01400 - Hukum Lingkungan Menurut Hukum Islam: Kajian Normatif Fiqh Al-Bī'ah Sebagai Sistem Perlindungan, Pengelolaan, Dan Pelestarian Lingkungan Hidup

Abstrak

Artikel ini mengkaji hukum lingkungan menurut hukum Islam melalui sintesis literatur normatif yang mencakup konseptualisasi fiqh al-bī'ah, landasan epistemik syariah, orientasi maqāṣid al-sharī'ah, prinsip substantif perlindungan lingkungan, mekanisme penegakan hukum, serta integrasi dengan kearifan lokal. Dengan menggunakan pendekatan normatif-kualitatif berbasis studi literatur, artikel ini menunjukkan bahwa hukum lingkungan Islam bukan sekadar etika anjuran, melainkan sistem norma yang dibangun dari Al-Qur'an, hadis, ijma', qiyas, dan dikembangkan melalui ijtihad—termasuk pendekatan eko-ushul fiqh—untuk merespons krisis ekologis kontemporer. Hasil kajian menegaskan bahwa fiqh al-bī'ah berorientasi pada maqasid/maslahah yang menempatkan hifẓ al-bī'ah dan hifẓ al-'ālam sebagai perluasan tujuan syariah; memprioritaskan pencegahan, pengurangan, dan penghilangan polusi; mewajibkan pemulihan melalui reklamasi dan kompensasi; serta menyediakan kerangka penindakan melalui jarīmah ta'zīr yang berada pada otoritas ulil amri. Lebih jauh, efektivitas hukum lingkungan Islam meningkat ketika diintegrasikan dengan kebijakan negara, ekonomi hijau, dan pranata adat berbasis nilai Islam yang membentuk norma hidup dalam masyarakat.

Kata kunci: hukum lingkungan Islam; fiqh al-bī'ah; maqāṣid al-sharī'ah; hifẓ al-bī'ah; perlindungan lingkungan hidup

________________________________________

Abstract

This article examines environmental law according to Islamic law through a synthesis of normative literature encompassing the conceptualization of fiqh al-bī'ah, the epistemic foundations of sharia, the orientation of maqāṣid al-sharī'ah, substantive principles of environmental protection, law enforcement mechanisms, and integration with local wisdom. Employing a normative-qualitative approach based on literature study, this article demonstrates that Islamic environmental law is not merely a set of moral recommendations but a normative system constructed from the Quran, hadith, ijma', qiyas, and developed through ijtihad—including the eco-ushul fiqh approach—to address contemporary ecological crises. The findings affirm that fiqh al-bī'ah is oriented toward maqasid/maslahah, positioning hifẓ al-bī'ah and hifẓ al-'ālam as expansions of sharia's objectives; prioritizes prevention, reduction, and elimination of pollution; mandates restoration through reclamation and compensation; and provides an enforcement framework through jarīmah ta'zīr under the authority of ulil amri. Furthermore, the effectiveness of Islamic environmental law is enhanced when integrated with state policy, green economy, and customary institutions rooted in Islamic values that form living norms within society.

Keywords: Islamic environmental law; fiqh al-bī'ah; maqāṣid al-sharī'ah; hifẓ al-bī'ah; environmental protection

________________________________________

A. PENDAHULUAN

Dalam diskursus hukum, "hukum lingkungan" lazim dipahami sebagai cabang hukum yang mengatur perlindungan, pengelolaan, dan pelestarian lingkungan hidup. Dalam konteks Indonesia, orientasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut antara lain tercermin dalam kerangka Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) yang diposisikan sebagai norma perlindungan kelestarian alam (lingkungan) karena ketergantungan manusia pada alam menuntut adanya perlindungan dan penjagaan untuk menjamin kesejahteraan (Nur, 2023). Sejalan dengan itu, literatur menegaskan bahwa persoalan kerusakan lingkungan merupakan problem besar era globalisasi yang berkaitan dengan ketidakmampuan manusia mengelola lingkungan tempat hidupnya, sehingga membutuhkan respons normatif dan kelembagaan yang memadai (Manubulu & Astariyani, 2022).

Pada level yang lebih luas, problem lingkungan tidak jarang dipahami sebagai isu hak asasi manusia (HAM), termasuk hak atas lingkungan hidup yang sehat, yang menempatkan perlindungan lingkungan sebagai bagian dari agenda perlindungan hak-hak kelompok dan masyarakat—bukan semata kepentingan individual (Al-Hamidy, 2016; Mubarok, 2023). Kerangka umum ini menjadi penting sebagai latar untuk menempatkan pertanyaan "hukum lingkungan menurut hukum Islam" dalam dua ranah sekaligus: (i) ranah normatif internal syariah (fiqh dan ushul fiqh) yang mengatur relasi manusia–alam; dan (ii) ranah institusional (negara/ulil amri) yang memformalkan, menegakkan, dan mengintegrasikan nilai-nilai tersebut dalam kebijakan dan penegakan hukum (Hidayati, 2018; Mubarok, 2023; Paturu & Yulianingrum, 2023).

