01399 - Hukum Korporasi Dalam Perspektif Hukum Islam: Kajian Normatif Atas Pendirian, Pengelolaan, Tanggung Jawab, Dan Pembubaran Badan Usaha

Abstract

This article examines corporate law from the perspective of Islamic law, covering the establishment, management, liability, and dissolution of business entities. Using a normative-juridical approach with library research methods, this study synthesizes various Islamic legal concepts relevant to modern corporate practice. The results show that Islamic corporate law recognizes business entities as legal subjects (syakhṣiyyah ḥukmiyyah) with independent assets and obligations. The establishment of a business entity is based on the legitimacy of syirkah contracts that are supported by the Qur'an, Sunnah, and ijma', while corporate management is directed by the concept of Islamic Corporate Governance (ICG) which demands justice, transparency, accountability, and sharia compliance through the Sharia Supervisory Board (DPS) and sharia compliance audit mechanisms. Corporate responsibility extends to spiritual-social dimensions through CSR, Islamic Social Reporting (ISR), corporate zakat, and qardhul hasan instruments, oriented to maqāṣid al-sharī'ah and maṣlaḥah. The dissolution and restructuring of a business entity is analyzed through two simultaneous regimes: Islamic jurisprudence (taflīs/bankruptcy) and positive law (bankruptcy procedures and corporate legal actions such as spin-offs). This study concludes that Islamic corporate law provides a comprehensive normative framework that integrates doctrinal Islamic legitimacy with the institutional requirements of modern business entities.

Keywords: Corporate Law, Islamic Law, Islamic Corporate Governance, Syirkah, Maqāṣid al-Sharī'ah

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji hukum korporasi dari perspektif hukum Islam yang mencakup pendirian, pengelolaan, tanggung jawab, dan pembubaran badan usaha. Dengan menggunakan pendekatan normatif-yuridis melalui metode penelitian kepustakaan, kajian ini menyintesiskan berbagai konsep hukum Islam yang relevan dengan praktik korporasi modern. Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum korporasi Islam mengakui badan usaha sebagai subjek hukum (syakhṣiyyah ḥukmiyyah) yang memiliki kekayaan dan memikul kewajiban secara mandiri. Pendirian badan usaha bertumpu pada legitimasi akad syirkah yang ditopang al-Qur'an, Sunnah, dan ijma', sedangkan pengelolaan korporasi diarahkan oleh konsep Islamic Corporate Governance (ICG) yang menuntut keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan syariah melalui mekanisme Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan audit kepatuhan syariah. Tanggung jawab korporasi diperluas ke dimensi sosial-spiritual melalui CSR, Islamic Social Reporting (ISR), zakat perusahaan, dan instrumen qardhul hasan yang berorientasi pada maqāṣid al-sharī'ah dan maṣlaḥah. Pembubaran dan restrukturisasi badan usaha dianalisis melalui dua rezim sekaligus, yakni fiqh Islam (taflīs/kepailitan) dan hukum positif (prosedur kepailitan dan tindakan hukum korporasi seperti spin-off). Kajian ini menyimpulkan bahwa hukum korporasi Islam menyediakan kerangka normatif yang komprehensif dengan mengintegrasikan legitimasi Islam doktrinal dan kebutuhan kelembagaan badan usaha modern.

Kata Kunci: Hukum Korporasi, Hukum Islam, Islamic Corporate Governance, Syirkah, Maqāṣid al-Sharī'ah

________________________________________

A. Pendahuluan: Ruang Lingkup Hukum Korporasi dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam pengertian fungsional, hukum korporasi merupakan cabang hukum yang mengatur pendirian, pengelolaan, tanggung jawab, dan pembubaran badan usaha. Ketika tema ini diletakkan dalam perspektif hukum Islam, pembahasannya secara konseptual berada di ranah fiqh al-mu'āmalah (fiqh transaksi/aktivitas ekonomi) karena aspek ekonomi Islam dipahami sebagai wilayah yang objek kajiannya sejalan dengan fiqh muamalah dan penalaran hukumnya diturunkan melalui metodologi uṣūl al-fiqh dari sumber-sumber normatif (al-Qur'an dan Sunnah).

Dalam kerangka ini, diskursus korporasi modern tidak dipandang "bebas nilai", melainkan dibatasi dan diarahkan oleh ketentuan syariah—khususnya larangan riba, gharar, dan maysir serta keharusan menjaga keadilan dan kemaslahatan—sehingga aspek tata kelola, struktur kewenangan, dan pertanggungjawaban korporasi harus dibaca sekaligus sebagai desain kelembagaan dan sebagai praktik etika hukum. Sejumlah studi tentang tata kelola perusahaan Islami menegaskan bahwa Islamic Corporate Governance (ICG) berangkat dari agenda keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan dan menuntut transparansi serta akuntabilitas, dengan konsekuensi bahwa kebijakan dan praktik korporasi perlu mempertimbangkan pengaruh hukum syariah dan prinsip ekonomi-keuangan Islam, termasuk pelarangan spekulasi dan riba (Mubarrok et al., 2020).

