01421 - Imparsial dalam hukum islam: konsep, landasan normatif, dan institusionalisasinya dalam sistem peradilan

Impartial in islamic law: concept, normative foundation, and its institutionalization in the judicial system

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep imparsial (ketidakberpihakan) dalam perspektif hukum Islam sebagai bagian inheren dari nilai al-'adl (keadilan). Imparsialitas tidak dipahami sebagai netralitas moral yang hampa, melainkan sebagai sikap profesional-etik yang menolak preferensi personal dan diskriminasi, sekaligus menuntut keberpihakan normatif pada kebenaran dan keadilan. Dengan menggunakan metode kajian pustaka terhadap sumber-sumber hukum Islam dan literatur hukum di Indonesia, artikel ini menelaah imparsialitas dari dimensi teologis, filosofis, prosedural, kelembagaan, dan kontekstual. Hasil kajian menunjukkan bahwa imparsialitas dalam hukum Islam mencakup tiga aspek utama: (i) penolakan keberpihakan personal dan diskriminasi, (ii) perlakuan setara terhadap semua pihak melalui prosedur yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan, serta (iii) orientasi normatif pada kebenaran dan kemaslahatan sebagai tujuan syariah. Dalam konteks Indonesia, imparsialitas berkelindan dengan independensi Peradilan Agama dan didukung oleh perangkat hukum seperti Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagai pedoman agar putusan lebih konsisten dan akuntabel.

Kata kunci: imparsial, keadilan, hukum Islam, peradilan, independensi

________________________________________

Abstract

This article examines the concept of impartiality in the perspective of Islamic law as an inherent part of the value of al-'adl (justice). Impartiality is not understood as mere moral neutrality, but rather as a professional-ethical stance that rejects personal preferences and discrimination, while simultaneously demanding normative commitment to truth and justice. Employing a literature review method on Islamic legal sources and Indonesian legal literature, this article analyzes impartiality from theological, philosophical, procedural, institutional, and contextual dimensions. The findings indicate that impartiality in Islamic law encompasses three main aspects: (i) rejection of personal bias and discrimination, (ii) equal treatment of all parties through objective and accountable procedures, and (iii) normative orientation toward truth and maslahah (public interest) as the objectives of Islamic law. In the Indonesian context, impartiality is intertwined with the independence of the Religious Court and is supported by legal instruments such as the Compilation of Islamic Economic Law (KHES) to ensure more consistent and accountable judicial decisions.

Keywords: impartial, justice, Islamic law, judiciary, independence

________________________________________

1. Pendahuluan

1.1 Makna Imparsial dalam Proses Hukum Islam

Imparsial (ketidakberpihakan) dalam proses hukum—yakni sikap tidak memihak dan memperlakukan semua pihak secara adil ketika menerima, memeriksa, dan memutus perkara—dapat dipahami sebagai bagian inheren dari konsep al-'adl (keadilan) dalam hukum Islam (Abdillah & Susilawati, 2020; Aripin, 2009). Sejumlah kajian menegaskan bahwa adil dalam khazanah pemikiran hukum Islam tidak hanya berarti "tidak memihak" atau "tidak berat sebelah", melainkan juga "berpegang kepada kebenaran", menjaga hak-hak pihak yang berperkara, serta mengambil keputusan dengan cara yang tepat (Abdillah & Susilawati, 2020; Aripin, 2009).

Karena itu, imparsialitas dalam perspektif Islam tidak identik dengan netralitas moral yang hampa, melainkan suatu sikap profesional-etik yang menolak preferensi personal dan diskriminasi, namun pada saat yang sama menuntut keberpihakan normatif kepada kebenaran dan keadilan (Abdillah & Susilawati, 2020; Ardiyanti, 2022; Aripin, 2009). Dalam konteks ini, keadilan diposisikan sebagai asas fundamental yang mengarahkan praktik hukum (termasuk peradilan) agar tidak berubah menjadi instrumen kesewenang-wenangan, favoritisme, atau dominasi salah satu pihak atas pihak lain (Abdillah & Susilawati, 2020; Ardiyanti, 2022; Musjtari et al., 2020).