________________________________________

B. PEMBAHASAN

1. Konseptualisasi "Hukum Lingkungan" dalam Hukum Islam: Fiqh al-Bī'ah, Fiqhul Bi'ah, dan Etika Konservasi

Istilah yang kerap dipakai untuk menunjuk "hukum lingkungan" dalam khazanah hukum Islam kontemporer adalah fiqh al-bī'ah (fikih lingkungan) atau fiqhul bi'ah, yang dipahami sebagai hasil ijtihad ulama mengenai hukum yang mengatur perilaku mukallaf dalam interaksinya dengan lingkungan (Musyafaah et al., 2023). Formulasi ini menegaskan bahwa hukum lingkungan dalam Islam bukan sekadar etika anjuran, melainkan hasil konstruksi normatif berbasis metodologi istinbath yang menjadikan relasi manusia dengan alam sebagai wilayah yang dapat dikenai penilaian hukum (wajib, haram, mubah, dan seterusnya) melalui perangkat ijtihad (Lukman et al., 2022; Musyafaah et al., 2023).

Dalam kerangka ini, literatur menekankan bahwa Al-Qur'an sebagai sumber pengetahuan memberi isyarat dan pembahasan tentang isu ekologis, dan ayat-ayat ekologis perlu dipahami secara kontekstual dengan perangkat yang disebut eko-ushul fiqh agar ajaran Islam dapat menjawab krisis lingkungan secara operasional (Lukman et al., 2022). Dengan demikian, hukum lingkungan menurut hukum Islam dapat dipahami sebagai struktur norma yang dibangun dari sumber-sumber syariah dan dikembangkan melalui ijtihad untuk mengarahkan penggunaan sumber daya, mencegah kerusakan, serta memulihkan lingkungan yang telah rusak (Fuadi & Ichsan, 2022; Lukman et al., 2022; Musyafaah et al., 2023).

Fiqh lingkungan Islam juga sering diletakkan dalam horizon tujuan-tujuan syariah (maqāṣid al-sharī'ah). Sejumlah karya menekankan perlunya pengarusutamaan pemeliharaan lingkungan sebagai bagian dari maqasid, bahkan dengan perluasan konseptual ke arah hifẓ al-'ālam (pemeliharaan alam) sebagai agenda normatif yang memuat target pencegahan, pengurangan, dan penghilangan polusi serta degradasi lingkungan (Manubulu & Astariyani, 2022). Dalam literatur lain, fiqh al-bī'ah dipahami sebagai ekspresi ijtihad yang peduli lingkungan dan dapat ditopang oleh metodologi maṣlaḥah yang sejak awal menjadi alat pengembangan hukum Islam sekaligus landasan bagi perumusan maqasid (Musyafaah et al., 2023). Di sini tampak titik temu: hukum lingkungan Islam diposisikan sebagai "cabang" atau "sub-disiplin" yang mengatur perlindungan dan pelestarian lingkungan, tetapi sekaligus merupakan artikulasi dari tujuan kemaslahatan yang menjadi ruh penetapan hukum Islam (Lukman et al., 2022; Manubulu & Astariyani, 2022; Musyafaah et al., 2023).

________________________________________

2. Landasan Epistemik dan Sumber Hukum: Al-Qur'an, Hadis, dan Mekanisme Ijtihad

Dalam kajian fiqhul bi'ah, sumber-sumber hukum Islam ditegaskan berangkat dari Al-Qur'an sebagai sumber utama, disusul hadis, ijma', dan qiyas (Hidayati, 2018). Namun, karena banyak isu lingkungan modern tidak disebutkan secara rinci dalam nash, perangkat ijtihad—termasuk pendekatan maṣlaḥah dan pengembangan metodologi eko-ushul fiqh—dipandang relevan untuk mengaitkan nilai-nilai dasar syariah dengan problem ekologis kontemporer (Lukman et al., 2022; Musyafaah et al., 2023). Kajian tentang pemikiran Mudhofir Abdullah, misalnya, menekankan bahwa tanpa jaminan ekologis, tujuan-tujuan syariah (maqasid) tidak akan terjaga, sehingga konservasi lingkungan diposisikan sebagai prioritas dalam orientasi syariah; pendekatan ini dikuatkan oleh gagasan perlunya pembacaan kontekstual ayat-ayat ekologis melalui eko-ushul fiqh (Lukman et al., 2022).

Dengan kerangka tersebut, hukum lingkungan dalam Islam bekerja bukan hanya sebagai kumpulan "fatwa ad hoc", melainkan sebagai sistem normatif yang—secara ideal—mampu mengolah teks, konteks, dan tujuan hukum untuk menghasilkan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang aplikatif (Lukman et al., 2022; Musyafaah et al., 2023).

