01419 - Ijab Kabul: Penawaran dan Penerimaan dalam Perjanjian sebagai Syarat Sah Akad Menurut Hukum Islam

Abstract

Ijab kabul (offer and acceptance) occupies a central position in Islamic contract law as the primary mechanism through which the will of the contracting parties is expressed and legal consequences are established. This article synthesizes various Islamic legal literature sources to examine the concept of ijab kabul, its conditions, forms of expression, and its application across different types of contracts — particularly marriage contracts (nikah) and commercial transactions (muamalah). The study employs a normative-analytical approach drawing on classical fiqh references, contemporary Indonesian Islamic law scholarship, and the Compilation of Islamic Law (KHI). The findings indicate that ijab kabul is consistently recognized across all madhhabs as the core element of contract formation, though differences exist regarding its formal requirements, particularly the doctrine of ittihad al-majlis (unity of session). In marriage contracts, these requirements are applied more strictly, with ongoing scholarly debate regarding the validity of remote or online contracts centered on the interpretation of the unity-of-session doctrine and witnessing standards. In commercial transactions, greater flexibility is permitted, including written and electronic forms, provided substantive validity requirements are satisfied. The article concludes that while ijab kabul constitutes an indispensable condition for contractual validity, its form and mode of fulfillment depend significantly on the nature of the contract, applicable witnessing standards, and the adopted interpretation of ittihad al-majlis.

Keywords: ijab kabul, Islamic contract, offer and acceptance, ittihad al-majlis, marriage contract, muamalah, electronic transaction

________________________________________

Abstrak

Ijab kabul menempati posisi sentral dalam hukum akad Islam sebagai mekanisme utama yang mengekspresikan kehendak para pihak dan melahirkan akibat hukum. Artikel ini mensintesis berbagai sumber literatur hukum Islam untuk mengkaji konsep ijab kabul, syarat-syaratnya, bentuk ekspresinya, serta penerapannya pada berbagai jenis akad — khususnya akad nikah dan transaksi muamalah. Kajian ini menggunakan pendekatan normatif-analitis yang bersumber pada referensi fikih klasik, literatur hukum Islam kontemporer di Indonesia, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hasil kajian menunjukkan bahwa ijab kabul secara konsisten diakui oleh seluruh mazhab sebagai elemen pokok pembentuk akad, meskipun terdapat perbedaan terkait persyaratan formalnya, terutama doktrin ittiḥād al-majlis (kesatuan majelis). Dalam akad nikah, persyaratan tersebut diterapkan lebih ketat, dengan perdebatan ulama yang masih berlangsung mengenai keabsahan akad jarak jauh atau daring yang berpusat pada penafsiran syarat kesatuan majelis dan standar persaksian. Dalam transaksi muamalah, fleksibilitas lebih besar diperbolehkan, termasuk melalui bentuk tulisan dan elektronik, sepanjang syarat-syarat substantif akad terpenuhi. Artikel ini menyimpulkan bahwa meskipun ijab kabul merupakan syarat yang tidak dapat ditinggalkan bagi keabsahan akad, bentuk dan cara pemenuhannya sangat bergantung pada jenis akad, standar persaksian yang berlaku, dan interpretasi ittiḥād al-majlis yang diadopsi.

Kata Kunci: ijab kabul, akad Islam, penawaran dan penerimaan, ittiḥād al-majlis, akad nikah, muamalah, transaksi elektronik

________________________________________

1. Pendahuluan

Dalam hukum Islam, akad (al-'aqd) menempati posisi sentral karena menjadi mekanisme yang "melegalisasi" hubungan hukum antarapihak dalam ranah muamalah (misalnya jual beli, sewa-menyewa, pembiayaan) maupun dalam ranah munakahat (perkawinan) (Yasrony, 2017; رمضان & المطلب, 2019). Literatur hukum Islam yang dirujuk dalam kajian-kajian kontemporer di Indonesia secara konsisten menegaskan bahwa suatu akad dipandang sah dan menimbulkan akibat hukum apabila terpenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan syariat; kekurangan rukun atau syarat akan menghalangi atau mencacatkan keabsahan akad (Yasrony, 2017; رمضان & المطلب, 2019). Dalam kerangka itu, ijab dan kabul dipahami sebagai inti "pertemuan kehendak" (kesepakatan) yang membentuk akad, sehingga pembahasan ijab kabul tidak hanya relevan pada nikah, tetapi juga pada berbagai transaksi muamalah (Yasrony, 2017; رمضان & المطلب, 2019).

________________________________________

2. Konsep Dasar Ijab Kabul dan Posisinya dalam Akad

Istilah ijab kabul dalam fikih sering diposisikan sebagai ṣīghat al-'aqd (ungkapan akad), yakni bentuk pernyataan yang menunjukkan adanya kehendak para pihak untuk mengikatkan diri dalam suatu hubungan hukum (رمضان & المطلب, 2019). Sejumlah karya menjelaskan bahwa ijab adalah pernyataan penawaran atau pengikatan dari pihak pertama, sedangkan kabul adalah pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran tersebut; keduanya menjadi sarana untuk menampakkan persetujuan (kerelaan) yang secara batin tidak terlihat (رمضان & المطلب, 2019; Koswara et al., 2020). Karena kerelaan (riḍā/antarāḍin) adalah prinsip yang menentukan sah tidaknya transaksi, ijab kabul dipandang sebagai indikator lahiriah yang lazim dipakai untuk memastikan adanya kerelaan para pihak (Koswara et al., 2020; Yusril & Sari, 2024). Dengan demikian, dalam perspektif yang dirumuskan sumber-sumber ini, ijab kabul bukan sekadar formalitas bahasa, melainkan instrumen pembuktian kesepakatan dan pintu lahirnya konsekuensi hukum akad (Koswara et al., 2020; رمضان & المطلب, 2019).