________________________________________

B. Sumber dan Metodologi Hukum: Dari Uṣūl al-Fiqh, Maṣlaḥah, hingga Maqāṣid al-Sharī'ah

Secara metodologis, pembentukan norma hukum Islam untuk aktivitas korporasi modern bertumpu pada perangkat uṣūl al-fiqh sebagai "metodologi untuk melahirkan hukum-hukum (aḥkām) dari sumber-sumber teks" dan—dalam kajian ekonomi Islam—dipakai untuk menjelaskan dan menilai praktik muamalah kontemporer. Karena itu, pembahasan korporasi dalam hukum Islam lazim dipertautkan dengan orientasi kemaslahatan, sebab konsep maṣlaḥah dipahami sangat melekat pada eksistensi hukum Islam; bahkan ditegaskan bahwa dalam bingkai urgensi hukum Islam, al-Qur'an dan Sunnah menunjukkan signifikansi prinsip maṣlaḥah, dan "di mana ada hukum Islam di sana ada maṣlaḥah" (Zamzami & Setyowati, 2022).

Pada level tujuan, maqāṣid al-sharī'ah diposisikan sebagai "tujuan-tujuan umum" syariah yang menjadi panduan agar keputusan—termasuk keputusan korporasi tentang tanggung jawab sosial—selaras dengan ajaran Islam, sekaligus juga menjadi basis konseptual ketika CSR dikaitkan dengan paradigma hukum profetik (amar ma'ruf, nahi munkar, dan transcendence/tu'minuna billah) serta dihubungkan dengan tingkatan implementasi maqāṣid (ḍarūriyyāt, ḥājiyyāt, taḥsīniyyāt). Dengan demikian, hukum korporasi menurut hukum Islam tidak hanya memeriksa "keabsahan formal" tindakan badan usaha, melainkan juga menguji apakah desain dan operasi korporasi menjaga kemaslahatan dan tujuan syariah (Zamzami & Setyowati, 2022).

________________________________________

C. Subjek Hukum Korporasi dalam Islam: Syakhṣiyyah Ḥukmiyyah, Akuntabilitas, dan Perdebatan Konseptual

Salah satu fondasi penting hukum korporasi adalah pengakuan korporasi sebagai subjek hukum. Dalam literatur hukum ekonomi Islam, terdapat penegasan bahwa fikih Islam mengakui syakhṣiyyah ḥukmiyyah/i'tibāriyyah (badan hukum), sehingga badan usaha dipandang sebagai subjek hukum yang "berdiri sendiri dalam hal harta" (Ayulia, 2024). Lebih lanjut, bahkan ditegaskan adanya pandangan bahwa jumhūr ulama sepakat badan usaha memiliki tanggung jawab atas kekayaan (zimmah māliyyah), dan argumen kewajiban—misalnya zakat perusahaan—dihubungkan dengan prinsip kemaslahatan zakat untuk menutupi kebutuhan fakir miskin dan menyucikan harta (Ayulia, 2024).

Pada tataran konseptual kelembagaan, kajian ICG juga memperkenalkan pengertian "perusahaan Islam" sebagai badan hukum dengan pemegang saham, di mana kepemilikan aset mengikuti proporsi aset dan ekuitas berdasarkan kontrak berbasis muḍārabah dan musyārakah. Di sisi lain, terdapat pula nuansa perdebatan: sebagian tulisan menilai "korporasi" sebagai bentuk modern tidak dijelaskan secara rinci dalam aturan klasik, namun al-Qur'an dan kehidupan Nabi dipahami telah memberi pedoman cara melakukan proses pengambilan keputusan dan pengaturan tindakan sehingga prinsip syariah tetap relevan sebagai kerangka normatifnya.

Sintesis dari dua posisi ini memperlihatkan bahwa sekalipun bentuk korporasi modern berkembang dalam sistem hukum positif, perangkat konseptual Islam menyediakan: (i) pengakuan badan hukum dan tanggung jawab hartanya, serta (ii) pedoman normatif-etis untuk keputusan dan perilaku korporasi (Ayulia, 2024).

