01401 - Hukum Nasional Menurut Perspektif Hukum Islam: Kajian Normatif, Institusional, Dan Metodologis Dalam Kerangka Pluralisme Hukum Indonesia

Abstrak

Bahasa Indonesia: Artikel ini mengkaji konsep hukum nasional dalam perspektif hukum Islam, dengan fokus pada relasi normatif-institusional antara hukum negara dan syariah dalam kerangka pluralisme hukum Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kajian kepustakaan (library research) yang bersifat normatif-analitis, artikel ini menelaah bagaimana nilai-nilai syariah ditransformasikan ke dalam hukum positif melalui mekanisme legislasi (taqnīn), pembaruan usul fikih, dan pendekatan maqāṣid al-syarī'ah. Hasil kajian menunjukkan bahwa "hukum nasional menurut hukum Islam" merupakan konsep berlapis: pada level deskriptif, hukum nasional adalah keseluruhan aturan negara yang dapat mengakui, memfasilitasi, dan mengadopsi nilai agama; pada level normatif, hukum Islam menghendaki agar hukum negara berorientasi pada maqāṣid/maṣlaḥah; serta pada level metodologis-institusional, integrasi dilakukan melalui harmonisasi bahasa dan substansi yang responsif terhadap pluralitas. Kajian ini menyimpulkan bahwa kontribusi syariah terhadap hukum nasional paling produktif dipahami bukan sebagai proyek penggantian total sistem hukum negara, melainkan sebagai proyek etis-konstitusional menuju keadilan, kemanusiaan, dan kemaslahatan melalui dialog antara syariah, budaya ('urf), dan sistem hukum nasional.

Kata Kunci: Hukum Nasional, Hukum Islam, Pluralisme Hukum, Maqāṣid al-Syarī'ah, Transformasi Hukum, Indonesia

________________________________________

Abstract

This article examines the concept of national law from the perspective of Islamic law, focusing on the normative-institutional relationship between state law and sharia within the framework of Indonesia's legal pluralism. Employing a normative-analytical library research approach, this article analyzes how Islamic values are transformed into positive law through legislative mechanisms (taqnīn), renewal of uṣūl al-fiqh, and the maqāṣid al-sharī'ah approach. The findings indicate that "national law according to Islamic law" is a multi-layered concept: at the descriptive level, national law constitutes the entirety of state rules that may recognize, facilitate, and adopt religious values; at the normative level, Islamic law requires that state law be oriented toward maqāṣid/maṣlaḥah; and at the methodological-institutional level, integration is carried out through harmonization of language and substance that is responsive to plurality. This study concludes that sharia's contribution to national law is most productively understood not as a project of total replacement of the state legal system, but rather as an ethical-constitutional project toward justice, humanity, and public welfare through dialogue among sharia, culture ('urf), and the national legal system.

Keywords: National Law, Islamic Law, Legal Pluralism, Maqāṣid al-Sharī'ah, Legal Transformation, Indonesia

________________________________________

1. PENDAHULUAN

Dalam pengertian ketatanegaraan modern, hukum nasional dapat dipahami sebagai keseluruhan kaidah hukum yang dibentuk oleh negara dan berlaku secara umum di seluruh wilayah yurisdiksinya, sehingga ia berfungsi sebagai kerangka normatif bagi penyelenggaraan pemerintahan, penegakan keadilan, dan pengaturan kehidupan bermasyarakat dalam satu negara (Ja'far et al., 2024; Kusmardani et al., 2023; Muhajir et al., 2023; Siboy et al., 2024). Rumusan ini sejalan dengan pemahaman bahwa hukum nasional adalah "aturan hukum yang dibuat oleh negara" dan pada prinsipnya berlaku bagi seluruh warga negara dalam teritori negara tersebut, sekalipun dalam praktiknya ia berinteraksi dengan sumber-sumber normatif lain yang hidup di masyarakat (Muhajir et al., 2023; Ramadhan, 2020; Siboy et al., 2024).

Dalam konteks Indonesia, diskursus mengenai hubungan hukum nasional dan hukum Islam muncul terus-menerus karena Indonesia beroperasi dalam realitas pluralisme hukum, yakni keberadaan simultan lebih dari satu sistem hukum dalam satu komunitas, sehingga hukum negara (state law) berhadapan—dan sekaligus bernegosiasi—dengan hukum agama (terutama Islam) dan hukum adat dalam ruang sosial yang sama (Husain et al., 2024; Sarib et al., 2023).

Dari perspektif hukum Islam, problem utama bukan semata "apakah hukum nasional itu ada," melainkan bagaimana hukum nasional diposisikan terhadap norma syariah yang diyakini umat Islam sebagai pedoman komprehensif dalam kehidupan, serta bagaimana proses transformasi nilai-nilai syariah ke dalam hukum positif dilakukan tanpa menimbulkan dominasi, pemaksaan, atau kontradiksi dengan prinsip dasar negara dan realitas kemajemukan (Hidayat, 2024; Miranto et al., 2022; Muhajir et al., 2023; Siboy et al., 2024). Sejumlah kajian menegaskan bahwa upaya integrasi/transformasi hukum Islam ke dalam hukum nasional bukanlah proses yang sederhana: ia dipengaruhi oleh sejarah kolonialisme, konstruksi konstitusional, konfigurasi politik, kebutuhan harmonisasi norma, dan strategi metodologis dalam pembentukan hukum—misalnya pembaruan usul fikih, maqāṣid al-syarī'ah, dan pengakuan 'urf/konteks (Baehaqi, 2021; Hamzani & Idayanti, 2024; Muhajir et al., 2023; Najib, 2020; Ramadhan, 2020).

Karena itu, pembahasan "hukum nasional menurut hukum Islam" perlu dibaca sebagai kajian tentang relasi normatif-institusional antara hukum negara dan syariah dalam kerangka pluralisme hukum, serta sebagai analisis tentang cara syariah memberi orientasi etis dan tujuan (maqāṣid/maṣlaḥah) bagi pembangunan hukum nasional (Rois et al., 2024; Shofi et al., 2023; Siregar, 2023).

