01437 - Instruksi Presiden Sebagai Produk Kebijakan Dalam Sistem Hukum Indonesia: Kajian Terhadap Kedudukan, Fungsi, Dan Relasinya Dengan Hukum Islam

ABSTRACT

This article examines the position and function of Presidential Instructions (Instruksi Presiden/Inpres) within Indonesia's legal system, particularly in relation to Islamic law. Through a normative juridical approach based on existing literature, this study demonstrates that Inpres is not classified as a statutory regulation in the formal hierarchy of legislation, but rather constitutes a policy regulation (beleidsregel) that serves as a directive instrument of the executive. In the context of Islamic law, Inpres No. 1 of 1991 on the dissemination of the Compilation of Islamic Law (Kompilasi Hukum Islam/KHI) represents the most significant intersection between presidential instruction and Islamic legal governance. Although KHI's formal legal basis through Inpres is considered weak from the standpoint of statutory hierarchy, it has been widely applied as a living law by Religious Courts (Peradilan Agama). From the perspective of Islamic legal studies in Indonesia, the use of Inpres as a policy instrument can be justified through the framework of siyāsah al-shar'iyyah and maslahah, yet scholars consistently recommend elevating such materials to the level of formal legislation to ensure legal certainty and binding force.

Keywords: Presidential Instruction, Policy Regulation, Compilation of Islamic Law, Siyāsah al-Shar'iyyah, Maslahah

________________________________________

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji kedudukan dan fungsi Instruksi Presiden (Inpres) dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam relasinya dengan hukum Islam. Melalui pendekatan yuridis normatif berbasis literatur yang tersedia, kajian ini menunjukkan bahwa Inpres tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan formal, melainkan merupakan peraturan kebijakan (beleidsregel) yang berfungsi sebagai instrumen arahan eksekutif. Dalam konteks hukum Islam, Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan titik persinggungan paling signifikan antara instruksi presiden dan tata kelola hukum Islam. Meskipun landasan formil KHI melalui Inpres dinilai lemah dari sudut hierarki perundang-undangan, KHI telah dipakai secara luas sebagai hukum yang hidup (living law) oleh Peradilan Agama. Dari perspektif kajian hukum Islam di Indonesia, penggunaan Inpres sebagai instrumen kebijakan dapat dijustifikasi melalui kerangka siyāsah al-shar'iyyah dan maslahah, namun para sarjana secara konsisten merekomendasikan peningkatan materi tersebut ke level undang-undang demi kepastian hukum dan daya ikat yang lebih kuat.

Kata Kunci: Instruksi Presiden, Peraturan Kebijakan, Kompilasi Hukum Islam, Siyāsah al-Shar'iyyah, Maslahah

________________________________________

1. PENDAHULUAN

Instruksi Presiden (Inpres) dalam praktik ketatanegaraan Indonesia lazim dipahami sebagai instrumen arahan/penggerak kebijakan yang berfungsi membimbing, menuntun, memberi arahan, dan mengatur pelaksanaan tugas serta pekerjaan aparatur di bawah Presiden, sehingga wataknya lebih dekat pada policy rules/peraturan kebijakan daripada norma umum yang mengikat publik seperti peraturan perundang-undangan (Admin, 2019; Lafentia et al., 2022; Rakia, 2021). Karena itu, sejumlah kajian menegaskan bahwa Inpres bukanlah "peraturan perundang-undangan yang bersifat mengatur" dalam arti membentuk norma umum beserta sanksi publiknya, melainkan pedoman internal bagi jajaran eksekutif; konsekuensinya, pelanggaran terhadap Inpres pada dirinya tidak otomatis menimbulkan rezim sanksi sebagaimana lazimnya peraturan perundang-undangan (Admin, 2019; Lafentia et al., 2022; Rakia, 2021).

Cara kerja Inpres tersebut juga terlihat dari contoh penggunaannya pada beragam sektor—misalnya pengendalian protokol kesehatan, refocusing anggaran, pengarusutamaan gender, moratorium sawit, strategi pencegahan korupsi, hingga penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI)—yang semuanya menonjolkan fungsi perintah/koordinasi kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, bukan pembentukan norma pidana/administratif yang berdiri sendiri (Aji, 2019; Firdausi & A.S, 2019; Junaidi et al., 2020; Maulidah et al., 2022; Rahayu, 2022; Ridwan et al., 2021).

Dalam konteks "menurut hukum Islam" yang diminta dalam tugas ini, pembahasan yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan sumber yang tersedia terutama bukan pada dalil-dalil nash, melainkan pada bagaimana kebijakan negara yang beririsan dengan hukum Islam (misalnya KHI) dipositifkan dan dioperasionalkan melalui Inpres, serta bagaimana para sarjana hukum Islam di Indonesia menilai Inpres itu dalam kerangka siyāsah al-shar'iyyah dan kemaslahatan (maslahah) sebagai logika kebijakan pemerintahan (Iskandar & Sudirman, 2019; Ridwan et al., 2021).

Dengan batasan tersebut, "Inpres menurut hukum Islam" dalam artikel ini dipahami sebagai: (i) Inpres sebagai bentuk kebijakan/administrasi negara yang dipakai untuk menggerakkan pelaksanaan kebijakan termasuk yang memuat materi hukum Islam (KHI); (ii) daya ikatnya yang terutama internal-administratif; dan (iii) problem serta justifikasi kemanfaatannya menurut kajian hukum Islam Indonesia yang menautkannya pada kebutuhan kemaslahatan dan kebijakan pemerintah (siyāsah) (Iskandar & Sudirman, 2019; Ridwan et al., 2021).

