01391 - Hukum Humaniter Internasional Dan Hukum Islam: Sintesis Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Dan Pembatasan Cara Berperang

Abstract

International Humanitarian Law (IHL) is a branch of international law established for humanitarian reasons to limit the effects of armed conflict, protect those who do not or no longer participate in hostilities, and restrict the means and methods of warfare. This study aims to examine IHL within the framework of Islamic law (siyasah harbiyah) through a comparative normative approach based on literature synthesis. The results show that IHL and Islamic humanitarian law share strong correspondence in their goals of humanizing war, protecting civilians and prisoners of war, and restricting acts that violate humanitarian values. Both systems recognize the importance of protecting individuals not involved in armed conflict, including women, children, the elderly, and persons with disabilities. However, fundamental differences are also noted: Islamic law more explicitly regulates the prohibition and prerequisites of war (jus ad bellum), while IHL focuses more on regulating the conduct of war (jus in bello) through principles of distinction, proportionality, limitation, and humanity. This study concludes that understanding IHL "according to Islamic law" is best understood as a reading that affirms the compatibility of humanitarian values and victim protection between the two systems, while acknowledging differences in their normative architecture, thereby enriching the argumentation of compliance and war ethics without obscuring the formal mechanisms of modern IHL.

Keywords: International Humanitarian Law, Islamic Law, Siyasah Harbiyah, Armed Conflict, Civilian Protection

________________________________________

Abstrak

Hukum Humaniter Internasional (HHI) merupakan cabang hukum internasional yang dibentuk karena alasan kemanusiaan untuk membatasi akibat konflik bersenjata, melindungi mereka yang tidak atau tidak lagi terlibat dalam permusuhan, serta membatasi cara dan metode berperang. Penelitian ini bertujuan mengkaji HHI dalam kerangka hukum Islam (siyasah harbiyah) melalui pendekatan normatif komparatif berbasis sintesis literatur. Hasil kajian menunjukkan bahwa HHI dan hukum humaniter Islam memiliki korespondensi yang kuat dalam tujuan memanusiawikan perang, perlindungan penduduk sipil dan tawanan perang, serta pembatasan tindakan yang melanggar nilai kemanusiaan. Kedua sistem sama-sama mengakui pentingnya perlindungan individu yang tidak terlibat dalam konflik bersenjata, termasuk perempuan, anak-anak, orang tua, dan penyandang disabilitas. Namun, perbedaan mendasar juga dicatat: hukum Islam lebih tegas mengatur larangan dan prasyarat perang (jus ad bellum), sedangkan HHI lebih berfokus pada regulasi pelaksanaan perang (jus in bello) melalui prinsip pembedaan, proporsionalitas, pembatasan, dan kemanusiaan. Kajian ini menyimpulkan bahwa pemahaman HHI "menurut hukum Islam" paling tepat dibaca sebagai penegasan kompatibilitas nilai kemanusiaan dan perlindungan korban antara kedua sistem, sekaligus mengakui perbedaan arsitektur normatifnya, sehingga memperkaya argumentasi kepatuhan dan etika perang tanpa mengaburkan mekanisme formal HHI modern.

Kata Kunci: Hukum Humaniter Internasional, Hukum Islam, Siyasah Harbiyah, Konflik Bersenjata, Perlindungan Warga Sipil

________________________________________

I. PENDAHULUAN

Hukum Humaniter Internasional (HHI)—yang juga dikenal sebagai international humanitarian law dan sering dipahami sebagai hukum yang berlaku dalam konflik bersenjata—dipaparkan dalam literatur sebagai seperangkat aturan yang dibentuk "karena alasan kemanusiaan" untuk membatasi pengaruh/akibat konflik bersenjata, melindungi mereka yang tidak atau tidak lagi terlibat dalam permusuhan, serta membatasi cara dan metode berperang (Danial, 2017; Ismail, 2014; Nurbani, 2017; Pratiwi, 2024; Rusman, 2004; Sulaiman, 2000). Kerangka ini pada intinya menegaskan bahwa perang/konflik bersenjata tidak dipandang sebagai ruang "tanpa hukum"; sebaliknya, HHI hadir untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dan mengarahkan penggunaan kekerasan agar tetap berada dalam batas-batas kemanusiaan (Danial, 2017; Erwin, 2013; Sulaiman, 2000).

