01404 - Hukum Pengungsi dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Islam: Kajian Normatif, Maqāṣid al-Sharī'ah, dan Mekanisme Perlindungan

Refugee Law in the Perspective of International Law and Islamic Law: Normative Study, Maqāṣid al-Sharī'ah, and Protection Mechanisms

Abstract

This article examines refugee law through a comparative framework of international law and Islamic law, with particular emphasis on the normative principles, methodological plurality, and protection mechanisms embedded in both traditions. The study employs a normative-juridical approach with comparative analysis, drawing upon primary sources from the 1951 Refugee Convention, its 1967 Protocol, classical Islamic jurisprudence (fiqh al-siyar), and the maqāṣid al-sharī'ah framework. The findings demonstrate that international refugee law is anchored in the 1951 Refugee Convention and 1967 Protocol, with the principle of non-refoulement constituting its normative core. Islamic law, meanwhile, provides a robust normative architecture for refugee protection grounded in the historical precedent of hijrah, the concept of amān (protection) and musta'min (protected person), and the maqāṣid al-sharī'ah framework safeguarding five fundamental human interests: religion, life, intellect, lineage, and property. This article further identifies Islamic welfare mechanisms — particularly zakat, sedekah, and waqf — as operationalizable instruments for refugee support. The study concludes that the strongest convergence between both legal traditions lies in the principle of non-refoulement and the protection of human dignity, and that an integrative approach combining Islamic ethical-legal values with international legal standards constitutes the most viable pathway for strengthening refugee protection in Muslim-majority states.

Keywords: Refugee Law, Islamic Law, Maqāṣid al-Sharī'ah, Non-Refoulement, Fiqh al-Siyar, Humanitarian Protection

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji hukum pengungsi melalui kerangka komparatif hukum internasional dan hukum Islam, dengan penekanan pada prinsip-prinsip normatif, pluralitas metodologis, dan mekanisme perlindungan yang termuat dalam kedua tradisi tersebut. Kajian menggunakan pendekatan normatif-yuridis dengan analisis komparatif, berlandaskan sumber-sumber primer Konvensi Pengungsi 1951, Protokol 1967, fikih Islam klasik (fiqh al-siyar), serta kerangka maqāṣid al-sharī'ah. Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum pengungsi internasional bertumpu pada Konvensi 1951 dan Protokol 1967, dengan prinsip non-refoulement sebagai inti normatifnya. Hukum Islam, di sisi lain, menyediakan arsitektur normatif yang kuat bagi perlindungan pengungsi yang berpijak pada preseden historis hijrah, konsep amān (perlindungan) dan musta'min (orang yang dilindungi), serta kerangka maqāṣid al-sharī'ah yang menjaga lima kepentingan fundamental manusia: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Artikel ini juga mengidentifikasi mekanisme kesejahteraan Islam — terutama zakat, sedekah, dan wakaf — sebagai instrumen yang dapat dioperasionalkan untuk mendukung pengungsi. Kajian menyimpulkan bahwa titik temu terkuat antara kedua tradisi hukum tersebut terletak pada prinsip non-refoulement dan perlindungan martabat manusia, serta bahwa pendekatan integratif yang menggabungkan nilai etika-hukum Islam dengan standar hukum internasional merupakan jalur paling layak untuk memperkuat perlindungan pengungsi di negara-negara mayoritas Muslim.

Kata Kunci: Hukum Pengungsi, Hukum Islam, Maqāṣid al-Sharī'ah, Non-Refoulement, Fiqh al-Siyar, Perlindungan Kemanusiaan

________________________________________

I. PENDAHULUAN

A. Hukum Pengungsi (Refugee Law) dan Relevansinya bagi Hukum Islam

Dalam hukum internasional, kerangka utama perlindungan pengungsi dikaitkan dengan Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967, yang memuat prinsip-prinsip dasar serta hak dan kewajiban pengungsi dan negara penerima (Maula, 2024; Towadi, 2017; Yulianto, 2019). Di antara prinsip paling sentral adalah larangan pengembalian paksa (non-refoulement) sebagaimana ditegaskan sebagai "jantung" Konvensi 1951 melalui Pasal 33, sehingga negara peserta tidak diperkenankan mengesampingkannya melalui reservasi (Syahrin, 2018); prinsip ini juga dipahami sebagai prinsip yang wajib diterapkan luas karena kedudukannya dalam hukum kebiasaan internasional (Yulianto, 2019), dan dalam kajian tertentu bahkan diposisikan sebagai jus cogens ketika dikaitkan dengan kewajiban perlindungan minimum negara terhadap pengungsi (Towadi, 2017). Sejalan dengan itu, sebagian literatur menekankan pembedaan istilah: "refugee" dipakai untuk orang yang telah melintasi batas negara demi keselamatan, sedangkan "asylum seeker" ialah mereka yang meminta perlindungan internasional namun statusnya belum diputus (Varvin, 2017).