________________________________________

2. KERANGKA KONSEPTUAL: HUKUM NASIONAL, SYARIAH, DAN KETIADAAN "CETAK BIRU" NEGARA DALAM TEKS KLASIK

Kajian fikih siyasah dan hukum tata negara Islam modern sering menekankan bahwa al-Qur'an dan Hadis tidak memberi pola qath'ī (definitif) tentang bentuk negara, namun menyediakan prinsip-prinsip umum yang dapat menjadi fondasi tata kelola, seperti keadilan (al-'adālah), persamaan di hadapan hukum (musāwah), musyawarah (al-syūrā), serta penghormatan hak dan kebebasan manusia (al-ḥurriyyah) (Ja'far et al., 2024). Karena tidak ada "blueprint" ketatanegaraan yang tunggal dan eksplisit, maka ruang ijtihad dan rekonstruksi konseptual terbuka untuk menautkan prinsip syariah dengan kebutuhan konstitusional negara-bangsa kontemporer, termasuk negara Pancasila (Ja'far et al., 2024; Suadi & Affandi, 2023).

Dalam kerangka ini, hukum nasional dapat dipahami sebagai perangkat institusional yang mengorganisasi negara; sementara syariah (sebagai norma agama) memberi orientasi nilai dan tujuan yang diupayakan hadir dalam materi hukum melalui proses legislasi, yurisprudensi, fatwa, dan kebijakan publik (Baehaqi, 2021; Ramadhan, 2020; Rois et al., 2024; Shofi et al., 2023).

Di sisi lain, beberapa literatur menekankan perbedaan karakter: hukum nasional (positif) bekerja melalui mekanisme negara (legislasi, administrasi, peradilan) dan memiliki daya ikat formal; sedangkan norma syariah dalam banyak konteks historis tidak selalu hadir sebagai "hukum negara" yang dipaksakan, melainkan sebagai tradisi normatif dan diskursif yang hidup dalam komunitas beriman (Siboy et al., 2024). Karena itu, pertemuan hukum Islam dan hukum nasional pada umumnya berbentuk relasi ko-eksistensi, kompetisi, dan akomodasi; relasi ini dapat menghasilkan hibriditas atau harmonisasi, tetapi juga dapat memunculkan ketegangan—misalnya ketika terjadi perbedaan perlindungan hak, atau perbedaan prosedur dan standar pembuktian antara norma agama dan hukum acara nasional (Aksa et al., 2023; Husain et al., 2024; Salma et al., 2022).

________________________________________

3. PLURALISME HUKUM SEBAGAI REALITAS: KOEKSISTENSI, KOMPETISI, DAN AKOMODASI

Pluralisme hukum didefinisikan sebagai keberadaan simultan berbagai sistem hukum dalam satu komunitas, yang memunculkan dinamika koeksistensi, kompetisi, dan akomodasi antarnorma (Husain et al., 2024). Literatur tentang Indonesia menegaskan bahwa pluralisme hukum bukan sekadar fakta sosiologis, melainkan juga kerangka analitis untuk memahami bagaimana hukum negara, hukum adat, dan hukum Islam saling memengaruhi dalam pembentukan hukum, praktik peradilan, dan perilaku sosial (Sarib et al., 2023).

Dalam konteks pluralisme ini, perumusan "hukum nasional menurut hukum Islam" perlu memerhatikan dua sisi sekaligus: pertama, bagaimana negara mengatur keseluruhan hukum nasionalnya; kedua, bagaimana syariah dipahami, diartikulasikan, dan—pada titik tertentu—ditransformasikan menjadi hukum positif atau dijadikan sumber nilai bagi hukum nasional (Baehaqi, 2021; Muhajir et al., 2023; Suadi & Affandi, 2023).

Kajian global tentang pluralisme juga menunjukkan bahwa konflik antara hukum Islam dan hukum sipil sekuler dapat muncul dalam bentuk disparitas hak dan perlindungan, ketegangan kultural-religius, serta hambatan tata kelola dan kohesi sosial (Husain et al., 2024; Karimullah, 2023). Karena itu, literatur cenderung menekankan pentingnya strategi kebijakan yang mendorong inklusivitas, keadilan, penghormatan keragaman, dan harmonisasi norma agar pluralisme tidak berubah menjadi fragmentasi atau ketidakpastian hukum (Husain et al., 2024; Siregar, 2023; Suadi & Affandi, 2023). Dalam konteks Indonesia, beberapa kajian secara eksplisit mengarahkan integrasi syariah agar tetap berada dalam bingkai prinsip dasar negara dan tidak bertentangan dengan norma fundamental sistem hukum nasional (Hidayat, 2024; Muhajir et al., 2023; Siboy et al., 2024; Zada, 2023).

________________________________________

4. KEDUDUKAN HUKUM ISLAM DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL INDONESIA: SEJARAH, KONSTITUSI, DAN POLITIK HUKUM

Sejumlah kajian sosio-historis menegaskan bahwa hukum Islam memiliki akar historis panjang di Indonesia sebagai "living law," dan meskipun mengalami penekanan dalam periode kolonial, ia tetap bertahan dan kemudian kembali memperoleh ruang dalam pembentukan hukum pasca-kemerdekaan (Hamzani & Idayanti, 2024; Muhajir et al., 2023; Yusefri & Wihidayati, 2024). Literatur juga menekankan bahwa Indonesia mewarisi tradisi civil law (Continental European) yang menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai kerangka utama, namun tetap mengalami interaksi dengan tradisi hukum Islam dan hukum adat (Hamzani & Idayanti, 2024; Yuswar et al., 2023).

Dalam pembacaan ini, kontribusi hukum Islam terhadap hukum nasional tidak harus dipahami sebagai penggantian total hukum negara oleh fikih, melainkan sebagai proses historis-politik yang menghasilkan pengakuan, seleksi, adaptasi, dan kodifikasi norma tertentu dalam batas-batas konstitusional (Baehaqi, 2021; Hamzani & Idayanti, 2024; Ramadhan, 2020).