________________________________________

D. Pendirian Badan Usaha: Akad Syirkah dan Adaptasinya terhadap Perseroan Modern

Dalam fiqh muamalah, akad yang paling sering dijadikan pintu masuk untuk menjelaskan pendirian dan struktur kepemilikan usaha adalah syirkah (persekutuan/kemitraan). Kajian terhadap pandangan empat mazhab (al-mazāhib al-arba'ah) menegaskan bahwa bentuk-bentuk syirkah memiliki landasan kebolehan dalam al-Qur'an, Sunnah, dan ijma', sehingga hukum asal syirkah adalah boleh. Bahkan dinyatakan bahwa syirkah merupakan praktik muamalah yang telah dikenal sebelum Islam dan kemudian diadopsi dalam Islam, lalu bentuk-bentuknya dapat diterapkan dalam konteks modern melalui kombinasi dengan regulasi yang bersifat prosedural dan dengan akad-akad lain. Kerangka ini penting bagi hukum korporasi Islam karena memungkinkan "penerjemahan" struktur perseroan—misalnya kepemilikan berbasis saham dan pembagian hasil—ke dalam logika akad kemitraan yang telah mapan dalam fiqh muamalah.

Namun, pendirian badan usaha dalam perspektif syariah tidak cukup berhenti pada kebolehan bentuk kemitraan. Aktivitas bisnis dan investasi dalam perspektif Islam harus tunduk pada prinsip bahwa selama maksud/tujuan sektor bisnis tidak bertentangan dengan syariah maka dapat dilakukan, sedangkan investasi di luar prinsip syariah tidak diperbolehkan. Karena itu, sejak tahap pendirian—meliputi pemilihan bidang usaha, desain produk, dan rancangan kontrak—korporasi harus menghindari riba, gharar (ketidakpastian), maysir, dan unsur keburukan lain, misalnya dharar dan tadlis, yang dipandang sebagai pelanggaran pedoman syariah dalam aktivitas keuangan/bisnis. Sejalan dengan itu, berbagai kajian perbankan syariah juga menegaskan bahwa operasional lembaga berbasis syariah didorong oleh keinginan menghindari bunga yang dipandang riba dan karenanya dilarang, serta menghindari gharar dalam aktivitasnya (Haya et al., 2022).

Dengan demikian, "hukum pendirian" dalam perspektif Islam mencakup: (i) legitimasi akad kemitraan sebagai bentuk dasar, dan (ii) screening syariah atas tujuan usaha dan struktur transaksi agar bebas dari unsur yang dilarang (Haya et al., 2022).

________________________________________

E. Pengelolaan Korporasi: Islamic Corporate Governance sebagai Kerangka Manajemen dan Pengendalian

Pengelolaan (governance dan manajemen) korporasi dalam perspektif Islam banyak dirumuskan melalui konsep ICG. Secara definisional, ICG dipandang sebagai seperangkat mekanisme untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas, dengan kewajiban mempertimbangkan efek hukum syariah dan prinsip ekonomi-keuangan Islam pada praktik serta kebijakan perusahaan, misalnya pelarangan riba dan spekulasi. Definisi lain menekankan ICG sebagai sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan untuk memenuhi tujuan perusahaan dengan melindungi kepentingan dan hak semua pemangku kepentingan melalui konsep pengambilan keputusan berbasis prinsip Islam dan berlandaskan ketauhidan kepada Allah.

Sejalan dengan itu, penelitian tentang implementasi ICG juga menegaskan bahwa corporate governance dalam Islam harus mengintegrasikan aspek peraturan berbasis syariah dan ajaran moral Islam sebagai inti, dan bahwa ICG merupakan turunan dari konsep good corporate governance (GCG) dengan tujuan yang serupa, tetapi dibedakan oleh fondasi hukum-hukum Islam (Mubarrok et al., 2020; Sodiq, 2019). Dengan kerangka ini, pengelolaan korporasi Islam secara normatif menuntut "dua kepatuhan" sekaligus: kepatuhan pada regulasi positif (untuk konteks negara-bangsa) dan kepatuhan pada prinsip syariah (untuk integritas Islaminya) (Juariah et al., 2021; Sodiq, 2019).

Dalam konteks industri keuangan syariah, perbedaan struktural pengelolaan korporasi yang paling sering disorot adalah keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam struktur tata kelola (Mubarrok et al., 2020; Sodiq, 2019). Sejumlah kajian menyatakan bahwa struktur tata kelola perbankan syariah memiliki organ yang pada dasarnya serupa dengan bank konvensional—direksi, dewan komisaris, RUPS—tetapi dibedakan oleh aspek syariah compliance serta kewenangan DPS yang tidak terdapat pada bank konvensional. Kajian lain menegaskan bahwa perbedaan tata kelola konvensional dan Islam juga dapat dilihat dari dasar hukumnya—konvensional mengacu pada ketentuan hukum positif; Islam mengacu pada al-Qur'an dan Hadis—dan struktur organ dengan penambahan DPS pada struktur tata kelola Islam (Juariah et al., 2021). Dengan demikian, pengelolaan korporasi syariah secara kelembagaan menambahkan mekanisme oversight keagamaan yang mengikat pada proses bisnis, bukan sekadar kontrol finansial (Juariah et al., 2021).

