01450 - Ius Soli Dalam Perspektif Hukum Islam: Antara Prinsip Teritorial, Perlindungan Identitas Anak, Dan Kebijakan Kemaslahatan

Abstract

Ius soli as a principle of citizenship based on place of birth is a fundamental concept in modern citizenship law. This article examines ius soli from the perspective of Islamic law by exploring the relationship between territorial principles in classical fiqh, child identity protection, and the maslahah framework. Through a normative-juridical approach with library research, this study finds that although classical Islamic law constructs citizenship differently from the modern ius soli concept—emphasizing Dār al-Islām, residency, and community status (Muslim/dhimmī/musta'min)—Islamic jurisprudence recognizes mechanisms that give weight to "place" as a presumption of identity, particularly in the case of al-laqīṭ (foundling children). At the methodological level, the acceptance of modern administrative policies, including birth registration that includes place of birth as the basis for citizenship, can be understood as aligned with maslahah considerations and child protection. Thus, ius soli in the perspective of Islamic law is most appropriately read as a siyāsah (policy) space that can be justified through the maslahah framework and identity protection, rather than as a claim that ius soli is the only classical principle determining citizenship in fiqh.

Keywords: ius soli, citizenship, Islamic law, maslahah, child identity, al-laqīṭ, siyāsah

________________________________________

Abstrak

Ius soli sebagai asas kewarganegaraan berbasis tempat kelahiran merupakan konsep fundamental dalam hukum kewarganegaraan modern. Artikel ini mengkaji ius soli dari perspektif hukum Islam dengan menelusuri hubungan antara prinsip teritorial dalam fiqh klasik, perlindungan identitas anak, dan kerangka kemaslahatan. Melalui pendekatan normatif-yuridis dengan penelitian kepustakaan, kajian ini menemukan bahwa meskipun hukum Islam klasik mengonstruksi kewarganegaraan secara berbeda dari konsep ius soli modern—dengan menekankan Dār al-Islām, residensi, dan status komunitas (Muslim/dhimmī/musta'min)—fikih tetap mengenal mekanisme yang memberi bobot pada "tempat" sebagai presumsi identitas, khususnya dalam kasus al-laqīṭ (anak temuan). Di level metodologis, penerimaan kebijakan administrasi modern, termasuk pencatatan kelahiran yang memuat tempat lahir sebagai basis kewarganegaraan, dapat dipahami selaras dengan pertimbangan kemaslahatan dan perlindungan anak. Dengan demikian, ius soli dalam perspektif hukum Islam paling tepat dibaca sebagai ruang kebijakan (siyāsah) yang dapat dibenarkan melalui kerangka kemaslahatan dan perlindungan identitas, bukan sebagai klaim bahwa ius soli merupakan satu-satunya asas klasik penentu kewarganegaraan dalam fikih.

Kata Kunci: ius soli, kewarganegaraan, hukum Islam, kemaslahatan, identitas anak, al-laqīṭ, siyāsah

________________________________________

I. PENDAHULUAN

Dalam diskursus hukum kewarganegaraan modern, ius soli dipahami sebagai asas penentuan kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran seseorang, sehingga kewarganegaraan "ditentukan berdasarkan daerah/negara tempat ia dilahirkan" (Zamroni, 2015). Literatur administrasi kependudukan juga merumuskan ius soli sebagai "asas daerah kelahiran" yang menetapkan kewarganegaraan menurut tempat kelahiran (Hidayat, 2013).

Di Indonesia, pembahasan ius soli kerap diletakkan berdampingan dengan ius sanguinis (asas keturunan/darah), karena kedua asas tersebut sama-sama digunakan dalam banyak sistem kewarganegaraan untuk menentukan status kewarganegaraan "berdasarkan kelahiran" (Hidayat, 2013; Noor, 2019; Zamroni, 2015). Sejalan dengan itu, kajian diaspora Indonesia menegaskan bahwa ius soli dan ius sanguinis merupakan prinsip yang umum dipakai dalam pengaturan kewarganegaraan, dengan ius soli menautkan status kewarganegaraan pada "tanah kelahiran" (Noor, 2019).

