01411 - Hukum Pidana Internasional dan Problem Atrocity Crimes dalam Perspektif Islam

Abstrak

International criminal law (ICL) is a branch of international law that regulates individual criminal responsibility for the most serious crimes of international concern, namely genocide, crimes against humanity, war crimes, and aggression. The development of ICL is marked by the establishment of the International Military Tribunals at Nuremberg and Tokyo, the ad hoc tribunals (ICTY and ICTR), and ultimately the International Criminal Court (ICC) based on the Rome Statute of 1998. This article examines ICL from the perspective of Islamic law by exploring the normative intersections and tensions between the two legal regimes. Using a comparative normative approach, this study finds that Islamic law—through the principles of maqāṣid al-sharī'ah, the institution of wilāyat al-maẓālim, and the mechanisms of islāḥ—provides an ethical-juridical foundation that is compatible with the anti-impunity goals and human protection agenda of ICL. However, points of tension remain on issues of retroactivity and criminal sanctions, particularly regarding the criticism from fiqh dauliy on the disproportionality of genocide sanctions in the Rome Statute compared to the principle of qiṣāṣ. The relationship between ICL and Islamic law is therefore best understood as a critical-synthetic dialogue: affirming shared goals of human dignity and accountability while subjecting procedural and penal frameworks to Islamic legal scrutiny.

Keywords: International Criminal Law; Rome Statute; Islamic Law; Maqāṣid al-Sharī'ah; Wilāyat al-Maẓālim; Atrocity Crimes

________________________________________

Hukum pidana internasional (HPI) merupakan cabang hukum internasional yang mengatur pertanggungjawaban pidana individu atas kejahatan paling serius yang menjadi perhatian komunitas internasional, yakni genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan agresi. Perkembangan HPI ditandai oleh pembentukan Mahkamah Militer Internasional di Nürnberg dan Tokyo, mahkamah ad hoc (ICTY dan ICTR), hingga berdirinya Mahkamah Pidana Internasional (ICC) berdasarkan Statuta Roma 1998. Artikel ini mengkaji HPI dari perspektif hukum Islam dengan menelaah titik temu dan titik tegang antara kedua rezim normatif tersebut. Dengan menggunakan pendekatan normatif komparatif, kajian ini menemukan bahwa hukum Islam—melalui prinsip maqāṣid al-syarī'ah, institusi wilāyat al-maẓālim, dan mekanisme islāḥ—menyediakan fondasi etik-yuridis yang kompatibel dengan tujuan anti-impunitas dan agenda perlindungan manusia dalam HPI. Namun, titik tegang tetap ditemukan pada isu retroaktivitas dan teori pemidanaan, khususnya kritik fikih dauliy terhadap proporsionalitas sanksi genosida dalam Statuta Roma dibanding prinsip qiṣāṣ. Relasi antara HPI dan hukum Islam karenanya paling produktif dipahami sebagai dialog sintesis-kritis: mengafirmasi tujuan bersama atas martabat manusia dan akuntabilitas, sambil menguji kerangka prosedural dan pemidanaan HPI terhadap prinsip-prinsip hukum Islam.

Kata Kunci: Hukum Pidana Internasional; Statuta Roma; Hukum Islam; Maqāṣid al-Syarī'ah; Wilāyat al-Maẓālim; Atrocity Crimes

________________________________________

A. Pendahuluan

Hukum pidana internasional (HPI) dipahami sebagai cabang hukum internasional publik yang berkembang pesat terutama pascaperang Dunia II, dengan fokus utama pada konseptualisasi international crimes (kejahatan internasional) dan pembentukan forum peradilan pidana internasional untuk menuntut pertanggungjawaban pidana individu atas kejahatan-kejahatan tersebut (Ikhwan, 2009; Nurhidayatuloh et al., 2022). Perkembangan ini secara historis ditandai oleh pembentukan Mahkamah Militer Internasional di Nürnberg (1945) dan Tokyo (1946) sebagai tonggak penting dalam evolusi HPI (Hayashi, 2019; Sefriani, 2007), serta kelahiran mahkamah ad hoc pascaperang Dingin seperti ICTY dan ICTR, sebelum kemudian hadirnya Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) berbasis Statuta Roma 1998 (Hayashi, 2019; Sefriani, 2007; Situngkir, 2023).

Dalam literatur HPI kontemporer, kejahatan yang menjadi yurisdiksi inti ICC secara konsisten dirujuk sebagai empat "kejahatan paling serius" (the most serious crimes of concern to the international community as a whole), yakni genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan agresi (Nurhidayatuloh et al., 2022; Prasetyo, 2020; Situngkir, 2023). Kerangka HPI ini secara eksplisit menempatkan individu sebagai subjek pertanggungjawaban pidana, termasuk ketika pelaku memiliki kapasitas/jabatan resmi tertentu (official capacity), sehingga agenda utamanya adalah mengakhiri impunitas bagi pelaku pelanggaran HAM berat (Ismail, 2014; Khamdan, 2016; Situngkir, 2023).

Di sisi lain, kajian hukum Islam—khususnya fiqh jināyah (hukum pidana Islam) dan fiqh dauliy (fikih hubungan internasional)—juga membangun rasionalitas normatif mengenai perlindungan martabat manusia dan penegakan keadilan, termasuk melalui institusi peradilan dan mekanisme penyelesaian sengketa (Kurniawan, 2018; Sujatmoko, 2019). Literatur tentang HAM dalam Islam menekankan bahwa ajaran Islam memiliki perhatian serius pada perlindungan hak-hak dasar manusia yang meliputi perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, serta menempatkan penegakan atas pelanggaran nilai-nilai tersebut sebagai bagian dari inspirasi normatif bagi isu-isu HAM kontemporer (Kurniawan, 2018; Ufran, 2019).

Karena itu, pembahasan "HPI menurut hukum Islam" secara akademik lebih tepat diposisikan sebagai kajian pertemuan dua rezim normatif: (i) rezim HPI positif yang beroperasi melalui perangkat perjanjian/kebiasaan internasional dan institusi peradilan internasional (Khamdan, 2016; Nurhidayatuloh et al., 2022); dan (ii) rezim normatif Islam yang memuat prinsip legalitas, pembuktian, tujuan hukum (maqāṣid), serta perangkat kelembagaan dan mekanisme penyelesaian perkara (termasuk model rekonsiliasi/islāḥ) (Ashar, 2014; Kurniawan, 2018; Ufran, 2019). Dengan kerangka ini, pertanyaan kuncinya bukan sekadar "apakah Islam mengenal genosida/kejahatan terhadap kemanusiaan/kejahatan perang" dalam terminologi modern, melainkan bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam membingkai pertanggungjawaban, legalitas, forum mengadili, dan jenis sanksi ketika berhadapan dengan kekejaman massal yang dalam HPI dikategorikan sebagai atrocity crimes (Kurniawan, 2018; Sujatmoko, 2019; Ufran, 2019).

