01418 - Hukum Waris dalam Islam: Kerangka Normatif, Implementasi, dan Dinamika Kontemporer

Islamic Inheritance Law: Normative Framework, Implementation, and Contemporary Dynamics

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji hukum waris Islam (faraidh/fiqh mawaris) secara komprehensif, mulai dari kerangka normatif hingga tantangan implementasinya di masyarakat kontemporer. Dengan menggunakan pendekatan kajian pustaka sistematis terhadap literatur hukum Islam klasik dan kontemporer, artikel ini membahas pengertian dan kedudukan hukum waris dalam Islam, sumber-sumber hukumnya, rukun dan syarat kewarisan, penghalang waris, mekanisme pembagian, serta dinamika pembaruan dalam hukum positif Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum waris Islam merupakan sistem normatif yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, sekaligus membuka ruang ijtihad untuk persoalan yang tidak tersurat secara eksplisit. Tujuan akhir sistem ini adalah mewujudkan kemaslahatan dan keadilan proporsional dalam distribusi harta peninggalan. Pada tataran implementasi, tantangan terbesar meliputi rendahnya literasi faraidh, dominasi kebiasaan adat, penundaan pembagian, dan konflik keluarga. Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia hadir sebagai artikulasi hukum kewarisan Islam yang berinteraksi dengan realitas sosial melalui kanal 'urf dan kebijakan hukum, termasuk melalui mekanisme wasiat wajibah dan konsep ahli waris pengganti.

Kata kunci: hukum waris Islam, faraidh, fiqh mawaris, Kompilasi Hukum Islam, maqasid al-syariah

________________________________________

Abstract

This article comprehensively examines Islamic inheritance law (faraidh/fiqh mawaris), ranging from its normative framework to the challenges of its implementation in contemporary society. Using a systematic literature review approach drawing on classical and contemporary Islamic legal scholarship, this article discusses the definition and position of inheritance law in Islam, its legal sources, the pillars and conditions of inheritance, impediments to inheritance, distribution mechanisms, and the dynamics of reform within Indonesian positive law. The findings indicate that Islamic inheritance law constitutes a normative system grounded in the Qur'an and Sunnah, while simultaneously allowing space for ijtihad in matters not explicitly addressed by the texts. The ultimate objective of this system is to realize maslahah and proportional justice in the distribution of estate property. At the level of implementation, the most significant challenges include low literacy in faraidh, the dominance of customary practices, delayed distribution, and family conflict. The Compilation of Islamic Law (KHI) in Indonesia represents an articulation of Islamic inheritance law that interacts with social reality through the channels of 'urf and legal policy, including through the mechanism of wasiat wajibah and the concept of substitute heirs.

Keywords: Islamic inheritance law, faraidh, fiqh mawaris, Compilation of Islamic Law, maqasid al-shariah

________________________________________

1. Pendahuluan: Pengertian dan Kedudukan Hukum Waris (Kewarisan) dalam Islam

Hukum waris menurut hukum Islam—dalam literatur sering diidentikkan dengan faraidh atau fiqh mawaris—merupakan cabang hukum yang membahas pemindahan dan pengalihan kepemilikan harta peninggalan (tirkah) dari seseorang yang meninggal dunia kepada orang-orang yang berhak (ahli waris) beserta tata cara pembagiannya, sehingga sengketa keluarga dapat dihindari melalui ketentuan yang terstruktur dan rinci (Hakim, 2023; حاتم, 2023; لقصير & شبايكي, 2023; ميلاد, 2023). Definisi ini juga sejalan dengan perumusan normatif dalam konteks Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang memandang hukum waris sebagai hukum yang mengatur pemindahan hak kepemilikan atas tirkah, menetapkan siapa ahli waris yang berhak, serta menentukan bagian masing-masing ahli waris (Hakim, 2023; لقصير & شبايكي, 2023; ميلاد, 2023).

Penekanan bahwa kewarisan terkait "hak" sekaligus "kewajiban/pertanggungjawaban"—misalnya penyelesaian beban-beban harta peninggalan sebelum dibagi—tercermin dalam pembahasan tata kelola harta waris yang menempatkan pelunasan kewajiban (utang dan beban lain) sebagai tahapan yang harus didahulukan sebelum distribusi kepada ahli waris (Andikos et al., 2016; Wahab et al., 2019; لقصير & شبايكي, 2023).

________________________________________

2. Terminologi Dasar: Faraidh, Fiqh Mawaris, dan Tirkah

Dalam literatur hukum Islam, istilah yang digunakan untuk menyebut hukum kewarisan beragam—misalnya faraidh, fiqh mawaris, atau istilah lain—yang perbedaannya kerap terkait fokus pembahasan, namun semuanya merujuk pada perangkat ketentuan tentang siapa yang berhak mewaris, siapa yang terhalang, serta bagaimana menghitung bagian masing-masing (الحسينان, 2018; سلطان, 2021; لقصير & شبايكي, 2023). Faraidh dipahami sebagai ilmu yang menekankan "bagian-bagian yang telah ditentukan" dan sekaligus mencakup kaidah perhitungan pembagian warisan kepada pihak yang berhak menurut ketentuan syariah (الحسينان, 2018; سلطان, 2021; لقصير & شبايكي, 2023).

Dalam kerangka praktik pembagian, tirkah dipahami sebagai segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris—dalam bentuk harta, hak, atau bentuk lain yang dibenarkan syariah untuk diwariskan—sehingga pembahasan waris tidak hanya menyangkut "benda" tetapi juga hak-hak yang melekat pada harta peninggalan (Tohir et al., 2023; لقصير & شبايكي, 2023).

