01435 - Insider Trading dalam Perspektif Hukum Islam dan Pasar Modal Syariah Indonesia: Kajian Normatif, Kelembagaan, dan Regulatif

Insider Trading in Islamic Law and Indonesian Islamic Capital Market Perspective: A Normative, Institutional, and Regulatory Study

________________________________________

Abstrak

Insider trading — perdagangan efek menggunakan informasi material non-publik secara melawan hukum — merupakan salah satu praktik yang dilarang dalam pasar modal syariah Indonesia. Artikel ini mengkaji insider trading dari dua lapis analisis: (i) lapis normatif-etis yang mencakup fiqh muamalah, prinsip transparansi dan keadilan, serta tujuan syariah; dan (ii) lapis kelembagaan-regulatif yang mencakup fatwa DSN-MUI serta perangkat pengaturan dan penegakan yang diintegrasikan ke dalam sistem pasar modal. Melalui metode kajian pustaka terhadap literatur pasar modal syariah Indonesia, artikel ini menyimpulkan bahwa insider trading bertentangan dengan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan keadilan, serta dikualifikasikan sebagai tadlīs (penyesatan informasi) dan bersinggungan dengan problem gharar. Secara kelembagaan, larangan ini diinstitusionalisasikan melalui Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 dan Fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011, serta ditopang oleh infrastruktur pengawasan yang mencakup Daftar Efek Syariah, peran DPS, SCO, ASPM, dan Shariah Online Trading System. Dari perspektif maqasid al-shariah, insider trading dipandang berlawanan dengan tujuan penjagaan harta dan kemaslahatan publik karena memproduksi ketidakadilan distribusi keuntungan dan merusak kepercayaan muamalah.

Kata Kunci: Insider Trading, Pasar Modal Syariah, Tadlīs, Gharar, Fatwa DSN-MUI, Maqasid al-Shariah

________________________________________

Abstract

Insider trading — the unlawful trading of securities using material non-public information — is among the prohibited practices in Indonesian Islamic capital markets. This article examines insider trading through two layers of analysis: (i) the normative-ethical layer encompassing fiqh muamalah, the principles of transparency and justice, and the objectives of Islamic law (maqasid al-shariah); and (ii) the institutional-regulatory layer covering DSN-MUI fatwas and regulatory enforcement mechanisms integrated into the capital market system. Through a literature review of Indonesian Islamic capital market studies, this article concludes that insider trading contravenes the principles of prudence, transparency, and fairness, and is qualified as tadlīs (informational deception) while also intersecting with the problem of gharar. Institutionally, the prohibition is enshrined in DSN-MUI Fatwa No. 40/DSN-MUI/X/2003 and DSN-MUI Fatwa No. 80/DSN-MUI/III/2011, and is supported by a supervisory infrastructure comprising the Sharia Securities List (DES), the roles of DPS, SCO, ASPM, and the Shariah Online Trading System (SOTS). From the maqasid al-shariah perspective, insider trading is viewed as contrary to the objectives of wealth preservation and public welfare, as it produces unjust profit distribution and undermines the integrity of muamalah transactions.

Keywords: Insider Trading, Islamic Capital Market, Tadlīs, Gharar, DSN-MUI Fatwa, Maqasid al-Shariah

________________________________________

1. Pendahuluan: Insider Trading sebagai Problem Etika dan Kepatuhan Syariah di Pasar Modal

Dalam literatur pasar modal syariah Indonesia, pasar modal syariah secara prinsip dipahami sebagai aktivitas pasar modal yang mekanisme transaksi dan instrumennya harus mengacu pada prinsip-prinsip syariah serta terbebas dari unsur yang dilarang seperti riba, gharar, dan maisir, sementara secara operasional memiliki banyak kemiripan dengan pasar modal konvensional kecuali pada tuntutan kepatuhan syariah atas produk dan mekanisme transaksinya ("Abstracts," 2025; P et al., 2020; Salim & Rodoni, 2020; Susanto et al., 2023). Sejalan dengan kerangka tersebut, berbagai rujukan menempatkan insider trading sebagai contoh praktik yang harus dihindari/ditiadakan dalam pasar modal syariah, bersama praktik lain seperti manipulasi pasar dan short selling (Salim & Rodoni, 2020; Susanto et al., 2023).

Karena itu, pembahasan "insider trading menurut hukum Islam" dalam konteks perdagangan efek berbasis informasi material non-publik menuntut analisis pada dua lapis sekaligus: (i) lapis normatif-etis (fiqh muamalah, prinsip transparansi/keadilan, serta tujuan syariah), dan (ii) lapis kelembagaan-regulatif (fatwa DSN-MUI dan perangkat pengaturan/penegakan yang diintegrasikan ke sistem pasar modal) ("Abstracts," 2025; "Untitled," 2018; Rais et al., 2023; Salim & Rodoni, 2020).

