01436 - Insolvensi Dalam Perspektif Hukum Islam: Kajian Normatif, Prosedural, Dan Kelembagaan

Insolvency in Islamic Law Perspective: Normative, Procedural, and Institutional Review

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep insolvensi dalam kerangka hukum Islam secara komprehensif, meliputi dimensi normatif, prosedural, dan kelembagaan. Melalui telaah literatur sistematis terhadap berbagai kajian fikih klasik dan kontemporer, artikel ini memetakan konsep iʿsār (insolvensi/ketidakmampuan membayar) dan hubungannya dengan iflās serta taflīs dalam tradisi fikih Sunni maupun Jaʿfarī. Pembahasan mencakup prinsip penangguhan utang berdasarkan QS al-Baqarah: 280, larangan restrukturisasi yang berimplikasi riba, prosedur adjudikatif kepailitan Islam, peran zakat bagi al-gharimīn, serta tantangan implementasi di Indonesia. Hasil sintesis menunjukkan bahwa insolvensi menurut hukum Islam bukan semata kategori finansial, melainkan status normatif yang memicu serangkaian kewajiban moral, prosedur pembuktian, dan instrumen sosial yang bertujuan mewujudkan keadilan bagi debitur maupun kreditur. Kerangka syariah membedakan secara tegas antara debitur muʿsir (benar-benar tidak mampu) dan mumāṭil (menunda padahal mampu), serta menyediakan respons multidimensi melalui penangguhan, restrukturisasi non-riba, penetapan taflīs, dan bantuan zakat.

Kata Kunci: insolvensi, iʿsār, iflās, taflīs, hukum Islam, kepailitan syariah, al-gharimīn

________________________________________

Abstract

This article comprehensively examines the concept of insolvency within the Islamic law framework, covering normative, procedural, and institutional dimensions. Through a systematic literature review of classical and contemporary fiqh studies, this article maps the concept of iʿsār (insolvency/inability to pay) and its relationship with iflās and taflīs in both Sunni and Jaʿfarī fiqh traditions. The discussion encompasses the principle of debt deferment based on QS al-Baqarah: 280, the prohibition of restructuring that implies riba, Islamic bankruptcy adjudicative procedures, the role of zakat for al-gharimīn, and implementation challenges in Indonesia. The synthesis results indicate that insolvency under Islamic law is not merely a financial category, but a normative status that triggers a series of moral obligations, evidentiary procedures, and social instruments aimed at achieving justice for both debtors and creditors. The Shariah framework makes a clear distinction between muʿsir debtors (genuinely unable to pay) and mumāṭil debtors (delaying despite ability), and provides a multidimensional response through deferment, non-riba restructuring, taflīs determination, and zakat assistance.

Keywords: insolvency, iʿsār, iflās, taflīs, Islamic law, Islamic bankruptcy, al-gharimīn

________________________________________

1. Pengantar: Konsep Insolvensi dan Posisinya dalam Kepailitan Menurut Hukum Islam

Dalam pengertian umum, "insolvensi" merujuk pada keadaan ketika debitur tidak mampu memenuhi kewajiban utangnya pada saat jatuh tempo; dalam beberapa rezim hukum positif, insolvensi juga dipahami sebagai suatu fase lanjutan ketika upaya perdamaian/reorganisasi tidak terjadi atau gagal sehingga pemberesan harta pailit dijalankan untuk pembayaran utang secara kolektif melalui mekanisme kepailitan (Nor et al., 2024; Wahyudi, 2019). Dalam khazanah fikih, pembahasan mengenai kondisi "tidak mampu membayar" lazim dirumuskan melalui konsep iʿsār (ketidakmampuan/insolvensi) yang berkaitan erat dengan iflās (kebangkrutan/bankruptcy), sementara dalam konteks peradilan kepailitan, praktik "pempailitan" sering dibahas dengan istilah at-taflīs (bankruptcy) yang melibatkan penetapan status debitur oleh otoritas kehakiman dan konsekuensi pembatasan tindakan hukum atas harta tertentu (Abdullah et al., 2022; Ramadhania, 2023). Literatur juga menegaskan bahwa meskipun terdapat perbedaan detail antara mazhab (misalnya perbedaan pendekatan Sunni dan Jaʿfarī/Imāmī), konstruksi dasarnya serupa: adanya mekanisme untuk menilai ketidakmampuan debitur, melindungi hak kreditur secara adil, sekaligus mencegah kezaliman terhadap debitur yang benar-benar kesulitan (Fayyad, 2023; Ramadhania, 2023).