________________________________________

B. Pembahasan

1. Konsep Dasar HPI: Objek Pengaturan, Sumber Norma, dan Kategori Kejahatan Inti

Dalam literatur hukum Indonesia, HPI dijelaskan sebagai cabang hukum yang mengatur pertanggungjawaban pidana individu atas pelanggaran serius hukum internasional, khususnya genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang, serta—dalam Statuta Roma—juga mencakup agresi (Nurhidayatuloh et al., 2022; Prasetyo, 2020; Situngkir, 2023). Kualifikasi empat kejahatan inti ini dirujuk langsung dari Statuta Roma, yang menegaskan yurisdiksi ICC terbatas pada empat kategori tersebut (Nurhidayatuloh et al., 2022; Prasetyo, 2020; Situngkir, 2023). Sebagian karya juga menempatkan kemunculan rezim HPI modern dalam rangka merespons "kejahatan luar biasa" yang mengguncang nurani kemanusiaan, sehingga memerlukan mekanisme khusus untuk pencegahan, penuntutan, dan penghukuman (Aziz, 2017; Ismail, 2014; Khamdan, 2016). Selain itu, karya-karya pengantar HPI menegaskan pentingnya individual criminal responsibility sebagai prinsip sentral, sekaligus membahas unsur tindak pidana (seperti actus reus dan mens rea) serta "modes of liability" (cara pertanggungjawaban) dalam menjerat pelaku (Damayanti, 2020; Harris et al., 2021).

Secara historis, Nürnberg dan Tokyo dipandang sebagai tonggak karena memperlihatkan pergeseran dari dominasi pertanggungjawaban negara menuju penuntutan individu secara langsung di forum internasional (Hayashi, 2019; Khamdan, 2016; Sefriani, 2007). Pengakuan terhadap prinsip-prinsip Nürnberg juga disebut memperoleh legitimasi melalui resolusi Majelis Umum PBB tanggal 11 Desember 1946, yang menunjukkan bahwa praktik peradilan pascaperang Dunia II berkontribusi pada pembentukan dan penerimaan norma HPI (Sefriani, 2007). Sejalan dengan itu, pembentukan ICTY dan ICTR oleh resolusi Dewan Keamanan PBB memperluas praktik penuntutan atas genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang sebagai pelanggaran serius hukum humaniter internasional (Hayashi, 2019; Muladi, 2017). Pada fase berikutnya, ICC dipahami sebagai institusi permanen yang dibentuk melalui perjanjian internasional (Statuta Roma 1998) untuk melengkapi yurisdiksi nasional dan mengakhiri impunitas atas pelanggaran HAM berat (Aziz, 2017; Ismail, 2014; Khamdan, 2016; Situngkir, 2023).

2. Prinsip Pertanggungjawaban Pidana Individu dan Penghapusan Kekebalan Jabatan: Relevansi bagi Diskursus Islam

Salah satu klaim paling konsisten dalam literatur HPI adalah bahwa ICC (dan kerangka Statuta Roma) menekankan pertanggungjawaban pidana individu untuk kejahatan inti, serta mengadili tanpa membedakan kapasitas atau jabatan pelaku (Alfitri, 2016; Banjarani et al., 2019; Harris et al., 2021). Karya-karya tentang ICC juga mengaitkan desain ini dengan agenda pencegahan impunitas dan pemajuan keadilan internasional (Ismail, 2014; Khamdan, 2016). Dalam konteks ini, penegasan bahwa kejahatan-kejahatan tersebut adalah crimes under international law yang dapat menembus perlindungan jabatan merupakan ciri khas HPI modern, sehingga pertanggungjawaban melekat pada individu sebagai pelaku, bukan semata entitas negara (Alfitri, 2016; Harris et al., 2021; Khamdan, 2016).

Sementara itu, pembacaan Islam terhadap pertanggungjawaban pidana dalam konteks pelanggaran HAM berat muncul melalui beberapa jalur argumentasi. Pertama, literatur yang membahas kasus-kasus pelanggaran HAM dalam sejarah Islam menempatkan pelanggaran oleh penguasa sebagai kategori "kejahatan oleh penguasa" (crimes by government/state crimes) dan mengaitkannya dengan konsep al-maẓālim dalam hukum Islam (Ashar, 2014; Kurniawan, 2018). Ini penting karena banyak atrocity crimes dalam HPI (khususnya kejahatan terhadap kemanusiaan) sering dikaitkan dengan serangan meluas/sistematis terhadap penduduk sipil yang melibatkan otoritas negara atau struktur kekuasaan (Fadil et al., 2020; Wulan, 2019). Dengan demikian, walaupun terminologi HPI dan terminologi fikih berbeda, literatur Islam menyediakan perangkat kategorisasi untuk melihat pelanggaran yang dilakukan aparat/penguasa sebagai persoalan yurisdiksi dan akuntabilitas yang bersifat "khusus" (bukan kriminalitas biasa) (Ashar, 2014; Kurniawan, 2018).

Kedua, literatur tentang wilāyat al-maẓālim menegaskan bahwa institusi ini dapat dipandang analog dengan pengadilan HAM dalam sistem peradilan Islam karena kesamaan orientasi untuk menangani kelaliman/penyalahgunaan kekuasaan, dan bahkan disebut memiliki kewenangan yang lebih luas dibanding forum pengadilan HAM Indonesia dalam cakupan fungsi pengawasan negara (Ashar, 2014). Implikasi analitisnya: diskursus Islam tidak asing terhadap gagasan bahwa penyalahgunaan kekuasaan harus dapat ditarik ke forum peradilan (atau mekanisme setara) demi pemulihan keadilan, sebuah ide yang sejalan dengan orientasi anti-impunitas HPI (Ashar, 2014; Ismail, 2014; Khamdan, 2016).

