01420 - Illegal Act dalam Perspektif Hukum Islam: Kajian Normatif, Prosedural, dan Kontemporer

Illegal Act in the Perspective of Islamic Law: A Normative, Procedural, and Contemporary Study

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep illegal act (perbuatan ilegal) dalam kerangka hukum Islam secara komprehensif, mencakup dimensi normatif, prosedural, dan kontemporer. Dengan menggunakan pendekatan analisis literatur berbasis rujukan fikih klasik dan kontemporer, kajian ini menemukan bahwa perbuatan ilegal dalam hukum Islam tidak sekadar dipahami sebagai pelanggaran aturan formal, melainkan berkaitan langsung dengan status larangan syara' (haram) dan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari al-Qur'an, Sunnah, serta metodologi istinbath. Kajian ini juga menunjukkan bahwa evaluasi ilegalitas suatu perbuatan harus mempertimbangkan dua poros utama: poros normatif (kategori halal–haram) dan poros institusional-prosedural (asas legalitas, pembuktian, dan otoritas penjatuhan sanksi). Selain itu, maqashid al-syariah dan maslahah diposisikan sebagai instrumen analitis penting dalam menilai perbuatan ilegal pada konteks kontemporer, khususnya dalam muamalah digital, keuangan syariah, dan penegakan hukum publik. Hasil kajian ini memberikan kontribusi akademik berupa kerangka parameter penilaian illegal act menurut hukum Islam yang membedakan antara status haram pada level fikih dan kebijakan pemidanaan pada level otoritas (ta'zir/positivisasi).

Kata kunci: illegal act; hukum Islam; fikih jinayah; muamalah; maqashid al-syariah; larangan syara'

________________________________________

Abstract

This article comprehensively examines the concept of illegal act within the framework of Islamic law, encompassing normative, procedural, and contemporary dimensions. Employing a literature analysis approach grounded in classical and contemporary jurisprudential references, this study finds that illegal acts in Islamic law are not merely understood as violations of formal rules, but are directly related to the status of shar'i prohibition (haram) and the principles of shari'ah derived from the Qur'an, Sunnah, and istinbath methodology. The study further demonstrates that the evaluation of the illegality of an act must consider two primary axes: the normative axis (the halal–haram categorization) and the institutional-procedural axis (the principle of legality, evidentiary standards, and sanctioning authority). Furthermore, maqashid al-shari'ah and maslahah are positioned as critical analytical instruments in assessing illegal acts within contemporary contexts, particularly in digital muamalah, Islamic finance, and public law enforcement. The findings contribute an academic framework comprising parameters for assessing illegal act under Islamic law, distinguishing between haram status at the jurisprudential level and penalization policy at the authority level (ta'zir/positivization).

Keywords: illegal act; Islamic law; fiqh jinayah; muamalah; maqashid al-shari'ah; shar'i prohibition

________________________________________

1. Pendahuluan

Perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau dilakukan tanpa dasar hukum yang sah lazim disebut sebagai illegal act. Dalam pengertian umum tersebut, illegal act adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau dilakukan tanpa dasar hukum yang sah. Dalam kerangka hukum Islam, titik tolaknya ialah keyakinan bahwa seluruh perkataan dan perbuatan manusia—baik yang termasuk ibadah maupun muamalah—memiliki penilaian hukum di dalam syariat (الربعي, 2008). Karena itu, pembahasan "perbuatan ilegal" dalam Islam tidak dapat dilepaskan dari cakupan hukum Islam yang dipahami sebagai pedoman yang mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk ibadah dan muamalah, serta bertujuan mewujudkan keadilan dan kesejahteraan/kemaslahatan (Thalib, 2016).

Dalam konteks ini, "ilegal" tidak hanya bermakna "melanggar aturan formal", tetapi berkaitan langsung dengan status perbuatan sebagai larangan syara' (haram) atau pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah yang ditarik dari al-Qur'an dan Sunnah serta metodologi istinbath (ijtihad/ushul fiqh) (Ridlo & Muhajirin, 2022; Thalib, 2016). Selain itu, beberapa ulasan menekankan bahwa pemahaman syariah tidak berhenti pada dimensi pemidanaan. Muhammad Asad (sebagaimana dikaji Amir) bahkan mengingatkan bahwa fokus pada hudud sebagai "permulaan" adalah kekeliruan; ia menegaskan bahwa sharia berangkat dari pemenuhan hak-hak manusia, sementara hukuman adalah "hasil akhir", dan dalam Islam tidak ada hukuman tanpa adanya hak yang berkorelasi (Rahman, 2021).

Dengan demikian, illegal act menurut hukum Islam perlu dipahami melalui dua poros yang saling terkait: (i) poros normatif (kategori halal–haram dan prinsip larangan/perintah) (Rahman, 2021; Tamam et al., 2022), dan (ii) poros institusional–prosedural (asas legalitas, pembuktian, serta otoritas penjatuhan sanksi) (Indradi, 2023; Wahyu & Tektona, 2020).

Bertolak dari kerangka pemikiran di atas, artikel ini bertujuan mengkaji konsep illegal act dalam perspektif hukum Islam secara komprehensif melalui tiga fokus utama: (1) kerangka konseptual syariah dan fikih dalam menilai perbuatan, (2) asas legalitas dalam fikih jinayah, dan (3) batas "ilegal" dalam muamalah kontemporer. Kajian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik berupa kerangka parameter yang dapat digunakan untuk menilai illegal act menurut hukum Islam.