________________________________________

2. Landasan Normatif-Teologis: Keadilan sebagai Perintah dan Karakter Ilahi

Literatur yang disediakan menekankan bahwa Islam memerintahkan umat untuk berbuat adil kepada sesama tanpa membeda-bedakan kelompok yang satu dengan yang lain (Musjtari et al., 2020). Bahkan, al-'adl dipahami sebagai salah satu asma' al-husna (disebut sebagai 99 nama/sifat Allah) yang memberi fondasi teologis bahwa keadilan merupakan nilai inti yang wajib diwujudkan dalam relasi sosial dan kepemimpinan, termasuk dalam penegakan hukum (Abdillah & Susilawati, 2020; Musjtari et al., 2020).

Dalam ranah yang lebih spesifik, kajian tentang keadilan sosial dalam Islam merujuk pada penegasan Al-Qur'an (misalnya dirujuk pada Surah al-Hadid: 25) bahwa misi kenabian menempatkan keadilan sebagai orientasi utama, termasuk pada dimensi ekonomi dan sosial (Sa'diyah et al., 2021). Dengan demikian, imparsialitas dalam proses hukum dapat diletakkan sebagai konsekuensi dari perintah ilahi untuk menegakkan keadilan dalam kehidupan publik: pengambil keputusan hukum tidak dibenarkan memperlakukan pihak berbeda secara diskriminatif, karena keadilan merupakan misi normatif yang harus diinstitusionalisasi (Musjtari et al., 2020; Sa'diyah et al., 2021).

Di tingkat filsafat hukum Islam, keadilan dipahami bersumber dari Tuhan Yang Maha Adil dan karena itu mengandaikan penolakan terhadap tindakan zalim dalam pemberlakuan hukum (Abdillah & Susilawati, 2020). Pada titik ini, beberapa penulis menekankan relasi erat antara keadilan dan maslahah (kemaslahatan): hukum Islam ditujukan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, sehingga konstruksi keadilan tidak bisa dilepaskan dari tujuan-tujuan syariah (maqasid al-shari'ah) (Abdillah & Susilawati, 2020). Kerangka maqasid (misalnya dengan kategori kemaslahatan seperti daruriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat) dipakai untuk menunjukkan bahwa perhatian Islam pada keadilan tidak berhenti pada formula normatif, tetapi harus diarahkan pada pemenuhan kemanfaatan dan kebaikan yang rasional bagi manusia dalam konteks sosial yang terus berkembang (Abdillah & Susilawati, 2020; "Untitled," 2019). Implikasinya, imparsialitas bukan sekadar etika prosedural, melainkan juga instrumen untuk menjaga agar putusan hukum tetap selaras dengan orientasi kemaslahatan, bukan dengan kepentingan sempit pihak tertentu (Abdillah & Susilawati, 2020; "Untitled," 2019).

________________________________________

3. Imparsialitas sebagai Inti Makna "Adil": Tidak Memihak, namun Berpihak pada Kebenaran

Sumber-sumber yang tersedia konsisten mengaitkan imparsialitas dengan definisi adil. Dalam pembahasan filsafat hukum Islam, adil dijelaskan mencakup "sikap yang tidak memihak", "penjagaan hak-hak seseorang", dan "cara yang tepat dalam mengambil keputusan" (Abdillah & Susilawati, 2020). Dalam kajian lain, keadilan dijabarkan sebagai tindakan/keputusan yang "tidak memihak dan memberi keputusan yang berat sebelah", "tidak melebihi atau mengurangi dari yang sewajarnya", serta "berpihak atau berpegang pada kebenaran" (Aripin, 2009). Rumusan serupa muncul dalam kajian penerapan prinsip keadilan pada akad muamalah, yang memaknai adil sebagai "tidak berat sebelah", "tidak memihak (impartial)", namun juga "berpihak kepada yang benar" dan "tidak sewenang-wenang" (Amin, 2015; Ardiyanti, 2022). Dalam studi tentang syariat poligami pun, keadilan dijelaskan sebagai keadaan "berimbang" dan harmonisasi hak-kewajiban, tidak selalu identik dengan "penyamarataan", tetapi tetap menolak tindakan sewenang-wenang dan keberpihakan pada kebatilan (Aripin, 2009; Zuhri, 2015).