Pemahaman tersebut juga tampak dalam kajian-kajian yang menekankan bahwa akad adalah "pertalian" atau "pertemuan" antara ijab dan kabul yang dibenarkan syariat dan berpengaruh pada objek akad (Fakhruzy, 2020; Yasrony, 2017). Dengan logika itu, ijab kabul diperlakukan sebagai elemen determinan: apabila ijab kabul cacat (misalnya tidak jelas, tidak selaras, atau terputus), maka akad dapat dinilai tidak sah atau kehilangan daya ikatnya (Djuniarti, 2019; Yasrony, 2017; رمضان & المطلب, 2019). Karena itu pula, pembahasan syarat-syarat ijab kabul menjadi bagian penting dari teori umum akad dan penerapannya dalam berbagai jenis perjanjian syariah (Aji, 2018; Yasrony, 2017; رمضان & المطلب, 2019).

________________________________________

3. Rukun Akad: Titik Temu dan Perbedaan Mazhab terkait Ijab Kabul

Sumber-sumber rujukan yang tersedia menunjukkan adanya perbedaan cara pandang ulama/mazhab dalam merumuskan rukun akad, namun pada saat yang sama menegaskan bahwa ijab kabul selalu hadir sebagai komponen pokoknya. Sejumlah tulisan menyatakan bahwa menurut Hanafiyah, rukun akad dipusatkan pada ṣīghat (ijab kabul), sementara unsur lain seperti para pihak dan objek akad diposisikan sebagai syarat, bukan rukun (Sartika & Maulida, 2022; Atika & Mawaddah, 2024). Sebaliknya, jumhur (non-Hanafiyah) cenderung memformulasikan rukun akad secara lebih luas, yakni mencakup pihak-pihak yang berakad, objek akad, dan ṣīghat (ijab kabul) (Al-Maliki & Jahar, 2020; Rudiansyah & Anam, 2023). Nuansa komparatif seperti ini juga muncul dalam kajian khusus tentang akad tahkim (arbitrase), yang menyimpulkan bahwa Hanafiyah memandang rukun akad tahkim adalah ijab dan kabul saja, sedangkan mayoritas fuqaha menambahkan unsur lain sebagai rukun (Sartika & Maulida, 2022). Meskipun berbeda dalam konstruksi "rukun", bahan-bahan tersebut bertemu pada satu ide: akad tidak terbentuk tanpa adanya ekspresi kesepakatan yang diartikulasikan melalui ijab kabul atau penggantinya yang diakui syara' (Al-Maliki & Jahar, 2020; Sartika & Maulida, 2022).

Perbedaan konseptual rukun ini berimplikasi pada cara menilai cacat akad, tetapi tetap menempatkan ijab kabul sebagai pusat validasi. Beberapa sumber menguraikan bahwa sahnya akad bergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat; jika rukun atau syarat tidak terpenuhi, akad dapat jatuh pada kategori tidak sah (misalnya fasid/batil dalam terminologi tertentu) (Masyhadi, 2018; Yasrony, 2017; رمضان & المطلب, 2019). Dengan demikian, sekalipun istilah dan klasifikasi keabsahan dapat bervariasi, struktur argumentasinya tetap menaut pada kualitas ijab kabul sebagai simpul pembentuk akad (Masyhadi, 2018; Yasrony, 2017; رمضان & المطلب, 2019).

________________________________________

4. Syarat-Syarat Ijab Kabul dalam Teori Akad

Literatur yang disediakan merumuskan syarat-syarat ijab kabul secara berulang dengan istilah yang mirip, sekalipun konteksnya berbeda (muamalah, ekonomi syariah, atau perkawinan). Salah satu rumusan yang sering dikutip dalam kajian hukum akad menyatakan bahwa ijab kabul harus memenuhi unsur: (i) kejelasan maksud/tujuan pernyataan (jalā'/jalālu al-ma'nā), (ii) kesesuaian antara ijab dan kabul (tawāfuq), dan (iii) ketegasan kehendak para pihak tanpa ragu dan tanpa paksaan (jazm/ketegasan irādah) (Kurniaty, 2019; Ridwan, 2017; Yasrony, 2017). Rumusan serupa juga muncul dalam pembahasan akad pada transaksi modern (termasuk online), yang menegaskan perlunya tujuan dan spesifikasi akad yang jelas, adanya keselarasan penawaran-penerimaan, serta kepastian kehendak yang bebas dari unsur cacat seperti paksaan dan penipuan (Friatna et al., 2022; Ridwan, 2017; Yasrony, 2017).