________________________________________

3. Sumber Hukum: Al-Qur'an, Sunnah, dan Peran Ijtihad/Qiyas pada Kasus yang Tidak Tersurat

Sumber utama hukum kewarisan Islam adalah wahyu, khususnya ayat-ayat kewarisan dalam Al-Qur'an yang menjelaskan prinsip serta bagian ahli waris secara eksplisit, disertai penjelasan Sunnah yang memperinci dan menegaskan penerapan ketentuan tersebut (Ismail, 2020; Jiffry et al., 2022; الكبيسي, 2024; حاتم, 2023). Sejumlah rujukan menegaskan bahwa ayat-ayat kewarisan yang sering dijadikan dasar pembahasan berada dalam Surah an-Nisa' (antara lain ayat 7, 11, 12, dan 176), yang dipahami sebagai landasan normatif pembagian waris dan penentuan bagian ahli waris (M. N. Ismail et al., 2023; Jiffry et al., 2022; Nursyamsudin, 2018; حاتم, 2023).

Dalam konteks pembentukan hukum dan penyelesaian persoalan, literatur juga menekankan bahwa meskipun ketentuan waris datang dengan teks Al-Qur'an dan Sunnah yang tegas, tidak semua persoalan kewarisan tercakup secara eksplisit; karena itu, para fuqaha menggunakan metode penalaran seperti qiyas untuk menetapkan hukum, baik dalam penentuan siapa ahli waris, syarat-syarat kewarisan, hambatan waris, maupun penyesuaian teknis seperti kemungkinan terjadinya 'aul (Bachri, 2018; Uddin, 2017; بيزي, 2022). Dengan demikian, metodologi istinbath pada isu kewarisan memperlihatkan kombinasi antara ketentuan tekstual yang rinci dan ruang ijtihad untuk kasus-kasus yang tidak dinyatakan secara eksplisit oleh nash (I. Ismail, 2020; بيزي, 2022; عساف & دبيغ, 2022).

________________________________________

4. Tujuan (Maqasid) dan Nilai Filosofis: Kemaslahatan, Keadilan, dan Penjagaan Hak

Kajian maqasid al-shariah dalam sistem kewarisan menempatkan waris sebagai mekanisme yang diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan sekaligus mencegah kerusakan sosial melalui distribusi harta secara terukur dan berprinsip (Majid et al., 2022; الزهراني, 2025; حريش, 2025). Salah satu paparan maqasid menegaskan bahwa sistem waris memperhatikan tujuan-tujuan besar syariah, antara lain penjagaan agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan; misalnya, pengaturan hambatan waris (seperti pembunuh tidak mewarisi) dikaitkan dengan penjagaan jiwa, dan pengaturan peralihan harta pascakematian dikaitkan dengan penjagaan harta (الزهراني, 2025; حريش, 2025).

Literatur yang menyoroti prinsip keadilan dalam kewarisan menekankan bahwa keadilan tidak selalu identik dengan "kesamaan mutlak", melainkan terkait kedekatan relasi, beban tanggung jawab, dan relasi sosial-keluarga yang mengandung solidaritas, sehingga pembagian dapat dipahami sebagai keadilan yang proporsional menurut parameter syariah (Majid et al., 2022; ابوغرارة, 2022; الماعزي, 2024). Pada saat yang sama, beberapa kajian menekankan bahwa hikmah pembagian waris tidak dibangun atas basis preferensi gender semata, melainkan diletakkan pada kerangka keadilan dan pertimbangan kebutuhan yang dilihat oleh syariah sebagai bagian dari kemaslahatan (الرفاعي & التوبة, 2012; العوفي, 2023; الماعزي, 2024).

________________________________________

5. Rukun, Syarat, dan Sebab Kewarisan

Dalam diskursus kewarisan Islam, rukun kewarisan lazim dijelaskan mencakup pewaris (orang yang meninggal), ahli waris (penerima waris), dan objek warisan (tirkah) yang akan dialihkan (Aziz, 2016; الحسينان, 2018). Pewarisan dalam Islam dipahami baru terjadi setelah kematian pewaris, karena hukum kewarisan berangkat dari peristiwa wafat yang memicu perpindahan hak kepemilikan dari yang meninggal kepada yang hidup sesuai ketentuan syariah (Marwa, 2020; حاتم, 2023).

Adapun sebab-sebab yang menghubungkan pewaris dan ahli waris umumnya dipahami melalui relasi keluarga (nasab) dan perkawinan, sebagaimana juga tampak dalam definisi ahli waris pada KHI yang memasukkan hubungan darah atau perkawinan sebagai dasar status ahli waris—di samping syarat keislaman dan tidak terhalang hukum (Hakim, 2023; Zahrawani et al., 2021; لقصير & شبايكي, 2023). Sejalan dengan itu, literatur tentang motif wasiat juga menekankan bahwa sistem faraid hanya mengakui pewarisan melalui perkawinan atau pertalian darah (konsanguinitas), sehingga hubungan non-nasab tertentu—misalnya anak asuh—tidak otomatis menjadi ahli waris faraid (Chong & Alma'amun, 2015; Mohamed & Taha, 2019).

________________________________________

6. Penghalang (Mawani') Kewarisan: Beda Agama, Pembunuhan, Perbudakan, dan Kemurtadan

Kajian tentang hambatan kewarisan menyebut beberapa penghalang klasik seperti perbedaan agama, pembunuhan, dan perbudakan (Abidin & Jahari, 2022; Marwa, 2020; Urus et al., 2021). Literatur dakwah tentang faraidh secara eksplisit menyebut perbedaan agama, perbudakan, dan pembunuhan sebagai barriers (penghalang) hak waris, sehingga seseorang yang semestinya ahli waris dapat kehilangan haknya karena penghalang tersebut (Abidin & Jahari, 2022; Urus et al., 2021; حريش, 2025).

Dalam isu pembunuhan, studi tentang kriminalitas dalam keluarga juga menekankan bahwa pembunuh pewaris terhalang memperoleh warisan; bahkan pembahasan yuridis menunjukkan bahwa konsekuensi "terhalang waris" dikaitkan dengan pembuktian peristiwa pidana dan mekanisme peradilan yang relevan—misalnya kebutuhan adanya putusan pidana berkekuatan tetap sebelum konsekuensi dalam ranah waris dijalankan (Urus et al., 2021; حريش, 2025).

