01446 - Ius Gentium Dalam Perspektif Hukum Islam: Kajian Konseptual Dan Komparatif

Konseptualisasi Ius Gentium dalam Perspektif Hukum Islam

________________________________________

Abstrak

This article examines the concept of ius gentium from the perspective of Islamic law through a comparative and functional approach. The term ius gentium, originating from the Roman-Latin legal tradition, is commonly understood as the "law of nations" or an embryonic form of international law. Islamic legal discourse does not employ ius gentium as an internal technical term; rather, its functional equivalent is found in fiqh al-siyar, the branch of Islamic jurisprudence governing relations between Muslim entities and external parties. This study maps the conceptual parallels and normative distinctions between the two traditions, analyzes the sources and methodological foundations of siyar, and situates Islamic engagement with contemporary international law within the framework of maqāṣid al-sharī'ah. The findings suggest that while fiqh al-siyar and ius gentium share functional analogies, they differ fundamentally in their doctrinal sources, epistemological foundations, and historical trajectories. Furthermore, the positivistic construction of jus gentium in modern international law has historically marginalised non-European, including Islamic, legal epistemologies, necessitating a critical and reconstructive engagement by contemporary Islamic jurisprudence.

Keywords: ius gentium, fiqh al-siyar, Islamic international law, maqāṣid al-sharī'ah, law of nations

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep ius gentium dari perspektif hukum Islam melalui pendekatan komparatif dan fungsional. Istilah ius gentium, yang berasal dari tradisi hukum Latin-Romawi, lazim dipahami sebagai "hukum bangsa-bangsa" atau embrio hukum internasional. Diskursus hukum Islam tidak menggunakan ius gentium sebagai istilah teknis internal; padanannya secara fungsional ditemukan pada fiqh al-siyar, cabang yurisprudensi Islam yang mengatur relasi antara entitas Muslim dengan pihak luar. Kajian ini memetakan kesepadanan konseptual dan perbedaan normatif antara kedua tradisi tersebut, menganalisis sumber-sumber dan landasan metodologis siyar, serta menempatkan keterlibatan Islam dengan hukum internasional kontemporer dalam kerangka maqāṣid al-sharī'ah. Temuan kajian menunjukkan bahwa meskipun fiqh al-siyar dan ius gentium memiliki analogi fungsional, keduanya berbeda secara mendasar dalam sumber doktrinal, landasan epistemologis, dan trajektori historisnya. Lebih jauh, konstruksi positivistik jus gentium dalam hukum internasional modern secara historis telah meminggirkan epistemologi hukum non-Eropa, termasuk Islam, sehingga menuntut keterlibatan kritis dan rekonstruktif dari yurisprudensi Islam kontemporer.

Kata kunci: ius gentium, fiqh al-siyar, hukum internasional Islam, maqāṣid al-sharī'ah, hukum bangsa-bangsa

________________________________________

A. Pendahuluan: Masalah Istilah dan Kerangka Perbandingan

Istilah ius gentium berasal dari tradisi hukum Latin-Romawi dan dalam historiografi hukum internasional sering diterjemahkan sebagai law of nations (hukum bangsa-bangsa) atau dikaitkan dengan embrio international law (hukum internasional) dalam arti tertentu (Maula, 2024; Najib, 2020). Sementara itu, diskursus hukum Islam tidak menggunakan istilah ius gentium sebagai terminus teknis internal; padanan konseptual yang lazim dipakai untuk wilayah "hukum antar-entitas politik" adalah fiqh al-siyar (sering diposisikan sebagai hukum internasional Islam/law of nations) atau kategorisasi "hukum internasional" dalam cabang-cabang fikih, misalnya al-aḥkām ad-duwāliyah (Aslati et al., 2024).

Karena itu, menjawab "ius gentium menurut hukum Islam" secara akademik lebih tepat dilakukan dengan: (i) menjelaskan makna ius gentium dalam tradisi asalnya, lalu (ii) memetakan disiplin dan prinsip hukum Islam yang menjalankan fungsi yang sepadan (functional equivalence), terutama melalui fiqh al-siyar dan perangkat tujuan normatif (maqāṣid al-sharī'ah) (Najib, 2020).

