01405 - Hukum penitensier dalam perspektif hukum islam: kajian normatif, kelembagaan, dan komparatif

Penitentiary law in the perspective of islamic law: a normative, institutional, and comparative study

Abstract

This article examines penitentiary law from the perspective of Islamic law by analyzing the normative foundations of Islamic criminal law (fiqh jināyah), the position of imprisonment within the ta'zīr framework, and the governance of criminal execution that requires fair procedures, adequate evidence, and humane treatment of prisoners. Through a normative-comparative approach, this study maps the classification of jarīmah (ḥudūd, qiṣāṣ/diyāt, and ta'zīr), the objectives of Islamic punishment that transcend mere retribution, and the tension between classical Islamic legal doctrine and contemporary human rights standards. Case studies from Aceh and Brunei Darussalam illustrate how Islamic penitentiary systems operate within the tensions of doctrine, national legal codification, social dynamics, and international human rights norms. This article concludes that Islamic penitentiary law is most appropriately understood as a synthesis of Islamic punishment theory, supra-retributive sentencing objectives, and governance of criminal execution that demands procedural justice, adequate evidence, and humane treatment—all grounded in the maqāṣid al-sharī'ah framework.

Keywords: Penitentiary Law, Islamic Criminal Law, Ta'zīr, Maqāṣid al-Sharī'ah, Restorative Justice

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji hukum penitensier dalam perspektif hukum Islam dengan menganalisis fondasi normatif hukum pidana Islam (fiqh jināyah), posisi pemenjaraan dalam kerangka ta'zīr, serta tata kelola pelaksanaan pidana yang menuntut prosedur adil, pembuktian memadai, dan perlakuan manusiawi terhadap narapidana. Melalui pendekatan normatif-komparatif, kajian ini memetakan klasifikasi jarīmah (ḥudūd, qiṣāṣ/diyāt, dan ta'zīr), tujuan pemidanaan Islam yang melampaui pembalasan semata, serta ketegangan antara doktrin hukum Islam klasik dan standar hak asasi manusia kontemporer. Studi kasus Aceh dan Brunei Darussalam mengilustrasikan bagaimana sistem penitensier Islam beroperasi dalam ketegangan antara doktrin, kodifikasi hukum nasional, dinamika sosial, dan norma HAM internasional. Artikel ini menyimpulkan bahwa hukum penitensier Islam paling tepat dipahami sebagai sintesis antara teori pemidanaan Islam, tujuan pemidanaan yang melampaui pembalasan, dan tata kelola pelaksanaan pidana yang menuntut keadilan prosedural, pembuktian memadai, serta perlakuan manusiawi—semuanya berakar pada kerangka maqāṣid al-sharī'ah.

Kata Kunci: Hukum Penitensier, Hukum Pidana Islam, Ta'zīr, Maqāṣid al-Sharī'ah, Keadilan Restoratif

________________________________________

I. PENDAHULUAN

Hukum penitensier merupakan cabang hukum yang mengatur sistem pemidanaan, pelaksanaan pidana, dan pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan. Dalam konteks sistem pemidanaan modern, cabang hukum ini umumnya dipahami sebagai ranah yang mengatur pelaksanaan pidana dan pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan (lapas), termasuk orientasi rehabilitatif dan reintegratif pemidanaan terhadap manusia sebagai subjek yang memiliki martabat (Razi & Mokhtar, 2020; Zada et al., 2023).

Dalam pengalaman Indonesia, kajian tentang pembinaan berbasis agama di lembaga pemasyarakatan menunjukkan adanya pergeseran orientasi dari ruang penghukuman murni menuju pengakuan atas kemanusiaan narapidana, dengan penekanan pada perlindungan, reintegrasi sosial, dan penghormatan martabat (Razi & Mokhtar, 2020). Karena itu, ketika topik hukum penitensier menurut hukum Islam dibahas, fokusnya tidak hanya pada apakah penjara "ada" dalam fikih jinayah, melainkan juga pada dasar normatif pemidanaan Islam (klasifikasi jarīmah dan 'uqūbah), tujuan pemidanaan (keadilan, pencegahan, dan perbaikan), tata kelola pelaksanaan pidana (prosedur, pembuktian, otoritas), serta kerangka pembinaan narapidana agar selaras dengan maqāṣid al-sharī'ah dan prinsip keadilan (Khasan, 2017; Razi & Mokhtar, 2020).

Dengan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan menganalisis secara komprehensif hukum penitensier dalam perspektif hukum Islam melalui pendekatan normatif-komparatif. Pembahasan mencakup fondasi normatif pemidanaan Islam, posisi pemenjaraan dalam fikih jināyah, tata kelola penegakan pidana, kodifikasi dan praktik di Aceh dan Brunei, pembinaan narapidana dalam kerangka maqāṣid al-sharī'ah, serta relevansi keadilan restoratif sebagai alternatif terhadap pemenjaraan.

________________________________________

II. FONDASI NORMATIF PEMIDANAAN ISLAM: SUMBER HUKUM, KLASIFIKASI JARĪMAH, DAN TUJUAN PEMIDANAAN

Hukum pidana Islam (fiqh jināyah) secara konseptual bertumpu pada sumber utama syariat—Al-Qur'an dan Sunnah—serta perangkat istinbāṭ lainnya (ijmā', qiyās, dan sumber-sumber lain yang diperselisihkan) dalam kerangka gradasi dan prioritas sumber (Müller, 2016). Dalam literatur dan kajian kontemporer, tindak pidana (jarīmah) lazim diklasifikasikan menjadi tiga kelompok besar: ḥudūd, qiṣāṣ/diyāt, dan ta'zīr, yang masing-masing berkaitan dengan karakter norma dan rezim sanksinya (Mohamad, 2014; Müller, 2016; Shahrullah, 2019; Shariff et al., 2019).

