01447 - Ius Naturale dan Gagasannya tentang Keadilan Universal: Kerangka Konseptual untuk Membaca Hukum Islam Kontemporer

Abstract

This article examines the concept of ius naturale (natural law) within the Roman–canonical legal tradition and explores its conceptual resonance with contemporary Islamic legal discourse. Drawing on classical Roman sources—particularly the formulations of Ulpianus and Paulus as preserved in Justinian's Digesta—this study demonstrates that ius naturale has consistently been associated with universal justice values, functioning as a meta-positive standard capable of evaluating and limiting positive law. The reception of this concept in canonical and scholastic traditions further consolidated its role as a normative hierarchy through which human legal products are measured against the demands of natural equity (aequitas naturalis) and natural reason (naturalis ratio). This article argues that while ius naturale as a terminological category does not have a direct equivalent in classical Islamic jurisprudence (fiqh), its functional role—namely, the integration of morality into legal decisions, the critique of narrow legal positivism, and the universalization of normative standards—resonates significantly with contemporary Islamic legal reform discourse, particularly in the conceptual distinction between shariah and fiqh and the agenda of repositioning shariah as universal public law. The Mediterranean legal framework, encompassing canonical, Islamic, and Jewish traditions, further illuminates the shared institutional role of equity and analogical reasoning as channels for translating justice principles into complex cases.

Keywords: ius naturale, natural law, universal justice, Islamic law, shariah, fiqh, aequitas naturalis

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep ius naturale (hukum alam) dalam tradisi hukum Romawi–kanonistik dan menelusuri resonansi konseptualnya dengan wacana hukum Islam kontemporer. Dengan bertumpu pada sumber-sumber Romawi klasik—khususnya rumusan Ulpianus dan Paulus sebagaimana terhimpun dalam Digesta Justinianus—kajian ini menunjukkan bahwa ius naturale secara konsisten dikaitkan dengan nilai-nilai keadilan universal, berfungsi sebagai standar meta-positif yang mampu mengevaluasi dan membatasi hukum positif. Resepsi konsep ini dalam tradisi kanonistik dan skolastik semakin memantapkan perannya sebagai hierarki normatif yang mengukur produk hukum manusia berdasarkan tuntutan keadilan alami (aequitas naturalis) dan rasio alami (naturalis ratio). Artikel ini berargumen bahwa meskipun ius naturale sebagai kategori terminologis tidak memiliki padanan langsung dalam yurisprudensi Islam klasik (fiqh), peran fungsionalnya—yakni pengintegrasian moralitas ke dalam keputusan hukum, kritik terhadap positivisme hukum yang sempit, dan universalisasi standar normatif—beresonansi secara signifikan dengan wacana reformasi hukum Islam kontemporer, khususnya dalam pembedaan konseptual antara syariah dan fikih serta agenda memosisikan syariah sebagai hukum publik yang universal. Kerangka hukum Mediterania yang mencakup tradisi kanonik, Islam, dan Yahudi semakin memperjelas peran institusional bersama dari ekuitas dan penalaran analogis sebagai kanal penerjemahan prinsip keadilan ke dalam kasus-kasus yang kompleks.

Kata Kunci: ius naturale, hukum alam, keadilan universal, hukum Islam, syariah, fikih, aequitas naturalis

________________________________________

I. PENDAHULUAN

Perbincangan tentang ius naturale (hukum alam) lazim dimulai dari cara tradisi hukum Romawi mendefinisikan "hukum" (ius) sebagai sesuatu yang secara internal terhubung dengan keadilan (iustitia) dan kelayakan/keadilan substansial (aequitas). Dalam pembukaan Digesta (melalui fragmen-fragmen klasik yang dikumpulkan dalam kodifikasi Justinianus), ius dijelaskan berasal dari iustitia, dan bahkan dirumuskan sebagai "ars boni et aequi" (seni/kecakapan tentang yang baik dan yang adil/lurus) (Longo, 2023). Hubungan konseptual ini ditegaskan pula oleh uraian tentang iuris praecepta (kaidah dasar perilaku menurut hukum) yang menautkan hidup jujur, tidak merugikan orang lain, dan memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya—sebuah cara merangkum hukum sebagai praktik rasional untuk memelihara keadilan (Longo, 2023). Dengan kerangka ini, tesis bahwa hukum alam dipahami bersumber dari nilai-nilai keadilan universal memiliki korespondensi kuat dengan cara sumber Romawi mengaitkan ius naturale pada "id quod semper aequum ac bonum est" (Fedele, 2020; Longo, 2023).