________________________________________

B. Ius Gentium dalam Tradisi Romawi–Latin: Dari Hukum bagi "Orang Luar" hingga "Hukum Bangsa-Bangsa"

Dalam literatur yang disediakan, ius gentium dijelaskan sebagai konsep yang pada masa Romawi digunakan untuk membedakan hukum yang berlaku bagi warga Romawi (ius civile) dan hukum yang berlaku untuk pihak "di luar" (non-Romawi/asing) (Maula, 2024). Dengan kata lain, ius gentium berfungsi sebagai "hukum bagi orang luar" atau "hukum antar-kelompok" pada horizon kekaisaran Romawi, yang secara konseptual menandai pemisahan rezim hukum internal dan rezim hukum yang dipakai ketika subjeknya lintas-komunitas politik (Maula, 2024).

Seiring perkembangan doktrin, istilah ini juga mengalami perluasan makna. Dalam paparan historiografi traktat dan konseptualisasi hukum bangsa-bangsa, ius gentium pada akhir periode Romawi digunakan baik untuk menunjuk "universal private law" maupun, dalam arti tertentu, "(public) international law" (Najib, 2020). Bahkan, dalam doktrin Romawi, ius gentium kemudian diasosiasikan dengan natural law; ia muncul sebagai "common law of mankind" dan artikulasi dari hukum alam dalam pemikiran Cicero dan para yuris imperium (Najib, 2020).

Keterkaitan ius gentium dengan hukum alam juga tampak dalam pembacaan filsafat hukum Barat yang mengklasifikasi jenis-jenis hukum. Aquinas, sebagaimana dirangkum dalam salah satu rujukan, memetakan hukum yang berasal dari rasio manusia mencakup ius naturale (hukum alam), ius gentium (hukum bangsa-bangsa), dan ius positivum humanum (hukum positif buatan manusia) (Ahmadi & Uke, 2023).

Implikasi untuk pertanyaan pengguna adalah bahwa dalam tradisi asalnya, ius gentium bukan sekadar "hukum antarnegara" modern; ia adalah istilah berlapis yang bergerak dari: (i) hukum bagi interaksi dengan "orang luar" ke (ii) gagasan hukum yang bersifat umum lintas-bangsa dan dekat dengan natural law, serta (iii) dalam fase tertentu dipahami juga sebagai rujukan bagi dimensi publik hubungan antar-polity (Ahmadi & Uke, 2023; Maula, 2024; Najib, 2020).

________________________________________

C. Padanan Konseptual dalam Hukum Islam: Fiqh Al-Siyar sebagai "Law of Nations"

Rujukan yang diberikan secara eksplisit menyatakan bahwa "aturan-aturan perilaku dalam perang" dalam literatur klasik yang dirumuskan para fuqahā' disebut al-fiqh al-siyar. Yang lebih penting untuk pertanyaan ini, fiqh al-siyar dalam fikih berkaitan dengan hukum bangsa-bangsa atau hukum internasional dan membahas regulasi interaksi "bangsa Islam" dengan bangsa lain, dengan perhatian besar pada perang. Dengan demikian, jika ius gentium dipahami sebagai law of nations, maka fiqh al-siyar adalah disiplin hukum Islam yang paling dekat secara fungsi dan ruang lingkup.

Walaupun demikian, terdapat nuansa penting. Beberapa kajian menegaskan bahwa tema perang memang dominan dalam fiqh al-siyar—bahkan ada yang menyamakan fiqh al-siyar dengan hukum perang—namun pada saat yang sama, diskursus klasik juga membahas aspek lain relasi internasional seperti hubungan diplomatik, perkawinan, perdagangan, dan lain-lain. Karena itu, fiqh al-siyar dapat dipahami sebagai kerangka hukum Islam yang mengatur relasi eksternal (perang–damai dan perangkatnya), sehingga secara fungsional mendekati ius gentium sebagai "hukum bangsa-bangsa."