Selain tiga syarat substantif tersebut, bahan-bahan rujukan juga menekankan syarat prosedural yang mengikat hubungan ijab kabul, terutama keterhubungan/kesinambungan (ittiṣāl/muttaṣil) dan kesatuan majelis akad (ittiḥād al-majlis). Kajian tentang rukun akad tahkim menyebutkan dua syarat agar ijab dan kabul "terikat": tawāfuq (kesesuaian isi ijab kabul) dan ittiṣāl (tersambungnya kabul dengan ijab) (Sartika & Maulida, 2022). Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, syarat-syarat ijab kabul juga mencakup prinsip bahwa ijab tetap "berjalan" dan tidak dicabut sebelum kabul terjadi, serta adanya pertemuan dalam majelis akad, sehingga ijab dapat batal apabila para pihak berpisah sebelum kabul (Yasrony, 2017; رمضان & المطلب, 2019). Dengan demikian, sumber-sumber ini membangun satu garis besar: ijab kabul tidak hanya harus benar secara redaksi dan makna, tetapi juga harus terikat secara prosedural dalam satu rangkaian akad yang dipahami sebagai satu peristiwa hukum (Sartika & Maulida, 2022; Yasrony, 2017; رمضان & المطلب, 2019).

________________________________________

5. Bentuk (Media) Ijab Kabul: Lisan, Tulisan, Isyarat, dan Perbuatan

Sumber-sumber yang tersedia menunjukkan bahwa hukum Islam mengenal pluralitas bentuk ekspresi ijab kabul. Beberapa kajian menyatakan bahwa ṣīghat akad dapat diwujudkan melalui ucapan (lisan), tulisan/korespondensi, isyarat, atau perbuatan yang menjadi kebiasaan selama tetap menunjukkan kehendak dan kesepakatan secara jelas (aziwantoro, 2018; Azzulfa & Nafis, 2022). Dalam konteks transaksi online, kajian perikatan Islam menilai bahwa ijab kabul dapat dilakukan secara tulisan melalui pertukaran data elektronik, dengan syarat tujuan dan kesesuaian ijab kabul tetap jelas dan dapat dipahami para pihak (Azzulfa & Nafis, 2022; Ridwan, 2017). Penelitian tentang kontrak elektronik juga menegaskan bahwa kontrak elektronik dinilai sah dan diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syarat akad (termasuk ṣīghat/ijab kabul) dan tidak mengandung unsur pembatal seperti penipuan, paksaan, riba, dan sejenisnya (Aji, 2018; Friatna et al., 2022).

Namun, sumber-sumber yang sama juga memberi batasan: bentuk ijab kabul yang diakui dalam sebagian akad muamalah tidak otomatis dapat ditransfer ke akad nikah. Misalnya, kajian filsafat akad menyatakan bahwa ijab kabul dengan perbuatan (mu'āṭāh) lazim diperbolehkan oleh jumhur ulama dalam praktik jual beli tertentu karena telah menjadi kebiasaan masyarakat, tetapi model mu'āṭāh ini tidak sah untuk akad pernikahan (Atika & Mawaddah, 2024). Dengan demikian, media ijab kabul bersifat kontekstual: fleksibel dalam banyak muamalah, tetapi lebih ketat dalam nikah karena nikah diperlakukan sebagai peristiwa hukum yang sakral dan berimplikasi besar (Atika & Mawaddah, 2024; Chotban, 2021; Rozikin, 2017).

________________________________________

6. Ijab Kabul dalam Akad Nikah: Rukun, Fungsi, dan Konsekuensi

Sumber-sumber mengenai hukum keluarga Islam di Indonesia menegaskan bahwa perkawinan dianggap sah bila terpenuhi rukun-rukunnya, yang lazim disebut meliputi calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul (Chotban, 2021; Nurdin, 2021; Nurhayati, 2022). Definisi yang dinukil dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam beberapa kajian menyebut akad nikah sebagai rangkaian ijab yang diucapkan wali dan qabul yang diucapkan mempelai pria atau wakilnya dengan disaksikan dua saksi (Chairah, 2021; Pasha et al., 2021). Dengan kerangka ini, ijab kabul pada nikah bukan sekadar "kesepakatan" seperti kontrak muamalah biasa, melainkan syarat pembentuk status halal-haram hubungan suami istri sebagaimana ditekankan dalam pembahasan hukum perkawinan (Chotban, 2021; Rozikin, 2017).

Sejumlah sumber juga menekankan aspek lafaz (formulasi). Dalam pembahasan syarat ijab kabul nikah, disebutkan pentingnya penggunaan lafaz yang jelas (sharīḥ), dan sebagian kajian merinci penggunaan kata nikah atau tazwīj (atau terjemahannya) sebagai syarat yang sering dirujuk dalam kerangka hukum Islam di Indonesia (Chairah, 2021). Ada pula penjelasan bahwa ijab disyaratkan menggunakan kata zawwaja/menikahkan atau ungkapan yang menunjuk pada pernikahan, sementara kabul tidak selalu disyaratkan memakai kata tertentu selama menunjukkan penerimaan dan kerelaan (Firdaus et al., 2019; Rozikin, 2017). Sumber lain memperlihatkan fleksibilitas praktis dalam konteks lokal: ulama Aceh Singkil, misalnya, memandang pelafalan ijab kabul dapat menggunakan bahasa daerah selama tidak menyimpang dari makna pernikahan (al-zawāj) (Firdaus et al., 2019), yang sejalan dengan gagasan bahwa 'urf menjadi pertimbangan dalam formulasi ṣīghat sepanjang maknanya jelas dan tidak mengandung makna lain (Firdaus et al., 2019; Zaman, 2024).