________________________________________

2. Definisi dan Karakter Dasar Insider Trading dalam Perdagangan Efek

Dalam diskursus regulasi dan etika pasar modal syariah, insider trading dijelaskan sebagai tindakan "memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan" dalam transaksi yang dilarang ("Untitled," 2018). Penjelasan yang lebih operasional juga muncul dalam kajian distorsi pasar: insider trading dipahami sebagai transaksi saham yang terjadi karena adanya informasi yang disampaikan oleh orang dalam (inside information) perusahaan — contohnya pihak dewan direksi — sehingga pihak yang memperoleh informasi itu memiliki keunggulan untuk menarik keuntungan, sementara pelaku pasar lain berada pada posisi yang tidak menguntungkan; kondisi ini dinilai melanggar etika dan dikualifikasikan sebagai bentuk tadlīs (penyesatan/penipuan informasi) yang dilarang syariah (Hidayat, 2018).

Dalam perspektif perlindungan investor pada pasar modal Indonesia, praktik ini terkait dengan adanya "informasi atau fakta material" yang diperkirakan dapat memengaruhi harga efek atau keputusan investasi pemodal, serta kekhawatiran bahwa tanpa perlindungan hukum akan tercipta pasar yang tidak adil (unfair market) dan timbul keuntungan tidak sah (illicit profit) yang merugikan investor (Rais et al., 2023). Dengan demikian, karakter kunci insider trading — sebagaimana dipahami di sumber-sumber ini — adalah pemanfaatan asimetri informasi berbasis informasi orang dalam/material yang belum setara di publik untuk meraih keuntungan, yang menimbulkan ketidakadilan bagi investor lain (Hidayat, 2018; Rais et al., 2023).

________________________________________

3. Insider Trading dalam Kerangka Prinsip Syariah: Transparansi, Keadilan, dan Larangan Distorsi

3.1 Transparansi dan Keadilan sebagai Asas Normatif Pasar Modal Syariah

Sejumlah rujukan menegaskan bahwa pasar modal syariah menuntut prinsip kehati-hatian, keadilan, dan transparansi sebagai prasyarat transaksi yang wajar serta sejalan dengan prinsip syariah (Salim & Rodoni, 2020; "Untitled," 2018). Dalam konsepsi yang menekankan pencegahan spekulasi/manipulasi, transaksi di lingkungan indeks syariah (misalnya kerangka seleksi JII) dituntut memenuhi prinsip kehati-hatian (ihtiyāṭ) dan tidak spekulatif maupun manipulatif, sekaligus menghindari unsur seperti dharar, gharar, riba, maisir, rishwah, dan kezaliman ("Untitled," 2018). Kebutuhan atas informasi yang jujur, transparan, dan tepat waktu juga ditekankan sebagai infrastruktur yang harus tersedia merata bagi publik agar mekanisme pasar berjalan wajar (Ramadani, 2020; Triyanta, 2010).

Dalam kerangka ini, insider trading diposisikan sebagai pelanggaran terhadap transparansi dan fairness, karena adanya rekayasa/ketidakadilan kesempatan antarpelaku investor akibat penggunaan informasi internal oleh "orang dalam" ("Abstracts," 2025; Salim & Rodoni, 2020).

3.2 Gharar sebagai "Unsur Tersembunyi yang Merugikan" dan Relevansinya bagi Insider Trading

Konsep gharar dalam hukum keuangan Islam — dalam konteks pasar modal syariah Indonesia — dijelaskan sebagai adanya "unsur tersembunyi" yang dapat menyebabkan kerugian atau bahaya bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi ("Untitled," 2018). Karena insider trading secara definisional bertumpu pada informasi yang tidak setara (informasi internal/non-publik yang memberi keunggulan sepihak), praktik ini bersinggungan dengan problem "unsur tersembunyi" yang mencederai prinsip kehati-hatian dan keadilan transaksi di pasar modal syariah (Hidayat, 2018; "Untitled," 2018).

Penjelasan distorsi pasar menegaskan bahwa ketika investor tertentu memiliki inside information, ia dapat memanipulasi pasar saham untuk memperoleh keuntungan besar sementara pihak lain dirugikan; praktik demikian dikualifikasikan sebagai tadlīs dan dinilai dilarang syariah (Hidayat, 2018). Dengan kata lain, sejumlah sumber tidak hanya menyatakan "insider trading dilarang", tetapi juga memberikan rasionalisasi normatif bahwa basis larangannya terkait dengan distorsi informasi yang merusak keadilan transaksi dan menimbulkan mudarat bagi pihak lain (Hidayat, 2018; "Untitled," 2018).

3.3 Tadlīs (Penyesatan/Deception) dan Insider Trading

Klasifikasi berbasis fatwa perdagangan efek ekuitas menempatkan "informasi internal yang belum dipublikasikan" sebagai bentuk tindakan yang tergolong tadlīs (penyesatan informasi) (Furohman et al., 2023). Kajian distorsi pasar kemudian secara eksplisit menghubungkan insider trading dengan tadlīs karena pihak yang lebih dulu menguasai informasi internal hampir pasti memperoleh keuntungan dengan mendahului pelaku pasar lain, sehingga terjadi ketidakadilan dan eksploitasi informasi (Hidayat, 2018).

