01402 - Hukum pajak dalam perspektif hukum islam: kajian fiqh al-ḍarībah dan siyāsah shar'iyyah

Tax law in the perspective of islamic law: a study of fiqh al-ḍarībah and siyāsah shar'iyyah

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji hukum pajak dalam perspektif hukum Islam melalui kerangka fiqh al-ḍarībah dan siyāsah shar'iyyah. Dengan menggunakan metode kajian pustaka normatif-analitik, artikel ini memetakan konsep, dasar normatif, dan syarat-syarat syar'ī yang menjadikan pemungutan pajak dipandang sah dan adil. Hasil kajian menunjukkan bahwa pajak dalam Islam merupakan ranah mu'āmalah ijtihādiyyah yang dinilai melalui tujuan syariah (maqāṣid) dan prinsip kemaslahatan (maṣlaḥah), bukan semata-mata ada atau tidaknya terminologi pajak dalam teks. Sejarah Islam menunjukkan keberadaan berbagai pungutan negara seperti kharāj, jizyah, dan 'usyūr yang terbentuk melalui ijtihad kebijakan. Wajib pajak memiliki kewajiban kepatuhan kepada otoritas yang sah, sekaligus memiliki hak atas perlakuan adil, perlindungan dari beban zalim, serta hak sosial untuk menuntut pengelolaan pajak yang amanah, transparan, dan berorientasi kemaslahatan. Konteks negara modern memperlihatkan bahwa penilaian syar'ī atas pajak semakin bergantung pada kualitas desain kebijakan dan tata kelola.

Kata kunci: hukum pajak, fiqh al-ḍarībah, siyāsah shar'iyyah, maqāṣid al-sharī'ah, maṣlaḥah

________________________________________

Abstract

This article examines tax law from the perspective of Islamic law through the framework of fiqh al-ḍarībah and siyāsah shar'iyyah. Employing a normative-analytical literature review method, this article maps the concepts, normative foundations, and shar'ī conditions that render tax collection legitimate and just. The findings indicate that taxation in Islam constitutes a domain of mu'āmalah ijtihādiyyah evaluated through the objectives of Islamic law (maqāṣid) and the principle of public welfare (maṣlaḥah), rather than solely through the presence or absence of tax terminology in classical texts. Islamic history evidences the existence of various state levies such as kharāj, jizyah, and 'usyūr formed through policy-based ijtihad. Taxpayers bear obligations of compliance toward legitimate authority, while simultaneously possessing rights to fair treatment, protection from oppressive burdens, and the social right to demand trustworthy, transparent, and welfare-oriented tax administration. The modern state context reveals that the shar'ī assessment of taxation increasingly depends on the quality of policy design and governance.

Keywords: tax law, fiqh al-ḍarībah, siyāsah shar'iyyah, maqāṣid al-sharī'ah, maṣlaḥah

________________________________________

1. PENDAHULUAN

Cabang hukum yang mengatur pemungutan pajak beserta hak dan kewajiban wajib pajak dalam wacana hukum Islam kontemporer umumnya dibahas dalam kerangka fiqh al-ḍarībah (fikih perpajakan) sebagai bagian dari mu'āmalah ijtihādiyyah (ranah ijtihad dalam hubungan sosial-ekonomi). Posisi demikian diambil karena desain, objek, dan tata kelola pemungutan pajak bergantung pada kebijakan negara serta pertimbangan kemaslahatan dan keadilan publik, bukan semata-mata ketentuan ritual yang rinci dan tetap sebagaimana zakat (الشمري, 1996; المرياني, 2026).

Sejalan dengan itu, literatur menegaskan bahwa diskursus pajak dalam Islam tidak tunggal: terdapat perbedaan pandangan tentang kebolehan pajak di luar zakat—terutama terhadap Muslim—sehingga pembahasan "hukum pajak" menuntut pemetaan konsep, dasar normatif, serta syarat-syarat syar'ī yang membuat pemungutan pajak dipandang sah dan adil (المرياني, 2026; يماني, 2016). Perbedaan pandangan ini juga terlihat ketika pajak diposisikan sebagai instrumen kebijakan publik modern, misalnya insentif pajak saat krisis atau pajak lingkungan, yang memunculkan ijtihad baru dan penekanan kuat pada prinsip keadilan serta pencegahan mudarat (Nurlaily et al., 2022; الشمري, 1996; بهجت & أكبر, 2018).

Pada saat yang sama, sumber-sumber yang tersedia menempatkan pajak dalam kaitan yang erat dengan fungsi negara untuk membiayai kepentingan umum dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat (maṣlaḥah) melalui pengelolaan penerimaan dan belanja publik (Edris, 2018; الفيتوري, 2006). Dalam tradisi pemikiran Islam, pengelolaan pendapatan negara—termasuk pungutan—dipahami sebagai instrumen untuk membiayai layanan publik dan menjamin kesejahteraan. Konsekuensinya, legalitas pajak sangat terkait dengan bagaimana negara memungutnya (keadilan prosedural) dan bagaimana negara membelanjakannya (akuntabilitas dan orientasi kemaslahatan) (Edris, 2018; الفيتوري, 2006).

Dengan demikian, membahas "hukum pajak menurut hukum Islam" perlu menempatkan pajak sebagai cabang kajian hukum ekonomi Islam yang mengatur: (i) jenis-jenis pungutan, (ii) syarat legitimasi pemungutan, (iii) hak dan kewajiban wajib pajak, serta (iv) kewajiban moral-legal negara sebagai pemegang otoritas pemungutan (الشمري, 1996; قبيسي, 2022).