3. Asas Legalitas dan Non-Retroaktivitas: Titik Kritis dalam HPI dan Hukum Islam

Perdebatan asas legalitas dan retroaktivitas merupakan simpul penting ketika HPI bertemu dengan argumentasi hukum Islam. Dalam HPI, prinsip nonretroaktif sering disebut sebagai karakter penting Statuta Roma, dan keterbatasan yurisdiksi temporal ICC mendorong kebutuhan mekanisme alternatif (misalnya hybrid tribunal) untuk kasus-kasus sebelum Statuta Roma (Bunga, 2018). Kajian tentang anomali retroaktivitas dalam konteks genosida juga menegaskan bahwa Konvensi Genosida dan Statuta Roma tidak membolehkan retroaktivitas, sehingga penerapan retroaktif di tingkat nasional dapat dipandang bertentangan dengan kerangka hukum internasional dan HAM internasional (Nurhidayatuloh et al., 2022). Secara paralel, literatur tentang pembentukan pengadilan ad hoc (ICTY/ICTR) menunjukkan adanya perdebatan mengenai pengecualian asas legalitas dan isu retroaktivitas dalam praktik penegakan HPI (Hayashi, 2019; Situngkir, 2019).

Dalam hukum Islam, literatur yang menelaah asas retroaktif dalam kasus pelanggaran HAM menegaskan dua dalil pokok: (i) suatu perbuatan dipandang sebagai tindak pidana jika terbukti dengan alat bukti yuridis; dan (ii) suatu perbuatan "tidak dianggap sebagai kejahatan kecuali ada hukuman baginya," sehingga penetapan pidana berpegang pada asas legalitas dan berlaku untuk masa depan (nonretroaktif) (Ikhwan, 2009). Namun, literatur yang sama mencatat adanya pandangan mayoritas ulama bahwa prinsip retroaktivitas dapat diterapkan bila hukum baru lebih adil dan lebih manusiawi serta tidak merusak pencapaian tujuan hukum, meskipun penerapannya pada pelanggaran HAM berat dinilai tidak memenuhi syarat tersebut (Ikhwan, 2009).

Dengan demikian, titik temu HPI dan hukum Islam di sini adalah sama-sama memberi bobot besar pada legalitas; sedangkan titik tegangnya terletak pada bagaimana menjustifikasi forum/aturan "khusus" bagi kejahatan luar biasa tanpa merusak fondasi nullum crimen, nulla poena (Bunga, 2018; Ikhwan, 2009; Nurhidayatuloh et al., 2022; Situngkir, 2019). Literatur Indonesia juga mengingatkan bahwa rujukan pada Nürnberg/Tokyo atau ad hoc tribunals tidak selalu berarti penciptaan hukum materiil baru secara retroaktif, melainkan dapat dibaca sebagai perluasan dari kategori pelanggaran yang telah ada dalam hukum perang/hukum kebiasaan (Ikhwan, 2009), suatu nuansa yang relevan dengan kehati-hatian Islam terhadap kriminalisasi ex post (Ikhwan, 2009).

4. Yurisdiksi Universal, Kewajiban Negara, dan Komplementaritas: Kerangka HPI dan Resonansinya dalam Debat Islam Kontemporer

HPI mengenal perangkat yurisdiksi dan kewajiban negara yang kuat untuk mencegah impunitas. Literatur yurisdiksi universal menegaskan bahwa penerapan yurisdiksi universal didasarkan pada kebiasaan internasional dan perjanjian internasional, serta bertujuan menghindari impunitas dengan mendorong semua negara untuk mengadili atau bekerja sama membawa pelaku ke pengadilan (Sumigar, 2020). Dalam diskursus kejahatan terhadap kemanusiaan, yurisdiksi universal bahkan disebut sebagai "ciri khas" yang mengesampingkan lokasi tindak pidana dan nasionalitas pelaku/korban, meskipun pelaksanaannya tetap bertaut pada kepatuhan negara dan mekanisme hukum yang mengikat (misalnya ratifikasi atau cara lain yang mengikat) (Fadil et al., 2020). Sejalan dengan itu, literatur instrumen kerja sama internasional (misalnya MLAT) menekankan bahwa ciri penting kejahatan internasional adalah berlakunya asas universal yang memberi kewenangan setiap negara untuk menangkap, menahan, dan menuntut pelaku (Fani, 2020). Bahkan, analisis terminologi HPI juga membedakan "international crimes" (empat inti Statuta Roma) dari "transnational crimes," memperlihatkan bahwa tidak semua kejahatan lintas batas otomatis menjadi kejahatan inti ICC (Prasetyo, 2020; Sekartadji, 2017).

Namun, ICC sendiri dirancang menganut prinsip komplementaritas: yurisdiksi nasional diprioritaskan, dan ICC bertindak sebagai "jaringan pengaman" ketika negara tidak mau atau tidak mampu mengadili (Apripari, 2020; Aziz, 2017; Martowirono, 2017). Literatur Indonesia menjelaskan bahwa Statuta Roma menempatkan ICC sebagai pelengkap yurisdiksi pidana nasional (Aziz, 2017), dan kembali menegaskan bahwa ICC hanya dapat mengadili sepanjang pengadilan domestik tidak mau atau tidak mampu menjalankan fungsinya (Apripari, 2020). Penjelasan ini dipertegas pula dalam kajian-kajian penegakan hukum humaniter internasional yang menyebut tiga mekanisme penegakan: melalui Konvensi Jenewa 1949, melalui peradilan ad hoc, dan melalui ICC (Fernandes, 2018). Dalam analisis mengenai admissibility (diterima/tidaknya perkara), ditegaskan pula bahwa Statuta Roma memuat mekanisme untuk menilai kapan suatu kasus menjadi tidak dapat diterima karena telah ditangani di tingkat nasional, mencerminkan desain komplementer tersebut (Apripari, 2020; Khamdan, 2016).

Dari perspektif hukum Islam, resonansi terhadap komplementaritas muncul terutama pada gagasan bahwa penyelesaian perkara dapat dan idealnya ditempuh melalui mekanisme internal komunitas/pemerintahan yang sah, tetapi tetap membutuhkan forum khusus ketika pelanggaran melibatkan penguasa atau ketika mekanisme biasa gagal memberi keadilan. Literatur wilāyat al-maẓālim menekankan sifatnya sebagai institusi yang dapat menangani kelaliman/penyimpangan aparat atau badan negara dan relevan untuk penyelesaian kasus pelanggaran HAM (Ashar, 2014). Dengan kata lain, walaupun komplementaritas adalah doktrin HPI positif (Apripari, 2020; Aziz, 2017; Martowirono, 2017), literatur Islam menyediakan analog kelembagaan yang menjelaskan mengapa perkara yang melibatkan penguasa memerlukan desain yurisdiksi dan forum khusus (Ashar, 2014; Kurniawan, 2018). Nuansa ini menjadi penting ketika membahas pelanggaran HAM berat: HPI memformulasikan "unwilling/unable" dalam bahasa komplementaritas (Apripari, 2020; Aziz, 2017; Martowirono, 2017), sedangkan tradisi Islam mendiskusikan "kejahatan oleh penguasa" dan kebutuhan institusi maẓālim untuk mengoreksi kelaliman kekuasaan (Ashar, 2014; Kurniawan, 2018).