________________________________________

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan metode analisis literatur (library research). Sumber data primer terdiri atas artikel-artikel ilmiah bereputasi yang membahas hukum Islam, fikih muamalah, fikih jinayah, maqashid al-syariah, dan isu-isu hukum Islam kontemporer. Analisis dilakukan dengan cara mengidentifikasi, memetakan, dan mensintesiskan pandangan-pandangan dari berbagai sumber rujukan untuk membangun kerangka konseptual yang koheren mengenai illegal act dalam perspektif hukum Islam. Pendekatan ini dipilih karena kajian ini bersifat konseptual dan bertujuan menghasilkan rumusan akademis yang dapat digunakan sebagai parameter penilaian perbuatan ilegal dalam hukum Islam.

________________________________________

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Kerangka Konseptual: Syariah, Fikih, dan Kategori Hukum Perbuatan

Banyak rujukan menegaskan pentingnya membedakan syariah dan fikih untuk memahami bagaimana sebuah perbuatan dinilai "legal" atau "ilegal" dalam Islam. Syariah dipahami sebagai ketentuan Allah yang cakupannya luas dan bersifat fundamental; sementara fikih adalah produk pemahaman manusia (para fuqaha) terhadap syariah melalui ijtihad, sehingga bersifat instrumental, dinamis, dan memungkinkan keragaman—misalnya perbedaan mazhab (Nawawi, 2020; Rosyid & Hafidzi, 2020; Sulthon, 2019). Perspektif legislasi hukum Islam di Indonesia juga menyatakan bahwa istilah syariah dan fikih kerap dicampuradukkan, padahal keduanya memiliki konotasi berbeda; di sisi lain, objek hukum Islam meliputi seluruh aspek perbuatan, termasuk ibadah dan muamalah (Thalib, 2016). Dalam politik hukum ekonomi syariah, pembedaan tersebut juga dipakai untuk menjelaskan bahwa ada wilayah ketentuan yang bersifat qat'i (jelas dalam nash) dan ada wilayah fikih yang terbuka bagi penalaran dan adaptasi (Muhaimin, 2015).

Konsekuensi dari pembedaan itu tampak pada sifat hukum: ada sisi yang "tetap" dan ada yang "dinamis". Sulthon menjelaskan karakter hukum Islam sebagai al-tsabat (tetap) dan al-tathawwur (dinamis): aspek yang tetap terutama terkait ibadah, sedangkan aspek yang dinamis terutama pada muamalah. Jamaa juga membedakan bahwa hukum Islam yang bersifat statis berkaitan dengan ibadah ritual atau hal-hal yang dianggap qath'î, sedangkan yang dinamis berkaitan dengan muamalah/sosial kemasyarakatan (Majid et al., 2023). Implikasi langsungnya: dalam muamalah terdapat ruang luas untuk inovasi transaksi, tetapi ruang tersebut dibatasi oleh larangan-larangan syariah dan kaidah fikih agar tidak menimbulkan mudarat atau melanggar prinsip dasar syariah (Majid et al., 2023; Ridlo & Muhajirin, 2022).

Pada level kategorisasi perbuatan, Amir (tentang Muhammad Asad) menukil formulasi Ibn Hazm bahwa syariah secara keseluruhan merujuk pada perbuatan wajib (fard), perbuatan terlarang (haram), dan perbuatan yang dibolehkan (mubah) (Rahman, 2021). Indradi menegaskan bahwa "haram" adalah sesuatu yang harus ditinggalkan dengan ajaran tegas; pelakunya dihubungkan dengan konsekuensi hukuman di dunia dan akhirat, dan ia menguraikan kaidah-kaidah (prinsip) halal–haram sebagai perangkat penuntun dalam penilaian hukum perbuatan (Tamam et al., 2022). Dengan demikian, sebuah illegal act dalam horizon syariah dapat dipahami sebagai perbuatan yang masuk kategori "haram" (larangan syara') atau perbuatan muamalah yang menjadi "haram" karena mengandung unsur larangan—misalnya riba, gharar, maysir, tadlis, dharar (Adib, 2024; Sa'diyah et al., 2021).

3.2 "Bertentangan dengan Hukum" dan "Tanpa Dasar Hukum yang Sah": Asas Legalitas dalam Fikih Jinayah

Dalam bidang pidana Islam, istilah yang sering dipakai untuk menyebut tindak pidana adalah jinayah/jarimah. Nugroho menjelaskan bahwa dalam hukum pidana Islam, jinayah adalah perbuatan-perbuatan yang terlarang menurut syara'; jarimah dipahami sebagai larangan-larangan syara' yang diancam Allah dengan hukuman had atau ta'zir. Hidayatullah juga mendefinisikan jinayah sebagai perbuatan yang dilarang oleh syara'. Faizzati menambahkan bahwa fikih jinayah membahas aturan kejahatan dan sanksinya, termasuk dimensi preventif, rehabilitatif, edukatif, dan represif dalam penanggulangan kejahatan (Wahyu & Tektona, 2020). Rangkaian definisi ini menunjukkan bahwa "bertentangan dengan hukum" dalam konteks jinayah berarti bertentangan dengan larangan syara' yang diberi konsekuensi sanksi (Wahyu & Tektona, 2020).