Di sisi lain, sejumlah kajian menegaskan bahwa tradisi hukum Islam (syariah/fikih) memiliki perangkat normatif untuk melindungi manusia yang terpaksa bermigrasi, termasuk mereka yang melarikan diri dari persekusi atau penindasan (Azmi, 2022), serta bahwa diskursus Islam sering diposisikan selaras — atau bahkan dapat melampaui — standar hukum internasional dalam merespons migrasi paksa dan pengungsian. Namun, literatur juga mengingatkan bahwa upaya mengidentifikasi "satu" dalil sebagai representasi tunggal "hukum Islam" tentang pengungsi berisiko reduksionis, karena tradisi hukum Islam bersifat mazhabi dan plural dalam metodologi serta kesimpulan hukumnya (Whyte, 2017). Dengan latar ini, pembahasan "hukum pengungsi menurut hukum Islam" menuntut pembacaan yang menggabungkan sumber normatif (al-Qur'an dan Sunnah), konstruksi fikih klasik (misalnya fiqh al-siyar), serta pendekatan tujuan hukum (maqāṣid al-sharī'ah) untuk menjelaskan prinsip, hak, dan mekanisme perlindungan pengungsi secara lebih sistematis (Towadi, 2017).

________________________________________

II. PEMBAHASAN

A. Kerangka Hukum Pengungsi dalam Hukum Internasional: Konvensi 1951, Protokol 1967, dan Non-Refoulement

Dalam pembahasan krisis pengungsi (misalnya Rohingya), literatur yang digunakan menegaskan bahwa perlindungan pengungsi dalam hukum internasional diatur dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967, yang membangun prinsip-prinsip perlindungan serta konfigurasi hak dan kewajiban bagi pengungsi dan negara (Maula, 2024; Yulianto, 2019). Definisi pengungsi yang dikutip dalam kajian pembiayaan pengungsi berbasis instrumen sosial Islam merujuk pada Konvensi 1951: pengungsi adalah orang yang berada di luar negara kebangsaannya karena ketakutan beralasan akan persekusi atas dasar ras, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu, atau opini politik, serta tidak dapat atau tidak bersedia memperoleh perlindungan negara asalnya. Literatur lain menegaskan secara ringkas bahwa penetapan status pengungsi dalam hukum internasional berbasis Konvensi 1951 dan Protokol 1967, selaras dengan pemetaan instrumen internasional yang juga digunakan UNHCR dalam perlindungan kelompok rentan seperti anak pengungsi (Maula, 2024).

Prinsip non-refoulement dijelaskan sebagai prinsip yang melarang pengembalian pengungsi ke negara asal atau negara lain ketika jiwa mereka terancam (Syahrin, 2018). Kajian tentang pemantauan kepatuhan negara terhadap Konvensi Pengungsi menegaskan bahwa non-refoulement (Pasal 33) merupakan inti Konvensi 1951 dan tidak boleh disisihkan melalui reservasi (Syahrin, 2018). Sementara itu, studi yang membandingkan hukum internasional dan hukum Islam dalam perlindungan Rohingya menyatakan bahwa prinsip non-refoulement juga dipahami sebagai hukum kebiasaan internasional, sehingga harus diimplementasikan oleh semua negara (Yulianto, 2019). Dalam konteks Indonesia yang belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967, kajian tentang penanganan Rohingya menyatakan bahwa Indonesia tetap berkewajiban berdasarkan prinsip non-refoulement yang diposisikan sebagai hukum kebiasaan internasional atau bahkan jus cogens (Towadi, 2017), sehingga kerangka internasional tetap relevan untuk membaca kewajiban minimum negara sekalipun di luar rezim ratifikasi formal (Towadi, 2017; Yulianto, 2019).

B. Syariah, Fikih, dan Pluralitas Metodologis: Dasar Konseptual sebelum Membahas "Hukum Pengungsi" dalam Islam

Literatur menegaskan perlunya membedakan syariah dan fikih agar tidak terjadi kekacauan konseptual ketika membahas hukum Islam terkait isu kontemporer seperti pengungsi (Azmi, 2022; Ibrahimy et al., 2022). Syariah dipahami sebagai aturan yang bersumber dari wahyu (al-Qur'an dan Sunnah), sedangkan fikih adalah hasil ijtihad manusia atas syariah sehingga bersifat tidak absolut dan dapat berubah sesuai ruang dan waktu (Towadi, 2017; Yulianto, 2019). Pembedaan ini juga ditekankan dalam diskursus minoritas Muslim di Barat: fikih adalah interpretasi manusia atas syariah dan karenanya berbeda dari syariah sebagai hukum ilahi yang dipandang lebih tetap (Whyte, 2017). Dengan demikian, ketika membahas pengungsi, "hukum Islam" yang operasional biasanya hadir dalam bentuk fikih dan perangkat metodologisnya (uṣūl al-fiqh, qawā'id fiqhiyyah, dan maqāṣid), bukan sekadar klaim tekstual tunggal (Ikhlas et al., 2021; Tabrani, 2018).

Kebutuhan akan kehati-hatian interpretatif juga tampak dalam kritik atas stereotip "Islam" dalam konteks klaim suaka di negara Barat: kajian tentang neo-orientalisme menegaskan bahwa al-Qur'an bukanlah "kode hukum" dan bahwa tradisi fikih berkembang melalui banyak mazhab (madāhib), sehingga penyederhanaan ajaran Islam dalam perkara suaka dapat menghasilkan penilaian yang keliru (Whyte, 2017). Secara paralel, literatur mengenai debat syariah di Australia menegaskan bahwa perdebatan publik kerap mengaburkan perbedaan syariah dan fikih, padahal fikih merupakan perangkat metodologis untuk mengontekstualisasikan ajaran dalam kondisi sosial-politik yang beragam. Konsekuensinya bagi topik pengungsi ialah: argumentasi "hukum pengungsi dalam Islam" mesti disusun sebagai bangunan normatif-metodologis yang plural (Qur'an–Sunnah–fikih–maqāṣid), bukan sekadar slogan identitas atau pembenaran politik (Whyte, 2017).