________________________________________

2. KEDUDUKAN INPRES DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA: DI LUAR HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Sejumlah penelitian hukum menegaskan bahwa Inpres tidak tercantum dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana dirumuskan dalam rezim pembentukan peraturan perundang-undangan modern Indonesia, sehingga kedudukannya bukan sebagai norma berjenjang setara undang-undang, peraturan pemerintah, atau peraturan presiden (Devangga et al., 2021; Lafentia et al., 2022; Syaid, 2023). Analisis mengenai KHI secara eksplisit menyimpulkan bahwa setelah berlakunya rezim undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan, Inpres dipahami bukan sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan, melainkan instruksi/arahan Presiden yang bersifat teknis kepada bawahannya (Harahap & Omara, 2012; Keri, 2019; Lafentia et al., 2022).

Argumen yang sama dikemukakan dalam kajian umum mengenai Inpres sebagai produk hukum: Inpres ditempatkan sebagai peraturan kebijakan yang berfungsi membimbing/menuntun pelaksanaan tugas dan pekerjaan, dan karena bukan peraturan perundang-undangan yang "mengatur", maka tidak tersedia jenis sanksi yang dapat diberlakukan semata-mata karena pelanggaran terhadap Inpres tersebut (Admin, 2019; Lafentia et al., 2022; Rakia, 2021). Dengan demikian, ciri sentral Inpres adalah karakter internal-eksekutifnya—sebagai perangkat untuk mengarahkan, mengoordinasikan, dan menstandarkan tindakan aparatur pemerintahan—bukan sebagai sumber norma umum yang mengikat warga negara secara langsung (Admin, 2019; Lafentia et al., 2022).

Konsekuensi dari posisi tersebut adalah "kekuatan mengikat" Inpres cenderung dipahami terbatas pada subjek yang diperintahkan (kementerian/lembaga/pemerintah daerah/aparat tertentu), bukan sebagai norma publik yang dapat diberlakukan langsung kepada masyarakat tanpa perantara regulasi lain (Admin, 2019; Devangga et al., 2021). Dalam studi protokol kesehatan di Bali, misalnya, Inpres diposisikan sebagai produk peraturan kebijakan yang kemudian memerlukan aturan pelaksana di tingkat daerah; bahkan penelitian tersebut menyatakan aturan pelaksana dari Inpres sebagai produk kebijakan tidak mempunyai daya ikat seperti peraturan perundang-undangan, dan pertimbangan hakim lebih bertumpu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik daripada Inpres sebagai peraturan perundang-undangan (Devangga et al., 2021). Di sisi lain, kajian tentang simplifikasi regulasi juga menegaskan bahwa Inpres dan surat edaran dipahami sebagai peraturan kebijakan yang bersifat menuntun/mengarahkan pelaksanaan tugas sehingga tidak memuat sanksi apabila dilanggar—sejalan dengan tesis bahwa ia adalah instrumen operasional eksekutif dan bukan legislasi (Admin, 2019; Rakia, 2021).

________________________________________

3. INPRES SEBAGAI PERATURAN KEBIJAKAN DAN DISKRESI ADMINISTRASI: FREIES ERMESSEN, TETAPI BERBATAS

Beberapa penelitian mengklasifikasikan Inpres sebagai beleidsregel/policy rules yang berkaitan dengan diskresi administrasi (freies ermessen), terutama ketika negara menghadapi kekosongan norma atau kebutuhan tindakan cepat yang belum diatur rinci dalam peraturan perundang-undangan (Devangga et al., 2021; Kaharudin & Amalia, 2022; Rakia, 2021). Studi protokol kesehatan menegaskan bahwa Inpres dapat dikategorikan sebagai produk peraturan kebijakan yang merupakan implementasi dari asas freies ermessen, yakni kewenangan kepala administrasi negara untuk mengeluarkan produk kebijakan, misalnya untuk mengisi kekosongan norma dalam situasi darurat (Devangga et al., 2021). Pada saat yang sama, kajian tentang Inpres 1/2022 memperlihatkan bahwa Inpres dapat mengandung unsur diskresi, bahkan berpotensi "menambah norma baru" (misalnya menambah persyaratan dalam pelayanan publik), sehingga relevan diuji batas-batasnya terhadap asas legalitas dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) (Kaharudin & Amalia, 2022; Rakia, 2021).

Namun, sumber-sumber yang tersedia juga menunjukkan adanya perdebatan tajam mengenai apakah suatu Inpres memenuhi syarat diskresi yang sah dan selaras dengan peraturan yang lebih tinggi (Hasyim & Harahap, 2023; Kaharudin & Amalia, 2022; Pamungkas, 2022). Dalam isu BPJS sebagai syarat pelayanan publik, satu kajian menyimpulkan Inpres 1/2022 bertentangan dengan ketentuan pelayanan publik sehingga dinilai tidak memenuhi syarat diskresi dan melanggar batas yang ditentukan asas legalitas/AAUPB (Kaharudin & Amalia, 2022), sementara kajian lain menilai Inpres 1/2022 berfungsi sebagai pedoman internal untuk menjalankan ketentuan undang-undang dan peraturan pemerintah terkait sanksi administratif, tetapi tetap mengkritik bahwa aspek "penetapan kepesertaan sebagai syarat layanan publik" seharusnya diatur pada tingkat undang-undang agar sesuai prinsip legalitas (Hasyim & Harahap, 2023).