Sementara itu, frasa "tanpa dasar hukum yang sah" berkorespondensi kuat dengan asas legalitas dalam hukum Islam. Faizzati menyatakan kaidah khusus dalam fikih jinayah: "tidak ada jarimah (tindak pidana) dan tidak ada hukuman tanpa nash (aturan)" (Wahyu & Tektona, 2020). Ikhwan menegaskan—dengan merujuk pada 'Awdah—bahwa suatu perbuatan tidak dipandang jarimah kecuali jika disediakan hukuman terhadapnya; karena itu hukum Islam menganut asas legalitas dan secara umum menolak pemberlakuan surut (retroaktif) (Indradi, 2023). Dengan demikian, menurut kerangka ini, sebuah perbuatan tidak dapat dicap "kriminal/ilegal" dalam arti jarimah yang dihukum, jika belum ada dasar nash/ketentuan yang menetapkannya sebagai jarimah beserta sanksinya (Indradi, 2023; Wahyu & Tektona, 2020). Prinsip ini menegaskan bahwa ilegalitas pidana dalam Islam bersifat rule-based dan menuntut legitimasi normatif sebelum pemidanaan (Indradi, 2023).

Asas legalitas juga terkait erat dengan prosedur pembuktian dan larangan main hakim sendiri. Studi Ismail dkk. tentang vigilantism di Aceh menemukan bahwa tindakan seperti memandikan dengan air kotor, memukul, atau "menghukum" tertuduh sebelum proses peradilan merupakan tindakan yang melanggar prosedur (Qanun Jinayat) (Hidayatullah & Fadillah, 2022). Studi itu juga menegaskan bahwa menurut hukum Islam, sebelum dijatuhi hukuman, tertuduh harus terlebih dahulu dibuktikan benar-benar bersalah (Hidayatullah & Fadillah, 2022). Pada titik ini, illegal act bisa merujuk pada dua lapis: (i) jarimah substantif yang dituduhkan, dan (ii) tindakan ilegal prosedural berupa penghukuman tanpa kewenangan serta tanpa pembuktian yang sah (Hidayatullah & Fadillah, 2022; Indradi, 2023).

3.3 Muamalah: Prinsip Kebolehan (Ibahah) dan Batas "Ilegal" melalui Larangan Syariah

Berbeda dari fikih jinayah, wilayah muamalah berangkat dari prinsip dasar kebolehan. Banyak rujukan menyatakan kaidah umum: pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya (Fageh, 2021). Rumusan ini juga dipakai dalam literatur ekonomi–hukum Islam untuk menegaskan bahwa transaksi baru dapat diterima selama tidak ada larangan syariah yang melarangnya (Fajri, 2022; Ismail et al., 2022). Ridlo dan Muhajirin menegaskan bahwa transaksi muamalah pada prinsipnya diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarang, dan transaksi sah ketika memenuhi rukun dan syaratnya (Sa'diyah et al., 2021). Karena itu, "tanpa dasar hukum yang sah" dalam muamalah sering berarti: tidak terpenuhinya rukun/syarat, tidak adanya kerelaan/kejelasan objek, atau adanya unsur larangan yang membuat transaksi berubah status menjadi haram (Adib, 2024; Sa'diyah et al., 2021).

Batas "ilegal" dalam muamalah kemudian dipetakan melalui unsur-unsur yang dilarang. Zarkasi dan Hariyanto menyatakan bahwa pada dasarnya bisnis dibolehkan selama tidak ada unsur perjudian, penipuan, riba, gharar, dan dharar; jika unsur-unsur itu muncul dalam praktik (misalnya cash on delivery/COD online), hukumnya menjadi haram (Adib, 2024). Heradhyaksa dkk. juga menegaskan maysir dan gharar sebagai perbuatan yang dilarang dalam hukum Islam dan mengaitkannya dengan prinsip laa dlororo walaa dliroro (tidak membahayakan/merugikan) sebagai kaidah larangan tindakan yang merugikan. Hariyanto dkk. dalam konteks revitalisasi hukum ekonomi syariah juga menyebut bahwa muamalah seharusnya bebas dari riba, najash, ihtikar, dan gharar. Dalam perspektif e-commerce, Hanim menegaskan toleransi muamalah selama mekanisme relatif aman, sekaligus memakai kaidah "adh-dhararu yuzal" (mudarat harus dihilangkan) sebagai pijakan normatif untuk menolak praktik yang merugikan (Syibly & Arisman, 2019).

Dengan demikian, illegal act dalam muamalah dapat dibangun sebagai kategori analitis: suatu perbuatan/transaksi yang (i) memuat larangan substantif (riba, gharar, maysir, tadlis/penipuan, dharar), atau (ii) menimbulkan ketidakadilan/kezaliman dengan merugikan pihak lain, sehingga bertentangan dengan kaidah-kaidah fikih yang menjadi "nadi" dalam penerapan hukum Islam kontemporer (Adib, 2024; Ridlo & Muhajirin, 2022). Di sini pula tampak bahwa kaidah fikih berfungsi menjaga agar produk istinbath/penilaian hukum tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah serta tidak menimbulkan konflik norma (Ridlo & Muhajirin, 2022).

3.4 Larangan (Nahy) dan Status Haram: dari Norma Teks ke Konsekuensi Hukum

Untuk memahami "bertentangan dengan hukum" dalam arti syar'i, sebagian rujukan menekankan logika larangan. Muhaimin menyatakan bahwa larangan Allah agar tidak berbuat kerusakan di muka bumi menunjukkan hukumnya haram, dan kaidah ushulnya: larangan pada dasarnya menunjukkan haram, kecuali ada dalil/indikasi yang menetapkan sebaliknya (Zarkasi & Hariyanto, 2021). Hidayati dalam kajian tentang lingkungan juga menegaskan bahwa larangan (nahy) berarti tuntutan meninggalkan perbuatan dengan bentuk larangan "la", dan kaidahnya: "asal dari larangan adalah untuk hukum haram"; pelanggaran larangan dinilai berdosa dan pantas mendapat hukuman (Heradhyaksa et al., 2023). Pola penalaran ini penting karena memperlihatkan bagaimana "ilegalitas" dalam Islam tidak semata-mata bergantung pada "aturan manusia", melainkan pada struktur normatif syariah yang menilai perbuatan dari sisi perintah/larangan (Heradhyaksa et al., 2023; Zarkasi & Hariyanto, 2021).