Dalam kajian yang mengaitkan HHI dengan tradisi normatif agama, dinyatakan pula bahwa asal-usul (genealogi) HHI dapat ditemukan dalam aturan hukum dan aturan agama/kebudayaan di berbagai belahan dunia, dan perkembangan modernnya dimulai pada abad ke-19 (Ismail, 2014). Dengan demikian, pembahasan "HHI menurut hukum Islam" dapat diletakkan dalam dua ranah yang saling berkelindan: (i) HHI sebagai cabang hukum internasional publik yang mengatur perlindungan korban konflik bersenjata dan pembatasan cara/alat berperang (Ismail, 2014; Nurbani, 2017; Sulaiman, 2000); dan (ii) hukum Islam—dalam kajian perang: siyasah harbiyah atau fikih perang—sebagai tradisi normatif yang juga memuat prinsip-prinsip kemanusiaan dalam perang, termasuk perlindungan penduduk sipil dan pembatasan tindakan permusuhan (Danial, 2009; Ghoffar & Kusumo, 2021; Ismail, 2014; Raihansyah & Izadi, 2024).

Sejumlah studi komparatif kontemporer secara eksplisit menempatkan perlindungan warga sipil sebagai titik temu konseptual antara HHI dan siyasah harbiyah: keduanya dinyatakan memiliki pengertian yang "mirip" dalam perlindungan terhadap individu yang tidak terlibat dalam konflik bersenjata, sekalipun terdapat perbedaan pendekatan dan aspek hukum mendasar (Raihansyah & Izadi, 2024). Artikel lain yang membahas perbandingan HHI dan hukum Islam menegaskan bahwa keduanya bertujuan "memanusiawikan perang" dan sama-sama mengatur aspek-aspek seperti metode dan sarana berperang, perlindungan tawanan perang, dan perlindungan penduduk sipil (Danial, 2009).

Namun, terdapat pula tesis perbedaan penting: hukum Islam dipaparkan lebih tegas mengatur larangan perang, prasyarat/kualifikasi perang, dan prinsip keseimbangan; sedangkan HHI dalam paparan tersebut tidak mengatur larangan perang secara tegas, sehingga konflik berpotensi berkembang menjadi perang/sengketa bersenjata (Danial, 2009). Kerangka perbandingan inilah yang menjadi fondasi untuk menjelaskan HHI "menurut hukum Islam": bukan dengan mengubah HHI menjadi hukum agama, melainkan dengan menunjukkan korespondensi nilai (humanity), korespondensi perlindungan (protected persons), serta titik perbedaan normatif terkait legitimasi perang (jus ad bellum) dan regulasi pelaksanaan perang (jus in bello) (Danial, 2009; Ghoffar & Kusumo, 2021; Sudiq & Yustitianingtyas, 2022).

________________________________________

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan komparatif dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi literatur ilmiah berupa artikel jurnal yang membahas HHI dan perbandingannya dengan hukum Islam (siyasah harbiyah), instrumen hukum internasional seperti Konvensi Jenewa 1949 beserta Protokol Tambahannya, serta dokumen-dokumen hukum internasional relevan lainnya. Analisis dilakukan melalui sintesis literatur secara sistematis untuk mengidentifikasi titik temu dan titik perbedaan antara HHI dan hukum Islam dalam aspek perlindungan korban konflik bersenjata dan pembatasan cara berperang.