Konsekuensi teoretis dari konstruksi ini adalah adanya dua lapis kewajiban dalam imparsialitas Islam. Pertama, kewajiban non-diskriminasi terhadap para pihak: hakim (atau pengambil keputusan hukum) tidak boleh memihak berdasarkan status sosial, relasi personal, atau identitas kelompok, karena adil berarti tidak berat sebelah dan tidak memihak (Abdillah & Susilawati, 2020; Ardiyanti, 2022). Kedua, kewajiban komitmen pada kebenaran: "tidak memihak" tidak boleh disalahartikan sebagai membiarkan ketidakadilan atas nama netralitas, sebab sebagian sumber justru menegaskan bahwa adil juga berarti "berpegang kepada kebenaran" (Abdillah & Susilawati, 2020; Amin, 2015; Ardiyanti, 2022). Dengan demikian, imparsialitas dalam hukum Islam secara konseptual menolak bias personal, tetapi tetap meniscayakan orientasi normatif pada kebenaran dan kemaslahatan (Abdillah & Susilawati, 2020; Aripin, 2009; "Untitled," 2019).

________________________________________

4. Imparsialitas Hakim dalam Peradilan: Independensi, Persamaan di Depan Hukum, dan Larangan Bias

Dalam literatur peradilan Islam dan hukum di Indonesia yang disediakan, imparsialitas sering diposisikan sebagai elemen yang terkait langsung dengan independensi kekuasaan kehakiman. Kajian tentang Peradilan Agama di Indonesia menyebut bahwa dalam perjalanan kelembagaan, Peradilan Agama dituntut independen dan "tidak memihak" (Fadillah, 2023). Dalam pembahasan independensi peradilan, ketidakberpihakan bahkan disebut sebagai salah satu indikator independensi lembaga peradilan, bersama keterputusan relasi dengan aktor politik (Fadillah, 2023; Shobirin, 2018). Sejalan dengan itu, kajian lain menekankan bahwa hakim harus bebas dari pengaruh yang tidak semestinya dan wajib memutus perkara secara tidak memihak berdasarkan penilaiannya atas fakta dan pemahamannya terhadap hukum (Wahyudi et al., 2024). Penegasan perlunya hakim "tidak memihak" dan "memutus hubungan dengan dunia politik" juga muncul dalam pembahasan reformasi kelembagaan peradilan (misalnya terkait gagasan sistem satu atap/one roof system) (Fadillah, 2023; Yanti, 2018).

Dari sisi definisi tugas mengadili, sebuah kajian tentang penemuan hukum oleh hakim menyatakan bahwa mengadili adalah serangkaian tindakan untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara "berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak" (Muqoddas, 2015). Sementara itu, kajian tentang kewenangan hakim dalam sengketa kontrak menegaskan bahwa untuk menyelesaikan konflik kepentingan, dibutuhkan lembaga peradilan yang bebas, mandiri, dan tidak berpihak agar konflik kepentingan dapat diselesaikan secara objektif; bahkan ditegaskan bahwa hakim tidak boleh memihak kepada siapa pun kecuali kepada kebenaran dan keadilan (Mughits, 2008). Dengan demikian, dalam perspektif yang berpijak pada nilai-nilai hukum Islam dan teori peradilan, imparsialitas hakim bukan hanya preferensi etik, tetapi syarat agar fungsi peradilan dapat mencapai tujuannya: penegakan hukum dan keadilan secara objektif (Fadillah, 2023; Mughits, 2008; Muqoddas, 2015).