Sejalan dengan itu, ḥudūd dipahami sebagai kategori tindak pidana dengan jenis dan batas hukuman yang ditentukan oleh nash dan dipandang terkait "hak Allah," sedangkan qiṣāṣ/diyāt berhubungan dengan pelanggaran terhadap jiwa dan anggota badan serta menonjolkan dimensi hak korban/ahli waris. Sementara itu, ta'zīr adalah ranah diskresi yang ijtihādiyyah—baik dalam perumusan perbuatan tertentu sebagai delik maupun penentuan sanksinya—dengan tujuan menjaga kemaslahatan dan ketertiban (Mohamad, 2014; Saad, 2019; Shahrullah, 2019; Shariff et al., 2019).

Tujuan pemidanaan dalam Islam tidak direduksi menjadi pembalasan semata. Sejumlah rujukan menegaskan bahwa falsafah penghukuman mencakup pencegahan (deterrence), pemeliharaan kemaslahatan sosial, pengajaran/perbaikan pelaku, dan realisasi keadilan (Djamal, 2019; Herlambang et al., 2024; Khasan, 2017; Razi & Mokhtar, 2020). Kajian maqāṣid al-sharī'ah dalam konteks pemidanaan (qiṣāṣ, ḥudūd, dan ta'zīr) menempatkan pemidanaan sebagai instrumen untuk:

1. menjaga ketertiban sosial dan kemaslahatan komunal;

2. mencegah kejahatan dan dampaknya;

3. memastikan keadilan dalam pelaksanaan; dan

4. mendorong pembaruan moral (reformasi) pelaku (Khasan, 2017; Razi & Mokhtar, 2020).

Dalam kerangka ini, pidana ta'zīr secara eksplisit sering dipahami mengandung nilai edukatif (ta'dīb) dan efek jera, baik bagi pelaku maupun sebagai pelajaran bagi masyarakat (Djamal, 2019; Humaira et al., 2023; Shahrullah, 2019). Dengan demikian, fondasi konseptual "penitensier" dalam Islam—jika dimaknai sebagai pelaksanaan sanksi dan pembinaan pelaku—secara langsung terkait dengan bagaimana ta'zīr (dan dalam batas tertentu pelaksanaan qiṣāṣ/diyāt) diarahkan pada reformasi perilaku dan pemulihan harmoni sosial (Danial, 2023; Djamal, 2019; Humaira et al., 2023; Razi & Mokhtar, 2020).

________________________________________

III. POSISI PEMENJARAAN DALAM FIKIH JINĀYAH: ANTARA TA'ZĪR, KEMASLAHATAN, DAN KRITIK ATAS INKARSERASI

A. Penjara sebagai Bagian dari Ta'zīr dan Sanksi Diskresioner

Sejumlah karya menyatakan bahwa pemenjaraan (imprisonment) dalam diskursus hukum pidana Islam paling lazim diposisikan sebagai bentuk sanksi ta'zīr, yakni sanksi yang tingkat dan penerapannya ditentukan oleh penguasa/hakim berdasarkan ijtihād dan pertimbangan kemaslahatan (Razif, 2020; Saad, 2019; Shahrullah, 2019; Zada et al., 2023). Literatur yang membahas transformasi syariah dalam konteks Indonesia juga memetakan jenis ta'zīr yang mencakup cambuk, denda, penjara, dan restitusi, serta dapat pula memuat bentuk "pembinaan oleh negara" sebagai ta'zīr tambahan (Razif, 2020).

Sejalan dengan itu, kajian tentang prinsip legalitas dalam hukum pidana Islam menekankan pemisahan kepentingan (hak) yang tegas antara "hak Tuhan" pada ḥudūd, "hak korban" pada qiṣāṣ/diyāt, dan "hak penguasa/negara" pada ta'zīr. Pemisahan ini menjadi basis konseptual legitimasi diskresi penguasa dalam merancang dan mengeksekusi jenis sanksi—termasuk penjara—selama tidak didasarkan pada kesewenang-wenangan individu dan tetap berada dalam koridor syariah (Shahrullah, 2019). Bahkan, dalam pembahasan tentang pelanggaran kebebasan/kemerdekaan seseorang, sebagian kajian menyebut bentuk ta'zīr dapat berupa pemenjaraan dan pengasingan (banishment) sebagai sarana perlindungan dan penegakan kehormatan (ḥifẓ al-'irḍ) (Hasan & Azman, 2022).

B. Nuansa dan Perbedaan Pandangan: "Penjara Tidak Dikenal" vs. "Penjara Diterima"

Sumber-sumber yang tersedia juga menunjukkan adanya nuansa penting dan bahkan ketegangan konseptual. Satu studi perbandingan tentang gagasan penghapusan pidana penjara dalam hukum positif dan hukum Islam menyimpulkan bahwa pemenjaraan "tidak diakui" sebagai bentuk sanksi dalam pandangan Islam untuk jarīmah ḥudūd, dan penjara hanya dapat diterima sejauh memberikan kemanfaatan bagi masyarakat; karenanya, penjara bukanlah sesuatu yang absolut dalam hukum Islam (Zada et al., 2023).

Di sisi lain, ulasan atas sebuah karya tentang institusi penjara dalam lima mazhab besar Islam menyatakan bahwa Islam menerima pemenjaraan baik sebagai ḥudūd maupun ta'zīr, sekaligus membedakan bentuk-bentuk penjara yang "reasonable" (punitive, reformative, disciplinary, preventive, political, retributive) dan yang "unreasonable" (vengeful, untuk menyingkirkan gangguan, penjara bagi orang tidak bersalah, penjara untuk mematahkan semangat) (Kamali, 1998). Ulasan yang sama juga menekankan problem sosiologis bahwa lingkungan penjara dapat menjadi tempat berkembangnya "keterampilan kriminal" tertentu (Kamali, 1998).