Landasan normatif yang sangat menonjol dalam pembahasan insolvensi menurut hukum Islam adalah QS al-Baqarah: 280 yang memerintahkan pemberian penangguhan waktu kepada debitur yang berada dalam kesulitan serta menganjurkan pemaafan/penghapusan utang sebagai sedekah (Michael, 2011; Oredein et al., 2023). Ayat ini secara eksplisit digunakan oleh berbagai kajian sebagai basis prinsip "kelonggaran terhadap debitur yang muʿsir (insolven)" dan sebagai parameter etik-yuridis dalam penyelesaian utang pada situasi kesulitan yang nyata, termasuk dalam konteks kepailitan dan restrukturisasi (Michael, 2011; Oredein et al., 2023). Dengan demikian, insolvensi dalam hukum Islam bukan semata kategori finansial, tetapi sekaligus kategori normatif yang memicu serangkaian kewajiban moral dan rambu-rambu hukum bagi para pihak (debitur, kreditur, hakim, dan bahkan masyarakat melalui instrumen sosial seperti zakat) (Oredein et al., 2023; Zaheer & Wijnbergen, 2024).

________________________________________

2. Utang (Dayn) dalam Fikih: Kerangka Normatif Sebelum Membahas Insolvensi

Fikih memaknai dayn sebagai utang/kewajiban finansial/moneter, yakni bentuk liabilitas yang mencakup kewajiban terhadap harta, termasuk yang bersifat tidak berwujud (misalnya hak kekayaan tertentu) (Tan et al., 2023). Di tingkat etika normatif, terdapat tradisi yang menunjukkan kehati-hatian Islam terhadap praktik berutang: Nabi Muhammad SAW tercatat "mendiskursuskan" atau memperingatkan bahaya utang, misalnya melalui riwayat bahwa "jiwa seorang mukmin tertahan oleh utangnya sampai utang itu dibayar" (Tan et al., 2023). Pada saat yang sama, tradisi lain menunjukkan bahwa utang dapat terjadi dalam kebutuhan yang sah; contoh yang dikemukakan adalah praktik Nabi yang membeli makanan dengan jaminan (gadai) baju besi, yang menunjukkan adanya ruang legitimasi sosial-ekonomi untuk berutang dengan tata kelola yang bertanggung jawab (Tan et al., 2023). Ambivalensi normatif ini—utang sebagai sesuatu yang perlu dihindari kecuali kebutuhan, tetapi tetap mungkin dan diatur—membentuk konteks ketika insolvensi terjadi: ia dipandang sebagai keadaan darurat yang harus ditangani tanpa melanggar prinsip keadilan dan tanpa menjadikan utang sebagai instrumen penindasan (Oredein et al., 2023; Tan et al., 2023).

Di samping itu, Islam menekankan tata kelola utang yang tertib, termasuk pentingnya dokumentasi/penulisan utang sebagai bagian dari prinsip keadilan dan kepastian (sering dirujukkan pada QS al-Baqarah: 282 dalam pembahasan perlindungan hak para pihak) (Ghaouri et al., 2024; Robert et al., 2022). Orientasi ini relevan untuk insolvensi karena kondisi "tidak mampu membayar" menuntut pembuktian, penilaian, dan distribusi risiko/hak yang transparan; karena itu, kerangka fikih bukan hanya memerintahkan pembayaran utang, tetapi juga membangun prosedur pembuktian dan tata kelola yang mencegah sengketa dan manipulasi (Ghaouri et al., 2024; Ramadhania, 2023; Robert et al., 2022). Dalam konteks modern, literatur tentang kepatuhan syariah dan tata kelola juga menekankan bahwa pihak-pihak yang berkontrak wajib memenuhi kewajibannya (misalnya dirujuk pada prinsip pemenuhan akad), sementara sistem harus membedakan secara tajam antara debitur yang benar-benar tidak mampu dan debitur yang mampu tetapi menunda-nunda (Hidayat, 2024; Johan, 2020).

________________________________________

3. Definisi Operasional Insolvensi dalam Fikih: Muʿsir, Mūsir, Mumāṭil dan Kaitannya dengan Iflās/Taflīs

Dalam literatur fikih kontemporer yang membahas restrukturisasi dan penyelesaian pembiayaan, pembedaan antara debitur muʿsir (insolven/tidak mampu) dan debitur mūsir (solven/mampu) dipandang krusial karena konsekuensi hukumnya berbeda, khususnya pada isu penjadwalan ulang, restrukturisasi, dan pembebanan biaya/kompensasi (Abubakar et al., 2023; Hidayat, 2024; Jobst, 2007). Bahkan, ketika membahas penalti dan kompensasi dalam komitmen finansial, kajian fikih modern sering mengontraskan debitur insolven (muʿsir) dengan debitur yang menunda pembayaran padahal mampu (mumāṭil), karena yang terakhir membawa dimensi moral "pelanggaran" yang berbeda dari ketidakmampuan objektif (Hidayat, 2024). Literatur tentang literasi keuangan Islam juga menegaskan bahwa menunda pembayaran utang bagi debitur yang solven dipandang sebagai dosa besar, sehingga norma syariah menggabungkan penilaian kapasitas (ability to pay) dengan penilaian integritas/itikad (willingness) (Oredein et al., 2023).