Perbedaan penekanan ini memperlihatkan nuansa penting: sekalipun Inpres sering diperlakukan sebagai alat operasional yang mempercepat implementasi kebijakan, validitas dan proporsionalitasnya tetap diperdebatkan ketika ia bergerak dari ranah "instruksi internal" menuju ranah "penciptaan norma baru" yang berdampak pada warga negara (Hasyim & Harahap, 2023; Kaharudin & Amalia, 2022; Pamungkas, 2022).

________________________________________

4. INPRES DAN POSITIVISASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA: KHI SEBAGAI STUDI KASUS UTAMA

4.1 Inpres No. 1 Tahun 1991 dan Lahirnya KHI sebagai Pedoman Hukum Materiil Peradilan Agama

Relasi paling menonjol antara Inpres dan hukum Islam dalam sumber yang disediakan adalah Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 yang memerintahkan Menteri Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Ridwan et al., 2021; Gunawan, 2016). KHI dipaparkan sebagai kompilasi/kodifikasi hukum Islam di Indonesia yang memuat tiga buku (perkawinan, kewarisan, dan perwakafan) dan dipandang sebagai upaya mengisi kebutuhan rujukan materiil bagi Peradilan Agama yang sebelumnya belum memiliki acuan khusus yang seragam (Ridwan et al., 2021; Amrul et al., 2021). Sejumlah kajian menekankan bahwa KHI digunakan sebagai rujukan utama atau salah satu sumber hukum penting oleh hakim-hakim di lingkungan Peradilan Agama untuk menyelesaikan perkara orang Islam, meskipun landasan formalnya hanya Inpres (Amrul et al., 2021; Ridwan et al., 2021; Susylawati, 2013). Bahkan, literatur menempatkan KHI sebagai "fikih khas Indonesia" atau "fiqh Indonesia" dan juga sebagai "hukum yang hidup" (living law) dalam praktik peradilan, yakni efektif dipakai meskipun status formilnya problematik (Harahap & Omara, 2012).

4.2 Problematika Status Inpres bagi KHI: Lemah Secara Formil, Kuat Secara Praktik

Banyak sumber menegaskan bahwa problem utama KHI adalah basis pemberlakuannya berupa Inpres—sementara Inpres tidak berada dalam hierarki peraturan perundang-undangan—sehingga kedudukan KHI dalam sistem hukum positif sering dinilai "lemah" atau "problematik" secara formil (Amrul et al., 2021; Fikri et al., 2018; Harahap & Omara, 2012). Kajian yang secara spesifik membahas KHI dalam perspektif perundang-undangan menyimpulkan bahwa pasca berlakunya rezim pembentukan peraturan perundang-undangan, Inpres tidak dimaksudkan sebagai peraturan perundang-undangan melainkan arahan presiden terhadap bawahannya, sehingga status formil KHI yang berbasis Inpres menjadi dipersoalkan (Amrul et al., 2021; Harahap & Omara, 2012; Keri, 2019). Meski demikian, sumber yang sama menunjukkan adanya fakta sosiologis-yuridis: hakim Peradilan Agama tetap menggunakan KHI sebagai dasar atau rujukan dalam memutus perkara, dan KHI dipandang sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat/peradilan (Amrul et al., 2021; Harahap & Omara, 2012; Susylawati, 2013).

Dari sudut politik hukum, beberapa kajian mengaitkan lahirnya KHI dengan konfigurasi politik Orde Baru yang mendorong pembaruan hukum melalui kodifikasi dan unifikasi, serta menjadikan KHI sebagai respons pemerintah terhadap kebutuhan acuan materiil Peradilan Agama (Hidayati, 2018; Ridwan et al., 2021; Septiani, 2015). Pada saat yang sama, ada pula penegasan bahwa pilihan bentuk Inpres mencerminkan dilema tatanan hukum: di satu sisi, Inpres dapat "berkemampuan mandiri" untuk berlaku efektif dalam pengalaman legislasi/kebijakan Indonesia, tetapi di sisi lain legitimasi Inpres tidak dikenal sebagai bagian dari tata urutan hukum sebagaimana hierarki peraturan perundang-undangan modern (Asroor et al., 2024; Iskandar & Sudirman, 2019). Tegangan "efektivitas praktik" versus "lemah formil" inilah yang menjadi pola berulang dalam diskursus Inpres di bidang hukum Islam: negara membutuhkan instrumen cepat untuk menyeragamkan pedoman, tetapi bentuk Inpres memunculkan kritik dari sisi teori perundang-undangan dan kepastian norma (Amrul et al., 2021; Harahap & Omara, 2012).