Untuk kemurtadan (apostasy), kajian posisi Malaysia menegaskan bahwa orang yang murtad dipandang terhalang mewarisi harta kerabat Muslim, dengan argumentasi bahwa kemurtadan dianalogikan kepada status non-Muslim dalam penghalang waris, serta ditegaskan bahwa para fuqaha sepakat kemurtadan adalah sebab penghalang mewarisi harta Muslim menurut faraid (Rahman & Hassan, 2020; Salim, 2016). Sementara itu, kajian tentang al-walā' dan perbudakan memperlihatkan bahwa perbudakan dibahas sebagai salah satu penghalang hak waris dalam kerangka fiqh klasik, sekaligus menjelaskan al-walā' sebagai salah satu sebab pewarisan yang historis terkait relasi pembebasan budak, meskipun isu perbudakan kini lebih sering hadir sebagai diskursus akademik (Marwa, 2020; Mohamed & Taha, 2019).

________________________________________

7. Objek Warisan (Tirkah) dan Urutan Penyelesaian Hak-Hak atas Harta Peninggalan

Pembahasan waris dalam Islam memandang bahwa pembagian kepada ahli waris dilakukan setelah hak-hak yang melekat pada harta peninggalan diselesaikan terlebih dahulu, agar tidak terjadi pelanggaran terhadap kewajiban pewaris dan hak pihak lain (Andikos et al., 2016; Rahmadi et al., 2017; لقصير & شبايكي, 2023). Dalam pengembangan sistem pendukung keputusan pembagian waris, ditegaskan bahwa nilai harta waris yang dibagikan adalah harta peninggalan setelah memperhitungkan wasiat (jika ada), utang, dan biaya pengurusan jenazah/administrasi pemakaman (Andikos et al., 2016; Rahmadi et al., 2017).

Dalam konteks tata kelola harta waris, pembahasan manajemen warisan juga menekankan adanya proses penghimpunan aset, penyelesaian utang dan kewajiban, baru kemudian dibagikan kepada ahli waris yang berhak (Andikos et al., 2016; Saha et al., 2022). KHI sendiri memuat kerangka kewajiban terkait pengurusan harta peninggalan, termasuk menyelesaikan wasiat pewaris dan kemudian membagi harta kepada ahli waris yang berhak, yang menunjukkan dimensi "kewajiban" dalam proses peralihan hak pascakematian (Azni et al., 2023; لقصير & شبايكي, 2023).

________________________________________

8. Struktur Pembagian: Bagian yang Ditentukan dan Prinsip Keadilan Gender dalam Pembacaan Kontemporer

Literatur menegaskan bahwa Al-Qur'an memberi porsi bagi laki-laki dan perempuan, dan prinsip ini sering dijadikan argumen bahwa Islam mengakui kapasitas perempuan sebagai subjek hak milik dan penerima warisan (Al-Badri & Maliki, 2022; Gabru, 2022; الماعزي, 2024). Dalam perdebatan publik, isu yang sering muncul adalah pembacaan atas ketentuan perbandingan 2:1 antara laki-laki dan perempuan pada konfigurasi tertentu, yang dalam beberapa studi dinyatakan sebagai salah satu titik kritik sekaligus titik pembelaan normatif atas sistem kewarisan (I. Ismail, 2020; Jumadiah, 2021; Nurfauziah et al., 2023).

Sejumlah kajian menjawab "syubhat" diskriminasi dengan menegaskan bahwa syariah tidak selalu membedakan laki-laki dan perempuan dalam semua keadaan; pembagian dipahami sebagai "adil" ketika mempertimbangkan kekuatan hubungan kekerabatan, kebutuhan, serta beban tanggung jawab, sehingga kesetaraan angka tidak otomatis identik dengan keadilan (ابوغرارة, 2022; العوفي, 2023; الماعزي, 2024). Kajian maqasid tentang perbedaan bagian waris juga menempatkan pemahaman tujuan syariah sebagai kerangka untuk menjelaskan rasionalitas pembagian dan untuk merespons kecurigaan atau kritik yang timbul akibat ketidakpahaman terhadap struktur norma waris (Mansur & Ulum, 2022; الرفاعي & التوبة, 2012; الماعزي, 2024).

Pada saat yang sama, literatur akademik juga mengakui adanya perdebatan kontemporer tentang "pembaruan" wacana kewarisan: ada pihak yang menerima sebagian gagasan pembaruan sebagai bentuk penyesuaian dengan spirit syariah dan nilai keadilan-kemanusiaan, sementara pihak lain menolak dengan alasan ketentuan waris dipandang tidak menerima perubahan karena berdasar pada nash yang dipahami qat'i (Hakim, 2023; I. Ismail, 2020; حريش, 2025). Perbedaan orientasi ini menunjukkan bahwa studi waris Islam modern bergerak di antara dua poros: (i) penegasan sifat ketentuan waris sebagai nash yang mengikat, dan (ii) diskusi ijtihadi untuk persoalan yang tidak ditentukan secara eksplisit atau untuk penataan instrumen di luar faraid—misalnya perencanaan harta (I. Ismail, 2020; بيزي, 2022; حريش, 2025).

________________________________________

9. Mekanisme Penyelesaian Kasus: 'Aul, Penalaran Qiyas, dan Pentingnya Ketelitian Penetapan Ahli Waris

Dalam praktik, problem teknis pembagian dapat muncul ketika konfigurasi ahli waris dan bagian yang "ditentukan" menghadapi keterbatasan nilai harta, sehingga ulama melakukan ijtihad untuk menyelesaikan persoalan yang tidak ditemukan penyelesaiannya secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis (Bachri, 2018; بيزي, 2022; عساف & دبيغ, 2022). Salah satu contoh penting adalah konsep 'aul (kasus "kekurangan harta" dibanding total bagian yang harus diberikan), yang diperdebatkan antara Sunni dan Syiah; studi komparatif menjelaskan bahwa Sunni menyelesaikannya dengan mekanisme 'aul (mengurangi porsi ahli waris secara merata), sedangkan Syiah menolak konsep itu dengan argumentasi teologis tertentu (بيزي, 2022; عساف & دبيغ, 2022).

