peraturan yang diadopsi khalifah sebagai kezaliman yang bertentangan dengan syariah sementara khalifah menilai sebaliknya, sengketa dapat dibawa ke Mahkamah Mazalim (Setiawan & Risnandar, 2019). Dalam kajian lain tentang HTI, kontrol terhadap khalifah dan aparatnya disebut telah "diatur oleh Islam," dengan Majelis Umat dan Mahkamah Mazalim menjadi bagian dari struktur khilafah; bahkan partai politik diposisikan sebagai "penjaga syariah dan khilafah terakhir" jika mekanisme kontrol institusional tidak mampu menghadapi kezaliman (Sukri, 2016).

Dengan demikian, jabatan hukum dalam Islam tidak hanya mencakup otoritas memerintah (eksekutif), tetapi juga mencakup jabatan dan lembaga pengawasan-yudisial yang didesain untuk menahan penyalahgunaan wewenang (Setiawan & Risnandar, 2019; Sukri, 2016).

E. Jabatan Pengawasan Moral-Ekonomi: Muḥtasib dan Institusi Ḥisbah

Dalam kajian hisbah, ditegaskan bahwa hisbah adalah lembaga penegak hukum yang bertugas menjalankan amar ma'rūf nahy munkar dengan "wewenang tersendiri" di luar wewenang qaḍā' (peradilan) dan maẓālim (Pujianto, 2015). Muḥtasib digambarkan tidak menunggu keluhan di kantor, melainkan melakukan inspeksi di lapangan untuk menjamin pelaksanaan syariah (Pujianto, 2015). Bahkan disebut bahwa peran negara penting karena muḥtasib memerlukan dukungan otoritas eksekutif, kekuasaan yudisial tertentu, dan kekuatan kepolisian wilayah, yang menegaskan posisi muḥtasib sebagai jabatan publik yang menggabungkan dimensi pengawasan norma dengan dimensi penegakan (Pujianto, 2015).

Dengan demikian, jabatan muḥtasib merepresentasikan satu tipe "jabatan hukum" yang khas: otoritas regulatif dan korektif yang berorientasi pada kepatuhan syariah dalam ruang sosial-ekonomi (Pujianto, 2015).

________________________________________

V. MEKANISME PENGANGKATAN, MASA JABATAN, DAN BATAS OTORITAS: VARIASI PANDANGAN DAN RISIKO PENYALAHGUNAAN

Dalam perspektif fikih siyasah mengenai kepala daerah (wali/gubernur), pengangkatan idealnya dilakukan oleh khalifah, bukan melalui pemilihan langsung rakyat setempat dan bukan pula melalui pewarisan turun-temurun; pada saat yang sama, kajian tersebut menyatakan para sahabat menerapkan pemilihan pejabat/wakil yang didasarkan pada profesionalitas dan kemampuan, bukan sistem turun-temurun (Hastriana et al., 2020). Ini menunjukkan bahwa legitimasi jabatan dalam tradisi awal dapat dilekatkan pada kompetensi dan mekanisme pengangkatan yang dipandang sah menurut kerangka syariah, sekaligus menolak model pewarisan jabatan yang mengubah jabatan menjadi hak keluarga (Hastriana et al., 2020).

Dalam konteks ini, diskursus kontemporer tentang syura menekankan musyawarah sebagai prinsip konstitusional dalam siyasah syar'iyyah untuk mencegah keputusan yang merugikan kepentingan umum dan menahan kecenderungan monopoli kehendak penguasa (Ghozali & Hadi, 2021; Putri & Frinaldi, 2023). Bahkan diuraikan bahwa jika hasil syura bersifat mengikat, maka penguasa harus mematuhinya sehingga "check and balance" dapat terwujud melalui pembatasan wewenang penguasa; namun dicatat pula adanya pandangan yang menganggap output syura bersifat anjuran, walau tetap menjaga saluran aspirasi dan keseimbangan kekuasaan (Putri & Frinaldi, 2023).

Perdebatan lain terkait jabatan menyangkut masa jabatan (term limits). Kajian tentang khilafah versi Hizbut Tahrir menyatakan tidak ada masa jabatan tertentu bagi khalifah; batasannya ialah apakah ia masih menerapkan hukum syara' atau tidak (Setiawan & Risnandar, 2019). Studi tentang HTI juga menyebut jabatan amir tidak dibatasi periode; selama masih mampu mengemban tugas, ia tetap menjabat sampai akhir hayat (Sukri, 2016). Dalam analisis Dardiri, tidak adanya pembatasan jabatan dan periodesasi dalam konsepsi HT memunculkan implikasi kekuasaan khalifah yang sangat besar. Pada titik ini, literatur yang menekankan bahaya penyalahgunaan wewenang dan dominasi kekuasaan menjadi relevan: sejarah dan teori menunjukkan perlunya institusi pengawasan (Majelis Umat, Mahkamah Mazalim, hisbah) untuk membatasi penyimpangan (Pujianto, 2015; Setiawan & Risnandar, 2019; Sukri, 2016).