Pertemuan antara asas ius soli dan perspektif hukum Islam menjadi penting untuk dikaji, mengingat Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim menganut kombinasi kedua asas tersebut secara terbatas. Kajian ini bertujuan menelusuri bagaimana prinsip teritorial dalam fikih klasik, perlindungan identitas anak, dan kerangka kemaslahatan dapat menjadi jembatan konseptual untuk memahami ius soli dalam perspektif hukum Islam.

________________________________________

II. KEWARGANEGARAAN, IDENTITAS KELAHIRAN, DAN SIGNIFIKANSI PENCATATAN: MENGAPA IUS SOLI BERGANTUNG PADA ADMINISTRASI KELAHIRAN

Secara konseptual, penerapan ius soli dalam praktik negara modern tidak dapat dilepaskan dari pembuktian kelahiran—khususnya pembuktian tempat kelahiran—melalui sistem pencatatan sipil dan akta kelahiran (Hidayat, 2013). Kajian tentang urgensi pencatatan sipil menyatakan bahwa sistem pencatatan kelahiran memberi pernyataan tentang "tempat kelahiran anak" dan (biasanya) salah satu atau kedua orang tuanya, dan informasi ini dipandang fundamental bagi penentuan kebangsaan/kewarganegaraan "tergantung pada hukum masing-masing negara."

Karena itu, pencatatan sipil dipahami memberi individu identitas unik, mencatat hubungan dengan orang tua, dan bahkan "memberikan landasan bagi kewarganegaraan." Dalam pembahasan perlindungan identitas anak (termasuk anak terbuang/al-laqīṭ), isu identitas diri juga secara eksplisit dikaitkan dengan penamaan, pendaftaran kelahiran, dan kewarganegaraan, dan ditegaskan bahwa undang-undang masa kini melindungi hak terhadap identitas (nama, asal keturunan, kewarganegaraan) "tanpa mengira status" (anak sah, tidak sah, atau terbuang) (Bari, 2020).

Dengan demikian, ius soli sebagai asas berbasis tempat lahir secara praktis menuntut perangkat pembuktian administratif yang stabil—sebuah titik temu penting antara sistem kewarganegaraan modern dan agenda perlindungan hak anak (Bari, 2020).

________________________________________

III. KONSEP "WARGA NEGARA" DALAM HUKUM ISLAM: KERANGKA KLASIK YANG BERBEDA DARI IUS SOLI MURNI

Sumber-sumber dalam kajian hukum Islam kontemporer menunjukkan bahwa konsep kewarganegaraan dalam hukum Islam dikonstruksi secara berbeda dari konsep kewarganegaraan negara-bangsa modern yang membatasi status berdasarkan "wilayah, darah, dan tempat kelahiran." Dalam uraian yang merujuk pada Wahbah Zuhaili, warga negara dalam perspektif fikih dipahami sebagai rakyat Dār al-Islām yang terdiri dari kaum Muslimin serta kaum dzimmi (non-Muslim yang tinggal menetap/permanen di Dār al-Islām).

Di sisi lain, kajian konstitusional atas perkawinan tidak tercatat menyebut bahwa, dalam khazanah hukum Islam, kedudukan warga negara dipandang dari "perspektif territorial" dalam arti daerah tempat tinggalnya dan ikatan perjanjian/komitmen dengan pemerintahan Islam; para ulama kemudian membagi status kewarganegaraan dalam kategori "muslim dan non-muslim." Bahkan, pembahasan tentang musta'min dan mu'āhid menegaskan bahwa ada kategori non-Muslim yang memasuki wilayah Dār al-Islām dengan jaminan keamanan dari pemerintahan Islam untuk tujuan tertentu.

Seluruh konstruksi ini memperlihatkan bahwa "keanggotaan politik" dalam konsepsi klasik lebih bertumpu pada status komunitas-politik (Dār al-Islām), residensi/keberadaan dalam wilayah, dan relasi perjanjian/komitmen hukum—bukan semata-mata pada fakta kelahiran di suatu tempat sebagaimana ius soli modern.