________________________________________

F. Kepatuhan Syariah, DPS, dan Audit Kepatuhan: Mekanisme Pengendalian Internal dalam Korporasi Syariah

Peran DPS sering dirinci sebagai mekanisme yang memastikan kepatuhan operasional terhadap fatwa dan prinsip syariah. Dalam kerangka normatif perbankan syariah, DPS diposisikan untuk melakukan evaluasi, pengarahan, konsultasi, dan pengawasan agar kegiatan usaha mematuhi prinsip syariah sebagaimana ditentukan oleh fatwa dan syariah Islam. Definisi lain menegaskan DPS sebagai badan independen yang membimbing (directing), berkonsultasi (consulting), mengevaluasi (evaluating), dan mengawasi (supervising) kegiatan bank syariah untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah (Cahya, 2018). Dalam pengaturan GCG perbankan syariah di Indonesia, kajian tentang BPRS menekankan DPS berwenang mengawasi kegiatan usaha agar sesuai prinsip syariah serta meneliti dan membuat rekomendasi produk baru berdasarkan fatwa DSN-MUI.

Dengan demikian, dari sudut "hukum pengelolaan", DPS berfungsi sebagai penjamin kepatuhan syariah atas produk, transaksi, dan kebijakan, yang memperluas konsep governance dari sekadar pengawasan manajerial menjadi juga pengawasan normatif-keagamaan (Cahya, 2018).

Sejalan dengan logika tersebut, literatur audit internal syariah menekankan bahwa setiap lembaga keuangan yang menyandang label "Bank Islam" diwajibkan menjalankan transaksi dana dan investasinya sesuai hukum Islam, dan audit internal syariah dipandang perlu untuk menegakkan Maqāṣid al-Sharī'ah, mengurangi risiko pelanggaran syariah, serta memperoleh kepercayaan pemangku kepentingan melalui kerangka syariah yang kuat (Arifin et al., 2023). Penelitian studi pada kantor cabang bank syariah juga menyatakan audit kepatuhan syariah dilaksanakan untuk menjamin ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah, dan bahwa ketidakpatuhan syariah dapat berpengaruh terhadap laporan keuangan karena perbedaan aturan menghasilkan nilai laporan yang berbeda; karenanya, pemeriksaan dan pengawasan kepatuhan syariah dipandang sebagai sarana pencegahan kecurangan.

Sintesis ini menunjukkan bahwa hukum korporasi dalam perspektif Islam tidak hanya mengatur "siapa berwenang apa", tetapi juga mengharuskan adanya infrastruktur pengendalian—DPS dan audit kepatuhan—untuk menjaga konsistensi antara tindakan korporasi dan norma syariah (Arifin et al., 2023).

________________________________________

G. Prinsip Etika dan Integritas dalam Pengelolaan: Siddiq, Amanah, Tabligh, Fathanah, dan Prinsip GCG

Sejumlah tulisan membandingkan prinsip tata kelola konvensional—transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan—dengan prinsip yang sering dielaborasi sebagai nilai kepemimpinan Islam: siddiq, amanah, tabligh, dan fathanah (Juariah et al., 2021). Literatur lain menegaskan implementasi GCG menurut hukum Islam dapat dipahami melalui empat sifat tersebut (Sukardi, 2013), dan kajian implementasi GCG pada bank syariah juga menjelaskan amanah sebagai wujud akuntabilitas dan tanggung jawab operasional, serta tabligh sebagai penyampaian kebenaran yang harus dibuktikan (Susamto, 2014).

Penelitian yang khusus menyorot transparansi juga mengaitkannya dengan implementasi sifat siddiq dalam pelaksanaan prinsip transparansi pada lembaga keuangan syariah, sembari menekankan bahwa praktik GCG pada perbankan syariah merupakan wujud tanggung jawab kepada stakeholder, masyarakat, dan lingkungan dalam pengelolaan yang profesional dan prudent. Dengan demikian, etika kenabian difungsikan sebagai perangkat normatif untuk menafsirkan prinsip-prinsip governance modern dalam kerangka moral-transendental Islam (Juariah et al., 2021; Susamto, 2014).