Pada level konstitusional, beberapa kajian menegaskan bahwa pengakuan atas agama dan jaminan kebebasan beragama menjadi salah satu landasan bagi hadirnya nilai dan norma agama (termasuk Islam) dalam pengembangan hukum nasional (Muhajir et al., 2023; Rohmah, 2021). Misalnya, kajian mengenai penyerapan norma Islam dalam legislasi menautkan tanggung jawab negara untuk melindungi praktik keagamaan warga dengan rujukan pada jaminan konstitusional—misalnya ketentuan mengenai kebebasan beragama—sebagai justifikasi bahwa hukum nasional dapat mengakomodasi norma agama melalui pembentukan undang-undang (Muhajir et al., 2023; Rohmah, 2021). Sejalan dengan itu, diskursus relasi agama–negara di Indonesia juga memetakan ragam paradigma (integralistik, simbiotik, sekularistik), bahkan mengusulkan tipologi simbiotik-integralistik untuk menjelaskan kompromi antara aspirasi formalisasi syariah dan kerangka negara-bangsa Pancasila—dengan pengecualian tertentu di Aceh (Musadad, 2023; Zada, 2023).

Di tingkat politik hukum, literatur menekankan bahwa legislasi hukum Islam di Indonesia berjalan bertahap dan sangat dipengaruhi konfigurasi politik setiap era, serta sering mengambil bentuk "eklektik," yakni memilih bahan hukum dari berbagai sumber—hukum Islam, adat, dan warisan hukum Barat—untuk membentuk produk hukum yang dianggap paling sesuai bagi masyarakat Indonesia yang majemuk (Ramadhan, 2020; Sulistyaningrum, 2022). Karena itu, kedudukan hukum Islam dalam hukum nasional tidak tunggal: ia dapat hadir sebagai bagian integral dari hukum nasional, diakui kemandiriannya pada bidang tertentu, berfungsi sebagai "filter" bahan hukum nasional, atau menjadi unsur material pembentukan hukum nasional—sebagaimana dirumuskan dalam berbagai narasi "eksistensi" hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia (Baehaqi, 2021; Hamzani & Idayanti, 2024; Ramadhan, 2020; Sudirman et al., 2022).

________________________________________

5. MEKANISME NORMATIF: TAQNĪN (LEGISLASI/KODIFIKASI), TRANSFORMASI, DAN HARMONISASI

Dalam terminologi kebijakan hukum Islam, upaya menuangkan norma syariah ke dalam hukum negara sering disebut taqnīn (legislasi/kodifikasi), yang beririsan dengan proses law making dalam negara modern (Baehaqi, 2021; Santoso et al., 2022). Namun literatur Indonesia menegaskan bahwa transformasi hukum Islam menjadi hukum nasional bukan identik dengan "islamisasi" sepihak; transformasi mensyaratkan keterlibatan hukum nasional sebagai sistem yang "menaungi dan melegitimasi" norma yang ditransformasikan, sehingga relasinya bersifat dialektis: dapat harmonis atau konflik, lalu diselesaikan melalui asimilasi, akomodasi/amalgamasi, atau adaptasi (Baehaqi, 2021; Rohmah, 2021).

Dalam kajian penyerapan norma fikih ke dalam UU Jaminan Produk Halal, misalnya, disebutkan adanya dua pola yang bekerja sekaligus: islamisasi hukum nasional (memasukkan norma fikih ke hukum negara) dan nasionalisasi hukum Islam (menyerap nilai syariah yang kompatibel dengan kultur Indonesia, tidak semata simbol) (Baehaqi, 2021; Rohmah, 2021).

Agar transformasi tidak berhenti pada formalitas, beberapa literatur menekankan kebutuhan pembaruan metodologis. Pemikiran Agus Moh Najib, misalnya, merekomendasikan redesain, reformulasi, dan renovasi bangunan usul fikih (tanpa "membongkar" total) agar perangkat metodologis hukum Islam lebih optimal berkontribusi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan; lalu dilakukan harmonisasi bahasa dan substansi antara hukum Islam dan ilmu hukum yang berkembang di Indonesia, dengan mempertimbangkan budaya dan realitas empiris masyarakat plural (Muhajir et al., 2023; Najib, 2020).

Gagasan "mazhab Indonesia/fiqh Indonesia" juga menempatkan 'urf (konteks sosial-budaya) sebagai pertimbangan utama dalam penetapan hukum, dengan metodologi mendialogkan teks (Qur'an–Hadis) dengan 'urf Indonesia, sekaligus memiliki karakter "formal" karena berorientasi pada pengundangan hasil ijtihad dalam aturan perundang-undangan (Muhajir et al., 2023; Najib, 2020). Dengan demikian, "hukum nasional menurut hukum Islam" pada sisi metodologis dapat dipahami sebagai ikhtiar menjadikan nilai syariah hadir dalam hukum negara melalui perangkat ijtihad yang kontekstual dan prosedur legislasi yang sah (Baehaqi, 2021; Muhajir et al., 2023; Najib, 2020).

________________________________________

6. MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH DAN MAṢLAḤAH SEBAGAI ORIENTASI ETIS HUKUM NASIONAL

Sejumlah literatur kontemporer memposisikan maqāṣid al-syarī'ah sebagai kerangka etis yang menekankan substansi tujuan hukum (ideal norms), bukan sekadar label formal "syariah," sehingga produk hukum dapat responsif terhadap keadilan sosial, perlindungan hak, dan kebutuhan kemanusiaan (Rois et al., 2024; Shofi et al., 2023; Siregar, 2023). Dalam pembacaan Jamaluddin Athiyyah, misalnya, tujuan syariah dipahami universal dan seimbang; pendekatan usul fikih dan kaidah fikih perlu diseimbangkan agar produk hukum tidak jatuh pada ekstrem tekstual-konservatif atau liberal-subjektif, dan orientasi maqāṣid ini relevan untuk dialektika syariah dan hukum dalam pengembangan hukum nasional (Muhajir et al., 2023; Shofi et al., 2023).