Sejalan dengan gagasan keterbukaan metodologis ini, literatur tentang maqasid dan pendekatan sistem—misalnya Jasser Auda—menegaskan bahwa sistem hukum Islam dipahami sebagai sistem terbuka yang berinteraksi dengan lingkungan di luar sistem, sehingga ijtihad dipandang sebagai keniscayaan karena nash terbatas sementara peristiwa tidak terbatas (Bachtiar, 2017; Daud & Akbar, 2020). Dalam konteks hukum lingkungan, konsekuensi metodologisnya adalah bahwa problem seperti polusi lintas batas, kebakaran hutan-lahan, reklamasi pasca tambang, dan desain kebijakan ekonomi hijau harus dibaca sebagai "peristiwa" yang menuntut respons normatif berbasis maqasid/maslahah serta kaidah-kaidah fikih (qawā'id fiqhiyyah) agar perlindungan lingkungan dapat dikonstruksi sebagai kewajiban moral dan—dalam batas tertentu—kewajiban hukum yang dapat ditegakkan (Affandi, 1970; Bachtiar, 2017; Hidayati, 2018).

________________________________________

3. Maqāṣid al-Sharī'ah dan Ekspansi Tujuan: dari Perlindungan Klasik ke Hifẓ al-Bī'ah/Hifẓ al-'Ālam

Secara tradisional, maqasid sering dirumuskan dalam lima perlindungan dasar (agama, jiwa, akal, keturunan, harta). Akan tetapi, kajian ekologis berbasis syariah menegaskan bahwa isu lingkungan (al-bī'ah) perlu dimasukkan secara lebih eksplisit dalam analisis tujuan syariah karena tanpa "jaminan lingkungan" maqasid tidak akan pernah terjaga (Lukman et al., 2022). Dalam pengembangan yang lebih spesifik, konsep hifẓ al-bī'ah (pemeliharaan lingkungan) dikemukakan sebagai kerangka yang mengaitkan penjagaan lingkungan dengan penjagaan keberlanjutan generasi; bahkan dijelaskan bahwa menjaga lingkungan dapat dipersamakan dengan menjaga keturunan, sebab kerusakan lingkungan mengancam keberlangsungan hidup generasi masa depan (Fuadi & Ichsan, 2022).

Literatur yang mengarusutamakan hifẓ al-'ālam menegaskan agenda praktis perlindungan lingkungan yang meliputi pencegahan, pengurangan, dan penghilangan polusi serta degradasi, sekaligus menguraikan spektrum perlindungan seperti perlindungan udara dan iklim, pengelolaan limbah, perlindungan tanah dan air tanah, hingga pengurangan kebisingan/getaran (Manubulu & Astariyani, 2022). Dengan demikian, hukum lingkungan Islam dapat dipahami sebagai ekspansi maqasid yang menghubungkan prinsip kemaslahatan dengan mandat menjaga ekosistem sebagai prasyarat bagi terlindunginya tujuan-tujuan dasar syariah (Fuadi & Ichsan, 2022; Lukman et al., 2022; Manubulu & Astariyani, 2022).

Lebih jauh, sejumlah literatur menegaskan bahwa fiqh al-bī'ah secara generik adalah hasil ijtihad ulama tentang hukum interaksi manusia dengan lingkungan; kemunculan kesadaran urgensinya dipandang sebagai buah ajaran Islam yang peduli terhadap lingkungan hidup (Musyafaah et al., 2023). Karena itu, maslahah diposisikan sebagai alat metodologis untuk mengembangkan paradigma fiqh al-bī'ah, sekaligus sebagai basis konseptual bagi maqasid yang menjadi landasan penetapan hukum Islam (Musyafaah et al., 2023). Kerangka ini memberi konsekuensi normatif: tindakan yang merusak lingkungan dipahami sebagai mafsadah yang bertentangan dengan tujuan kemaslahatan, sehingga hukum lingkungan Islam menuntut perangkat pencegahan, pengendalian, dan pemulihan yang efektif (Hidayati, 2018; Lukman et al., 2022; Manubulu & Astariyani, 2022).

________________________________________

4. Prinsip Substantif: Keseimbangan Pemanfaatan dan Konservasi, Pencegahan Kerusakan, serta Pemulihan

Salah satu prinsip kunci yang berulang dalam literatur adalah kebutuhan menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan konservasi lingkungan. Analisis terhadap kebijakan—misalnya Omnibus Law/UU Cipta Kerja—melalui perspektif fikih lingkungan menilai bahwa muatan lingkungan belum merepresentasikan pembangunan yang ramah lingkungan dan karena itu pengelolaan harus berbasis prinsip keseimbangan antara pemanfaatan dan konservasi (Harahap et al., 2022). Kerangka ini bersesuaian dengan agenda perlindungan lingkungan yang menempatkan pencegahan, pengurangan, dan penghilangan polusi sebagai tujuan-tujuan utama penjagaan lingkungan (Manubulu & Astariyani, 2022).

Dalam konteks tindak pidana pembakaran lahan, misalnya, kajian perbandingan menegaskan bahwa Al-Qur'an memandang berbagai bentuk kerusakan di bumi sebagai akibat tindakan manusia dalam berinteraksi dengan lingkungan, sehingga tindakan pembakaran lahan diposisikan sebagai kemaksiatan yang berdampak kepada orang lain dan menuntut mekanisme sanksi—meskipun sanksinya tidak dirinci eksplisit dalam nash (Fuadi & Ichsan, 2022). Pada titik ini, hukum lingkungan Islam tidak berhenti pada larangan normatif, melainkan menuntut tata kelola pengendalian dan penindakan yang terhubung dengan tujuan perlindungan publik dari dampak kerusakan (Fuadi & Ichsan, 2022; Hidayati, 2018).