Dalam kerangka metodologis yang lebih luas, kajian tentang qiyas menegaskan bahwa analogi digunakan dalam banyak rincian ilmu waris—baik terkait penetapan bagian ahli waris, syarat ahli waris, penghalang waris, maupun isu seperti 'aul—karena teks wahyu mencakup mayoritas masalah tetapi tidak seluruhnya (Uddin, 2017; بيزي, 2022).

Di sisi lain, ketelitian menetapkan siapa ahli waris yang benar dan siapa yang terhalang dipandang sebagai tujuan penting hukum waris Islam, karena kesalahan identifikasi ahli waris atau pengabaian penghalang dapat menimbulkan ketidakadilan dalam pembagian (Abidin & Jahari, 2022; Ahmad et al., 2014; Musafa'ah et al., 2023). Kajian tentang "mekanisme pra-investigasi ahli waris" menekankan perlunya proses pemeriksaan untuk memastikan hanya pihak yang benar-benar berhak yang menerima bagian, karena jika tidak dilakukan secara cermat akan melahirkan problem dan ketidakadilan (Ahmad et al., 2014; Andikos et al., 2016; Musafa'ah et al., 2023). Dalam konteks literasi masyarakat, studi dakwah menegaskan bahwa rendahnya pemahaman ilmu faraidh dan kuatnya dominasi kebiasaan adat menjadi faktor yang dapat mendorong pembagian tidak sesuai ketentuan Tuhan, sehingga edukasi faraidh dipandang sebagai kebutuhan sosial-keagamaan (Abidin & Jahari, 2022; Adnan & Uyuni, 2021; Djannah & Rizal, 2020).

________________________________________

10. Musyawarah, Kesepakatan Keluarga, dan Mekanisme Perdamaian: Antara Implementasi dan Penyimpangan

Selain model pembagian yang ketat berbasis perhitungan faraidh, studi-studi lapangan di Indonesia menunjukkan adanya praktik distribusi melalui kesepakatan keluarga (musyawarah) yang secara sosial dipandang mampu meredam konflik, namun biasanya diposisikan sah bila didahului pemahaman terlebih dahulu tentang hak masing-masing menurut syariah dan disetujui oleh para ahli waris (Jumadiah, 2021; Tarmizi & Zubair, 2022). Studi pada komunitas Gayo menjelaskan bahwa pembagian melalui kesepakatan dilakukan setelah penjelasan dan penetapan ukuran hak ahli waris menurut syariah, dan praktik kesepakatan tersebut dinilai dapat dibenarkan oleh syara' dalam konteks penelitian itu (Jumadiah, 2021; Tarmizi & Zubair, 2022).

Studi kasus di Mattoanging juga menegaskan bahwa tindakan "mengambil bagian sendiri" dari harta waris dinilai boleh jika disepakati ahli waris lain, dan menjadi terlarang bila tanpa persetujuan mereka; status kepemilikan harta yang diambil mengikuti status hukum tindakan pengambilannya (Ahmad et al., 2014; Tarmizi & Zubair, 2022). Dalam kerangka KHI, kajian pengaruh 'urf menegaskan bahwa KHI mengakomodasi mekanisme perdamaian dalam distribusi harta waris—misalnya melalui ketentuan yang dibaca sebagai mekanisme peace atas pembagian—yang sekaligus menunjukkan pertautan antara norma kewarisan dan praktik sosial di Indonesia (Darmawan, 2021; لقصير & شبايكي, 2023).

Meski demikian, studi-studi sosial juga menyoroti bahwa penundaan pembagian waris merupakan fenomena yang dapat memunculkan ketidakadilan dan merusak relasi kekerabatan; studi kasus di Medan menegaskan bahwa kecenderungan menunda pembagian dikaitkan dengan rendahnya pengetahuan keagamaan, faktor psikologis seperti rasa sungkan, dan ketakutan dianggap durhaka, yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap kebahagiaan dan keadilan keluarga (Adnan & Uyuni, 2021; Djannah & Rizal, 2020). Dalam kajian distribusi waktu pembagian menurut KHI, ditegaskan bahwa KHI tidak mengatur waktu pembagian secara eksplisit; tindakan yang menunda pembagian dapat dinilai selaras syariah bila untuk kebaikan keluarga dan ahli waris, tetapi menjadi kezaliman bila bertujuan menunda sehingga mengurangi nilai atau menyebabkan hilangnya harta (Djannah & Rizal, 2020; لقصير & شبايكي, 2023).

________________________________________

11. Isu Anak Angkat, Wasiat Wajibah, dan Dinamika Pembaruan dalam Hukum Positif Indonesia

Dalam fiqh kewarisan, anak angkat bukan ahli waris faraid karena hubungan adopsi tidak identik dengan hubungan nasab, dan sejumlah kajian menegaskan bahwa anak angkat tidak memperoleh hak waris faraid dari orang tua angkat (Jiffry et al., 2022; Mohamed & Taha, 2019; Waluyadi & Budiyanti, 2020). Studi Sri Lanka menunjukkan bahwa putusan pengadilan tertinggi menyatakan anak angkat dari orang tua Muslim tidak berhak mewarisi menurut aturan kewarisan Muslim yang berlandaskan syariah, sekalipun hukum adopsi umum di negara itu mengakui hak waris anak angkat; temuan ini dipakai untuk menunjukkan bahwa perkara waris Muslim diputus menurut prinsip syariah dalam rezim yang dikaji (Jiffry et al., 2022; Mohamed & Taha, 2019). Dalam konteks Indonesia, kajian dinamika hukum waris modern menyebut bahwa KHI memuat konsep wasiat wajibah bagi anak angkat/orang tua angkat—dibahas sebagai pembaruan/kompromi antara beberapa sistem—yang menegaskan adanya instrumentasi non-faraid untuk mengakomodasi pihak yang tidak menjadi ahli waris faraid (S. Ahmad, 2016; Sunarto & Sumbulah, 2022).