________________________________________

III. PEMBAHASAN

A. Ruang Lingkup dan Sumber HHI: Perlindungan Korban dan Pembatasan Cara Berperang

Secara doktrinal, HHI dipaparkan sebagai sistem aturan yang bertumpu pada dua pilar utama: "Hukum Den Haag" yang mengatur metode dan alat/cara berperang, serta "Hukum Jenewa" yang mengatur perlindungan korban perang/konflik bersenjata (Abadi, 2023; Ismail, 2014; Nurbani, 2017; Prasetiawan & Hastuti, 2020; Sulaiman, 2000). Literatur juga menegaskan bahwa empat Konvensi Jenewa 1949 mencakup perlindungan korban konflik bersenjata di darat, di laut, perlakuan tawanan perang, dan perlindungan penduduk sipil, dan kemudian dilengkapi dengan Protokol Tambahan 1977 (Abadi, 2023; Ismail, 2014; Mumtazinur, 2019; Nurainun et al., 2023).

Dalam uraian lain, pembedaan Den Haag–Jenewa disebut sebagai sumber utama HHI yang secara fungsional berkelindan: HHI tidak hanya melindungi korban konflik bersenjata, tetapi juga membatasi pelaksanaan operasi militer "dengan cara kemanusiaan" (Nurbani, 2017; Prasetiawan & Hastuti, 2020). Karena itu, definisi HHI sebagai cabang hukum internasional yang "mengatur perlindungan korban konflik bersenjata dan pembatasan cara berperang" selaras dengan penjelasan bahwa HHI melindungi mereka yang tidak atau tidak lagi terlibat dalam permusuhan dan membatasi metode/cara dan sarana berperang (Danial, 2017; Ismail, 2014; Nurbani, 2017; Pratiwi, 2024).

HHI juga dipaparkan mengklasifikasikan konflik bersenjata ke dalam konflik bersenjata internasional dan non-internasional (Adwani, 2012; Daniel & Permanasari, 2022; Putri & Narwati, 2020; Sulaiman, 2000). Untuk konflik bersenjata non-internasional, standar minimum perlindungan disebutkan bersumber dari Pasal 3 yang bersamaan (common Article 3) Konvensi Jenewa 1949 (Adwani, 2012; Daniel & Permanasari, 2022; Permanasari, 2019; Salsabilla & Permanasari, 2022; Sulaiman, 2000). Kajian mengenai konflik bersenjata non-internasional menekankan bahwa konsep tersebut berkembang sejak diperkenalkan pada 12 Agustus 1949 dalam common Article 3 (Aziz & Wibowo, 2022; Daniel & Permanasari, 2022).

Dengan pembagian ini, salah satu implikasi penting adalah: ketika kondisi belum mencapai kategori konflik bersenjata—misalnya diklasifikasikan sebagai gangguan keamanan dalam negeri atau internal disturbances and tensions—maka HHI belum dapat diterapkan dan rezim yang berlaku beralih pada hukum nasional dan/atau hukum HAM internasional (Hitipeuw et al., 2023; Tetelepta et al., 2022). Penegasan batas penerapan ini menguatkan karakter HHI sebagai hukum khusus yang dirancang untuk situasi konflik bersenjata, berbeda dari hukum HAM yang dalam sejumlah uraian berlaku setiap saat (Antouw, 2020; Nasution & Sidik, 2020; Prasetiawan & Hastuti, 2020; Rusman, 2004).

B. Prinsip-Prinsip Dasar HHI: Dari Kemanusiaan ke Pembedaan dan Proporsionalitas

Prinsip-prinsip HHI dijelaskan sebagai pedoman yang harus dihormati para pihak dalam konflik bersenjata, termasuk prinsip pembatasan, proporsionalitas, dan pembedaan (Danial, 2017; Ismail, 2014; Nurbani, 2017). Dalam pembahasan mengenai konflik non-internasional, disebutkan bahwa HHI memberikan batasan, aturan, dan etika berperang yang dilandasi oleh tiga prinsip utama: military necessity, humanity, dan chivalry (Aziz & Wibowo, 2022; Daniel & Permanasari, 2022). Penekanan pada "kemanusiaan" juga dipaparkan sebagai prinsip dasar untuk memberi bantuan tanpa diskriminasi kepada yang terluka di medan perang dan untuk mengurangi penderitaan manusia dalam konflik bersenjata (Lisapasly et al., 2022), sekaligus sejalan dengan definisi HHI sebagai perangkat yang membatasi dampak konflik bersenjata atas dasar kemanusiaan (Ismail, 2014; Nurbani, 2017; Pratiwi, 2024; Sulaiman, 2000).