Pada titik ini, beberapa sumber menyediakan jembatan konseptual yang kuat: (i) tadlīs sebagai kategori tindakan tercela dalam mekanisme perdagangan efek syariah (Furohman et al., 2023), dan (ii) insider trading sebagai bentuk transaksi berbasis informasi orang dalam yang menimbulkan keuntungan sepihak (Hidayat, 2018; "Untitled," 2018). Sintesis kedua penjelasan ini memposisikan insider trading sebagai problem "deception/information distortion" dalam fiqh muamalah pasar modal, bukan sekadar pelanggaran teknis perdagangan (Furohman et al., 2023; Hidayat, 2018).

________________________________________

4. Landasan Fiqh Muamalah: Amanah Informasi dan Larangan Memakan Harta dengan Cara Batil

Dalam pembahasan jual-beli dan muamalah, salah satu rujukan menegaskan dasar normatif bahwa harta tidak boleh dimakan "dengan jalan yang batil" kecuali melalui perniagaan atas dasar suka sama suka, dengan merujuk pada QS. al-Nisa' (29) (Edgina, 2020). Dalam konteks transparansi muamalah, juga dikutip hadis yang menekankan larangan menjual — dalam suatu jual-beli — sesuatu yang mengandung aib/cacat tanpa menjelaskannya, sehingga transaksi harus transparan dan tidak menimbulkan keraguan yang merugikan salah satu pihak (Zamaluddin et al., 2023). Di sisi lain, kajian perlindungan investor menekankan bahwa ketiadaan perlindungan terhadap insider trading akan menciptakan pasar yang tidak adil dan merugikan investor (Rais et al., 2023).

Jika tiga titik ini disatukan, maka insider trading dapat dibaca sebagai praktik yang bertentangan dengan etos amanah dan keterbukaan informasi dalam muamalah — karena ada informasi penting yang tidak setara di pihak-pihak yang bertransaksi — serta berpotensi menjadi "cara batil" memperoleh keuntungan karena menghasilkan illicit profit dan merugikan pihak lain di pasar (Edgina, 2020; Rais et al., 2023; Zamaluddin et al., 2023).

________________________________________

5. Insider Trading dalam Fatwa dan Regulasi Pasar Modal Syariah Indonesia

5.1 Fatwa DSN-MUI dan Pelarangan Insider Trading

Larangan insider trading dalam pasar modal syariah disebutkan secara eksplisit dalam kajian komparasi pasar modal syariah dan konvensional: praktik ini dipandang tidak boleh dipraktikkan karena mengandung rekayasa dan melanggar prinsip transparansi serta fairness, dan dinyatakan sebagai praktik yang dilarang dalam Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal ("Abstracts," 2025). Dalam uraian kriteria kehati-hatian dan anti-manipulasi pada kerangka seleksi JII, insider trading juga dicantumkan sebagai praktik terlarang: "memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan atas transaksi yang dilarang" ("Untitled," 2018). Literatur lain yang membahas konsep pasar modal syariah serta kontribusinya bagi pembangunan hukum pasar modal juga memasukkan "memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan transaksi yang dilarang (insider trading)" sebagai salah satu praktik yang dilarang syariah (Salsabila et al., 2023).

Konsistensi penyebutan lintas kajian ini memperlihatkan bahwa, pada level norma syariah yang diinstitusionalisasikan melalui fatwa, insider trading berada pada kategori larangan yang sejajar dengan manipulasi dan penyebaran informasi menyesatkan ("Abstracts," 2025; "Untitled," 2018; Salsabila et al., 2023).

5.2 Ketentuan Larangan "Pemanfaatan Informasi Orang Dalam" dalam Model Integrasi Prinsip Syariah

Dalam model integrasi prinsip syariah ke dalam hukum pasar modal, disebutkan adanya ketentuan (dirujuk sebagai Pasal 2 ayat (2)) yang melarang dalam transaksi syariah: (a) penawaran/permintaan palsu, (b) transaksi tanpa penyerahan barang/jasa, (c) perdagangan atas barang yang belum dimiliki, dan (d) pembelian/penggunaan atau pemanfaatan informasi orang dalam dari emiten atau perusahaan publik (Wafa, 2019). Daftar larangan ini menempatkan pemanfaatan informasi orang dalam sebagai larangan eksplisit yang berdiri bersama larangan-larangan klasik fiqh muamalah yang sering terkait dengan gharar dan distorsi pasar ("Untitled," 2018; Wafa, 2019). Dengan demikian, pada lapis rule-based, pemanfaatan informasi orang dalam tidak sekadar dinilai "tidak etis", melainkan diposisikan sebagai aktivitas yang secara normatif dilarang dalam transaksi syariah ("Abstracts," 2025; Wafa, 2019).