Dengan demikian, literatur yang ada tidak sepenuhnya seragam: sebagian menekankan keterbatasan atau non-eksistensi penjara sebagai sanksi utama dalam ḥudūd (dan menegaskan sifat non-absolut penjara), sementara sumber lain menyatakan adanya penerimaan penjara bahkan dalam ḥudūd, sekaligus menggarisbawahi perlunya membedakan desain penjara yang sesuai/tidak sesuai dengan rasionalitas syariah (Kamali, 1998; Zada et al., 2023). Perbedaan ini relevan bagi hukum penitensier karena menuntut pembahasan bukan sekadar "boleh/tidak," melainkan juga kriteria kemaslahatan, proporsionalitas, dan dampak pembinaan/kerusakan yang dihasilkan penjara (Kamali, 1998; Razi & Mokhtar, 2020; Zada et al., 2023).

C. Kritik Kontemporer terhadap Penjara dan Pembatasan "Kurungan" dalam Tradisi Islam

Kritik lain muncul dari diskursus yang menilai adanya "ketidakselarasan doktrinal" antara inkarserasi jangka panjang dan tradisi hukum Islam, seraya menegaskan bahwa sebagian kritik dari sarjana hukum Islam bukan terutama didorong oleh isu "mass incarceration" seperti dalam konteks Amerika, tetapi mengkritik institusi penjara itu sendiri dan cenderung memahami kurungan sebagai bentuk penahanan sementara yang dibatasi (Rosley et al., 2023). Perspektif ini memperkuat argumen bahwa pembahasan penitensier dalam Islam perlu menimbang alternatif pemidanaan dan membatasi penggunaan penjara agar tidak menjadi instrumen yang merusak tujuan perbaikan pelaku dan kemaslahatan sosial (Kamali, 1998; Rosley et al., 2023; Zada et al., 2023).

________________________________________

IV. PELAKSANAAN PIDANA DAN TATA KELOLA PENEGAKAN: PROSEDUR, PEMBUKTIAN, DAN OTORITAS DALAM KAITANNYA DENGAN PENJARA

A. Kebutuhan Prosedur dan Pembuktian yang "Islami" dalam Penegakan Pidana

Dalam kerangka hukum penitensier, "pelaksanaan pidana" tidak dapat dilepaskan dari proses penjatuhan pidana (adjudikasi) yang adil. Sebuah kajian tentang sifat prosedur pidana Islam menekankan bahwa menegakkan hukum pidana Islam melalui prosedur Barat (adversarial/inquisitorial) dapat menciptakan anomali, dan penegakan tanpa aturan prosedur Islam berpotensi membuat penerapan hukum pidana Islam menjadi tidak lengkap atau tidak akurat (Danial, 2023). Kajian tersebut juga menegaskan klasifikasi tindak pidana dalam Islam terkait dengan pelanggaran jenis "hak" (hak Allah, hak individu, hak penguasa), yang berdampak pada aturan prosedur dan konsekuensi hukumnya (Danial, 2023).

Hal ini berkaitan langsung dengan legitimasi pidana penjara: jika penjara diposisikan sebagai ta'zīr (diskresi), maka standar pembuktian, ruang kompromi, dan kewenangan keringanan pidana harus dijelaskan agar pelaksanaan pidana tidak berubah menjadi represi belaka (Danial, 2023; Kamali, 1998; Shahrullah, 2019).

Perdebatan pembuktian juga tampak dalam studi tentang penuntutan pelanggaran syariah di Malaysia yang menyoroti kebutuhan perbaikan ketentuan pembuktian dalam penuntutan perkara pidana syariah, sekaligus mencatat keberadaan kerangka undang-undang yang mencakup Syariah Criminal Offences, Syariah Criminal Procedure, dan Syariah Evidence (Muḥammad & Salam, 2018). Dalam isu bukti modern seperti DNA, kajian lain menempatkannya dalam kerangka qarinah (indikasi/circumstantial evidence) yang relevan dan dapat diterima dalam perkara tertentu, terutama pada wilayah ta'zīr; sekaligus dicatat adanya perdebatan kontemporer dan "lacuna/gaps" dalam peraturan pembuktian syariah yang masih underdeveloped (Farizi, 2023). Dengan kata lain, diskursus ini menegaskan bahwa pelaksanaan pidana—termasuk pemenjaraan—memerlukan basis prosedural dan evidensial yang memadai demi mencegah salah hukum dan memastikan keadilan (Danial, 2023; Farizi, 2023; Muḥammad & Salam, 2018).

B. Batas Kewenangan Pengampunan dan Hubungannya dengan Pelaksanaan Pidana

Dalam ranah pelaksanaan pidana, isu amnesti/pengampunan juga penting. Kajian tentang prosedur pidana Islam menyatakan pemerintah tidak berwenang memberi pengampunan, komutasi, atau reprieve atas ḥadd yang terkait "hak Allah," dan dalam qiṣāṣ tidak dapat ada pengampunan tanpa persetujuan korban/ahli waris; sementara untuk ta'zīr terdapat ruang bagi pihak yang dirugikan untuk melakukan kompromi dan menggunakan kewenangan keringanan (Danial, 2023).

Kajian lain tentang amnesti dan pemaafan dalam hukum Islam menempatkan fiqh sebagai upaya kontekstualisasi pedoman sumber (Qur'an dan Sunnah) melalui ijtihad dan kebijakan (siyāsah) serta ta'zīr, dan menegaskan bahwa sebagian besar wilayah kejahatan dan sanksi historisnya diatur oleh ordinansi negara dalam kerangka kebijakan berorientasi syariah (Salma et al., 2022). Hal ini berdampak pada penitensier: pengelolaan narapidana (misalnya remisi, pengurangan hukuman, rekonsiliasi, atau pemaafan) harus dipetakan sesuai jenis delik dan "hak" yang dominan, agar tidak bertentangan dengan struktur normatif yang dibangun fikih (Danial, 2023; Salma et al., 2022).