Namun, ketika topik tersebut ditelaah "menurut hukum Islam", terdapat catatan metodologis penting: istilah ius naturale adalah istilah Latin dari tradisi hukum Romawi dan warisan Eropa (termasuk kanonistik dan skolastik) (Fedele, 2020; Longo, 2023), sedangkan pembahasan mengenai "hukum Islam" yang berkembang dalam wacana akademik kontemporer terutama berupa pembahasan konseptual mengenai pembedaan syariah dan fikih serta perlunya pembaruan bingkai konseptual syariah dalam konteks masyarakat majemuk (Weigand, 1970). Artinya, sumber-sumber yang ada tidak menyediakan uraian doktrinal internal (misalnya dari uṣūl al-fiqh klasik) yang secara eksplisit menyamakan atau menurunkan konsep "hukum alam" sebagai ius naturale dalam terminologi Islam.

Karena itu, pembahasan dalam artikel ini menempuh strategi akademik yang lebih berhati-hati: (i) memaparkan makna ius naturale sebagai bahasa normatif tentang keadilan universal dalam tradisi Romawi–kanonistik sebagai latar konseptual, lalu (ii) menunjukkan bagaimana, pada level wacana hukum Islam kontemporer, isu "keadilan universal", "moralitas putusan", dan "universalisasi syariah" dapat dibaca sejajar secara fungsional dengan problem yang ditangani oleh bahasa ius naturale—tanpa mengklaim identitas terminologis yang tidak ditopang sumber (Flores, 2008; Weigand, 1970).

________________________________________

II. RAGAM DEFINISI IUS NATURALE DALAM SUMBER ROMAWI: UNIVERSALITAS, RASIONALITAS, DAN KEADILAN

Sumber Romawi yang dihimpun dalam Digesta menampilkan lebih dari satu register definisional untuk ius naturale. Dalam salah satu rumusan paling terkenal (Ulpianus), ius naturale disebut sebagai apa yang "alam mengajarkan kepada semua makhluk hidup" (quod natura omnia animalia docuit), bukan khas manusia semata, melainkan milik semua makhluk (termasuk hewan darat, laut, dan burung). Dari sini diturunkan secara konseptual institusi persekutuan laki-laki dan perempuan (yang disebut perkawinan), prokreasi, dan pengasuhan/pendidikan anak (Fedele, 2020; Longo, 2023). Rumusan ini penting karena ia mengikat "yang alami" pada sesuatu yang lintas-kelompok dan lintas-komunitas: bukan "kebiasaan satu bangsa", melainkan sesuatu yang diklaim sebagai pengetahuan kodrati (Fedele, 2020; Longo, 2023). Dalam bahasa ini, universalitas hadir sebagai "cakupan" (mencakup seluruh makhluk hidup), bukan terutama sebagai "konsensus antarbangsa" (Fedele, 2020; Longo, 2023).

Di sisi lain, Paulus (sebagaimana dikutip dalam tradisi Justinianus) memberikan definisi yang secara aksentual berbeda: ius naturale adalah "apa yang selalu adil dan baik" (id quod semper aequum ac bonum est) (Fedele, 2020; Longo, 2023). Dengan rumusan Paulus, universalitas ius naturale tampil sebagai universalitas normatif-etis: ia menjadi standar evaluatif tentang "yang adil" dan "yang baik" yang tidak semata-mata bergantung pada kebiasaan atau kegunaan suatu komunitas (Fedele, 2020; Longo, 2023). Kedua definisi—Ulpianus (berbasis "alam mengajarkan semua makhluk") dan Paulus (berbasis "selalu adil dan baik")—menjadi fondasi bagi pemahaman ius naturale sebagai hukum alam yang dikaitkan dengan keadilan universal, tetapi juga memperlihatkan bahwa sejak awal terdapat pluralitas makna di dalam sumber Romawi sendiri (Fedele, 2020; Longo, 2023).