5.3 Fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011 dan Kategori Tindakan Tercela (Termasuk Distorsi Informasi)

Fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011 dipaparkan sebagai rujukan yang mengatur penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler, termasuk ketentuan bahwa harga ditetapkan berdasarkan kesepakatan yang mengacu pada harga pasar wajar dan tidak dibentuk melalui tindakan yang tidak sesuai prinsip syariah (Estutik & Firmansyah, 2020; Furohman et al., 2023). Dalam pemaparan kategorisasi tindakan yang bertentangan dengan prinsip syariah, disebutkan pula bahwa tindakan yang tergolong tadlīs mencakup penggunaan "informasi internal yang belum dipublikasikan" (Furohman et al., 2023). Sumber lain menegaskan bahwa larangan transaksi saham yang tidak sesuai syariah terdapat dalam Fatwa DSN-MUI No. 80 Tahun 2011 (Estutik & Firmansyah, 2020).

Dengan demikian, fatwa ini menyediakan basis bahwa distorsi informasi (internal non-publik) dikualifikasikan sebagai perilaku tercela (kategori tadlīs) dalam mekanisme perdagangan efek syariah (Estutik & Firmansyah, 2020; Furohman et al., 2023). Ketika dikaitkan dengan definisi insider trading sebagai penggunaan informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan ("Untitled," 2018), maka hubungan normatifnya menjadi jelas: penggunaan informasi internal yang belum dipublikasikan dipandang sebagai distorsi/penyesatan yang bertentangan dengan prinsip syariah (Furohman et al., 2023; Hidayat, 2018).

5.4 Peran Daftar Efek Syariah, Sharia Screening, dan Struktur Pengawasan

Dalam infrastruktur pasar modal syariah Indonesia, "Daftar Efek Syariah (DES)" dijelaskan sebagai kumpulan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal yang ditetapkan oleh OJK atau pihak yang disetujui OJK; proses masuk DES melibatkan penyaringan kegiatan usaha (business screening) dan penyaringan rasio keuangan (financial screening) (Tejawati & Salviana, 2007). Di sisi lain, ketentuan emiten/perusahaan publik yang menerbitkan efek syariah juga dikaitkan dengan kewajiban memenuhi prinsip syariah dan memiliki Shariah Compliance Officer (SCO) sebagaimana dijelaskan dalam rujukan yang merujuk Fatwa DSN MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 (Nurhasanah et al., 2024). Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dijelaskan sebagai elemen pengawasan untuk memastikan kepatuhan syariah (sharia compliance) dalam pasar modal syariah, termasuk permintaan data dan informasi dari perusahaan untuk mengawasi penerapan prinsip syariah (Berutu, 2022).

Struktur ini menunjukkan bahwa pencegahan pelanggaran seperti insider trading — yang pada intinya memanfaatkan ketimpangan informasi — secara kelembagaan mensyaratkan sistem pengawasan kepatuhan syariah dan tata kelola informasi yang memadai (Berutu, 2022; Nurhasanah et al., 2024; Tejawati & Salviana, 2007).

________________________________________

6. Hubungan Insider Trading dengan Asimetri Informasi dan Kebutuhan Keterbukaan

Dalam teori struktur modal yang dirujuk pada kajian keuangan Islam, dinyatakan bahwa manajer dan pemegang saham tidak memiliki akses informasi perusahaan yang sama, sehingga terjadi asymmetric information antara manajer dan pemegang saham (Zamaluddin et al., 2023). Kajian tentang distorsi pasar syariah juga menekankan bahwa pihak yang memiliki inside information dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku lain berada pada posisi yang tidak menguntungkan (Hidayat, 2018). Dalam perspektif transparansi tata kelola, transparansi dipahami sebagai kondisi informasi/keputusan/tindakan yang dapat diakses dan dipahami oleh partisipan pasar, sementara pengungkapan menjadi bentuk pembuktian keterbukaan (Fahlevi & Khotijah, 2023). Prinsip transparansi juga dipandang penting bagi disiplin pasar, karena disiplin pasar memerlukan ketersediaan informasi yang tepat waktu, relevan, dan akurat bagi pelaku pasar (Ramadhani & Cahyono, 2020).

Rangkaian penjelasan ini menunjukkan bahwa insider trading berkelindan dengan problem asimetri informasi dan kegagalan keterbukaan: adanya informasi yang hanya dikuasai pihak tertentu membuka ruang perilaku oportunistik, yang dalam kerangka syariah dipahami sebagai distorsi informasi (tadlīs) dan pelanggaran keadilan transaksi (Hidayat, 2018; Ramadhani & Cahyono, 2020; Zamaluddin et al., 2023).

________________________________________

7. Insider Trading, Efisiensi Pasar, dan Prinsip "Informasi yang Benar" dalam Pasar Modal Syariah

Dalam pembahasan hipotesis pasar efisien pada konteks pasar modal syariah, ditegaskan bahwa pasar yang efisien berarti harga mencerminkan semua informasi relevan; dalam bingkai Islam, pasar modal harus sesuai prinsip syariah yang mengedepankan informasi yang benar sehingga memberi kebaikan bagi investor (Ramadani, 2020; Triyanta, 2010). Kajian lain menegaskan bahwa kondisi pasar modal yang tidak efisien sering disalahkan memicu spekulasi, dan pasar modal syariah diposisikan untuk mencari jalan keluar dengan menciptakan pasar yang efisien dan bebas dari spekulasi tanpa mengabaikan dimensi likuiditas; salah satu gagasan yang ditawarkan adalah memperluas komunitas investor yang memiliki informasi disertai kemauan/kemampuan memproses informasi relevan (Ramadani, 2020).