________________________________________

5. Teladan Peradilan Islam: Nabi sebagai Model Ketidakberpihakan dan Kesetaraan

Salah satu sumber secara eksplisit mengaitkan praktik peradilan Islam dengan keteladanan Nabi Muhammad SAW yang "terkenal tidak memihak bahkan terhadap non muslim yang membawa perselisihan di hadapannya" dan memperlakukan setiap orang sama di hadapan hukum (Ridwan, 2018). Klaim ini dipadukan dengan penjelasan bahwa peradilan merupakan pilar fundamental dalam konsep politik/peradilan Islam (fiqh siyasah) karena peradilan yang menjalankan keadilan dan menciptakan perdamaian menjadi fondasi tata pemerintahan (Ridwan, 2018). Dengan demikian, imparsialitas—sebagai perlakuan setara dan penolakan bias—dapat dibaca bukan sekadar norma abstrak, melainkan bagian dari tradisi ketatanegaraan Islam yang menuntut persamaan di depan hukum dan penegakan keadilan untuk semua pihak (Ridwan, 2018; Wahyudi et al., 2024).

Di sisi lain, literatur yang membahas konsep siyāsah qaḍhā'iyyah (politik peradilan) dalam konteks ketatanegaraan modern menekankan asas persamaan di depan hukum sebagai prinsip kunci peradilan (Rosida, 2023). Walaupun kajian tersebut berfokus pada kewenangan Mahkamah Konstitusi, ia tetap relevan pada level prinsip karena menegaskan bahwa peradilan yang merdeka dan bebas dari intervensi diperlukan untuk menegakkan keadilan secara setara (Rosida, 2023; Shobirin, 2018). Sintesis dua jalur argumen ini memperlihatkan kesinambungan: teladan Nabi tentang ketidakberpihakan dan persamaan di depan hukum menjadi horizon normatif, sedangkan institusionalisasi peradilan yang independen menjadi prasyarat struktural agar horizon tersebut dapat diwujudkan dalam praktik (Fadillah, 2023; Ridwan, 2018; Rosida, 2023).

________________________________________

6. Dimensi Prosedural: Keadilan Prosedural sebagai Kanal Imparsialitas

Dalam filsafat hukum Islam, keadilan tidak hanya dipahami substantif (hasil putusan), tetapi juga prosedural, yakni bagaimana keputusan diambil melalui proses yang benar dan bertanggung jawab (Abdillah & Susilawati, 2020). Kajian filsafat hukum Islam menyatakan bahwa keadilan mengacu pada upaya hakim menemukan kebenaran dan memberikan hukum ketika terdapat pelanggaran yang tidak ada aturan formalnya; ini diposisikan sebagai bentuk keadilan prosedural, yakni aspek eksternal hukum tempat keadilan substantif direalisasikan (Abdillah & Susilawati, 2020). Dalam wacana sistem peradilan kontemporer Indonesia, sebuah studi sosiologis tentang penegakan hukum juga menempatkan imparsialitas sebagai parameter keadilan substantif dalam putusan hakim: putusan seharusnya dibuat dengan pertimbangan rasionalitas, kejujuran, objektivitas, tidak memihak, tanpa diskriminasi, dan berdasarkan hati nurani (Mth, 2006). Walaupun kajian tersebut tidak spesifik "Islam", ia menegaskan komponen prosedural (objektivitas dan non-diskriminasi) yang koheren dengan pemaknaan adil sebagai tidak memihak dan tidak sewenang-wenang (Abdillah & Susilawati, 2020; Aripin, 2009; Mth, 2006).