Literatur harmonisasi hukum di Aceh juga menekankan bahwa implementasi hukum Islam harus tetap menghormati dan melindungi hak asasi manusia; karena itu harmonisasi norma perlu mengakomodasi prinsip HAM universal agar tujuan keadilan dan kemanusiaan tercapai (Husain et al., 2024; Siregar, 2023).

Dalam bidang kebijakan publik, penggunaan paradigma maṣlaḥah dan maqāṣid juga dipakai untuk menilai legitimasi kebijakan negara. Kajian tentang konflik pembangunan ekonomi dan konservasi ekologis menegaskan bahwa kebijakan pemerintah seharusnya memprioritaskan pelestarian lingkungan dan tidak membenarkan kebijakan yang bertentangan dengan kepentingan ekologis bila mengancam keberlanjutan; argumen ini dirumuskan melalui teori hifẓ al-bī'ah dan kaidah fikih tentang keterikatan tindakan penguasa pada kemaslahatan (Rois et al., 2024; Shofi et al., 2023). Dengan demikian, dalam perspektif hukum Islam, hukum nasional idealnya dinilai bukan hanya dari kepastian formalnya, melainkan dari sejauh mana ia mencapai tujuan-tujuan keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan martabat manusia dalam ruang kebijakan dan legislasi (Insani et al., 2023; Rois et al., 2024; Shofi et al., 2023; Siregar, 2023).

________________________________________

7. INSTITUSIONALISASI DAN PRODUK HUKUM: CONTOH OPERASIONAL "HUKUM NASIONAL MENURUT HUKUM ISLAM" DI INDONESIA

Pada level institusi dan produk hukum, literatur menunjukkan beberapa jalur utama masuknya norma Islam ke dalam hukum nasional Indonesia: (i) legislasi (undang-undang dan peraturan), (ii) kelembagaan peradilan (misalnya peradilan agama), (iii) fatwa yang dijadikan rujukan normatif tertentu, khususnya pada sektor ekonomi syariah, dan (iv) kebijakan otonomi daerah yang melahirkan regulasi bercorak syariah pada wilayah tertentu (Hamzani & Idayanti, 2024; Hannani, 2023; Hidayat, 2024). Sejumlah kajian juga menegaskan bahwa sebelum berlakunya UUD 1945, norma-norma tertentu (seperti perkawinan dan waris bagi Muslim) telah hidup dan dipraktikkan, dan kemudian dalam perkembangan pasca-kemerdekaan hadir kecenderungan menjadikan hukum Islam sumber bahan hukum nasional melalui kebijakan negara dan peran aktor sosial-politik, termasuk organisasi Islam (Hamzani & Idayanti, 2024; Miranto et al., 2022; Sulistyaningrum, 2022).

7.1 Hukum Keluarga dan Perkawinan: Komplementaritas Hukum Agama dan Hukum Negara

Kajian normatif mengenai perkawinan menegaskan bahwa praktik perkawinan di Indonesia terkait erat dengan pengaturan hukum agama dan hukum negara; bahkan disebut bahwa hukum negara "wajib memfasilitasi" ketentuan adat dan agama yang mengatur perkawinan (Hikmah et al., 2024; Yusefri & Wihidayati, 2024). Dalam kerangka "solvency theory" (sebagaimana dipaparkan dalam kajian pasca Putusan MK), hukum Islam diposisikan: (a) harus difasilitasi oleh hukum negara dan tidak semestinya "anti" terhadap substansi hukum Islam; (b) dapat menjadi sumber prinsip bagi hukum negara; dan (c) terlihat, misalnya, dalam konstruksi UU Perkawinan sebagai proses generalisasi prinsip-prinsip hukum Islam (Hikmah et al., 2024; Muhajir et al., 2023).

Selain itu, syarat pencatatan perkawinan diatur dalam ketentuan undang-undang (misalnya ketentuan pencatatan), dan kajian menyatakan bahwa meskipun tidak ada teks Qur'an–Hadis–Ijma' yang eksplisit memerintahkan pencatatan, ketentuan itu dipandang tidak bertentangan dengan teks karena membawa manfaat dan dapat dikaitkan dengan maqāṣid al-syarī'ah (misalnya hifẓ al-nasl) (Shofi et al., 2023; Yusefri & Wihidayati, 2024). Di sini tampak bahwa hukum nasional—sebagai "keseluruhan hukum negara"—menjadi instrumen administratif dan perlindungan hukum, sementara validitas religius perkawinan tetap diletakkan pada domain hukum agama; hubungan ini dalam kesimpulan kajian disebut saling melengkapi: validitas diatur hukum agama, pencatatan oleh negara (Hikmah et al., 2024; Yusefri & Wihidayati, 2024).

Kajian pasca Putusan MK tentang perkawinan beda agama juga menunjukkan pola yang sama: hukum nasional menegaskan bahwa sahnya perkawinan berada dalam domain hukum masing-masing agama, sehingga muncul keseragaman pandangan antara hukum Islam dan hukum nasional dalam menilai perkawinan beda agama sebagai tidak sah dari kedua aspek tersebut (dalam pembacaan penulis) (Hikmah et al., 2024). Dengan demikian, contoh hukum keluarga memperlihatkan "hukum nasional menurut hukum Islam" bukan berarti negara mengganti semua norma dengan fikih, melainkan membangun kerangka hukum nasional yang mengakui posisi norma agama sebagai rujukan substantif tertentu, sambil mempertahankan fungsi negara dalam administrasi dan kepastian hukum (Hikmah et al., 2024; Muhajir et al., 2023; Yusefri & Wihidayati, 2024).

7.2 Ekonomi Syariah: Fatwa, Regulasi Perbankan, dan Positivisasi

Dalam sektor ekonomi syariah, literatur menegaskan transformasi hukum Islam ke hukum nasional tampak pada regulasi zakat, wakaf, haji, perbankan syariah, serta perangkat regulasi turunan yang mengintegrasikan fatwa lembaga keagamaan ke dalam aturan operasional (Amalia & Musa, 2023; Hidayat, 2024; Munif et al., 2024). Kajian metodologis tentang induksi dalam usul fikih menyatakan bahwa metodologi penalaran (istidlāl) relevan dengan transformasi hukum ekonomi syariah di Indonesia, dan memberikan contoh bagaimana fatwa DSN-MUI serta sejumlah regulasi—misalnya peraturan perundang-undangan terkait wakaf, serta regulasi MA terkait kompilasi hukum ekonomi syariah—dipahami sebagai bentuk integrasi hukum Islam ke hukum nasional (Hidayat, 2024; Munif et al., 2024).