Konstruksi Romawi tentang lapisan-lapisan hukum juga memperjelas relasi ius naturale dengan ius gentium dan ius civile. Dalam skema Ulpianus, ius privatum (hukum privat) bersifat tripartit: terkumpul dari ajaran-ajaran alamiah (naturalia praecepta), ajaran-ajaran ius gentium, dan ius civile. Dalam teks yang sama korpusnya, ius gentium dijelaskan sebagai hukum yang dipakai bangsa-bangsa manusia, dan "mudah dipahami" berbeda dari ius naturale karena yang satu (dalam pemaknaan tertentu) berlaku bagi semua makhluk hidup sedangkan yang lain berlaku di antara manusia (Fedele, 2020). Sementara itu, Gaius menekankan bahwa semua bangsa memakai hukum yang sebagian "khas" (hak sipilnya sendiri) dan sebagian "umum bagi semua manusia"; yang umum itu adalah apa yang ditetapkan oleh "rasio alami" (naturalis ratio) di antara semua manusia dan dipelihara secara setara di semua bangsa, yang disebut ius gentium (Longo, 2023). Dengan demikian, universalitas dapat muncul dalam dua "jalur": jalur ius naturale (dalam arti Ulpianus: lintas-makhluk hidup) dan jalur ius gentium (dalam arti Gaius: universalitas antarmanusia berbasis naturalis ratio) (Longo, 2023).

Nuansa pentingnya adalah bahwa batas antara ius naturale dan ius gentium di dalam tradisi Romawi tidak selalu tegas, dan sejumlah kajian justru menekankan adanya tumpang tindih, penyamaan, atau ambiguitas konseptual. Kajian tentang Gaius menunjukkan bahwa pemakaian "ius naturale" dan "ius gentium" dapat berfungsi sebagai sinonim dalam beberapa konteks, terutama ketika keduanya diikat oleh naturalis ratio sebagai dasar universalitas antarmanusia. Kajian lain menyoroti bahwa dalam interpretasi tertentu, Gaius tidak memberi ruang yang jelas untuk membedakan "apa yang sungguh kodrati bagi manusia" dari "apa yang diterima semua bangsa sebagai institusi sosial", sehingga problem konseptual mengenai percampuran wilayah "alami" dan "konvensional" dapat muncul. Kacprzak juga menekankan bahwa fragmen Ulpianus dalam kodifikasi Justinianus adalah satu-satunya yang secara eksplisit membedakan ius naturale dari ius gentium secara tegas, sementara di sisi lain Gaius sering mengklasifikasikan institusi tertentu kadang sebagai ius gentium dan kadang sebagai ius naturale seakan-akan cakupannya bertumpuk. Dengan kata lain, "hukum alam" dalam horizon Romawi adalah medan konsep yang kaya tetapi juga tidak tunggal; universalitasnya hadir bersama problem batas dan klasifikasi (Longo, 2023).

________________________________________

III. AEQUITAS NATURALIS DAN RATIO NATURALIS: KEADILAN UNIVERSAL SEBAGAI STANDAR META-POSITIF

Jika ius naturale dibaca sebagai hukum alam yang memancarkan nilai keadilan universal, maka istilah kunci yang secara berulang menguatkannya adalah aequitas naturalis (keadilan/kewajaran alami) dan naturalis ratio (rasio/akal budi alami). Dalam uraian tentang praktik hukum Romawi, aequitas diposisikan sebagai bagian dari cara Romawi memahami hukum dan keadilan (misalnya, ius est ars boni et aequi), sekaligus menjadi "topik" argumentatif yang dipakai untuk menjustifikasi penyelesaian perkara secara adil dalam kasus-kasus konkret (Longo, 2023). Rujukan Paulus yang menyatakan ius naturale sebagai "yang selalu adil dan baik" secara langsung mengikat ius naturale pada parameter evaluatif aequum ac bonum (Fedele, 2020; Longo, 2023). Bahkan, diskursus tentang aequitas naturalis sering ditampilkan sebagai cara mengatasi kekakuan ius strictum atau formalitas hukum positif, sehingga hukum dapat menampung keadilan yang dipahami lebih dalam daripada sekadar kepatuhan pada teks (Fedele, 2020).