5. Kejahatan Inti HPI dan Pembacaan Normatif Hukum Islam

a. Genosida: Kerangka HPI dan Kritik Fiqh Dauliy atas Proporsionalitas Sanksi

Dalam HPI, genosida diakui sebagai salah satu kejahatan internasional paling serius dan termasuk yurisdiksi ICC sebagaimana dirumuskan dalam Statuta Roma (Nurhidayatuloh et al., 2022; Patty & Makaruku, 2024; Situngkir, 2023). Literatur Indonesia mengenai genosida menegaskan bahwa pengaturannya telah muncul dalam Konvensi Genosida 1948 dan kemudian ditegaskan dalam Statuta ICTY, ICTR, serta Statuta Roma 1998 (Patty & Makaruku, 2024). Pada level konseptual yang sama, beberapa kajian menekankan bahwa HPI mengarahkan pertanggungjawaban pada individu tanpa terikat status/jabatan dalam pemerintahan (Patty & Makaruku, 2024), suatu desain yang juga tampak dalam argumen bahwa tindak pidana inti ICC adalah kejahatan paling serius bagi komunitas internasional (Prasetyo, 2020; Sekartadji, 2017).

Dalam perspektif fiqh dauliy, kajian yang secara eksplisit membahas genosida menyatakan bahwa Statuta Roma menjadi dasar terbentuknya ICC untuk menangani genosida dan kejahatan lain yang tercantum dalam Statuta Roma (Sujatmoko, 2019). Pada sisi pemidanaan, kajian tersebut mencatat bahwa Pasal 77 Statuta Roma mengatur pidana penjara tidak lebih dari 30 tahun atau seumur hidup dalam kondisi tertentu, serta memungkinkan denda dan penyitaan bagi pelaku genosida (Sujatmoko, 2019). Akan tetapi, kajian yang sama menilai bahwa sekalipun pengaturan sanksi dalam hukum internasional dapat dipandang "cukup adil" dalam arti tidak membedakan kedudukan dalam mengadili dan menjatuhkan sanksi, sanksi tersebut dipandang "tidak sepadan" bila dilihat dari perspektif fikih dauliy yang mengajarkan adanya qiṣāṣ pada tindak pidana pembunuhan (Sujatmoko, 2019).

Di sini terlihat perbedaan paradigma: HPI menekankan standar pemidanaan institusional dalam kerangka peradilan internasional (Khamdan, 2016; Sujatmoko, 2019), sedangkan kritik fikih dauliy menilai proporsionalitas hukuman melalui horizon normatif Islam tentang pembalasan setimpal dalam tindak pembunuhan (Sujatmoko, 2019). Literatur fikih dauliy juga mengaitkan penyelesaian sengketa secara damai melalui perjanjian internasional sebagai preferensi dibanding kekerasan, termasuk dalam konteks penyelesaian kasus genosida (Sujatmoko, 2019), yang menunjukkan bahwa perspektif Islam tidak hanya berbicara soal sanksi, tetapi juga soal pencegahan dan resolusi damai.

b. Kejahatan terhadap Kemanusiaan: Evolusi HPI, Yurisdiksi Universal, dan Konsep al-Maẓālim

Dalam HPI, kejahatan terhadap kemanusiaan memiliki sejarah panjang dan dibahas sebagai salah satu bentuk kejahatan internasional yang menjadi sorotan sejak Nürnberg (Wulan, 2019). Literatur menekankan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan dirumuskan dalam Statuta Roma 1998 (Pasal 7) dan dibatasi pada serangan terhadap penduduk sipil, serta kerap diasosiasikan dengan yurisdiksi universal sebagai karakteristik pentingnya (Fadil et al., 2020). Kajian lain menambahkan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan tumbuh dan berkembang dari hukum kebiasaan internasional, berbeda dari genosida dan kejahatan perang yang telah terkodifikasi melalui perjanjian internasional khusus (Sekartadji, 2017). Bahkan, draf artikel ILC 2019 tentang pencegahan dan penghukuman kejahatan terhadap kemanusiaan dipahami sebagai respons atas ketiadaan konvensi khusus yang secara komprehensif mengatur berbagai aspek kejahatan tersebut, sekaligus menegaskan kewajiban negara untuk tidak melakukan, mencegah, dan menghukum (Siswanto, 2016). Dengan demikian, HPI menggabungkan dua fokus: pertanggungjawaban individu di forum pidana (Damayanti, 2020; Harris et al., 2021) dan arsitektur kewajiban negara untuk pencegahan/penghukuman (Fadil et al., 2020; Siswanto, 2016).

Dalam perspektif hukum Islam, literatur tentang penyelesaian pelanggaran HAM pada masa Rasulullah dan relevansi institusi peradilan Islam menyebut adanya kategori pelanggaran yang dapat digolongkan sebagai al-maẓālim—yakni kejahatan/pelanggaran oleh penguasa atau aparat—yang selaras dengan konsep "crimes by government/state crimes" dalam literatur hukum umum (Kurniawan, 2018). Literatur lanjutan tentang wilāyat al-maẓālim kemudian menegaskan bahwa institusi ini dapat dibaca sebagai "pengadilan HAM" dalam Islam karena kemiripan fungsi dan yurisdiksinya dengan pengadilan HAM Indonesia, serta bahkan memiliki cakupan kewenangan yang lebih luas (Ashar, 2014).

Sintesisnya: ketika HPI menekankan bahwa crimes against humanity seringkali melibatkan serangan sistematis atau meluas terhadap penduduk sipil dan membutuhkan perangkat akuntabilitas yang efektif (Fadil et al., 2020; Wulan, 2019), tradisi hukum Islam memiliki perangkat kategorisasi dan kelembagaan (maẓālim) untuk mengadili penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan rakyat dan mengancam keadilan (Ashar, 2014; Kurniawan, 2018). Walaupun kedua kerangka ini tidak identik, literatur yang tersedia menunjukkan adanya titik temu normatif pada kebutuhan forum khusus untuk abuse of power dan perlindungan publik dari kelaliman negara (Ashar, 2014; Fadil et al., 2020; Kurniawan, 2018).

c. Kejahatan Perang: Hukum Humaniter, Penuntutan Individu, dan Relevansi Prinsip Pertanggungjawaban Komando

Dalam HPI, kejahatan perang disebut sebagai salah satu kategori kejahatan internasional tertua dan menjadi bagian dari yurisdiksi ICC di bawah Statuta Roma (Damayanti, 2020; Sari, 2014; Sekartadji, 2017). Kajian tentang penegakan hukum humaniter internasional menegaskan bahwa pihak-pihak dalam konflik bersenjata wajib menghormati prinsip pembatasan, proporsionalitas, dan pembedaan; pelanggar dapat diproses sebagai penjahat perang melalui mekanisme Konvensi Jenewa 1949, peradilan ad hoc, atau ICC (Fernandes, 2018). Literatur lain menegaskan bahwa pelanggaran hukum humaniter internasional (kejahatan perang) merupakan kejahatan internasional yang menjadi yurisdiksi ICC (Nrangwesti, 2021). Di Indonesia, beberapa kajian menyebut adanya isu kesenjangan pengaturan (misalnya UU Pengadilan HAM yang tidak memuat kejahatan perang secara eksplisit), sehingga muncul urgensi pembaruan regulasi nasional agar sejalan dengan standar Statuta Roma dan instrumen hukum humaniter (Imran et al., 2023).

