01445 - Ius Curia Novit dalam Perspektif Hukum Islam: Kajian terhadap Kewajiban Hakim, Penemuan Hukum, dan Ijtihad

Abstract

This article examines the principle of ius curia novit from the perspective of Islamic law, analyzing its normative, ethical, and procedural dimensions as applied in the Indonesian judicial system, particularly in religious courts (Pengadilan Agama). Ius curia novit — the principle that judges are presumed to know the law and therefore may not refuse to adjudicate cases on the grounds that the law is absent or unclear — intersects substantively with Islamic judicial values, wherein a judge (qādī) is required to possess adequate knowledge, exercise scholarly authority in rendering decisions, and refrain from avoiding dispute resolution when society requires a ruling. Using a normative-juridical approach through literature review, this article argues that in the Islamic legal context, ius curia novit functions as an institutional foundation requiring judges to engage in interpretation and ijtihad as mechanisms of legal discovery (rechtsvinding), thereby upholding the judicial function as a guarantor of legal certainty and justice. The article further demonstrates that this principle operates within the boundaries of absolute competence: it does not justify jurisdictional overreach, but rather demands intellectual and ethical responsibility in legal reasoning and decision-making.

Keywords: ius curia novit, Islamic law, ijtihad, legal discovery, religious court, Islamic economic disputes

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji asas ius curia novit dalam perspektif hukum Islam, dengan menganalisis dimensi normatif, etik, dan prosedural dari asas tersebut dalam konteks sistem peradilan di Indonesia, khususnya Pengadilan Agama. Ius curia novit — asas yang menyatakan bahwa hakim dianggap mengetahui hukum sehingga tidak boleh menolak mengadili perkara dengan alasan hukumnya tidak ada atau tidak jelas — secara substantif beririsan dengan nilai-nilai kekuasaan kehakiman dalam Islam, di mana hakim (qādī) dituntut memiliki dasar pertimbangan, memiliki otoritas keilmuan untuk memutus, dan tidak boleh menghindari penyelesaian sengketa ketika masyarakat memerlukan putusan. Dengan menggunakan pendekatan normatif-yuridis melalui studi kepustakaan, artikel ini berargumen bahwa dalam konteks hukum Islam, ius curia novit berfungsi sebagai landasan institusional yang menuntut hakim menempuh interpretasi dan ijtihad sebagai mekanisme penemuan hukum (rechtsvinding) demi menjaga fungsi peradilan sebagai pemberi kepastian dan keadilan. Artikel ini juga menunjukkan bahwa asas tersebut beroperasi dalam batas-batas kompetensi absolut: ia tidak membenarkan pelampauan yurisdiksi, melainkan menuntut tanggung jawab ilmiah dan etik dalam penalaran hukum serta pengambilan putusan.

Kata kunci: ius curia novit, hukum Islam, ijtihad, penemuan hukum, Pengadilan Agama, sengketa ekonomi syariah

________________________________________

1. Pendahuluan: Makna Asas Ius Curia Novit dan Relevansinya untuk Hukum Islam

Asas ius curia novit (juga disebut curia novit jus) dipahami sebagai prinsip bahwa hakim (pengadilan) dianggap mengetahui hukum, sehingga pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan dengan dalih hukumnya tidak ada atau tidak jelas (Abdullah & Wijaya, 2019; Butarbutar, 2012; Harahab, 2008; Safudin, 2021; Taqiuddin, 2019). Dalam literatur hukum Indonesia, asas ini kerap dijelaskan sebagai konsekuensi logis dari posisi hakim sebagai organ peradilan yang memikul kewajiban memberikan layanan keadilan, termasuk ketika peraturan tertulis mengalami kekosongan (rechtsvacuum) atau ketidakjelasan norma (Butarbutar, 2012; Safudin, 2021; Suparsetyani, 2019; Taqiuddin, 2019). Karena itu, asas ius curia novit tidak hanya berfungsi sebagai larangan "menolak perkara", tetapi juga menuntut kapasitas aktif hakim untuk melakukan penemuan hukum (rechtsvinding) melalui penggalian norma yang relevan di luar teks yang eksplisit (Butarbutar, 2012; Junaidi & Merta, 2020; Safudin, 2021; Suparsetyani, 2019).