4.3 Dorongan Peningkatan Status: Dari Inpres menuju Undang-Undang/Peraturan Presiden

Sejumlah sumber menunjukkan adanya aspirasi untuk "menaikkan" status KHI atau materi hukum Islam tertentu dari basis Inpres ke peraturan perundang-undangan yang lebih kuat (Asroor et al., 2024; Fikri et al., 2018; Ridwan et al., 2021). Dalam konteks hukum kewarisan Islam, misalnya, dinyatakan terdapat semangat baru agar KHI ditingkatkan kedudukannya dari Instruksi Presiden menjadi peraturan perundang-undangan, dengan alasan bahwa KHI tidak berada dalam hierarki perundang-undangan Indonesia sehingga memunculkan ketidakpuasan di kalangan umat/ahli hukum Islam (Fikri et al., 2018). Pada tataran kebijakan hukum, kajian lain juga menyebut bahwa politik perundang-undangan menghendaki hukum materiil Peradilan Agama tidak cukup hanya bertumpu pada Instruksi Presiden, melainkan perlu diatur dengan undang-undang (Ridwan et al., 2021).

Bahkan, terdapat catatan historis bahwa pernah ada upaya penyempurnaan materi KHI sekaligus peningkatan statusnya menjadi undang-undang melalui rancangan RUU Hukum Terapan Peradilan Agama, dengan argumentasi bahwa peningkatan status merupakan amanat kebijakan pembangunan nasional (Asroor et al., 2024; Ridwan et al., 2021). Pola serupa juga tampak di ranah non-hukum Islam: Inpres yang daya ikatnya dinilai kurang kuat kerap direkomendasikan dinaikkan menjadi Peraturan Presiden agar lebih mengikat, misalnya pada Inpres yang mengarahkan aparat penegak hukum untuk mendahulukan proses administrasi dalam dugaan penyalahgunaan wewenang (Admin, 2019; Suhariyanto, 2018).

________________________________________

5. "MENURUT HUKUM ISLAM" DALAM KERANGKA ILMU HUKUM ISLAM INDONESIA: SIYĀSAH AL-SHAR'IYYAH DAN MASLAHAH SEBAGAI RASIONALITAS KEBIJAKAN

5.1 Inpres sebagai Kanal Kebijakan Negara untuk Menyelesaikan Masalah Hukum Keluarga/Perdata Islam

Dalam kajian siyāsah al-shar'iyyah mengenai wasiat wajibah untuk anak angkat (yang diatur dalam KHI), ditegaskan bahwa ketentuan tersebut dipahami sebagai pembaruan hukum waris Islam di Indonesia, dan validitasnya dapat diverifikasi melalui pendekatan siyāsah al-shar'iyyah sebagai kebijakan pemerintah untuk menyelesaikan problem sosial-hukum tertentu (yakni sengketa waris bagi pihak yang memiliki kedekatan tetapi terhalang mewaris). Dengan kata lain, penelitian tersebut menunjukkan model argumentasi khas "hukum Islam dalam negara modern": norma yang tidak diturunkan langsung sebagai nash dalam bentuk tertentu tetap dapat dioperasionalkan sebagai kebijakan pemerintah untuk mewujudkan solusi atas persoalan publik, dan KHI dipandang berjalan sebagai bagian dari kebijakan negara (Ridwan et al., 2021). Konstruksi ini relevan dengan karakter Inpres sebagai instrumen arahan eksekutif: Inpres menyediakan kendaraan administratif untuk memobilisasi penerapan pedoman (KHI) yang dikehendaki negara dalam mengarahkan praktik peradilan/administrasi keagamaan (Gunawan, 2016; Ridwan et al., 2021).

5.2 Maslahah dan Kebutuhan Administrasi: Isbat Nikah sebagai Ilustrasi

Kajian lain menempatkan kebijakan isbat nikah (yang rujukannya terdapat dalam KHI) sebagai kebijakan Peradilan Agama yang diambil karena pertimbangan maslahah bagi umat Islam, terutama terkait pemenuhan kebutuhan administrasi/registrasi perkawinan (Iskandar & Sudirman, 2019). Di sisi lain, kajian yuridis tentang isbat nikah menunjukkan adanya ketegangan antara KHI (berbasis Inpres) dan peraturan perundang-undangan perkawinan, sekaligus menegaskan bahwa pengaturan rinci isbat nikah melalui KHI dipahami sebagai bagian dari pengisian kekosongan hukum (karena undang-undang perkawinan membatasi isbat pada perkawinan sebelum undang-undang tertentu), meskipun kedudukan KHI tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan (Adha et al., 2022; Iskandar & Sudirman, 2019). Sintesis dari dua sumber ini memperlihatkan cara pandang "hukum Islam yang diadministrasikan": negara/peradilan menggunakan instrumen KHI yang dilegitimasi Inpres untuk menjembatani kebutuhan kemaslahatan administratif umat, sambil tetap memunculkan problem formil hierarki (Adha et al., 2022; Harahap & Omara, 2012; Iskandar & Sudirman, 2019).