C. Pelajaran dari Penyimpangan Prosedur: Ketika Syariah Menjadi Lebih Brutal

Kebutuhan standar pembuktian dan prosedur juga dapat dibaca dari studi mengenai penerapan hukum pidana Islam oleh al-Shabaab di Somalia. Studi tersebut menyimpulkan bahwa meskipun penerapan mereka mengikuti logika doktrin klasik dalam beberapa hal, pengadilan al-Shabaab cenderung mengabaikan persyaratan ketat mengenai bukti dan prosedur yang dirumuskan sarjana Muslim abad pertengahan untuk "memanusiakan" hukum Islam, sehingga realitas hukumnya menjadi jauh lebih brutal dibanding banyak rezim kontemporer yang menginspirasi diri pada Islam (Baqeri, 2025). Implikasi penitensiernya jelas: sistem pelaksanaan pidana yang mengarah pada pemenjaraan (atau bentuk sanksi lain) harus diletakkan di atas due process yang kuat; tanpa itu, institusi pemasyarakatan dapat berubah menjadi instrumen kekerasan dan ketakutan, bukan perbaikan (Baqeri, 2025; Danial, 2023; Kamali, 1998).

________________________________________

V. KODIFIKASI DAN PRAKTIK DI NEGARA/DAERAH: ACEH DAN BRUNEI SEBAGAI LABORATORIUM PENITENSIER "ISLAM" DI ASIA TENGGARA

A. Aceh: Qanun Jinayat, Pluralisme Hukum, dan Persoalan Pelaksanaan

Aceh memiliki kekhususan otonomi terkait administrasi sistem peradilan pidana Islam, tetapi perkembangannya menghadapi tantangan baik dari sisi sistem (pengaturan konstitusional/administratif) maupun dari masyarakat, termasuk kurangnya pemahaman publik terhadap qanun jinayat serta kompleksitas "dualisme hukum" dalam sistem Indonesia (Rajanthiran & Sivaperegasam, 2015). Dalam kerangka Indonesia yang pluralistik, kompetensi peradilan Islam di Aceh juga berbeda dari provinsi lain: Pengadilan Islam Aceh memiliki yurisdiksi perkara perdata tertentu dan tindak pidana tertentu, sedangkan di provinsi lain penerapan hukum Islam lebih terbatas pada ranah keluarga, waris, wakaf, dan ekonomi syariah (Mohamad, 2015).

Dalam konteks ini, qanun jinayat Aceh dan qanun acara jinayat menjadi dasar substantif dan prosedural penanganan perkara jinayat (Muḥammad et al., 2018), dan qanun jinayat juga dapat berlaku bagi non-Muslim untuk delik tertentu yang tidak diatur dalam KUHP (Muḥammad et al., 2018).

Terdapat pula fakta kodifikatif bahwa tidak semua sanksi ḥudūd yang dikenal dalam fikih dicantumkan dalam Qanun Aceh No. 6/2014, seperti rajam, hukuman mati, dan potong tangan; studi historis menyatakan penghapusan ini dipengaruhi oleh penilaian kesiapan pemerintah/masyarakat yang belum cukup, ketidaksesuaian dengan hukum acara Indonesia, disparitas pendapat ulama, serta keyakinan perlunya pentahapan (tadarruj) (Djalaluddin et al., 2023). Hal ini penting bagi penitensier karena menunjukkan bahwa desain sanksi dan pelaksanaannya—termasuk penggunaan penjara sebagai ta'zīr—bukan hanya masalah doktrinal, tetapi juga masalah kompatibilitas prosedural dan institusional dalam negara modern (Djalaluddin et al., 2023; Rajanthiran & Sivaperegasam, 2015).

Dalam pelaksanaan, qanun jinayat Aceh memuat kombinasi cambuk, denda, dan penjara untuk tindak pidana tertentu, termasuk dalam konteks kekerasan seksual. Sebuah studi di Aceh Utara menyebut dasar penegakan adalah Qanun No. 6/2014, dengan ancaman uqubat ḥudūd dan ta'zīr, dan menyebut bentuk sanksi bagi pelaku kekerasan seksual dapat berupa cambuk, denda, dan penjara (Wahyudi, 2022). Kajian lain menyoroti bahwa pelecehan seksual dalam qanun diancam dengan bentuk alternatif seperti cambuk, penjara, atau denda, tetapi ada kecenderungan putusan menerapkan cambuk yang dinilai kurang efektif menimbulkan efek jera dan berimplikasi pada kerentanan korban pascaeksekusi karena pelaku dapat segera kembali ke kehidupan sehari-hari (Rahimzai & Mushfiq, 2023).

Klaim-klaim ini memperlihatkan bahwa hukum penitensier dalam bingkai Aceh bukan sekadar tersedia/tidaknya pidana penjara, melainkan bagaimana pilihan sanksi memengaruhi perlindungan korban, efek jera, dan kebutuhan pembinaan pelaku yang berkelanjutan—yang secara praktis sering dikaitkan dengan penjara sebagai ruang pembatasan dan pembinaan (Rahimzai & Mushfiq, 2023; Razi & Mokhtar, 2020).

Aspek pelaksanaan pidana cambuk juga beririsan dengan institusi penjara. Studi mengenai kebijakan cambuk di Aceh menyatakan bahwa pelaksanaan cambuk pernah dipindahkan ke ruang yang lebih tertutup seperti lembaga pemasyarakatan, dan perubahan teknis ini menimbulkan pro-kontra terkait efektivitas pengurangan pelanggaran syariah (Rasyid, 2022). Sementara itu, studi lain yang secara spesifik menilai eksekusi cambuk di penjara/rutan menyimpulkan bahwa pelaksanaan cambuk di tempat tertutup tidak memenuhi standar Al-Qur'an dan hadis karena akses publik dibatasi, sehingga cambuk seharusnya dilakukan di tempat yang dapat diakses masyarakat (Kamali, 2015). Bagi hukum penitensier, perdebatan ini menunjukkan titik ketegangan antara tuntutan administratif-penitensier (keamanan, kontrol institusi, pembatasan akses) dan sebagian tafsir normatif tentang aspek publik dari eksekusi hukuman tertentu (Kamali, 2015; Rasyid, 2022).