Dalam perspektif "menurut hukum Islam", pembahasan ius curia novit menjadi penting bukan karena istilah Latinnya berasal dari tradisi hukum tertentu, melainkan karena substansi asas ini beririsan dengan nilai kekuasaan kehakiman dalam Islam: hakim (qādī) dituntut memiliki dasar pertimbangan, memiliki otoritas keilmuan untuk memutus, dan tidak menghindari penyelesaian sengketa ketika masyarakat memerlukan putusan (Handoko, 2020; Maslul & Hidayat, 2022). Sejumlah kajian juga mengaitkan asas ini dengan kebutuhan ijtihad dalam perkara kontemporer — yakni ketika rumusan hukum tidak ditemukan secara tegas dalam aturan tertulis atau ketika problem sosial berkembang lebih cepat daripada kodifikasi (Abdullah & Wijaya, 2019; Handoko, 2020; Sabir et al., 2021; Taqiuddin, 2019).

________________________________________

2. Fondasi Normatif-Etik dalam Hukum Islam: Hakim, Pertimbangan Hukum, dan Ijtihad

Kajian terhadap Hadis Mu'ādz bin Jabal (tentang pedoman memutus perkara) menekankan bahwa putusan harus memiliki pertimbangan atau dasar, menegaskan gagasan hakim sebagai pihak yang dianggap paling mengetahui hukum (dirumuskan sebagai ius curia novit), dan menegaskan prinsip bahwa hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan ketiadaan hukum (Maslul & Hidayat, 2022). Dalam konstruksi ini, pengetahuan hukum hakim bukan sekadar klaim status, melainkan idealitas yang "mengharuskan" hakim menjadi pihak yang paling paham atas hukum dibanding para pihak yang berperkara, sekaligus mendorong hakim terus menambah pengetahuan hukumnya (Hardani & Hasanah, 2022; Maslul & Hidayat, 2022). Dengan pengetahuan yang memadai, hakim dapat melahirkan "hukum baru" atas perkara tertentu yang dipahami sebagai bentuk ijtihad (Maslul & Hidayat, 2022), suatu gagasan yang juga muncul dalam kajian tentang kewajiban ijtihad hakim ketika perkara tidak memiliki pengaturan yang jelas (Sabir et al., 2021).

Dalam fiqh siyasah qada'iyyah, peradilan Islam sangat menekankan amanah dan keadilan; hakim dipandang wajib menjaga pemenuhan hak-hak masyarakat, dan penegakan hukum dipahami berkaitan dengan kemanfaatan serta kepastian hukum (Handoko, 2020). Di dalam kerangka itu, menerima dan memutus perkara yang masuk (tanpa menolak dengan dalih kekosongan norma) dipandang sebagai bagian dari amanah peradilan, dan dipresentasikan sebagai contoh penerapan asas ius curia novit yang harus diikuti dengan putusan yang adil (Handoko, 2020). Dengan demikian, "ius curia novit menurut hukum Islam" dapat dipahami sebagai pertautan antara: (i) keharusan hakim memutus perkara dengan bertanggung jawab (berbasis pertimbangan hukum); (ii) tuntutan kapasitas keilmuan/ijtihad untuk menemukan hukum saat norma tidak eksplisit; dan (iii) mandat etik agar putusan merealisasikan keadilan dan amanah (Handoko, 2020; Maslul & Hidayat, 2022; Sabir et al., 2021).

________________________________________

3. Integrasi dalam Kerangka Hukum Indonesia: Larangan Menolak Perkara dan Kewajiban Menggali Nilai Hukum

Dalam sistem hukum Indonesia, larangan menolak perkara karena hukum tidak ada atau kurang jelas dinyatakan sebagai norma yang selaras dengan asas ius curia novit (Butarbutar, 2012; Hutabarat et al., 2019; Rahmawati, 2018; Safudin, 2021; Suparsetyani, 2019). Sejumlah kajian menghubungkan asas ini dengan kewajiban hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai landasan penemuan hukum ketika norma tertulis tidak memadai (Butarbutar, 2012; Safudin, 2021; Suparsetyani, 2019). Dengan kerangka demikian, asas ius curia novit diposisikan sebagai "pintu masuk" yang menuntut hakim bekerja melalui penemuan hukum dan interpretasi, bukan berhenti pada ketiadaan atau kaburnya pengaturan (Butarbutar, 2012; Sulistyawan & Atmaja, 2021; Suparsetyani, 2019; Taqiuddin, 2019).