Namun, karena fikih bersifat dinamis pada wilayah muamalah, penerapan larangan sering mensyaratkan perangkat metodologis seperti kaidah fikih dan maqashid. Thalib menekankan bahwa qawa'id fiqhiyyah adalah parameter manfaat dan memastikan bahwa istinbath hukum tidak bertentangan dengan teks (al-Qur'an dan Sunnah), sehingga penerapan hukum tidak menimbulkan problem baru atau konflik norma (Ridlo & Muhajirin, 2022). Dalam tradisi pembaruan hukum Islam, maqashid juga berfungsi sebagai pisau analisis agar hukum responsif terhadap problem baru yang belum diatur dalam nash (Hidayati, 2018). Dengan demikian, status "ilegal/haram" harus diletakkan pada keseimbangan antara kepatuhan pada nash dan kehati-hatian metodologis agar tujuan syariah (kemaslahatan dan keadilan) tetap terjaga (Hidayati, 2018; Ridlo & Muhajirin, 2022).

3.5 Maqashid Al-Syariah dan Maslahah: Mengapa "Ilegal" Didefinisikan sebagai yang Merusak Kemaslahatan

Maqashid al-syariah dipaparkan sebagai pendekatan penting untuk menjawab persoalan baru ketika nash tidak mengaturnya secara rinci. Fajri menyatakan perkembangan zaman memunculkan banyak masalah baru yang belum diatur dalam nash; maqashid al-syariah kemudian menjadi metode pendekatan yang memudahkan penerapan hukum Islam di era kini untuk merespons fenomena baru (Hidayati, 2018). Kasdi menegaskan bahwa teori maqashid (khususnya al-Syatibi) menghadirkan syariah dalam wajah elastis dan mentransformasikan teori syariah menjadi nilai universal seperti kemaslahatan, keadilan, dan kesetaraan; maqashid juga menjadi basis berpikir dan analisis dalam pengembangan pemikiran hukum Islam di tengah globalisasi dan perubahan sosial (Toyyibah et al., 2023). Dalam konteks sanksi, Indra (tentang maqashid Ibn 'Ashur) menyebut maqashid hukum sanksi pidana antara lain memberi efek jera pada pelaku, memberi rasa keadilan kepada korban/keluarga, dan memberi efek takut bagi yang lain. Rangkaian ini menunjukkan bahwa illegal act dalam Islam tidak sekadar pelanggaran formal, melainkan perbuatan yang mengganggu kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan kebutuhan dasar manusia yang hendak dijaga syariah (Hidayati, 2018).

Dalam diskursus maslahah, Rosyid dan Hafidzi menjelaskan konsep maslahah al-Tufi sebagai supremasi hukum syariah yang berorientasi pada kebaikan, dan ia diletakkan bukan semata pada akal, tetapi juga pada nash (al-Qur'an, Hadis) dan ijma' (Nugroho, 2022). Mereka juga menegaskan bahwa prioritas maslahah al-Tufi terutama berlaku pada wilayah muamalah, serta menyatakan prinsip bahwa perbuatan yang merugikan tidak boleh dilakukan kecuali ada sebab yang memaksa (Nugroho, 2022). Ini relevan dengan definisi illegal act sebagai perbuatan yang tidak memiliki dasar sah atau bertentangan dengan tujuan syariah: jika perbuatan itu merugikan, melanggar larangan, atau menghilangkan kemaslahatan tanpa alasan darurat yang sah, ia cenderung bergerak ke wilayah terlarang (Nugroho, 2022; Toyyibah et al., 2023).

Perdebatan kebijakan pemidanaan juga dapat ditempatkan dalam kerangka maslahah. Sa'Adah (tentang gagasan sanksi nikah sirri dalam RUU) menunjukkan adanya dukungan hakim terhadap sanksi karena dinilai banyak dampak negatif—misalnya pada pengakuan hak-hak sipil—dan landasan pertimbangannya menggunakan maslahah mursalah serta kaidah "menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemanfaatan". Akan tetapi, tulisan yang sama juga memuat penolakan (pandangan lain) dengan alasan bahwa selama rukun dan syarat sesuai fikih munakahat, nikah sirri tetap sah dan al-Qur'an tidak mengatur larangan nikah sirri. Nuansa ini penting: "ilegal" dalam arti positif/kriminal tidak selalu identik dengan "tidak sah" secara fikih, karena terdapat ruang ijtihad kebijakan berbasis maslahah sekaligus ruang ikhtilaf ulama mengenai batas legitimasi pemidanaan pada suatu perbuatan.

3.6 Ilustrasi Perbuatan "Ilegal" dalam Muamalah Kontemporer

3.6.1 Hadiah Bank dan Riba

Kasus hadiah bank kepada nasabah memperlihatkan bagaimana label "hadiah" dapat berubah status menjadi riba jika menjadi manfaat finansial yang dikaitkan dengan pinjaman/penempatan dana. Al-Rubai menegaskan bahwa hadiah bank kepada nasabah adalah haram—baik sedikit maupun banyak—karena termasuk riba, yakni "نفع مالي مشروط" (manfaat finansial yang disyaratkan atau semakna dengan yang disyaratkan) yang melebihi hakikat simpanan yang dipandang sebagai qard; hadiah itu juga dikaitkan dengan syarat saldo tertentu dan skema "poin" untuk hadiah (Munir, 2022). Dalam definisi illegal act, praktik ini "bertentangan dengan hukum" karena bertentangan dengan larangan riba yang menjadi batas muamalah, sehingga perbuatan (memberi/menerima hadiah semacam itu) diposisikan sebagai tindakan terlarang (Munir, 2022).