Hubungan antara iʿsār (insolvensi) dan iflās (kebangkrutan) juga dipetakan dalam kajian Jaʿfarī: artikel tentang kebangkrutan dalam fikih Jaʿfarī secara eksplisit membahas makna iflās, kaitannya dengan iʿsār, serta perbedaan keduanya, sekaligus menunjukkan bahwa perangkat hukum Islam—termasuk dalam tradisi Syiah—cenderung "debitur-friendly" dibanding praktik keras terhadap debitur pada sistem-sistem kuno tertentu, dengan rujukan kuat kepada QS al-Baqarah: 280 tentang penangguhan bagi debitur yang kesulitan (Ramadhania, 2023). Di sisi lain, studi yang meninjau kepailitan dalam tradisi Sunni menunjukkan bahwa mazhab-mazhab Sunni pada garis besarnya serupa dalam membahas kepailitan, meskipun terdapat perbedaan dan artikel tertentu memilih tidak mengulas perbedaan detail tersebut (Fayyad, 2023). Dengan demikian, insolvensi dalam hukum Islam lebih tepat dipahami sebagai status faktual-normatif (iʿsār/muʿsir) yang dapat menjadi dasar atau komponen penting dalam penetapan kebangkrutan formal (iflās/taflīs) melalui proses pembuktian, dan ketika status hukum diputus—bukan sekadar istilah ekonomi (Abubakar et al., 2023; Fayyad, 2023; Jobst, 2007; Ramadhania, 2023).

________________________________________

4. Prinsip Utama Ketika Debitur Insolven: Penangguhan, Keringanan, dan Larangan "Menambah Beban Utang"

QS al-Baqarah: 280 dipakai secara konsisten dalam literatur sebagai perintah agar kreditur memberi kelonggaran waktu kepada debitur yang berada dalam kesempitan dan sebagai anjuran agar kreditur menghapuskan utang secara sukarela sebagai sedekah (Hidayat, 2024; Johan, 2020; Michael, 2011; Oredein et al., 2023). Ayat ini tidak hanya dipahami sebagai norma etik, tetapi juga sebagai parameter hukum yang membatasi tindakan kreditur: ketika debitur benar-benar muʿsir, yang relevan bukanlah pemaksaan pembayaran dengan cara memperbesar beban, melainkan restrukturisasi yang tidak menimbulkan riba serta mekanisme sosial (seperti zakat) untuk mengurangi tekanan utang (Abubakar et al., 2023; Michael, 2011; Zaheer & Wijnbergen, 2024). Karena itu, beberapa kajian bahkan menyatakan bahwa penjadwalan ulang utang bagi debitur yang dalam kesulitan dipandang sebagai kewajiban moral/komunal dan harus tanpa penambahan nilai yang memperbesar utang (karena penambahan tersebut beririsan dengan riba) (Michael, 2011).

Dalam isu teknis kontraktual, literatur menegaskan larangan klausul yang menaikkan jumlah utang akibat keterlambatan pembayaran karena dipandang sebagai riba; larangan ini dihubungkan dengan standar dan resolusi lembaga fikih kontemporer (misalnya rujukan pada keputusan/ketetapan yang menyatakan tidak boleh mewajibkan tambahan atas utang karena keterlambatan) (Alwi et al., 2023; Minhajuddin et al., 2019). Kajian rekonstruksi kontrak dan standar perbankan syariah menegaskan bahwa "denda mengancam" atau klausul penalti yang menjadikan keterlambatan sebagai dasar pertambahan utang bertentangan dengan prinsip fikih, dan diposisikan sebagai analogi riba, sehingga dinilai tidak sejalan dengan standar syariah terkait "debitur yang menunda" (Minhajuddin et al., 2019). Pada saat yang sama, terdapat nuansa ijtihad kontemporer mengenai kompensasi yang tidak bermotif keuntungan: sebagian kecenderungan kontemporer menganggap kompensasi dapat diterima jika benar-benar untuk menutup kerugian nyata dan dibatasi secara proporsional serta hanya berlaku ketika tidak ada uzur yang sah pada debitur (Hidayat, 2024; Minhajuddin et al., 2019). Namun, literatur lain menekankan kehati-hatian karena perluasan "penalti" dan "kompensasi" berisiko menggeser transaksi syariah menjadi mirip praktik konvensional yang ditolak syariah; karena itu, restrukturisasi utang yang berujung pada kenaikan utang atau profit atas keterlambatan diposisikan sebagai terlarang (Hidayat, 2024; Jobst, 2007).