Namun, beberapa kajian juga mengingatkan adanya sisi problematis: ius curia novit sering dikonstruksikan sebagai asumsi ideal, sementara hakim tetap manusia yang memiliki keterbatasan pengetahuan di tengah kompleksitas hukum (Hutabarat et al., 2019). Kajian lain secara eksplisit menegaskan ketegangan praktis: "hakim dianggap tahu hukum (ius curia novit), tapi hakim belum tentu mengetahui semua hukum" (Helmi, 2022). Karena itu, prinsip ini tidak boleh dipahami sebagai legitimasi keputusan tanpa argumentasi, melainkan sebagai dorongan institusional agar hakim melakukan kerja penalaran dan penemuan hukum secara memadai (Hutabarat et al., 2019; Sulistyawan & Atmaja, 2021; Taqiuddin, 2019).

________________________________________

4. Implikasi Prosedural: Yang Dibuktikan Para Pihak adalah Peristiwa, sedangkan Hukum Menjadi Domain Hakim

Dalam hukum acara perdata, asas ius curia novit mengandung konsekuensi bahwa para pihak pada dasarnya berkewajiban mengemukakan dan membuktikan peristiwa (fakta), bukan "membuktikan" hukum apa yang harus diterapkan; secara ex officio hakimlah yang mencari dan menerapkan aturan yang relevan (Butarbutar, 2012; Faizah & Zahra, 2021; Safudin, 2021). Pembuktian diposisikan sebagai tahap krusial agar hakim memperoleh kebenaran mengenai peristiwa konkret; setelah peristiwa terbukti, hakim mengkualifikasikannya menjadi peristiwa hukum dan mencari norma yang relevan untuk diterapkan (Butarbutar, 2012), suatu proses yang dijelaskan sebagai bagian dari implikasi asas ius curia novit (Butarbutar, 2012; Taqiuddin, 2019). Sejalan dengan itu, kajian harmonisasi antinomi hukum menekankan bahwa karena hakim dianggap memahami hukum, maka hakim berwenang menentukan hukum objektif mana yang harus dikonkretkan sesuai pokok perkara, dan kewenangan "menciptakan dan mempergunakan" hukum objektif bukanlah hak para pihak melainkan kewajiban hakim (Safudin, 2021).

Kerangka tersebut memiliki kedekatan dengan kebutuhan argumentasi putusan. Kajian penalaran hukum menegaskan bahwa karena hakim dianggap tahu hukum (ius curia novit), putusan harus memuat pertimbangan yang memadai agar dapat diterima secara nalar oleh institusi kehakiman, komunitas ilmu hukum, masyarakat, dan para pihak (Taqiuddin, 2019). Dengan kata lain, ius curia novit tidak berhenti pada "hakim wajib mengadili", tetapi mengharuskan hakim menalar dan memformulasikan alasan hukum (ratio decidendi) yang dapat dipertanggungjawabkan (Sulistyawan & Atmaja, 2021; Taqiuddin, 2019).

________________________________________

5. Operasionalisasi dalam Hukum Islam di Peradilan: Interpretasi, Penemuan Hukum, dan Ijtihad

Sejumlah kajian tentang metode interpretasi menegaskan bahwa hakim perlu menguasai penemuan hukum melalui interpretasi untuk menyelesaikan sengketa yang tidak dirumuskan dalam undang-undang, karena salah satu asas beracara adalah larangan menolak memeriksa perkara sebab hakim dianggap tahu hukumnya (ius curia novit) (A. Abdullah, 2022; Amin et al., 2022). Di sisi lain, studi tentang "hakim aktif/pasif" menegaskan bahwa implikasi ius curia novit adalah kewajiban hakim melakukan penemuan hukum: jika hakim tidak tahu hukumnya, maka ia wajib menemukan hukumnya (Junaidi & Merta, 2020). Kajian tentang legal reasoning juga menekankan bahwa ketika aturan kurang jelas, tidak jelas, atau tidak lengkap, hakim dapat melakukan penemuan hukum melalui interpretasi dan konstruksi hukum; dalam situasi kekosongan hukum, hakim harus berpegang pada asas ius curia novit dan tidak boleh menolak perkara (Sulistyawan & Atmaja, 2021), suatu tesis yang koheren dengan penjelasan penalaran hukum tentang kekosongan hukum, norma kabur, dan perlunya interpretasi dalam proses memutus (Taqiuddin, 2019).