Secara lebih spesifik, kajian efisiensi pasar modal syariah menyatakan bahwa bentuk pasar efisien yang paling sesuai dengan pasar modal syariah adalah efisiensi bentuk setengah kuat (semi-strong form), sementara efisiensi bentuk kuat dianggap tidak sesuai karena memasukkan juga informasi orang dalam dan kondisi ini "bisa memicu terjadinya perdagangan orang dalam (insider trading)" yang tidak sesuai prinsip syariah dan dilarang merujuk fatwa DSN (Lestari et al., 2020). Dengan demikian, literatur tidak hanya memandang insider trading sebagai pelanggaran moral, tetapi juga sebagai risiko struktural bila desain pasar mendorong legitimasi penggunaan informasi privat/insider; karena itu, orientasi pada efisiensi setengah kuat dan keterbukaan informasi publik menjadi lebih kompatibel dengan prinsip syariah (Lestari et al., 2020; Ramadani, 2020; Triyanta, 2010).

________________________________________

8. Instrumen Pencegahan dan Pengendalian: Sistem, Profesi Penunjang, dan Sharia Governance

8.1 Sistem Perdagangan Syariah Daring (SOTS) sebagai Representasi Regulasi dan Internalisasi Prinsip Halal

Bursa Efek Indonesia memfasilitasi transaksi saham syariah secara daring melalui Shariah Online Trading System (SOTS); SOTS dijelaskan sebagai sistem yang merepresentasikan regulasi transaksi pasar modal dalam upaya internalisasi prinsip halal dan dibuat dengan mengadopsi prinsip-prinsip syariah dari Fatwa DSN-MUI No. 80 (Estutik & Firmansyah, 2020; Pratama, 2012; Sholihin, 2020). Manfaat SOTS yang disebutkan adalah kemampuan sistem untuk secara otomatis membuat investor tidak dapat membeli saham yang tidak termasuk kategori syariah (Sholihin, 2020). SOTS juga dipahami sebagai bagian dari perkembangan infrastruktur yang diharapkan memudahkan investor bertransaksi dan memperoleh informasi perusahaan, sementara pengembangan regulasi pasar modal syariah diharapkan mengubah paradigma investor Muslim dan meningkatkan kepercayaan dalam investasi saham (Estutik & Firmansyah, 2020; Pratama, 2012).

Walaupun sumber-sumber ini menekankan fungsi kepatuhan (misalnya pembatasan pembelian saham non-syariah) dan representasi regulasi, logika pencegahan insider trading tetap berakar pada agenda yang sama: penguatan tata kelola informasi, keterbukaan, dan disiplin kepatuhan agar tidak ada keuntungan sepihak berbasis informasi tersembunyi (Hidayat, 2018; Pratama, 2012; Sholihin, 2020).

8.2 Profesi Akuntan/Auditor dan Audit Syariah untuk Keandalan Informasi

Kebutuhan keandalan informasi bagi pengambilan keputusan digarisbawahi dalam telaah profesi akuntan syariah: profesi ini dipandang dibutuhkan untuk memberikan jaminan kepada stakeholders atas reliabilitas informasi yang diperlukan dan diharapkan berperan sebagai gatekeeper agar kasus yang berpotensi merugikan stakeholders tidak terjadi (Kholil, 2016). Dalam konteks pasar modal syariah, peran akuntan publik dipaparkan penting untuk mendukung tersedianya laporan keuangan yang diaudit agar pemakai informasi memperoleh informasi keuangan yang "real" dan terhindar dari asimetri informasi; tanggung jawab akuntan di pasar modal syariah juga mencakup tanggung jawab yuridis atas informasi yang disampaikan kepada masyarakat (Mubarok & Wiwin, 2023).

Kajian audit syariah menjelaskan audit syariah sebagai proses sistematis untuk memperoleh bukti yang cukup dan tepat guna menilai kesesuaian subjek audit dengan kriteria (aturan dan prinsip syariah) dan melaporkannya kepada pemangku kepentingan; audit syariah dipandang memerlukan unsur tambahan "aspek syariah" di samping audit konvensional (Prasetia, 2018). Dengan menempatkan insider trading sebagai problem distorsi informasi yang menghasilkan pasar tidak adil dan keuntungan tidak sah (Hidayat, 2018; Rais et al., 2023), maka penguatan profesi pelaporan, audit, dan audit syariah dapat dipahami sebagai bagian dari ekosistem pencegahan, karena semuanya mengarah pada peningkatan kualitas pengungkapan dan pengurangan ruang manipulasi informasi (Kholil, 2016; Mubarok & Wiwin, 2023; Prasetia, 2018).