C. Fondasi Normatif Perlindungan Pengungsi dalam Islam: Hijrah, Perlindungan (Amān), dan Etika Hospitalitas

Sejumlah kajian menempatkan migrasi (hijrah) sebagai tema kunci dalam tradisi Islam. Kajian tentang rancangan hukum suaka di Irak dan Kurdistan menyatakan bahwa Nabi Muhammad mengalami kondisi sebagai pengungsi (al-mouhajir) ketika berhijrah dari Makkah ke Madinah untuk mencari perlindungan; peristiwa hijrah ini diposisikan sebagai fondasional bagi Islam dan "memuliakan" status pengungsi dalam tradisi Islam (Yassen, 2022). Literatur tentang instrumen sosial Islam untuk pembiayaan pengungsi menguatkan narasi ini dengan menegaskan bahwa kisah hijrah menunjukkan pentingnya perlindungan pengungsi dan pemberian suaka dalam Islam. Di tingkat normatif, kewajiban memberi perlindungan dan dukungan kepada pihak yang bermigrasi atau mencari perlindungan juga dihubungkan dengan ayat al-Qur'an yang menilai tinggi tindakan "memberi tempat dan menolong" mereka yang berhijrah (Yassen, 2022).

Perlindungan terhadap pencari suaka juga dijelaskan melalui konsep amān dan kategori musta'min. Studi tentang hak-hak migran paksa dalam Islam menyatakan bahwa tradisi Islam memuat kerangka yang kuat bagi jaminan perlindungan dan menekankan bahwa ketika keamanan telah diberikan, seorang musta'min memperoleh hak-hak layaknya warga. Kajian pembiayaan pengungsi melalui instrumen sosial Islam juga menyatakan bahwa setiap orang — termasuk non-Muslim — yang melarikan diri dari persekusi dan meminta perlindungan berhak memasuki komunitas Islam dan meminta amān, yang dapat diminta kepada negara maupun individu di dār al-Islām dan seyogianya diberikan. Basis etisnya diperluas melalui rujukan pada Piagam Madinah, yang dipahami menjamin perlindungan bagi seluruh warga Madinah, baik pendatang maupun pribumi, Muslim maupun non-Muslim. Dengan demikian, "hukum pengungsi" dalam Islam tidak berdiri semata sebagai aturan konflik/peperangan, tetapi terhubung dengan etika komunitas, kewajiban sosial, dan perlindungan martabat manusia (Abas & Samuri, 2024).

D. Fiqh al-Siyar dan Dimensi "Hukum Internasional" dalam Tradisi Islam

Dalam kajian tentang penanganan Rohingya di Indonesia, ditegaskan bahwa aturan mengenai perilaku dalam perang dan relasi umat Islam dengan komunitas lain dibahas dalam literatur klasik sebagai fiqh al-siyar, yang diposisikan sebagai "hukum bangsa-bangsa" atau "hukum internasional" dalam fikih (Towadi, 2017). Penekanan ini penting karena isu pengungsi sering beririsan dengan situasi konflik dan persekusi yang melampaui batas negara, sehingga pembahasan perlindungan tidak hanya menyentuh moralitas individual tetapi juga tata kelola relasi antarkomunitas dan peran otoritas (Towadi, 2017; Yassen, 2022). Pada saat yang sama, literatur mengenai "Islamic humanitarianism" mencatat adanya perdebatan apakah gerakan kemanusiaan Islam harus dibaca dengan lensa Barat, dan bagaimana aktivis kemanusiaan Islam mengintegrasikan perspektif syariah dengan hukum humaniter (Towadi, 2017). Perdebatan ini menunjukkan bahwa kerangka fikih (termasuk fiqh al-siyar) dan maqāṣid dapat menjadi jembatan konseptual untuk memformulasikan kewajiban kemanusiaan yang kompatibel dengan bahasa hukum kontemporer, tanpa mereduksi syariah menjadi sekadar simbol politik (Towadi, 2017).

E. Prinsip-Prinsip Perlindungan Pengungsi dalam Islam: Martabat, Kesetaraan, dan Non-Refoulement

Studi komparatif hukum internasional dan hukum Islam terkait Rohingya menyatakan bahwa perlindungan pengungsi dalam Islam dipahami terkait perlindungan HAM secara umum, dan fikih hadir untuk menegakkan prinsip kemanusiaan seperti persaudaraan, kesetaraan, dan toleransi (Yulianto, 2019). Kajian lain yang menelaah situasi Malaysia menegaskan adanya tanggung jawab etis dan legal menurut hukum Islam untuk melindungi dan mendukung pengungsi, serta menempatkan nilai-nilai Islam sebagai dasar bagi tata kelola kesejahteraan pengungsi, termasuk peran otoritas agama (Abas & Samuri, 2024). Dalam kerangka yang lebih luas, kajian etika Islam dan migrasi menegaskan bahwa umat Islam sebenarnya dapat berangkat dari "dorongan moral" tradisinya untuk melampaui standar hukum internasional yang dipandang masih tidak memadai dalam menghadapi migrasi paksa. Ketiga rujukan ini — Islam sebagai sumber prinsip moral-legal; HAM sebagai titik temu; dan kritik atas kecukupan hukum internasional — menyokong kesimpulan bahwa "hukum pengungsi" dalam Islam paling kuat dibaca sebagai gabungan prinsip normatif dan mandat kemanusiaan, bukan sekadar aturan status administratif (Abas & Samuri, 2024; Yulianto, 2019).