Akhirnya, penerapan qanun jinayat Aceh juga diperdebatkan dalam kerangka HAM dan perjanjian internasional. Satu kajian menyatakan pengadilan Islam Aceh tidak mengimplementasikan norma traktat HAM yang telah diratifikasi Indonesia karena tetap menerapkan hukuman cambuk yang dipandang kejam dan tidak manusiawi, dan karenanya dianggap melanggar HAM serta traktat yang diratifikasi; namun masyarakat Aceh tetap mendukung qanun dan putusan pengadilan tersebut (Mohamad, 2015). Kajian lain tentang konflik hukum antara ketentuan pidana Islam dan hak-hak sipil juga menempatkan persoalan Aceh dalam konteks polemik antara tuntutan penerapan hudud dan kewajiban negara pada ICCPR/CAT, serta menekankan perlunya pendekatan alternatif untuk menjembatani perdebatan universalitas vs. relativisme budaya (Kasuri et al., 2024). Ini menegaskan bahwa desain penitensier Islam kontemporer—termasuk standar perlakuan narapidana dan bentuk sanksi—akan selalu diuji oleh rezim HAM modern, sehingga argumentasi maqāṣid, keadilan prosedural, dan perlindungan martabat menjadi pusat legitimasi (Kasuri et al., 2024; Mohamad, 2015; Razi & Mokhtar, 2020).

B. Brunei: Kodifikasi Pidana Syariah, Tahapan Implementasi, dan Penjara dalam Praktik

Brunei Darussalam kerap dijadikan contoh kodifikasi hukum pidana syariah melalui Syariah Penal Code Order 2013 (SPCO). Kajian tentang legitimasi politik menyebut SPCO mengodifikasi qiṣāṣ, ḥudūd, dan ta'zīr sebagai hukum negara dan menempuh jalur bertahap agar masyarakat memahami penerapannya (Imron et al., 2024). Dalam kajian lain, SPCO 2013 dipaparkan berorientasi pengenalan ḥudūd dan qiṣāṣ, tetapi implementasinya bertahap dan memerlukan pembaruan hukum acara serta pembuktian (Fikry et al., 2021).

Sumber lain pada 2016 menjelaskan SPCO diimplementasikan dalam tiga tahap, dengan tahap pertama memuat "general offences" (ta'zīr), sementara hukuman lebih berat (ḥudūd/qiṣāṣ) diberlakukan pada tahap berikutnya setelah kode prosedur (criminal procedure) terkait SPCO digazetkan (Ramly, 2019). Sementara itu, perkembangan berikutnya (2020) menyatakan Phase 1 (ta'zīr) diimplementasikan pada 1 Mei 2014, dan Phases 2 dan 3—termasuk pidana mati—diimplementasikan penuh pada 3 April 2019, namun "so far, no hudud case has been tried in Brunei," dan kasus-kasus tertentu (misalnya sariqah) diputus dengan ta'zīr berupa pemenjaraan (Marhaban, 2021). Rangkaian sumber ini menunjukkan dinamika yang berubah dari waktu ke waktu, sehingga pembahasan penitensier Brunei harus mencatat kronologi dan perbedaan laporan antarperiode (Fikry et al., 2021; Marhaban, 2021).

Dalam perspektif penitensier, menarik bahwa sumber 2020 tersebut juga membandingkan pendekatan common law yang menempatkan perkara pidana sebagai tindakan negara terhadap pelanggar hukum—dengan fokus pada pemenjaraan—dengan pendekatan fiqh yang melihat tindak pidana dari sudut negara dan individu (korban), melalui satu proses peradilan untuk mencapai tujuan publik dan privat (misalnya dimensi kompensasi/arsy), sekaligus menyinggung risiko narapidana menua di penjara karena ketidakmampuan membayar kompensasi kecuali ada pihak yang membayar atau ada pengampunan Sultan (Marhaban, 2021). Hal ini memperlihatkan bahwa "penjara" dalam sistem pidana syariah modern tidak berdiri sendiri, melainkan dapat terhubung dengan mekanisme hak korban (kompensasi), pemaafan, dan kebijakan pengampunan—yang semuanya merupakan isu klasik dalam diskursus qiṣāṣ-diyāt dan kebijakan ta'zīr (Danial, 2023; Marhaban, 2021; Salma et al., 2022).

________________________________________

VI. PEMBINAAN NARAPIDANA (TA'DĪB) DAN MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH: DARI TEORI PEMIDANAAN KE PROGRAM PEMASYARAKATAN

Pembinaan narapidana dalam perspektif hukum Islam dapat dipahami sebagai perpanjangan logis dari tujuan ta'zīr dan orientasi maqāṣid al-sharī'ah, yakni memastikan bahwa pemidanaan tidak hanya menghukum tetapi juga memperbaiki (reform) dan mencegah residivisme (Djamal, 2019; Humaira et al., 2023; Razi & Mokhtar, 2020). Kajian tentang implementasi ta'zīr menekankan bahwa ta'zīr dipandang mengandung nilai pendidikan karena bertujuan menciptakan efek jera bagi pelaku dan menjadi pelajaran bagi orang lain (Humaira et al., 2023). Selaras dengan itu, kajian prinsip legalitas dalam hukum pidana Islam menyatakan ta'zīr bertujuan memberi pengajaran (ta'dīb) dan tidak sampai membinasakan, yang menempatkan pembinaan dan reformasi perilaku sebagai pusat rasionalitas sanksi diskresioner (Shahrullah, 2019).

Falsafah penghukuman yang lebih umum juga menegaskan bahwa penghukuman bertujuan menahan manusia dari mendekati kejahatan, memelihara masyarakat dari kerusakan, dan mewujudkan rasa keadilan; serta bahwa ta'zīr dilaksanakan demi menjaga kemaslahatan umat (Herlambang et al., 2024).