Penting pula bahwa tradisi pasca-klasik dan penerimaan selanjutnya mengembangkan pemahaman ius naturale sebagai sesuatu yang bersifat "melampaui" sistem hukum positif. Dalam analisis Longo, perkembangan menuju horizon Justinianus memperlihatkan munculnya konsep ius naturale sebagai "tatanan moral transenden" yang diposisikan sebagai ordinansi yang lebih tinggi, dengan rumusan "apa yang selalu adil dan baik disebut ius naturale" (Condorelli, 2013). Bahasa ini menggeser penekanan dari "sekadar deskripsi instingtif" menuju "kriteria moral" yang dapat mengukur hukum positif, dan dalam arti itu ius naturale berfungsi sebagai rujukan meta-positif (Condorelli, 2013; Fedele, 2020). Hal ini juga selaras dengan penjelasan tentang metode para komentator hukum (dalam tradisi scuola del commento) yang menekankan bahwa hukum dipandang sebagai ekspresi ratio (akal budi) dan bahwa data meta-positif berupa hukum alam memiliki posisi menentukan dalam penalaran hukum. Walaupun rujukan metodologis ini berbicara tentang tradisi interpretasi hukum Eropa, ia menunjukkan pola umum: gagasan "keadilan universal" sering diartikulasikan sebagai tuntutan meta-positif yang tidak habis oleh teks undang-undang (Condorelli, 2013).

________________________________________

IV. TENSI INTERNAL: PERBUDAKAN, IUS NATURALE, DAN KRITIK ATAS KONTRADIKSI

Klaim universalitas ius naturale tidak berarti tradisi Romawi bebas dari ketegangan substantif. Salah satu contoh paling eksplisit adalah isu perbudakan. Valencia menunjukkan bahwa Justinianus secara eksplisit membedakan hukum alam dari ius gentium justru untuk menempatkan perbudakan sebagai praktik yang lahir dari konvensi antarmanusia dan bahkan bertentangan dengan ius naturale: perang melahirkan penawanan dan perbudakan yang bertentangan dengan hukum alam; secara hukum alam, pada mulanya semua manusia dilahirkan bebas (iure naturali ab initio omnes homines liberi nascebantur). Tensi ini juga tercermin dalam tradisi sumber yang mengontraskan status budak dalam ius civile ("dianggap bukan siapa-siapa") dengan gagasan kesetaraan manusia dalam ius naturale.

Dengan demikian, di satu sisi ius naturale dibayangkan universal, tetapi di sisi lain ia dipakai untuk mengkritik atau membatasi institusi historis tertentu yang justru diakui dalam sistem sosial-hukum yang sama. Ketegangan tersebut bahkan memunculkan kritik humanistik terhadap cara menggabungkan dua lapisan itu. McNamara mengutip posisi Lorenzo Valla yang menyebut sebagai iniuria (ketidakadilan) jika suatu bangsa menyebut sesuatu sebagai "ius" padahal bertentangan dengan ius yang lain; dalam konteks ini Valla menyinggung kontradiksi ketika dikatakan "secara ius naturale semua dilahirkan bebas, tetapi secara ius gentium menjadi budak". Walaupun kritik Valla bukanlah bagian dari doktrin Romawi klasik itu sendiri, ia menunjukkan problem konseptual yang inheren dalam upaya menjustifikasi universalitas keadilan sambil mempertahankan struktur institusional yang kontroversial. Dengan kata lain, "hukum alam sebagai nilai keadilan universal" dalam tradisi ini bukan hanya sumber legitimasi, melainkan juga sumber kritik internal terhadap hukum positif dan praktik sosial.

________________________________________

V. PENERIMAAN KANONISTIK DAN SKOLASTIK: IUS NATURALE SEBAGAI ATURAN EMAS DAN HIERARKI NORMA

Warisan ius naturale tidak berhenti pada tradisi Romawi; ia diresepsi dan dikonseptualisasi kembali dalam tradisi kanonistik abad pertengahan. Silva menegaskan bahwa dalam Decretum Gratiani, ius naturale didefinisikan sebagai apa yang "terkandung dalam hukum (Musa) dan Injil", yang memerintahkan seseorang melakukan kepada orang lain apa yang ia kehendaki orang lain lakukan kepadanya, serta melarang melakukan kepada orang lain apa yang ia tidak kehendaki terjadi pada dirinya—sebuah artikulasi "aturan emas" (golden rule) sebagai inti hukum alam. Tradisi dekretis juga menegaskan bahwa aturan/konstitusi gerejawi maupun sekuler yang bertentangan dengan hukum alam harus ditolak atau disingkirkan.