Keterhubungan antara prosedur dan imparsialitas juga tampak dalam kajian perbandingan prinsip fair trial dalam yurisprudensi Islam dan hukum internasional. Studi tersebut menyatakan bahwa independensi dan imparsialitas pengadilan/hakim adalah bagian integral dari fair trial; bahkan diangkat pula isu kemungkinan "menolak hakim" (recusal) sebagai salah satu standar litigasi yang diturunkan dari prinsip persamaan orang di depan hukum dan pengadilan (Mujahid, 2023). Walaupun artikel itu berbicara pada ranah pidana dan perbandingan internasional, poin intinya memperkuat argumen bahwa imparsialitas dalam hukum Islam menuntut adanya mekanisme dan prinsip prosedural yang menjaga objektivitas dan kesetaraan para pihak (Abdillah & Susilawati, 2020; Mujahid, 2023). Dengan demikian, sikap tidak memihak harus diterjemahkan ke dalam prosedur pemeriksaan, pembuktian, dan pengambilan keputusan yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan (Abdillah & Susilawati, 2020; Mujahid, 2023).

________________________________________

7. Etika Pengetahuan dan Fatwa: Imparsialitas dalam Ijtihad dan Pemberian Pendapat Hukum

Imparsialitas dalam hukum Islam tidak hanya relevan pada hakim, tetapi juga pada mufti dan proses ijtihad/fatwa. Satu kajian mengenai kedudukan fatwa ulama menyebut bahwa Abu Zahrah menambahkan bahwa "keadilan seorang mufti" merupakan syarat penting; dijelaskan pula dua dimensi, yakni keadilan dalam proses ijtihad agar tidak memihak kepada salah satu pendapat/mazhab, dan keadilan agar tidak memihak kepada siapa pun (Fauzi, 2020). Dengan demikian, imparsialitas dipahami sebagai integritas epistemik: mufti dituntut menghindari bias mazhabiah maupun bias relasional ketika memberikan jawaban hukum (Fauzi, 2020).

Di saat yang sama, kajian tentang transformasi fatwa menegaskan bahwa fatwa pada dirinya tidak mesti diikuti karena tidak memiliki daya ikat; ia bersifat "ikhtiyariyah" bagi mustafti dan informatif bagi pihak lain (Linda et al., 2021). Pandangan tentang non-mengikatnya fatwa ini juga sejalan dengan kajian KHES yang menegaskan bahwa fatwa dalam hukum Islam adalah pendapat hukum yang tidak mengikat seluruh umat, serupa dengan fikih (Nur, 2023). Kombinasi dua argumen ini memperjelas satu hal: justru karena fatwa berada pada ranah otoritas keilmuan (bukan pemaksaan), integritas imparsial mufti menjadi krusial agar pendapat hukum tidak berubah menjadi legitimasi kepentingan tertentu (Fauzi, 2020; Nur, 2023).

________________________________________

8. Imparsialitas dan Penyelesaian Sengketa secara Damai (Ṣulḥ/Musyawarah): Adil tanpa Memihak

Dalam tradisi hukum Islam, penyelesaian sengketa tidak hanya melalui pengadilan (wilayah al-qadha), tetapi juga melalui perdamaian (ṣulḥ/ishlah) dan arbitrase (tahkim) (Zamroni, 2018). Kajian tentang perjanjian syariah dan lembaga keuangan menegaskan bahwa dalam tradisi Islam dikenal mekanisme perdamaian, arbitrase, dan peradilan sebagai cara menyelesaikan sengketa (Zamroni, 2018). Literatur lain secara khusus mengusulkan penyelesaian sengketa ekonomi syariah berbasis sulh (damai) karena model litigasi sering berujung menang-kalah dan dapat menimbulkan rasa tidak adil bagi salah satu pihak; sulh dikembangkan melalui negosiasi, mediasi, atau arbitrase (Srisusilawati & Eprianti, 2017). Selain itu, kajian penyelesaian konflik ekonomi syariah jalur non-litigasi menegaskan bahwa dalam Islam penyelesaian damai/musyawarah merupakan tuntunan, dan jalur non-litigasi dipahami dapat diarahkan untuk mencapai kemaslahatan dan meminimalkan ketidakadilan (Syibly, 2015). Walaupun sumber-sumber tersebut lebih menekankan efektivitas sosial dari sulh, benang merahnya penting untuk tema imparsialitas: proses damai yang berorientasi musyawarah mensyaratkan perlakuan setara terhadap para pihak, karena tujuan damai adalah mengakhiri perselisihan secara adil, bukan memenangkan salah satu pihak melalui bias kekuasaan (Syibly, 2015; Zamroni, 2018).