Di antara prinsip-prinsip tersebut, prinsip pembedaan (distinction principle) ditegaskan sebagai prinsip yang sangat penting untuk perlindungan korban konflik bersenjata, dan disebut sebagai prinsip hukum kebiasaan yang berlaku untuk semua jenis konflik bersenjata (Danial, 2017; Prasetiawan & Hastuti, 2020). Prinsip ini dipahami menuntut pembedaan antara kombatan dan penduduk sipil, serta antara objek sipil dan objek militer, agar operasi militer hanya diarahkan pada sasaran militer yang sah (Ghoffar & Kusumo, 2021; Pratiwi, 2024; Sudiq & Yustitianingtyas, 2022). Dalam konteks nasional, ratifikasi Konvensi Jenewa 1949 dipaparkan berimplikasi pada kewajiban untuk mematuhi dan melaksanakan HHI, khususnya prinsip pembedaan, termasuk gagasan pemisahan objek sipil dari objek militer sebagai upaya preventif melindungi penduduk sipil dan objek sipil bila terjadi perang/konflik bersenjata (Prasetiawan & Hastuti, 2020).

Namun, kajian tentang prinsip pembedaan juga menekankan adanya tantangan implementasi dalam perang modern: kesulitan membedakan kombatan dan non-kombatan, perkembangan bentuk konflik, dan adanya perbedaan norma antara Protokol Tambahan I dan II 1977 (Danial, 2017). Oleh karena itu, efektivitas perlindungan korban tidak hanya bergantung pada keberadaan prinsip pembedaan, melainkan pada penghormatan simultan terhadap pembedaan, proporsionalitas, dan prinsip kemanusiaan (Danial, 2017; Ismail, 2014).

Prinsip proporsionalitas dijelaskan lebih spesifik sebagai kewajiban agar kerusakan terhadap penduduk sipil atau objek sipil tidak bersifat berlebihan dibandingkan keuntungan militer nyata dan langsung yang dapat diperkirakan dari serangan terhadap target militer (Fitriliani & Smirnov, 2024). Literatur yang sama menautkan proporsionalitas dengan kewajiban kehati-hatian (precautions), termasuk kewajiban mengumpulkan informasi terlebih dahulu untuk memastikan target adalah target militer—bukan objek sipil—serta memilih sarana dan metode serangan agar dampak terhadap sipil tidak berlebihan (Fitriliani & Smirnov, 2024). Literatur tentang perkembangan teknologi senjata bahkan menempatkan prinsip proporsionalitas sebagai panduan agar serangan tidak menimbulkan kesengsaraan, khususnya bagi penduduk sipil, sekalipun hukum tertulis belum sepenuhnya mengakomodasi senjata hasil perkembangan teknologi terbaru (Nurbani, 2017).

Gabungan paparan ini memperlihatkan struktur rasional HHI: "memanusiawikan perang" tidak berhenti pada larangan abstrak, melainkan diwujudkan dalam uji pembedaan, kehati-hatian, pembatasan, dan proporsionalitas atas tindakan permusuhan (Danial, 2017; Fitriliani & Smirnov, 2024; Ismail, 2014; Nurbani, 2017).