Dengan demikian, "jabatan hukum" dalam Islam selalu berhadapan dengan problem desain institusional: bagaimana memastikan otoritas jabatan (yang diperlukan untuk ketertiban) tidak berubah menjadi dominasi sewenang-wenang (yang merusak keadilan syariah) (Pujianto, 2015; Putri & Frinaldi, 2023; Setiawan & Risnandar, 2019).

Risiko penyalahgunaan jabatan juga dapat dibaca melalui contoh sejarah dan literatur manajemen pemerintahan Islam. Utsman bin 'Affan, misalnya, digambarkan memiliki otoritas administratif untuk menetapkan kebijakan, mengangkat pejabat, dan mengatur administrasi kekhalifahan sesuai prinsip Islam, sekaligus memiliki otoritas menegakkan hukum syariah (Bangsawan et al., 2024). Namun, kajian kontribusi Islam terhadap sains manajemen secara eksplisit menyebut bahwa Khalifah Utsman "melakukan praktik nepotisme dengan mengangkat keluarga dan kerabatnya menjadi pejabat pemerintahan" (Fitriani et al., 2022). Di sini tampak dua sisi jabatan: di satu sisi, jabatan memberikan kapasitas legal-administratif untuk menjaga stabilitas dan pelaksanaan syariah; di sisi lain, jabatan membuka peluang distorsi etis jika rekrutmen pejabat dipengaruhi relasi keluarga, bukan amanah dan kompetensi (Bangsawan et al., 2024; Fitriani et al., 2022).

________________________________________

VI. JABATAN REPRESENTASI DAN PENGAWASAN PUBLIK: MAJELIS UMAT, AHL AL-ḤALL WA AL-'AQD, DAN ANALOGI LEMBAGA PERWAKILAN

Dalam konsepsi Hizbut Tahrir, Majelis Umat diberi fungsi representasi umat terutama untuk menyampaikan pendapat sebagai bahan pertimbangan bagi khalifah; tetapi dalam analisis Dardiri, Majelis Umat cenderung hanya diberi ruang menasihati/memberi masukan sementara otoritas legislasi berada pada khalifah (Setiawan & Risnandar, 2019). Dalam kajian HTI, Majelis Umat dan Mahkamah Mazalim ditempatkan sebagai instrumen kontrol terhadap khalifah dan aparatnya (Sukri, 2016).

Di luar kerangka HTI, literatur tentang lembaga perwakilan dalam refleksi Islam politik klasik-modern memaparkan dua fungsi utama lembaga perwakilan: mengawasi jalannya pemerintahan agar eksekutif tidak sewenang-wenang, dan menjalankan fungsi legislatif dalam ranah yang tidak diatur secara tegas (Prasetyo & Abadi, 2023). Sementara itu, kajian syura dan implementasinya pada MPR RI menekankan bahwa musyawarah untuk mufakat dipandang selaras dengan konsep syura Rasulullah dalam pengambilan keputusan publik, dan syura ditempatkan sebagai prinsip untuk menghindari keputusan yang merugikan kepentingan umum (Ghozali & Hadi, 2021).

Secara sintesis, jabatan representatif dan pengawasan dalam perspektif Islam mengarah pada gagasan bahwa otoritas penguasa perlu dipagari oleh forum musyawarah dan institusi pengawasan, baik dengan model Majelis Umat/ahl al-syura maupun bentuk perwakilan yang menyalurkan aspirasi dan mengontrol kebijakan (Ghozali & Hadi, 2021; Prasetyo & Abadi, 2023; Putri & Frinaldi, 2023).

________________________________________

VII. JABATAN KEAGAMAAN DALAM PRODUKSI NORMA: MUFTI, FATWA, DAN RELASI DENGAN HUKUM POSITIF

Diskusi jabatan hukum dalam Islam tidak lengkap tanpa membedakan jabatan pemerintahan/peradilan dengan jabatan otoritas keagamaan (religious authority). Kajian otoritas keagamaan menegaskan agama dalam ruang sosial cenderung membutuhkan "agen-agen penyalur" yang punya kredibilitas untuk menyampaikan pesan agama; tetapi bentuk dan relasi otoritas ini bersifat dinamis (Muhsin, 2012).