Dalam perspektif peradilan Islam, penemuan hukum dan ijtihad tidak berdiri di ruang hampa, tetapi berkaitan dengan sumber-sumber hukum Islam. Kajian tentang ijtihad di bidang ekonomi syariah menegaskan bahwa ijtihad (termasuk dalam bentuk fatwa) dibutuhkan untuk merespons dinamika perkembangan kegiatan ekonomi, sementara asas ius curia novit menegaskan hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukum tidak ada atau tidak jelas (Z. Abdullah & Wijaya, 2019). Kajian lain menegaskan bahwa larangan menolak perkara mendorong kewajiban hakim menggali hukum yang tidak tertulis ketika hukum tertulis tidak ditemukan (Anwar & Usman, 2021), dan bahwa ijtihad hakim dihubungkan dengan prinsip ius curia novit sebagai keharusan menemukan solusi hukum atas perkara yang masuk (Sabir et al., 2021). Dengan demikian, dalam konteks hukum Islam, ius curia novit berfungsi sebagai landasan institusional yang menuntut hakim menempuh interpretasi dan ijtihad (sebagai mekanisme penemuan hukum) demi menjaga fungsi peradilan sebagai pemberi kepastian dan keadilan (Z. Abdullah & Wijaya, 2019; Maslul & Hidayat, 2022; Sabir et al., 2021).

________________________________________

6. Praktik di Pengadilan Agama: Ekonomi Syariah, Kebutuhan Rujukan, dan Penggunaan Fatwa/KHES

Dalam konteks kewenangan Pengadilan Agama menangani sengketa ekonomi syariah, kesiapan hakim sering dibahas terkait kebutuhan pedoman hukum materiil. Penelitian tentang kesiapan Pengadilan Agama menunjukkan bahwa belum adanya kodifikasi hukum ekonomi syariah dapat menjadi hambatan, namun pada saat yang sama hakim tetap dituntut mengetahui dan memahami perkara yang menjadi kompetensinya sesuai adagium ius curia novit, sehingga hakim tidak boleh menolak memeriksa perkara dengan dalih hukum tidak/kurang jelas (Harahab, 2008). Dalam kondisi ketiadaan kodifikasi tersebut, hakim dapat berpedoman pada prinsip-prinsip muamalah, peraturan perundang-undangan, kebiasaan transaksi/kontrak sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam, serta himpunan fatwa DSN-MUI di bidang ekonomi syariah (Harahab, 2008). Argumentasi ini konsisten dengan kajian lain yang menekankan bahwa ijtihad menjadi semakin signifikan bagi hakim (khususnya Pengadilan Agama) untuk menyediakan acuan saat menyelesaikan perkara, selaras dengan asas ius curia novit (Z. Abdullah & Wijaya, 2019).

Sejumlah penelitian empiris-normatif terkait sengketa ekonomi syariah menunjukkan bahwa rujukan hakim sering memadukan hukum positif dan sumber-sumber syariah. Studi kasus penyelesaian sengketa akad pembiayaan di Pengadilan Agama melaporkan bahwa dasar pertimbangan hukum majelis hakim mencakup alat bukti, KUHPerdata, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dan fatwa DSN-MUI (Hasanah et al., 2022); studi lain mengenai perbedaan penafsiran hakim tingkat pertama dan banding juga menampilkan penggunaan fatwa DSN sebagai salah satu pedoman pertimbangan oleh hakim tingkat banding dalam sengketa ekonomi syariah (Anwar & Usman, 2021). Pada level konseptual, studi tentang IMBT menegaskan bahwa di Indonesia KHES menjadi pedoman bagi hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, dan hakim berkewajiban menemukan hukum; karena itu hakim harus berada dalam posisi ius curia novit agar tidak ada persoalan hukum dinyatakan "tidak ada hukumnya" (Arwan, 2019). Secara lebih rinci, studi tentang penegakan hukum ekonomi syariah bahkan menyebut KHES sebagai kompilasi yang disusun dari fiqh klasik dan praktik bisnis modern, mengadopsi sistematika KUH Perdata, serta "terdiri atas empat buku dan 1852 pasal" (Wardiyah, 2019) — yang memperlihatkan upaya menyediakan rujukan normatif bagi hakim ketika asas ius curia novit menuntut perkara tetap diputus (Harahab, 2008; Wardiyah, 2019).