3.6.2 Jual Beli Minuman Beralkohol

Distribusi dan jual beli minuman beralkohol juga dijadikan contoh perbuatan muamalah yang dianggap terlarang. Toyyibah dkk. menyimpulkan bahwa Islam melarang jual beli atau perdagangan minuman beralkohol, bahkan mengutip bahwa Allah melaknat peminum, pelayan, penjual, dan pembeli minuman tersebut; mereka juga menyoroti adanya regulasi daerah yang memberi izin pada kelompok tertentu, sehingga muncul ketegangan antara izin positif dan larangan syariah (Thalib, 2018). Temuan ini paralel dengan penegasan dalam kajian perlindungan konsumen bahwa Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar (minuman memabukkan) (Rizal et al., 2021). Pada titik ini, illegal act dalam hukum Islam dapat berarti transaksi pada objek yang jelas diharamkan, sehingga "tanpa dasar hukum yang sah" di level syar'i walaupun mungkin memiliki izin administratif tertentu (Rizal et al., 2021; Thalib, 2018).

3.6.3 Transaksi E-Commerce

Dalam e-commerce, legalitas muamalah bergantung pada terpenuhinya prinsip-prinsip dasar dan ketiadaan unsur terlarang. Zarkasi dan Hariyanto menyatakan COD online dapat mubah jika barang halal, kualitas/kuantitas jelas, dan pembayaran bebas penipuan serta tambahan tidak sah; sebaliknya menjadi haram bila mengandung gharar, riba, tadlis, dan dharar yang merugikan pihak lain (Adib, 2024). Hanim menegaskan e-commerce pada dasarnya tidak dilarang dalam Islam selama tidak bertentangan dengan dalil dan prinsip syariah, serta mendasarkan penolakan praktik merugikan pada kaidah "adh-dhararu yuzal" (Syibly & Arisman, 2019). Kombinasi ini menunjukkan bahwa illegal act dalam transaksi digital tidak melekat pada medianya (online/offline), melainkan pada substansi akad, kejelasan objek, serta dampak kemudaratan yang timbul (Adib, 2024; Syibly & Arisman, 2019).

3.6.4 Jual Beli Username Media Sosial

Praktik jual beli username media sosial yang disertai perilaku tidak pantas seperti peretasan juga dianalisis sebagai perbuatan terlarang. Nizami dkk. menyimpulkan jual beli username merupakan jual beli ilegal dan terlarang karena banyak perilaku tidak pantas seperti hacking, sehingga syarat objek jual beli tidak terpenuhi; mereka menegaskan bahwa objek yang diperdagangkan harus memenuhi syarat seperti kepemilikan sempurna, jelas, bermanfaat, dan halal, serta menolak adanya gharar yang memicu sengketa (Amir, 2019). Dalam kerangka "tanpa dasar hukum yang sah", peretasan sebagai cara memperoleh objek meniadakan legitimasi kepemilikan dan menyebabkan transaksi kehilangan dasar keabsahan syar'i (Amir, 2019), sejalan dengan perhatian kajian muamalah digital terhadap munculnya bentuk-bentuk fraud baru yang dimungkinkan oleh teknologi.

3.6.5 Sewa-Menyewa untuk Tujuan Terlarang

Contoh lain menyangkut sewa-menyewa: Syibly dan Arisman menegaskan bahwa objek yang dapat diambil manfaatnya tidak boleh digunakan untuk sesuatu yang dilarang agama atau bertentangan dengan syariah; bila digunakan untuk hal yang bertentangan (misalnya prostitusi), perjanjian menjadi tidak sah/ilegitim (Surury & Ainulyaqin, 2022). Ini memperlihatkan bahwa suatu akad dapat memenuhi bentuk formal, tetapi menjadi "ilegal" karena tujuan penggunaan manfaatnya bertentangan dengan syariah (Surury & Ainulyaqin, 2022), selaras dengan prinsip muamalah yang membolehkan selama tidak ada dalil yang melarang (Fageh, 2021).

3.6.6 Keuangan Digital dan Cryptocurrency

Pada isu keuangan digital, Fageh membahas digital currency dan menyatakan bahwa uang elektronik (electronic money) dalam perspektif syariah dinilai halal dengan dasar kaidah kebolehan muamalah, tetapi ia menilai "digital money" memuat unsur ambiguity (jahalah) dalam mekanisme/software dan mengandung sisi spekulatif (menarik "nasib" untuk profit), sehingga untuk menghindari mudarat tidak direkomendasikan (Hanim, 2022). Narasi ini konsisten dengan pemetaan unsur gharar/maysir sebagai sumber keharaman dalam muamalah kontemporer (Adib, 2024), serta menempatkan "ilegal/terlarang" sebagai status yang muncul ketika transaksi mengandung ketidakjelasan dan spekulasi yang mengarah pada mudarat (Hanim, 2022).