Lebih jauh, penelitian tentang fenomena "waris beda agama" memperlihatkan ketegangan antara kaidah penghalang waris karena beda agama dan konstruksi yudisial di Indonesia melalui wasiat wajibah; kajian living hadith menjelaskan bahwa praktik non-Muslim memperoleh bagian dari harta peninggalan Muslim melalui wasiat wajibah muncul dalam yurisprudensi peradilan agama, diposisikan untuk menjaga keutuhan keluarga dan merespons kemajemukan masyarakat Indonesia (Junaidi, 2020; Sunarto & Sumbulah, 2022). Namun kajian lain menilai pemberian kepada ahli waris non-Muslim sebagai penyimpangan dari aturan waris Islam, serta mengutip hadis tentang Muslim dan non-Muslim tidak saling mewarisi untuk menegaskan hambatan beda agama (Junaidi, 2020; Salim, 2016). Nuansa ini menunjukkan bahwa pada isu beda agama terdapat ketegangan antara pendekatan normatif fiqh yang menegaskan penghalang waris dan pendekatan rekayasa hukum melalui wasiat wajibah dalam praktik peradilan Indonesia (Junaidi, 2020; Salim, 2016; Sunarto & Sumbulah, 2022).

________________________________________

12. Ahli Waris Pengganti (Representasi) dan Sistem Bilateral dalam KHI: Pengaruh Tafsir dan 'Urf

KHI di Indonesia memperkenalkan konsep ahli waris pengganti (representasi) yang memberi ruang bagi cucu untuk memperoleh hak melalui penggantian kedudukan orang tuanya yang meninggal lebih dahulu, dan sejumlah kajian menegaskan bahwa gagasan ini dipengaruhi oleh pemikiran Hazairin yang menafsirkan ayat-ayat waris dengan mempertimbangkan nilai lokal serta mendorong sistem yang bercorak bilateral (Gabru, 2022; Ideham, 2022; Musafa'ah et al., 2023). Studi tentang tafsir Hazairin menunjukkan bahwa interpretasi atas Surah an-Nisa' 4:7 dipakai untuk menopang sistem bilateral yang kemudian diadopsi dalam KHI, dan interpretasi atas 4:33 dipakai untuk memunculkan konsep baru yang diadopsi dalam ketentuan KHI tentang mawāly/representasi (Gabru, 2022; Ideham, 2022). Dalam kajian kesetaraan gender atas ahli waris pengganti, dipaparkan bahwa penerapan ketentuan representasi dalam putusan peradilan agama—studi kasus Banjarmasin—dinilai sejalan dengan Pasal 185 KHI dan dipandang responsif gender dalam produk putusan yang diteliti (Gabru, 2022; Ideham, 2022).

Kajian pengaruh 'urf terhadap KHI juga menegaskan bahwa beberapa ketentuan KHI tidak semata-mata derivasi langsung dari Al-Qur'an dan Sunnah, melainkan juga dibangun atas pertimbangan kemaslahatan dan 'urf yang hidup di masyarakat Indonesia; misalnya, pengaturan klasifikasi ahli waris dan implikasi sistem bilateral, mekanisme perdamaian pembagian harta, serta pengaturan harta bersama (marital/shared property) yang mencerminkan kebiasaan pembagian tertentu di masyarakat (Darmawan, 2021; Gabru, 2022). Dengan demikian, pada tingkat kodifikasi, KHI dapat dipahami sebagai bentuk artikulasi hukum kewarisan Islam yang berinteraksi dengan realitas sosial Indonesia melalui kanal 'urf dan kebijakan hukum, sembari tetap mengklaim rujukan pada sumber-sumber syariah (Darmawan, 2021; Gabru, 2022; لقصير & شبايكي, 2023).

________________________________________

13. Tantangan Implementasi di Masyarakat: Adat, Literasi Faraidh, dan Potensi Konflik

Sejumlah studi menegaskan bahwa meskipun norma waris Islam dipahami sebagai ketentuan yang rinci dalam Al-Qur'an dan Sunnah, praktik sosial di banyak komunitas Muslim menunjukkan kecenderungan pembagian secara adat atau menurut persepsi "rata" yang tidak selalu berpadanan dengan faraidh (Adnan & Uyuni, 2021; Muzana et al., 2017; حاتم, 2023). Penelitian tentang praktik adat di Aceh menunjukkan bahwa tradisi dapat memengaruhi penggunaan harta peninggalan dan bahkan berpotensi mengurangi hak pihak lain; sekaligus dijelaskan bahwa adat diakui dalam Islam ketika memenuhi syarat dan tidak bertentangan dengan syara' (Mansur & Ulum, 2022; Muzana et al., 2017).

Studi pendidikan dan dakwah menekankan bahwa rendahnya pemahaman ilmu faraidh dapat memicu konflik keluarga dan sengketa waris, sehingga penguatan pendidikan dan dakwah tentang faraidh dipandang sebagai kebutuhan untuk mencegah perselisihan (Abidin & Jahari, 2022; Adnan & Uyuni, 2021; Kahfi et al., 2022). Studi implementasi KHI di Sleman juga menyebut adanya konflik internal keluarga terkait waris yang dipengaruhi perbedaan tingkat pendidikan serta adanya perbedaan interpretasi dalam praktik, yang menunjukkan tantangan sosiologis dalam penerapan norma kewarisan (Adnan & Uyuni, 2021; Juanda, 2023).

________________________________________

14. Konteks Minoritas Muslim dan Negara Non-Syariah: Masalah Konflik Norma dan Solusi Instrumen

Dalam konteks Muslim yang hidup di negara yang tidak menerapkan syariah sebagai hukum positif, kajian tentang penerapan sistem waris Islam menekankan adanya persoalan ketika hukum negara (hukum positif) mengatur distribusi waris secara berbeda dari faraidh, sehingga harta bisa terbagi tidak sesuai ketentuan syariah dan menimbulkan masalah etis bagi ahli waris Muslim (Alifudin et al., 2020; Gabru, 2022). Studi tentang penerapan faraidh di Afrika Selatan menegaskan bahwa karena sistem hukum negara mengatur administrasi harta, wasiat menjadi instrumen penting agar Muslim dapat mengimplementasikan pembagian sesuai hukum waris Islam dan menghindari distribusi menurut aturan intestasi negara yang bertentangan dengan faraidh (Gabru, 2022; ف, 2025).