Kajian lain yang memetakan regulasi Bank Indonesia menunjukkan pola transformasi fatwa DSN-MUI ke dalam Peraturan Bank Indonesia melalui beberapa pola (misalnya penyerapan istilah dan substansi fatwa), yang menegaskan bahwa fatwa dipandang memiliki nilai hukum signifikan ketika dirujuk oleh regulasi negara untuk mendefinisikan "prinsip syariah" dalam operasional perbankan (Munif et al., 2024). Literatur tata kelola perbankan syariah juga menegaskan bahwa UU Perbankan Syariah menjadi dasar yang menautkan kegiatan bank syariah dengan prinsip syariah yang dirumuskan melalui fatwa, serta menekankan pentingnya perangkat pengawasan syariah (DPS) yang memahami fikih dan hukum positif sekaligus (Yusmad et al., 2024).

Dengan demikian, ekonomi syariah memperlihatkan bentuk "hukum nasional" sebagai totalitas regulasi negara yang mengatur sektor keuangan; sementara "menurut hukum Islam," regulasi tersebut memperoleh legitimasi nilai ketika prinsip-prinsip syariah—melalui fatwa dan perangkat fikih—diinstitusionalisasi menjadi rujukan formal dalam sistem regulasi (Hidayat, 2024; Munif et al., 2024). Pada titik ini, relasi agama–negara tampak bersifat simbiotik: negara mengatur pasar dan institusi, sedangkan hukum Islam menyediakan prinsip etik dan kontrak syariah yang dipositivisasi (Amalia & Musa, 2023; Nur & Mu'in, 2024; Suadi & Affandi, 2023).

7.3 Jaminan Produk Halal sebagai Contoh Pola Ganda: Islamisasi dan Nasionalisasi

UU Jaminan Produk Halal dipotret sebagai transformasi unik: norma fikih halal ditujukan kepada produsen Muslim dan non-Muslim dalam konteks nasional dan internasional, sehingga negara bertindak sebagai regulator sekaligus operator, dan hal ini memunculkan kekhawatiran tentang pergeseran dari voluntary menjadi mandatory (Husain et al., 2024; Rohmah, 2021). Kajian tersebut menguraikan dua pola sekaligus: (i) islamisasi hukum nasional (memasukkan norma fikih halal ke hukum negara) dan (ii) nasionalisasi hukum Islam (menyerap nilai syariah yang kompatibel dengan kultur Indonesia tanpa menonjolkan simbol semata) (Baehaqi, 2021; Rohmah, 2021).

Pembacaan berbasis maqāṣid menautkan pola ini dengan tujuan perlindungan agama (hifẓ al-dīn) dan pembentukan kesadaran/rasionalitas (hifẓ al-'aql) sebagai dimensi maslahat dari kebijakan halal (Rohmah, 2021; Shofi et al., 2023). Di sini, "hukum nasional" sebagai keseluruhan aturan negara dipahami mampu mengadopsi norma syariah yang berfungsi melindungi hak beragama warga, namun tetap menuntut desain kebijakan yang peka pada pluralisme dan potensi implikasi bagi kelompok minoritas (Husain et al., 2024; Rohmah, 2021; Siregar, 2023).

________________________________________

8. ACEH SEBAGAI LABORATORIUM PLURALISME DAN OTONOMI KHUSUS SYARIAH DALAM KERANGKA HUKUM NASIONAL

Aceh sering diposisikan sebagai contoh paling menonjol bagaimana syariah dilembagakan melalui kebijakan negara dalam kerangka NKRI, karena Aceh memperoleh kewenangan khusus untuk menerapkan syariah melalui dasar hukum otonomi khusus, lalu diwujudkan dalam qanun (peraturan daerah setara perda) yang mencakup bidang ibadah, pidana (jinayat), dan ekonomi (Aksa et al., 2023; Santoso et al., 2022; Zada, 2023).

Literatur menjelaskan bahwa dalam perumusan qanun jinayat, terdapat perdebatan keras terkait jenis-jenis hukuman tertentu (misalnya rajam, hukuman mati, potong tangan) yang pada akhirnya ditiadakan karena pertimbangan kesiapan pemerintah/masyarakat, ketidaksesuaian dengan hukum acara Indonesia, disparitas pendapat ulama, dan keyakinan perlunya pentahapan (tadarruj) dalam penerapan hukum pidana Islam (Salma et al., 2022; Zada, 2023). Kajian lain tentang implementasi qanun jinayat menyoroti tantangan kelembagaan—misalnya problem kewenangan Wilayatul Hisbah, relasi dengan kepolisian/kejaksaan, serta konflik norma dengan hukum nasional—yang berdampak pada penyelesaian perkara melalui rekonsiliasi dan tidak selalu berlanjut ke proses peradilan, serta problem kepastian hukum dan kesetaraan di hadapan hukum (Aksa et al., 2023; Husain et al., 2024).

Pada saat yang sama, kajian tentang Aceh menekankan bahwa qanun disusun dengan prinsip tidak boleh bertentangan dengan hukum nasional dan dapat mengisi kekosongan hukum nasional; misalnya keberlakuan qanun jinayat hanya bagi Muslim, sementara non-Muslim dapat memilih tunduk secara sukarela dalam kasus tertentu (Siregar, 2023; Zada, 2023). Literatur juga menyebut implementasi syariah Aceh ditempuh secara gradual dalam sistem demokrasi konstitusional untuk menghindari konflik dengan sistem hukum-politik nasional, sekaligus menunjukkan bahwa perluasan regulasi syariah Aceh menghasilkan kontestasi politik-hukum baik di level lokal maupun nasional (Musadad, 2023; Zada, 2023).