Mengenai non-refoulement, studi tentang Rohingya secara eksplisit menyatakan bahwa baik dalam hukum internasional maupun hukum Islam, prinsip yang diterapkan adalah non-refoulement, dan prinsip ini telah menjadi hukum kebiasaan internasional sehingga harus dilaksanakan oleh semua negara (Yulianto, 2019). Kajian tentang penanganan Rohingya di Indonesia menguatkan aspek kewajiban minimum negara melalui non-refoulement meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 (Towadi, 2017). Namun, literatur tentang hospitalitas dalam Islam memberi catatan kritis: sekalipun ada pandangan yang menautkan dasar non-refoulement dengan pembacaan ayat-ayat tertentu, mengajukan satu posisi sebagai representasi "hukum Islam" secara tunggal dipandang problematis. Nuansa ini penting secara akademik: klaim kesesuaian Islam dengan non-refoulement dapat didukung oleh sejumlah argumentasi normatif dan praktik moral, tetapi tetap harus mengakui pluralitas mazhab dan risiko penyederhanaan metodologis (Whyte, 2017).

F. Maqāṣid al-Sharī'ah sebagai Kerangka "Hak-Hak Dasar" bagi Pengungsi

Pendekatan maqāṣid al-sharī'ah menempati posisi menonjol dalam literatur perlindungan pengungsi karena menempatkan kemaslahatan (maṣlaḥa) dan perlindungan nilai dasar manusia sebagai orientasi hukum (Yulianto, 2019). Studi tentang penerapan maqāṣid untuk perlindungan Rohingya menyatakan bahwa al-Syāṭibī merumuskan lima tujuan dasar syariah: menjaga agama (ḥifẓ al-dīn), menjaga jiwa (ḥifẓ al-nafs), menjaga akal (ḥifẓ al-'aql), menjaga keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan menjaga harta (ḥifẓ al-māl); kerangka serupa juga muncul dalam kajian teori maqāṣid menurut al-Syāṭibī yang menguraikan skala kepentingan (ḍarūriyyāt, ḥājiyyāt, taḥsīniyyāt) untuk membaca tujuan hukum sebagai kemaslahatan manusia (Ikhlas et al., 2021). Dalam literatur HAM dan pemikiran hukum Islam, lima kepastian tersebut diartikulasikan sebagai prinsip-prinsip hak dasar: hak hidup/perlindungan jiwa, perlindungan agama, perlindungan akal, perlindungan keluarga/keturunan, dan perlindungan harta (Mubarok & Musaddad, 2017). Sintesis tiga rujukan ini memberi landasan konseptual bahwa perlindungan pengungsi dapat dipahami sebagai upaya memulihkan atau melindungi ḍarūriyyāt yang terancam akibat persekusi, konflik, atau penindasan — karena pengungsian, dalam banyak kasus, adalah manifestasi runtuhnya jaminan atas jiwa, martabat, keluarga, dan harta (Yulianto, 2019; Mubarok & Musaddad, 2017).

Literatur juga menunjukkan perluasan orientasi maqāṣid dalam konteks modern. Kajian revitalisasi maqāṣid di era globalisasi menyatakan bahwa pendekatan maqāṣid dibutuhkan untuk merespons persoalan sosial, dan bahkan memunculkan varian tujuan yang relevan seperti toleransi, HAM, dan kebebasan berdasarkan kemaslahatan kontekstual (Tabrani, 2018). Kajian lain tentang ijtihad kontemporer menegaskan bahwa melalui maqāṣid, hukum Islam dapat didayagunakan untuk mendorong harmoni antaragama, pluralisme, perlindungan hak minoritas, toleransi, dan apresiasi atas keragaman (Aslati et al., 2024). Dalam konteks pengungsi — yang sering berada dalam posisi minoritas atau rentan di negara penerima — dua rujukan ini memperkuat argumentasi bahwa maqāṣid menyediakan dasar filosofis untuk menjustifikasi perlindungan, nondiskriminasi, dan kebijakan integratif, bukan semata "kebaikan sosial" tanpa fondasi hukum (Aslati et al., 2024; Tabrani, 2018).

G. Hak-Hak Pengungsi dalam Tradisi Islam: Dignity, Kesetaraan Perlakuan, Kesejahteraan, dan Keutuhan Keluarga

Studi rekonstruksi hak migran paksa dalam Islam menyatakan bahwa tradisi Islam menyediakan kerangka yang menekankan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak-hak fundamental migran paksa, termasuk hak atas martabat (dignity), non-refoulement, perlakuan setara, perumahan, layanan kesehatan, reunifikasi keluarga, dan perlindungan harta. Kajian ini juga menegaskan basis konseptualnya dalam Piagam Madinah yang menjamin perlindungan bagi semua warga, termasuk pendatang dan non-Muslim. Dalam diskursus Malaysia, kajian tentang kesejahteraan pengungsi dari perspektif hukum Islam menyatakan bahwa negara, melalui otoritas Islam, memiliki kewajiban untuk mengoordinasi dan mengimplementasikan upaya kesejahteraan pengungsi, misalnya penyediaan layanan konseling terbuka termasuk bagi pengungsi yang diselenggarakan di masjid (Abas & Samuri, 2024). Kedua rujukan ini mengaitkan "hak" dengan "mekanisme sosial-keagamaan": perlindungan tidak berhenti pada larangan mengusir, tetapi bergerak pada pemenuhan kebutuhan dasar dan dukungan institusional yang menjaga martabat serta stabilitas keluarga (Abas & Samuri, 2024).