________________________________________

H. Tanggung Jawab Korporasi: Dari Akuntabilitas Spiritual hingga CSR dan Zakat Perusahaan

Dalam perspektif Islam, tanggung jawab korporasi tidak berhenti pada relasi kontraktual dan kepatuhan formal terhadap hukum positif, tetapi juga memuat dimensi pertanggungjawaban kepada Allah dan masyarakat. Diskursus Islamic Social Reporting (ISR) menegaskan bahwa akuntabilitas berbasis syariah diperlukan untuk menunjukkan pertanggungjawaban kepada sesama manusia, masyarakat, dan Tuhan; implementasi ISR sebagai bentuk akuntabilitas dipahami berbasis prinsip dan filosofi yang diekstrak dari al-Qur'an dan Sunnah, sehingga memuat unsur spiritual dan transendental (Putri & Muhammad, 2023).

Sejalan dengan itu, kajian legitimasi CSR dalam perbankan syariah menegaskan bahwa dalam sudut pandang ajaran Islam, organisasi diharapkan mengungkap informasi mengenai tanggung jawabnya kepada Tuhan, masyarakat Muslim, dan lainnya; CSR disclosure dipandang sebagai alat untuk mengomunikasikan tanggung jawab etis dan meningkatkan kepercayaan terhadap perbankan Islam, serta bank syariah dituntut nilai syariah dan hukum positif untuk aktif dalam program CSR. Karena itu, dalam hukum korporasi Islam, tanggung jawab melekat bukan hanya sebagai "opsi filantropi", melainkan sebagai konsekuensi identitas normatif korporasi syariah dan instrumen akuntabilitas publik (Putri & Muhammad, 2023).

Kerangka tanggung jawab sosial dalam Islam juga sering dipautkan dengan konsep manusia sebagai khalīfatullāh. Kajian "Islamic worldviews" tentang CSR menegaskan bahwa sebagai khalifatullah, manusia memiliki tanggung jawab kepada diri sendiri, sosial, alam semesta, dan kewajiban kepada Tuhan; dari konsep kewajiban dan tanggung jawab ini lahir kajian hukum, moral, etika, dan akhlak dalam bingkai ajaran Islam, dan dalam konteks kolektif "di dalam wadah perusahaan" tanggung jawab sosial itu diproyeksikan sebagai CSR (Nisa et al., 2023). Pada sisi kebijakan dan penilaian program CSR, kajian maqāṣid syariah menempatkan maqāṣid sebagai pedoman pengambil keputusan agar CSR selaras dengan ajaran Islam, dan menegaskan kedekatan kerangka maqāṣid dengan pengambilan keputusan CSR.

Dengan demikian, tanggung jawab korporasi dalam Islam dapat dipahami sebagai kombinasi antara akuntabilitas spiritual-transendental, tujuan kemaslahatan/maqāṣid, dan kewajiban sosial-lingkungan yang dioperasionalkan dalam program CSR dan pelaporan sosial (Nisa et al., 2023; Putri & Muhammad, 2023).

________________________________________

I. Instrumen Tanggung Jawab dalam Praktik: Zakat Perusahaan dan Qardhul Hasan

Dalam literatur hukum ekonomi Islam, zakat perusahaan diposisikan sebagai kewajiban badan hukum (syakhṣiyyah ḥukmiyyah), sejalan dengan pengakuan badan usaha sebagai subjek hukum yang memikul kewajiban dan memiliki kekayaan sendiri (Ayulia, 2024). Penelitian empiris di perbankan syariah juga menegaskan bahwa zakat didefinisikan sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak sesuai syariat Islam (Gofar & Dewi, 2021). Dengan demikian, dari perspektif hukum korporasi Islam, zakat perusahaan bukan hanya aktivitas kedermawanan, tetapi dapat dipahami sebagai konsekuensi status subjek hukum dan kepemilikan harta oleh badan usaha, serta sebagai instrumen distribusi sosial yang terikat norma (Ayulia, 2024; Gofar & Dewi, 2021).

Selain zakat, penelitian tentang tanggung jawab sosial perbankan syariah menyoroti pembiayaan al-qardh dan al-qardhul hasan sebagai wujud pelaksanaan CSR untuk mendorong kesejahteraan sosial, misalnya pada studi PT Bank Muamalat. Penelitian tersebut menegaskan CSR perbankan syariah dimaknai sebagai instrumen untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat, dan implementasinya dapat hadir dalam bentuk bantuan pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, sosial, agama, infrastruktur, lingkungan, maupun melalui produk pembiayaan. Sintesisnya, hukum korporasi Islam dapat memandang instrumen sosial seperti zakat dan qardhul hasan sebagai bagian dari desain tanggung jawab korporasi, yang mengikat pada identitas syariah sekaligus menjadi mekanisme kemaslahatan sosial (Ayulia, 2024; Gofar & Dewi, 2021).