________________________________________

IV. PRINSIP TERITORIAL/DOMISILI DALAM FIKIH POLITIK SEBAGAI JEMBATAN KONSEPTUAL: DARI TABA'IYYAH AL-DĀR KE GAGASAN IUS SOLI

Walaupun kerangka klasik tidak identik dengan ius soli modern, sumber-sumber fiqh siyasah menunjukkan adanya asas yang menautkan status seseorang pada tempat domisili. Dalam diskursus siyāsah dustūriyyah mengenai kewarganegaraan, disebut adanya "Asas Taba'iyyah al-Dār" sebagai asas kewarganegaraan karena hubungan tempat domisili (Zubaedi, 2006). Pada saat yang sama, artikel yang sama menyatakan bahwa aturan kewarganegaraan yang diterapkan di "negara Islam modern" dibagi berdasarkan kelahiran dan perkawinan; untuk penetapan berdasarkan kelahiran, disebut dua asas—ius soli dan ius sanguinis (Zubaedi, 2006).

Klaim ini selaras dengan kajian lain yang menegaskan bahwa konsep kewarganegaraan di negara Islam modern dapat dibagi berdasarkan kelahiran (dengan ius soli dan ius sanguinis) dan berdasarkan perkawinan (Zubaedi, 2006). Dengan demikian, literatur yang disediakan memperlihatkan dua lapis: (i) lapis klasik yang menekankan Dār al-Islām, residensi, dan status komunitas (Muslim/dzimmi/musta'min), dan (ii) lapis negara modern yang mengadopsi kategori hukum positif seperti ius soli sebagai salah satu asas berdasarkan kelahiran (Zubaedi, 2006).

Perbedaan ini penting karena menunjukkan bahwa ketika ius soli dibahas "menurut hukum Islam," yang dimaksud dalam literatur adalah ruang ijtihad kebijakan (siyāsah) pada konteks negara modern, bukan klaim bahwa ius soli merupakan satu-satunya asas klasik dalam fikih (Zubaedi, 2006).

________________________________________

V. KASUS AL-LAQĪṬ (ANAK TEMUAN) SEBAGAI PRESEDEN "KEKUATAN TEMPAT" DALAM PENETAPAN IDENTITAS: ANALOGI FUNGSIONAL TERHADAP IUS SOLI

Salah satu bagian paling relevan untuk membaca "tempat" dalam hukum Islam adalah pembahasan anak temuan (al-laqīṭ). Dalam pandangan al-Kasānī (mazhab Ḥanafī), jika al-laqīṭ dijumpai oleh orang Islam "di tempat atau negara Islam," maka agamanya dihukumi Islam—yakni mengikuti keadaan tempat tersebut; bahkan bila dijumpai oleh dhimmī di negara Islam, agama al-laqīṭ tetap dihukumi Islam (Bari, 2020). Artikel siyāsah dustūriyyah juga menyatakan bahwa apabila "anak kecil ditemukan di negara Islam dan orang tuanya tidak diketahui, maka ia dihukumi Islam berdasarkan domisili" (Zubaedi, 2006).

Walaupun dua kutipan ini berbicara terutama tentang status agama, struktur argumentasinya menegaskan daya presumtif "tempat" (country of finding/domisili dalam wilayah Islam) dalam penetapan identitas dasar bagi anak yang tidak diketahui asal-usulnya (Bari, 2020; Zubaedi, 2006).

Di tingkat hukum positif (Malaysia) yang dibahas dalam artikel al-laqīṭ, disebut pula bahwa "bayi yang baru dilahirkan boleh mendapatkan kewarganegaraan melalui kuatkuasa undang-undang berdasarkan tempat di mana dia dijumpai," kecuali dapat dibuktikan bahwa ia tidak dilahirkan di Malaysia (Bari, 2020). Rangkaian ini membentuk analogi fungsional: dalam rangka perlindungan anak dan kepastian identitas, "tempat" dapat dijadikan dasar presumsi legal—sebuah pola yang secara fungsi mendekati ide ius soli (meski konteks normatifnya berbeda, dan dalam literatur Islam klasik yang dikutip di sini fokusnya adalah status agama dan perlindungan identitas) (Bari, 2020; Zubaedi, 2006).