Dengan demikian, Aceh memperlihatkan bahwa "hukum nasional" tetap menjadi payung tertinggi, tetapi dapat memberikan ruang diferensiasi (asimetri) melalui kebijakan otonomi; sedangkan "menurut hukum Islam," ruang tersebut digunakan untuk menjalankan syariah secara terlembaga, meski dengan negosiasi prosedural dan substantif terhadap hukum nasional (Aksa et al., 2023; Santoso et al., 2022; Zada, 2023).

________________________________________

9. TANTANGAN NORMATIF DAN SOSIAL: RISIKO FORMALISME, DISKRIMINASI, SERTA KEBUTUHAN INKLUSIVITAS

Literatur menegaskan adanya tantangan serius ketika integrasi syariah dipahami semata sebagai formalisasi simbol dan bukan sebagai pencapaian tujuan hukum yang substantif. Kajian tentang transformasi hukum Islam ke hukum nasional mengingatkan bahwa proses integrasi harus menghindari sikap otoriter dan diskriminatif agar transformasi tidak kehilangan fungsi rahmah dan tidak menimbulkan ketidakadilan dalam masyarakat plural (Hidayat, 2024; Husain et al., 2024; Siboy et al., 2024).

Kajian tentang penegakan syariah di Sulawesi Selatan menunjukkan adanya kecenderungan ulama menolak model penegakan formalistik tertentu dan lebih memilih pendekatan substantif-kultural, dengan argumentasi bahwa konteks politik dan struktur otonomi (yang berbeda dengan Aceh) memengaruhi kelayakan model penegakan syariah (Faisal et al., 2023; Musadad, 2023). Dalam ruang publik, hukum pidana Islam juga kerap digambarkan dengan framing negatif (kejam, tidak manusiawi) sehingga memerlukan pendidikan publik dan pemahaman komprehensif agar diskursus tidak jatuh pada stigma tanpa studi memadai; pada saat yang sama, literatur menekankan bahwa penerapan sanksi tertentu dalam fikih memiliki syarat ketat dan tidak dapat dipahami secara simplistis (Miranto et al., 2022; Salma et al., 2022).

Kebutuhan harmonisasi juga muncul karena pluralisme hukum dapat memunculkan dualisme dan konflik yurisdiksi. Kajian tentang respons terhadap formalisasi syariah di Aceh mencatat adanya kelompok yang menilai penerapan qanun melampaui hukum nasional dan menimbulkan dualisme, sehingga mereka mendorong agar hukum nasional tetap menjadi basis tunggal (Aksa et al., 2023; Salleh & Widigdo, 2024). Kajian harmonisasi hukum pidana dan qanun jinayat menyarankan koordinasi dan integrasi nilai—termasuk nilai universal seperti HAM—agar tidak terjadi ketimpangan dan konflik antara regulasi nasional dan regulasi lokal berbasis agama (Husain et al., 2024; Siregar, 2023).

Dengan demikian, dalam perspektif hukum Islam yang berorientasi maqāṣid, problem terbesar bukan "apakah syariah masuk atau tidak," melainkan bagaimana desain integrasinya memastikan keadilan, kemanusiaan, dan kohesi sosial dalam kerangka hukum nasional yang menyatukan warga negara (Husain et al., 2024; Shofi et al., 2023; Siregar, 2023).

________________________________________

10. SINTESIS KONSEPTUAL: "HUKUM NASIONAL MENURUT HUKUM ISLAM" SEBAGAI KERANGKA ETIS-POLITIS DALAM NEGARA PANCASILA

Bila dirumuskan secara sintesis, "hukum nasional menurut hukum Islam" dapat dipahami sebagai konsep berlapis. Pertama, pada level deskriptif, hukum nasional adalah keseluruhan aturan negara yang mengatur kehidupan warga melalui institusi formal; ia bukan identik dengan hukum agama, namun tidak sepenuhnya terpisah dari norma agama karena negara dapat mengakui, memfasilitasi, dan mengadopsi nilai agama dalam produk hukum tertentu (Hikmah et al., 2024; Muhajir et al., 2023; Siboy et al., 2024). Kedua, pada level normatif, hukum Islam memandang bahwa aturan negara idealnya berorientasi pada maqāṣid/maṣlaḥah: keadilan, perlindungan martabat manusia, dan kemaslahatan umum; karena itu, kontribusi syariah terhadap hukum nasional lebih kokoh bila diartikulasikan sebagai tujuan substantif dan nilai universal, bukan sekadar formalisasi (Insani et al., 2023; Rois et al., 2024; Shofi et al., 2023; Siregar, 2023). Ketiga, pada level metodologis dan institusional, integrasi dilakukan melalui taqnīn, pembaruan usul fikih, penguatan 'urf/konteks, harmonisasi bahasa-substansi dengan ilmu hukum nasional, dan pengaturan yang tidak bertentangan dengan prinsip dasar negara serta tetap responsif terhadap pluralitas (Baehaqi, 2021; Muhajir et al., 2023; Najib, 2020; Zada, 2023).

Dalam kerangka Indonesia, sejumlah literatur menegaskan bahwa integrasi nilai agama (Islam) ke dalam hukum nasional berjalan melalui kompromi Pancasila yang mengakui peran agama tanpa menjadikan negara terikat pada satu agama saja, sehingga hukum nasional dapat mengakomodasi norma Islam pada bidang-bidang tertentu (keluarga, ekonomi, dan regulasi khusus di Aceh) sambil mempertahankan prinsip kebangsaan dan prosedur legislasi demokratis (Amalia & Musa, 2023; Musadad, 2023; Zada, 2023). Pada saat yang sama, literatur juga menekankan bahwa karena pluralisme adalah kondisi faktual, maka pemaknaan "hukum nasional" sebagai keseluruhan hukum yang berlaku harus selalu disertai strategi harmonisasi untuk mencegah konflik norma, ketidakpastian, dan ketegangan sosial (Husain et al., 2024; Siregar, 2023; Suadi & Affandi, 2023).