________________________________________

J. Pertanggungjawaban Direksi dan Risiko Pelanggaran: Tanggung Jawab Perdata, Pidana, dan Tata Kelola

Pada ranah pertanggungjawaban internal, kajian hukum—meski mengambil studi kasus investasi berisiko—menegaskan bahwa direksi sebagai organ perusahaan memikul tanggung jawab atas kinerja perusahaan dan dalam menjalankan tugasnya harus menaati kewajiban, misalnya fiduciary duties, duties of skill, dan statutory duties, serta dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi ketika terjadi kelalaian yang merugikan perusahaan (Arinta, 2019). Kajian yang sama juga menguraikan bahwa bentuk tanggung jawab perdata akibat perbuatan melawan hukum dapat dikaitkan dengan ketentuan pasal-pasal tertentu KUHPerdata, misalnya Pasal 1365 dan 1366, dan dapat berimplikasi pula pada sanksi pidana bila tindakan direksi tidak sesuai prinsip tanggung jawab (Arinta, 2019).

Dalam wilayah perbankan syariah, kajian kontribusi hukum pidana menegaskan bahwa korporasi/badan hukum dapat menjadi subjek hukum pidana, dan ketentuan pidana dalam UU Perbankan Syariah mencakup beberapa subjek, antara lain setiap orang, badan hukum, direksi, komisaris, pegawai bank syariah, dan pegawai bank konvensional yang memiliki unit usaha syariah, serta menyebut pertanggungjawaban pidana yang mengarah pada vicarious liability. Dengan demikian, dari perspektif hukum korporasi Islam dalam konteks Indonesia, tanggung jawab korporasi dan organ perusahaan perlu dibaca pada dua lapis: lapis etika-syariah (kepatuhan dan amanah) dan lapis rezim pertanggungjawaban hukum positif (perdata/pidana) yang juga mengikat badan usaha syariah (Arinta, 2019).

Korelasi antara tata kelola dan risiko pelanggaran juga tercermin dalam literatur fraud di perbankan syariah. Sejumlah penelitian menyatakan ICG dan/atau kepatuhan syariah berhubungan dengan fraud, tetapi temuan empirisnya tidak seragam. Ada studi yang menemukan indikator kepatuhan syariah tertentu dan ICG berdampak negatif signifikan terhadap fraud, sementara indikator lain tidak berpengaruh; ada pula penelitian yang menyimpulkan ICG berpengaruh negatif terhadap fraud dan kinerja keuangan memediasi pengaruh tersebut. Namun, studi lain menyatakan ICG tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan fraud pada BUS, dan kajian konten tentang kecurangan laporan keuangan menemukan bahwa hanya variabel DPS yang berpengaruh, sedangkan elemen ICG lain—dewan komisaris, direksi, komite, pengendalian internal, manajemen risiko—tidak memengaruhi kecurangan laporan keuangan.

Nuansa ini penting bagi hukum korporasi Islam: secara normatif ICG dimaksudkan menjaga amanah dan kepatuhan syariah, tetapi efektivitasnya dalam menekan fraud dipengaruhi desain indikator, pengawasan, dan praktik internal, misalnya internal control. Dalam konteks desain kebijakan, penelitian tentang audit kepatuhan syariah menegaskan pentingnya pengawasan untuk mencegah kecurangan, karena ketidakpatuhan syariah dapat memengaruhi laporan keuangan, sehingga perangkat tata kelola—DPS, audit kepatuhan, pengendalian internal—tetap menjadi arsitektur kunci pertanggungjawaban korporasi syariah (Cahya, 2018).

________________________________________

K. Pembubaran dan Restrukturisasi: Taflīs (Kepailitan) dan Spin-Off sebagai Tindakan Hukum Korporasi

Dalam perspektif hukum Islam, "pembubaran" atau berhentinya kemampuan badan usaha memenuhi kewajiban dapat terkait dengan konsep kepailitan. Studi komparatif tentang kepailitan perusahaan asuransi syariah menegaskan bahwa kebangkrutan dalam hukum Islam dapat didefinisikan sebagai taflīs (tidak memiliki properti), sementara muflis adalah pihak yang dinyatakan bangkrut oleh hakim, dan sumber kepailitan dalam hukum Islam dirujukkan pada al-Qur'an, Hadis, Ijma, dan Qiyas (Ali et al., 2023). Kajian tersebut juga menyebut bahwa penyelesaian kepailitan dalam hukum positif Indonesia (UU No. 37 Tahun 2004) memiliki prinsip-prinsip seperti keseimbangan, kesinambungan bisnis, integritas, dan keadilan, sehingga menampilkan perbandingan bahwa hukum Islam dan hukum positif memiliki kerangka sumber dan desain yang berbeda (Ali et al., 2023). Kontribusi ini penting untuk hukum korporasi Islam karena memperlihatkan bahwa pembubaran/insolvensi badan usaha syariah dapat dianalisis melalui dua rezim sekaligus: rezim fiqh (taflīs, keputusan hakim) dan rezim hukum nasional (prosedur kepailitan dan PKPU) (Ali et al., 2023).