8.3 Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM), DPS, dan Mekanisme Kepatuhan

Untuk memastikan pasar modal syariah tetap menjaga nilai syariah, disebutkan kebutuhan legal opinion dari Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM) bagi pihak yang akan bertransaksi; ASPM melakukan penyaringan dari aspek keuangan dan kegiatan usaha, dan juga memaparkan adanya daftar transaksi dilarang yang mencakup praktik menimbulkan informasi menyesatkan serta praktik memperoleh keuntungan atas transaksi yang dilarang (Tejawati & Salviana, 2007). Di sisi pengawasan internal syariah, DPS dipaparkan sebagai badan independen yang ditempatkan DSN pada lembaga keuangan syariah dan bertugas memastikan penerapan prinsip syariah melalui pemantauan dokumen/data/informasi dan permintaan data dari perusahaan (Berutu, 2022). Di sisi emiten, keberadaan SCO sebagai bagian dari persyaratan kepatuhan syariah ditegaskan dalam rujukan yang merujuk Fatwa DSN MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 (Nurhasanah et al., 2024).

Kombinasi ASPM–DPS–SCO ini memperlihatkan bahwa pencegahan praktik seperti insider trading tidak cukup hanya melalui larangan normatif, melainkan memerlukan perangkat pengawasan kepatuhan dan tata kelola yang dapat mendeteksi, mencegah, dan merespons penyimpangan berbasis informasi (Berutu, 2022; Nurhasanah et al., 2024; Tejawati & Salviana, 2007).

________________________________________

9. Relasi dengan Hukum Positif: Larangan Perdagangan Orang Dalam dan Perlindungan Investor

Dalam kajian perlindungan hukum investor terhadap kejahatan insider trading di pasar modal Indonesia, perlindungan hukum dinyatakan krusial karena tanpa perlindungan tersebut akan tercipta pasar yang tidak adil, muncul keuntungan tidak sah, dan pasar yang tidak dapat dipercaya sehingga merugikan investor (Rais et al., 2023). Sumber yang sama juga mengutip rumusan larangan bagi "orang dalam" dan emiten/perusahaan publik yang memiliki informasi orang dalam untuk melakukan pembelian atau penjualan atas efek emiten/perusahaan publik dimaksud, dengan merujuk Pasal 95 (Rais et al., 2023). Dengan demikian, pada ranah hukum positif, insider trading diletakkan sebagai pelanggaran yang mengganggu keadilan pasar dan merugikan investor, selaras dengan penilaian normatif syariah yang menekankan fairness, transparansi, dan larangan distorsi informasi ("Abstracts," 2025; Hidayat, 2018; Rais et al., 2023; Ramadhani & Cahyono, 2020).

________________________________________

10. Perspektif Maqasid al-Shariah dan Maslahah: Mengapa Insider Trading Dipandang Merusak Tujuan Syariah

Konsep maqasid al-shariah dijelaskan — dengan mengutip pernyataan Imam Abu Hamid al-Ghazali — sebagai tujuan syariah untuk mempromosikan kesejahteraan manusia melalui penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta; sesuatu yang menjaga kelima hal tersebut adalah maslahat publik dan sesuatu yang merusaknya bertentangan dengan maslahat publik (Aminy, 2019). Literatur lain menegaskan relevansi maqasid al-shariah dalam konteks ekonomi untuk mendorong kesejahteraan bersama, keadilan, dan keseimbangan serta mengarahkan regulasi transaksi keuangan dan distribusi sumber daya dengan fokus nilai etis dan tanggung jawab sosial (Haidar, 2015).

Jika insider trading dipahami menciptakan pasar tidak adil (unfair market) dan menimbulkan keuntungan tidak sah yang merugikan investor (Rais et al., 2023), serta dikualifikasikan sebagai distorsi informasi (tadlīs) yang dilarang syariah (Furohman et al., 2023; Hidayat, 2018), maka praktik tersebut dapat dipandang berlawanan dengan orientasi maqasid pada penjagaan harta dan kemaslahatan publik, karena ia memproduksi ketidakadilan distribusi keuntungan dan merusak kepercayaan serta keteraturan muamalah (Aminy, 2019; Haidar, 2015; Rais et al., 2023).

________________________________________

11. Sanksi dan Respons atas Kejahatan Pasar Modal Syariah (dalam Bingkai Prinsip Syariah)

Dalam pemetaan penelitian pasar modal syariah, disebutkan bahwa tindak pidana dalam pasar modal syariah dapat mencakup insider trading, manipulasi harga saham, dan penipuan; ketika terdapat tindak pidana dalam pasar modal syariah, otoritas pasar modal syariah akan memberikan sanksi yang sesuai dengan prinsip syariah seperti membayar denda, pengembalian dana, dan rehabilitasi sosial (Pangestu, 2021). Sementara itu, pada ranah perlindungan hukum investor, penekanan utama adalah bahwa perlindungan hukum diperlukan agar tidak tercipta pasar tidak adil serta agar investor tidak dirugikan oleh keuntungan tidak sah (Rais et al., 2023). Sintesis kedua rujukan tersebut menunjukkan bahwa penanganan insider trading dalam kerangka pasar modal syariah tidak hanya berorientasi pada pelarangan normatif, melainkan juga pada mekanisme respons yang menjaga keadilan pemulihan (misalnya pengembalian dana) dan menjaga integritas pasar melalui sanksi (Pangestu, 2021; Rais et al., 2023).