Prinsip pemulihan juga menjadi penekanan penting. Dalam kajian mengenai perlindungan hukum di bidang lingkungan, pemulihan lingkungan dipandang krusial, termasuk melalui bentuk-bentuk reklamasi dan kompensasi, khususnya ketika tindak pidana lingkungan dilakukan oleh korporasi dan sanksi pidana dinilai belum sepenuhnya efektif tanpa diikuti pemulihan (Paturu & Yulianingrum, 2023). Perspektif fiqh lingkungan pada isu reklamasi pasca tambang juga menekankan bahwa meskipun reklamasi telah aktif dilakukan, penanganannya belum maksimal; alternatif yang ditekankan mencakup pengelolaan lahan bekas tambang yang berkelanjutan, partisipasi masyarakat, serta penerapan fungsi pengawasan (Hidayati, 2018).

Dengan demikian, hukum lingkungan dalam Islam (fiqh al-bī'ah) dapat dipahami sebagai norma yang memuat dua lapis: (i) prinsip moral-hukum untuk mencegah kerusakan dan polusi; dan (ii) prinsip korektif untuk memulihkan kerusakan dan memastikan tata kelola pasca-kerusakan berjalan berkeadilan (Hidayati, 2018; Manubulu & Astariyani, 2022; Paturu & Yulianingrum, 2023).

________________________________________

5. Hak dan Kewajiban: Lingkungan Sehat sebagai Bagian dari Agenda Perlindungan Hak dan Tanggung Jawab Negara

Di ranah negara hukum dan HAM, hak atas lingkungan hidup yang sehat dipahami sebagai bagian dari perkembangan agenda perlindungan HAM yang tidak lagi semata individual, tetapi juga mencakup hak atas keselamatan lingkungan (Al-Hamidy, 2016). Kajian mengenai kebakaran hutan dan lahan menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab memastikan hak warga negara untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat, dan hubungan tanggung jawab tersebut dipahami lahir dari relasi hukum antara negara dan warga negara yang diikat peraturan perundang-undangan (Mubarok, 2023).

Pada saat yang sama, literatur yang membandingkan perspektif nasional dan Islam menegaskan bahwa Islam mengatur tujuan negara/pemerintahan untuk menciptakan kemaslahatan bagi warga, sehingga kerugian warga akibat kebakaran hutan-lahan seharusnya menjadi tanggung jawab negara bukan hanya pada pencegahan tetapi juga penanganan berbagai dampaknya (Mubarok, 2023). Dengan kata lain, pembacaan hukum lingkungan menurut hukum Islam dapat disejajarkan dengan mandat siyāsah yang menempatkan kemaslahatan sebagai orientasi kebijakan publik, terutama ketika kerusakan lingkungan menghasilkan kerugian luas bagi masyarakat (Hidayati, 2018; Mubarok, 2023).

Dalam konteks polusi asap lintas batas (Indonesia–Malaysia), kajian normatif menegaskan bahwa faktor pemicu terbesar adalah kebakaran hutan dan lahan yang banyak disebabkan tindakan manusia, sementara penegakan hukum dalam pencegahan dan penindakan dinilai belum efektif; rekomendasinya menekankan peran masyarakat "sebagai khalifah" untuk bertindak bijak dalam mengelola kekayaan alam serta peran pemerintah untuk proaktif berkolaborasi lintas negara dalam mengatasi masalah asap (Ustuchori & Muliya, 2022). Formulasi ini memperlihatkan korespondensi antara (i) kewajiban moral-keagamaan (peran manusia dalam pengelolaan alam) dan (ii) kewajiban kelembagaan negara (penegakan hukum dan kerja sama) sebagai dua pilar yang saling melengkapi dalam kerangka hukum lingkungan Islam kontemporer (Al-Hamidy, 2016; Mubarok, 2023; Ustuchori & Muliya, 2022).

________________________________________

6. Penegakan Hukum dan Sanksi dalam Perspektif Pidana Islam: Jarīmah Ta'zīr, Ulil Amri, dan Orientasi Kemaslahatan

Dalam hukum pidana Islam, banyak bentuk pelanggaran yang tidak memiliki sanksi ḥadd yang dirumuskan eksplisit dalam nash, sehingga penetapan sanksinya ditempatkan dalam wilayah ta'zīr. Kajian tentang tindak pidana pembakaran lahan menegaskan bahwa Islam mengenal fikih lingkungan; setiap perbuatan yang merugikan individu maupun masyarakat dipandang sebagai tindak pidana yang harus dikenai hukuman, dan untuk kasus pembakaran lahan tindak pidananya dikategorikan sebagai jarīmah ta'zīr dengan hukuman ta'zīr (Fuadi & Ichsan, 2022). Pada level implementasi, studi kasus perusakan lingkungan (reklamasi pantai) menegaskan bahwa dalam hukum pidana Islam, kewenangan penjatuhan sanksi terhadap pelaku perusak lingkungan berada pada ulil amri/penguasa yakni hakim; karena itu, putusan hakim dalam perkara tersebut dipandang relevan dengan penegakan hukum pidana lingkungan dalam perspektif hukum pidana Islam (Paturu & Yulianingrum, 2023).