Di sini tampak nuansa yang perlu ditegaskan: imparsialitas bukan berarti mematikan dimensi nilai. Sebaliknya, dalam perspektif Islam, perdamaian dianjurkan karena diarahkan pada kemaslahatan dan keadilan, namun tetap berada dalam koridor prinsip syariah (Srisusilawati & Eprianti, 2017; Syibly, 2015; "Untitled," 2019). Dengan demikian, baik dalam litigasi maupun non-litigasi, "tidak memihak" harus dipahami sebagai larangan bias pada pihak tertentu, sementara standar kebenaran/keadilan tetap menjadi orientasi normatif proses hukum (Abdillah & Susilawati, 2020; Aripin, 2009; Srisusilawati & Eprianti, 2017).

________________________________________

9. Institusionalisasi Imparsialitas dalam Konteks Indonesia: Peradilan Agama, Kodifikasi, dan Kepastian Non-Diskriminatif

Dalam konteks Indonesia, sejumlah sumber menekankan bahwa Peradilan Agama mengalami perubahan status dan kompetensi, serta dituntut beroperasi sebagai lembaga peradilan yang independen dan tidak memihak (Fadillah, 2023; Ibrahim, 2019). Dalam perkembangan hukum ekonomi syariah, misalnya, lahirnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) diposisikan sebagai pedoman/pegangan hakim Peradilan Agama dalam memutus perkara ekonomi syariah (Ibrahim, 2019; Mustafa & Rahman, 2015). Dari sudut pandang legislasi hukum ekonomi syariah, ditegaskan bahwa sengketa yang muncul dari implementasi legislasi secara konsisten harus dibawa ke hadapan hakim yang "bebas (independent) dan tidak berpihak (impartial)" untuk memeriksa dan memutus perkara berdasarkan aturan-aturan tersebut (Ali, 2013). Argumen ini menunjukkan bagaimana imparsialitas dipahami bukan hanya etika personal, tetapi prasyarat tata kelola hukum: kepastian hukum dan perlakuan setara di muka hakim hanya mungkin jika institusi peradilan dijaga independensinya dan dipandu oleh rujukan hukum yang meminimalkan ruang kesewenang-wenangan (Ali, 2013; Ibrahim, 2019; Mustafa & Rahman, 2015).

Namun, beberapa sumber juga memberi catatan bahwa proses positifikasi/kodifikasi fikih ke dalam hukum nasional melibatkan dinamika sosial-politik dan menuntut profesionalisme hakim agar putusan tidak jatuh pada kelemahan-kelemahan penyelesaian sengketa bisnis ("Untitled," 2019). Selain itu, perdebatan tentang posisi fatwa (yang pada dasarnya tidak mengikat) dan keterbatasan perangkat hukum materiil tertentu menjadi konteks yang dapat memengaruhi konsistensi dan kualitas putusan (Ibrahim, 2019; Linda et al., 2021; Nur, 2023). Karena itu, menjaga imparsialitas dalam praktik tidak cukup hanya dengan norma umum; ia memerlukan perangkat hukum yang memadai dan kapasitas kelembagaan yang memungkinkan hakim menilai sengketa secara objektif berdasarkan prinsip syariah dan prosedur peradilan yang adil (Ali, 2013; Ibrahim, 2019; "Untitled," 2019).