Pada saat yang sama, literatur komparatif Rohingya menegaskan bahwa isu perlindungan pengungsi memiliki kedekatan dengan nilai dasar dan hak fundamental manusia yang sejalan dengan diskursus maqāṣid (Yulianto, 2019), selaras dengan studi maqāṣid dalam kebijakan Indonesia yang menempatkan maṣlaḥa sebagai inti pendekatan untuk memahami fenomena sosial-kemanusiaan kontemporer. Dengan demikian, hak-hak pengungsi dalam Islam dapat dipahami dalam dua lapis yang saling menguatkan: lapis normatif (maqāṣid dan prinsip kemanusiaan) dan lapis operasional (kewajiban komunitas/negara, serta lembaga sosial-keagamaan untuk kesejahteraan) (Yulianto, 2019; Abas & Samuri, 2024).

H. Mekanisme Kesejahteraan dalam Islam untuk Pengungsi: Zakat, Kategori Mustaḥiq, dan Perluasan Makna Ibn al-Sabīl

Selain basis normatif, literatur menunjukkan mekanisme sosial-ekonomi Islam yang dapat dioperasionalkan untuk pengungsi. Kajian kontekstualisasi mustaḥiq zakat menyatakan bahwa pemaknaan kategori penerima zakat dapat berkembang dalam fikih modern; secara spesifik, "ibn al-sabīl" dalam pembacaan tertentu dapat ditafsirkan sebagai gelandangan dan pengungsi, lebih luas dari makna klasik yang terbatas pada musafir kehabisan bekal (Mubin & Siddiq, 2022). Studi ini juga menyatakan bahwa praktik pengelolaan zakat yang memasukkan pengungsi dan korban bencana sebagai bagian dari sasaran program menunjukkan bahwa kemaslahatan manusia (maṣāliḥ al-'ibād) menjadi pertimbangan utama, sekaligus menjadi bukti bahwa perubahan situasi sosial memengaruhi perubahan aplikasi hukum Islam (Mubin & Siddiq, 2022). Hal ini konsisten dengan kajian institusionalisasi zakat berbasis maqāṣid yang menegaskan dinamika maqāṣid klasik (agama, jiwa, akal, keturunan, harta) dapat dioperasionalkan menjadi program kesejahteraan secara terstruktur untuk kemaslahatan masyarakat (Toni, 2020). Sintesis ini menunjukkan bahwa di dalam Islam, perlindungan pengungsi dapat bergerak melalui jalur filantropi-keadilan sosial (zakat) yang diberi justifikasi maqāṣid, bukan semata bantuan karitatif yang temporer (Mubin & Siddiq, 2022; Toni, 2020).

Dalam konteks pembiayaan pengungsi kontemporer, kajian tentang kolaborasi UNHCR dan Islamic Development Bank menegaskan bahwa instrumen kesejahteraan sosial Islam seperti zakat, sedekah, dan cash-waqf dipandang relevan untuk menjawab kebutuhan dasar dan pemberdayaan ekonomi pengungsi. Kajian yang sama juga menegaskan bahwa isu migrasi paksa memiliki signifikansi khusus dalam Islam, terkait narasi hijrah dan mandat perlindungan pengungsi. Dengan demikian, mekanisme kesejahteraan Islam bagi pengungsi tidak hanya berada pada tataran teori fikih, tetapi juga diproyeksikan menjadi instrumen pendanaan dan program yang dapat dikolaborasikan dengan rezim kemanusiaan internasional (Toni, 2020).

I. Relasi Hukum Islam dan Hukum Nasional dalam Penanganan Pengungsi: Positivisasi, Eklektisisme, dan Otoritas Keagamaan

Dalam konteks negara modern, literatur Indonesia menekankan bagaimana nilai Islam dapat dipositivisasi atau diintegrasikan dalam kebijakan publik terkait pengungsi. Studi tentang penanganan pengungsi asing di Indonesia dengan perspektif maqāṣid menyatakan bahwa interaksi antara maqāṣid dan regulasi nasional dapat melahirkan model kebijakan "instructive, integrative, dan adaptive," termasuk model eklektik yang mengambil bagian terbaik dari hukum nasional dan hukum Islam. Kajian ini juga menegaskan bahwa isu pengungsi (asylum seeker) berkaitan erat dengan nilai dasar dan hak fundamental manusia yang memiliki posisi penting dalam diskursus maqāṣid. Pada skala yang berbeda, studi Aceh tentang akses pendidikan tinggi bagi pengungsi menyatakan bahwa meskipun terdapat kekosongan hukum mengenai hak pendidikan tinggi pengungsi, Indonesia, terutama Aceh, tetap bertanggung jawab secara legal, sosial, dan religius; studi itu menegaskan bahwa perlindungan pengungsi merupakan bagian inheren dari syariah dan bahwa Aceh diposisikan memenuhi syarat "Islamic Land" sehingga memiliki komitmen keagamaan untuk memberikan pengungsi hak yang sama seperti penduduknya (Kadir et al., 2023). Kedua rujukan ini memperlihatkan strategi ganda: (i) integrasi nilai Islam ke kebijakan/aturan negara (positivisasi berbasis maqāṣid), dan (ii) klaim kewajiban syariah yang mendorong negara/daerah untuk menutup kekosongan regulasi demi perlindungan pengungsi (Kadir et al., 2023).