Dua kajian ini menyatu dalam satu proposisi: hukum lingkungan Islam mengakui perlunya penindakan represif melalui diskresi otoritas (hakim/penguasa) untuk memastikan kemaslahatan dan pencegahan kerusakan yang berdampak luas (Fuadi & Ichsan, 2022; Paturu & Yulianingrum, 2023).

Di luar sanksi pidana, dimensi pertanggungjawaban dan ganti rugi juga relevan sebagai instrumen pemulihan. Kajian perbandingan pertanggungjawaban kerusakan nuklir menegaskan adanya kemiripan prinsip pertanggungjawaban (strict liability) antara konvensi internasional, hukum positif Indonesia, dan hukum Islam, meskipun dalam hukum Islam prinsip tersebut tidak dinyatakan eksplisit; lebih lanjut, hukum Islam menekankan pertanggungjawaban dipikul oleh pihak yang melakukan kerusakan, dan batas kompensasi dapat ditentukan melalui kesepakatan, putusan hakim, atau ketentuan legislator (Hambali & Nisa', 2021).

Sekalipun konteks kajiannya kerusakan nuklir, struktur argumentasi ini dapat dibaca sebagai kontribusi konseptual bagi hukum lingkungan Islam: pemulihan dan kompensasi dapat dilembagakan melalui mekanisme adjudikasi (hakim) atau legislasi (ulil amri) dalam rangka memastikan kerugian lingkungan dipulihkan secara adil (Hambali & Nisa', 2021; Hidayati, 2018; Paturu & Yulianingrum, 2023). Pada titik ini, orientasi hukum lingkungan Islam menjadi jelas: tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memastikan pemulihan/penggantian kerugian sebagai bagian dari keadilan ekologis (Hambali & Nisa', 2021; Paturu & Yulianingrum, 2023).

________________________________________

7. Tata Kelola Sumber Daya Alam: Reklamasi Pasca Tambang, Fatwa, dan Kewajiban Moral-Etika

Isu pertambangan dan reklamasi pasca tambang sering diposisikan sebagai contoh krusial bagaimana kerusakan lingkungan menuntut instrumen tata kelola yang kuat. Kajian fiqhul bi'ah terhadap kebijakan reklamasi pasca tambang menegaskan perlunya pengendalian dan pengawasan pemerintah terkait jaminan reklamasi, partisipasi masyarakat, serta penguatan fungsi pengawasan (Hidayati, 2018). Kajian yang sama juga menyatakan bahwa fatwa MUI tentang pertambangan ramah lingkungan melahirkan kewajiban moral dan etika bagi pemerintah dan pengusaha pertambangan untuk melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya tata kelola pasca tambang (Hidayati, 2018). Sejalan dengan itu, kajian mengenai sanksi pidana korporasi menegaskan pentingnya pemulihan lingkungan melalui reklamasi dan pascatambang sebagai bentuk perlindungan hukum preventif yang mewajibkan pemulihan lingkungan (Paturu & Yulianingrum, 2023).

Sintesis dari kedua kajian ini menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum Islam, instrumen "non-negara" seperti fatwa dapat berfungsi sebagai penguat legitimasi moral, sementara instrumen negara (peraturan dan sanksi) berfungsi sebagai pengikat dan pemaksa agar pemulihan lingkungan benar-benar terjadi (Hidayati, 2018; Paturu & Yulianingrum, 2023).

Tegangan kebijakan juga tampak ketika regulasi dinilai melemahkan perangkat pencegahan. Analisis UU Cipta Kerja dari perspektif fikih lingkungan menilai bahwa penghapusan/pelemahan instrumen—seperti izin lingkungan sebagai langkah pencegahan—serta penghapusan sanksi administratif tertentu membuat penegakan hukum melindungi kelestarian lingkungan menjadi lemah dan tidak mencerminkan aspirasi masyarakat (Harahap et al., 2022). Dari perspektif fiqh lingkungan, kritik ini menegaskan bahwa hukum lingkungan Islam menuntut adanya instrumen preventif yang kuat, bukan semata instrumen represif setelah kerusakan terjadi (Harahap et al., 2022; Manubulu & Astariyani, 2022). Karena itu, arsitektur hukum lingkungan Islam yang komprehensif akan selalu menempatkan pencegahan sebagai prioritas, sejalan dengan agenda pencegahan/pengurangan/penghilangan polusi dan degradasi (Harahap et al., 2022; Manubulu & Astariyani, 2022).