________________________________________

VI. MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH, MASLAHAH, DAN LEGITIMASI KEBIJAKAN KEWARGANEGARAAN BERBASIS TEMPAT: RUANG IJTIHAD UNTUK NEGARA MODERN

Kerangka yang paling eksplisit untuk melegitimasi kebijakan administratif modern dalam wacana hukum Islam adalah pertimbangan kemaslahatan (maslahah). Dalam konteks hukum Islam dan administrasi kelahiran, dinyatakan bahwa Islam tidak melarang pencatatan kelahiran; pencatatan kelahiran dipandang bertujuan membawa maslahat bagi anak (Hidayat, 2013). Artikel yang sama menggunakan kaidah bahwa "suatu kewajiban yang tidak akan sempurna tanpa adanya sesuatu, maka mengadakan sesuatu itu hukumnya wajib," lalu menghubungkannya dengan identitas anak dan kebolehan/ketiadaan halangan bagi pencatatan kelahiran, perkawinan, dan kematian (Hidayat, 2013).

Bahkan, kajian ini menyebut adanya preseden sejarah administrasi pada masa Khalifah Umar bin Khattab yang menunjukkan mekanisme penyusunan dokumen, dan pencatatan kelahiran dinilai dapat diterapkan karena kesesuaian mekanisme pencatatan (dalam kerangka analogi tata kelola administrasi) (Hidayat, 2013).

Dalam kerangka maslahah mursalah, riset tentang kebijakan kewarganegaraan menegaskan bahwa tujuan utama penegakan hukum berkaitan dengan terjaminnya keselamatan agama, diri, akal, harta, dan nasab; karenanya, maslahah mursalah diposisikan sebagai bagian integral dari ushul fiqh untuk menegakkan tujuan-tujuan dasar tersebut (Elisa, 2023). Sementara itu, kajian perlindungan anak menekankan kewajiban negara/pemerintah untuk menghormati dan menjamin hak-hak asasi setiap anak tanpa membedakan faktor-faktor seperti suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, status hukum anak, dan urutan kelahiran (Munir et al., 2022).

Jika digabung, sumber-sumber ini memberi landasan bahwa kebijakan yang menambatkan status kewarganegaraan pada tempat kelahiran (sebagai salah satu model administrasi modern) dapat dibaca sebagai siyāsah yang sah selama meneguhkan perlindungan identitas anak dan kemaslahatan publik, serta tidak melahirkan diskriminasi terhadap status anak (Elisa, 2023; Hidayat, 2013; Munir et al., 2022).

________________________________________

VII. KONTEKS INDONESIA SEBAGAI NEGARA MUSLIM-MODERN: KOMBINASI IUS SANGUINIS DAN IUS SOLI TERBATAS SERTA RELEVANSINYA BAGI PEMBACAAN "HUKUM ISLAM"

Sumber-sumber yang membahas hukum Indonesia menyatakan bahwa Indonesia menganut asas ius sanguinis dan ius soli "secara terbatas" (Noor, 2019; Fitri & Hufron, 2023). Dalam pembahasan repatriasi dan kewarganegaraan, disebut bahwa dari penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, konsep kewarganegaraan Indonesia menganut ius sanguinis ditambah ius soli terbatas. Kajian lain tentang asas kewarganegaraan Indonesia menegaskan bahwa asas yang berlaku adalah ius sanguinis (keturunan) dan ius soli terbatas (berdasarkan tempat kelahiran, diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai ketentuan undang-undang) (Fitri & Hufron, 2023). Literatur diaspora juga menempatkan Indonesia sebagai negara yang menganut ius sanguinis dan ius soli tetapi "secara terbatas" (Noor, 2019).