Selain istilah siyar, salah satu rujukan juga menunjukkan adanya kategorisasi cabang kajian hukum Islam yang mencakup International Law (al-aḥkām ad-duwāliyah) (Aslati et al., 2024). Ini menguatkan bahwa tradisi hukum Islam mengenali segmentasi normatif untuk isu lintas-batas politik yang secara topikal sepadan dengan diskursus law of nations (Aslati et al., 2024).

________________________________________

D. Sumber dan Metode Normatif: Bagaimana "Hukum Bangsa-Bangsa" Dibangun dalam Islam

Salah satu pembeda penting yang ditegaskan dalam rujukan adalah soal sumber. Dalam perbandingan dengan tradisi Romawi, kajian tentang siyar menegaskan bahwa al-Qur'an adalah sumber primer siyar, diikuti Sunnah, lalu praktik Khulafā' Rāsyidīn, serta sumber-sumber lain seperti sejarah Islam, literatur yurisprudensi, dan analogi (qiyās) (Ja'far et al., 2024). Pernyataan ini digunakan dalam rujukan tersebut untuk menekankan bahwa "sumber siyar" berbeda secara fundamental dari sumber ius gentium Romawi dan kerangka hukum Romawi secara umum (Ja'far et al., 2024). Secara metodologis, ini juga memberi arah bahwa "ius gentium menurut hukum Islam" tidak dimengerti terutama sebagai konsensus negara-negara (positivistik) semata, melainkan sebagai produk penalaran fikih yang bertumpu pada sumber-sumber normatif Islam (Ja'far et al., 2024).

Di sisi lain, literatur yang disediakan juga menekankan bahwa tujuan (teleologi) syariah—yakni maqāṣid al-sharī'ah—merupakan basis untuk menilai dan mengarahkan keputusan hukum, termasuk ketika hukum Islam berdialektika dengan persoalan kontemporer. Maqāṣid al-sharī'ah dipaparkan sebagai tujuan peletakan syariah untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan dapat menjadi alternatif dalam penentuan legalitas selain bersandar pada teks al-Qur'an dan hadis. Dengan demikian, dalam pembingkaian fiqh al-siyar sebagai law of nations, maqāṣid berfungsi sebagai horizon etis-filosofis yang memandu bagaimana relasi dengan pihak lain, termasuk dalam isu kemanusiaan, dipahami dan dioperasionalisasi.

________________________________________

E. Relasi dengan Hukum Internasional Kontemporer: Traktat, Kebiasaan (Custom), dan Keterlibatan Fiqh Al-Siyar

Dalam literatur yang disediakan, fiqh al-siyar diposisikan perlu merespons perkembangan "international law-making" modern, terutama karena hukum internasional historisnya memiliki fitur kolonialis yang meminggirkan pemikiran non-Eropa (termasuk Islam). Kajian yang sama menyatakan bahwa fiqh al-siyar kontemporer mengalami "lethargy" karena tidak menyebut atau merespons tren pembentukan hukum internasional modern; karena itu, ia perlu secara kritis mengadopsi dan merespons fitur-fitur international law-making serta memanfaatkan kanal-kanal partisipasi untuk terlibat dalam prosesnya. Klaim ini penting untuk menempatkan "ius gentium" modern (hukum internasional) bukan sebagai sesuatu yang otomatis identik dengan perspektif Islam, tetapi sebagai ruang yang menuntut keterlibatan kritis siyar.

Secara lebih spesifik, rujukan juga menyatakan bahwa siyar telah mengenali prinsip pacta sunt servanda (kewajiban memenuhi perjanjian) "way before the Europeans ever did." Pada saat yang sama, rujukan itu menegaskan adanya problem dalam ranah traktat, misalnya "treaties which contradict the Shari'ah," yang membutuhkan perhatian karena perkembangan hukum traktat internasional memengaruhi negara-negara Muslim dan diskursus fiqh al-siyar. Ini menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum Islam, penerimaan atas "hukum bangsa-bangsa" dalam bentuk perjanjian internasional tidak bersifat tanpa syarat; ada parameter kepatuhan pada nilai dan norma syariah yang menjadi batas.