________________________________________

7. Kesinambungan (Ittiṣāl) dan "Satu Majelis" (Ittiḥād al-Majlis) dalam Nikah: Titik Perbedaan yang Paling Menonjol

Salah satu tema paling dominan dalam referensi yang disediakan adalah syarat bahwa ijab dan kabul harus bersambung dan berada dalam satu majelis akad. KHI — sebagaimana dikutip dalam beberapa artikel — menegaskan bahwa ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus "jelas beruntun dan tidak berselang waktu" (Chairah, 2021; Nurhayati, 2022). Sejumlah karya juga menjelaskan bahwa kesinambungan ini dimaksudkan agar ijab kabul benar-benar merepresentasikan kerelaan para pihak dan tidak menimbulkan keraguan tentang apakah akad masih berlangsung atau telah teralihkan oleh aktivitas lain (Chotban, 2021; Firdaus et al., 2019; Shalawati, 2021).

Akan tetapi, sumber-sumber yang tersedia secara eksplisit menunjukkan perbedaan interpretasi ulama/mazhab tentang makna "satu majelis". Beberapa kajian menyatakan bahwa dalam pandangan Hanafiyah, ittiḥād al-majlis lebih ditekankan sebagai kesatuan waktu (ijab dan kabul terjadi dalam satu rangkaian waktu akad), sehingga perbedaan tempat fisik tidak selalu dipandang membatalkan selama keterhubungan waktu dan komunikasi terpenuhi (Aziz, 2017; Fadilah, 2023; Hamdani et al., 2023). Sebaliknya, kajian-kajian yang menonjolkan perspektif Syafi'iyah menegaskan bahwa "satu majelis" dipahami sebagai kesatuan tempat dan waktu yang memungkinkan mu'āyanah (kehadiran/penyaksian langsung), serta untuk menjamin para saksi dapat memastikan siapa yang mengucapkan ijab dan kabul (Firdaus et al., 2019; Hamdani et al., 2023). Dalam kerangka Syafi'iyah ini, syarat satu majelis bukan hanya untuk menjaga kesinambungan redaksi, tetapi juga untuk memastikan fungsi saksi berjalan dengan tingkat keyakinan tinggi (melihat dan mendengar pelaku akad) (Akmal & Asti, 2021; Hamdani et al., 2023; Shobaikah et al., 2022).

Perbedaan interpretasi tersebut berdampak langsung pada penilaian nikah jarak jauh atau nikah melalui media komunikasi. Sejumlah tulisan menegaskan adanya kubu yang membolehkan dengan menekankan kesatuan waktu/komunikasi (sering dikaitkan dengan corak Hanafi), dan kubu yang tidak membolehkan karena menuntut kesatuan fisik dalam satu majelis (sering dikaitkan dengan Syafi'i) (Fadilah, 2023; Haerudin, 2018; Shobaikah et al., 2022). Dengan demikian, titik problematik utama dalam isu kontemporer nikah online bukan terletak pada apakah ijab kabul penting — karena semua sepakat itu rukun — melainkan pada bagaimana syarat ittiḥād al-majlis dan standar persaksian harus dipenuhi (Aziz, 2017; Hamdani et al., 2023; Sallom, 2023).

________________________________________

8. Peran Saksi dan Standar Keyakinan dalam Ijab Kabul Nikah

Bahan-bahan rujukan memperlihatkan bahwa saksi berfungsi memastikan keabsahan akad nikah, termasuk memastikan redaksi ijab kabul dan memastikan bahwa ijab kabul benar diucapkan oleh pihak yang berwenang (Akmal & Asti, 2021; Hamdani et al., 2023; Shobaikah et al., 2022). Dalam pemikiran yang dikaitkan dengan Syafi'iyah, keharusan satu majelis dipandang berkaitan erat dengan tugas saksi yang idealnya tidak hanya mendengar tetapi juga menyaksikan langsung (mu'āyanah) pelaku ijab kabul (Firdaus et al., 2019; Hamdani et al., 2023). Bahkan, pembahasan mengenai akad nikah melalui media elektronik dalam perspektif pemikiran Satria Efendi menekankan bahwa persyaratan "bersatu majelis" juga ditautkan dengan target keyakinan saksi untuk melihat dan mendengar secara langsung pihak yang berakad (Hamdani et al., 2023; Shalawati, 2021).

Di sisi lain, sumber-sumber tentang praktik KHI menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia memberi ruang solusi prosedural melalui perwakilan (tawkil/wakalah) untuk menjaga struktur akad dan fungsi saksi ketika pihak tertentu tidak dapat hadir (Chairah, 2021; Noor & Zein, 2019). Dengan demikian, standar keyakinan saksi dan cara memenuhinya menjadi variabel yang menentukan pilihan metode: hadir langsung, penggunaan media komunikasi, atau perwakilan (Hamdani et al., 2023; Noor & Zein, 2019; Sirait & Syahputra, 2024).

________________________________________

9. Perwakilan (Tawkil) dalam Ijab Kabul Nikah: Solusi yang Diakui dalam Kerangka KHI

Sumber-sumber yang membahas KHI menegaskan bahwa ijab (oleh wali) pada prinsipnya dilaksanakan sendiri, tetapi dapat diwakilkan sesuai ketentuan, dan qabul pada prinsipnya diucapkan mempelai pria secara pribadi, tetapi dalam hal tertentu dapat diwakilkan dengan kuasa tertulis yang tegas (Noor & Zein, 2019; Nurhayati, 2022). Artikel tentang nikah wakil menegaskan bahwa taukil memiliki kedudukan hukum yang sah dalam akad-akad syariah, dan akad nikah dapat tetap sah selama masing-masing pihak terwakili secara sah (Noor & Zein, 2019). Beberapa kajian yang menautkan isu nikah online dengan keputusan keagamaan di Indonesia juga menegaskan opsi tawkil ketika calon mempelai pria dan wali tidak bisa berada di satu tempat secara fisik (Mardianingsih & Meidina, 2023; Sirait & Syahputra, 2024).