Di dalam diskursus pertanggungjawaban, literatur hukum humaniter Indonesia menjelaskan doktrin command responsibility dengan unsur hubungan atasan-bawahan, unsur kesengajaan (mens rea), dan unsur tindakan yang diharuskan (actus reus) (Fernandes, 2018). Kajian lain menyatakan bahwa pertanggungjawaban komando dipahami sebagai perluasan dari pertanggungjawaban individu dan sering diberlakukan dalam perkara-perkara pasca-Perang Dunia II, terutama terkait kejahatan perang (Saputri, 2024). Selain itu, pembahasan pengantar HPI menekankan bahwa HPI mengenal beragam modes of liability yang menjelaskan bagaimana individu dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan internasional (Damayanti, 2020), sementara literatur tentang aspek hukum humaniter dalam kejahatan perang menegaskan bahwa perintah komandan/atasan berkaitan dengan tanggung jawab individu dalam Statuta ICC (Ashri, 2023).

Untuk "menurut hukum Islam," sumber yang tersedia tidak memberikan rumusan fikih perang secara rinci dalam kaitannya dengan kategorisasi war crimes modern. Namun, kajian fiqh dauliy yang membahas genosida menyatakan Statuta Roma dibuat antara lain untuk menyelaraskan hukum perang dan membatasi penggunaan senjata pasca-Perang Dunia, dengan prioritas mengadili individu yang bertanggung jawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan (Sujatmoko, 2019). Selain itu, literatur HAM dalam Islam menekankan perlindungan hak-hak dasar (agama, jiwa, akal, keturunan, harta) sebagai prinsip normatif, dan menunjukkan bahwa penegakan atas pelanggaran dapat dilakukan melalui perangkat peradilan dan mekanisme rekonsiliasi (Kurniawan, 2018; Ufran, 2019).

Dengan bukti ini, sintesis yang dapat dipertanggungjawabkan adalah bahwa hukum Islam—melalui agenda perlindungan HAM dasar dan penegakan keadilan terhadap pelanggaran—menyediakan horizon etik-yuridis yang kompatibel dengan gagasan HPI tentang perlunya akuntabilitas individu atas pelanggaran serius dalam konflik, meskipun terminologi dan detail kategorisasi war crimes modern tidak dijabarkan dalam sumber Islam yang disediakan (Fernandes, 2018; Kurniawan, 2018; Sujatmoko, 2019; Ufran, 2019).

6. Mekanisme Penyelesaian Perkara: Pengadilan Internasional, Hybrid Tribunal, dan Tradisi Islāḥ dalam Islam

Dalam HPI, keragaman forum peradilan mencakup peradilan internasional murni (ICC), peradilan ad hoc (ICTY/ICTR), serta pengadilan campuran (hybrid tribunal) yang merupakan pengadilan nasional yang diinternasionalisasi (Bunga, 2018; Sefriani, 2007a, 2007b). Literatur hybrid tribunal menekankan bahwa model ini muncul sebagai perkembangan baru untuk menyelesaikan kejahatan di bawah yurisdiksi hukum internasional (genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang), dan dibentuk melalui kombinasi elemen nasional dan internasional (Bunga, 2018; Sefriani, 2007a, 2007b). Selain itu, model hybrid dipandang relevan untuk menutup keterbatasan yurisdiksi temporal ICC yang tidak membuka ruang bagi pengadilan atas kejahatan HAM sebelum Statuta Roma, sehingga forum alternatif diperlukan untuk menghindari impunitas (Bunga, 2018).

Tradisi Islam, berdasarkan kajian penyelesaian pelanggaran HAM pada masa Rasulullah, mengidentifikasi tiga metode penyelesaian: (i) berperkara biasa di pengadilan dengan keputusan hakim; (ii) berperkara biasa namun berakhir dengan islāḥ (perdamaian); dan (iii) pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi para pihak tanpa melalui proses berperkara di pengadilan (Kurniawan, 2018). Literatur lain yang membahas kebijakan "pemaafan korban" (model afwān) dari perspektif hukum pidana dan hukum Islam menunjukkan adanya konsepsi pemaafan/forgiveness yang dapat diadopsi sebagai model penyelesaian perkara di luar pengadilan dalam pembaruan hukum pidana nasional (Banjarani, Tahar, et al., 2019). Pada level internasional, literatur transitional justice menegaskan adanya mekanisme yang dapat membuka peluang amnesti/pemaafan dalam kerangka rekonsiliasi nasional, namun dicatat pula adanya ketegangan dengan Statuta Roma yang tidak mengakui amnesti bagi berbagai kejahatan internasional (Ikhwan, 2011).

Sintesisnya, HPI modern cenderung menekankan penuntutan pidana formal sebagai instrumen utama anti-impunitas (Ismail, 2014; Khamdan, 2016), sementara tradisi Islam (setidaknya dalam rujukan yang diberikan) memperlihatkan pluralitas jalur penyelesaian—dari adjudikasi hingga rekonsiliasi berbasis pengungkapan kebenaran—yang dapat dibaca sebagai sumber inspirasi bagi desain kebijakan transitional justice sepanjang tidak meniadakan akuntabilitas pada pelanggaran paling serius (Ikhwan, 2011; Kurniawan, 2018).