Terkait kebiasaan internasional (customary international law), rujukan yang sama menegaskan bahwa sarjana kontemporer membahas kebiasaan sebagai sumber siyar dan menjelaskan bahwa bahkan dalam literatur klasik, resiprositas atau kebiasaan internasional selalu menjadi pertimbangan dalam fiqh al-siyar. Dengan demikian, "ius gentium" sebagai "hukum kebiasaan bangsa-bangsa" memiliki titik temu dengan siyar dalam bentuk pengakuan terhadap kebiasaan dan resiprositas—meski tetap dalam kerangka seleksi-kritis terkait kesesuaiannya dengan ajaran Islam.

________________________________________

F. Dimensi Etika–Kemanusiaan: Dari Maqāṣid ke Praktik "Law of Nations" (Contoh Pengungsi dan Non-Refoulement)

Salah satu rujukan yang relevan mengkaji penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia dan mempertautkannya dengan hukum internasional serta maqāṣid al-sharī'ah sebagai representasi "Islamic humanitarianism." Kajian tersebut menyebut bahwa sekalipun Indonesia tidak meratifikasi instrumen tertentu, Indonesia tetap terikat oleh prinsip non-refoulement yang dipahami sebagai hukum kebiasaan internasional atau jus cogens. Di sini tampak titik sambung yang langsung dengan tema ius gentium dalam makna modern (norma universal/kebiasaan mengikat) dan bagaimana ia dipertimbangkan dalam kerangka etika syariah.

Lebih jauh, kajian tersebut menyimpulkan bahwa dari perspektif maqāṣid al-sharī'ah, keputusan menerima pengungsi—meski tanpa ratifikasi instrumen tertentu—dipahami sebagai contoh "Islamic humanitarianism" dan pengakuan atas hak asasi manusia inheren para pengungsi. Dengan demikian, "ius gentium menurut hukum Islam" dalam makna normatif-etis dapat dipahami sebagai tata-relasi lintas-komunitas politik yang idealnya mengintegrasikan: (i) kewajiban universal tertentu dalam hukum internasional, misalnya non-refoulement, dan (ii) tujuan syariah untuk kemaslahatan manusia, yang dalam kasus ini dipresentasikan sebagai dasar humanitarianism.

Rujukan lain yang juga membahas penanganan pengungsi menekankan bahwa interaksi maqāṣid dengan perkembangan regulasi nasional menghasilkan model kebijakan tertentu, serta menempatkan maqāṣid sebagai pendekatan metodologis yang menaruh kemaslahatan sebagai inti (Zain & Zayyadi, 2023). Ini memperkuat bahwa dalam ranah lintas-batas (tema klasik ius gentium), hukum Islam—melalui maqāṣid—sering diartikulasikan sebagai lensa untuk membaca kebijakan kemanusiaan dan mengarahkan desain normatifnya (Zain & Zayyadi, 2023).

________________________________________

G. Ius Gentium dan Kritik Kolonialitas: Problem "Jus Gentium" Positivistik dalam Sejarah Modern dan Konsekuensinya bagi Pembacaan Islam

Salah satu rujukan yang berbicara tentang jus gentium dalam konteks sejarah modern menegaskan bahwa yurisprudensi positivistik membedakan "civilized and non-civilized societies" dan menyatakan prinsip-prinsip dalam jus gentium hanya berlaku bagi "recognized sovereign states" yang termasuk "civilized 'family of nations'" (Rohmah, 2021). Rujukan itu juga menempatkan jus gentium dalam dinamika kekuasaan yang menata "difference" menjadi "legal difference," termasuk dalam konteks relasi kolonial Inggris dengan wilayah yang dipahami berada dalam Dār al-Islām (Rohmah, 2021). Bagi pertanyaan pengguna, bagian ini penting untuk menunjukkan bahwa istilah ius gentium/jus gentium dalam sejarah modern tidak selalu netral; ia dapat menjadi perangkat eksklusi yang memarginalkan epistemologi hukum Islam (Rohmah, 2021).