Dalam kaitan fatwa, kajian tentang dinamika ijtihad menempatkan fatwa sebagai salah satu bentuk ijtihad, dan menyoroti peran DSN-MUI sebagai lembaga yang mengeluarkan fatwa ekonomi syariah di Indonesia (Z. Abdullah & Wijaya, 2019). Kajian lain menegaskan adanya perbedaan antara fatwa dan putusan pengadilan: hakim dan mufti sama-sama harus mengetahui peristiwa dan hukum syara', tetapi putusan hakim mengikat para pihak (penggugat-tergugat) sedangkan fatwa dapat diterima atau tidak; bahkan putusan hakim dapat membatalkan fatwa mufti, dan mufti tidak dapat memberi putusan kecuali menjadi hakim (Sanusi et al., 2020). Dalam praktik di Indonesia, fatwa DSN-MUI juga dibahas sebagai doktrin yang dapat memengaruhi proses peradilan dan digunakan hakim sebagai pertimbangan (Afrelian & Furqon, 2019), sehingga fatwa dapat berperan sebagai salah satu sumber rujukan ketika hakim menjalankan kewajiban "tidak boleh menolak perkara" yang berkaitan dengan transaksi syariah (Afrelian & Furqon, 2019; Harahab, 2008).

________________________________________

7. Ilustrasi Bidang Hukum Keluarga: Perceraian, Itsbat Nikah, dan Problem Kontemporer

Di bidang hukum keluarga, penelitian tentang perkara perceraian yang melibatkan pinjaman online menegaskan bahwa asas ius curia novit diterapkan untuk memungkinkan hakim menggunakan pengetahuannya dalam mengenal dan menerapkan hukum, meskipun isu tersebut tidak diatur secara spesifik dalam undang-undang, sehingga majelis hakim menjalankan fungsi interpretasi secara bijaksana (Setiawati et al., 2024). Studi ini menunjukkan bagaimana ius curia novit menjadi dasar "keluwesan" metodologis hakim untuk menilai relevansi fakta sosial-ekonomi modern dalam perkara keluarga yang dasar hukumnya tidak selalu dirumuskan secara rinci (Setiawati et al., 2024), suatu penegasan yang koheren dengan literatur interpretasi dan penemuan hukum yang memandang interpretasi sebagai perangkat yang harus dikuasai hakim dalam perkara yang tidak jelas pengaturannya (Amin et al., 2022; Taqiuddin, 2019).

Dalam perkara itsbat nikah, berbagai kajian mengaitkan ius curia novit dengan kewajiban ijtihad. Analisis terhadap problem KHI dalam pasal itsbat nikah menegaskan bahwa larangan hakim menolak perkara karena tidak ada dasar hukum mendorong kewajiban hakim menggali dan melakukan ijtihad untuk menemukan hukum dengan melihat nilai-nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat; kebutuhan ijtihad hakim ini dinyatakan berbasis prinsip ius curia novit (Sabir et al., 2021). Kajian lain tentang isbat nikah poligami sirri juga menyatakan bahwa salah satu alasan hakim tidak boleh menolak perkara permohonan itsbat nikah adalah adanya asas ius curia novit yang mengikat hakim (Bahrum, 2019). Dalam praktik peradilan, studi pada Pengadilan Agama Watampone menyebut bahwa penerimaan dan pemutusan itsbat nikah pascaberlakunya UU Perkawinan dapat dikaitkan dengan asas ius curia novit (hakim dianggap mengetahui undang-undang) dan asas kebebasan hakim untuk menemukan hukum ketika norma tidak tersedia (rechtsvacuum). Sejalan dengan itu, kajian tentang praktik itsbat marriage juga menegaskan bahwa Pengadilan Agama berkewajiban menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan, serta dilarang menolak karena hukum tidak ada atau tidak jelas; prinsip tersebut dijelaskan sebagai makna ius curia novit dan dikaitkan dengan norma larangan menolak perkara (Muyassar et al., 2022). Rangkaian kajian ini menunjukkan bahwa dalam konteks hukum keluarga Islam, ius curia novit dipraktikkan sebagai mekanisme untuk memastikan akses keadilan tetap berjalan, sekaligus mendorong kerja ijtihad/interpretasi saat menghadapi problem sosial-keagamaan yang tidak sepenuhnya tertampung dalam rumusan normatif yang rigid (Sabir et al., 2021; Muyassar et al., 2022).