C. Subjek dan Objek yang Dilindungi HHI: Warga Sipil, Korban Luka, dan Misi Kemanusiaan

Tujuan HHI dipaparkan mencakup perlindungan bagi mereka yang menderita atau menjadi korban perang, baik kombatan maupun mereka yang tidak turut serta dalam permusuhan (penduduk sipil) (Banjarani et al., 2019; Hitipeuw et al., 2023; Sulaiman, 2000; Tetelepta et al., 2022). Perlindungan penduduk sipil sendiri dikaitkan erat dengan prinsip pembedaan yang melarang menjadikan penduduk sipil sebagai sasaran serangan dan mengharuskan pembedaan sasaran militer dari objek sipil (Prasetiawan & Hastuti, 2020; Pratiwi, 2024; Sudiq & Yustitianingtyas, 2022).

Kajian komparatif HHI dan siyasah harbiyah juga menegaskan adanya kesamaan tujuan melindungi warga sipil yang tidak terlibat dalam konflik bersenjata; secara eksplisit disebutkan bahwa perempuan, anak-anak, orang tua, dan penyandang disabilitas termasuk kategori yang memperoleh perlindungan sebagai warga sipil dalam perang, baik dalam HHI maupun dalam hukum Islam (siyasah harbiyah) (Raihansyah & Izadi, 2024). Akan tetapi, kajian HHI juga menekankan bahwa pelanggaran terhadap hak warga sipil masih sering terjadi dalam konflik bersenjata modern, sehingga penegakan prinsip-prinsip HHI tetap menjadi kebutuhan mendesak (Adwani, 2012; Pratiwi, 2024; Raihansyah & Izadi, 2024; Sandra, 2019).

Selain warga sipil sebagai kategori umum, HHI juga memuat perhatian terhadap pihak-pihak yang menjalankan fungsi kemanusiaan. Penelitian mengenai relawan kemanusiaan menempatkan mereka dalam kategori non-kombatan berdasarkan prinsip pembedaan, sehingga bukan objek penyerangan; perlindungan mereka dikaitkan dengan Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I dan II, serta pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa dipandang sebagai kejahatan internasional yang dapat diadili sesuai Statuta Roma 1998 (Nurainun et al., 2023). Dalam garis yang serupa, kajian mengenai bantuan kemanusiaan menegaskan bahwa bantuan kemanusiaan merupakan aspek penting untuk mengurangi penderitaan penduduk sipil yang terjebak konflik; dasar kewajiban dan hak pemberian bantuan tersebar dalam instrumen HHI, namun dalam praktik, penolakan akses bantuan sering terjadi secara sewenang-wenang dan mengabaikan martabat penduduk sipil serta kewajiban perlakuan manusiawi (Sandra, 2019).

Dengan demikian, perlindungan korban konflik bersenjata dalam HHI tidak hanya berupa larangan serangan langsung terhadap sipil, tetapi juga pengaturan kondisi yang memungkinkan pemulihan penderitaan melalui akses kemanusiaan dan perlakuan manusiawi (Ismail, 2014; Nurainun et al., 2023; Sandra, 2019).

Dalam kaitan hubungan HHI dan HAM, disebutkan bahwa keduanya tidak identik namun saling terkait: HHI berlaku pada waktu perang untuk melindungi korban perang, sedangkan hukum HAM memiliki ranah perlindungan yang lebih luas; meskipun berbeda, keduanya dipaparkan saling melengkapi dalam upaya melindungi kehidupan, kesehatan, dan martabat individu (Antouw, 2020; Nasution & Sidik, 2020; Prasetiawan & Hastuti, 2020; Rusman, 2004). Dalam konteks pandemi di wilayah konflik, dijelaskan bahwa ketaatan pada ketentuan HHI yang disertai kemauan politik yang baik menjadi syarat penting untuk memberikan perlindungan optimal bagi penduduk sipil, termasuk perlindungan objek-objek yang penting bagi kelangsungan hidup serta larangan metode starvation sebagai pelanggaran HHI (Permanasari, 2021). Rangkaian argumen ini menguatkan tesis bahwa perlindungan korban konflik bersenjata dalam HHI bersifat menyeluruh: ia menata perilaku permusuhan sekaligus memastikan prasyarat kemanusiaan minimum bagi kelompok rentan dan korban konflik (Permanasari, 2021; Rusman, 2004; Sandra, 2019).