________________________________________

5. Restrukturisasi Utang dan Batasannya dalam Keadaan Insolvensi: Persoalan Qalb al-Dayn dan "Rescheduling dengan Tambahan"

Dalam praktik restrukturisasi pembiayaan, isu yang berulang adalah qalb al-dayn (rekonstruksi/konversi utang) dan apakah boleh diterapkan ketika debitur insolven. Kajian berbasis wawancara praktisi perbankan syariah selama pandemi menegaskan bahwa mayoritas ulama tidak membolehkan qalb al-dayn sama sekali, sementara sebagian lain hanya membolehkan dalam kondisi sangat terbatas untuk debitur yang solven (mūsir); yang penting, mayoritas ulama sepakat bahwa debitur insolven (muʿsir) tidak boleh dikenai skema qalb al-dayn (Abubakar et al., 2023). Artikel lain yang menelaah praktik restrukturisasi fasilitas pembiayaan di bank syariah Malaysia juga menyatakan bahwa mayoritas ulama menyimpulkan qalb al-dayn tidak boleh diterapkan kepada debitur insolven karena dipandang sebagai ribā al-jāhiliyyah, dan mengaitkannya langsung dengan QS al-Baqarah: 280 yang memerintahkan pemberian kelonggaran (Jobst, 2007). Sumber yang sama juga menambahkan bahwa otoritas fikih kontemporer (misalnya resolusi lembaga fikih) telah menyatakan tidak boleh memperpanjang tanggal pembayaran utang dengan imbalan tambahan pembayaran dalam skema penjadwalan ulang, terlepas dari apakah debitur solven atau insolven, karena berujung pada riba (Jobst, 2007).

Dalam konteks kelembagaan, kajian tentang moratorium dan restrukturisasi selama COVID-19 menunjukkan problem implementatif: bank sentral tidak selalu mendefinisikan secara eksplisit siapa yang "solven" dan "insolven", sehingga bank syariah diberi ruang untuk menilai kualifikasi nasabah—situasi yang dapat menimbulkan variasi praktik dan potensi perbedaan penerapan prinsip syariah (Abubakar et al., 2023; Zaheer & Wijnbergen, 2024). Studi tentang distribusi zakat untuk gharimin juga mencatat bahwa dalam praktik institusi keuangan Islam, kategori "debitur kesulitan" (yang dapat dipahami sebagai muʿsir) membutuhkan pedoman dan interpretasi yang memadai agar bantuan sosial dan kebijakan restrukturisasi tidak berubah menjadi pembebanan keuntungan berganda/kompaun yang bertentangan dengan ketetapan syariah (Zaheer & Wijnbergen, 2024). Dengan demikian, dari perspektif hukum Islam, restrukturisasi pada kondisi insolvensi seharusnya bergerak pada prinsip penangguhan dan penyusunan ulang tanpa penambahan beban riba, dengan klasifikasi debitur (muʿsir vs mūsir) yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan (Abubakar et al., 2023; Jobst, 2007; Michael, 2011; Zaheer & Wijnbergen, 2024).

________________________________________

6. Aspek Prosedural Kepailitan Islam: Pembuktian Insolvensi, Putusan Taflīs, dan Pembatasan Tindakan Hukum atas Harta (Hijr)

Hukum Islam tidak berhenti pada norma moral "beri kelonggaran", tetapi juga memuat perangkat adjudikatif ketika konflik utang memerlukan penetapan formal. Model insolvensi syariah yang dikembangkan untuk perbankan Islam menggambarkan tahap "bankruptcy (taflīs)" dan peran hakim dalam menentukan status insolvensi debitur, memerintahkan realisasi aset, distribusi, serta pengeluaran perintah tertentu setelah pemeriksaan (Abdullah et al., 2022). Sumber yang sama menyebut bahwa dalam persidangan, debitur dapat memberikan pengakuan (al-iqrār) dan menghadirkannya dengan kesaksian, sementara kreditur dapat mengajukan bukti (al-bayyinah) dan kesaksian; setelah itu hakim memutus status insolvensi dan langkah pemberesan (Abdullah et al., 2022). Perspektif fikih Jaʿfarī juga menegaskan bahwa putusan kebangkrutan mensyaratkan prasyarat tertentu dan, sebagai kaidah dasar, debitur dianggap mampu membayar sampai terbukti sebaliknya; karena itu, hakim tidak seharusnya mengeluarkan putusan kebangkrutan sebelum mencapai kesimpulan bahwa debitur memang "bangkrut", dan alat bukti seperti pengakuan, saksi, serta pengetahuan hakim diperlakukan sebagaimana perkara perdata lainnya (Ramadhania, 2023).