7. Perlindungan Korban, Reparasi, dan Maqāṣid al-Syarī'ah: Membaca HPI dari Horizon Tujuan Hukum Islam

Literatur mengenai ICC menekankan orientasi pengadilan internasional untuk menuntut individu atas pelanggaran HAM berat dan melengkapi yurisdiksi nasional yang tidak mau atau tidak mampu membawa pelaku ke pengadilan (Khamdan, 2016; Martowirono, 2017; Nirwan et al., 2023). Pada sisi korban, kajian perlindungan korban pelanggaran HAM berat di Indonesia menyatakan bahwa korban memiliki hak atas kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi; serta mengaitkan pembacaan itu dengan teori maqāṣid al-syarī'ah (khususnya ḥifẓ al-nafs, ḥifẓ al-māl, dan ḥifẓ al-'aql) untuk menunjukkan bahwa perlindungan korban secara substansi sejalan dengan tujuan hukum Islam (Ufran, 2019). Literatur HAM dalam Islam juga menegaskan tujuan pokok yang berkaitan dengan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (KHAIRUNNISSA, 2022; Kurniawan, 2018). Bahkan, kajian tentang terorisme dalam perspektif Islam menegaskan bahwa tindakan terorisme melanggar prinsip-prinsip maqāṣid al-syarī'ah karena merusak perlindungan jiwa, harta, akal, keturunan, dan agama (KHAIRUNNISSA, 2022).

Walaupun terorisme bukan fokus yurisdiksi inti ICC dalam Statuta Roma (Prasetyo, 2020; Sekartadji, 2017), rujukan ini penting untuk menunjukkan pola argumentasi: ketika sebuah tindakan dipahami menimbulkan kerusakan serius atas lima perlindungan dasar, kerangka Islam cenderung menempatkannya sebagai pelanggaran berat terhadap kemaslahatan umum dan martabat manusia (KHAIRUNNISSA, 2022; Kurniawan, 2018; Ufran, 2019).

Dari sudut sintesis, kerangka maqāṣid menyediakan basis etik-yuridis untuk membaca tujuan HPI (anti-impunitas, perlindungan manusia, pencegahan kekejaman massal) sebagai agenda yang kompatibel dengan perlindungan hak-hak dasar dalam Islam (KHAIRUNNISSA, 2022; Kurniawan, 2018; Ufran, 2019). Namun, sumber yang tersedia juga menunjukkan adanya ketegangan pada isu pemidanaan (misalnya kritik fikih dauliy terhadap proporsionalitas sanksi genosida dalam Statuta Roma dibanding prinsip qiṣāṣ) (Sujatmoko, 2019). Karena itu, "HPI menurut hukum Islam" dapat dipahami sebagai relasi dialektik: Islam dapat mengafirmasi tujuan perlindungan manusia dan akuntabilitas atas kekejaman massal (Ashar, 2014; Kurniawan, 2018; Ufran, 2019), tetapi dapat mengkritisi bentuk-bentuk sanksi internasional tertentu bila dipandang tidak sepadan menurut teori pemidanaan Islam (Sujatmoko, 2019).

8. Kapasitas Resmi, Imunitas, dan "Amān": Perbandingan Terbatas antara HPI dan Siyasah Dauliyah

Dalam HPI, literatur ICC menekankan bahwa pengadilan dapat mengadili individu "tanpa memandang official capacity," sebagai bagian dari desain untuk mencegah impunitas (Alfitri, 2016; Situngkir, 2023). Sebaliknya, dalam kajian tentang kekebalan diplomatik, dibahas bahwa dalam siyāsah dauliyah seorang diplomat yang diutus ke wilayah Islam berhak memperoleh status amān (perlindungan atas harta dan darah) berdasarkan perjanjian keamanan (akad amān) oleh penguasa Islam selama bertugas (Christianti, 2015). Kajian yang sama juga menyoroti bahwa kekebalan yurisdiksi perlu ditilik secara cermat karena hukum-hukum syariah yang ditegaskan oleh nash tidak terikat oleh kebiasaan internasional, sekaligus menegaskan prinsip resiprositas (perlakuan yang sama) sebagai dasar penerimaan beberapa bentuk kekebalan (Christianti, 2015).

Dengan bukti ini, sintesis yang aman secara evidensial adalah: HPI modern cenderung mengikis perlindungan jabatan dalam konteks kejahatan internasional inti (Alfitri, 2016; Situngkir, 2023), sedangkan dalam siyāsah dauliyah terdapat konsep perlindungan bagi utusan/diplomat melalui amān yang berbasis perjanjian keamanan dan resiprositas (Christianti, 2015). Namun, sumber yang diberikan tidak cukup untuk menyimpulkan bagaimana tradisi amān beroperasi ketika diplomat/pejabat melakukan atrocity crimes; sehingga relasi ini hanya dapat dibaca sebagai perbandingan konseptual terbatas, bukan konklusi normatif final.

9. Ketegangan dengan Rezim HAM Internasional: Pelajaran bagi Integrasi HPI–Hukum Islam

Diskursus tentang konflik antara hukum pidana Islam dan standar HAM internasional menunjukkan bahwa ketegangan normatif dapat muncul pada isu pemidanaan (misalnya hukuman mati atau hukuman badan) ketika negara juga terikat instrumen HAM internasional seperti ICCPR dan CAT (Huwae et al., 2023). Kajian tersebut menekankan perlunya pendekatan alternatif yang mampu menjembatani polemik universalitas versus relativisme budaya, agar standar HAM internasional dapat diinternalisasi tanpa memicu resistensi, terutama ketika sistem peradilan pidana suatu negara belum memenuhi due process of law (Huwae et al., 2023).

Dalam konteks HPI, ketegangan serupa dapat muncul ketika negara berpenduduk mayoritas Muslim mempertimbangkan ratifikasi Statuta Roma atau harmonisasi hukum nasional dengan standar ICC, karena isu prosedural (legalitas, nonretroaktif, due process) dan isu substantif pemidanaan dapat diperdebatkan (Huwae et al., 2023; Ikhwan, 2009; Nurhidayatuloh et al., 2022). Literatur tentang konsekuensi keanggotaan ICC bagi Indonesia juga menekankan perlunya proses sinergi hukum nasional dengan Statuta Roma (mencakup hukum pidana, hukum acara pidana, ekstradisi, pengadilan HAM, dan UU HAM) agar tidak terjadi konflik antara ICC dan hukum Indonesia (Fernandes, 2018), yang secara tidak langsung mengafirmasi bahwa harmonisasi rezim hukum memerlukan kerja konseptual dan institusional yang serius.

________________________________________

C. Penutup

Berdasarkan literatur yang tersedia, HPI adalah cabang hukum internasional publik yang menegaskan pertanggungjawaban pidana individu atas empat kejahatan paling serius—genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan agresi—dengan ICC sebagai institusi permanen berbasis Statuta Roma 1998 yang beroperasi secara komplementer terhadap yurisdiksi nasional (Apripari, 2020; Aziz, 2017; Ismail, 2014; Martowirono, 2017; Nurhidayatuloh et al., 2022; Situngkir, 2023). Prinsip kunci HPI meliputi pertanggungjawaban individu, penguatan anti-impunitas, serta desain yurisdiksi (termasuk universal jurisdiction dalam diskursus tertentu) dan mekanisme komplementaritas untuk kasus "unwilling/unable" (Apripari, 2020; Fadil et al., 2020; Martowirono, 2017; Sumigar, 2020).