3.6.7 Pinjaman Online dan P2P Lending

Dalam pinjaman online/P2P lending, dimensi "ilegal" juga dapat muncul dari riba, kezaliman, dan pelanggaran amanah. Astuti dkk. menegaskan riba dilarang; mereka juga mengutip keputusan Majma' al-Fiqh al-Islami (OKI/OIC) bahwa setiap tambahan dalam pelunasan utang (interest/fine karena keterlambatan) termasuk riba dan terlarang (Kumala, 2022). Musjtari dkk. menunjukkan praktik P2P konvensional memuat problem seperti riba, gharar, dan dzalim, serta mengangkat isu penggunaan data pribadi tanpa izin sebagai bentuk pengkhianatan/kezaliman; mereka menawarkan prinsip syariah (la dzalim, amanah) sebagai alternatif penguatan fintech syariah. Dengan demikian, tindakan yang "tanpa dasar hukum yang sah" di sini dapat berupa pengambilan manfaat utang melalui riba atau penggunaan data pribadi tanpa izin yang dipandang sebagai perbuatan dzalim, sehingga bertentangan dengan prinsip etika dan keadilan dalam Islam (Kumala, 2022).

3.6.8 Hak Cipta dan Software Bajakan

Pada isu hak cipta dan penggunaan software bajakan, Putra dkk. menyatakan bahwa penggunaan software bajakan adalah tindakan melanggar hukum dan perbuatan dosa; mereka menegaskan kepemilikan pembajak atas barang bajakan tidak diakui dan pembajak tidak boleh menjual barang bajakan kepada orang lain. Walaupun tulisan tersebut membahas kebolehan temporer dalam situasi pandemi berdasarkan maqashid (dan menyatakan akan kembali pada hukum asal yang haram setelah kondisi darurat berlalu), ia tetap memotret inti masalah: penggunaan/penjualan software bajakan dipahami sebagai tindakan ilegal dan bermasalah secara syar'i karena merugikan pihak pembuat dan bertentangan dengan perlindungan harta serta akal yang menjadi perhatian maqashid (Toyyibah et al., 2023).

3.7 Ilustrasi "Ilegal" dalam Ranah Publik: Agraria, Lingkungan, dan Ketertiban Penegakan Hukum

3.7.1 Ranah Agraria

Dalam ranah agraria dan ketertiban umum, "ilegal" sering bersinggungan dengan unsur "tanpa izin" atau "tanpa hak yang sah". Rahmatillah dan Handayani meneliti pemanfaatan tanah negara tanpa izin dan menyimpulkan bahwa tindakan tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang sah atau bertentangan dengan aturan hukum, serta dalam fikih jinayah dikategorikan sebagai jarimah ta'zir; penentuan bentuk hukumannya tidak disebutkan syara' dan menjadi kewenangan penguasa/pemerintah (Faizzati, 2017). Ini sejalan dengan kaidah yang menempatkan ta'zir sebagai ruang kebijakan otoritas untuk menakar sanksi berdasarkan kadar kejahatan, sebagaimana disebut dalam kajian lingkungan Nawawi bahwa hukuman ta'zir diserahkan kepada pemerintah dan Islam tidak menentukan hukuman tertentu untuk kejahatan ta'zir (الربعي, 2008). Dengan demikian, perbuatan "tanpa dasar hukum yang sah" pada ranah ini mencakup dimensi hak (izin) dan dimensi kewenangan (otoritas penjatuhan sanksi) (Faizzati, 2017; الربعي, 2008).

3.7.2 Ranah Lingkungan

Dalam isu lingkungan, Muhaimin menyimpulkan merusak lingkungan haram dengan argumentasi larangan (nahy) pada dasarnya menunjukkan haram (Zarkasi & Hariyanto, 2021). Hidayati juga menegaskan merusak alam/lingkungan haram karena dalil larangan dari al-Qur'an dan Sunnah, serta menekankan kaidah "asal larangan adalah haram" (Heradhyaksa et al., 2023). Nawawi menambahkan bahwa relasi manusia–lingkungan memiliki prinsip penghormatan terhadap alam, tanggung jawab, dan kepedulian; ia menilai tanpa kontrol otoritas dan sanksi tegas, lingkungan rentan dieksploitasi secara sewenang-wenang (الربعي, 2008). Dalam kombinasi ini, illegal act terkait lingkungan dapat dipahami sebagai perbuatan yang melanggar larangan syara' (haram) sekaligus menimbulkan mudarat sosial yang menuntut intervensi otoritas (ta'zir/kebijakan publik) (Zarkasi & Hariyanto, 2021; الربعي, 2008).

3.7.3 Vigilantism dan Prosedur Penegakan Hukum

Isu vigilantism di Aceh mengilustrasikan "ilegalitas" pada level prosedural dan otoritas. Ismail dkk. menyatakan tindakan main hakim sendiri tetap merupakan perbuatan ilegal walaupun pelaku pelanggaran syariah kelak dinyatakan bersalah oleh pengadilan, karena tindakan itu melanggar prosedur dan mengganggu kepastian penegakan hukum (Hidayatullah & Fadillah, 2022). Mereka menegaskan pula bahwa menurut hukum Islam, sebelum dijatuhi hukuman, tertuduh harus dibuktikan bersalah (Hidayatullah & Fadillah, 2022), sejalan dengan asas legalitas dan penolakan penghukuman tanpa dasar/proses yang sah (Indradi, 2023). Dalam kerangka definisi yang diberikan, vigilantism dapat dipandang sebagai "perbuatan tanpa dasar hukum yang sah" karena mengambil alih kewenangan negara dan meniadakan proses pembuktian (Hidayatullah & Fadillah, 2022; Indradi, 2023).