________________________________________

2. ISTILAH DAN RUANG LINGKUP: DARI ZAKAT HINGGA ḌARĪBAH DALAM LITERATUR ISLAM

Sejumlah rujukan menyatakan bahwa dalam studi hukum Islam, pajak sering dirujuk dengan istilah al-ḍarībah dan juga dikaitkan dengan istilah al-muks. Dalam paparan yang sama, beberapa bentuk pungutan yang dikenal dalam sejarah pemerintahan Islam disebutkan, antara lain jizyah, kharāj, dan 'usyūr (pungutan perdagangan/bea) (الشمري, 1996). Literatur lain menegaskan bahwa dalam sejarah Islam terdapat pungutan seperti kharāj (pajak tanah/hasil), jizyah (pungutan atas non-Muslim yang hidup dalam pemerintahan Islam), dan 'usyūr (pungutan perdagangan), sehingga klaim bahwa "pajak tidak ada dalam Islam" dinilai lemah bila yang dimaksud adalah ketiadaan seluruh bentuk pungutan negara selain zakat (Hakim & Noviyanti, 2024; Moran, 2012).

Dengan demikian, "pajak" dalam diskursus Islam tidak dapat direduksi menjadi satu instrumen tunggal. Ia adalah spektrum pungutan negara yang secara historis beragam, dengan rezim subjek-objek yang juga berbeda: Muslim versus non-Muslim; tanah versus perdagangan; kondisi perang dan perluasan wilayah (Gueydi, 2022; Moran, 2012).

Namun demikian, literatur juga menggarisbawahi perbedaan konseptual antara zakat dan pajak. Zakat diposisikan sebagai kewajiban keagamaan ('ibādah) yang memiliki dimensi spiritual dan sistem kesejahteraan sosial, dan karena itu dibahas dalam fikih sebagai bagian dari kewajiban umat dengan aturan-aturan yang ditopang sumber-sumber syariat (Muhammad, 2023; Yasni & Erlanda, 2020). Sejalan dengan itu, kajian komparatif menyebut zakat sebagai mekanisme redistribusi kekayaan untuk mencapai keadilan sosial, dan bahkan membahas "ekuitas" (keadilan beban) dalam zakat melalui kriteria seperti kemampuan membayar (ability to pay), horizontal equity, serta adanya mekanisme kepatuhan mandiri (Muhammad, 2023).

Di sisi lain, beberapa studi menekankan bahwa pajak adalah kewajiban yang ditetapkan negara melalui peraturan perundang-undangan, bersifat memaksa, dan tidak selalu memberikan manfaat langsung secara individual kepada pembayar, melainkan untuk membiayai kebutuhan kolektif (Hakim & Noviyanti, 2024; المرياني, 2026). Perbedaan basis normatif ini—zakat berbasis ketentuan syariah, pajak berbasis regulasi negara—juga ditegaskan dalam kajian hubungan negara dan hukum Islam dalam konteks zakat sebagai pengurang pajak, yang menyatakan bahwa keduanya "diakui" sebagai sumber dana kesejahteraan tetapi berdiri di atas dasar hukum yang berbeda (HANIF, 2023; المرياني, 2026).

________________________________________

3. DASAR PENALARAN HUKUM: MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH, MAṢLAḤAH, DAN OTORITAS PEMERINTAHAN

Banyak rujukan dalam daftar sumber menempatkan maqāṣid al-sharī'ah (tujuan-tujuan syariat) sebagai kerangka kunci untuk menilai kebijakan publik, termasuk kebijakan pemungutan. Kajian tentang maqāṣid menjelaskan bahwa syariat berorientasi pada kemaslahatan, dan dalam artikulasi tertentu menekankan bahwa syariah berlandaskan hikmah dan kemaslahatan hamba, serta terkait dengan nilai keadilan, rahmah, dan manfaat. Karenanya, kebijakan yang mengabaikan keadilan atau mengganti maslahat dengan mafsadat tidak selaras dengan spirit syariah walau mungkin diberi justifikasi interpretatif (ASEAN+3 Bond Market Guide 2017, 2017).

Dalam konteks pemikiran Asy-Syathibi, maqāṣid dipahami sebagai orientasi lahirnya maṣlaḥah mursalah dan dinilai relevan untuk menjawab tantangan modern, termasuk dalam pembahasan kebijakan ekonomi yang tidak selalu memiliki padanan langsung dalam kitab-kitab fikih klasik (Yasni & Erlanda, 2020; Yuniawati & Purwanti, 2024). Kerangka ini memberi landasan metodologis mengapa pajak modern dapat dibahas sebagai mu'āmalah ijtihādiyyah: ia dinilai melalui tujuan (welfare/maṣlaḥah) dan prinsip (keadilan), bukan semata "ada/tidak ada" terminologi pajak dalam teks (ASEAN+3 Bond Market Guide 2017, 2017; الشمري, 1996).

Di sisi otoritas, sebagian rujukan menjustifikasi pemungutan pajak dalam batas al-siyāsah al-shar'iyyah (tata kelola berbasis syariah). Sebuah studi tentang pengelolaan sumber daya alam dari perspektif hukum Islam menyatakan bahwa penerapan pajak langsung dapat dibenarkan dalam koridor kepatuhan syariah, dengan syarat tidak melanggar ajaran eksplisit Al-Qur'an dan Sunnah serta tidak bertentangan dengan kaidah fikih. Ia dipandang sebagai aplikasi al-siyāsah al-shar'iyyah untuk menjaga kemaslahatan masyarakat (بهجت & أكبر, 2018).