Weigand menunjukkan bahwa tradisi dekretis/dekretalis mengembangkan hierarki norma yang menempatkan ius naturale (terutama dalam pengertian yang mengikat manusia sebagai makhluk rasional yang diarahkan pada yang adil dan yang setara) sebagai standar yang tidak mudah "ditiadakan" oleh hukum manusia dan bahkan dibahas dalam horizon (ketidak)mungkinan dispensasi terhadapnya. Dengan demikian, "nilai keadilan universal" diikat pada struktur normatif: hukum alam bukan sekadar moralitas privat, melainkan ukuran publik atas validitas norma.

Prinsip-prinsip rasionalitas dan keadilan alami juga diproyeksikan ke ranah politik dan tata kelola. Condorelli menunjukkan bahwa asas "quod omnes tangit, debet ab omnibus approbari" (apa yang menyentuh semua harus disetujui oleh semua) bergerak dari hukum privat Justinianus ke hukum publik melalui ius decretalium, dan dalam elaborasi teoretis ditempatkan sebagai derivasi dari rasio yang termasuk dalam wilayah ius naturale atau ius gentium; asas itu dipahami sebagai ditentukan oleh aequitas dan ratio naturalis. Dengan cara ini, universalitas keadilan tidak hanya menjadi klaim etis, melainkan juga menjadi argumen kelembagaan tentang batas kekuasaan dan tuntutan partisipasi/legitimasi (Condorelli, 2013).

Pada fase skolastik, Fedele mengutip rumusan Thomas Aquinas bahwa "lex naturalis tidak lain adalah partisipasi hukum abadi dalam makhluk rasional" (participatio legis aeternae in rationali creatura), dan Flores juga menampilkan kutipan yang sama untuk menegaskan landasan rasional lex naturalis. Fedele sekaligus menunjukkan adanya diskusi teknis tentang perbedaan lex naturalis dan ius naturale, serta problem hubungan ius naturale dan ius gentium dalam tradisi pasca-Romawi. Correia, dalam paparan Tomistis, menekankan bahwa ius naturale (hak/keadilan alami) dapat dipahami sebagai "kesepadanan yang bersumber dari kodrat relasi" (ex ipsa natura rei), sementara ius positivum bersandar pada kesepakatan/konvensi (ex condicto); ia juga menempatkan ius gentium (dalam pengertian Gaius) sebagai institusi yang didikte oleh rasio alami (ipsa naturalis ratio ea instituit) (Mossakowski, 2001). Semua ini memperlihatkan satu arah besar: semakin kuat ius naturale dipahami sebagai bahasa rasional tentang keadilan universal, semakin ia difungsikan sebagai "kriteria" untuk menilai, menafsirkan, dan membatasi hukum positif (Mossakowski, 2001).

________________________________________

VI. MEMASUKI PERTANYAAN "MENURUT HUKUM ISLAM": BATAS DATA DAN PILIHAN KERANGKA

Sampai di titik ini, jelas bahwa sumber-sumber yang tersedia sangat kaya untuk tradisi Romawi–kanonistik, tetapi relatif terbatas untuk "hukum Islam" secara doktrinal internal. Sumber yang secara eksplisit membahas hukum Islam dalam daftar rujukan terutama bergerak pada level epistemologi hukum Islam kontemporer (pembedaan syariah–fikih, kritik terhadap klaim kesucian ijtihad, dan seruan reformasi bingkai syariah dalam masyarakat plural) (Weigand, 1970). Ada pula kerangka antropologis-historis Levi tentang sistem-sistem hukum Mediterania (kanonik, Islam, Yahudi) yang menekankan peran equity, analogi, dan "sense of justice" dalam ruang sosial dengan dua sistem normatif (sipil dan religius) (Flores, 2008).

Maka, untuk menjawab "ius naturale menurut hukum Islam" secara bertanggung jawab berbasis rujukan yang diberikan, jawaban yang mungkin bukanlah "doktrin baku fiqh klasik tentang hukum alam", melainkan: bagaimana wacana hukum Islam kontemporer dapat menggunakan atau disejajarkan dengan gagasan ius naturale sebagai bahasa keadilan universal, tanpa menghapus perbedaan sumber normatif dan tradisi konseptual (Flores, 2008).