Dalam konteks Malaysia, literatur menegaskan potensi peran Islam dan otoritas Islam untuk mendorong reformasi perlindungan pengungsi. Kajian tentang Malaysia menyatakan bahwa karena Malaysia tidak meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967, pengungsi tidak memiliki status hukum dan menghadapi risiko penangkapan, penahanan, dan pelanggaran HAM, sehingga penulis mengusulkan advokasi reformasi melalui pengaktifan gagasan suaka dalam Islam (agama resmi Federasi) (Seet, 2014). Studi lain tentang perspektif hukum Islam atas krisis pengungsi di Malaysia menegaskan bahwa pemerintah dan otoritas Islam negara bagian dapat berperan dalam administrasi dan koordinasi upaya kesejahteraan pengungsi, sehingga dukungan pengungsi disejajarkan dengan nilai Islam dan kewajiban kemanusiaan (Abas & Samuri, 2024). Pada tingkat praktik negara, laporan praktik Asia menyatakan bahwa Malaysia bukan pihak Konvensi 1951; pengungsi dan pencari suaka terdaftar di UNHCR namun tidak diberi status hukum, dan disebutkan jumlah sekitar 185.000 pengungsi dan pencari suaka terdaftar — mayoritas dari Myanmar, termasuk lebih dari 100.000 Rohingya (George & Kulasegaran, 2024). Ketiga rujukan ini menyintesis argumen bahwa ketiadaan kerangka hukum nasional yang kuat dapat dan sering menghasilkan kerentanan struktural; namun, nilai dan institusi Islam dapat menjadi basis moral-legal untuk mendorong reformasi kebijakan sekaligus memperluas pelayanan sosial kepada pengungsi (Abas & Samuri, 2024; George & Kulasegaran, 2024; Seet, 2014).

J. Studi Kasus: Rohingya, Indonesia, dan Maqāṣid sebagai Humanitarianism

Krisis Rohingya sering dipakai sebagai lensa komparatif hukum internasional dan hukum Islam. Studi perlindungan Rohingya menyebut bahwa perhatian internasional meningkat ketika ratusan "boat people" Rohingya terdampar di Aceh; kajian itu juga mengutip laporan PBB hingga Desember 2017 yang menyatakan jumlah pengungsi Rohingya mencapai 515.000 (Yulianto, 2019). Dalam analisis yang membandingkan hukum internasional dan maqāṣid, kajian tentang Indonesia menegaskan bahwa Konvensi 1951 dan Protokol 1967 membangun kerangka global, tetapi Indonesia tidak meratifikasi instrumen tersebut; meski demikian, Indonesia tetap terikat non-refoulement sebagai hukum kebiasaan internasional atau jus cogens dan karenanya perlu mengelola kedatangan Rohingya (Towadi, 2017). Kajian yang sama menyimpulkan bahwa keputusan Indonesia menerima Rohingya meski tanpa ratifikasi dipahami sebagai contoh "Islamic humanitarianism" berbasis maqāṣid dan pengakuan atas hak asasi inheren pengungsi (Towadi, 2017). Sintesis ini memperlihatkan bagaimana norma internasional minimum (non-refoulement) dan justifikasi etika-hukum Islam (maqāṣid, kemanusiaan) dapat bertemu dalam praktik kebijakan negara (Towadi, 2017; Yulianto, 2019).

Kajian maqāṣid di tingkat regional ASEAN juga memberi contoh konkret pemenuhan hak berbasis maqāṣid ketika Rohingya menjadi pengungsi atau pencari suaka di Indonesia/Malaysia. Studi tersebut menyatakan bahwa pemenuhan hak Rohingya dapat diturunkan dari perlindungan jiwa (misalnya hak hidup dan bebas dari ketakutan), perlindungan martabat, perlindungan keturunan, hak pendidikan, dan kesempatan memperoleh penghidupan layak; studi itu mencontohkan pendirian hunian bagi pengungsi serta pembangunan tempat ibadah. Di sisi lain, studi tersebut juga mengakui keterbatasan upaya bantuan langsung karena tantangan regional dan prinsip nonintervensi ASEAN yang membatasi ruang gerak negara anggota. Dengan demikian, kerangka maqāṣid menyediakan bahasa normatif untuk memperluas "perlindungan" menjadi pemenuhan hak-hak sosial, tetapi implementasinya tetap berhadapan dengan struktur politik regional dan kapasitas layanan negara penerima (Towadi, 2017).