Konsekuensi penting dari putusan taflīs yang ditekankan dalam kajian penyelesaian sengketa bisnis syariah adalah pembatasan debitur untuk melakukan tindakan hukum atas hartanya—dalam arti tertentu, debitur "dilarang" melakukan tindakan hukum yang dapat merugikan kreditur setelah status insolvensi/bangkrut ditetapkan (Nor et al., 2024). Dalam kajian perlindungan kreditur dalam perspektif hukum Islam dan hukum kepailitan, dinyatakan bahwa hakim dapat menahan/membatasi harta seseorang untuk kebutuhan pembayaran utang (disebut dengan konsep hijr), sembari menekankan dimensi keadilan dan kepentingan penyelesaian utang secara patut (Ghaouri et al., 2024). Secara konseptual, rangkaian ini menunjukkan bahwa insolvensi dalam hukum Islam dapat bergerak dari status faktual (muʿsir) menuju status hukum (taflīs/iflās) melalui proses pembuktian, dan ketika status hukum diputus, ada konsekuensi pembatasan disposisi harta untuk mencegah penyelundupan aset dan menjaga keadilan distribusi (Abdullah et al., 2022; Ghaouri et al., 2024; Nor et al., 2024; Ramadhania, 2023).

________________________________________

7. Distribusi dan Penyelesaian Pascataflīs: Etika Pelunasan, Tanggung Jawab Pascakepailitan, dan Dorongan Transparansi

Kajian model insolvensi syariah untuk bank Islam menekankan bahwa rezim yang sesuai syariah seharusnya mencakup tahap pra-insolvensi, tahap kepailitan (taflīs), dan tahap pascakepailitan (post-bankruptcy) dengan parameter syariah seperti transparansi, keadilan, serta kepatuhan terhadap kewajiban agama (Abdullah et al., 2022). Dalam model tersebut, bahkan setelah putusan dan distribusi aset, para direktur didorong untuk secara sukarela menyelesaikan sisa utang yang belum terlunasi—suatu penekanan etika yang memadukan tanggung jawab korporasi dan norma syariah tentang amanah serta penyelesaian kewajiban (Abdullah et al., 2022). Namun, literatur lain mengingatkan adanya perdebatan lebih luas tentang kompatibilitas konstruksi modern seperti "kepribadian hukum terpisah" dan "tanggung jawab terbatas" dengan tradisi fikih; kritik tertentu menyatakan bahwa dalam konteks insolvensi, kreditur secara syariah memiliki otoritas untuk "melarutkan/mengeksekusi" harta debitur (bila ada) untuk pelunasan utang, dan pandangan ini dipakai untuk mempersoalkan klaim legitimasi konseptual tertentu dalam praktik perbankan modern (Muneem et al., 2020). Perbedaan ini menunjukkan bahwa meskipun model kelembagaan kontemporer cenderung mengafirmasi entitas korporasi dan prosedur modern, diskursus fikih tetap mengandung spektrum pandangan yang dapat berbeda dalam menilai konstruksi legal modern saat menghadapi insolvensi (Abdullah et al., 2022; Muneem et al., 2020).

Pada tataran sosial, kajian literasi keuangan Islam juga menempatkan penyelesaian utang sebagai pedoman komprehensif bagi debitur, kreditur, institusi keuangan, dan masyarakat untuk mengurangi kebangkrutan: debitur didorong bersungguh-sungguh melunasi, menghindari utang untuk kemewahan, dan mengendalikan perilaku belanja; sementara kreditur dianjurkan memberi perpanjangan waktu atau menghapus sebagian/seluruh utang ketika debitur dalam kesulitan (Oredein et al., 2023). Studi yang sama mengutip hadis yang mendorong empati kreditur, yaitu ketika Nabi SAW menyatakan kepada kreditur agar mengambil apa yang mereka dapat dan tidak menuntut lebih dari itu dalam kondisi tertentu, sebagai dorongan keringanan bagi debitur yang benar-benar kesulitan (Oredein et al., 2023). Dengan demikian, pascakeadaan insolvensi dalam kacamata syariah tidak berhenti pada "likuidasi", melainkan menekankan akuntabilitas, keringanan yang tepat sasaran, dan pencegahan moral hazard melalui pembedaan muʿsir vs mumāṭil (Abubakar et al., 2023; Hidayat, 2024; Oredein et al., 2023).

________________________________________

8. Zakat dan Instrumen Sosial sebagai Respons Syariah terhadap Insolvensi: Al-Gharimīn dan Perluasan Makna "Debitur Genuin"