Dalam konteks lembaga pemasyarakatan Indonesia, studi tentang pembinaan berbasis agama mencatat program pembinaan religius yang memprioritaskan perlindungan narapidana, reintegrasi, dan martabat manusia, serta menganalisisnya melalui maqāṣid al-sharī'ah (Razi & Mokhtar, 2020). Studi tersebut melaporkan temuan awal berupa perubahan perilaku dan berkurangnya distress, tetapi juga mengkritik dominasi model ceramah dan menekankan kebutuhan model pembinaan berbasis hukum Islam yang lebih komprehensif (Razi & Mokhtar, 2020). Studi yang sama menyoroti persoalan overcapacity dan dampaknya terhadap keterbatasan sumber daya, rasio petugas, dan hambatan layanan medis/psikologis (Razi & Mokhtar, 2020). Karena itu, hukum penitensier dalam perspektif Islam—jika dioperasionalkan sebagai sistem pelaksanaan pidana dan pembinaan di lapas—harus memadukan prinsip pembinaan (islāḥ/ta'dīb) dengan tata kelola kelembagaan yang mampu menjamin layanan dasar dan perlakuan manusiawi (Kamali, 1998; Razi & Mokhtar, 2020).

Norma perlindungan martabat ini juga ditegaskan secara eksplisit dalam kajian yang menyatakan prinsip HAM dan hukum Islam sejalan dalam menekankan perlakuan adil dan perlindungan kesejahteraan tahanan, serta melarang penyiksaan mental/fisik, penghinaan, dan pemaksaan (Razi & Mokhtar, 2020). Dengan demikian, standar penitensier "Islam" tidak semata-mata diukur oleh keberadaan label syariah, tetapi oleh seberapa jauh pelaksanaan pidana dan pembinaan narapidana mencegah kekerasan institusional dan menjaga martabat manusia sebagai bagian dari tujuan syariah (Herlambang et al., 2024; Kamali, 1998; Razi & Mokhtar, 2020).

________________________________________

VII. RESTORATIVE JUSTICE DAN ALTERNATIF TERHADAP PENJARA: REKONSILIASI, PEMAAFAN, DAN PEMULIHAN RELASI SOSIAL

Diskursus restorative justice memberi kerangka penting untuk mengkaji penitensier Islam karena sebagian tujuan pemidanaan Islam mencakup perbaikan perilaku pelaku sekaligus perbaikan relasi antara pelaku, korban, dan masyarakat (Djamal, 2019). Satu kajian menyatakan restorative justice bukan konsep baru dalam sistem pidana Islam, dan praktiknya dapat terlihat melalui implementasi ḥudūd, qiṣāṣ, dan ta'zīr; namun dalam praktik Pengadilan Syariah Malaysia, restorative justice dinilai belum luas diterapkan dalam pemidanaan pelaku tindak pidana syariah (Djamal, 2019).

Sejalan dengan itu, kajian tentang amnesti dan pemaafan menekankan pentingnya rekonsiliasi, amnesti, dan pemaafan sebagai sarana "healing" pascakonflik, serta membahas relevansi pemaafan terhadap ḥudūd dan qiṣāṣ, sekaligus peran siyāsah dan ta'zīr dalam pembaruan sistem pidana (Salma et al., 2022). Perspektif ini memperlihatkan bahwa orientasi pemulihan sosial dapat menjadi bagian integral desain "penitensier" Islam, termasuk melalui kebijakan yang mengurangi ketergantungan pada penjara jika alternatif pemulihan lebih sesuai dengan jenis delik dan struktur hak yang dominan (Danial, 2023; Salma et al., 2022).

Pada level praktik komunitas, studi tentang penyelesaian perkara pidana ringan melalui "village court" di Ponorogo menyatakan model mediasi untuk mencapai konsensus selaras dengan konsep restorative justice, dan dari perspektif hukum Islam dipandang sesuai dengan mekanisme al-ṣulḥ (perdamaian) serta paradigma ta'zīr dalam penjatuhan sanksi (Skjelderup, 2014). Temuan ini penting bagi penitensier Islam karena menunjukkan kemungkinan memperluas "pembinaan" dan "pemulihan" di luar tembok penjara, terutama pada delik-delik yang berada dalam wilayah ta'zīr yang secara konseptual fleksibel dan sangat dipandu kemaslahatan (Humaira et al., 2023; Shahrullah, 2019; Skjelderup, 2014). Bahkan, dalam konteks pembinaan narapidana, urgensi restorative justice dalam pemidanaan juga ditegaskan untuk menekankan rehabilitasi dan reintegrasi sosial (Razi & Mokhtar, 2020), sehingga "penitensier Islam" yang komprehensif perlu menyelaraskan desain lapas dengan strategi nonpenjara yang memulihkan relasi sosial (Djamal, 2019; Razi & Mokhtar, 2020; Skjelderup, 2014).

________________________________________

VIII. PRINSIP-PRINSIP KUNCI HUKUM PENITENSIER MENURUT HUKUM ISLAM

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat dirumuskan prinsip-prinsip kunci hukum penitensier menurut hukum Islam sebagai berikut.

Pertama, prinsip klasifikasi dan diferensiasi hak (Allah–korban–negara) menjadi dasar untuk menentukan apakah penjara relevan dan bagaimana batasnya. Pemisahan yang tegas antara hak Tuhan (ḥudūd), hak korban (qiṣāṣ-diyāt), dan hak penguasa (ta'zīr) menegaskan bahwa pemenjaraan lazimnya berada di wilayah ta'zīr dan kebijakan (siyāsah), sehingga harus dibenarkan oleh kemaslahatan dan bukan arbitrase (Danial, 2023; Salma et al., 2022; Shahrullah, 2019).