________________________________________

8. Ekonomi dan Lingkungan: Green Economy serta Kaidah Hukum Islam (Qawā'id Fiqhiyyah)

Kebijakan ekonomi hijau (green economy) menunjukkan dimensi lain hukum lingkungan dalam Islam: perlindungan lingkungan tidak bisa dilepaskan dari desain kebijakan ekonomi. Kajian kebijakan dan hukum tentang green economy menegaskan bahwa belum ada undang-undang yang secara terminologis khusus mengatur green economy, namun berbagai undang-undang dan aturan pemerintah memuat substansi perlindungan lingkungan dari sudut ekonomi; kebijakan tersebut kemudian dianalisis sebagai pemenuhan norma fiqh melalui perspektif kaidah-kaidah hukum Islam (Islamic legal maxims) yang mengarahkan komunitas hukum untuk mematuhi dan berkontribusi pada realisasi green economy sebagai upaya menghilangkan risiko akibat degradasi lingkungan (Affandi, 1970).

Sintesis ini menguatkan argumen bahwa hukum lingkungan Islam tidak berdiri sendiri sebagai "hukum sektoral", melainkan berjalin dengan hukum ekonomi, kebijakan publik, dan instrumen regulasi yang mendorong pembangunan berwawasan lingkungan (Affandi, 1970; Harahap et al., 2022).

Dalam konteks kelautan dan wisata bahari, kajian kontekstualisasi ushul fiqh menegaskan bahwa penegakan hukum nasional dalam pengembangan wisata bahari dipandang sebagai strategi pemerintah menjaga keseimbangan dan keamanan ekosistem laut dari degradasi, mencegah kerusakan kawasan laut, dan meningkatkan inovasi produktivitas ekonomi masyarakat; harmonisasi ushul fiqh dengan hukum nasional diletakkan pada studi maslahah yang sama-sama menekankan keselamatan, kenyamanan, dan penghindaran kerusakan (Nurjanah, 2018). Dengan demikian, hukum lingkungan menurut hukum Islam juga dapat dipahami sebagai perangkat normatif untuk memastikan orientasi kemaslahatan dalam kebijakan ekonomi berbasis sumber daya alam, termasuk konservasi laut (Affandi, 1970; Nurjanah, 2018).

________________________________________

9. Integrasi dengan Kearifan Lokal dan Hukum Adat: Model Eko-Kultureligi dan Eklektisme Hukum Lingkungan

Sejumlah kajian menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan efektif ketika norma agama (Islam) berkelindan dengan pranata adat. Studi tentang Jambi menegaskan bahwa kelestarian lingkungan akan terjaga jika menerapkan hukum adat berbasis hukum Islam; semakin kuat pelaksanaan dan penerapan hukum adat berbasis hukum Islam, semakin lestari lingkungan, dan konservasi berbasis kearifan lokal serta nilai religius Islam dapat menjadi solusi krisis lingkungan (Rahayu & Izaddi, 2023). Studi kasus hutan adat Guguk juga menyimpulkan bahwa pelestarian lingkungan lebih baik ketika diterapkan hukum adat berbasis nilai Islam; perpaduan harmonis hukum Islam dan hukum adat mampu menjaga kelestarian alam dan diharapkan menjadi solusi mengatasi krisis lingkungan—disebut sebagai eko-kultureligi/eco-Islamiculture (Arja et al., 2024). Bahkan, kajian Jambi menyebut gabungan hukum Islam, hukum umum, dan hukum adat mengenai lingkungan sebagai bentuk eklektisme hukum lingkungan, yang jika dijalankan dapat mengurangi ancaman bencana; manifestasi konkret disebut dapat terlihat pada hutan adat (Rahayu & Izaddi, 2023).

Sintesis dari ketiga proposisi ini adalah bahwa hukum lingkungan dalam Islam tidak harus dipahami semata sebagai "teks fikih", tetapi dapat hadir sebagai norma yang hidup (living law) ketika diinstitusikan melalui adat dan kearifan lokal yang kompatibel dengan nilai Islam (Arja et al., 2024; Rahayu & Izaddi, 2023).

Model integrasi adat–Islam juga terlihat pada masyarakat Batak melalui pranata "Surat Tumbaga Holing". Penelitian menyatakan bahwa masyarakat adat Batak melakukan perlindungan lingkungan berdasarkan pranata tersebut melalui patik dan filosofi adat; kajian itu juga menegaskan bahwa aturan perlindungan lingkungan yang ditemukan dalam pranata tersebut juga ditemukan dalam hukum Islam meskipun teks materinya tidak sama, tetapi maksud dan tujuan perlindungannya sama (Melliana & Wauran, 2024). Dalam konteks sumber mata air, kajian tentang masyarakat adat Desa Mambalan menegaskan adanya prinsip-prinsip perilaku hidup (kearifan lokal) yang disebut "Kemalik" serta nilai-nilai transenden (agama Islam) yang berpotensi diaktualisasikan menjadi regulasi/kebijakan untuk melindungi kelestarian lingkungan, khususnya pengelolaan dan pemeliharaan sumber mata air, disertai penerapan sanksi adat yang relevan (Sodik & Setiyawan, 2021).