Berbeda dari sistem yang hanya mengandalkan litigasi dan eksekusi, literatur menegaskan bahwa Islam menyediakan jalur bantuan sosial melalui zakat bagi kelompok al-gharimīn (orang berutang), sehingga ketika utang menjadi beban, debitur dapat memperoleh dukungan finansial yang mengurangi "tirani ekonomi" dan mencegah kehancuran kesejahteraan (Michael, 2011; Sa'ad & Alhabshi, 2019). Kajian tentang pengurangan over-indebtedness menekankan bahwa Islam melindungi debitur dengan melarang riba yang memperbesar utang, mendorong kelonggaran kreditur, dan memberi hak menerima zakat; argumen ini kembali ditambatkan pada QS al-Baqarah: 280 yang memerintahkan penangguhan dan menganjurkan pemaafan (Michael, 2011). Studi tentang distribusi zakat bagi gharimin di Malaysia menyoroti perlunya memperluas interpretasi gharimin untuk membantu keberlanjutan "debitur genuin" dalam institusi keuangan Islam pascapandemi, sekaligus menyatakan bahwa perluasan interpretasi ini dapat melindungi debitur yang benar-benar kesulitan dengan mencegah mereka jatuh pada status default atau bangkrut (Zaheer & Wijnbergen, 2024). Dalam studi tersebut, bahkan dinyatakan adanya kontribusi konseptual untuk memperluas interpretasi gharimin menuju kategori muʿsir dalam konteks institusi keuangan Islam (Zaheer & Wijnbergen, 2024).

Pendekatan kelembagaan sosial juga muncul dalam usulan pembentukan "agensi al-gharimin" sebagai bagian ekosistem keuangan sosial Islam untuk menangani utang berlebih; argumen utamanya adalah bahwa Islam "memiliki" mekanisme yang memberi hak bantuan finansial bagi debitur melalui zakat, sehingga debitur tidak harus menjual aset esensial untuk hidup, dan lembaga khusus dapat meningkatkan identifikasi debitur genuin serta tata kelola penyaluran bantuan (Sa'ad & Alhabshi, 2019). Bahkan, usulan tersebut menekankan perlunya tata kelola syariah (misalnya peran dewan syariah dan audit kepatuhan) agar bantuan kepada debitur insolven berjalan sesuai pedoman syariah dan menghindari konflik kepentingan (Sa'ad & Alhabshi, 2019). Dengan demikian, dalam kerangka syariah, insolvensi tidak semata urusan privat debitur-kreditur, melainkan isu kemaslahatan yang membuka justifikasi intervensi sosial melalui zakat dan desain kelembagaan yang akuntabel (Michael, 2011; Sa'ad & Alhabshi, 2019; Zaheer & Wijnbergen, 2024).

________________________________________

9. Aplikasi pada Industri Keuangan Syariah Modern: Risiko Definisi Insolvensi, Restrukturisasi, dan Tata Kelola Kepatuhan

Literatur kontemporer tentang insolvensi bank Islam mengembangkan model yang mengintegrasikan prinsip syariah pada tahap pra-insolvensi, kepailitan (taflīs), dan pascakepailitan, serta menegaskan pentingnya transparansi, keadilan, dan kepatuhan terhadap kewajiban agama dalam keseluruhan proses (Abdullah et al., 2022). Namun, pengalaman restrukturisasi dan moratorium menunjukkan tantangan operasional dan syariah, seperti isu qalb al-dayn, kapitalisasi profit tertunggak, dan kebutuhan memastikan bahwa perubahan akad tetap memenuhi unsur ijab-kabul yang sah secara syariah; risiko ketidakpatuhan syariah dapat muncul bila proses restrukturisasi tidak ditangani secara tepat (Abubakar et al., 2023). Pada saat yang sama, kajian restrukturisasi fasilitas pembiayaan menilai bahwa kenaikan kewajiban dalam kontrak baru di atas kontrak lama dapat memunculkan riba, dan bahwa praktik restrukturisasi yang menyerupai qalb al-dayn dipandang bermasalah dari sudut kepatuhan syariah (Jobst, 2007). Dengan kata lain, dalam industri modern, masalah insolvensi tidak hanya soal "tidak mampu bayar", tetapi juga soal bagaimana merancang remediasi yang tidak menyalahi larangan riba dan prinsip keadilan pada debitur muʿsir (Abubakar et al., 2023; Hidayat, 2024; Jobst, 2007; Minhajuddin et al., 2019).

Dalam ranah tata kelola dan keterbukaan, studi lintas negara tentang Shariah Compliance Disclosure menegaskan bahwa pengguna laporan dan pemangku kepentingan akan tertarik mengetahui bagaimana institusi keuangan Islam menangani situasi ketika klien gagal membayar tepat waktu atau bahkan menjadi insolven; dan studi tersebut mengaitkan kebutuhan ini dengan prinsip QS al-Baqarah: 280 tentang memberi kelonggaran kepada debitur yang kesulitan (Ata, 2019). Kajian lain tentang pelaporan sosial korporasi dari perspektif Islam juga menyatakan bahwa konsep persaudaraan mendorong organisasi bisnis untuk bersikap lenient terhadap debitur yang mengalami kesulitan, sehingga kebijakan terhadap klien/debitur insolven menjadi bagian dari ekspektasi etika dan pelaporan dalam lingkungan bisnis Islam (Noor et al., 2019). Ini menyiratkan bahwa respons syariah terhadap insolvensi di sektor keuangan modern semestinya memadukan perangkat hukum (penetapan status, restrukturisasi yang sah) dan perangkat tata kelola (keterbukaan kebijakan, kontrol kepatuhan) (Abdullah et al., 2022; Abubakar et al., 2023; Ata, 2019; Noor et al., 2019).