5.3 Batas Etis-Yuridis: Keadilan (termasuk Keadilan Gender) dan Kritik Substansi

Sumber-sumber juga memperlihatkan bahwa ketika hukum Islam dipositifkan melalui kebijakan negara (termasuk KHI yang berbasis Inpres), perdebatan tidak berhenti pada bentuk instrumennya, tetapi juga pada substansi nilai—misalnya kritik bahwa sebagian materi KHI masih bertentangan dengan komitmen penghapusan diskriminasi berbasis gender (Septiani, 2015). Dalam analisis kompatibilitas KHI dengan Konvensi Perempuan, dinyatakan bahwa beberapa ketentuan KHI dinilai bertentangan dengan kewajiban penghapusan diskriminasi, dan kritik terhadap KHI juga diperkuat oleh argumen bahwa kekuatan hukum KHI lemah karena berbasis Inpres (Amrul et al., 2021). Dengan demikian, "Inpres menurut hukum Islam" (dalam arti diskursus hukum Islam Indonesia) tidak hanya soal legitimasi administratif, tetapi juga soal apakah kebijakan yang dibawa melalui Inpres—seperti KHI—memenuhi nilai keadilan yang diperdebatkan dalam masyarakat dan perundang-undangan (Fikri et al., 2018; Septiani, 2015).

________________________________________

6. FUNGSI PRAKTIS INPRES: KOORDINASI, REFOCUSING, STANDARISASI, DAN PENGGERAK IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

6.1 Inpres sebagai Instrumen Koordinatif-Operasional dalam Pemerintahan

Salah satu sumber mengenai keamanan nasional menyebut Inpres sebagai bersifat instruksional dan koordinatif, ditujukan kepada aparat pemerintahan termasuk pemerintah daerah untuk mengefektifkan penanganan gangguan keamanan. Corak koordinatif ini selaras dengan pemahaman umum Inpres sebagai pedoman tindakan administratif yang memerintah "apa yang harus dilakukan/tidak dilakukan" oleh jajaran eksekutif (Admin, 2019; Lafentia et al., 2022). Dalam praktik kebijakan, Inpres sering menjadi "pemantik" bagi regulasi turunan di tingkat kementerian/daerah, karena ia mengarahkan pelaksana untuk menyusun langkah dan menyesuaikan kebijakan teknis sesuai kewenangan masing-masing (Denomika, 2023; Maulidah et al., 2022; Muzaqi & Layfani, 2021).

6.2 Contoh Implementasi: Protokol Kesehatan dan Kebijakan COVID-19

Dalam konteks penanganan pandemi, beberapa sumber menegaskan bahwa pemerintah pusat mengeluarkan Inpres terkait peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan, dan kepala daerah kemudian diperintahkan untuk menindaklanjutinya dengan aturan daerah (Denomika, 2023; Maulidah et al., 2022). Studi implementasi kebijakan protokol kesehatan di tingkat daerah menunjukkan adanya pola "Inpres → pergub/perda/perkada" sebagai rantai operasionalisasi kebijakan yang disesuaikan kondisi daerah (Denomika, 2023; Maulidah et al., 2022; Muzaqi & Layfani, 2021). Namun, bersamaan dengan itu muncul kritik bahwa mendasarkan kebijakan penganggaran/keuangan daerah pada Inpres semata dinilai tidak cukup kuat dan berpotensi menimbulkan celah penyalahgunaan, sehingga dianjurkan dasar hukum yang lebih tinggi (Devangga et al., 2021; Junaidi et al., 2020). Bahkan, studi yuridis tentang aturan protokol kesehatan di Bali menegaskan Inpres bukan produk peraturan perundang-undangan, melainkan peraturan kebijakan, sehingga aturan pelaksanaannya dipandang tidak memiliki daya ikat seperti peraturan perundang-undangan (Devangga et al., 2021; Rakia, 2021).

6.3 Contoh Implementasi: Refocusing Anggaran dan Pengadaan dalam Keadaan Darurat

Kajian tentang refocusing anggaran daerah menyatakan bahwa pemerintah daerah mendalilkan kebijakan refocusing berdasarkan ketentuan Inpres, tetapi penataan demikian dinilai tidak kuat dan dianjurkan seharusnya menggunakan instrumen yang lebih tinggi agar landasan yuridis jelas (Junaidi et al., 2020). Dalam kajian pengadaan barang/jasa untuk percepatan penanganan COVID-19, Inpres disebut sebagai salah satu dasar yang dipertimbangkan dalam kerangka pengaturan keadaan darurat bersama instrumen hukum lain, menunjukkan fungsi Inpres sebagai pengarah tindakan eksekutif dalam situasi krisis (Junaidi et al., 2020; Triasti, 2021). Rangkaian sumber ini menguatkan tesis bahwa Inpres berfungsi sebagai steering instrument eksekutif, tetapi tetap memunculkan problem ketika ia dijadikan satu-satunya landasan bagi kebijakan yang memerlukan kepastian, akuntabilitas, dan rezim sanksi yang kuat (Devangga et al., 2021; Junaidi et al., 2020; Rakia, 2021).