________________________________________

8. Batas dan Koreksi: Ius Curia Novit Tidak Menghapus Syarat Kompetensi/Yurisdiksi Pengadilan

Meskipun ius curia novit melarang pengadilan menolak perkara dengan dalih hukum tidak jelas, beberapa kajian menegaskan bahwa asas ini tidak layak dipaksakan untuk memeriksa permohonan yang secara normatif tidak memiliki landasan kewenangan, karena ketiadaan kewenangan bukan sesuatu yang dapat ditutupi dengan penemuan hukum (Yuvens & Hutabarat, 2019). Dalam sengketa kewenangan (misalnya akibat pilihan hukum waris), kajian menekankan bahwa hakim tetap wajib menyatakan tidak berwenang ketika perkara bukan kewenangan absolut pengadilan yang bersangkutan (Susylawati, 2019); ini menunjukkan bahwa ius curia novit beroperasi dalam kerangka kompetensi yang sudah ditentukan, bukan sebagai pembenar pelampauan yurisdiksi (Susylawati, 2019; Yuvens & Hutabarat, 2019).

Dalam konteks klausula forum dan kewenangan absolut Pengadilan Agama atas sengketa perbankan syariah, penelitian tentang pilihan forum menegaskan bahwa pengadilan negeri tidak boleh menolak memeriksa perkara yang diajukan karena terikat ius curia novit, tetapi jika gugatan cacat formil karena melanggar yurisdiksi absolut, hakim harus menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) (Hasana et al., 2023); pada sisi lain, riset lain menyatakan bahwa setelah Putusan MK terkait kewenangan absolut Pengadilan Agama, alasan "hakim tidak boleh menolak" menjadi tidak berdasar untuk memeriksa perkara yang memang bukan kewenangan pengadilan negeri, sehingga hakim pengadilan negeri seharusnya menolak gugatan tersebut (Hasima, 2020). Nuansa ini penting: literatur memperlihatkan adanya perbedaan penekanan antara "kewajiban memeriksa lalu menyatakan tidak dapat diterima" (Hasana et al., 2023) dan "seharusnya menolak karena tidak berwenang" pascapenegasan kewenangan absolut Pengadilan Agama (Hasima, 2020), yang menunjukkan bahwa penerapan ius curia novit perlu dibaca bersama doktrin kompetensi absolut agar tidak menimbulkan kekacauan yurisdiksi (Hasima, 2020; Susylawati, 2019; Yuvens & Hutabarat, 2019).

________________________________________

9. Penutup: Ius Curia Novit sebagai Jembatan antara Mandat Etik Peradilan Islam dan Teknik Penemuan Hukum Modern

Secara substantif, ius curia novit menurut hukum Islam dapat disintesiskan sebagai prinsip bahwa hakim (sebagai pemegang amanah peradilan) tidak boleh menghindar dari penyelesaian perkara dengan dalih kekosongan atau ketidakjelasan norma, melainkan wajib memberikan putusan yang berlandaskan pertimbangan hukum dan dikerjakan melalui mekanisme penemuan hukum/ijtihad (Handoko, 2020; Maslul & Hidayat, 2022; Sabir et al., 2021; Taqiuddin, 2019). Dalam konteks Indonesia, asas ini dipahami selaras dengan larangan menolak perkara dan kewajiban menggali nilai hukum yang hidup, sehingga hakim didorong menguasai interpretasi dan konstruksi hukum untuk mengisi kekosongan norma — terutama pada wilayah Pengadilan Agama yang menangani perkara keluarga dan ekonomi syariah dengan dinamika transaksi modern (Amin et al., 2022; Harahab, 2008; Sulistyawan & Atmaja, 2021; Suparsetyani, 2019).