Dalam praktik negara-negara Muslim, posisi mufti dan lembaga fatwa beragam: ada negara yang memasukkan fatwa ke dalam struktur pemerintahan sehingga lebih mengikat, sementara yang lain memisahkannya; misalnya Brunei menempatkan lembaga fatwa dalam sistem pemerintahan dengan produk yang sangat mengikat, Malaysia menempatkan mufti sebagai otoritas setelah Sultan dalam urusan agama dengan fatwa mengikat setelah disetujui dan diwartakan, sedangkan Mesir memisahkan institusi fatwa dari sistem hukum/pemerintahan walau tetap menjadi pilar institusi Islam (RAHMAN, 2022).

Dalam konteks Indonesia, dibahas bahwa MUI dalam fatwa ekonomi syariah menjadi lembaga yang diikuti pemerintah dan memiliki daya ikat legal (legal binding) dalam bidang tersebut, yang juga menjelaskan mengapa MUI kadang berupaya memaksakan fatwa di luar ekonomi syariah agar menjadi kebijakan (Muhsin, 2012). Selaras dengan itu, kajian tentang Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) menunjukkan DSN memiliki fungsi mengawasi produk institusi ekonomi-keuangan syariah dan wewenang mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS serta menjadi dasar tindakan hukum; DSN juga mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan ketentuan/peraturan instansi berwenang seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia (Azizah, 2021).

Sintesis dari literatur ini menunjukkan bahwa "jabatan hukum" dalam Islam dapat mencakup jabatan produksi norma non-yudisial (mufti/DSN) yang otoritasnya bergantung pada desain kelembagaan dan pengakuan negara/masyarakat, berbeda dari jabatan yudisial (qāḍī) yang memutus sengketa (Azizah, 2021; Muhsin, 2012; RAHMAN, 2022).

________________________________________

VIII. KONTEKSTUALISASI INDONESIA: PERADILAN AGAMA, MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH, DAN JABATAN PENEGAK HUKUM SYARIAH

Dalam sejarah Indonesia, lembaga peradilan agama dipaparkan telah ada sejak masa kerajaan-kerajaan Islam dan terus mengalami perubahan pada masa kolonial hingga pascakemerdekaan; eksistensinya dipahami sebagai kebutuhan umat Islam untuk menyelesaikan persoalan keperdataan Islam (Sari & Reni, 2023). Pada masa-masa tertentu, kewenangan peradilan agama mengalami penyempitan dan pembentukan formal oleh pemerintah kolonial, namun tetap berkembang dan kemudian memperoleh penguatan kedudukan melalui pengaturan nasional (Sari & Reni, 2023).

Dalam konteks Aceh, kajian tentang Mahkamah Syar'iyah menegaskan kewenangannya untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama dalam bidang ahwāl al-syakhṣiyyah, mu'āmalah, dan jināyah, serta menempatkan eksistensinya sebagai manifestasi kebutuhan komunitas Muslim untuk penyelesaian masalah berdasarkan syariah (Fathudin, 2015). Dengan demikian, jabatan-jabatan hukum dalam institusi peradilan agama—hakim, panitera, jurusita—menjadi bagian dari struktur otoritas penegakan hukum Islam pada ranah yang diakui dalam sistem hukum Indonesia (Fathudin, 2015; Sari & Reni, 2023).

Isu jabatan juga bersinggungan dengan kesetaraan gender dalam penegakan hukum Islam di Indonesia. Studi tentang peran perempuan di Pengadilan Agama DKI Jakarta menyimpulkan kedudukan perempuan dalam penegakan hukum di Pengadilan Agama "sudah sama dengan laki-laki," dan peran perempuan sesuai UU No. 50 Tahun 2009 juga sama dalam profesi hakim, panitera, jurusita, bahkan jabatan struktural (Hardiningsih et al., 2019). Kajian itu juga menegaskan beratnya tugas hakim sehingga diperlukan kriteria khusus dan penyaringan untuk memastikan kredibilitas pemangku jabatan hakim (Hardiningsih et al., 2019). Temuan ini menegaskan bahwa pembahasan jabatan hukum menurut hukum Islam dalam konteks Indonesia tidak hanya soal struktur normatif klasik, tetapi juga soal bagaimana jabatan di institusi syariah modern dioperasikan melalui standar kompetensi dan prinsip kesetaraan yang diformalkan (Hardiningsih et al., 2019).