Dengan demikian, dalam kerangka rujukan ini, perwakilan berfungsi sebagai mekanisme menjaga validitas ijab kabul ketika syarat majelis dipahami secara ketat atau ketika ada kendala kehadiran fisik. Ia juga menjadi jembatan antara kebutuhan praktis (jarak jauh, kondisi darurat) dan tuntutan formil akad (kejelasan pihak yang berakad dan kepastian persaksian) (Mardianingsih & Meidina, 2023; Noor & Zein, 2019; Sirait & Syahputra, 2024).

________________________________________

10. Ijab Kabul bagi Pihak dengan Keterbatasan (Tunarungu/Tunawicara): Tulisan dan Isyarat

KHI — sebagaimana dikutip dalam penelitian tentang praktik akad nikah bagi mempelai tunawicara — memberi ruang bahwa persetujuan (termasuk dalam konteks pengucapan yang tidak mungkin dilakukan) dapat dinyatakan secara tertulis atau dengan isyarat yang dapat dipahami (Nurhayati, 2022). Kajian tersebut menekankan bahwa fikih mengenal bentuk ekspresi akad melalui kata-kata atau tulisan, sehingga pengaturan KHI dipandang tidak bertentangan dengan prinsip dasar fikih selama makna dan kehendak dapat dipahami (Nurhayati, 2022). Ini menunjukkan bahwa, bahkan dalam bidang nikah yang relatif ketat, hukum Islam (dalam artikulasi KHI yang dikaji) tetap mempertimbangkan aspek kemudahan prosedural tanpa menghilangkan substansi ijab kabul sebagai ekspresi kehendak (Nurhayati, 2022).

________________________________________

11. Ijab Kabul dalam Muamalah: Fleksibilitas Praktik dan Isu Transaksi Tanpa Lafaz

Dalam muamalah, sumber-sumber yang disediakan menguraikan bahwa ijab kabul tetap dipandang sebagai rukun atau unsur pokok akad, tetapi bentuk praktiknya dapat lebih fleksibel. Kajian tentang transaksi tanpa ijab kabul dalam masyarakat menegaskan bahwa ijab kabul adalah ṣīghat al-'aqd, dan rukun akad menurut jumhur mencakup pihak yang berakad, objek akad, serta ṣīghat yang lazim berupa ijab dan kabul. Pada saat yang sama, kajian filsafat akad dan beberapa pembahasan jual beli menyatakan bahwa bai' al-mu'āṭāh (serah-terima tanpa lafaz) dapat dipandang sah dalam jual beli menurut jumhur ulama karena telah menjadi kebiasaan yang menunjukkan kerelaan, walaupun tidak diterima untuk akad nikah (Atika & Mawaddah, 2024; Jamaludin, 2020). Perspektif tentang kerelaan juga menunjukkan adanya perbedaan mazhab: sebagian (misalnya Syafi'iyah dan Hanabilah dalam pembacaan tertentu) menuntut kerelaan dilafazkan melalui ijab kabul, sementara Hanafiyah dan Malikiyah dapat menerima indikator kerelaan melalui sikap/perbuatan yang lazim ('urf) (Sanjaya, 2022; Yusril & Sari, 2024).

Meskipun demikian, sumber-sumber yang membahas praktik jual beli menegaskan syarat-syarat ijab kabul yang tetap relevan ketika digunakan: ijab kabul harus jelas, ada kesesuaian isi antara keduanya, dan berlangsung dalam satu majelis (dengan penekanan bahwa aktivitas yang mengalihkan atau pemisahan yang signifikan dapat membatalkan) (Jamaludin, 2020; Latupono, 2020). Dengan demikian, fleksibilitas muamalah bukan berarti nihil syarat, melainkan bergeser pada cara menunjukkan kesepakatan sambil tetap menjaga prinsip kejelasan, keselarasan, dan kerelaan (Jamaludin, 2020; Latupono, 2020; Sanjaya, 2022).

________________________________________

12. Ijab Kabul dalam Transaksi Elektronik dan Online: Kesepakatan melalui Data Elektronik

Perkembangan transaksi elektronik memunculkan kebutuhan merekonstruksi bentuk ijab kabul, dan sumber-sumber yang disediakan secara eksplisit membahas hal itu. Kajian perniagaan online syariah menegaskan bahwa ijab kabul dapat dilakukan melalui tulisan dalam pertukaran data elektronik selama kejelasan dan kesesuaian ijab kabul terpenuhi (Azzulfa & Nafis, 2022; Ridwan, 2017). Penelitian tentang kontrak elektronik dalam perspektif hukum Islam juga menyatakan bahwa kontrak elektronik sah dan diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syarat akad dan tidak mengandung unsur pembatal seperti penipuan, pemaksaan, riba, dan sejenisnya (Aji, 2018; Friatna et al., 2022). Sejalan dengan itu, rekonstruksi ijab kabul dalam transaksi ekonomi berbasis online menekankan kebutuhan norma kehati-hatian: kejelasan spesifikasi barang, alat pembayaran, teknis penyerahan, ketentuan pembatalan, dan antisipasi perselisihan sebagai bagian dari tata kelola kesepakatan online (Ridwan, 2017).