6.4 Contoh Implementasi: Moratorium Sawit dan Tata Kelola Lingkungan

Kajian tentang moratorium sawit menyebut bahwa Inpres dapat dimaknai sebagai langkah penataan dan pemberian kepastian hukum dalam tata kelola perizinan, dan sifat Inpres dipahami sebagai membimbing/menuntun serta memberi arahan pelaksanaan tugas (Aji, 2019; Rahma et al., 2022). Namun, kajian tersebut juga mengingatkan bahwa Inpres sebagai kebijakan tidak boleh bertentangan dengan tata urutan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan dalam praktik dapat muncul persoalan tumpang tindih/pertentangan kebijakan (Aji, 2019; Rahma et al., 2022). Dalam konteks lain (moratorium izin usaha pertambangan di NTT), dinyatakan dasar kebijakan yang hanya bersumber dari Inpres dinilai lemah karena Inpres tidak memiliki konsekuensi hukum bila tidak dilaksanakan, sehingga dampak yuridisnya terbatas (Admin, 2019; Lafentia et al., 2022). Sementara itu, kajian perlindungan ekosistem gambut menunjukkan bahwa Inpres digunakan sebagai salah satu instrumen berkala dalam moratorium dan penguatan pengendalian kebakaran, tetapi implementasinya menghadapi kesulitan di daerah (Lafentia et al., 2022; Z et al., 2022). Keseluruhan studi ini menggambarkan pola umum: Inpres efektif sebagai instrumen arah kebijakan lintas sektor, tetapi sering dikritik dari sisi daya ikat, kepastian, dan sinkronisasi dengan norma yang lebih tinggi (Lafentia et al., 2022; Rahma et al., 2022; Rakia, 2021).

________________________________________

7. INPRES PADA KEBIJAKAN SOSIAL YANG BERIRISAN DENGAN NILAI-NILAI KEISLAMAN: ZAKAT, WAKAF, DAN REFORMASI LAYANAN

Di luar KHI, sumber-sumber juga menunjukkan Inpres dipakai dalam kebijakan filantropi Islam dan kelembagaan wakaf. Kajian legitimasi zakat profesi menyebut adanya Inpres tentang optimalisasi pengumpulan zakat sebagai kebijakan pada level implementasi yang menyasar kementerian/lembaga serta BUMN/BUMD, sehingga Inpres berfungsi mendorong operasionalisasi kebijakan zakat dalam struktur negara (Bahri et al., 2020). Dalam bidang wakaf, kajian kelembagaan wakaf menyatakan perubahan pemahaman konsep harta benda wakaf mulai berubah sejak diundangkannya Inpres 1/1991 (KHI), misalnya pengaturan wakaf benda bergerak, walaupun masih terdapat keterbatasan detail institusional pada aturan tersebut (Luthfi et al., 2022).

Sintesis dua tema ini memperlihatkan pola yang konsisten: Inpres dipakai negara untuk menggerakkan implementasi kebijakan publik yang beririsan dengan instrumen Islam (zakat/wakaf/hukum keluarga), tetapi Inpres tetap berada pada level arahan kebijakan sehingga penguatan institusional dan kepastian norma sering bergantung pada instrumen perundang-undangan yang lebih tinggi (misalnya undang-undang wakaf) (Luthfi et al., 2022; Bahri et al., 2020).

________________________________________

8. IMPLIKASI NORMATIF BAGI "INPRES MENURUT HUKUM ISLAM": ANTARA KEBUTUHAN MASLAHAH DAN TUNTUTAN KEPASTIAN HUKUM

Berdasarkan literatur yang tersedia, kerangka "Inpres menurut hukum Islam" dalam konteks Indonesia dapat dirumuskan sebagai ketegangan antara dua kebutuhan. Pertama, kebutuhan kemaslahatan dan efektivitas administrasi (misalnya penyeragaman pedoman Peradilan Agama melalui KHI, penyelesaian isu waris tertentu melalui kebijakan, atau pemenuhan kebutuhan administrasi melalui isbat nikah) yang dalam beberapa studi dijustifikasi melalui pendekatan siyāsah al-shar'iyyah atau pertimbangan maslahah (Iskandar & Sudirman, 2019; Ridwan et al., 2021). Kedua, tuntutan kepastian hukum dan hierarki normatif negara hukum modern, yang menuntut agar norma yang mengikat publik, memuat sanksi, atau mengubah hak/kewajiban seharusnya diatur dengan peraturan perundang-undangan yang tepat dalam hierarki (Amrul et al., 2021; Harahap & Omara, 2012; Rakia, 2021).

Ketika Inpres tetap dipertahankan sebagai instrumen utama untuk pedoman hukum materiil (seperti KHI) atau untuk kebijakan yang berdampak luas, kritik muncul bahwa daya ikatnya kurang kuat dan rawan menimbulkan keraguan yuridis, sehingga muncul rekomendasi peningkatan status (KHI menjadi undang-undang; Inpres tertentu menjadi Peraturan Presiden) (Asroor et al., 2024; Fikri et al., 2018; Suhariyanto, 2018).

Nuansa yang juga harus ditekankan adalah bahwa "efektivitas sosial" Inpres dapat berbeda dari "kekuatan formil"-nya. Beberapa sumber mengakui bahwa Inpres—meski tidak berada dalam hierarki perundang-undangan—dapat berlaku efektif dalam pengalaman kebijakan Indonesia, sebagaimana terlihat pada KHI yang dipakai luas oleh Peradilan Agama dan dipandang sebagai living law/fiqh Indonesia (Asroor et al., 2024; Harahap & Omara, 2012). Namun sumber-sumber yang sama menegaskan dilema: efektivitas tersebut tidak menghapus problem legitimasi formil, terutama ketika kebutuhan pembaruan hukum menghendaki bentuk undang-undang agar lebih kuat, lebih akuntabel, dan lebih selaras dengan sistem peraturan perundang-undangan (Ridwan et al., 2021; Asroor et al., 2024). Dengan demikian, dari perspektif studi hukum Islam Indonesia yang tersedia, Inpres dapat dipandang sebagai sarana kebijakan (siyāsah) untuk mencapai kemaslahatan dan mengisi kekosongan, tetapi ia tetap dipersoalkan bila dipakai sebagai substitusi permanen bagi legislasi yang semestinya dibentuk melalui prosedur perundang-undangan (Amrul et al., 2021; Iskandar & Sudirman, 2019).