Dengan kata lain, "ius naturale menurut hukum Islam" di sini lebih tepat dipahami sebagai pertanyaan tentang fungsi konsep hukum alam—sebagai standar universal, moralitas putusan, dan kritik atas positivisme sempit—dalam pembacaan ulang syariah/fikih, ketimbang klaim bahwa ius naturale adalah istilah asli yang telah mapan di dalam kerangka terminologis hukum Islam (Weigand, 1970). Pendekatan ini tetap relevan terhadap premis tentang "nilai-nilai keadilan universal", karena baik tradisi ius naturale maupun agenda pembaruan hukum Islam kontemporer sama-sama memperlakukan moralitas/keadilan sebagai sesuatu yang tidak boleh direduksi menjadi sekadar kepatuhan formal pada aturan yang dibakukan (Longo, 2023; Flores, 2008).

________________________________________

VII. SYARIAH DAN FIKIH: RUANG UNTUK BAHASA KEADILAN UNIVERSAL YANG TIDAK MENYUCIKAN PRODUK MANUSIA

Fauzi (dengan merujuk pada Jasser Auda dan Baderin) menekankan pembedaan konseptual yang penting: syariah merepresentasikan aspek ilahiah hukum Islam, sedangkan fikih merepresentasikan aspek kognitif (produk pemahaman/ijtihad manusia) dari hukum Islam (Weigand, 1970). Dalam kerangka ini, Fauzi memperingatkan bahwa pengaburan demarkasi syariah dan fikih dapat melahirkan klaim "keilahian" atau "kesucian" terhadap hasil ijtihad manusia, yang dalam sejarah memicu saling menyesatkan dan resistensi terhadap pembaruan hukum Islam (Weigand, 1970).

Pernyataan ini krusial bagi tema ius naturale: bila ius naturale dipahami sebagai bahasa untuk nilai-nilai keadilan universal yang menguji hukum positif (sebagaimana dalam tradisi Romawi–kanonistik) (Longo, 2023), maka pembedaan syariah–fikih menyediakan "ruang epistemik" agar klaim keadilan universal tidak serta-merta diidentikkan dengan satu formulasi fikih tertentu yang kebal kritik (Weigand, 1970). Dengan demikian, bahasa "hukum alam sebagai keadilan universal" menjadi relevan bukan untuk menggantikan syariah, melainkan untuk menghindari sakralisasi detail interpretasi manusia ketika syariah diproyeksikan ke tata hukum publik (Weigand, 1970).

Di titik ini, wacana hukum Islam kontemporer memperlihatkan kesesuaian fungsional dengan tradisi ius naturale: keduanya mengakui bahwa ada standar moral/keadilan yang tidak boleh ditutup oleh formalitas atau otoritas manusia belaka. Dalam tradisi Gratian, misalnya, hukum alam diposisikan sebagai ukuran untuk menolak konstitusi yang bertentangan dengannya; dalam tradisi kanonistik yang lebih luas, ius naturale dibahas sebagai norma yang tidak dapat "dikonstitusikan" secara sah bila bertentangan dengannya. Dalam wacana Fauzi, kehati-hatian diarahkan pada risiko memutlakkan produk manusia (fikih) sebagai seolah-olah identik dengan norma ilahi (syariah) (Weigand, 1970). Kendati berasal dari tradisi yang berbeda, keduanya sama-sama menegaskan kebutuhan hierarki normatif dan kontrol moral atas produksi norma.

________________________________________

VIII. MORALITAS PUTUSAN, KEADILAN NATURAL, DAN UNIVERSALISASI SYARIAH: BENANG MERAH DENGAN FUNGSI IUS NATURALE

Prihantoro, dalam konteks "tekstur baru studi Islam", mengajukan tesis yang menempatkan hukum pada fungsi melindungi hak dan menegakkan moralitas dalam sistem peradilan: hukum harus membela siapa saja yang dilanggar hak-haknya, dan hukum diposisikan sebagai "kebenaran alami/sifat sebenarnya" (law as the true nature of appearance). Ia juga menyatakan bahwa sistem peradilan seharusnya menjadikan moralitas sebagai nilai wajib dalam setiap keputusan hukum, sambil mengaitkan manusia sebagai political animal (Aristoteles) dengan "hukum alam" (law of nature) sebagai prinsip keadilan.