________________________________________

10. Kesimpulan

Berdasarkan sintesis sumber-sumber yang tersedia, imparsial menurut hukum Islam dapat dirumuskan sebagai sikap dan praktik penegakan hukum yang (i) menolak keberpihakan personal dan diskriminasi di antara pihak yang berperkara, (ii) memperlakukan semua pihak setara di hadapan hukum melalui prosedur yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan, dan (iii) tetap berpihak pada kebenaran serta tujuan keadilan/kemaslahatan sebagai orientasi normatif syariah (Abdillah & Susilawati, 2020; Ardiyanti, 2022; Mujahid, 2023; Ridwan, 2018).

Landasan teologisnya bertumpu pada perintah keadilan dan pemahaman bahwa keadilan merupakan misi kenabian dan nilai inti ajaran Islam (Musjtari et al., 2020; Sa'diyah et al., 2021). Pada tataran institusional, imparsialitas berkelindan dengan independensi peradilan dan keterputusan dari intervensi politik, karena ketidakberpihakan dipandang sebagai indikator penting dari peradilan yang merdeka (Fadillah, 2023; Shobirin, 2018; Yanti, 2018). Sementara pada tataran prosedural, imparsialitas menuntut mekanisme fair trial yang menjaga objektivitas dan kesetaraan para pihak, termasuk dalam tradisi penyelesaian sengketa damai (ṣulḥ) yang berorientasi kemaslahatan (Mujahid, 2023; Syibly, 2015; Zamroni, 2018). Dalam konteks Indonesia, kebutuhan imparsialitas juga tampak dalam tuntutan agar sengketa syariah diputus oleh hakim yang independen dan tidak berpihak, didukung perangkat hukum seperti KHES sebagai pedoman agar putusan lebih konsisten dan akuntabel (Ali, 2013; Ibrahim, 2019; Mustafa & Rahman, 2015).

________________________________________

Daftar Pustaka

Abdillah, K., & Susilawati, Y. (2020). Sejarah Kodifikasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. Al-Huquq Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 2(1), 114. https://doi.org/10.19105/alhuquq.v2i1.3073

Ali, A. (2013). Argumen formalisasi hukum ekonomi syariah. Dialog, 36(1), 59–70. https://doi.org/10.47655/dialog.v36i1.81

Amin, M. (2015). Konsep keadilan dalam perspektif filsafat hukum Islam. Al-Daulah Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, 4(02), 322–343. https://doi.org/10.15642/ad.2014.4.02.322-343

Ardiyanti. (2022). Konsep keadilan politik dalam menegakkan hukum Islam. Jurnal Ilmiah Al-Jauhari: Jurnal Studi Islam dan Interdisipliner, 7(2), 217–235. https://doi.org/10.30603/jiaj.v7i2.2542

Aripin, J. (2009). Reformasi hukum dan posisi Peradilan Agama di Indonesia. Al Qalam, 26(1), 45. https://doi.org/10.32678/alqalam.v26i1.1513

Fadillah, N. (2023). Prinsip peradilan bebas dan tidak memihak dalam negara hukum: Studi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIV/2017 mengenai verifikasi partai politik. Lex Renaissance, 8(1), 1–19. https://doi.org/10.20885/jlr.vol8.iss1.art1

Fauzi, M. N. (2020). Menimbang urgensitas maqasid al-shariah dan aplikasinya di era kontemporer. Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman, 6(2), 154–182. https://doi.org/10.36420/ju.v6i2.4082

Ibrahim, M. Y. (2019). Maqasid al-shariah: The history of the development and contribution of the scholars of usul al-fiqh awalin and muta'akhirin. International Research Journal of Shariah Muamalat and Islam, 1(2), 18–30. https://doi.org/10.35631/irjsmi.12003

Linda, S. A., Zufriani, Z., & Witro, D. (2021). Karakteristik dan hakekat peraturan perundang-undangan hukum ekonomi syariah. Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law, 6(1), 64–75. https://doi.org/10.24256/alw.v6i1.2926