________________________________________

4. Sintesis: Parameter Akademik untuk Menilai Illegal Act menurut Hukum Islam

Dari sintesis rujukan-rujukan di atas, illegal act menurut hukum Islam dapat dirumuskan secara akademik sebagai perbuatan yang:

Pertama, termasuk larangan syara' (haram) atau mengandung unsur yang diharamkan dalam muamalah (riba, gharar, maysir, tadlis/penipuan, dharar), sehingga bertentangan dengan prinsip syariah (Sa'diyah et al., 2021).

Kedua, dikualifikasi sebagai jarimah/jinayah pada wilayah pidana yang telah disediakan sanksi berdasarkan nash dan memenuhi asas legalitas ("tidak ada jarimah dan tidak ada hukuman tanpa nash") (Indradi, 2023; Wahyu & Tektona, 2020).

Ketiga, dilakukan tanpa hak/izin dan/atau tanpa kewenangan yang sah, termasuk tindakan penjatuhan "hukuman" oleh pihak yang tidak berwenang dan tanpa pembuktian, yang justru melanggar prosedur penegakan hukum (Faizzati, 2017; Hidayatullah & Fadillah, 2022).

Pada saat yang sama, evaluasi "ilegalitas" tidak dapat dilepaskan dari tujuan syariah: kemaslahatan dan keadilan. Maqashid diposisikan sebagai metode analisis untuk problem kontemporer dan sebagai basis nilai universal (kemaslahatan, keadilan, kesetaraan) (Hidayati, 2018; Toyyibah et al., 2023); bahkan dalam desain sanksi, maqashid menekankan efek jera dan keadilan bagi korban/masyarakat. Namun, terdapat pula nuansa ikhtilaf ketika suatu perbuatan dipersoalkan untuk "dipidana" atas dasar maslahah, sementara sebagian pandangan fikih dapat memandangnya tetap sah dalam rukun-syaratnya (sebagaimana perdebatan nikah sirri). Karena itu, konsepsi illegal act menurut hukum Islam idealnya membedakan:

1. Status haram/sah-batal pada level fikih; dan

2. Kebijakan pemidanaan/administrasi pada level otoritas (ta'zir/positivisasi) yang ditimbang dengan maslahah serta prinsip-prinsip dasar syariah (Nugroho, 2022; الربعي, 2008).

________________________________________

5. Penutup

Kajian ini telah memperlihatkan bahwa konsep illegal act dalam hukum Islam memiliki cakupan yang jauh lebih luas dan mendalam dibandingkan sekadar pelanggaran aturan formal. Melalui dua poros utama—normatif dan institusional-prosedural—serta dengan mempertimbangkan maqashid al-syariah sebagai instrumen analitis, hukum Islam menawarkan kerangka yang komprehensif untuk menilai legalitas suatu perbuatan.

Dalam bidang muamalah kontemporer, batas "ilegal" ditentukan bukan oleh medium transaksi, melainkan oleh ada atau tidaknya unsur-unsur larangan substantif seperti riba, gharar, maysir, tadlis, dan dharar. Sementara itu, dalam bidang pidana (jinayah), asas legalitas menjadi landasan utama yang menegaskan bahwa tidak ada pemidanaan tanpa nash yang jelas. Pada ranah publik—agraria, lingkungan, dan penegakan hukum—"ilegalitas" juga mencakup dimensi prosedural dan kewenangan yang harus dipenuhi agar suatu tindakan dipandang sah menurut syariah.

Temuan ini menegaskan perlunya pembedaan yang cermat antara status haram pada level fikih dan kebijakan pemidanaan pada level otoritas, suatu pembedaan yang krusial bagi pengembangan hukum Islam kontemporer yang responsif sekaligus tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah.

________________________________________

Daftar Pustaka

Adib, R. (2024). Review of Islamic law on goat production sharing. Maqashid Jurnal Hukum Islam, 6(2), 25–44. https://doi.org/10.35897/maqashid.v6i2.1166

Amir, A. N. (2019). Pandangan Muhammad Asad tentang shariah. Tafáqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman, 7(1), 13–30. https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v7i1.176

Fageh, A. (2021). Digital currency under the perspective of Islamic law. Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam, 11(1), 110–128. https://doi.org/10.15642/maliyah.2021.11.1.110-128

Faizzati, S. D. (2017). Hukum Islam antara individu dan masyarakat. Al-Rasῑkh: Jurnal Hukum Islam, 6(02), 13–35. https://doi.org/10.38073/rasikh.v6i02.55

Fajri, P. C. (2022). Pendekatan maqashid al-syari'ah sebagai pisau analisis dalam penelitian hukum Islam. Jurnal Penelitian Agama, 23(2), 247–262. https://doi.org/10.24090/jpa.v23i2.2022.pp247-262

Hanim, L. (2022). The transaction e-commerce in Islamic/sharia law. Jurnal Akta, 9(3), 338. https://doi.org/10.30659/akta.v9i3.26720

Heradhyaksa, B., Oktaviani, R., Syukur, S., Berlian, H., & Wahyudi, A. (2023). Indonesia sharia stock investment during Covid-19: Based on Islamic economic law review. Jurnal Ius Kajian Hukum dan Keadilan, 11(3), 512–527. https://doi.org/10.29303/ius.v11i3.1066

Hidayati, R. (2018). Hukum Islam dan kelestarian lingkungan (Studi tentang hukum adat sebagai alternatif terhadap kerusakan lingkungan di Jambi). Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan, 15(01), 101–117. https://doi.org/10.30631/al-risalah.v15i01.381

Hidayatullah, M. S., & Fadillah, R. (2022). Economic and legal dimensions of collateral existence in modern mudhârabah contracts: Understanding the relationship between risk management, national law, and contemporary fiqh. Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 223–238. https://doi.org/10.24090/mnh.v16i2.6860