Kajian tentang Singapura menunjukkan bahwa hukum Muslim (melalui AMLA) mengikat Muslim dalam urusan termasuk waris, dan menimbulkan konsekuensi terkait pilihan hukum serta dinamika hubungan perkawinan lintas agama yang berdampak pada suksesi; kajian tersebut juga membahas adanya upaya instrumen alternatif untuk mengharmoniskan tuntutan hukum sipil dan hukum Islam dalam praktik (S. Ahmad, 2016; Juanda, 2023). Dalam studi tentang problem penerapan di negara Barat, disebutkan bahwa tantangan besar mencakup pembagian menurut hukum positif, penyitaan harta tanpa ahli waris, serta pajak warisan; kondisi ini mendorong lembaga Islam mengampanyekan penulisan wasiat dan penataan administrasi agar distribusi lebih selaras dengan tuntutan syariah (Alifudin et al., 2020; ف, 2025).

________________________________________

15. Penutup: Sintesis Kerangka Normatif dan Realitas Sosial

Secara sintesis, hukum waris Islam adalah sistem normatif yang berangkat dari ketentuan wahyu (Al-Qur'an dan Sunnah) yang menjelaskan bagian-bagian waris dan prinsip-prinsip distribusi secara rinci, sekaligus membuka ruang metodologis qiyas/ijtihad untuk persoalan yang tidak tersurat, sehingga sistem dapat menjawab kebutuhan kasus yang berkembang (Bachri, 2018; بيزي, 2022; حاتم, 2023). Tujuan akhirnya—dalam pembacaan maqasid—adalah menjaga kemaslahatan dan keadilan keluarga serta perlindungan hak-hak manusia atas harta, dengan keadilan dipahami secara proporsional dan tidak selalu identik dengan kesamaan numerik (Majid et al., 2022; ابوغرارة, 2022; حريش, 2025).

Pada tingkat implementasi, literatur menunjukkan bahwa tantangan terbesar justru berada pada literasi faraidh, dominasi kebiasaan adat, penundaan pembagian, dan konflik keluarga, sehingga kebutuhan pendidikan, penataan administrasi, serta pemanfaatan instrumen yang diakui—misalnya wasiat dalam batas syariah—menjadi penting untuk menjaga agar peralihan hak dan kewajiban pascakematian berjalan sesuai tujuan syariah dan menghindari kezaliman dalam distribusi harta peninggalan (Abidin & Jahari, 2022; Djannah & Rizal, 2020; Gabru, 2022).

________________________________________

Daftar Pustaka

Abidin, N. Z., & Jahari, N. A. (2022). Management of inheritance property in Selangor. Journal of Islamic Philanthropy and Social Finance, 4(2), 29–36. https://doi.org/10.24191/jipsf/v4n22022_29-36

Adnan, M., & Uyuni, B. (2021). Da'wah strategies to increase the understanding of faraidh science in society. Jurnal Bina Ummat Membina Dan Membentengi Ummat, 4(2), 19–40. https://doi.org/10.38214/jurnalbinaummatstidnatsir.v4i2.111

Ahmad, M. Y., Isa, N. Y., & Omar, A. F. (2014). Analysis of heir pre-investigation mechanism: According to shari'ah perspective. Mediterranean Journal of Social Sciences. https://doi.org/10.5901/mjss.2014.v5n29p107

Ahmad, S. (2016). The Singapore fatwa and irsyad on nzar-nuzriah. Icr Journal, 7(3), 368–378. https://doi.org/10.52282/icr.v7i3.249

Al-Badri, H. A. I., & Maliki, H. H. A. A. (2022). ميراث البنت في الشريعة الإسلامية وقانون الاحوال الشخصية العراقي. Journal of the College of Basic Education, 28(115), 1035–1065. https://doi.org/10.35950/cbej.v28i115.5877

Alifudin, M., Chaer, Moh. T., & Suud, F. M. (2020). Contextualization of the 19th century Islamic law in Buton (a study on Sultan Muhammad Idrus Qaimuddin thought about mawaris). Ijtihad Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan, 20(2), 269–287. https://doi.org/10.18326/ijtihad.v20i2.269-287

Andikos, A. F., Ali, G., & Purnomo, W. A. (2016). Expert system for decision support division of inheritance according to Islamic law. Iaes International Journal of Artificial Intelligence (Ij-Ai), 5(3), 89. https://doi.org/10.11591/ijai.v5.i3.pp89-94

Aziz, A. (2016). Pembagian waris berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi ahli waris dalam tinjauan maqashid shariah. De Jure Jurnal Hukum Dan Syar'iah, 8(1), 48–63. https://doi.org/10.18860/j-fsh.v8i1.3729

Azni, A., Rifqi, M., Saifunnajar, S., Syu'aib, K., & Zin, N. B. Mohd. (2023). The timing analysis of inheritance distributions in the compilation of Islamic law. Al-Risalah Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan, 23(2), 258–273. https://doi.org/10.30631/alrisalah.v23i2.1431

Bachri, S. (2018). Pro kontra 'aul dalam kewarisan Islam: Studi komparatif antara pandangan Sunni dan Syiah. De Jure Jurnal Hukum Dan Syar'iah, 10(2), 49–60. https://doi.org/10.18860/j-fsh.v10i2.6707

Chong, S. C., & Alma'amun, S. (2015). Bequest motives among older Malays in Selangor. Jurnal Ekonomi Malaysia, 49(2), 17–26. https://doi.org/10.17576/jem-2015-4902-02

Darmawan, D. (2021). Influences of 'urf in Islamic law compilation concerning marriage in Indonesia. Al-Daulah Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam, 11(1), 149–172. https://doi.org/10.15642/ad.2021.11.1.149-172