________________________________________

12. Kesimpulan

Berdasarkan sintesis literatur yang tersedia, insider trading dalam konteks pasar modal syariah dipahami sebagai penggunaan informasi orang dalam/non-publik untuk memperoleh keuntungan dalam transaksi yang dilarang (Hidayat, 2018; "Untitled," 2018). Praktik ini dinilai bertentangan dengan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan keadilan yang menjadi karakter pasar modal syariah, serta ditempatkan sebagai bagian dari praktik manipulatif/distorsif yang harus dihindari ("Abstracts," 2025; "Untitled," 2018; Salim & Rodoni, 2020). Secara konseptual, insider trading berkaitan dengan distorsi informasi yang dikualifikasikan sebagai tadlīs (misalnya penggunaan informasi internal yang belum dipublikasikan) dan bersinggungan dengan problem "unsur tersembunyi" yang dapat merugikan pihak lain sebagaimana dimaknai dalam konsep gharar (Furohman et al., 2023; Hidayat, 2018; "Untitled," 2018).

Secara kelembagaan, larangan tersebut diinstitusionalisasikan dalam fatwa DSN-MUI (antara lain disebutkan dalam rujukan yang merujuk Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003) dan ditopang oleh infrastruktur pengawasan serta sistem seperti DES, peran DPS/SCO/ASPM, dan SOTS sebagai bagian dari internalisasi prinsip halal dalam transaksi ("Abstracts," 2025; Berutu, 2022; Sholihin, 2020; Tejawati & Salviana, 2007). Pada ranah hukum positif, rujukan perlindungan investor menegaskan larangan bagi orang dalam untuk bertransaksi berdasarkan informasi orang dalam (Pasal 95) dan menekankan bahwa tanpa perlindungan terhadap insider trading pasar menjadi tidak adil dan merugikan investor (Rais et al., 2023). Dilihat dari maqasid al-shariah dan maslahah, karena insider trading memproduksi ketidakadilan dan mudarat — kerugian investor serta illicit profit — praktik ini dapat dipandang berlawanan dengan tujuan syariah yang menekankan kemaslahatan publik dan penjagaan harta (Aminy, 2019; Haidar, 2015; Rais et al., 2023).

________________________________________

Daftar Referensi

Abstracts. (2025). Ifla Journal, 51(2), 514–561. https://doi.org/10.1177/03400352251334479

Aminy, M. M. (2019). Analisis pengaruh Return On Asset (ROA), Return On Equity (ROE), Earning Per Share (PER), dan Price Earning Ratio (PER) terhadap harga saham yang konsisten listing pada Jakarta Islamic Index (JII). Journal of Enterprise and Development, 1(2), 41–59. https://doi.org/10.20414/jed.v1i02.973

Berutu, A. G. (2022). Pasar modal syariah Indonesia konsep dan produk. https://doi.org/10.31219/osf.io/2n7tw

Edgina, I. M. (2020). Pengaruh harga minyak dunia, harga emas dunia, Dow Jones Industrial Average dan inflasi terhadap index saham syariah (Studi empiris di negara Indonesia, Malaysia dan Uni Emirat Arab). Jurnal Akuntansi dan Bisnis Krisnadwipayana, 7(2). https://doi.org/10.35137/jabk.v7i2.378

Estutik, R. S., & Firmansyah, A. (2020). Profesi akuntan syariah untuk mendukung perekonomian syariah. Account, 6(2). https://doi.org/10.32722/acc.v6i2.2456

Fahlevi, R., & Khotijah, S. A. (2023). Analisis minat menjadi jasa akuntan syariah pada mahasiswa akuntansi Universitas Tidar dalam menyongsong ekonomi syariah di Indonesia. Sentri Jurnal Riset Ilmiah, 2(6), 2082–2091. https://doi.org/10.55681/sentri.v2i6.1007

Furohman, A., Safitri, S. N., Anam, H., & Lathifaturahmah. (2023). Investasi saham syariah di Bursa Efek Indonesia dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi Keuangan Bisnis Digital, 2(2), 111–124. https://doi.org/10.58222/jemakbd.v2i2.438

Haidar, F. (2015). Perlindungan hukum bagi investor terhadap praktik kejahatan insider trading pada pasar modal di Indonesia. Jurnal Cita Hukum, 3(1). https://doi.org/10.15408/jch.v2i1.2311

Hidayat, D. (2018). Pengaruh corporate governance dan sharia compliance terhadap nilai perusahaan dalam penawaran saham perdana (Initial Public Offering) pada Bursa Efek Indonesia. Al-Falah Journal of Islamic Economics, 3(2), 63. https://doi.org/10.29240/alfalah.v3i2.561