K. Tantangan Epistemik dan Politik: Antara Penyederhanaan "Syariah", Kekosongan Hukum Nasional, dan Kebutuhan Pendekatan Integratif

Literatur menekankan bahwa respons negara-negara Muslim terhadap pengungsi sering tidak ditentukan oleh satu kerangka hukum nasional yang mapan. Studi tentang Arab Saudi menyatakan negara tersebut bukan penandatangan Konvensi Pengungsi dan tidak memiliki hukum pengungsi domestik; meski terdapat dasar normatif yang memungkinkan pencarian suaka dalam regulasi residensi dan Basic Law, prosedur pengajuan suaka tidak diatur dalam dokumen resmi dan Kementerian Dalam Negeri memiliki kewenangan luas untuk memerintahkan orang asing keluar tanpa alasan (Lysa, 2022). Dalam konteks lain, studi Malaysia menegaskan absennya status hukum bagi pengungsi sebagai konsekuensi nonratifikasi Konvensi 1951/1967 dan kerentanan terhadap penahanan (Seet, 2014), serta kajian terbaru menegaskan kebutuhan kebijakan nasional yang lebih inklusif agar pengungsi, termasuk anak, tidak tertinggal dalam akses pendidikan dan dukungan dasar (Abas & Samuri, 2024). Pada sisi pemantauan internasional, kajian tentang kepatuhan negara menyatakan tidak ada sistem pemantauan khusus atas kepatuhan negara terhadap Konvensi Pengungsi, sehingga mekanisme pemantauan HAM internasional dipandang paling relevan untuk mengawasi perlindungan yang terkait hak asasi pengungsi (Syahrin, 2018). Keseluruhan rujukan ini menunjukkan bahwa selain norma universal, masalah terbesar dalam praktik perlindungan pengungsi adalah kekosongan/fragmentasi tata kelola nasional serta lemahnya instrumen pemantauan kepatuhan yang spesifik (Lysa, 2022; Seet, 2014; Syahrin, 2018).

Di tingkat wacana, literatur juga memperingatkan bahaya penyederhanaan Islam dalam isu pengungsi. Kajian tentang orientalisme dalam klaim suaka menyoroti stereotip terhadap Islam dan menekankan pluralitas mazhab serta fakta bahwa al-Qur'an bukan kode hukum; penyederhanaan semacam itu dapat merusak advokasi hak pengungsi (Whyte, 2017). Sejalan dengan itu, kajian tentang fikih minoritas menegaskan bahwa perdebatan publik kerap mengonflasikan "syariah" dengan ketakutan yang tidak berdasar, padahal fikih adalah interpretasi manusia yang dapat beradaptasi dengan konteks sosial-politik. Bahkan dalam literatur keislaman tentang migrasi, ditegaskan bahwa umat Islam pada era pascakolonial kerap terjebak pada apologetika "membuktikan kompatibilitas" dengan hukum internasional, alih-alih mengembangkan dorongan moral tradisinya untuk merespons migrasi paksa secara lebih substantif. Sintesis ini memperjelas kebutuhan pendekatan integratif: membangun perlindungan pengungsi berbasis maqāṣid dan etika Islam sembari tetap memanfaatkan bahasa hukum internasional, sekaligus menghindari reduksi syariah menjadi stigma atau slogan (Whyte, 2017).

________________________________________

III. PENUTUP

Sintesis Normatif: Islam, Maqāṣid, dan Kerangka Internasional dalam Perlindungan Pengungsi

Berdasarkan literatur yang disintesis, "hukum pengungsi menurut hukum Islam" dapat dipahami sebagai bangunan normatif yang bertumpu pada:

1. Fondasi etika-historis hijrah serta kewajiban menolong pihak yang mencari perlindungan (Yassen, 2022);

2. Konsep amān dan musta'min yang mengharuskan pemberian perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar;

3. Orientasi maqāṣid al-sharī'ah untuk menjaga lima kepentingan fundamental manusia yang dapat diterjemahkan menjadi kerangka hak asasi — hidup, martabat, keluarga, harta, dan agama (Ikhlas et al., 2021; Mubarok & Musaddad, 2017); dan

4. Mekanisme kesejahteraan seperti zakat yang dalam fikih modern dapat menempatkan pengungsi dalam kategori penerima yang sah (Mubin & Siddiq, 2022; Toni, 2020).

Sementara itu, dalam hukum internasional, kerangka formal Konvensi 1951 dan Protokol 1967 serta prinsip non-refoulement menjadi rujukan utama, dengan non-refoulement diposisikan sebagai prinsip inti yang tidak boleh dikesampingkan (Syahrin, 2018; Towadi, 2017; Yulianto, 2019). Titik temu paling kuat antara keduanya adalah non-refoulement dan penekanan perlindungan jiwa/martabat; tetapi literatur juga menuntut kehati-hatian metodologis agar tidak menampilkan satu dalil atau satu interpretasi sebagai "Islam" yang tunggal, mengingat pluralitas fikih dan risiko stereotip dalam wacana pengungsi (Whyte, 2017).

Pada akhirnya, sintesis ini menyiratkan agenda akademik-kebijakan yang konsisten dengan sumber: penguatan perlindungan pengungsi di negara-negara Muslim memerlukan integrasi nilai Islam (maqāṣid, amān, kewajiban kesejahteraan) ke dalam kebijakan dan institusi negara, sekaligus memanfaatkan kerangka hukum internasional — khususnya non-refoulement — untuk menetapkan standar minimum perlindungan (Abas & Samuri, 2024; Towadi, 2017). Dalam konteks kekosongan hukum nasional atau nonratifikasi Konvensi 1951/1967, literatur yang dibahas juga menunjukkan bahwa nilai Islam dan otoritas keagamaan dapat menjadi basis moral-legal untuk memperluas dukungan kesejahteraan, memotivasi reformasi, dan membangun praktik perlindungan yang lebih manusiawi (Abas & Samuri, 2024; Kadir et al., 2023; Seet, 2014).