Dengan demikian, rujukan-rujukan ini memperlihatkan pola argumentasi yang konsisten: media elektronik pada dirinya tidak otomatis meniadakan ijab kabul, tetapi menggeser bentuknya dari tatap muka ke mekanisme persetujuan yang dapat dibuktikan dan dipahami (misalnya melalui teks, persetujuan digital), sepanjang substansi syarat ijab kabul tetap terjaga (Aji, 2018; Azzulfa & Nafis, 2022; Ridwan, 2017).

________________________________________

13. Ijab Kabul Nikah via Telepon, Video Call, Telekonferensi, dan Zoom: Spektrum Pendapat dan Titik-Titik Kehati-Hatian

Rujukan yang tersedia menunjukkan spektrum pendapat yang luas tentang nikah melalui media komunikasi. Beberapa studi menyatakan bahwa akad nikah virtual/daring dapat dipandang sah jika memenuhi rukun dan syarat nikah, termasuk ijab kabul yang jelas dan tidak meragukan serta tetap sesuai prinsip dan ketentuan perkawinan (Atika & Mawaddah, 2024; Nurfatihah & Juhriati, 2023). Sejumlah penelitian juga mengaitkan pandangan kebolehan dengan penekanan pada terpenuhinya rukun (wali, calon suami, saksi, ijab kabul) serta terpenuhinya ketentuan kesinambungan ijab kabul sebagaimana dirumuskan dalam KHI (Pasha et al., 2021).

Namun, sumber-sumber lain menegaskan adanya pandangan yang tidak mengizinkan atau setidaknya meragukan nikah via daring ketika "satu majelis" ditafsirkan sebagai kesatuan fisik tempat. Misalnya, studi tentang problematika akad nikah via daring menyimpulkan bahwa akad nikah online tidak dapat dipermudah karena kewajiban fisik ittiḥād al-majlis dipahami sebagai syarat (Emas, 2020; Haerudin, 2018). Selain itu, beberapa kajian menegaskan bahwa perdebatan ulama pada dasarnya bertumpu pada penafsiran ittiḥād al-majlis dan standar persaksian (apakah harus melihat langsung pihak yang mengucapkan ijab kabul) (Aziz, 2017; Hamdani et al., 2023; Shobaikah et al., 2022). Karena itu, sejumlah rujukan mengarahkan solusi pada perwakilan (tawkil) apabila kehadiran fisik tidak memungkinkan, sehingga rangkaian ijab kabul tetap dapat dilaksanakan sesuai koridor hukum yang dipandang lebih aman (Emas, 2020; Mardianingsih & Meidina, 2023; Sirait & Syahputra, 2024).

Dalam konteks Indonesia selama pandemi, studi lapangan di KUA juga menunjukkan adanya adaptasi prosedural untuk menjaga kesinambungan ijab kabul, misalnya tindakan penghulu yang melakukan isyarat pengingat agar calon mempelai segera menjawab kabul sehingga tidak ada jeda antara ijab dan kabul; praktik ini dinilai tidak membatalkan akad karena fungsinya menjaga syarat kesinambungan (Chairah, 2021). Ini memperlihatkan bahwa bahkan ketika akad dilakukan tatap muka, perhatian terhadap "tidak berselang waktu" tetap menjadi isu operasional yang serius dalam praktik (Chairah, 2021).

________________________________________

14. Kesimpulan

Berdasarkan sintesis rujukan yang disediakan, ijab kabul dalam hukum Islam berfungsi sebagai mekanisme penawaran dan penerimaan yang mewujudkan kesepakatan, menampakkan kerelaan para pihak, dan menjadi inti terbentuknya akad yang sah (Koswara et al., 2020). Dalam teori akad, ijab kabul disyaratkan jelas maksudnya, selaras isinya, dan mencerminkan kehendak yang tegas tanpa paksaan; di samping itu, harus ada keterhubungan (ittiṣāl) dan kesatuan majelis (ittiḥād al-majlis) yang maknanya diperdebatkan antarmazhab (Sallom, 2023; Sartika & Maulida, 2022; Yasrony, 2017). Dalam akad nikah, syarat-syarat tersebut diterapkan lebih ketat karena nikah dipandang sah hanya dengan rukun yang lengkap (termasuk saksi dan wali), dan isu "satu majelis" serta standar persaksian menjadi pusat perbedaan dalam menilai nikah jarak jauh/online (Aziz, 2017; Hamdani et al., 2023). Sementara dalam muamalah, bentuk ijab kabul dapat lebih fleksibel (termasuk tulisan dan mu'āṭāh pada konteks tertentu), dan dalam transaksi elektronik ijab kabul dapat diwujudkan melalui mekanisme persetujuan digital selama rukun-syarat terpenuhi dan unsur pembatal dihindari (Aji, 2018; Atika & Mawaddah, 2024; Azzulfa & Nafis, 2022). Dengan demikian, penawaran dan penerimaan (ijab kabul) merupakan syarat sah akad, tetapi bentuk dan cara pemenuhannya sangat bergantung pada jenis akad (nikah vs. muamalah), standar persaksian, serta interpretasi syarat ittiḥād al-majlis yang diadopsi (Atika & Mawaddah, 2024; Hamdani et al., 2023; Sallom, 2023).