Kedua, prinsip edukasi (ta'dīb) dan reformasi perilaku menjadi rasionalitas utama penggunaan penjara sebagai ta'zīr: ta'zīr dipahami mengandung nilai pendidikan dan efek jera, serta bertujuan memperbaiki pelaku dan mencegah kejahatan berulang (Humaira et al., 2023; Razi & Mokhtar, 2020; Shahrullah, 2019).

Ketiga, prinsip due process dan pembuktian yang memadai merupakan syarat legitimasi pelaksanaan pidana, karena penerapan tanpa prosedur yang tepat dapat menimbulkan anomali dan bahkan kebrutalan; pengalaman al-Shabaab menunjukkan pengabaian standar pembuktian/prosedur membuat penerapan pidana Islam menjadi lebih brutal daripada rezim lain (Baqeri, 2025; Danial, 2023).

Keempat, prinsip perlakuan manusiawi terhadap narapidana merupakan konsekuensi maqāṣid dan juga titik temu dengan prinsip HAM: perlakuan adil, perlindungan kesejahteraan, dan larangan penyiksaan, penghinaan, serta pemaksaan merupakan bagian dari tuntutan normatif (Kamali, 1998; Razi & Mokhtar, 2020).

Kelima, prinsip fleksibilitas dan tahapan (tadarruj) dalam kodifikasi modern tampak pada Aceh dan Brunei, yang menunjukkan kebutuhan adaptasi pada kesiapan sosial, prosedur negara, dan perdebatan ulama; konsekuensinya, desain penitensier harus realistis secara institusional tanpa mengorbankan tujuan keadilan dan pembinaan (Djalaluddin et al., 2023; Imron et al., 2024; Ramly, 2019).

________________________________________

IX. PENUTUP

Berdasarkan kajian terhadap sumber-sumber yang tersedia, hukum penitensier menurut hukum Islam paling tepat dipahami sebagai sintesis antara teori pemidanaan Islam (klasifikasi ḥudūd–qiṣāṣ/diyāt–ta'zīr), tujuan pemidanaan yang melampaui pembalasan (keadilan, pencegahan, reformasi), dan tata kelola pelaksanaan pidana yang menuntut prosedur adil, pembuktian memadai, serta perlakuan manusiawi bagi narapidana (Danial, 2023; Djamal, 2019; Herlambang et al., 2024; Razi & Mokhtar, 2020; Shahrullah, 2019).

Penjara dalam perspektif Islam—berdasarkan referensi yang dikaji—secara dominan ditempatkan sebagai instrumen ta'zīr dan kebijakan negara demi kemaslahatan. Namun, terdapat nuansa perbedaan pandangan mengenai sejauh mana penjara "diakui" atau bahkan "diterima" dalam wilayah selain ta'zīr, dan terdapat pula kritik kontemporer terhadap inkarserasi jangka panjang (Kamali, 1998; Rosley et al., 2023; Zada et al., 2023).

Studi kasus Aceh dan Brunei menegaskan bahwa dalam negara modern, penitensier Islam selalu beroperasi dalam ketegangan antara doktrin, kodifikasi, prosedur hukum nasional, dinamika dukungan masyarakat, dan standar HAM internasional; karena itu, pusat pembenarannya cenderung bergeser pada maqāṣid, keadilan prosedural, perlindungan martabat, dan efektivitas pembinaan/reintegrasi sosial (Djalaluddin et al., 2023; Kasuri et al., 2024; Marhaban, 2021; Mohamad, 2015; Razi & Mokhtar, 2020).

________________________________________

DAFTAR PUSTAKA

Baqeri, H. (2025). Barrasī mujāzāt-e zendān bā takīye bar fiqh wa ḥuqūq-e Islāmī [An examination of prison punishment based on Islamic jurisprudence and law] (Book review). Religious Studies Review, 51(1), 195–196. https://doi.org/10.1111/rsr.17652

Danial, D. (2023). Criminalization in Islamic penal code: A study of principles, criminalization methods, and declining variations. Jurnal Ilmiah Peuradeun, 11(3), 1005–1026. https://doi.org/10.26811/peuradeun.v11i3.1058

Djalaluddin, M., Mas'ud, B., Sumardi, D., Bararah, I., & Kamus, K. (2023). The implementation of ta'zīr punishment as an educational reinforcement in Islamic law. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 7(1), 399. https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i1.15101

Djamal, S. F. (2019). Penanggulangan kejahatan dalam perspektif hukum pidana Islam. Binamulia Hukum, 8(2), 217–230. https://doi.org/10.37893/jbh.v8i2.86

Farizi, S. H. S. A. (2023). Animal abuse in the view of Islamic criminal law. Journal of Progressive Law and Legal Studies, 1(01), 28–36. https://doi.org/10.59653/jplls.v1i01.9

Fikry, W. A. R. W. I., Yaakub, M. A. M., Rahim, M. A. A., Jelani, M. H. Y. M., & Ruskam, A. (2021). Law enforcement in ensuring the care of ḥifẓ al-nafs wa al-'aql wa al-māl in the case of a drunk driver. https://doi.org/10.2991/assehr.k.210615.084

Hasan, M. R., & Azman, N. N. A. N. (2022). Baby dumping in Malaysia and Indonesia: Between national regulation and Islamic criminal law. Mazahib, 20(2), 321–356. https://doi.org/10.21093/mj.v20i2.3361

Herlambang, H., Pradityo, R., Rahmasari, H., Herlita, E., & Putra, Y. S. (2024). The idea of privatization and self-financing of prison management in positive law and Islamic law. Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam, 9(1), 101. https://doi.org/10.29240/jhi.v9i1.9055

Humaira, A., Sujoko, I., Syarif, E., Adhha, N., & Hazmi, R. M. (2023). Actualization of the maqāṣid al-sharī'ah in Indonesia: A case study of the spiritual counting of prisoners in judicial institutions. Jurnal Fuaduna: Jurnal Kajian Keagamaan dan Kemasyarakatan, 7(2), 123. https://doi.org/10.30983/fuaduna.v7i2.7366