Pada saat yang sama, literatur juga menegaskan batas penting: ius curia novit tidak dapat dipakai untuk menutupi ketiadaan kewenangan absolut, sehingga penguatan kompetensi hakim harus disertai disiplin yurisdiksi dan argumentasi putusan yang memadai (Hutabarat et al., 2019; Susylawati, 2019; Taqiuddin, 2019; Yuvens & Hutabarat, 2019). Dengan demikian, asas ini berfungsi sebagai pendorong tanggung jawab ilmiah-etik hakim: memastikan akses keadilan tetap terbuka, sembari menjaga kualitas penalaran hukum dan kesesuaian putusan dengan prinsip keadilan dan amanah yang ditekankan dalam peradilan Islam (Handoko, 2020; Maslul & Hidayat, 2022; Taqiuddin, 2019).

________________________________________

Daftar Pustaka

Abdullah, A. (2022). Metode interpretasi pada hukum ekonomi Islam. Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, 16(2), 231. https://doi.org/10.21111/ijtihad.v16i2.7607

Abdullah, Z., & Wijaya, E. (2019). Dinamika penerapan ijtihad bidang hukum ekonomi syariah di Indonesia. Jurnal Hukum & Pembangunan, 49(2), 299. https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no2.2004

Afrelian, M. I., & Furqon, I. K. (2019). Legalitas dan otoritas fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam operasional lembaga keuangan syariah. Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan, 6(1), 1. https://doi.org/10.29300/mzn.v6i1.2195

Amin, M., Abdullah, A., Santoso, F. S., Muthmainnah, M., & Sembodo, C. (2022). Metode interpretasi hukum aplikasi dalam hukum keluarga Islam dan ekonomi syariah. Asas wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan, dan Sosial Keagamaan, 2(1), 15–36. https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v2i1.1347

Anwar, Q. K., & Usman, M. (2021). Perbedaan penafsiran hukum hakim Pengadilan Tinggi dan hakim pengadilan tingkat pertama (Putusan Nomor: 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk dan Nomor: 0463/Pdt.G/2011/PA.Btl, terkait perkara sengketa ekonomi syariah). Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, 6(1), 95. https://doi.org/10.24235/jm.v6i1.8257

Arwan, F. M. (2019). Ijarah muntahiyah bittamlik as construction of hire purchase. Millah: Journal of Religious Studies, 19(1), 23–50. https://doi.org/10.20885/millah.vol19.iss1.art2

Bahrum, M. (2019). Problematika isbat nikah poligami sirri. Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam, 4(2), 194–213. https://doi.org/10.35673/ajmpi.v4i2.434

Butarbutar, E. N. (2012). Arti pentingnya pembuktian dalam proses penemuan hukum di peradilan perdata. Mimbar Hukum: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 22(2), 347. https://doi.org/10.22146/jmh.16225

Faizah, N., & Zahra, S. (2021). Tinjauan hukum gugatan pembatalan hibah dari ayah kepada anak. Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, 5(2), 104–126. https://doi.org/10.33511/almizan.v5n2.104-126

Handoko, P. (2020). Implementasi asas good governance di Indonesia dalam perspektif fiqh siyasah qadaiyyah. Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, 23(2), 340–362. https://doi.org/10.15642/alqanun.2020.23.2.340-362

Harahab, Y. (2008). Kesiapan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah. Mimbar Hukum: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 20(1). https://doi.org/10.22146/jmh.16317

Hardani, S., & Hasanah, N. (2022). Implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama di Provinsi Riau. Hukum Islam, 22(1), 141. https://doi.org/10.24014/jhi.v22i1.14930

Hasana, N., Mustopa, M., & Faizal, E. A. (2023). Akibat hukum perjanjian penyelesaian sengketa perbankan syariah (kajian terhadap klausula pilihan forum penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri). Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah, 10(2), 55–65. https://doi.org/10.15575/am.v10i2.29594

Hasanah, U., Mera, N., & Mursyid, B. T. (2022). Penyelesaian sengketa akad pembiayaan di Pengadilan Agama. Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 3(2), 183–200. https://doi.org/10.24239/tadayun.v3i2.80

Hasima, R. (2020). Implikasi hukum terhadap akad yang memuat klausul penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui Pengadilan Negeri pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. Sasi, 26(3), 286–296. https://doi.org/10.47268/sasi.v26i3.247