________________________________________

Daftar Pustaka

Aji, A. M. (2018). Transaksi Tanpa Ijab Kabul Dalam Masyarakat Perspektif Hukum Islam. Mizan Journal of Islamic Law, 2(1). https://doi.org/10.32507/mizan.v2i1.215

Akmal, A. M., & Asti, M. J. (2021). Problematika Nikah Siri, Nikah Online dan Talak Siri serta Implikasi Hukumnya dalam Fikih Nikah. Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, 1(1), 45. https://doi.org/10.24252/al-risalah.v1i1.22247

Al-Maliki, M. A., & Jahar, A. S. (2020). Dinamika Hukum Akad Nikah Via Teleconference di Indonesia. Jurnal Indo-Islamika, 10(2), 136–151. https://doi.org/10.15408/idi.v10i2.17523

Atika, N., & Mawaddah, Z. (2024). Akad Nikah Virtual: Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Obhe J. Pascasarj. Iain Papua, 1(02), 99–115. https://doi.org/10.53491/obhe.v1i02.1265

Aziz, A. (2017). Analisis Istinbāṭ Hukum Akad Perkawinan melalui Media Elektronik dalam Perspektif Hukum Islam. Tafāqquh Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman, 5(1), 102–117. https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v5i1.85

aziwantoro, juni. (2018). Telaah Normatif atas Akta Notariil dalam Transaksi Ekonomi Syariah. Perada, 1(1), 29–44. https://doi.org/10.35961/perada.v1i1.8

Azzulfa, F. A., & Nafis, M. D. A. (2022). The Validity of the Practice of Muslim Marriage Contracts with the Samin Indigenous People in Karangrowo Village, Undaan, Kudus Regency. Al Hakam the Journal of Islamic Family Law and Gender Issues, 2(2), 89–105. https://doi.org/10.35896/alhakam.v2i2.348

Chairah, D. (2021). Pelaksanaan Ijab Kabul Pernikahan di Masa Pandemi Covid-19 di KUA Kecamatan Sampang Madura. Al-Hukama, 11(1), 57–75. https://doi.org/10.15642/alhukama.2021.11.1.57-75

Chotban, S. (2021). Wedding Problems via Phone: Islamic Law Perspective. Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, 1(1), 26. https://doi.org/10.24252/al-risalah.v1i1.21351

Djuniarti, E. (2019). Perlindungan yang Seimbang Para Pihak dalam Pembuatan Akad Murabahah. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 19(2), 247–257. https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.247-257

Emas, M. P. (2020). Problematika Akad Nikah Via Daring dan Penyelenggaraan Walimah Selama Masa Pandemi Covid-19. Batulis Civil Law Review, 1(1), 68–78. https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.387

Fadilah, W. (2023). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Melalui Video Call. Tafhim Al-Ilmi, 13(2), 285–299. https://doi.org/10.37459/tafhim.v13i2.5551

Fakhruzy, A. (2020). Sistem Operasional Akad Ijarah pada Kinerja Tukang Bangunan Menurut Ekonomi Islam di Desa Kertagena Tengah Kabupaten Pamekasan. Jurnal Baabu Al-Ilmi Ekonomi dan Perbankan Syariah, 5(1), 60. https://doi.org/10.29300/ba.v5i1.3119

Firdaus, F., Koto, A., Kasmidin, K., Gani, E., & Hardani, S. (2019). Akad Nikah Melalui Media Elektronik Perspektif Pemikiran Satria Efendi. Usraty Journal of Islamic Family Law, 1(2), 182. https://doi.org/10.30983/usraty.v1i2.7804

Friatna, I., Riza, M. F., & Jihad, A. A. (2022). Analysis of Islamic Law on Electronic Contracts Based on Government Regulation Number 80 of 2019 Concerning Trade Through Electronic Systems. Dusturiyah Jurnal Hukum Islam Perundang-Undangan dan Pranata Sosial, 12(1), 01. https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v12i1.12295

Haerudin. (2018). Fenomena Akad Nikah via Telephon. Buana Ilmu, 3(1). https://doi.org/10.36805/bi.v3i1.453

Hamdani, M. F., Masykur, M. R., & Hamidah, T. (2023). Akad Pernikahan Melalui Zoom dalam Perspektif Fikih. Al-Manhaj Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 5(1), 423–432. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2181

Jamaludin, J. (2020). Kontrak Jual Beli dalam Islam. Muamalatuna, 11(2), 73. https://doi.org/10.37035/mua.v11i2.3300

Koswara, A., Bisri, H., & Muchtar, A. I. S. (2020). Pendapat Syaikh Nizhamuddin Al-Balkhi dalam Kitab Fatawa Al-Hindiyyah tentang Ittishal antara Ijab dan Kabul Akad Nikah. Istinbath | Jurnal Penelitian Hukum Islam, 14(2), 131. https://doi.org/10.36667/istinbath.v14i2.479

Kurniaty, Y. (2019). The Urgency of Ethics in Islamic Business for the Onlineshop Seller in E-Commerce. Justicia Islamica, 16(2), 269–290. https://doi.org/10.21154/justicia.v16i2.1710

Latupono, B. (2020). Kajian Tentang Perwalian dalam Ijab Qabul Perkawinan Menurut Hukum Islam. Lutur Law Journal, 1(1), 1–8. https://doi.org/10.30598/lutur.v1i1.2836