________________________________________

10. Catatan Konteks Indonesia: Ketegangan antara Penyelesaian Syariah dan Mekanisme Kepailitan Positif

Dalam konteks Indonesia, beberapa kajian menunjukkan adanya ketegangan kewenangan dan norma ketika sengketa ekonomi syariah (termasuk kepailitan/PKPU) ditangani oleh pengadilan niaga (umum) meskipun secara normatif terdapat dorongan agar sengketa ekonomi syariah menjadi kompetensi peradilan agama; konflik norma, kekosongan pengaturan kepailitan berbasis akad syariah, dan dampak "pemaksaan" substansi hukum ekonomi syariah ke dalam kerangka konvensional disebut sebagai problem yang berpotensi mengurangi keadilan substantif (Wahyudi, 2019). Kajian tentang penyelesaian kepailitan dalam sengketa bisnis syariah juga menegaskan perlunya penetapan bahwa peradilan agama menjadi institusi yang berwenang secara tunggal untuk sengketa kepailitan berbasis syariah agar hukum kepailitan syariah efektif dan memberikan kepastian (Nor et al., 2024). Studi kasus insolvensi perusahaan asuransi syariah di Indonesia memperlihatkan bahwa putusan kepailitan dapat cenderung hanya berpegang pada syarat formal undang-undang kepailitan tanpa secara memadai menguji basis dan prinsip ekonomi Islam, sehingga memunculkan urgensi peninjauan dari perspektif hukum ekonomi Islam (Yamaludin et al., 2023). Dengan demikian, dari perspektif "insolvensi menurut hukum Islam" di Indonesia, persoalan tidak hanya pada norma fikih, tetapi juga pada arsitektur institusional yang memastikan norma tersebut terimplementasi secara konsisten dalam proses adjudikasi dan pemberesan (Nor et al., 2024; Wahyudi, 2019; Yamaludin et al., 2023).

________________________________________

11. Sintesis: Rumusan "Insolvensi Menurut Hukum Islam" dan Implikasi Praktisnya

Berdasarkan sintesis literatur, "insolvensi menurut hukum Islam" paling tepat dipahami sebagai keadaan iʿsār yang menempatkan debitur dalam status muʿsir (tidak mampu membayar), yang memicu: (i) kewajiban kreditur untuk memberi penangguhan dan dorongan pemaafan sebagaimana QS al-Baqarah: 280, (ii) pembatasan bentuk restrukturisasi yang menambah utang (karena beririsan dengan riba), dan (iii) kemungkinan eskalasi ke penetapan formal taflīs/iflās melalui proses pembuktian dan putusan hakim disertai pembatasan tindakan hukum atas harta (hijr) demi keadilan penyelesaian (Abdullah et al., 2022; Ghaouri et al., 2024; Hidayat, 2024; Michael, 2011; Minhajuddin et al., 2019; Oredein et al., 2023; Ramadhania, 2023). Pada saat yang sama, hukum Islam membedakan debitur muʿsir dari debitur yang menunda pembayaran padahal mampu (mumāṭil), sehingga insolvensi bukan sekadar "gagal bayar", melainkan status yang harus dibuktikan dan dinilai secara berkeadilan agar perlindungan bagi debitur genuin tidak berubah menjadi ruang moral hazard (Hidayat, 2024; Oredein et al., 2023; Ramadhania, 2023). Akhirnya, kerangka syariah memperluas respons atas insolvensi ke ranah sosial melalui zakat bagi al-gharimīn dan desain kelembagaan keuangan sosial yang dapat mencegah debitur genuin jatuh ke default/bangkrut, sekaligus menuntut tata kelola yang transparan dan patuh syariah dalam institusi keuangan modern (Michael, 2011; Noor et al., 2019; Sa'ad & Alhabshi, 2019; Zaheer & Wijnbergen, 2024).