D. Hukum Islam tentang Perang (Siyasah Harbiyah) sebagai Horizon Etis-Normatif dalam HHI

Dalam kajian yang menautkan perkembangan HHI dengan tradisi agama, disebutkan bahwa jika dibandingkan dengan ketentuan ajaran Islam dalam memandang peperangan, perang diperbolehkan hanya berdasarkan alasan tertentu: pertahanan diri, membantu orang yang sedang disiksa, atau mendirikan keadilan/kebenaran (Ismail, 2014). Pernyataan ini menunjukkan bahwa hukum Islam—dalam representasi yang dipakai studi tersebut—tidak memandang perang sebagai tindakan tanpa batas, melainkan sebagai tindakan yang hanya dapat dibenarkan dengan justifikasi moral tertentu (Ismail, 2014). Pada saat yang sama, tulisan tentang "Hukum Humaniter Internasional" yang membandingkan HHI dan hukum Islam menyatakan bahwa Rasulullah meletakkan dasar-dasar kemanusiaan dalam melaksanakan peperangan dan bahwa hukum humaniter Islam tidak membolehkan tindakan-tindakan yang melanggar nilai kemanusiaan (Danial, 2009). Kerangka ini memposisikan hukum Islam sebagai tradisi normatif yang memusatkan perang pada tujuan kemanusiaan dan membatasi tindakan permusuhan yang melampaui batas moral (Danial, 2009; Ismail, 2014).

Pada level regulasi substantif, studi komparatif menyatakan persamaan pengaturan antara HHI dan hukum Islam meliputi: pengaturan permulaan dan berakhirnya perang, metode dan sarana yang digunakan dalam sengketa bersenjata, pengaturan perlindungan tawanan perang, dan pengaturan perlindungan penduduk sipil; serta dinyatakan bahwa keduanya bertujuan memanusiawikan perang (Danial, 2009). Pernyataan ini diperkuat oleh studi komparasi perlindungan warga sipil yang menyebut warga sipil dalam HHI dan dalam hukum humaniter Islam (siyasah harbiyah) memiliki pengertian yang mirip dalam aspek perlindungan individu yang tidak terlibat dalam konflik bersenjata (Raihansyah & Izadi, 2024). Dengan demikian, "HHI menurut hukum Islam" dapat dipahami sebagai cara membaca dan menegaskan bahwa norma-norma perlindungan korban perang—sipil maupun pihak yang tidak lagi bertempur—memiliki korespondensi yang kuat dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dalam siyasah harbiyah (Danial, 2009; Ismail, 2014; Raihansyah & Izadi, 2024).

Namun, komparasi tersebut juga menekankan perbedaan yang tidak kecil. Tulisan komparatif menyatakan bahwa hukum humaniter Islam secara jelas mengatur larangan perang, kualifikasi/prasyarat perang, dan prinsip keseimbangan, sementara HHI tidak mengatur larangan perang secara tegas sehingga membuka kemungkinan konflik cenderung berpotensi menjadi perang/sengketa bersenjata (Danial, 2009). Sejalan dengan itu, tulisan yang membedakan beberapa rezim perang juga menegaskan adanya perbedaan konseptual antara jus ad bellum (keabsahan perang/penggunaan kekerasan) dan jus in bello (aturan yang berlaku dalam perang/HHI) (Ghoffar & Kusumo, 2021; Sudiq & Yustitianingtyas, 2022). Apabila HHI terutama diletakkan sebagai jus in bello yang mengatur cara dan metode berperang serta perlindungan korban (Putri & Narwati, 2020; Sudiq & Yustitianingtyas, 2022), maka hukum Islam—dalam paparan komparatif tersebut—tampak mencakup dimensi "kapan perang boleh dilakukan" secara lebih tegas (Danial, 2009; Ismail, 2014). Titik perbedaan ini penting karena menentukan bagaimana "nilai Islam" dapat dipahami sebagai penguat batas etis yang melengkapi operasi HHI pada ranah perlindungan korban dan pembatasan tindakan permusuhan (Danial, 2009; Ghoffar & Kusumo, 2021; Ismail, 2014).