Helmi, M. (2022). Penemuan hukum cerai gugat oleh hakim pada Pengadilan Agama berdasar paradigma post-positivisme. Asy-Syari'ah, 23(2), 261–278. https://doi.org/10.15575/as.v23i2.15001

Hutabarat, R. R., Martono, J. P., Tunggawan, E., & Kenny, K. (2019). Keberlakuan putusan praperadilan dalam memerintahkan penyidik untuk menetapkan status tersangka (studi kasus Putusan Nomor: 24/Pid/Pra/2018/PN.Jkt.Sel.). Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni, 2(2), 501–510. https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v2i2.2482

Junaidi, J., & Merta, M. (2020). Asas hakim pasif dalam Reglement op de Rechtsvordering (R.V) dan prinsip hakim aktif dalam Herziene Indonesisch Reglement (HIR) dalam penyelesaian perkara perdata di pengadilan. Qistie, 13(1), 60. https://doi.org/10.31942/jqi.v13i1.3426

Maslul, S., & Hidayat, I. N. (2022). Telaah nilai-nilai kekuasaan kehakiman dalam Hadits Muadz bin Jabal. Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, 15(2), 341. https://doi.org/10.21111/ijtihad.v15i2.6556

Muyassar, Y. R., Arabiyah, S., Purwamto, P., & Fahmi, F. (2022). Itsbat marriage: Urgency, problems, and practices, to reach law-aware villages in Kubu Raya, West Kalimantan. Jurnal Analisis Hukum, 5(2), 253–263. https://doi.org/10.38043/jah.v5i2.3919

Rahmawati, N. (2018). Kesiapan hakim dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah pascakeluarnya PERMA No. 14 Tahun 2016. Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 9(2), 159. https://doi.org/10.18326/muqtasid.v9i2.159-168

Sabir, M., Aris, A., & Mutmainnah, I. (2021). The problems of the KHI on article 7 about the marriage isbat in a religious court. Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran, 21(1), 68. https://doi.org/10.18592/sjhp.v21i1.3994

Safudin, E. (2021). Harmonisasi hukum dalam antinomi hukum (analisis terhadap penerapan Pasal 20 ayat 2 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies, 2(2), 201–229. https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v2i2.2592

Sanusi, S. R. F., Nurhasanah, N., & Surahman, M. (2020). Pengembangan kaidah fikih fatwa ekonomi syariah DSN-MUI. At-Taqaddum, 12(2), 201–222. https://doi.org/10.21580/at.v12i2.6540

Setiawati, R., Aprilian, A. F., Wibisono, F., & Sufiarina, S. (2024). Akibat hukum dan risiko perceraian dalam kasus pinjaman online tanpa izin pasangan. Jurnal Global Ilmiah, 1(5), 341–346. https://doi.org/10.55324/jgi.v1i5.57

Sulistyawan, A. Y., & Atmaja, A. F. P. (2021). Arti penting legal reasoning bagi hakim dalam pengambilan putusan di pengadilan untuk menghindari onvoldoende gemotiveerd. Jurnal Ius Constituendum, 6(2), 482–496. https://doi.org/10.26623/jic.v6i2.4232

Suparsetyani, E. (2019). Penerapan asas kepastian hukum dalam pendaftaran tanah dan asas keadilan dalam Putusan No. 103/PID.B/2014/PN.PBG. Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum, 1(2). https://doi.org/10.25105/hpph.v1i2.5460

Susylawati, E. (2019). Sengketa kewenangan pengadilan dalam perkara waris akibat adanya pilihan hukum. Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 1(1), 81–96. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v1i1.2554

Taqiuddin, H. U. (2019). Penalaran hukum (legal reasoning) dalam putusan hakim. JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, 1(2). https://doi.org/10.58258/jisip.v1i2.343

Wardiyah, M. L. (2019). Penegakan hukum ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung. Jurnal Perspektif, 2(2), 184. https://doi.org/10.15575/jp.v2i2.29

Yuvens, D. A., & Hutabarat, R. (2019). Analisis yuridis terhadap kewajiban hakim perdata dalam menilai kompetensinya secara otonom. Adhaper: Jurnal Hukum Acara Perdata, 5(1), 133. https://doi.org/10.36913/jhaper.v5i1.92