Selain pembubaran dalam arti kepailitan, hukum korporasi juga mengenal "pemisahan" atau spin-off sebagai tindakan hukum korporasi yang mengubah struktur badan usaha. Kajian tentang UUS menyatakan bahwa dalam hukum perseroan, pemisahan adalah tindakan hukum memisahkan usaha yang berakibat beralihnya seluruh atau sebagian kekayaan dan kewajiban perusahaan kepada satu atau lebih perusahaan lain, dan pengertian spin-off juga dirujukkan pada definisi kamus hukum, yaitu divestiture yang menjadikan divisi menjadi perusahaan independen dan saham perusahaan baru didistribusikan kepada pemegang saham perusahaan asal (Ridha & Umiyati, 2022). Tinjauan yuridis lain tentang spin-off pascaOmnibus Law juga menekankan bahwa berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perusahaan perlu mempertimbangkan kepentingan karyawan, kreditur, mitra usaha, dan masyarakat serta mematuhi hukum dan peraturan saat melakukan spin-off, dan definisi spin-off dikaitkan dengan divestiture korporasi yang menjadikan divisi menjadi perusahaan independen.

Dari perspektif hukum Islam, penelitian tentang kewajiban spin-off pada UUS menegaskan spin-off dipandang sebagai tindakan hukum dalam ranah muamalah yang dapat dikaji dengan pendekatan maṣlaḥah mursalah, dan regulasi wajib spin-off dinilai dapat dibenarkan atas dasar maṣlaḥah karena dipandang selaras dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam maṣlaḥah mursalah. Bahkan kajian tersebut menyebut pihak yang pro terhadap spin-off berpendapat kebijakan spin-off dapat meningkatkan kepatuhan pada prinsip syariah dan memberi efek positif pada kualitas—misalnya aset dan profit—serta efisiensi bank syariah, meski juga diakui adanya perdebatan bahwa spin-off dapat mengurangi profit bagi bank yang tidak siap bersaing.

Sintesisnya, dalam hukum korporasi Islam, spin-off dapat dipahami sebagai instrumen restrukturisasi yang sah secara muamalah—asal memenuhi prinsip syariah dan kemaslahatan—sekaligus merupakan tindakan hukum korporasi yang diatur hukum positif dan berdampak pada alih aset-liabilitas serta tata kelola entitas baru.

________________________________________

L. Penutup: Kerangka Terpadu Hukum Korporasi Menurut Hukum Islam

Secara sintetik, hukum korporasi menurut hukum Islam dapat dirumuskan sebagai kerangka normatif yang:

1. Mengakui badan usaha sebagai subjek hukum (syakhṣiyyah ḥukmiyyah) yang memiliki kekayaan dan memikul kewajiban (Ayulia, 2024);

2. Menautkan pendirian badan usaha pada legitimasi akad muamalah—khususnya syirkah—yang kebolehannya ditopang al-Qur'an, Sunnah, dan ijma' serta dapat diadaptasi ke perseroan modern melalui regulasi prosedural dan akad lain;

3. Menuntut pengelolaan korporasi melalui ICG yang berorientasi keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan syariah, dengan diferensiasi kelembagaan berupa DPS dan audit kepatuhan syariah (Arifin et al., 2023);

4. Memperluas konsep tanggung jawab korporasi ke ranah sosial-spiritual melalui CSR, ISR, zakat perusahaan, dan instrumen sosial seperti qardhul hasan, dengan maqāṣid dan maṣlaḥah sebagai orientasi normatif (Gofar & Dewi, 2021; Nisa et al., 2023; Putri & Muhammad, 2023; Zamzami & Setyowati, 2022); serta

5. Menyediakan lensa untuk membaca pembubaran dan restrukturisasi—taflīs/kepailitan dan spin-off—sebagai peristiwa hukum yang harus dinilai dalam dua rezim: fiqh (sumber normatif Islam dan kemaslahatan) dan hukum positif (prosedur kepailitan, tindakan hukum perseroan) (Ali et al., 2023).