Ini penting bagi pembahasan "ius soli menurut hukum Islam" karena dalam konteks negara modern seperti Indonesia, perdebatan tidak berhenti pada definisi fikih klasik tentang Dār al-Islām dan dzimmi, melainkan bergerak pada bagaimana nilai-nilai perlindungan hak dan kemaslahatan (yang juga diakui dalam argumentasi hukum Islam) berkelindan dengan desain hukum positif yang mengadopsi ius soli secara terbatas (Elisa, 2023; Fitri & Hufron, 2023).

________________________________________

VIII. KOMPLEKSITAS PRAKTIK: RISIKO DWIKEWARGANEGARAAN DAN TANPA KEWARGANEGARAAN DALAM PERBEDAAN SISTEM

Literatur kewarganegaraan yang tersedia mengingatkan bahwa apabila dua negara yang terkait memiliki sistem yang berbeda, dapat timbul keadaan seseorang menyandang dwikewarganegaraan atau bahkan menjadi tidak berkewarganegaraan sama sekali (apatride) (Zamroni, 2015). Dalam kerangka yang sama, kewarganegaraan dapat diperoleh melalui kelahiran (baik ius soli maupun ius sanguinis) atau melalui pewarganegaraan (naturalisasi) (Zamroni, 2015).

Dalam logika fikih politik yang menekankan kemaslahatan dan perlindungan manusia, fakta adanya potensi apatride atau status ganda ini relevan karena menyangkut kepastian identitas dan perlindungan hak (yang dalam literatur anak dan identitas dipandang sebagai agenda perlindungan negara dan hukum) (Zamroni, 2015; Bari, 2020; Munir et al., 2022). Namun, sumber-sumber yang tersedia tidak menyediakan rumusan fikih klasik yang langsung menyatakan "ius soli wajib" atau "ius soli haram"; yang ada adalah perangkat prinsip (perlindungan identitas, kemaslahatan, administrasi pencatatan) yang dapat digunakan untuk menilai kebijakan yang dipilih negara (Bari, 2020; Elisa, 2023; Hidayat, 2013; Munir et al., 2022).

________________________________________

IX. DINAMIKA FIKIH DAN ADAPTASI TERHADAP RUANG-WAKTU: BASIS EPISTEMOLOGIS UNTUK MEMBACA IUS SOLI SEBAGAI KEBIJAKAN (SIYĀSAH) YANG KONTEKSTUAL

Beberapa sumber menekankan elastisitas hukum Islam dalam merespons perubahan sosial. Dalam dialektika fikih dengan realitas empiris, ditegaskan bahwa fikih memiliki "daya elastis" dan terdapat kaidah bahwa perubahan hukum dapat terjadi karena berubahnya waktu dan tempat (Andrizal & Akhbarizan, 2022). Literatur tentang strategi positivisasi hukum Islam juga membedakan syariat (bersifat abadi) dan fikih (perumusan konkret yang terkait ruang dan waktu), serta menekankan bahwa keduanya dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan.

Dengan kerangka ini, penerimaan ius soli dalam negara modern dapat diposisikan sebagai ranah fikih-kebijakan (siyāsah) yang dirumuskan secara kontekstual—sepanjang memenuhi orientasi nilai universal (keadilan, persamaan, kemaslahatan) yang ditekankan dalam strategi positivisasi, dan sejalan dengan agenda perlindungan identitas serta hak anak yang ditekankan dalam pencatatan sipil (Hidayat, 2013; Bari, 2020; Munir et al., 2022).

________________________________________

X. KESIMPULAN

Berdasarkan sumber-sumber yang tersedia, ius soli sebagai asas kewarganegaraan berbasis tempat kelahiran adalah konsep utama hukum kewarganegaraan modern (Noor, 2019; Zamroni, 2015). Sementara itu, konsepsi kewarganegaraan dalam hukum Islam klasik yang dikutip di sini lebih menonjolkan kategori Dār al-Islām (komunitas-politik) dengan pembedaan Muslim dan dzimmi, serta keterkaitan dengan residensi dan komitmen hukum, termasuk kategori seperti musta'min/mu'āhid.