Pada ranah yang lebih praktis-kebijakan, studi tentang pemikiran fatwa ekonomi Islam di Indonesia juga mengutip keputusan yang mengaitkan kewajiban warga untuk membayar pajak dengan kepatuhan kepada otoritas (uli'l-amr) serta menekankan kewajiban pemerintah untuk mengelola pajak secara profesional, transparan, dan akuntabel demi kemaslahatan (قبيسي, 2022; ملكاوى, 2007). Dengan demikian, diskursus otoritas memunculkan dua konsekuensi: (i) pajak bisa menjadi kewajiban yang ditaati sebagai bagian dari keteraturan sosial dan ketaatan pada otoritas yang sah, dan (ii) negara memikul kewajiban syar'ī untuk mengelola pajak secara adil dan bertanggung jawab (قبيسي, 2022; ملكاوى, 2007).

________________________________________

4. TIPOLOGI PUNGUTAN DALAM SEJARAH ISLAM: KHARĀJ, JIZYAH, DAN 'USYŪR

Sejumlah sumber menegaskan bahwa pendapatan negara dalam sejarah pemerintahan Islam berasal dari beragam pos, termasuk pungutan yang dikaitkan dengan tanah, jiwa (status non-Muslim), dan perdagangan. Studi mengenai pajak syar'ī atas ahl al-dhimmah menempatkan pajak sebagai salah satu sumber utama Bayt al-Māl (perbendaharaan negara) dan menyebut variasi pemasukan seperti kharāj (dipungut dari tanah), jizyah (dipungut "atas kepala/jiwa" dengan tingkat yang berbeda sesuai kondisi ekonomi, dan ada kelompok yang dibebaskan), serta 'usyūr perdagangan yang diberlakukan sebagai pungutan yang melintasi komunitas Muslim dan non-Muslim (Moran, 2012).

Kajian lain dalam konteks Indonesia juga menegaskan bahwa 'usyūr dan jizyah merupakan sumber penerimaan pada masa awal Islam, dan secara historis kebijakan Nabi menjadi rujukan bagi Khulafa' al-Rasyidin dalam pengaturan ekonomi, termasuk soal pungutan tersebut (Hakim & Noviyanti, 2024). Pernyataan-pernyataan ini memperlihatkan bahwa "pajak" dalam sejarah Islam tidak monolitik: ia muncul dalam variasi yang berbeda sesuai tujuan fiskal dan struktur masyarakat politik ketika itu (Hakim & Noviyanti, 2024; Moran, 2012).

Khusus mengenai kharāj, beberapa sumber memberikan penekanan pada aspek ijtihad dan fleksibilitas. Artikel tentang kharāj dalam karya Imam al-Māwardī menyatakan bahwa perpajakan berperan signifikan sebagai pemasukan negara dalam sejarah peradaban Islam, dan pemikiran al-Māwardī dipandang "forward-looking" karena fleksibel dalam menentukan objek pajak dengan adaptasi terhadap kondisi subjek-objek pajak, sehingga tetap kontekstual untuk diterapkan secara kontemporer (Hidayah et al., 2022).

Kajian lain yang menautkan sistematisasi kharāj dengan maqāṣid al-sharī'ah mengulas keputusan Khalifah 'Umar yang, dalam konteks pengelolaan tanah wilayah Sawād, memilih membiarkan tanah pada pemilik pra-penaklukan namun menuntut pajak untuk redistribusi, dan mengaitkannya dengan pertimbangan maqāṣid serta keadilan sosial (Gueydi, 2022). Dua rujukan ini—al-Māwardī dan preseden 'Umar—menyediakan landasan historis bahwa sebagian bentuk pajak dalam Islam terbentuk melalui ijtihad kebijakan demi keadilan dan kesejahteraan, bukan semata-mata prosedur tetap tanpa ruang adaptasi (Gueydi, 2022; Hidayah et al., 2022).

________________________________________

5. PAJAK ATAS MUSLIM DI LUAR ZAKAT: AREA PERBEDAAN PENDAPAT DAN SYARAT-SYARAT KEBOLEHAN

Sumber-sumber yang tersedia secara eksplisit mengakui adanya perdebatan: apakah setelah kewajiban zakat, negara boleh memungut pajak tambahan dari Muslim. Studi tentang insentif pajak dalam perspektif ekonomi Islam merangkum dua posisi umum: ada yang membolehkan pajak setelah zakat, sementara yang lain menolak dengan alasan kewajiban finansial Muslim dibatasi pada zakat (Triwibowo et al., 2023).

Kajian tentang Ibn Khaldun juga menyebut adanya perbedaan pendapat para ulama sepanjang masa mengenai respons terhadap kewajiban pajak atas Muslim, sekaligus membedakan pajak "adil" yang selaras dengan spirit Islam dari pungutan zalim yang dalam sejarah dikenal sebagai muks (upeti/pungutan sewenang-wenang) (الدسوقى, 2023). Di sisi lain, sebuah tulisan tentang pajak lingkungan menyoroti alasan epistemik perbedaan itu: pajak modern dipandang tidak memiliki justifikasi tekstual eksplisit yang kuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah menurut pembacaan tertentu, sehingga para ulama dapat berbeda pendapat tentang kebolehannya; pada pajak lingkungan, perbedaan pendapat ulama juga diakui, dengan syarat desain yang adil dan tidak membebani publik secara tidak perlu (Nurlaily et al., 2022; Triwibowo et al., 2023).