Nuansa empiris tentang efektivitas tata kelola dalam menekan fraud yang bervariasi mengingatkan bahwa idealitas normatif hukum korporasi Islam memerlukan institusionalisasi yang konsisten—DPS, audit, internal control, dan budaya etika—agar kepatuhan syariah dan perlindungan stakeholder tidak berhenti pada deklarasi, tetapi bekerja sebagai sistem akuntabilitas yang operasional (Cahya, 2018).

________________________________________

Daftar Pustaka

Ali, N. A., Abdullah, M. W., & Jannah, R. (2023). Aktualisasi Islamic Corporate Governance pada Audit Kepatuhan Syariah dalam Mencegah Fraudulent Financial Reporting (Studi pada Bank Syariah Indonesia KC Makassar). Journal of Accounting Economics and Business Education, 54–60. https://doi.org/10.62794/jaebe.v1i2.92

Arifin, M. A. L., Husna, A., & Siregar, N. M. (2023). Audit Internal Syariah dan Faktor Efektivitas Pada Bank Syariah. Jemsi (Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi), 9(3), 1027–1041. https://doi.org/10.35870/jemsi.v9i3.1229

Arinta, Y. N. (2019). Pengaruh Corporate Governance Islam terhadap Tax Avoidance. Bisnis Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam, 6(2), 69. https://doi.org/10.21043/bisnis.v6i2.4570

Ayulia, R. (2024). Investasi Dalam Perspektif Islam. Journal of Scientific Interdisciplinary, 1(2), 27–37. https://doi.org/10.62504/jsi850

Cahya, B. T. (2018). Diskursus Islamic Social Reporting sebagai Akuntabilitas Berbasis Syariah. Madania Jurnal Kajian Keislaman, 22(1), 49. https://doi.org/10.29300/madania.v22i1.882

Gofar, A. A. M., & Dewi, G. (2021). Implementation of Sharia Business Governance Principles on Regulation of Investment Manager Governance. Al Maal Journal of Islamic Economics and Banking, 2(2), 228. https://doi.org/10.31000/almaal.v2i2.3550

Haya, A. F., Indrawati, S., & Djasuli, M. (2022). Analisis Islamic Corporate Governance Dalam Meningkatkan Kualitas Kinerja Karyawan Perbankan Syariah. Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (Jebs), 2(1), 879–882. https://doi.org/10.47233/jebs.v2i3.318

Juariah, S., Akbar, D. A., & Hartini, T. (2021). Peran Kinerja Keuangan dalam Memediasi Islamic Corporate Governance terhadap Fraud. Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia, 6(1), 418. https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i1.2232

Mubarrok, U. S., Wahyudi, M., & Ulfi, I. (2020). Model Pengembangan Teori Islamic Corporate Governance. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 6(1), 95. https://doi.org/10.29040/jiei.v6i1.794

Nisa, K., Hani, U., & Djasuli, M. (2023). Good Corporate Governance dalam Perspektif Konvensional Dan Islam (Studi Deskriptif Perbankan Syariah). Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis (Jemb), 1(1), 39–43. https://doi.org/10.47233/jemb.v1i1.452

Putri, H. B. I., & Muhammad, R. (2023). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan. Al-Kharaj Jurnal Ekonomi Keuangan & Bisnis Syariah, 6(1), 206–218. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i1.2743

Ridha, M., & Umiyati, U. (2022). Sharia Compliance, Islamic Corporate Governance dan Non Performing Financing Terhadap Pengungkapan Fraud Bank Umum Syariah. Jurnal Akuntansi Dan Governance, 3(1), 1. https://doi.org/10.24853/jago.3.1.1-16

Sodiq, A. (2019). Implementation of Islamic Corporate Governance: A Case Study in BMT NUsantara UMAT MANDIRI Kalidawir Tulungangung. Tijab (The International Journal of Applied Business), 1(2), 106. https://doi.org/10.20473/tijab.v1.i2.2017.106-112

Sukardi, B. (2013). Corporate Governance Engineering of Islamic Banking and Finance: Tantangan Globalisasi Sistem Ekonomi dan Pasar Bebas. Tsaqafah, 9(1), 149. https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v9i1.42

Susamto, B. (2014). Pendapat Al-Mazāhib Al-Arba'ah tentang Bentuk Syirkah dan Aplikasinya dalam Perseroan Modern. De Jure Jurnal Hukum Dan Syar'iah, 6(1). https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3188

Zamzami, M. F. H., & Setyowati, R. (2022). Tinjauan Hukum terhadap Eksistensi Unit Usaha Syariah Bank Jawa Tengah. Al-Adl Jurnal Hukum, 14(1), 200. https://doi.org/10.31602/al-adl.v14i1.6066