Djannah, F., & Rizal, M. (2020). The delaying of inherited wealth distribution and its impact: A case study of family fair in Medan City. Randwick International of Social Science Journal, 1(2), 231–242. https://doi.org/10.47175/rissj.v1i2.64

Gabru, N. (2022). The applicability of the Islamic law of succession in South Africa. Obiter, 26(2). https://doi.org/10.17159/obiter.v26i2.14755

Hakim, A. (2023). مسائل الميراث الحديثة بين تجديد الخطاب الديني وتبديل الشرع الإسلامي. Al-Inṣāf - Journal Program Studi Ahwal Al Syakhshiyyah, 2(2), 16–38. https://doi.org/10.61610/ash.v2i2.25

Ideham, W. (2022). Substitute heirs in the compilation of Islamic law: An overview from gender equality perspective case study of the religious courts in Banjarmasin. Samarah Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam, 6(2), 1046. https://doi.org/10.22373/sjhk.v6i2.12466

Ismail, I. (2020). The philosophical values of Islamic inheritance law. Innovatio Journal for Religious Innovations Studies, 20(2), 125–136. https://doi.org/10.30631/innovatio.v20i2.112

Ismail, M. N., Ibrahim, N., & Sapian, S. M. (2023). The process of claiming asset in Bahagian Pembahagian Pusaka (BPP). International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 13(12). https://doi.org/10.6007/ijarbss/v13-i12/19691

Jiffry, M. A. C. M., Zaroum, A. H. M. A., & Awang, A. B. (2022). توريث الطفل المتبنى في قانون الميراث الخاص بمسلمي سريلانكا: دراسة فقهية تحليلية. Al Hikmah International Journal of Islamic Studies and Human Sciences, 5(2), 252–283. https://doi.org/10.46722/hikmah.v5i2.257

Juanda, J. (2023). The implementation of the compilation of Islamic law on inheritance law: A study in Sleman Regency. Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat, 19(1), 22–31. https://doi.org/10.23971/jsam.v19i1.5436

Jumadiah, H. (2021). Agreement of the heirs in the distribution of inheritance in the Gayo Community. International Journal of Multidisciplinary Research and Growth Evaluation, 211–216. https://doi.org/10.54660/anfo.2021.2.6.12

Junaidi, J. (2020). The basis of judges' considerations on decisions of different religious heritage in Islamic law perspective. Nurani Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat, 20(2), 277–286. https://doi.org/10.19109/nurani.v20i2.4453

Kahfi, A., Hardiyansyah, D., & Farida, I. (2022). Students' learning motivation analysis in contextual learning on faraidh fiqh material. Al-Tadzkiyyah Jurnal Pendidikan Islam, 13(1), 19–30. https://doi.org/10.24042/atjpi.v13i1.10523

Majid, M. M. A., Elatrash, R. J. Y., & Shkokani, N. N. (2022). حرمان الذكور من الميراث بين الشرع والأعراف الاجتماعية: مجتمع المننجكابَو في سومطرة الغربية أنموذجاً. Al Hikmah International Journal of Islamic Studies and Human Sciences, 5(2), 198–227. https://doi.org/10.46722/hikmah.v5i2.255

Mansur, Z. A., & Ulum, M. R. (2022). مقاصد الشريعة الإسلامية في اختلاف عدد الميراث الإسلامي (دراسة مقاصدية نقدية). Al-Zahra Journal for Islamic and Arabic Studies, 19(2). https://doi.org/10.15408/zr.v19i2.24958

Marwa, M. H. M. (2020). Al-walā` in Islamic inheritance law: Looking for its legal effects. Jurnal Hukum Novelty, 11(1), 56. https://doi.org/10.26555/novelty.v11i1.a15307

Mohamed, A., & Taha, M. M. (2019). Bequest to heirs: A review from the perspective of Malaysian statute (pp. 232–239). https://doi.org/10.15405/epsbs.2019.09.24

Musafa'ah, S., Syafaq, H., & Musyafaah, N. L. (2023). Hazairin's interpretation of inheritance verses in the Qur'an and its influence on the compilation of Islamic law. Journal of Indonesian Islam, 17(1), 147. https://doi.org/10.15642/jiis.2023.17.1.147-168

Muzana, Z., Sulong, J., & Ismail, F. H. (2017). Customary practices of sharing inheritance: An analysis of society practices in Pidie Aceh Darussalam. Al-Ihkam Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 11(2), 275–292. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v11i2.1037

Nurfauziah, A., Zulaiha, E., & Fadli, N. (2023). The causes of pros and cons in dividing inheritance two to one by using the perspective of justice principle tafseer. Qist Journal of Quran and Tafseer Studies, 2(1), 88–101. https://doi.org/10.23917/qist.v2i1.1299

Nursyamsudin, N. (2018). Pembagian harta waris sebelum muwaris meninggal dunia menurut perspektif hukum waris Islam. Mahkamah Jurnal Kajian Hukum Islam, 3(1), 69. https://doi.org/10.24235/mahkamah.v3i1.2747

Rahmadi, F., Nuruddin, A., & Yuslem, N. (2017). A novelty of perspective of fikih and PP No. 17 1965 for status of ownership of life insurance in claims fund. Journal of Social Science Studies, 4(2), 193. https://doi.org/10.5296/jsss.v4i2.11203

Rahman, A. H. A., & Hassan, R. (2020). Islamic estate planning in Malaysia: The dilemma. Journal of Islam in Asia (E-Issn 2289-8077), 17(2), 238–268. https://doi.org/10.31436/jia.v17i2.963

Saha, M. S. A., Anas, N., Yaacob, H. R. M., & Aziz, N. H. (2022). The issues, concepts and functions of Baitulmal in Selangor Islamic Religious Council (MAIS) on the reclamation of Muslim inheritance. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 12(11). https://doi.org/10.6007/ijarbss/v12-i11/14835

Salim, W. N. M. (2016). The effects of apostasy on the entitlement to property upon death: The Malaysian position. Iium Law Journal. https://doi.org/10.31436/iiumlj.v24i2.269