Dengan demikian, "hukum nasional menurut hukum Islam" paling produktif dipahami bukan sebagai proyek penggantian total sistem hukum negara, melainkan sebagai proyek etis-konstitusional untuk memastikan bahwa keseluruhan hukum negara bergerak menuju keadilan, kemanusiaan, dan kemaslahatan melalui dialog antara syariah, budaya ('urf), dan sistem hukum nasional (Baehaqi, 2021; Muhajir et al., 2023; Najib, 2020; Shofi et al., 2023).

________________________________________

11. KESIMPULAN

Kajian ini telah menunjukkan bahwa relasi hukum nasional dan hukum Islam di Indonesia bukan merupakan relasi biner yang bertentangan, melainkan relasi dialektis yang terus bernegosiasi dalam kerangka pluralisme hukum. Hukum nasional, sebagai keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, dapat menjadi wahana bagi hadirnya nilai-nilai syariah melalui mekanisme legislasi, yurisprudensi, fatwa, dan kebijakan publik, selama proses tersebut dilakukan secara kontekstual, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian maqāṣid al-syarī'ah.

Tiga simpulan pokok dapat ditarik dari kajian ini. Pertama, transformasi hukum Islam ke dalam hukum nasional adalah proses historis-politik yang kompleks, bukan semata proses normatif-teologis, sehingga menuntut pendekatan metodologis yang memadukan ijtihad kontekstual dengan prosedur legislasi yang demokratis dan sah. Kedua, orientasi maqāṣid/maṣlaḥah merupakan tolok ukur yang lebih produktif dibanding formalisasi simbolik semata dalam menilai kontribusi syariah terhadap hukum nasional. Ketiga, dalam konteks negara Pancasila yang majemuk, integrasi syariah ke dalam hukum nasional mensyaratkan komitmen pada keadilan, inklusivitas, penghormatan terhadap keragaman, dan harmonisasi norma agar tidak menimbulkan diskriminasi atau fragmentasi sosial.

________________________________________

DAFTAR PUSTAKA

Aksa, F. N., Saifullah, T., & Fârâbî, A. (2023). The Implementation of Qanun Jinayat in Aceh. Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum, 8(1). https://doi.org/10.22515/alahkam.v8i1.5896

Amalia, E., & Musa, E. I. O. (2023). Economic Compatibility of Islamic Economy and Pancasila: Implications for the Postgraduate Curriculum. Ijoel, 1(1), 11–22. https://doi.org/10.23917/ijoel.v1i1.3434

Baehaqi, J. (2021). Symbiosis of Mutualism in the Transformation of Islamic Law into National Law in Indonesia. Walisongo Law Review (Walrev), 3(2), 243–262. https://doi.org/10.21580/walrev.2021.3.2.15216

Faisal, A., Saidah, S., Mukrimin, M., Zakirah, Z., & Darwis, R. (2023). Sociological and Political Constraints of Islamic Sharia Enforcement in South Sulawesi Indonesia. Juris (Jurnal Ilmiah Syariah), 22(1), 159. https://doi.org/10.31958/juris.v22i1.8604

Hamzani, A. I., & Idayanti, S. (2024). The Evolution of Islamic Law in Indonesia: A Socio-Historical Perspective on Its Struggle for Existence. Hamdard Islamicus, 47(1). https://doi.org/10.57144/hi.v47i1.891

Hannani, H. (2023). Revisiting Islamic Law in Indonesia's Legal System Discourse: A Critical Analysis of the Legal and Social Implications. International Journal of Law and Politics Studies, 5(3), 13–17. https://doi.org/10.32996/ijlps.2023.5.3.3

Hidayat, E. (2024). Induction and Its Relevance to the Transformation of Sharia Economic Law in Indonesia: A Study of Four Madhhabs. Ulul Albab Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam, 7(1), 71. https://doi.org/10.30659/jua.v7i1.28692

Hikmah, N., Faisol, S. A., & Noh, M. A. C. (2024). The Existence of Marriage Post The Constitutional Court Decision: As A Right or A Prerequisite? Justicia Islamica, 21(1), 111–136. https://doi.org/10.21154/justicia.v21i1.7333

Husain, S., Ayoub, N. P., & Hassmann, M. (2024). Legal pluralism in contemporary societies: Dynamics of interaction between islamic law and secular civil law. Syariat Akhwal Syaksiyah Jinayah Siyasah and Muamalah, 1(1), 1–17. https://doi.org/10.35335/cfb3wk76

Insani, N., Karimullah, S. S., & Sulastri, S. (2023). Islamic Law Challenges in Addressing Human Trafficking and Sexual Exploitation. Jurnal Hukum Islam, 21(2), 357–387. https://doi.org/10.28918/jhi_v21i2_06

Ja'far, A. K., Majdidin, R. M., Santoso, R., & Hidayat, T. (2024). The Construction of Islamic State Law in the 5.0 Era from the Perspective of Maqasid al-Shariah. Kne Social Sciences. https://doi.org/10.18502/kss.v9i2.14966

Karimullah, S. S. (2023). From Tradition to Mainstream: Understanding the Integration of Islamic Law in Various Global Settings. Justicia Islamica, 20(2), 214–240. https://doi.org/10.21154/justicia.v20i2.6478

Kusmardani, A., Khosyi'ah, S., Mukhlas, O. S., Nurrohman, N., & Saepullah, U. (2023). The Development of Ideas on The Reform and Transformation of Islamic Family Law Into Legislation in Islamic Countries. Jurnal Syntax Imperatif Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan, 4(5), 644–662. https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v4i5.296

Miranto, A., Kurniati, K., & Rahman, A. (2022). The role of Islamic organizations in Development and Enforcement of Islamic Law in Indonesia. International Journal on Advanced Science Education and Religion, 5(3), 128–137. https://doi.org/10.33648/ijoaser.v5i3.240

Muhajir, M., Nisa', I. S., Munawar, A., & Karimullah, S. S. (2023). Agus Moh Najib's Thoughts on the Interconnection of Islamic Law and National Law. Jurnal Ilmiah Al-Syir Ah, 21(1), 86. https://doi.org/10.30984/jis.v21i1.2321