________________________________________

Daftar Pustaka

Abdullah, Md. F., Hoque, M. N., Rahman, Md. H., & Said, J. (2022). Can Islamic Financial Literacy Minimize Bankruptcy Among the Muslims? An Exploratory Study in Malaysia. Sage Open, 12(4). https://doi.org/10.1177/21582440221134898

Abubakar, Y. S., Nafees, S. M., Dorloh, S., & Aji, R. H. (2023). The Concept of Sukuk and its Applications in Contemporary Islamic Financial System. Law and Humanities Quarterly Reviews, 2(3). https://doi.org/10.31014/aior.1996.02.03.70

Alwi, S. F. S., Ng, N., Rusman, N. H., Hatta, M., & Fikri, A. A. H. S. (2023). Exploring the Bankers' Perspectives on Shariah and Operational Issues of Restructuring and Rescheduling in Islamic Financing during COVID-19 Pandemic. International Journal of Islamic Business, 8(2), 44–57. https://doi.org/10.32890/ijib2023.8.2.4

Ata, H. M. A. B. (2019). Addressing financial bankruptcy from the Islamic perspective. Banks and Bank Systems, 14(3), 9–19. https://doi.org/10.21511/bbs.14(3).2019.02

Fayyad, M. (2023). Reconstructing lease-to-own contracts: A contemporary approach to Islamic banking standards. Heliyon, 9(9), e19319. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e19319

Ghaouri, M. H., Hmaittane, A., & Kassim, S. (2024). Reducing Over-indebtedness through Shariah Compliant Crowdbuying. Turkish Journal of Islamic Economics, 11(1), 79–100. https://doi.org/10.26414/a3964

Hidayat, Y. (2024). Islamic legal perspective resolution of bankruptcy in sharia business disputes. Journal of Law and Sustainable Development, 12(5), e3678. https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i5.3678

Jobst, A. (2007). The economics of Islamic finance and securitization. The Journal of Structured Finance, 13(1), 6–27. https://doi.org/10.3905/jsf.2007.684860

Johan, S. (2020). Material adverse change: An alternative solution to suspension of the debt payment. Humaniora, 11(3), 211–218. https://doi.org/10.21512/humaniora.v11i3.6606

Michael, R. E. (2011). IFLAS and Chapter 11 - Classical Islamic Law and modern bankruptcy. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.1758020

Minhajuddin, M., Khan, M. S. A., & Gul, B. (2019). Shari'ah legitimacy of the existing Islamic banks: As artificial person having limited liability. Global Economics Review, IV(II), 141–153. https://doi.org/10.31703/ger.2019(iv-ii).11

Muneem, A., Razif, N. F. M., & Ali, A. K. (2020). Issues on restructuring of a financing facility in Malaysian Islamic banks. Jurnal Syariah, 28(1), 105–124. https://doi.org/10.22452/js.vol28no1.5

Noor, N. S. M., Shafiai, M. H. M., & Ismail, A. G. (2019). The derivation of Shariah risk in Islamic finance: A theoretical approach. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 10(5), 663–678. https://doi.org/10.1108/jiabr-08-2017-0112

Nor, A. H. bin M., Muneeza, A., & Mohsin, M. I. A. (2024). What is the insolvency regime applied under Shariah for Islamic banks? International Journal of Law and Management, 67(1), 56–77. https://doi.org/10.1108/ijlma-08-2023-0191

Oredein, A. O., Nafees, S. M., Dorloh, S., & Aji, R. H. (2023). Removed due to policy violations. https://doi.org/10.31219/osf.io/mp38y

Ramadhania, L. M. (2023). A dualistic concept of personal guarantee responsibility and its relevancy with Law Number 37 of 2004 concerning bankruptcy and suspension of debt payment obligation. Legal Brief, 12(1), 22–35. https://doi.org/10.35335/legal.v12i1.751

Robert, R., Agustina, R., & Nasution, B. (2022). The rationalization of debt discharge policy for individual debtors in Indonesian bankruptcy regime. Sriwijaya Law Review, 101–121. https://doi.org/10.28946/slrev.vol6.iss1.928.pp101-121

Sa'ad, A. A., & Alhabshi, S. M. S. J. (2019). Debt theories in Islamic commercial transactions and their implications for the Islamic capital market. International Journal of Management and Applied Research, 6(4), 296–306. https://doi.org/10.18646/2056.64.19-022

Tan, K., Amboro, Y. P., & Syarief, E. (2023). Strategies for preventing bankruptcy: Adopting insolvency tests from the United States perspective to Indonesia. Journal of Judicial Review, 25(1), 139–158. https://doi.org/10.37253/jjr.v25i1.7765

Wahyudi, F. (2019). The quo vadis of bankruptcy settlement and PKPU laws on sharia banking. Jurnal Hukum Dan Peradilan, 8(1), 1. https://doi.org/10.25216/jhp.8.1.2019.1-20

Yamaludin, S. M., Alwi, S. F. S., & Rosman, R. (2023). The role of zakat distribution on the sustainability of gharimin (genuine debtors) in Islamic financial institutions in Malaysia. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 15(6), 988–1008. https://doi.org/10.1108/jiabr-01-2023-0004

Zaheer, S., & Wijnbergen, S. van. (2024). Sukuk defaults: On distress resolution in Islamic finance. Qualitative Research in Financial Markets, 17(2), 292–311. https://doi.org/10.1108/qrfm-08-2023-0203