Pernyataan ini paralel secara fungsional dengan definisi Romawi tentang ius sebagai "seni tentang yang baik dan adil" (Longo, 2023), dan dengan gagasan Paulus tentang ius naturale sebagai apa yang selalu adil dan baik (Fedele, 2020; Longo, 2023). Dalam dua horizon tersebut, hukum tidak dipahami semata-mata sebagai fakta positif (sekumpulan perintah), melainkan sebagai praktik rasional-etis untuk menghasilkan keputusan yang adil (Longo, 2023).

Lebih jauh, Prihantoro menyatakan bahwa agar syariah dapat memberikan hukum yang universal sebagai "rahmat untuk semua manusia", syariah "selayaknya" menaungi segenap manusia, sehingga langkah lanjutan yang diajukan adalah reformasi bingkai konseptual syariah dari "hukum agama" (law of religion) menjadi "hukum publik" (law of public). Agenda universalisasi ini secara tematik beresonansi dengan aspek universalitas ius naturale dan ius gentium dalam tradisi Romawi—baik dalam bentuk cakupan universal (Ulpianus: hukum alam bagi semua makhluk) maupun dalam bentuk rasionalitas universal di antara manusia (Gaius: naturalis ratio yang melahirkan ius gentium yang dipelihara setara di semua bangsa) (Longo, 2023).

Sekali lagi, kesamaan yang dapat dipertanggungjawabkan dari sumber yang tersedia adalah pada level fungsi dan problem: bagaimana suatu norma dapat diklaim universal dan adil lintas-komunitas, serta bagaimana moralitas menjadi prasyarat keputusan hukum—bukan pada level identitas terminologi internal.

________________________________________

IX. KEADILAN, ANALOGI, DAN EQUITY DALAM TRADISI HUKUM BERBASIS AGAMA: CATATAN MEDITERANIA

Levi menempatkan hukum kanonik, hukum Islam, dan hukum Yahudi dalam kerangka Mediterania yang menonjolkan peran equity, analogi, dan resiprositas, serta menunjukkan bahwa asal-usul teologis prinsip keadilan dapat memberi ruang interpretasi yang luas melalui pembacaan analogis dan ekuitabel (Flores, 2008). Ia juga menekankan bahwa keberadaan sistem normatif ganda—hukum sipil dan hukum yang berakar pada agama—dapat menghasilkan "sense common of justice" yang kadang berkontradiksi dengan aturan hukum yang terkodifikasi (Flores, 2008).

Klaim Levi ini sejalan dengan fungsi historis aequitas naturalis dalam tradisi Romawi yang sering dipakai untuk melunakkan kekakuan penerapan hukum formal dan mencari solusi yang adil dalam kasus konkret (Fedele, 2020). Dalam penerimaan kanonistik, fungsi serupa tampak ketika hukum alam dijadikan ukuran untuk mengecualikan konstitusi sekuler atau gerejawi yang bertentangan dengannya. Maka, dalam horizon Mediterania yang digambarkan Levi, gagasan "hukum alam sebagai nilai keadilan universal" dapat dipahami sebagai bahasa lintas-tradisi untuk menjelaskan mengapa dan bagaimana penalaran hukum—termasuk dalam sistem berbasis agama—membutuhkan perangkat keadilan substantif di luar literalitas teks (Flores, 2008).

Dalam konteks pertanyaan ini, implikasinya adalah: bila "ius naturale" dipakai sebagai istilah analitik bagi nilai keadilan universal, maka wacana hukum Islam kontemporer (sebagaimana pada Prihantoro dan Fauzi) menyediakan dua syarat agar bahasa itu produktif. Pertama, moralitas dan perlindungan hak diposisikan sebagai kewajiban keputusan hukum (bukan aksesoris). Kedua, pembedaan syariah–fikih menjaga agar tuntutan keadilan universal tidak disamakan secara dogmatis dengan satu bentuk fikih tertentu yang dianggap final (Weigand, 1970). Sementara itu, kerangka Levi mengingatkan bahwa dalam tradisi hukum berbasis agama, "equity" dan analogi sering menjadi kanal institusional untuk menerjemahkan prinsip keadilan ke kasus-kasus yang kompleks dan berlapis (Flores, 2008).