Meskipun ada perbedaan pendapat, beberapa rujukan menyajikan kriteria kebolehan yang konsisten: pajak dibolehkan jika ditujukan untuk membiayai kebutuhan nyata guna merealisasikan tujuan syariah (maqāṣid) dan dikelola secara adil. Studi tentang pajak dan zakat dalam Islam menyatakan bahwa ulama yang membolehkan pajak bagi Muslim bertumpu pada prinsip maṣlaḥah; mereka juga menekankan bahwa pajak yang adil setidaknya harus diarahkan untuk membiayai pengeluaran yang benar-benar dibutuhkan untuk merealisasikan maqāṣid al-sharī'ah (المرياني, 2026).

Dalam konteks Indonesia, kajian pemikiran fatwa ekonomi NU–Muhammadiyah mengutip diskusi bahwa tidak ada kewajiban inheren membayar pajak dalam Islam, tetapi pajak dapat dikenakan pada pihak yang mampu demi kesejahteraan sosial ketika sumber nonpajak tidak memadai. Bahkan disebutkan bahwa pajak atas masyarakat berpenghasilan rendah dipandang haram dan pajak yang berlebihan harus dikurangi (قبيسي, 2022). Sejalan dengan itu, kajian dari perspektif hukum Islam terhadap eksternalitas dan free rider menyatakan adanya konsensus kebolehan pajak sepanjang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, Sunnah, dan kaidah hukum, serta dibingkai sebagai al-siyāsah al-shar'iyyah untuk kemaslahatan (المرياني, 2026; بهجت & أكبر, 2018).

________________________________________

6. PRINSIP-PRINSIP PEMUNGUTAN PAJAK YANG SYAR'Ī: KEADILAN, PROPORSIONALITAS, DAN AKUNTABILITAS

Literatur yang tersedia menempatkan keadilan sebagai prinsip utama. Kajian tentang Ibn Khaldun menegaskan bahwa pajak yang terlalu rendah dapat menghambat fungsi pemerintah, sementara pajak terlalu tinggi menekan keuntungan pedagang/produsen dan menghilangkan insentif kerja. Karenanya, gagasan "pajak yang adil" diletakkan pada keseimbangan antara kapasitas membayar dan kebutuhan negara, serta penggunaan yang benar dan adil (الدسوقى, 2023).

Studi tentang insentif pajak juga mengutip kriteria keadilan dalam penerapan pajak: pajak tidak boleh menindas atau membebani publik, beban pajak harus fleksibel dengan mempertimbangkan kemampuan publik, dan distribusinya harus adil dan merata sesuai tujuan pajak (Triwibowo et al., 2023). Prinsip kemampuan membayar juga muncul dalam analisis zakat dan prinsip perpajakan (equity), yang menilai bahwa zakat menerima ability to pay sebagai kriteria ekuitas dan memiliki mekanisme kepatuhan yang menanggulangi penghindaran. Pembahasan ini penting karena menunjukkan bahwa "ekuitas" bukan hanya kategori ekonomi modern, melainkan kompatibel dengan logika keadilan dalam instrumen fiskal Islam (Muhammad, 2023; المرياني, 2026).

Selain substansi beban, aspek rule of law dan legalitas prosedural juga ditekankan. Kajian tentang kepatuhan pajak berbasis persepsi ulama menggarisbawahi bahwa mekanisme perpajakan, besaran, dan peruntukannya harus memenuhi prinsip legalitas, ekuitas, dan utilitas (ملكاوى, 2007). Dalam pembahasan pajak-amnesti dari perspektif fiqh al-ḍarībah, ditegaskan bahwa kebijakan perpajakan adalah ranah ijtihad yang memberi negara otoritas menetapkan hukum pajak, tetapi ia harus mematuhi prinsip kesejahteraan dan keadilan. Ulama juga mengingatkan agar pajak tidak dipersepsikan sebagai beban dan agar penerimaan pajak tidak diarahkan pada tindakan yang tidak bermoral, serta keputusan pajak ditempuh melalui musyawarah (الشمري, 1996).

Dengan demikian, pemungutan yang "syar'ī" dalam rujukan-rujukan ini mensyaratkan: (i) tujuan yang sah (maqāṣid/maṣlaḥah), (ii) beban yang proporsional dan tidak zalim, serta (iii) tata kelola legal yang jelas dan adil (الشمري, 1996; ملكاوى, 2007).

________________________________________

7. HAK DAN KEWAJIBAN WAJIB PAJAK MENURUT KERANGKA HUKUM ISLAM

7.1 Kewajiban Wajib Pajak

Dalam kerangka yang disediakan sumber, kewajiban wajib pajak dapat dirumuskan sebagai kewajiban kepatuhan terhadap otoritas yang sah dan terhadap aturan yang ditetapkan untuk kepentingan umum. Studi tentang obedience to uli'l-amr dan kepatuhan pajak menempatkan kepatuhan pada otoritas sebagai bagian dari ajaran—dengan rujukan QS. an-Nisā': 59 di dalam studi tersebut—dan menekankan bahwa dukungan warga Muslim pada pemungutan pajak melampaui preferensi politik sepanjang pajak diarahkan pada kepentingan umum dan dikelola efisien (ملكاوى, 2007).