Munif, A., Hasan, N., & Qulub, S. T. (2024). Model of Positivization of Shari'ah Economic Law in Indonesia: A Study of Bank Indonesia Regulations 2008-2023. Iqtisad Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia, 11(1), 21–40. https://doi.org/10.31942/iq.v11i1.10766

Musadad, A. (2023). The Relationship of Religion and State Law in Indonesia Paradigm Theory Perspective of the Relationship Between Religion and the State. At-Turas Jurnal Studi Keislaman, 10(2), 343–362. https://doi.org/10.33650/at-turas.v10i2.6934

Najib, A. Moh. (2020). Reestablishing Indonesian Madhhab: 'Urf and the Contribution of Intellectualism. Al-Jami'ah Journal of Islamic Studies, 58(1), 171–208. https://doi.org/10.14421/ajis.2020.581.171-208

Nur, E. R., & Mu'in, F. (2024). Integration of Religious and Social Values in the Development of the Indonesian Constitution Era 5.0. Kne Social Sciences. https://doi.org/10.18502/kss.v9i2.14962

Ramadhan, S. (2020). Islamic Law, Politics and Legislation: Development of Islamic Law Reform in Political Legislation of Indonesia. Adhki Journal of Islamic Family Law, 2(1), 63–76. https://doi.org/10.37876/adhki.v2i1.35

Rohmah, S. (2021). The Pattern of Absorption of Islamic Law into National Law: Study of The Halal Product Guarantee Law in The Perspective of Maqashid Shari'ah. Jurisdictie Jurnal Hukum Dan Syariah, 12(1), 20–47. https://doi.org/10.18860/j.v12i1.10521

Rois, C., Jannani, N., & Mufid, Moh. H. (2024). Islamic Law Paradigm Responding Conflicts of Interest of Economic Development and Ecological Conservation Hifdz al-Bi'ah Perspective. Al-Istinbath Jurnal Hukum Islam, 9(1), 193. https://doi.org/10.29240/jhi.v9i1.8660

Salleh, A. M. M., & Widigdo, M. S. A. (2024). Mapping the Bruneian and Acehnese reponses towards sharia law formalization and its implementation. Ijish (International Journal of Islamic Studies and Humanities), 7(1), 66–82. https://doi.org/10.26555/ijish.v7i1.8625

Salma, S., Fajri, A., Hidayat, T., & Safri, E. (2022). The Other Side of the History of the Formulation of Aceh Jinayat Qanun. Ahkam Jurnal Ilmu Syariah, 22(1). https://doi.org/10.15408/ajis.v22i1.21000

Santoso, L., Triyanta, A., & Thontowi, J. (2022). Halal tourism regulations in Indonesia: trends and dynamics in the digital era. Ijtihad Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan, 22(1), 73–94. https://doi.org/10.18326/ijtihad.v22i1.73-94

Sarib, S., Syarifuddin, S., & Mokodenseho, S. (2023). Comparison Between Islamic Law and Positive Law in a Judicial Context. West Science Islamic Studies, 1(01), 34–41. https://doi.org/10.58812/wsiss.v1i01.284

Shofi, M. A., Bayhaki, I., & Hesan, M. (2023). The Multidimensional-Progressive Logic of Al-Maqasid Al-Syari'ah for The Development of Humanitarian Fiqh. Al-Qalam, 29(2), 304. https://doi.org/10.31969/alq.v29i2.1309

Siboy, A., Permаdi, I., Karim, Z. P., & Karim, F. A. (2024). The Islamic Law-based design of regional head post-filling. Jurnal Ilmiah Hukum Legality, 32(1), 1–15. https://doi.org/10.22219/ljih.v32i1.31261

Siregar, F. A. (2023). Legal Harmonization: Adultery in the Indonesian Criminal Code and Aceh Qanun No. 6/2014 on Jinayat Law. Jurisprudensi Jurnal Ilmu Syariah Perundang-Undangan Ekonomi Islam, 15(2), 388–398. https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v15i2.5797

Suadi, A., & Affandi, M. T. (2023). Best Practices in Interconnecting Sharia Arbitration Norms: A Comparative Analysis of Indonesia and Europe. Ijoel, 1(1), 23–38. https://doi.org/10.23917/ijoel.v1i1.3435

Sudirman, L., Anwar, W. A., Sunuwati, S., & Wahyu, A. R. M. (2022). Judicial Institution and Judicial Power: How Judicial Authority Existence in Administering Judicial Power in the Islamic View. Diktum Jurnal Syariah Dan Hukum, 20(2), 169–183. https://doi.org/10.35905/diktum.v20i2.3544

Sulistyaningrum, D. R. (2022). Bustanul Arifin and A. Qodri Azizy on the Absorption of Islamic Law into National Law: a Discourse of Thinking. Peradaban Journal of Law and Society, 1(2), 96–106. https://doi.org/10.59001/pjls.v1i2.44

Yusefri, Y., & Wihidayati, S. (2024). Community's Preferences To Perform Marriages At Home After The Issuance Of Government Regulation No. 48 Of 2014. Ajis Academic Journal of Islamic Studies, 9(1), 36–52. https://doi.org/10.29240/ajis.v9i1.8917

Yusmad, M. A., Irwansyah, I., Marinsah, S. A., Ayyub, M., & Muang, Muh. S. K. (2024). Revitalization Supervision Islamic Banking in Enhancement Compliance in Indonesia and Malaysia. Samarah Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam, 8(1), 468. https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i1.20524

Yuswar, C. P., Runtung, Maulana, I. B., & Azwar, T. K. D. (2023). An Overview of Intellectual Property Rights as Waqf in Indonesia and Malaysia. Ultimate Journal of Legal Studies, 1(2), 83–92. https://doi.org/10.32734/uljls.v1i2.13781

Zada, K. (2023). Sharia and Islamic state in Indonesia constitutional democracy: an Aceh experience. Ijtihad Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan, 23(1), 1–18. https://doi.org/10.18326/ijtihad.v23i1.1-18