________________________________________

9. KESIMPULAN

Literatur yang disediakan secara konsisten menggambarkan Inpres sebagai instrumen arahan Presiden kepada bawahan dalam pelaksanaan kebijakan—bersifat instruksional, koordinatif, dan operasional—serta bukan peraturan perundang-undangan dalam hierarki formal yang mengikat umum berikut sanksinya (Admin, 2019; Lafentia et al., 2022; Rakia, 2021). Dalam area yang beririsan dengan hukum Islam, Inpres paling penting tampil sebagai dasar penyebarluasan dan operasionalisasi KHI, yang secara praktik menjadi pedoman penting Peradilan Agama dan bahkan dipahami sebagai fiqh Indonesia/living law, meskipun status formilnya dipandang lemah atau problematik karena berbasis Inpres (Amrul et al., 2021; Harahap & Omara, 2012; Ridwan et al., 2021).

Dalam perspektif kajian hukum Islam Indonesia, penggunaan kebijakan negara (termasuk yang berwujud KHI berbasis Inpres) dapat dijelaskan melalui kerangka siyāsah al-shar'iyyah dan maslahah sebagai rasionalitas penyelesaian masalah sosial-hukum, tetapi perdebatan tetap kuat ketika Inpres dinilai melampaui batas diskresi atau ketika kebutuhan kepastian hukum mengharuskan penguatan melalui undang-undang/peraturan yang lebih tinggi (Iskandar & Sudirman, 2019; Kaharudin & Amalia, 2022). Oleh karena itu, sintesis akademiknya adalah: Inpres dapat dipahami sebagai "alat kebijakan" yang pragmatis untuk menggerakkan implementasi (termasuk implementasi norma-norma hukum Islam yang dipositifkan), namun jika dikehendaki sebagai dasar norma yang stabil, mengikat luas, dan berdaya paksa, literatur berulang kali menyarankan transformasi materi Inpres ke peraturan perundang-undangan yang lebih kuat dan sesuai hierarki (Asroor et al., 2024; Fikri et al., 2018; Suhariyanto, 2018).

________________________________________

DAFTAR PUSTAKA

Adha, L. H., Asyhadie, H. Z., & Kusuma, R. (2022). Kajian tentang itsbat nikah dan analisis permasalahan yuridis dalam hukum nasional. Private Law, 1(2), 220–230. https://doi.org/10.29303/prlw.v1i2.715

Admin, A. (2019). Keberadaan instruksi presiden sebagai produk hukum di Indonesia. Reformasi Hukum, 23(1), 96–112. https://doi.org/10.46257/jrh.v23i1.59

Aji, S. B. (2019). Moratorium sawit Jokowi dalam perspektif kebijakan pembangunan berkelanjutan ala politik hijau. Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, 5(2), 186–207. https://doi.org/10.38011/jhli.v5i2.92

Amrul, A., Jumadil, J., & Baskam, A. (2021). Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama: Perspektif sistem hukum Indonesia. Al-Azhar Islamic Law Review, 3(1), 11–23. https://doi.org/10.37146/ailrev.v3i1.65

Asroor, Z., Izzatunnisa, E., & Ismail, M. (2024). KHI vis-a-vis CLD-KHI: Sejarah atas dinamika perdebatan pelegalan hukum Islam Indonesia. Jurnal Studi Islam Dan Sosial, 6(2), 49–61. https://doi.org/10.61941/iklila.v6i2.172

Bahri, E. S., Aslam, M. M. M., & Wibowo, H. (2020). Analisis legitimasi zakat profesi dari dimensi syariah dan regulasi di Indonesia. Jurnal Dakwah Risalah, 31(2), 220. https://doi.org/10.24014/jdr.v31i2.10874

Denomika, A. P. (2023). Analisis kebijakan pencegahan dan penanggulangan penyakit. Journal of Politics and Policy, 5(2), 133–145. https://doi.org/10.21776/ub.jppol.2023.005.02.05

Devangga, I. G. M. S., Budiartha, I. N. P., & Widiati, I. A. P. (2021). Keberlakuan yuridis peraturan protokol kesehatan di Provinsi Bali. Jurnal Interpretasi Hukum, 2(1), 163–167. https://doi.org/10.22225/juinhum.2.1.3088.163-167

Fikri, F., Bahri, A., & Budiman, B. (2018). Islamic inheritance legislation toward the national law: The analysis of justice values in Bacukiki Parepare society. Al-Risalah Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan, 17(01), 45–60. https://doi.org/10.30631/al-risalah.v17i01.21

Firdausi, F., & A.S, M. N. R. (2019). Implementasi kebijakan pemerintah tentang strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi di lembaga pemerintahan daerah (studi di Pemerintah Kabupaten Probolinggo). Reformasi, 9(1), 66. https://doi.org/10.33366/rfr.v9i1.1324

Gunawan, E. (2016). Eksistensi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 8(1). https://doi.org/10.30984/as.v8i1.39

Harahap, Y., & Omara, A. (2012). Kompilasi Hukum Islam dalam perspektif hukum perundang-undangan. Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 22(3), 625. https://doi.org/10.22146/jmh.16245