Dalam hukum Islam, sumber-sumber yang diberikan menegaskan: (i) kuatnya asas legalitas dan keberatan terhadap retroaktivitas kecuali dalam syarat tertentu (Ikhwan, 2009); (ii) orientasi perlindungan hak-hak dasar manusia (agama, jiwa, akal, keturunan, harta) sebagai bagian dari maqāṣid (KHAIRUNNISSA, 2022; Kurniawan, 2018; Ufran, 2019); (iii) keberadaan institusi wilāyat al-maẓālim sebagai perangkat akuntabilitas atas penyalahgunaan kekuasaan dan relevansinya dengan pengadilan HAM (Ashar, 2014; Kurniawan, 2018); serta (iv) adanya mekanisme penyelesaian yang mencakup adjudikasi dan islāḥ/rekonsiliasi (Banjarani, Tahar, et al., 2019; Kurniawan, 2018).

Pertemuan HPI dan hukum Islam karenanya tampak kuat pada tujuan perlindungan manusia dan akuntabilitas atas pelanggaran berat, tetapi memperlihatkan titik tegang pada isu retroaktivitas dan teori pemidanaan (misalnya kritik fikih dauliy terhadap proporsionalitas sanksi genosida dalam Statuta Roma dibanding prinsip qiṣāṣ) (Ikhwan, 2009; Nurhidayatuloh et al., 2022; Sujatmoko, 2019). Karena itu, "HPI menurut hukum Islam" paling produktif dipahami sebagai agenda sintesis-kritis: mengafirmasi tujuan anti-impunitas dan perlindungan kemanusiaan HPI melalui horizon maqāṣid dan lembaga maẓālim, sambil menguji kompatibilitas prosedural dan pemidanaan HPI terhadap prinsip legalitas, keadilan, dan proporsionalitas dalam tradisi hukum Islam (Ashar, 2014; Huwae et al., 2023; Ikhwan, 2009; Ufran, 2019).

________________________________________

Daftar Pustaka

Alfitri, A. (2016). Konflik Hukum Antara Ketentuan Hukum Pidana Islam dan Hak-Hak Sipil? (Telaah Konsep HAM dan Implementasi Ratifikasi ICCPR dan CAT di Indonesia). Jurnal Konstitusi, 7(2), 099. https://doi.org/10.31078/jk725

Apripari, A. (2020). Penegakkan Yurisdiksi International Criminal Court atas Kejahatan Agresi Pasca Kampala Amendments Diadopsi dalam Rome Statute. Sasi, 26(4), 540–556. https://doi.org/10.47268/sasi.v26i4.272

Ashar, N. M. M. (2014). Hukum Internasional tentang Genosida dalam Perspektif Fikih Dauly. Al-Daulah Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam, 4(01), 1–24. https://doi.org/10.15642/ad.2014.4.01.1-24

Ashri, A. M. (2023). Kewajiban Umum Negara terkait Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan terhadap Kemanusiaan: Telaah atas Draf Artikel ILC. Uti Possidetis Journal of International Law, 4(2), 200–233. https://doi.org/10.22437/up.v4i2.21504

Aziz, S. (2017). Kedudukan Prinsip Komplementaritas Mahkamah Pidana Internasional atas Pemberian Amnesti terhadap Pelaku Kejahatan Internasional. Jurnal Hukum & Pembangunan, 34(3), 230. https://doi.org/10.21143/jhp.vol34.no3.1439

Banjarani, D. R., Sulastuti, S., & Artiasha, K. (2019). Perlindungan Terhadap Wartawan Perang di Daerah Konflik Bersenjata Menurut Hukum Internasional (Studi Kasus Daerah Konflik Irak dan Suriah). Cepalo, 3(1), 11. https://doi.org/10.25041/cepalo.v3no1.1789

Banjarani, D. R., Tahar, A. M., & Aini, D. C. (2019). Studi Perbandingan Kelembagaan dan Yurisdiksi International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY) dan the International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) dengan International Criminal Court (ICC). Cepalo, 1(1), 41. https://doi.org/10.25041/cepalo.v1no1.1754

Bunga, D. (2018). Terminologi Kejahatan dalam Hukum Pidana Internasional. Jurnal Aktual Justice, 3(1), 1–12. https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v3i1.440

Christianti, D. W. (2015). Jurisdiksi International Criminal Court terhadap Warga Negara Non-Pihak Statuta Roma dan Dampaknya bagi Indonesia. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law), 2(1), 27–43. https://doi.org/10.22304/pjih.v2n1.a3

Damayanti, N. S. (2020). Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Kaitannya dengan Penegakan Hukum Oleh Mahkamah Pidana Internasional (Prospek dan Tantangan). Sasi, 26(2), 251–265. https://doi.org/10.47268/sasi.v26i2.253

Fadil, M., Sudini, L. P., & Sujana, I. N. (2020). Penegakan Hukum Pidana Internasional dalam Kejahatan Perang terhadap Kemanusiaan. Jurnal Preferensi Hukum, 1(2), 88–92. https://doi.org/10.22225/jph.1.2.2381.88-92

Fani, R. (2020). Doktrin Pertanggungjawaban Komando atas Kejahatan Berat HAM Menurut Hukum Pidana Internasional. Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum, 19(1), 47–60. https://doi.org/10.32816/paramarta.v19i1.84

Fernandes, I. (2018). Telaah Kejahatan Kemanusiaan terhadap Etnis Rohingya Berdasarkan Hukum Internasional. Jurnal Hukum Das Sollen, 1(2). https://doi.org/10.32520/das-sollen.v2i1.424

Harris, R. F., Nugroho, I. I., & Assabili, F. (2021). Urgensi Penerapan Responsibility to Protect Guna Menangani Pemerkosaan Sistematik dalam Konflik Bersenjata Internasional. Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal, 1(2), 225–241. https://doi.org/10.15294/ipmhi.v1i2.53510

Hayashi, N. (2019). Introduction to International Criminal Law. Teras Law Review Jurnal Hukum Humaniter Dan HAM, 4(7). https://doi.org/10.25105/teras-lrev.v4i7.5430

Huwae, G. P., Peilouw, J. S. F., & Daties, D. R. A. (2023). Persekusi Sebagai Pelanggaran Hak Hidup Menurut Hukum Internasional (Kasus Persekusi oleh Taliban di Afganistan). Tatohi Jurnal Ilmu Hukum, 3(1), 15. https://doi.org/10.47268/tatohi.v3i1.1548