Karena itu, literatur tentang fiqh al-siyar yang menyerukan "escaping the lethargy" dapat dibaca sebagai respons terhadap problem sejarah hukum internasional modern yang meminggirkan pemikiran Islam, dan sekaligus sebagai ajakan untuk membangun partisipasi kritis Islam dalam proses international law-making (Rohmah, 2021). Dengan kerangka ini, "ius gentium menurut hukum Islam" bukan hanya pemetaan terminologis ke siyar, tetapi juga agenda intelektual untuk memastikan bahwa hukum Islam tidak ditempatkan di pinggiran oleh konstruksi jus gentium yang eksklusioner (Rohmah, 2021).

________________________________________

H. Perdebatan Akademik: Apakah Siyar Dipengaruhi atau "Setara" dengan Ius Gentium Romawi?

Terdapat ketegangan penting di antara rujukan terkait relasi Romawi–Islam. Di satu sisi, sebuah kajian komparatif menyimpulkan bahwa, setidaknya dalam ranah hukum internasional, hukum Islam tidak dipengaruhi hukum Romawi; perkembangan, sumber, literatur, dan topik siyar dipandang berbeda dan independen dari jus gentium dan jus fetiale Romawi (Ja'far et al., 2024). Argumen perbedaan sumber juga ditegaskan melalui klaim bahwa sumber-sumber siyar "totally and fundamentally different" dari sumber hukum Romawi dan khususnya ius gentium (Ja'far et al., 2024).

Namun, rujukan lain menyatakan bahwa "from a chronological perspective, Siyar is somewhat equivalent to jus gentium according to ancient Roman law," yakni sebagai aturan yang mengatur relasi antara warga Romawi dan orang asing serta relasi antar-orang asing (Al-Kassimi, 2021). Pernyataan ini tidak harus dibaca sebagai klaim "pengaruh" (influence), melainkan sebagai klaim "kemiripan fungsional/temporal" (functional-temporal analogy) (Al-Kassimi, 2021).

Dengan demikian, literatur yang disediakan menunjukkan dua posisi yang tidak sepenuhnya sama: (i) posisi "independensi," yakni tidak dipengaruhi; sumber dan atmosfer berkembang berbeda (Ja'far et al., 2024); dan (ii) posisi "kesepadanan kronologis tertentu" (somewhat equivalent) tanpa harus menyimpulkan genealoginya (Al-Kassimi, 2021). Untuk kehati-hatian akademik, keduanya perlu diletakkan sebagai perbedaan level klaim: independensi historis ≠ analogi fungsional (Al-Kassimi, 2021; Ja'far et al., 2024).

________________________________________

I. Sintesis: "Ius Gentium menurut Hukum Islam" (Rumusan Konseptual)

Berdasarkan rujukan yang tersedia, "ius gentium menurut hukum Islam" dapat dirumuskan sebagai berikut.

Pertama, pada level terminologi-fungsional, ius gentium (law of nations) dalam horizon hukum Islam paling dekat dengan fiqh al-siyar, yakni disiplin fikih yang mengatur relasi entitas Muslim dengan pihak luar, dengan tema dominan perang namun juga mencakup diplomasi, perdagangan, dan aspek lain relasi internasional. Kategorisasi "hukum internasional" dalam cabang kajian hukum Islam, misalnya al-aḥkām ad-duwāliyah, juga mengonfirmasi adanya ruang tematik khusus bagi isu lintas-batas (Aslati et al., 2024).