Kajian lain yang meninjau aspek moral-kepatuhan juga menyatakan bahwa Muslim hidup terikat untuk mematuhi syariat sekaligus mematuhi negara; ketika tidak mampu mengubah aturan pajak agar selaras sepenuhnya dengan syariah, opsi yang tersisa adalah tetap menunaikan kewajiban pajak sebagai bagian dari tanggung jawab warga (Fidiana & Retnani, 2018). Di sisi kepatuhan teknis, studi tentang kepatuhan wajib pajak UMKM syariah membedakan "kepatuhan formal" (memenuhi kewajiban sesuai ketentuan formal UU pajak) dan "kepatuhan material" (memenuhi seluruh ketentuan material perpajakan), serta menemukan bahwa pemahaman mekanisme pembayaran dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan (Godoy & Ribeiro, 2023). Dalam sintesis, rujukan-rujukan ini mendukung tesis bahwa kewajiban wajib pajak mencakup kepatuhan normatif (ketaatan) dan kepatuhan prosedural (memenuhi mekanisme dan ketentuan) (Godoy & Ribeiro, 2023; ملكاوى, 2007).

7.2 Hak Wajib Pajak

Adapun hak wajib pajak, sumber-sumber menekankan hak atas keadilan dan perlindungan dari beban yang menzalimi. Keputusan/ikhtisar pemikiran NU yang dikutip dalam studi fatwa ekonomi menyatakan bahwa pajak yang dikenakan pada masyarakat berpenghasilan rendah dipandang haram, dan pajak berlebihan perlu dikurangi. Hal ini dapat dibaca sebagai fondasi "hak" warga untuk tidak dibebani di luar kemampuan dan untuk dilindungi dari kebijakan fiskal yang eksesif (Triwibowo et al., 2023; قبيسي, 2022).

Kajian mengenai pajak dalam perspektif ekonomi Islam menegaskan bahwa sistem pajak yang adil harus mempertimbangkan kemampuan membayar dan tidak menindas. Secara konseptual, ini mengimplikasikan hak wajib pajak untuk memperoleh perlakuan yang wajar, proporsional, dan tidak diskriminatif dalam beban (Muhammad, 2023; الدسوقى, 2023). Selain itu, kajian tentang persepsi ulama terhadap pajak menekankan bahwa prinsip legalitas-ekuitas-utilitas harus menjadi patokan; karena itu, wajib pajak dapat dipahami memiliki hak atas kepastian aturan (legalitas), keadilan beban (ekuitas), dan kemanfaatan sosial dari pungutan (utilitas) (الشمري, 1996; ملكاوى, 2007).

Di beberapa rujukan, hak wajib pajak juga terkait dengan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana. Studi pemikiran NU–Muhammadiyah menekankan bahwa pemerintah sebagai pemegang amanah wajib mengelola pajak secara profesional, transparan, dan akuntabel demi kemaslahatan (قبيسي, 2022). Artikel tentang reformasi pajak untuk memfasilitasi keuangan Islam di Nigeria juga menyebut sebagai salah satu pembeda penting bahwa dalam sistem pajak Islam, masyarakat memiliki hak untuk mempertanyakan penggunaan penerimaan pajak, sementara dalam sistem pajak konvensional pajak cenderung diposisikan "non-negotiable" (Muhammed, 2017).

Jika disintesis, dua sumber ini menguatkan gagasan bahwa hak wajib pajak dalam kerangka etika-hukum Islam tidak berhenti pada "perlakuan adil saat dipungut," tetapi juga mencakup hak sosial-politik untuk menuntut pengelolaan yang amanah dan orientasi kemaslahatan (Muhammed, 2017; قبيسي, 2022).

________________________________________

8. KEWAJIBAN NEGARA/PEMERINTAH: AMANAH, MUSYAWARAH, DAN ORIENTASI BELANJA PADA KEMASLAHATAN

Karena pajak diposisikan sebagai instrumen untuk membiayai kepentingan umum, kewajiban negara menjadi bagian integral dari "hukum pajak" dalam Islam. Dalam studi tentang pajak amnesti menurut fiqh al-ḍarībah, negara dipandang berwenang membuat hukum pajak dan menentukan jumlah yang dibayar, tetapi kewenangan itu dibatasi oleh prinsip kesejahteraan dan keadilan; penyimpangan—misalnya pajak menjadi beban menindas atau dana dipakai untuk hal tidak bermoral—berpotensi menggeser pajak ke wilayah ketidakadilan (الشمري, 1996).

Dalam perspektif NU–Muhammadiyah, pemerintah diposisikan sebagai custodian yang wajib mengelola pajak secara profesional, transparan, dan akuntabel demi kemanfaatan publik, sekaligus tidak membebankan pajak pada kelompok rentan (قبيسي, 2022). Studi tentang pengambilan sandera (gijzeling) untuk penagihan pajak juga menyatakan adanya korelasi berkelanjutan antara aturan penagihan pajak dan prinsip hukum Islam yang "lebih fokus pada kehati-hatian, keadilan dan manfaat," sehingga pola penagihan pun dinilai harus mengikuti koridor etika-keadilan tersebut (Permani & Iskandar, 2022; الشمري, 1996).

Pada sisi belanja, beberapa rujukan menghubungkan legitimasi fiskal dengan orientasi pengeluaran untuk kesejahteraan. Kajian pengelolaan pengeluaran publik di Indonesia dalam perspektif ekonomi Islam menyatakan bahwa dalam ekonomi Islam, belanja publik digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat berdasarkan prinsip kepentingan umum yang diturunkan dari syariah, dan peran negara adalah menciptakan kesejahteraan melalui kebijakan yang sah secara syar'ī (الفيتوري, 2006; قبيسي, 2022).