Indradi, W. (2023). Kaidah fikih dalam halal dan haram menurut Syaikh Yusuf al-Qardhawi. Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam, 213–230. https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v5i2.110

Ismail, F. H., Sulong, J., Muzana, Z., Sabirin, & Kirin, A. B. (2022). Vigilantism among the community in Aceh against the accused of violating the shariah criminal law. Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 17(2), 531–553. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v17i2.6751

Kumala, R. (2022). Sharia financial services cooperative in review of fiqh muamalah. Jurnal Ekonomi Syariah Akuntansi dan Perbankan (Jeskape), 6(1), 190–210. https://doi.org/10.52490/jeskape.v6i1.505

Majid, A., Mahsun, M., & Ma'ani, B. (2023). Al-tijarah madiyyah and ethical review in a transaction based on the perspective of Islamic law. Ajis: Academic Journal of Islamic Studies, 8(2), 350–386. https://doi.org/10.29240/ajis.v8i2.7944

Muhaimin, A. W. A. (2015). Aktualisasi syariah dan fikih dalam menyelesaikan berbagai persoalan hukum. Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah, 15(2). https://doi.org/10.15408/ajis.v15i2.2868

Munir, Z. (2022). Exchanging maslahah between landowners and land tenants: The practice of sandak-tanggep in Pringgasela District. Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah, 13(1), 24–39. https://doi.org/10.18860/j.v13i1.15027

Nawawi, N. (2020). Hubungan simbiotik manusia dengan lingkungan dalam Islam. Humanistika: Jurnal Keislaman, 6(1), 49–66. https://doi.org/10.55210/humanistika.v6i1.320

Nugroho, E. R. (2022). Characteristics of distinguishing elements in the case of default and fraud in contracts. Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial, 24(1), 1. https://doi.org/10.22373/jms.v24i1.11050

Rahman, H. (2021). Ekonomi kolaboratif: Relasi ekonomi dan hukum di era disruptif. Masyrif: Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen, 2(1). https://doi.org/10.28944/masyrif.v2i1.494

Ridlo, M. R., & Muhajirin, M. (2022). Gagasan maqashid syariah dan ekonomi syariah dalam pandangan Imam Ibnu Taimiyah dan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Taraadin: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 2(2), 65. https://doi.org/10.24853/trd.2.2.65-86

Rizal, A., Mahridi, M., Rohman, & Mukti, M. (2021). Analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap perlindungan konsumen atas praktik jual beli barang preloved. Investi: Jurnal Investasi Islam, 2(02), 287–310. https://doi.org/10.32806/investi.v2i02.140

Rosyid, M., & Hafidzi, A. (2020). Paradigma dan alienasi konsep maslahat al-Tufi sebagai legalitas sumber syariah. Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman, 19(2), 159. https://doi.org/10.18592/al-banjari.v19i2.3823

Sa'diyah, H. T., Hasanah, S. L., Thabrani, A. M., & Hariyanto, E. (2021). Sejarah dan kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 di Indonesia. Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 3(1), 96–118. https://doi.org/10.19105/alhuquq.v3i1.3460

Sulthon, M. (2019). Hukum Islam dan perubahan sosial (Studi epistemologi hukum Islam dalam menjawab tantangan zaman). Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 19(1), 27. https://doi.org/10.33087/jiubj.v19i1.548

Surury, N. A., & Ainulyaqin, M. H. (2022). Studi literatur: Pelaksanaan audit syariah pada perbankan syariah. Sinomika Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi dan Akuntansi, 1(4), 737–744. https://doi.org/10.54443/sinomika.v1i4.386

Syibly, M. R., & Arisman, D. (2019). An overview of Islamic law on accommodation leasing in Nglanjaran, Sardonoharjo Village, Ngaglik Sub District, Sleman Regency. Keuangan Islam dan Peran Kesejahteraan, 18(2), 313–334. https://doi.org/10.20885/millah.vol18.iss2.art6

Tamam, B., Saiban, K., & Munir, M. (2022). Penerapan ilmu ushul fikih dalam penetapan istinbath hukum produk halal di Indonesia. Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa, 7(01), 1–11. https://doi.org/10.37366/jespb.v7i01.259

Thalib, P. (2016). Pengaplikasian qawa'id fiqhiyyah dalam hukum Islam kontemporer. Yuridika, 31(1), 54. https://doi.org/10.20473/ydk.v31i1.1958

Thalib, P. (2018). Distinction of characteristics sharia and fiqh on Islamic law. Yuridika, 33(3), 438. https://doi.org/10.20473/ydk.v33i3.9459

Toyyibah, I. A., Sodiki, M., Hadi, H., & Komarudin, P. (2023). Distribution and sale of alcoholic drinks in regional regulation of Kapuas Regency Number: 3 of 2011 (Study of sharia economic law analysis). Darussalam, 24(01). https://doi.org/10.58791/drs.v24i01.283

Wahyu, W., & Tektona, R. I. (2020). Kepastian hukum pelaksanaan khiyar syarat dalam bai' salam online melalui Instagram. Journal of Sharia Economics, 2(2), 109–129. https://doi.org/10.35896/jse.v2i2.117

Zarkasi, Moh., & Hariyanto, E. (2021). Cash on delivery payment system in online buying and selling perspective of sharia economic law. Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan, 8(1), 121. https://doi.org/10.29300/mzn.v8i1.4642

الربعي، ع. ا. م. (2008). الخدمات المجانية من البنوك لعملائها وهداياها لهم في الميزان الفقهي. مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، 23(74). https://doi.org/10.34120/jsis.v23i74.1733