________________________________________

IX. NUANSA DAN PERBEDAAN PANDANGAN: ANTARA IDEAL NORMATIF, SEJARAH, DAN KONSTRUKSI GERAKAN MODERN

Keseluruhan literatur yang tersedia menunjukkan bahwa "jabatan hukum" dalam Islam adalah konsep yang diperebutkan dan dipraktikkan dalam variasi. Di satu sisi, konstruk Hizbut Tahrir/HTI menekankan sentralitas jabatan khalifah sebagai satu-satunya pemegang otoritas legislasi syara' dan konstitusi, ketiadaan masa jabatan tertentu, serta fungsi Majelis Umat yang terutama bersifat nasihat, dengan Mahkamah Mazalim dan instrumen lain sebagai kontrol (Setiawan & Risnandar, 2019; Sukri, 2016).

Di sisi lain, kajian historis-fikih siyasah menekankan bahwa bentuk pemerintahan tidak ditetapkan secara tegas dalam sumber utama sehingga perdebatan wajar terjadi, dan yang lebih ditekankan pada masa Nabi ialah substansi nilai Islam dalam tata kelola (misalnya melalui Konstitusi Madinah dalam pembacaan historis), bukan semata bentuk negara tertentu (Qomariyah & Rizqa, 2023). Kajian tentang Ali 'Abd al-Rāziq menempatkan pemikirannya sebagai alternatif penting dalam diskursus modern tentang apakah Islam menuntut negara khilafah atau tidak (Taufik & Haeruddin, 2023). Bahkan, kajian tentang penafsiran ayat jihad dan khilafah menilai kecenderungan menganggap khilafah sebagai satu-satunya sistem sah yang menjamin syariah sebagai kecenderungan kontemporer yang sebelumnya tidak dikenal dan hampir memicu kehancuran di banyak negara (Dardiri, 2017).

Sintesis ini menegaskan bahwa jabatan hukum dalam Islam harus dipahami sebagai (i) konstruksi normatif yang mengaitkan wewenang dengan syariah dan kemaslahatan, (ii) desain institusional yang memerlukan kontrol (syura, peradilan, maẓālim, hisbah), dan (iii) arena perdebatan epistemik antara pembacaan tekstual-ideologis, pembacaan historis, dan pembacaan konstitusional-modern (Dardiri, 2017; Putri & Frinaldi, 2023; Qomariyah & Rizqa, 2023; Taufik & Haeruddin, 2023).

________________________________________

X. KESIMPULAN

Berdasarkan rujukan yang tersedia, "jabatan hukum menurut hukum Islam" dapat disarikan sebagai kedudukan formal dalam struktur pemerintahan, peradilan, pengawasan, atau otoritas normatif-keagamaan yang membawa wewenang untuk mengurus urusan publik sesuai kerangka syariah, dengan legitimasi yang berjalin antara kedaulatan Tuhan/syariah dan pengakuan serta peran umat.

Ragam jabatan yang dibahas literatur mencakup jabatan puncak (khalifah/imamah), jabatan pembantu (mu'āwin/wazir dengan diferensiasi wewenang), jabatan kewilayahan (wali/amīr/gubernur sebagai delegasi khalifah), jabatan peradilan (qāḍī hingga qāḍī al-quḍāt serta lembaga maẓālim), dan jabatan pengawasan (muḥtasib/hisbah). Di tingkat kontemporer, jabatan otoritas normatif (mufti/fatwa; DSN-DPS) menunjukkan variasi posisi dalam struktur negara dan daya ikat produk normanya.

Literatur juga menegaskan adanya perbedaan tajam pandangan: dari konsepsi khilafah yang sangat sentralistis dan tanpa batas masa jabatan hingga pandangan yang menilai bentuk pemerintahan tidak ditetapkan secara eksplisit sehingga harus dibaca lebih substantif dan kontekstual. Karena itu, studi jabatan hukum dalam Islam mensyaratkan pembacaan yang sekaligus normatif, historis, dan institusional: menilai sumber legitimasi, batas wewenang, mekanisme pengangkatan, serta instrumen kontrol untuk mencegah penyalahgunaan jabatan dan menjaga tujuan keadilan serta kemaslahatan.