Hasyim, Moh. H., & Harahap, N. A. (2023). Legalitas pengaturan kepesertaan BPJS Kesehatan sebagai syarat pelayanan publik. Widya Yuridika, 6(2), 245. https://doi.org/10.31328/wy.v6i2.4174

Hidayati, R. (2018). Dinamika hukum Islam dalam konfigurasi politik hukum di Indonesia. Al-Risalah Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan, 13(01), 90–110. https://doi.org/10.30631/al-risalah.v13i01.443

Iskandar, I., & Sudirman, S. (2019). Transformasi pencatatan perkawinan terhadap isbat nikah di Indonesia dalam tinjauan maslahah. Transformasi Jurnal Kepemimpinan & Pendidikan Islam, 3(1), 27–40. https://doi.org/10.47945/transformasi.v3i1.325

Junaidi, M., Sukarna, K., Arifin, Z., & Soegianto, S. (2020). Kebijakan refocusing anggaran belanja daerah dalam penanganan pandemi COVID-19. Halu Oleo Law Review, 4(2), 145. https://doi.org/10.33561/holrev.v4i2.14096

Kaharudin, K., & Amalia, R. A. (2022). Analisis unsur diskresi dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022. Jurnal Ius Kajian Hukum Dan Keadilan, 10(1), 262–273. https://doi.org/10.29303/ius.v9i3.1118

Keri, I. (2019). Legislasi hukum keluarga Islam berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. Ekspose Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan, 16(2), 361. https://doi.org/10.30863/ekspose.v16i2.97

Lafentia, A., R.G, A. N., & Pratiwi, T. B. (2022). Kedudukan hukum surat keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur terkait moratorium izin usaha pertambangan. Kertha Semaya Journal Ilmu Hukum, 10(7), 1525. https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i07.p05

Luthfi, M., Wardoyo, Y. P., Kurniawan, K. D., Esfandiari, F., & Fajrin, Y. A. (2022). Institusi hukum perwakafan Indonesia: Kajian kelembagaan Badan Wakaf Indonesia (sejarah dan struktur kelembagaan). Audito Comparative Law Journal (ACLJ), 3(2), 8–17. https://doi.org/10.22219/aclj.v3i2.22544

Maulidah, F., Farida, A., Yahya, K., & Saifullah, H. I. (2022). Penegakan hukum terhadap pelanggar protokol kesehatan pada masa pandemi Covid-19. Sosio Yustisia Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial, 2(2), 77–103. https://doi.org/10.15642/sosyus.v2i2.202

Muzaqi, A. H., & Layfani, M. Z. (2021). Implementasi kebijakan protokol kesehatan serta dampaknya terhadap ekonomi mikro di Kabupaten Nganjuk. Jurnal Mediasosian Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara, 5(2), 186. https://doi.org/10.30737/mediasosian.v5i2.2070

Pamungkas, D. W. (2022). BPJS sebagai persyaratan pelayanan publik yang telah melanggar asas kebebasan berkontrak. Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi, 10(2), 191. https://doi.org/10.20961/hpe.v10i2.66674

Rahayu, G. P. S. A. Y. S. (2022). Implementasi kebijakan pengarusutamaan gender di Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jurnal Ilmu Kepolisian, 15(3), 11. https://doi.org/10.35879/jik.v15i3.342

Rahma, N. L., Rois, M. A., & Hidayah, A. N. (2022). Menyoal moratorium sawit: Prospek dan tantangan. Yudisia Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, 13(1), 125. https://doi.org/10.21043/yudisia.v13i1.13712

Rakia, A. S. R. S. (2021). Simplifikasi terhadap peraturan-peraturan pelaksanaan yang dibentuk oleh Presiden dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional, 10(2), 249. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i2.720

Ridwan, M., Sulaiman, S., & Azed, A. B. (2021). [Untitled]. Al-Ahkam, 17(1), 39. https://doi.org/10.37035/ajh.v17i1.4739

Septiani, R. (2015). Keadilan jender dan sanksi atas istri dalam hukum formal keluarga Islam. Khazanah Jurnal Studi Islam Dan Humaniora, 12(2). https://doi.org/10.18592/khazanah.v13i1.516

Suhariyanto, B. (2018). Penyelesaian disparitas putusan pemidanaan terhadap "kriminalisasi" kebijakan pejabat publik. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 18(3), 353–366. https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.353-366

Susylawati, E. (2013). Landasan hukum positif pemberlakuan hukum Islam di Indonesia. Al-Ihkam Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 6(1), 125–140. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v6i1.305

Syaid, A. (2023). Pemberlakuan Inpres No. 1 Tahun 2022 tentang optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional dalam rangka menyehatkan BPJS Kesehatan. Jurnal Hukum To-Ra Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat, 9(1), 38–57. https://doi.org/10.55809/tora.v9i1.165

Triasti, D. (2021). Pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Jurnal Syntax Admiration, 2(5), 819–834. https://doi.org/10.46799/jsa.v2i5.230

Z, Z. A., DH, T., & Amelia, V. (2022). Kebijakan perlindungan ekosistem gambut di Indonesia: Pengendalian kebakaran hutan dan lahan pasca 2015. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan, 19(2), 71–84. https://doi.org/10.20886/jakk.2022.19.2.71-84