E. Perlindungan Warga Sipil dan Pembatasan Cara Berperang: Titik Temu Operasional HHI dan Siyasah Harbiyah

Dalam HHI, perlindungan warga sipil dipautkan secara langsung dengan kewajiban pembedaan kombatan–sipil dan objek militer–objek sipil (Ghoffar & Kusumo, 2021; Prasetiawan & Hastuti, 2020; Pratiwi, 2024). Kajian prinsip pembedaan menegaskan bahwa perlindungan efektif terhadap korban konflik bersenjata mensyaratkan komitmen negara/pihak berkonflik untuk menghormati pembedaan bersama prinsip proporsionalitas dan prinsip kemanusiaan (Danial, 2017). Sementara itu, studi komparatif HHI dan siyasah harbiyah menyatakan bahwa kedua sistem sama-sama melindungi hak-hak warga sipil ketika perang terjadi, dan kategori seperti perempuan, anak-anak, orang tua, dan penyandang disabilitas termasuk kelompok warga sipil yang dilindungi (Raihansyah & Izadi, 2024). Dengan demikian, titik temu operasionalnya terletak pada logika protektif yang sama: individu yang tidak terlibat dalam permusuhan tidak boleh dijadikan sasaran, dan tindakan perang harus diarahkan pada tujuan militer yang sah dalam batas-batas kemanusiaan (Danial, 2017; Pratiwi, 2024; Raihansyah & Izadi, 2024).

Pembatasan cara dan alat berperang juga merupakan tema sentral HHI. Literatur menyebut Hukum Den Haag mengatur cara dan alat berperang, sedangkan Hukum Jenewa mengatur perlindungan korban perang; keduanya merupakan sumber utama HHI (Nurbani, 2017; Prasetiawan & Hastuti, 2020; Sulaiman, 2000). Dalam analisis senjata dan teknologi, ditegaskan bahwa HHI bertujuan mengurangi dampak perang, dan prinsip proporsionalitas diharapkan menjadi panduan agar serangan tidak menyengsarakan, khususnya bagi penduduk sipil (Nurbani, 2017). Dalam studi proporsionalitas, kewajiban kehati-hatian dan verifikasi target militer sebelum serangan ditekankan sebagai bagian dari penerapan proporsionalitas berdasarkan Protokol Tambahan I 1977 (Fitriliani & Smirnov, 2024).

Pada sisi hukum Islam, studi komparasi penggunaan senjata pada perang laut menegaskan prinsip pembedaan dan prinsip pembatasan (limitation) dalam HHI, sekaligus menjelaskan bahwa fikih merupakan produk ulama untuk menjelaskan dan mengembangkan aturan syariah (Ghoffar & Kusumo, 2021). Walaupun referensi tersebut tidak merinci seluruh aturan Islam tentang persenjataan, ia secara eksplisit menempatkan prinsip kemanusiaan sebagai nilai yang harus diutamakan dalam hukum Islam dan dapat dipertimbangkan dalam diskursus hukum humaniter (Ghoffar & Kusumo, 2021). Maka, pertautan HHI dan hukum Islam dalam pembatasan cara berperang dapat dipahami sebagai pertautan antara prinsip-prinsip legal (pembedaan, proporsionalitas, pembatasan) dan horizon etis-normatif yang menolak tindakan yang melanggar nilai kemanusiaan (Danial, 2009; Fitriliani & Smirnov, 2024; Ghoffar & Kusumo, 2021; Nurbani, 2017).