Namun, fikih tetap mengenal mekanisme yang memberi bobot pada "tempat" sebagai presumsi identitas, khususnya dalam kasus al-laqīṭ (anak temuan), di mana keadaan tempat/negara Islam dijadikan dasar penetapan status agama, dan dalam hukum positif Malaysia yang dibahas, tempat ditemukannya bayi bahkan dapat menjadi dasar perolehan kewarganegaraan kecuali terbukti sebaliknya (Bari, 2020; Zubaedi, 2006).

Di level metodologis, penerimaan kebijakan administrasi modern—termasuk pencatatan kelahiran yang memuat tempat lahir sebagai basis kewarganegaraan—dapat dipahami selaras dengan pertimbangan kemaslahatan dan perlindungan anak, karena Islam tidak melarang pencatatan kelahiran dan menilainya membawa maslahat bagi anak, serta terdapat dukungan kaidah kewajiban yang meniscayakan sarana (Elisa, 2023; Hidayat, 2013; Munir et al., 2022).

Dengan demikian, "ius soli menurut hukum Islam" paling tepat dibaca sebagai ruang kebijakan (siyāsah) yang dapat dibenarkan melalui kerangka kemaslahatan dan perlindungan identitas, bukan sebagai klaim bahwa ius soli merupakan satu-satunya asas klasik penentu kewarganegaraan dalam fikih (Andrizal & Akhbarizan, 2022; Hidayat, 2013; Munir et al., 2022).

________________________________________

DAFTAR PUSTAKA

Andrizal, A., & Akhbarizan, A. (2022). Hak konstitusional penduduk dalam pernikahan yang tidak tercatat menurut hukum di Indonesia. Jurnal Sains Sosio Humaniora, 6(2), 27–45. https://doi.org/10.22437/jssh.v6i2.21681

Bari, S. (2020). Pengaturan memperoleh kembali status warga negara Indonesia bagi ISIS eks WNI ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 dan konsep maslahah mursalah. Politica Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam, 7(1), 58–68. https://doi.org/10.32505/politica.v7i1.1561

Elisa, R. N. (2023). Dampak psikologis dan sosiologis terhadap pernikahan berbeda status kewarganegaraan. As-Syar'i Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, 5(2), 665–676. https://doi.org/10.47467/as.v5i2.2827

Fitri, E., & Hufron. (2023). Legalitas penerbitan akta kelahiran anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan. Journal Evidence of Law, 2(3), 144–157. https://doi.org/10.59066/jel.v2i3.382

Hidayat, A. (2013). Implikasi perkawinan campuran terhadap status kewarganegaraan anak. Al-Daulah Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, 3(2), 375–398. https://doi.org/10.15642/ad.2013.3.2.375-398

Munir, B., Wahyuni, Y. S., & Aulia, T. A. (2022). Comparative law repatriation Indonesian citizen ex foreign Islamic State Iraq and Syria about Indonesia law and Islamic law. Dusturiyah Jurnal Hukum Islam Perundang-Undangan dan Pranata Sosial, 12(1), 59. https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v12i1.12269

Noor, Z. (2019). Al-laqīṭ: Hak-hak anak pungut di bawah undang-undang Islam dan undang-undang sivil di Malaysia. Jurnal Syariah, 27(1), 1–26. https://doi.org/10.22452/js.vol27no1.1

Zamroni, M. (2015). Urgensi pencatatan sipil dalam pemenuhan hak anak telaah menurut Imam Syafi'i dan HAM. Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam, 14(1), 77. https://doi.org/10.14421/musawa.2015.141.77-86

Zubaedi, Z. (2006). Membangun fikih yang berorientasi sosial: Dialektika fikih dengan realitas empirik masyarakat. Al-Jāmi'ah Journal of Islamic Studies, 44(2), 430–452. https://doi.org/10.14421/ajis.2006.442.429-452