Studi tentang ekonomi politik Ibn Khaldun menekankan bahwa aset yang terkumpul dari masyarakat melalui pajak dan pungutan lain harus digunakan kembali untuk masyarakat melalui layanan publik; bahkan disebutkan bahwa pendapatan yang bersumber dari pungutan syariah harus dialokasikan sesuai hukum syariah (Edris, 2018; الفيتوري, 2006). Dengan demikian, kewajiban negara dalam hukum pajak Islam bukan hanya "memungut," melainkan memungut dengan adil dan membelanjakan untuk kemaslahatan secara bertanggung jawab (Edris, 2018; الفيتوري, 2006).

________________________________________

9. RELASI ZAKAT–PAJAK DALAM KONTEKS NEGARA MODERN: INTEGRASI, PENGURANGAN PAJAK, DAN PROBLEM DESAIN KEBIJAKAN

Beberapa sumber dalam daftar secara spesifik membahas bagaimana zakat dan pajak dipertemukan dalam sistem hukum modern, khususnya Indonesia. Artikel tentang reformulasi zakat sebagai pengurang pajak menegaskan bahwa zakat adalah kewajiban bagi Muslim yang telah mencapai nisab, sementara pajak tetap wajib dibayar sebagai kewajiban warga negara. Studi ini juga menyebut bahwa berdasarkan hukum di Indonesia, zakat dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak, dan mengusulkan gagasan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan (tax credit) untuk mengurangi beban "pajak ganda" dan memotivasi pembayaran zakat (المرياني, 2026).

Kajian modernisasi zakat di Indonesia juga menyatakan bahwa Undang-Undang Pengelolaan Zakat mengatur zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dan hal itu dikuatkan dalam UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan; dalam pandangan yang dikutip, bentuk relasi ini dipahami sebagai bentuk maksimal (hingga saat kajian itu ditulis) dari upaya memprioritaskan zakat tanpa meniadakan kewajiban pajak (Nasution et al., 2024).

Di Aceh, studi politik hukum tentang zakat sebagai pengurang pajak menegaskan aturan pemotongan zakat dari penghasilan kena pajak sudah ada, tetapi implementasinya belum berjalan karena ketiadaan Peraturan Pemerintah. Studi ini kembali menekankan perbedaan dasar hukum zakat (syariah) dan pajak (regulasi negara) meski keduanya diakui sebagai sumber dana kesejahteraan (HANIF, 2023; Nasution et al., 2024).

Sumber lain menunjukkan bahwa desain pajak juga dapat memengaruhi kepatuhan syariah pada praktik ekonomi Islam. Studi tentang murābaḥah di perbankan syariah Indonesia menjelaskan bahwa UU PPN (UU No. 42/2009 dan perubahan berikutnya) membebaskan bank syariah dari PPN pada transaksi murābaḥah, tetapi ketentuan ini menimbulkan isu syariah karena barang dikirim langsung dari pemasok ke nasabah, sementara fatwa DSN-MUI mensyaratkan bank harus membeli dan memiliki barang sebelum menjualnya kembali. Akibat kebijakan pajak, murābaḥah bergeser dari sistem jual-beli ke sistem jasa sehingga mengurangi kepatuhan syariah, meski mengurangi problem pajak berganda (Hidayah et al., 2022).

Dalam sintesis, literatur ini menunjukkan dua hal: (i) integrasi zakat–pajak adalah instrumen kebijakan untuk mengurangi beban ganda dan meningkatkan kepatuhan, tetapi (ii) kebijakan pajak yang "netral" secara fiskal belum tentu netral secara kepatuhan akad syariah bila mengubah substansi transaksi (Hidayah et al., 2022; المرياني, 2026).

________________________________________

10. ISU KEBIJAKAN KONTEMPORER: KERINGANAN SAAT KRISIS, AMNESTI PAJAK, DAN PAJAK LINGKUNGAN

10.1 Keringanan Pajak Saat Krisis

Beberapa sumber menilai bahwa dalam keadaan darurat atau krisis, negara dapat memberikan keringanan pajak dan hal itu dapat dipahami melalui konsep rukhsah (dispensasi/kemudahan). Studi tentang insentif pajak selama pandemi Covid-19 menyatakan bahwa dari perspektif ekonomi Islam, insentif pajak dapat dibenarkan karena menciptakan maṣlaḥah dalam situasi kritis, dan kemudahan yang diberikan dapat dipahami sebagai rukhsah karena kondisi tertentu (pandemi) (Nurlaily et al., 2022; Triwibowo et al., 2023).

Artikel tentang implementasi konsep 'usyūr dalam penerimaan pajak pada masa Covid-19 juga menekankan bahwa 'usyūr memuat gagasan "keringanan" bagi pelaku usaha saat wabah, walaupun studi tersebut menyatakan implementasinya menghadapi hambatan dan belum diterapkan di Indonesia (Hakim & Noviyanti, 2024; Triwibowo et al., 2023). Ini memperlihatkan bahwa hukum pajak dalam perspektif Islam tidak semata membahas "boleh/tidak," tetapi juga membahas tadbīr (pengaturan) yang responsif terhadap kondisi sosial-ekonomi demi mencegah kemudaratan (Hakim & Noviyanti, 2024; Triwibowo et al., 2023).