Dengan demikian, hukum lingkungan Islam dapat diposisikan sebagai energi normatif yang memperkuat kepatuhan sosial melalui institusi adat, sekaligus memperluas basis legitimasi perlindungan lingkungan dari semata "aturan negara" menjadi norma komunitas yang dihayati (Melliana & Wauran, 2024; Rahayu & Izaddi, 2023; Sodik & Setiyawan, 2021).

________________________________________

10. Dimensi Filosofis: Pergeseran dari Antroposentris ke Ekosentris dan Relevansinya bagi Etika Syariah

Sebagian literatur hukum lingkungan menyoroti kritik terhadap etika antroposentrisme yang memandang alam sebagai objek sehingga memicu perilaku manusia yang merugikan kelestarian; sebagai kritik, muncul ekosentrisme yang memandang alam memiliki "kedaulatan" sehingga mendorong penguatan perlindungan alam (Nur, 2023). Dalam ranah hukum lingkungan internasional, kajian tentang perlindungan lingkungan saat konflik bersenjata juga menyinggung pergeseran paradigma dari antroposentris ke ekosentris sebagai arah perkembangan konsep perlindungan lingkungan, meskipun implementasi kerangka hukum konflik bersenjata dinilai menghadapi kesenjangan dan komitmen yang lemah (Faisol, 2017).

Sementara itu, kajian reformulasi kedaulatan sumber daya alam dalam konstitusi menegaskan perlunya konvergensi paradigma sistem hukum adat, hukum Islam (fiqh al-bi'ah), dan sistem civil law; orientasinya adalah pemeliharaan alam (hifdz al-'ālam) dalam fiqh al-bi'ah dan pengelolaan sumber daya yang adil dan berkelanjutan (Musyafaah et al., 2023). Ketiga kajian tersebut dapat disintesiskan menjadi satu garis argumentasi: hukum lingkungan menurut Islam memiliki resonansi kuat dengan kritik antroposentrisme, sebab fiqh al-bi'ah dan hifdz al-'ālam menuntut relasi manusia–alam yang berimbang, membatasi eksploitasi, dan memprioritaskan pelestarian sebagai prasyarat kemaslahatan (Manubulu & Astariyani, 2022; Musyafaah et al., 2023; Nur, 2023).

________________________________________

C. KESIMPULAN

Berdasarkan sintesis literatur, hukum lingkungan menurut hukum Islam dapat dirumuskan sebagai sistem norma fiqh al-bī'ah/fiqhul bi'ah yang: (i) bersumber pada Al-Qur'an, hadis, ijma', qiyas, dan dikembangkan melalui ijtihad—termasuk eko-ushul fiqh—untuk merespons isu ekologis modern (Hidayati, 2018; Lukman et al., 2022); (ii) berorientasi maqasid/maslahah yang menuntut konservasi dan jaminan ekologis sebagai prasyarat terjaganya tujuan syariah, termasuk penguatan konsep hifẓ al-bī'ah dan/atau hifẓ al-'ālam (Fuadi & Ichsan, 2022; Lukman et al., 2022; Manubulu & Astariyani, 2022); (iii) memprioritaskan pencegahan, pengurangan, dan penghilangan polusi serta degradasi, disertai kewajiban pemulihan (reklamasi, rehabilitasi, kompensasi) agar keadilan ekologis tercapai (Hidayati, 2018; Manubulu & Astariyani, 2022; Paturu & Yulianingrum, 2023); (iv) menyediakan kerangka penindakan melalui ta'zīr yang penetapan dan implementasinya berada pada otoritas ulil amri/hakim untuk menjamin kemaslahatan dan mencegah kerusakan berulang (Fuadi & Ichsan, 2022; Paturu & Yulianingrum, 2023); serta (v) dapat diinstitusikan secara efektif melalui integrasi dengan kebijakan negara, ekonomi hijau, dan pranata adat/kearifan lokal berbasis nilai Islam yang membentuk norma hidup dalam masyarakat (Affandi, 1970; Arja et al., 2024; Rahayu & Izaddi, 2023).

Pada akhirnya, hukum lingkungan Islam bukan sekadar "ajaran moral", melainkan suatu konfigurasi prinsip, tujuan, instrumen, dan mekanisme penegakan yang—bila dioperasionalkan secara konsisten—dapat berfungsi sebagai cabang pengaturan perlindungan, pengelolaan, dan pelestarian lingkungan hidup sebagaimana mandat dasar hukum lingkungan itu sendiri (Manubulu & Astariyani, 2022; Musyafaah et al., 2023; Nur, 2023).