Mardianingsih, E., & Meidina, A. R. (2023). Akad Nikah Jarak Jauh: Studi Fatwa MUI Perspektif Maqasid Syari'ah. As-Syar'i Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, 5(2), 612–636. https://doi.org/10.47467/as.v5i2.2828

Masyhadi, M. (2018). Hukum Pernikahan Status Mahasiswa. Al-'Adalah Jurnal Syariah dan Hukum Islam, 3(1), 1–22. https://doi.org/10.31538/adlh.v3i1.401

Noor, M., & Zein, M. (2019). Nikah Wakil dalam Perspektif Hukum Negara dan Hukum Islam. Jurnal Humaniora Teknologi, 5(2), 27–32. https://doi.org/10.34128/jht.v5i2.64

Nurdin, M. (2021). Nikah Massal dalam Perspektif Hukum Islam, Studi di Desa Serdang Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Islamitsch Familierecht Journal, 2(02), 181–200. https://doi.org/10.32923/ifj.v2i02.2011

Nurfatihah, N., & Juhriati. (2023). Hukum Akad Nikah Daring pada Masa Covid-19: Perbandingan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional. Nalar Journal of Law and Sharia, 1(3), 162–178. https://doi.org/10.61461/nlr.v1i3.46

Nurhayati, N. (2022). Transaksi Perniagaan secara Elektronik dalam Perspektif Hukum Islam. Milkiyah Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 1(1), 1–7. https://doi.org/10.46870/milkiyah.v1i1.132

Pasha, A. D. A. N., Andrian, I. N., & Wulansari, K. (2021). Perkawinan Melalui Panggilan Video Menurut Pandangan Modin Desa Pace Wetan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk. Ma'mal Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum, 2(6), 618–646. https://doi.org/10.15642/mal.v2i6.111

Ridwan, R. (2017). Rekonstruksi Ijab dan Kabul dalam Transaksi Ekonomi Berbasis Online. Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam, 11(2), 175–188. https://doi.org/10.24090/mnh.v11i2.2017.pp175-188

Rozikin, M. R. (2017). Konsepsi Pernikahan dalam Islam dan Perannya dalam Menjaga Adab Interaksi Pria-Wanita. Waskita Jurnal Pendidikan Nilai dan Pembangunan Karakter, 2(2), 71–82. https://doi.org/10.21776/ub.waskita:jurnalpendidikannilaidanpembangunankarakter.2018.002.02.7

Rudiansyah, R., & Anam, S. (2023). Akad Tidak Bernama dalam Hukum Kontrak Bisnis Syariah. Jurnal Keislaman, 6(1), 174–189. https://doi.org/10.54298/jk.v6i1.3693

Sallom, D. S. (2023). Interpretasi terhadap Syarat Ijab Kabul Ittihad Al-Majlis dalam Akad Nikah Perspektif Ulama Empat Madzhab. Hukum Islam, 22(2), 152. https://doi.org/10.24014/jhi.v22i2.17428

Sanjaya, M. I. (2022). Kerelaan dalam Transaksi Jual Beli Menurut Teks Ayat dan Hadis Ahkam Jual Beli (Telaah Yuridis dan Sosiologis). Sentri Jurnal Riset Ilmiah, 1(2), 587–595. https://doi.org/10.55681/sentri.v1i2.255

Sartika, S. F., & Maulida, I. S. R. (2022). Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Jual Beli Bahan Pokok di XY. Jurnal Riset Ekonomi Syariah, 55–60. https://doi.org/10.29313/jres.v2i1.806

Shalawati, S. (2021). Keabsahan Pengucapan Ijab Kabul Menurut Pandangan Ulama Aceh Singkil. El-Hadhanah Indonesian Journal of Family Law and Islamic Law, 1(1), 87–102. https://doi.org/10.22373/hadhanah.v1i1.1617

Shobaikah, E. N., Maryandi, Y., & Rosyadi, F. F. (2022). Studi Komparatif Nikah Online Menurut Mazhab Syafi'iyah dan Mazhab Hanafiyah. Bandung Conference Series Islamic Family Law, 2(1). https://doi.org/10.29313/bcsifl.v2i1.858

Sirait, N. S. A. K., & Syahputra, A. (2024). Akad Nikah Online dalam Perspektif Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia VII Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik, 4(4), 657–666. https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4.2043

Yasrony, M. A. (2017). Analisis Maslahah Al-Mursalah terhadap Akad Nikah via Teleconference. Al-Hukama, 7(1), 198–223. https://doi.org/10.15642/alhukama.2017.7.1.198-223

Yusril, Muh., & Sari, M. (2024). Akad dan Peranannya dalam Transaksi. Journal of Law and Administrative Science, 2(1), 45–52. https://doi.org/10.33478/jlas.v2i1.18

Zaman, A. Z. (2024). Pengaruh 'Urf dalam Hukum Peminangan dan Akad Nikah, Studi Komparasi KHI di Indonesia dengan Qānūn Al-Ahwāl Al-Shakhṣiyyah di Yaman. Mabahits Jurnal Hukum Keluarga Islam, 5(02), 91–111. https://doi.org/10.62097/mabahits.v5i02.1995

رمضان, ح. ب. س., & المطلب, ل. ع. (2019). أركان عقد التحكيم في الشريعة الإسلامية. Journal of Fatwa Management and Research, 430–446. https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol13no1.186