Mth, A. (2006). Menimbang signifikansi Perda syariat Islam (sebuah tinjauan perspektif fikih). Al-Mawarid, 16. https://doi.org/10.20885/almawarid.vol16.art10

Mughits, A. (2008). Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) dalam tinjauan hukum Islam. Al-Mawarid, 18. https://doi.org/10.20885/almawarid.vol18.art1

Mujahid, N. S. (2023). Prinsip-prinsip Nahdlatul Ulama dan urgensinya dalam tantangan internasional. Al-Fiqh, 1(1), 20–27. https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v1i1.92

Muqoddas, D. (2015). Kontribusi hakim perempuan dalam penegakan hukum di Indonesia. Asy-Syari'ah, 18(1), 93–110. https://doi.org/10.15575/as.v18i1.652

Musjtari, D. N., Yunita, A., & Hamsin, M. K. (2020). Efektivitas penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui mekanisme fasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Masalah-Masalah Hukum, 49(1), 1. https://doi.org/10.14710/mmh.49.1.2020.1-13

Mustafa, A., & Rahman, A. A. (2015). Pengunderaitan dalam produk takaful keluarga dari perspektif syariah. Jurnal Syariah, 23(2), 235–254. https://doi.org/10.22452/js.vol23no2.3

Nur, Z. (2023). Keadilan dan kepastian hukum (refleksi kajian filsafat hukum dalam pemikiran hukum Imam Syāṭibī). Misykat Al-Anwar: Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat, 6(2), 247–272. https://doi.org/10.24853/ma.6.2.247-272

Ridwan, R. (2018). Legislasi hukum ekonomi syariah dalam bingkai hukum nasional Indonesia. Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan, 16(01), 95–111. https://doi.org/10.30631/alrisalah.v16i01.338

Rosida, U. H. (2023). Keadilan dalam hukum Islam dan urgensinya terhadap perkara poligami. Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam, 108–123. https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v5i1.93

Sa'diyah, H. T., Hasanah, S. L., Thabrani, A. M., & Hariyanto, E. (2021). Sejarah dan kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 di Indonesia. Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 3(1), 96–118. https://doi.org/10.19105/alhuquq.v3i1.3460

Shobirin, S. (2018). Penemuan hukum oleh hakim Mahkamah Agung dalam putusan perkara kewarisan Islam di Indonesia pada tahun 1995–2014. Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, 9(1), 152. https://doi.org/10.21043/yudisia.v9i1.3678

Srisusilawati, P., & Eprianti, N. (2017). Penerapan prinsip keadilan dalam akad mudharabah di lembaga keuangan syariah. Law and Justice, 2(1), 12–23. https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.4333

Syibly, M. R. (2015). Keadilan sosial dalam keuangan syariah. Millah: Journal of Religious Studies, 15(1), 73–100. https://doi.org/10.20885/millah.vol15.iss1.art4

Untitled. (2019). International Journal of Publication and Social Studies, 4(1). https://doi.org/10.18488/journal.135.2019.41

Wahyudi, F. S., Hidayah, A., & Firdaus, B. (2024). Pengaruh keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap batas usia cawapres Pasal 169 Huruf Q UU 7/2017 ditinjau dari hukum Islam. Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum, 3(1), 7–16. https://doi.org/10.55904/cessie.v3i1.1014

Yanti, I. (2018). Quo vadis Peradilan Agama dalam pengembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan, 16(02), 255–267. https://doi.org/10.30631/al-risalah.v16i02.311

Zamroni, M. (2018). Kewenangan hakim mengadili sengketa kontrak. Halu Oleo Law Review, 1(1), 105. https://doi.org/10.33561/holrev.v1i1.2353

Zuhri, S. (2015). Menempatkan nilai-nilai fikih Islam dalam proses modernisasi dan perubahan sosial: Studi tentang teori al-Tufi mazhab Hanbali. Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 14(2), 167. https://doi.org/10.18326/ijtihad.v14i2.167-187