Imron, V. M., Wicaksana, F. A., & Santoso, A. D. (2024). Necrophilia in perspectives of Indonesian positive law and Islamic law. Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law, 6(2), 167–186. https://doi.org/10.21111/jicl.v6i2.10487

Kamali, M. H. (2015). Amnesty and pardon in Islamic law with special reference to post-conflict justice. ICR Journal, 6(4), 442–467. https://doi.org/10.52282/icr.v6i4.297

Kamali, M. H. (1998). Punishment in Islamic law: A critique of the hudud bill of Kelantan, Malaysia. Arab Law Quarterly, 13(3), 203–234. https://doi.org/10.1163/026805598125826102

Kasuri, M. R., Abbas, S., & al-Mustafa, R. (2024). The nature of Islamic criminal procedure: Whether adversarial or inquisitorial, an appraisal. Al-Qamar, 17–44. https://doi.org/10.53762/alqamar.07.01.e02

Khasan, M. (2017). Prinsip-prinsip keadilan hukum dalam asas legalitas hukum pidana Islam. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 6(1), 21. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i1.133

Marhaban, N. (2021). The criminalization of the Qur'an perspective and its contextualization in Indonesia. Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, 6(2), 361–377. https://doi.org/10.32505/at-tibyan.v6i2.3418

Mohamad, T. A. H. (2014). Implementation of hudud in Brunei: Differences between Brunei and Malaysia. ICR Journal, 5(2), 149–161. https://doi.org/10.52282/icr.v5i2.400

Mohamad, T. A. H. (2015). Implementation of the Islamic criminal law in Malaysia: Prospects and challenges. ICR Journal, 6(2), 166–174. https://doi.org/10.52282/icr.v6i2.329

Muḥammad, R. W., & Salam, K. A. (2018). The concept of retributive and restorative justice in Islamic criminal law with reference to the Malaysian Syariah Court. Journal of Law and Judicial System, 1(4), 8–16. https://doi.org/10.22259/2637-5893.0104002

Muḥammad, R. W., Salam, K. A., Abbas, A., & Hussin, N. (2018). The legal framework of Islamic criminal law in Aceh with reference to application, challenges and way forward. Journal of Islam in Asia, 15(3), 300–314. https://doi.org/10.31436/jia.v15i3.706

Müller, D. (2016). Brunei in 2015. Asian Survey, 56(1), 162–167. https://doi.org/10.1525/as.2016.56.1.162

Rahimzai, H., & Mushfiq, N. (2023). Ta'zīr punishment and delegated authority in accordance with Islamic jurisprudence and Afghanistan's enacted laws. Integrated Journal for Research in Arts and Humanities, 3(5), 1–14. https://doi.org/10.55544/ijrah.3.5.1

Rajanthiran, P., & Sivaperegasam, R. (2015). The hudud controversy in contemporary Malaysia: A study of its proposed implementation in Kelantan and Terengganu. https://doi.org/10.15224/978-1-63248-085-9-78

Ramly, A. (2019). Transplantasi organ tubuh sebagai pengganti hukuman qiṣāṣ dalam hukum Islam (studi terhadap delik pelukaan mata). Sasi, 25(2), 146–154. https://doi.org/10.47268/sasi.v25i2.218

Rasyid, A. (2022). Expulsion for adultery perpetrators Muhshan at Panyabungan: An Islamic law perspective. Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, 55(2), 265. https://doi.org/10.14421/ajish.v56i2.1157

Razi, M., & Mokhtar, K. A. (2020). The challenges of shariah penal code and legal pluralism in Aceh. Jurnal Media Hukum, 27(2). https://doi.org/10.18196/jmh.20200151

Razif, N. H. M. (2020). Intimacy under surveillance: Illicit sexuality, moral policing, and the state in contemporary Malaysia. Hawwa, 18(2–3), 325–356. https://doi.org/10.1163/15692086-12341381

Rosley, N. A. B., Hashim, H., & Jen-T'chiang, N. Z. C. (2023). Combating the Macau scam in Malaysia: Strategies for mitigation and resolution from civil law and sharī'ah perspectives. Law, Policy and Social Science, 2(2), 30–44. https://doi.org/10.55265/lpssjournal.v2i2.40

Saad, Z. R. (2019). Prosecuting shariah offences in Malaysia: Evidentiary issues. Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah, 4(2). https://doi.org/10.22373/petita.v4i2.17

Salma, S., Fajri, A., Hidayat, T., & Safri, E. (2022). The other side of the history of the formulation of Aceh jinayat qanun. Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah, 22(1). https://doi.org/10.15408/ajis.v22i1.21000

Shahrullah, R. S. (2019). Revisiting implementation of treaties on human rights in the Islamic Court of Aceh, Indonesia: Compliance or violation? Athens Journal of Law, 5(1), 61–80. https://doi.org/10.30958/ajl.5-1-5

Shariff, A. A. M., Azhar, A., Rajamanickam, R., Manap, N. A., Hussein, S. M., Said, M. H. M., Halim, A. H. A., & Markom, R. (2019). Analysis on admissibility of DNA evidence in Malaysian Syariah courts. Academic Journal of Interdisciplinary Studies, 8(4). https://doi.org/10.36941/ajis-2019-0050

Skjelderup, M. W. (2014). Ḥudūd punishments in the forefront: Application of Islamic criminal law by Ḥarakat al-Shabaab al-Mujahideen. Journal of Law and Religion, 29(2), 317–329. https://doi.org/10.1017/jlr.2014.11

Wahyudi, F. (2022). Ithbāt ṭalāq: An offer of legal solutions to illegal divorce in Indonesia. Al-Ahkam, 32(2), 211–232. https://doi.org/10.21580/ahkam.2022.32.2.11720

Zada, K., Arsadani, Q., Saepullah, S., & Sugito, M. S. (2023). Sharia and monarchs in Southeast Asia: Political legitimation in Brunei Darussalam. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 7(3), 1827. https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i3.17736