10.2 Amnesti Pajak

Terkait amnesti pajak, rujukan fiqh al-ḍarībah memposisikannya sebagai kebijakan ijtihadi yang sah jika memenuhi prinsip keadilan dan maslahat, serta hasil pungutan diarahkan untuk pembangunan nasional. Studi tentang amnesti pajak dalam UU No. 11 Tahun 2016 dari perspektif fiqh al-ḍarībah menyatakan amnesti pajak adalah terobosan reformasi perpajakan dan bagian dari upaya menuju sistem lebih adil serta basis data perpajakan yang lebih valid dan terintegrasi. Dari perspektif fikih, negara berwenang membuat kebijakan semacam itu dengan syarat berpegang pada kesejahteraan dan keadilan, serta menghindari persepsi pajak sebagai beban dan menghindari penggunaan pajak untuk tujuan tidak bermoral (Mansyuroh, 2018; الشمري, 1996).

Studi empiris lain mengenai amnesti pajak dari perspektif ekonom Muslim di Kalimantan Selatan juga menyatakan adanya perbedaan pandangan (setuju vs. tidak setuju), dengan pihak yang setuju menekankan kebijakan pemerintah harus didasarkan pada manfaat yang lebih dominan dibanding mafsadat (Mansyuroh, 2018; الشمري, 1996). Dengan demikian, amnesti pajak dalam perspektif hukum Islam dipahami sebagai kebijakan publik yang memerlukan penimbangan maslahat–mafsadat, bukan keputusan normatif sederhana (Mansyuroh, 2018; الشمري, 1996).

10.3 Pajak Lingkungan

Untuk pajak lingkungan, sebuah artikel menegaskan bahwa "Islam memungkinkan pajak dipungut pemerintah untuk membangun negara," tetapi menyatakan pula bahwa dalam konteks pajak lingkungan para ulama berbeda pendapat. Pihak yang mendukung memandang pajak lingkungan dapat dipahami sebagai penalti/denda atas kerusakan sosial, tetapi implementasinya harus dirancang hati-hati untuk menjamin keadilan dan menghindari beban yang tidak perlu (Nurlaily et al., 2022).

Karena itu, pajak lingkungan menjadi contoh kontemporer yang menegaskan dua kaidah umum dari sumber-sumber lain: (i) legitimasi pajak bertumpu pada pencegahan mudarat dan realisasi maslahat, dan (ii) desain kebijakan (fairness, proportionality) adalah kunci penilaian syar'ī (Nurlaily et al., 2022; Triwibowo et al., 2023).

________________________________________

11. KESIMPULAN

Berdasarkan sintesis rujukan yang tersedia, "hukum pajak menurut hukum Islam" dapat dipahami sebagai ranah fiqh al-ḍarībah dan siyāsah shar'iyyah yang menilai legitimasi pemungutan pajak melalui tujuan syariah (maqāṣid), prinsip kemaslahatan (maṣlaḥah), dan standar keadilan—tidak menzalimi, proporsional, mempertimbangkan kemampuan membayar—disertai tuntutan legalitas dan akuntabilitas (الشمري, 1996; بهجت & أكبر, 2018).

Sejarah Islam menunjukkan keberadaan berbagai pungutan negara (kharāj, jizyah, 'usyūr) yang sebagian terbentuk melalui ijtihad kebijakan—misalnya preseden 'Umar dan pemikiran al-Māwardī—untuk menjaga keadilan sosial, sehingga membuka ruang adaptasi dalam kebijakan fiskal modern selama tidak melanggar prinsip-prinsip dasar syariah (Gueydi, 2022; Hidayah et al., 2022).

Pada tingkat subjek, wajib pajak diposisikan memiliki kewajiban kepatuhan kepada otoritas yang sah dan pemenuhan mekanisme hukum; namun mereka juga memiliki hak atas perlakuan adil, perlindungan dari beban zalim (terutama bagi kelompok rentan), serta hak sosial untuk menuntut pengelolaan pajak yang amanah, transparan, dan berorientasi kemaslahatan (قبيسي, 2022; ملكاوى, 2007).

Akhirnya, konteks negara modern—misalnya integrasi zakat–pajak, desain PPN murābaḥah, insentif saat krisis, dan pajak lingkungan—memperlihatkan bahwa penilaian syar'ī atas pajak semakin bergantung pada kualitas desain kebijakan dan tata kelola, bukan sekadar label instrumen fiskalnya (Hidayah et al., 2022; Nurlaily et al., 2022; Triwibowo et al., 2023).

________________________________________

DAFTAR REFERENSI

ASEAN+3 Bond Market Guide 2017. (2017). https://doi.org/10.22617/tcs178908-2

Edris, M. M. A. M. (2018). أثر مستقبل اختلاف الفتوى على تطبيق المنتجات المالية في المصارف الإسلاميّة. Malaysian Journal of Syariah and Law, 6(1), 259–292. https://doi.org/10.33102/mjsl.vol6no1.98

Fidiana, F., & Retnani, E. D. (2018). Liberating of Forced Feeling to Pay Tax through ihsan (Virtue). International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 8(7). https://doi.org/10.6007/ijarbss/v8-i7/4499

Godoy, A. S. de M., & Ribeiro, G. F. (2023). Comparative Law: An Effort of a Historiographical Rescue and Methodological Issues. Beijing Law Review, 14(04), 1910–1929. https://doi.org/10.4236/blr.2023.144105