________________________________________

DAFTAR PUSTAKA

Affandi, F. (1970). Analisis Yuridis Tanggung Jawab Negara terhadap Penyandang Disabilitas yang Terlantar. Jurnal Intelektualita Keislaman Sosial Dan Sains, 11(2), 323–335. https://doi.org/10.19109/intelektualita.v11i2.11454

Al-Hamidy, A. D. (2016). Tinjauan Hukum Internasional HAM dan Hukum Islam terhadap LGBT Perspektif Human Dignity Mashood A. Baderin. Islamica Jurnal Studi Keislaman, 10(1), 198. https://doi.org/10.15642/islamica.2015.10.1.198-221

Arja, A., Sari, E., & Ramziati, R. (2024). Perlindungan Hukum terhadap guru pesantren terkait kekerasan dan perlakuan tidak adil di Kabupaten Bireuen. Suloh Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 12(1), 130. https://doi.org/10.29103/sjp.v12i1.15444

Bachtiar, Moch. Y. (2017). Bea Masuk Impor Tinjauan Hukum Islam dan UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Jurisdictie Jurnal Hukum Dan Syariah, 5(2), 201. https://doi.org/10.18860/j.v5i2.4020

Daud, M. K., & Akbar, R. (2020). Hareuta Peunulang: Protection of Women in Aceh according to Customary and Islamic law. Samarah Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam, 4(1), 259. https://doi.org/10.22373/sjhk.v4i1.5921

Faisol, M. (2017). Pendekatan Sistem Jasser Auda terhadap Hukum Islam: Ke Arah Fiqh Post-Postmodernisme. Kalam, 6(1), 39. https://doi.org/10.24042/klm.v6i1.393

Fuadi, G., & Ichsan, M. (2022). Liability for Nuclear Damage: Perspectives of International Conventions, Indonesian Positive Law, and Islamic Law. Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum, 55(2), 195. https://doi.org/10.14421/ajish.v56i2.1223

Hambali, M., & Nisa', I. S. (2021). Perlindungan Hukum di Indonesia terhadap Anak Hasil Married by Accident. Jurnal Sosial Teknologi, 1(4), 254–262. https://doi.org/10.36418/jurnalsostech.v1i4.62

Harahap, A. S., Mulyono, H., Purba, N., & Siregar, T. (2022). Perlindungan Lingkungan Hidup melalui Pranata Surat Tumbaga Holing pada Masyarakat Batak di Tapanuli Selatan. Bina Hukum Lingkungan, 6(2), 258–282. https://doi.org/10.24970/bhl.v6i2.230

Hidayati, R. (2018). Hukum Islam dan Kelestarian Lingkungan (Studi Tentang Hukum Adat Sebagai Alternatif Terhadap Kerusakan Lingkungan di Jambi). Al-Risalah Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan, 15(01), 101–117. https://doi.org/10.30631/al-risalah.v15i01.381

Lukman, L., Muhammadun, M., & Budiman, B. (2022). Environmental Criminal Law Enforcement in the Perspective of Islamic Criminal Law (Kupa Beach Case Study, Barru District). Delictum Jurnal Hukum Pidana Islam, 1(1), 60–72. https://doi.org/10.35905/delictum.v1i2.3192

Manubulu, I. B., & Astariyani, N. L. G. (2022). Kritik Kelemahan Konfigurasi Pandangan Ekonsentris pada Protocol Additional to the Geneva Conventions 1949. Kertha Semaya Journal Ilmu Hukum, 10(8), 1884. https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i08.p14

Melliana, A. O., & Wauran, I. (2024). Bangunan Argumentasi yang Menempatkan Alam sebagai Subjek Hukum. Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum, 8(1), 93–122. https://doi.org/10.24246/jrh.2023.v8.i1.p93-122

Mubarok, N. (2023). Perlindungan Hukum Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Perspektif Fiqh Jinayah. Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam, 9(2), 195–218. https://doi.org/10.15642/aj.2023.9.2.195-218

Musyafaah, N. L., Nugraha, A., Akbar, M. I., & Kurniawan, C. S. (2023). Protection of Sexual Violence Victims from the Perspective of Maqāṣid al-Sharī'ah. Islamica Jurnal Studi Keislaman, 18(1), 134–156. https://doi.org/10.15642/islamica.2023.18.1.134-156

Nur, Z. (2023). Rekonstruksi Negara Hukum dalam Paradigma Hukum Islam dan Ketatanegaraan di Indonesia. Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat, 6(1), 119–142. https://doi.org/10.24853/ma.6.1.119-142

Nurjanah, S. (2018). Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak. Al-Adalah, 14(2), 391. https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.2905

Paturu, I. H., & Yulianingrum, A. V. (2023). Penerapan Sanksi Pidana dan Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup Oleh Korporasi. Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 1(2), 135–157. https://doi.org/10.58540/isihumor.v1i2.222

Rahayu, L. S., & Izaddi, F. F. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Kekerasan Seksual di Lingkungan Pesantren Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Jurnal Riset Ilmu Hukum, 75–80. https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2768

Sodik, M. F., & Setiyawan, D. B. (2021). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Perspektif Siyasah Dusturiyah dan Fikih Lingkungan. Jurnal Darussalam Jurnal Pendidikan Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam, 13(1), 173–192. https://doi.org/10.30739/darussalam.v13i1.1305

Ustuchori, M. F., & Muliya, L. S. (2022). Perlindungan Hukum Pengguna Obat Nyamuk Berdasarkan Hukum Islam dan Perlindungan Konsumen. Jurnal Riset Ilmu Hukum, 1–5. https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.621