Ikhwan, I. (2009). Asas Retroaktif pada Kasus Pelanggaran HAM (Perspektif Hukum Islam). Ulumuna, 13(1), 59–80. https://doi.org/10.20414/ujis.v13i1.372

Ikhwan, I. (2011). Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM pada Masa Rasulullah SAW. Miqot Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 35(2). https://doi.org/10.30821/miqot.v35i2.148

Imran, M., Arsal, A., & Wahyuni, S. (2023). Dehumanisasi Hukuman Mati bagi Pengedar Narkotika di Indonesia Menurut Hukum Islam. Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam, 9(2), 219–235. https://doi.org/10.15642/aj.2023.9.2.219-235

Ismail, I. (2014). Konsekuensi Negara Indonesia Menjadi Anggota ICC (Studi tentang Mekanisme Penegakan Hukum Humaniter Internasional). Jurnal Dinamika Hukum, 14(2). https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.297

KHAIRUNNISSA, S. (2022). Penegakan Hukum Luar Biasa atas Kejahatan Ekosida Sebagai Extraordinary Crime dalam Konsep Hukum Lingkungan Internasional. Riau Law Journal, 6(2). https://doi.org/10.30652/rlj.v6i2.7948

Khamdan, M. (2016). Pengembangan Bina Damai dalam Penanganan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia. Jurnal Cita Hukum, 4(1). https://doi.org/10.15408/jch.v4i1.2835

Kurniawan, N. (2018). Kasus Rohingya dan Tanggung Jawab Negara dalam Penegakan Hak Asasi Manusia. Jurnal Konstitusi, 14(4), 880. https://doi.org/10.31078/jk1449

Martowirono, S. (2017). Azas Pelengkap Statuta Roma 1998 tentang Pengadilan Pidana Internasional. Jurnal Hukum & Pembangunan, 31(4), 339. https://doi.org/10.21143/jhp.vol31.no4.1290

Muladi, M. (2017). Yurisdiksi dan "Adminissibility" Pengadilan Pidana Internasional. Jurnal Hukum & Pembangunan, 31(4), 313. https://doi.org/10.21143/jhp.vol31.no4.1293

Nirwan, F. M. A. P., Wattimena, J. A. Y., & Anwar, A. (2023). Bentuk Pertanggungjawaban Pelanggaran HAM terhadap Tawanan Perang Menurut Hukum dan HAM Internasional. Tatohi Jurnal Ilmu Hukum, 3(7), 632. https://doi.org/10.47268/tatohi.v3i7.1849

Nrangwesti, A. (2021). Beberapa Aspek yang Berkaitan dengan Kejahatan terhadap Kemanusiaan (Crimes Against Humanity) dalam Perspektif Hukum Internasional. Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum, 3(2), 45–57. https://doi.org/10.25105/hpph.v3i2.13125

Nurhidayatuloh, N., Idris, A., Nurliyantika, R., & Zuhro, F. (2022). Anomali Asas Non-Retroaktif dalam Kejahatan Genosida, Bertentangan dengan HAM? Jurnal Konstitusi, 19(2), 294. https://doi.org/10.31078/jk1923

Patty, J. M., & Makaruku, S. (2024). Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional terhadap Penegakan Hukum bagi Pelaku Kejahatan Perang yang Bukan Negara Pihak Statuta Roma 1998. Balobe Law Journal, 108–118. https://doi.org/10.47268/balobe.v4i2.2401

Prasetyo, M. H. (2020). Kejahatan Genosida dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional. Gema Keadilan, 7(3), 115–138. https://doi.org/10.14710/gk.2020.9075

Saputri, F. A. (2024). The Importance of War Crimes Regulation in Indonesian Criminal Law. Journal of Strafvordering Indonesian, 1(1). https://doi.org/10.62872/7sa65k79

Sari, I. P. (2014). Kejahatan-Kejahatan Internasional (Tindak Pidana Internasional) dan Peranan International Criminal Court (ICC) dalam Penegakan Hukum Pidana International. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 6(1). https://doi.org/10.35968/jh.v6i1.114

Sefriani, S. (2007a). Tanggung Jawab Perusahaan Transnasional terhadap Pelanggaran HAM dalam Perspektif Hukum Internasional. Unisia, 30(65), 292–309. https://doi.org/10.20885/unisia.vol30.iss65.art7

Sefriani, S. (2007b). Yurisdiksi ICC terhadap Negara Non-Anggota Statuta Roma 1998. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 14(2), 314–332. https://doi.org/10.20885/iustum.vol14.iss2.art5

Sekartadji, K. (2017). Prospek dan Tantangan International Criminal Court. Jurnal Hukum & Pembangunan, 34(2), 91. https://doi.org/10.21143/jhp.vol34.no2.1431

Siswanto, A. (2016). Pengadilan Hibrida (Hybrid Court) sebagai Alternatif Penanganan Kejahatan Internasional. Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum, 10(1), 33. https://doi.org/10.24246/jrh.2016.v10.i1.p33-54

Situngkir, D. A. (2019). Perbandingan Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional dengan Pengadilan HAM. Indonesian Journal of Criminal Law, 1(2), 109–120. https://doi.org/10.31960/ijocl.v1i2.355

Situngkir, D. A. (2023). Yurisdiksi Universal dan Keutamaan Negara Locus Delicti untuk Mengadili Pelaku Kejahatan Internasional. Journal of Global Legal Review, 1(1), 13–22. https://doi.org/10.59963/jglegar.v1i1.186

Sujatmoko, A. (2019). Pengadilan Campuran ("Hybrid Tribunal") sebagai Forum Penyelesaian atas Kejahatan Internasional. Teras Law Review Jurnal Hukum Humaniter Dan HAM, 3(5). https://doi.org/10.25105/teras-lrev.v3i5.5418

Sumigar, B. R. F. (2020). Pelanggaran Berat HAM dalam RUU KUHP: Tinjauan dari Hukum Internasional (Gross Violations of Human Rights in the Criminal Code Bill: An Overview from International Law). Negara Hukum Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan, 11(2), 125–144. https://doi.org/10.22212/jnh.v11i2.1639

Ufran, U. (2019). Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Melalui Mekanisme Pengadilan Nasional dan Pengadilan Pidana Internasional. Jurnal Ius Kajian Hukum Dan Keadilan, 7(1). https://doi.org/10.29303/ius.v7i1.602

Wulan, A. R. (2019). Pelaksanaan Kekebalan Diplomatik dalam Konvensi Wina 1961 Perspektif Siyasah Dauliyah. Adliya Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan, 11(2), 191–212. https://doi.org/10.15575/adliya.v11i2.4859