Kedua, pada level sumber dan justifikasi normatif, siyar bertumpu pada al-Qur'an dan Sunnah serta praktik dan literatur yurisprudensi Islam, termasuk analogi, sehingga tidak identik dengan basis doktrinal ius gentium Romawi maupun jus gentium positivistik modern (Ja'far et al., 2024; Najib, 2020). Selain itu, tujuan syariah (maqāṣid al-sharī'ah) dipaparkan sebagai orientasi untuk kemaslahatan manusia dan dapat menjadi basis evaluatif dalam menetapkan legalitas tindakan/kebijakan yang berdimensi lintas-bangsa (Zain & Zayyadi, 2023).

Ketiga, pada level relasi dengan hukum internasional modern, rujukan menunjukkan bahwa siyar mengenali prinsip penting seperti pacta sunt servanda dan mempertimbangkan kebiasaan internasional/resiprositas sebagai bagian dari pertimbangan, namun tetap mempersoalkan traktat yang bertentangan dengan syariah serta menuntut keterlibatan kritis terhadap proses international law-making. Pada saat yang sama, sejarah jus gentium modern dalam yurisprudensi positivistik dapat mengandung logika eksklusi dan hierarki "civilized vs non-civilized," yang turut menjelaskan mengapa integrasi epistemologi Islam ke dalam hukum internasional memerlukan kritik dan rekonstruksi (Rohmah, 2021).

Keempat, pada level substansi etika-kemanusiaan, praktik kebijakan lintas-batas—misalnya perlindungan pengungsi dengan prinsip non-refoulement—dapat diposisikan sebagai pertemuan antara norma universal yang mengikat (customary international law/jus cogens dalam rujukan) dan prinsip maqāṣid yang menekankan kemanusiaan/kemaslahatan, sehingga menjadi contoh konkret bagaimana law of nations dapat dibaca secara Islami (Zain & Zayyadi, 2023).

________________________________________

Daftar Pustaka

Ahmadi, A., & Uke, L. I. A. A. (2023). Theory of Natural Law and Legal Positivism: A Comparative Review of Islamic Law and Conventional Law. International Journal of Transdisciplinary Knowledge, 1(1), 13–33. https://doi.org/10.31332/ijtk.v1i1.4

Al-Kassimi, K. (2021). De-Historicizing (Mainstream) Ottoman Historiography on Tanzimat and Tahdith: Jus Gentium and Pax Britannica Violate Osmanli Sovereignty in Arabia. Histories, 1(4), 218–255. https://doi.org/10.3390/histories1040020

Aslati, Agustar, A., Silawati, Arisman, A., & Arafah, S. N. (2024). Utilizing Science and Maqāṣid al-Sharī'ah in Resolving Contemporary Issues of Islamic Family Law. Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam, 17–36. https://doi.org/10.24090/mnh.v18i1.10571

Ja'far, A. K., Majdidin, R. M., Santoso, R., & Hidayat, T. (2024). The Construction of Islamic State Law in the 5.0 Era from the Perspective of Maqasid al-Shariah. Kne Social Sciences. https://doi.org/10.18502/kss.v9i2.14966

Maula, B. S. (2024). Examining the Handling of Rohingya Refugees in Indonesia through the Lens of International Law and Maqāsid al-Shari'ah: An Exploration of Islamic Humanitarianism. Mazahib, 23(1), 1–40. https://doi.org/10.21093/mj.v23i1.7942

Najib, A. Moh. (2020). Reestablishing Indonesian Madhhab: 'Urf and the Contribution of Intellectualism. Al-Jami'ah Journal of Islamic Studies, 58(1), 171–208. https://doi.org/10.14421/ajis.2020.581.171-208

Rohmah, S. (2021). The Pattern of Absorption of Islamic Law into National Law: Study of The Halal Product Guarantee Law in The Perspective of Maqashid Shari'ah. Jurisdictie Jurnal Hukum dan Syariah, 12(1), 20–47. https://doi.org/10.18860/j.v12i1.10521

Zain, M. F., & Zayyadi, A. (2023). Measuring Islamic Legal Philosophy and Islamic Law: A Study of Differences, Typologies, and Objects of Study. El-Aqwal Journal of Sharia and Comparative Law, 1–12. https://doi.org/10.24090/el-aqwal.v2i1.7472