________________________________________

DAFTAR PUSTAKA

Amiruddin, A., Parman, L., & Pancaningrum, R. K. (2021). Titik Singgung Antara Kompetensi Pengadilan Tipikor Dan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Penyalahgunaan Wewenang. Jurnal Risalah Kenotariatan, 2(1). https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v2i1.47

Azizah, T. N. A. (2021). Unsur penyalahgunaan wewenang oleh Pejabat pemerintahan. Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, 2(11), 2062–2068. https://doi.org/10.36418/jist.v2i11.270

Bangsawan, A., Masruchin, M., & Hendro, B. (2024). Untitled. Ikhtisar Jurnal Pengetahuan Islam, 4(1), 119. https://doi.org/10.55062//ijpi.2024.v4i1/444/5

Dardiri, A. H. (2017). Konsepsi Pembagian Kekuasaan Negara Islam Khilafah Menurut Hizbut Tahrir Dan Kemungkinan Implementasinya Di Indonesia. Millah Journal of Religious Studies, 16(2), 271–304. https://doi.org/10.20885/millah.vol16.iss2.art6

Fathudin. (2015). Tindak Pidana Korupsi (Dugaan Penyalahgunaan Wewenang) Pejabat Publik (Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan). Jurnal Cita Hukum, 3(1). https://doi.org/10.15408/jch.v2i1.1844

Fitriani, F., Marzuki, M., & Wahyuni. (2022). Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tengah Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilihan Gubernur Tahun 2020. Qaumiyyah Jurnal Hukum Tata Negara, 3(1), 91–114. https://doi.org/10.24239/qaumiyyah.v3i1.50

Ghozali, M. R., & Hadi, S. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Pejabat Pemerintahan Dari Ancaman Pidana Dalam Penggunaan Diskresi. Mimbar Keadilan, 14(2), 170–182. https://doi.org/10.30996/mk.v14i2.5092

Hardiningsih, P., O., R. M., Srimindarti, C., & Kristiana, I. (2019). Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang). Aktsar Jurnal Akuntansi Syariah, 2(1), 21. https://doi.org/10.21043/aktsar.v2i1.4963

Hastriana, A., Kurniati, K., & Rahmiati, R. (2020). Polemics of Power in Islamic Law Perspective. Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum, 20(2), 143. https://doi.org/10.24252/al-risalah.v20i2.20690

Hukunala, S. V., & Ajawaila, D. P. (2023). Korupsi sebagai Kesalahan Administratif yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, 8(1), 82. https://doi.org/10.17977/um019v8i1p82-89

Konsepsi Dan Sistem Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Oleh Mahkamah Agung Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. (2017). Binamulia Hukum, 6(2), 117–126. https://doi.org/10.37893/jbh.v6i2.76

Mayasari, L. D., & Rohmanu, A. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Pemisahan Harta dalam Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Journal of Economics Law and Humanities, 1(1), 23–43. https://doi.org/10.21154/jelhum.v1i1.529

Muhsin, I. (2012). Gerakan penegakan syariah: studi gerakan sosial Hizbut Tahrir Indonesia di DIY. Ijtihad Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan, 12(1), 43. https://doi.org/10.18326/ijtihad.v12i1.43-61

Prasetyo, A. B., & Abadi, S. (2023). Urgensi Undang-Undang Penilai Dalam Memberikan Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Penilai. LH, 1(3), 257–278. https://doi.org/10.37504/lh.v1i3.579

Pujianto, A. (2015). Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Perspektif Fikih Siyâsah. Al-Daulah Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam, 5(1), 258–285. https://doi.org/10.15642/ad.2015.5.1.258-285

Putri, B. K., & Frinaldi, A. (2023). Korupsi Bentuk dari Penyalahgunaan Wewenang Pejabat di Indonesia. Ahkam, 2(4), 901–909. https://doi.org/10.58578/ahkam.v2i4.2420

Qomariyah, P., & Rizqa, C. S. (2023). Studi Pranata Islam (Politik, Ekonomi, dan Hukum). Cendekia Jurnal Studi Keislaman, 9(1), 92–107. https://doi.org/10.37348/cendekia.v9i1.281

Rahman, A. (2022). Metode perolehan dan batas-batas wewenang pemerintahan. https://doi.org/10.31219/osf.io/c6zj4

Sari, S. P., & Reni, E. (2023). Kendala Dan Upaya Badan Kehormatan Dewan Dalam Menjaga Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Di Kabupaten Solok. Al Ushuliy Jurnal Mahasiswa Syariah Dan Hukum, 2(2), 213–224. https://doi.org/10.31958/alushuliy.v2i2.11206

Setiawan, T., & Risnandar, A. (2019). Negara Modern, dan Utopia Negara Khilafah(?). Jurnal Kajian Peradaban Islam, 2(2), 6–12. https://doi.org/10.47076/jkpis.v2i2.14

Sukri, M. (2016). Sejarah Peradilan Agama Di Indonesia (Pendekatan Yuridis). Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 10(2). https://doi.org/10.30984/as.v10i2.252

Taufik, M., & Haeruddin, H. (2023). Perspektif Fikih Siyasah Terhadap Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa. Qaumiyyah Jurnal Hukum Tata Negara, 4(2), 1–22. https://doi.org/10.24239/qaumiyyah.v4i2.77