Sunarto, M. Z., & Sumbulah, U. (2022). Study of living hadith; the phenomenon of different religious inheritance through wasiat wajibah. At-Turas Jurnal Studi Keislaman, 9(2), 242–262. https://doi.org/10.33650/at-turas.v9i2.3880

Tarmizi, T., & Zubair, A. (2022). Status of inheritance for heirs who take their own share: A case study in Mattoanging village. Ekspose Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan, 21(1), 1307–1316. https://doi.org/10.30863/ekspose.v21i1.2623

Tohir, M., Hana, A. Y., Saiful, S., & Anam, A. C. (2023). Inheritance rights for li'an children in the study of mathematics and Islamic law. Lisan Al-Hal Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan, 17(1), 98–109. https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v17i1.98-109

Uddin, M. (2017). Inheritance of hermaphrodite (khuntha) under the Muslim law: An overview. Beijing Law Review, 08(02), 226–237. https://doi.org/10.4236/blr.2017.82013

Urus, N. S. T., Yusoff, M., Salleh, M., Serji, R. M., & Yusof, N. M. (2021). Jointly acquired and heritage property in the context of FELDA's new model strategy. Linguistics and Culture Review, 5(S4), 2112–2131. https://doi.org/10.21744/lingcure.v5ns4.1929

Wahab, N. A., Hashim, S., & Ghani, N. A. A. (2019). What influence Muslims to make wills? Insights into its determinants. The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research, 37–52. https://doi.org/10.33102/jmifr.v16i1.207

Waluyadi, W., & Budiyanti, S. (2020). The implementation of Islamic heritage law. https://doi.org/10.2991/assehr.k.200402.050

Zahrawani, S. N., Arhamdah, A., & Khoironi, S. D. (2021). Analysis of student problems in learning fiqh mawaris in higher education. International Journal of Multidisciplinary Research of Higher Education, 4(4), 124–131. https://doi.org/10.24036/ijmurhica.v4i4.104

ابوغرارة, أ. د. ض. م. (2022). مواجهة تداعيات ظاهرة المفقودين في ليبيا العقبات والحلول بين الفراغ التشريعي والشرع الفقهي. مجلة دراسات قانونية, (30). https://doi.org/10.37376/jols.vi30.2030

الحسينان, أ. ن. (2018). مدى تأثير النفقة الشرعية على فريضة الزكاة - دراسة فقهية تأصيلية مقارنة. مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية, 33(114). https://doi.org/10.34120/jsis.v33i114.2569

الرفاعي, ج. ع. ا., & التوبة, خ. غ. (2012). اتفاقية (القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة - سيداو) حقيقتها آثارها وموقف الشريعة منها. مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية, 27(91). https://doi.org/10.34120/jsis.v27i91.2035

الزهراني, ج. ح. (2025). ميراث مطلقة المريض مرضاً مخوفاً إذا مات من مرضه: (دراسة فقهية معاصرة) المصاب بفيروس كورونا أنموذجاً. مجلة جامعة جازان للعلوم الإنسانية, 14(1 الجزء الأول), 385–404. https://doi.org/10.63908/t6mggy15

العوفي, ع. (2023). أثر التحول الجنسي في المواريث الإسلامية (جمعا ودراسة). International Journal of Research and Studies Publishing, 4(45), 105–113. https://doi.org/10.52133/ijrsp.v4.45.4

الكبيسي, أ. ع. (2024). مبادئ العدل في نظام الميراث الإسلامي. مجلة الباحث الجامعي للعلوم الانسانية, 1–38. https://doi.org/10.69844/m387et77

الماعزي, ص. ا. م. (2024). منظومة الشيخ أحمد الدردير الحضيري في ذكر تفرق الأمة (1292-1330هـ / 1875–1912م). مجلة البحوث الأكاديمية, 28, 578–593. https://doi.org/10.65540/jar.v28i.791

بيزي, ن. ا. إ. (2022). جريمة قتل الأصول والأقارب (دراسة في الفقه والتشريع والقضاء). Omdurman Islamic University Journal, 18(2), 64–83. https://doi.org/10.52981/oiuj.v18i2.2282

حاتم, و. (2023). القياس في المسائل الميراثية، ضرورة ووسيلة دراسة مقارنة في ظل قانون الأحوال الشخصية العراقي النافذ. Researcher Journal of Legal Sciences, 4(1). https://doi.org/10.37940/jrls.2023.4.1.4

حريش, أ. م. د. ع. ح. (2025). حكم طلاق المريض مرض الموت وتطبيقاته على جائحة كورونا (دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي وقوانين الأحوال الشخصية). مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية, 5(2), 256–302. https://doi.org/10.56961/mejljs.v5i2.942

سلطان, ع. ع. س. (2021). الجوانب التشريعية للميراث وآثاره الاقتصادية والاجتماعية وشبهاته المعاصرة - دراسة في نصوص الوحيين. المجلة الدولية للدراسات الإسلامية المتخصصة, 6(2), 91–113. https://doi.org/10.31559/sis2021.6.2.3

عساف, م. م., & دبيغ, إ. م. (2022). حقوق المرأة المالية في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية. مجلة العلوم الإسلامية, 5(5), 81–97. https://doi.org/10.26389/ajsrp.c260522

ف, أ. ع. س. ا. (2025). إشكالات تطبيق نظام الإرث الإسلامي في البلاد الغربية. مجلة الآداب, 13(4). https://doi.org/10.35696/joa.v13i4.2868

لقصير, ي., & شبايكي, ا. (2023). الاستمداد التشريعي الإسلامي لأحكام الميراث – دراسة نقدية لآراء المستشرقين: (Oleary D.L.، N. J. Coulson، I. Goldziher). Mieyar, 27(1), 270–288. https://doi.org/10.37138/almieyar.v27i1.383

ميلاد, أ. س. خ. ا. (2023). المقاصد العامة في نظام الميراث. مجلة المنارة العلمية, (5), 267–281. https://doi.org/10.37376/asj.vi5.4099