Gueydi, S. (2022). Zakat and principles of taxation: Equity, a comparative analysis with taxes. International Journal of Islamic Economics and Finance Research, 5(2), 36–56. https://doi.org/10.53840/ijiefer74

HANIF, I. M. A. (2023). Bridging centuries: The relevance of Al-Mawardi's 100 thoughts in addressing today's global challenges. Journal of Creative Writing, 7(1), 43–63. https://doi.org/10.70771/jocw.v7i1.75

Hakim, R., & Noviyanti, R. (2024). Imām al-Māwardī's view on the concept of taxation (Kharaj) in al-Aḥkām Sulṭhāniyyah. Journal of Islamic Thought and Civilization, 14(1), 266–282. https://doi.org/10.32350/jitc.141.16

Hidayah, N., Muslim, M. B., & Azis, A. (2022). Complying with sharia while exempting from value-added tax: Murābaḥah in Indonesian Islamic banks. Ahkam Jurnal Ilmu Syariah, 22(1). https://doi.org/10.15408/ajis.v22i1.22833

Mansyuroh, F. A. (2018). Sharia law of tax amnesty in perspective of the South Kalimantan Muslim economists. Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran, 18(2), 140. https://doi.org/10.18592/sy.v18i2.2220

Moran, B. I. (2012). Islamic law meets ERISA: How America's private pension system unintentionally discriminates against Muslims and what to do about it. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.2016957

Muhammad, I. (2023). Islamic perspectives on environmental tax. I-Iecons E-Proceedings, 123–129. https://doi.org/10.33102/iiecons.v10i1.130

Muhammed, O. S. (2017). The imbroglio on tax reforms to facilitate Islamic finance in Nigeria: A contending but not contentious constitutional issue. Jurnal Syariah, 25(3), 505–530. https://doi.org/10.22452/js.vol25no3.6

Nasution, J., Nasution, M. I., & Murtadla, A. A. (2024). Modernizing zakat in Indonesia, from Masdar Farid Mas'udi, Safwan Idris, and Didin Hafidhuddin. Suhuf, 36(1), 55–65. https://doi.org/10.23917/suhuf.v36i1.4412

Nurlaily, N., Yafiz, M., & Nasution, Y. S. J. (2022). Implementation of 'Usyur in tax revenue during the Covid-19 period in Medan City. Jurnal Ilmiah Mizani Wacana Hukum Ekonomi dan Keagamaan, 9(1), 9. https://doi.org/10.29300/mzn.v9i1.7688

Permani, I., & Iskandar, I. (2022). As-Syatibi economic thinking. Jurnal Mediasas Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah, 5(1), 45. https://doi.org/10.58824/mediasas.v5i1.394

Triwibowo, A., Sugeng, A., & Baidhowi, M. M. (2023). Tax incentives during the Covid-19 pandemic: An Islamic economics perspective. Journal of Islamic Economics Lariba, 9(1), 149–164. https://doi.org/10.20885/jielariba.vol9.iss1.art9

Yasni, R., & Erlanda, A. R. R. (2020). Challenges of zakat integration as source of state revenue. International Journal of Islamic Economics and Finance, 3(3). https://doi.org/10.18196/ijief.3238

Yuniawati, R. I., & Purwanti, L. (2024). Financial transformation? Integrating environmental sustainability through green sukuk as a means for sustainable development in Indonesia. Formosa Journal of Multidisciplinary Research, 3(5), 1371–1390. https://doi.org/10.55927/fjmr.v3i5.9519

الدسوقى، ف. م. ا. (2023). العلاقة التفاعلية بين إدارة الأرباح والتجنب الضريبى وانعكاسها على قيمة الشركة: دراسة اختبارية بالتطبيق على الشركات المساهمة المصرية. المجلة العلمية للدراسات المحاسبية, 5(3)، 5–70. https://doi.org/10.21608/sjar.2023.322489

الشمري، ط. ص. (1996). قانون ضريبة الدخل الكويتي رقم 3/1995 بين النقص التشريعي وسوء التطبيق. مجلة الحقوق, 20(1). https://doi.org/10.34120/jol.v20i1.957

الفيتوري، ع. ا. ا. (2006). مقاصد اختلاف الدارين. الفكر الإسلامي المعاصر (إسلامية المعرفة سابقاً), 12(45)، 125–152. https://doi.org/10.35632/citj.v12i45.1323

المرياني، ذ. س. ح. (2026). الضَّرائبُ الشَّرعيَّةُ الَّتي فرضَها المسلمونَ على أهل الذمَّة. Journal of Babylon Center for Humanities Studies, 16(7)، 1087–1112. https://doi.org/10.66026/7648xb15

بهجت، م. م.، وأكبر، م. أ. (2018). اتجاهات رسائل الدراسات العليا في الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا قسم الفقه وأصوله السنوات 1998–2010. Journal of Islam in Asia, 15(1)، 150–182. https://doi.org/10.31436/jia.v15i1.662

قبيسي، إ. ب. م. (2022). العمل الخيري: مفهومه ومظاهره ووسائله. مجلة آداب الفراهيدي, 14(48)، 388–403. https://doi.org/10.51990/jaa.14.48.3.19

ملكاوى، أ. ح. (2007). عروض مختصرة. الفكر الإسلامي المعاصر (إسلامية المعرفة سابقاً), 12(46–47)، 261–274. https://doi.org/10.35632/citj.v12i46-47.2717

يماني، أ. ز. (2016). ضرورة تجديد الفكر الإسلامي وأهم آلياته. https://doi.org/10.56656/101038