________________________________________

DAFTAR PUSTAKA

Abas, A.-M., & Samuri, M. A. A. (2024). Islamic Legal Perspectives on Refugee Protection and Welfare: A Case Study of Malaysia. De Jure Jurnal Hukum Dan Syar'iah, 16(1), 141–160. https://doi.org/10.18860/j-fsh.v16i1.26507

Aslati, Agustar, A., Silawati, Arisman, A., & Arafah, S. N. (2024). Utilizing Science and Maqāṣid al-Sharī'ah in Resolving Contemporary Issues of Islamic Family Law. Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam, 17–36. https://doi.org/10.24090/mnh.v18i1.10571

Azmi, A. N. (2022). Islamic Humanitarian Principles and Migration: Reconstruction of Forced Migrant Rights in Islam. Al-a'Raf Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat, 19(1), 111–148. https://doi.org/10.22515/ajpif.v19i1.5312

George, M., & Kulasegaran, U. (2024). State Practice of Asian Countries in International Law (hlm. 289–299). https://doi.org/10.1163/9789004718128_018

Ibrahimy, A. A., Nawawi, N., & Juandi, W. (2022). Initiating Citizens Fiqh: Solutions for Minority Muslim in Non-Muslim Countries. Lisan Al-Hal Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan, 16(2), 217–234. https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v16i2.217-234

Ikhlas, A. I. A., Yusdian, D., Alfurqan, A., Murniyetti, M., & Nurjanah, N. (2021). The Theory of Higher Objectives and Intents of Islamic Law (Maqasid Al-Shariah) as One of Instrument of Ijtihad According to Imam al-Shatibi in Al-Muwafaqat Fi Ushli Al-Syari'ah. Media Syari'ah Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial, 23(2). https://doi.org/10.22373/jms.v23i2.10138

Kadir, M. Y. A., Rivaldi, A., Farsia, L., & Bantasyam, S. (2023). The Legal Vacuum on Access to Higher Education for Refugees in Indonesia: Islamic Claim for Aceh Responsibility. Samarah Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam, 7(1), 522. https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i1.15454

Lysa, C. (2022). Governing Refugees in Saudi Arabia (1948–2022). Refugee Survey Quarterly, 42(1), 1–28. https://doi.org/10.1093/rsq/hdac027

Maula, B. S. (2024). Examining the Handling of Rohingya Refugees in Indonesia through the Lens of International Law and Maqāsid al-Shari'ah: An Exploration of Islamic Humanitarianism. Mazahib, 23(1), 1–40. https://doi.org/10.21093/mj.v23i1.7942

Mubarok, D. H., & Musaddad, A. A. (2017). Human Rights Concept in Islamic Legal Thought. Istinbath Jurnal Penelitian Hukum Islam, 15(2), 167. https://doi.org/10.36667/istinbath.v15i2.25

Mubin, M. U., & Siddiq, A. (2022). Contextualization of Mustaḥiq Zakat at LAZNAS Nurul Hayat Surabaya. Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam, 193–208. https://doi.org/10.24090/mnh.v16i2.6915

Seet, M. (2014). Can Islam and "Islamization" Be a Force for Refugee Rights in Malaysia? UCLA Pacific Basin Law Journal, 31(1). https://doi.org/10.5070/p8311021821

Syahrin, M. A. (2018). The Rohingya Refugee Crisis: Legal Protection on International Law and Islamic Law. https://doi.org/10.2991/icils-18.2018.18

Tabrani, M. (2018). Maqâshid Revitalization in Global Era: Istidlâl Study from Text to Context. Al-Ihkam Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 13(2), 310. https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v13i2.1814

Toni, H. (2020). Zakat Institution and Maqasid al-Shari'a: A Study of a Community Empowerment-Based Zakat Program Run by the BAZNAS Bengkulu Province. Al-Risalah Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan, 20(2), 277–291. https://doi.org/10.30631/alrisalah.v20i2.644

Towadi, M. (2017). The Application of Sharia Maqashid on the Protection of the Rights of Minority of Muslim Rohingya in Regional ASEAN (Indonesia-Malaysia). Journal of Indonesian Legal Studies, 2(1), 43–54. https://doi.org/10.15294/jils.v2i01.16637

Varvin, S. (2017). Our Relations to Refugees: Between Compassion and Dehumanization. The American Journal of Psychoanalysis, 77(4), 359–377. https://doi.org/10.1057/s11231-017-9119-0

Whyte, S. A. (2017). Whither Minority Jurisprudence? Australian Journal of Islamic Studies, 2(3), 55–75. https://doi.org/10.55831/ajis.v2i3.59

Yassen, A. O. (2022). A New Asylum Law for the KRI and Iraq: Reality or Wishful Thinking? International Migration, 61(1), 168–183. https://doi.org/10.1111/imig.13046

Yulianto, R. A. (2019). Positivising Sharī'a in National Regulation through Maqasid Approach (Studies on Government Policy in Handling of Foreign Refugees in Indonesia). Jurnal Hukum Islam, 271–292. https://doi.org/10.28918/jhi.v17i2.2414