Kholil, M. (2016). Isu global perekonomian Islam: Telaah kritis terhadap tata kelola dan aktivitas lembaga-lembaga keuangan Islam. Jesi (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia), 1(2), 111. https://doi.org/10.21927/jesi.2011.1(2).111-131

Lestari, R. N. I., Huda, M., & Karman, A. (2020). Faktor-faktor yang memengaruhi minat investasi di pasar modal syariah pada mahasiswa FEBI IAIN Fattahul Muluk Papua. Oikonomika Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah, 1(1), 1–21. https://doi.org/10.53491/oikonomika.v1i1.63

Mubarok, E. S., & Wiwin, W. (2023). Sosialisasi financial technology (Fintech) sebagai layanan perbankan syariah. Jurnal Abdimas Le Mujtamak, 3(1), 43–54. https://doi.org/10.46257/jal.v3i1.619

Nurhasanah, C., Adzkiya, U., & Nurasikin, A. (2024). Pasar modal: Investasi saham di Bursa Efek Indonesia perspektif hukum ekonomi syariah. Cendekia Inovatif dan Berbudaya, 2(1), 94–109. https://doi.org/10.59996/cendib.v2i1.558

P, N. J., Afrizal, A., & Wahyudi, I. (2020). Analisis perbandingan pengaruh profitabilitas, leverage dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba pada perusahaan sektor properti dan konstruksi yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia dan Shariah Compliant Securities Malaysia periode 2014–2018. Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja, 5(2), 101–114. https://doi.org/10.22437/jaku.v5i2.10261

Pangestu, B. (2021). Tinjauan hukum Islam terhadap terjadinya fluktuasi harga saham dan pengaruh pada perusahaan perbankan. Istidlal Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, 5(2), 152–159. https://doi.org/10.35316/istidlal.v5i2.311

Prasetia, Y. S. (2018). Implementasi regulasi pasar modal syariah pada Sharia Online Trading System (SOTS). Al-Tijary, 2(2), 133. https://doi.org/10.21093/at.v2i2.726

Pratama, Y. C. (2012). Pengaruh indeks regional terhadap Jakarta Islamic Index (JII). Etikonomi. https://doi.org/10.15408/etk.v11i2.1888

Rais, M., Khairi, H., & Hidayat, F. (2023). Pengaruh teknologi digital, religiusitas, dan sosial media terhadap keputusan generasi Z berinvestasi di saham syariah. Maro Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis, 6(2), 342–355. https://doi.org/10.31949/maro.v6i2.7178

Ramadani, L. A. (2020). Oversubscribed, undersubscribed, dan Initial Public Offering (IPO) saham syariah di Indonesia. Journal of Enterprise and Development, 2(1), 51–61. https://doi.org/10.20414/jed.v2i01.2045

Ramadhani, D. F., & Cahyono, H. (2020). Pengaruh literasi keuangan syariah terhadap rencana investasi di pasar modal syariah pada mahasiswa ekonomi Islam di Surabaya. Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam, 3(2), 56–71. https://doi.org/10.26740/jekobi.v3n2.p56-71

Salim, M., & Rodoni, A. (2020). Analisis capital structure dalam keuangan Islam. Jurnal Indo-Islamika, 7(2), 201–228. https://doi.org/10.15408/idi.v7i2.14822

Salsabila, S., Fithriady, F., & Desiana, R. (2023). Pemahaman investor terhadap Shariah Online Trading System (SOTS). Disclosure Journal of Accounting and Finance, 3(2), 179. https://doi.org/10.29240/disclosure.v3i2.8190

Sholihin, M. (2020). Ekonomi Indonesia, Islamikah? Economic Islamicity Index (EI2) Indonesia dalam perspektif maqashid syariah. An-Nisbah Jurnal Ekonomi Syariah, 7(2), 325–365. https://doi.org/10.21274/an.v7i02.3179

Susanto, R. M., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan penelitian seputar pasar modal syariah. At-Tasyri Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah, 167–185. https://doi.org/10.47498/tasyri.v15i2.1759

Tejawati, D. N., & Salviana, F. M. (2007). Model of sharia principles integration in the application of capital market law. Perspektif, 22(3), 180. https://doi.org/10.30742/perspektif.v22i3.631

Triyanta, A. (2010). Gharar: Konsep dan penghindarannya pada regulasi terkait screening criteria di Jakarta Islamic Index. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 17(4), 614–632. https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss4.art6

Untitled. (2018). Syukur (Jurnal Inovasi Sosial dan Pengabdian Masyarakat), 1(2). https://doi.org/10.22236/syukur_vol1/is2

Wafa, F. E. (2019). Komparasi beberapa aspek praktik pasar modal syariah dan konvensional di Indonesia. Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah, 3(2), 129. https://doi.org/10.31602/iqt.v3i2.2396

Zamaluddin, Z., Rochim, A., Andatu, M., & Saputra, R. (2023). Hukum jual beli saham BRIS di komunitas syariah saham dalam perspektif hukum Islam dan positif. Mandub Jurnal Politik Sosial Hukum dan Humaniora, 1(4), 333–351. https://doi.org/10.59059/mandub.v1i4.718