________________________________________

X. PENUTUP

Berdasarkan penelusuran konseptual di atas, ada tiga kesimpulan yang dapat dinyatakan secara ketat dan berbasis rujukan.

Pertama, ius naturale dalam tradisi Romawi–Justinianus memiliki akar kuat pada gagasan keadilan universal, baik sebagai hukum yang dikaitkan dengan pengajaran alam kepada semua makhluk (Ulpianus) maupun sebagai ukuran normatif tentang apa yang selalu adil dan baik (Paulus) (Fedele, 2020; Longo, 2023).

Kedua, tradisi kanonistik dan skolastik memperkuat fungsi ius naturale sebagai standar meta-positif: dirumuskan sebagai "aturan emas" dan ditempatkan dalam hierarki norma untuk menguji validitas hukum manusia, serta menjadi sumber argumen rasional tentang pembatasan kekuasaan dan partisipasi—misalnya dalam prinsip "quod omnes tangit" (Condorelli, 2013).

Ketiga, pada level wacana hukum Islam kontemporer, terdapat penekanan bahwa hukum harus mengintegrasikan moralitas, membela hak, dan bergerak ke arah universalitas yang dapat menaungi semua manusia, disertai kehati-hatian epistemik agar produk ijtihad (fikih) tidak disakralkan sebagai identik dengan syariah (Weigand, 1970); dalam lanskap Mediterania, dimensi ekuitas dan analogi dipandang penting dalam sistem hukum yang berakar pada agama, termasuk hukum Islam (Flores, 2008).

Sebaliknya, terdapat batas yang juga harus ditegaskan. Sumber-sumber yang tersedia tidak memberikan landasan untuk menyatakan bahwa "hukum Islam" secara doktrinal klasik memakai kategori ius naturale atau memiliki satu teori baku "hukum alam" yang dapat langsung diidentikkan dengan konstruksi Romawi–skolastik. Karena itu, setiap klaim identitas terminologis atau rekonstruksi rinci doktrin internal (misalnya, perangkat usul fikih tertentu) tidak dapat dipertanggungjawabkan hanya dari rujukan yang disediakan (Weigand, 1970).

Yang dapat dilakukan secara sahih adalah menempatkan ius naturale sebagai bahasa konseptual tentang keadilan universal dan menunjukkan bagaimana fungsi bahasa itu—moralitas putusan, kritik terhadap positivisme sempit, universalisasi norma—beresonansi dengan agenda hukum Islam kontemporer yang menolak sakralisasi interpretasi manusia dan mendorong syariah bergerak dalam horizon publik yang lebih universal (Flores, 2008), sambil tetap mengakui perbedaan tradisi dan keterbatasan data.

________________________________________

DAFTAR PUSTAKA

Condorelli, O. (2013). «Quod omnes tangit, debet ab omnibus approbari». Note sull'origine e sull'utilizzazione del principio tra medioevo e prima età moderna. Ius Canonicum, 53(105), 101–127. https://doi.org/10.15581/016.53.784

Fedele, D. (2020). Ius gentium: The Metamorphoses of a Legal Concept (Ancient Rome to Early Modern Europe). 213–251. https://doi.org/10.1163/9789004431249_009

Flores, D. (2008). Natural Moral Law and Canon Law. Philippiniana Sacra, 43(128), 295–342. https://doi.org/10.55997/ps2003xliii128a3

Longo, S. (2023). 'Naturale' debitum classico e le obligationes naturales Giustinianee: un confronto inevitabile. Anuario Da Facultade De Dereito Da Universidade Da Coruña, 27, 1–15. https://doi.org/10.17979/afdudc.2023.27.0.9586

Mossakowski, W. (2001). Ius naturale w świetle źródeł prawa rzymskiego. Prawo Kanoniczne, 44(1–2), 213–223. https://doi.org/10.21697/pk.2001.44.1-2.11

Weigand, R. (1970). Die Rechtslehre der Scholastik, bei Dekretisten und Dekretalisten. Persona Y Derecho, 339–370. https://doi.org/10.15581/011.32765