F. Penegakan dan Kepatuhan: Dari Kewajiban Menindak hingga Peran ICRC

Literatur menegaskan bahwa pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata harus menghormati prinsip pembatasan, proporsionalitas, dan pembedaan; pelanggaran HHI diposisikan sebagai kejahatan perang dan mekanisme penegakan dapat dilakukan melalui mekanisme Konvensi Jenewa 1949, pengadilan ad hoc, dan International Criminal Court (ICC) (Ismail, 2014). Dalam studi lain, pelanggaran HHI dalam konteks perlindungan pihak medis juga disebut dapat diadili melalui ICC yang dibentuk berdasarkan Statuta Roma 1998 (Widnyana, 2023). Kewajiban negara peserta untuk menindak pelanggaran juga disinggung dalam kajian pelanggaran prinsip HHI: Konvensi Jenewa I 1949 dalam paparan tersebut disebut memuat kewajiban negara peserta untuk menyusun pengaturan mengenai konflik bersenjata, mencari, menindaklanjuti, dan mengadili pelaku pelanggaran (Pratiwi, 2024).

Kerangka ini sejalan dengan pembahasan pertanggungjawaban negara dalam serangan terhadap objek sipil: negara penyerang dipaparkan harus bertanggung jawab atas perbuatan salah secara internasional yang menimbulkan kerusakan/kerugian, dengan rujukan antara lain pada ARSIWA 2001 serta instrumen Den Haag 1907, Konvensi Jenewa 1949, dan Protokol Tambahan I 1977 (Fitriliani & Smirnov, 2024). Dengan demikian, "HHI menurut hukum Islam" pada tataran penegakan tidak mengubah mekanisme formal hukum internasional, tetapi dapat dibaca sebagai dorongan etis untuk memastikan kewajiban menindak pelanggaran dan mencegah impunitas selaras dengan tujuan memanusiawikan perang (Danial, 2009; Ismail, 2014; Pratiwi, 2024).

Dalam konteks kelembagaan, International Committee of the Red Cross (ICRC) dipaparkan memiliki peran penting dalam perlindungan korban perang/konflik bersenjata, baik konflik bersenjata internasional maupun non-internasional, dan HHI serta HAM dipaparkan saling melengkapi dalam melindungi kehidupan, kesehatan, dan martabat individu (Antouw, 2020). Kajian lain menyatakan bahwa negara-negara pihak Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 memberikan mandat kepada ICRC untuk memberi perlindungan kepada korban konflik bersenjata—korban luka, tawanan perang, pengungsi, warga sipil, dan non-kombatan lainnya—serta bahwa ICRC bersifat netral, mandiri, dan tidak memihak; termasuk tugas memantau kepatuhan pihak bertikai terhadap Konvensi Jenewa dan mempromosikan/memperkuat HHI (Setiyono, 2017). Bahkan, peran ICRC dalam perkembangan HHI juga dipaparkan mencakup pemantauan perubahan sifat konflik bersenjata, konsultasi untuk mencapai kesepakatan aturan baru, dan penyusunan laporan aturan HHI yang berasal dari hukum kebiasaan yang berlaku dalam konflik internasional maupun non-internasional (Setiyono, 2017).

Dalam sintesis nilai, peran ICRC ini koheren dengan klaim bahwa HHI bertujuan melindungi mereka yang tidak turut serta dalam pertikaian dan menekan dampak buruk konflik bersenjata (Danial, 2017; Ismail, 2014; Sulaiman, 2000). Pada titik ini, nilai kemanusiaan dalam siyasah harbiyah—yang menolak tindakan melanggar nilai kemanusiaan—dapat dipahami sebagai resonansi etis yang memperkuat kepatuhan terhadap mandat-mandat perlindungan yang dikerjakan melalui mekanisme HHI modern, termasuk oleh ICRC (Antouw, 2020; Danial, 2009; Setiyono, 2017).

________________________________________

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan sintesis referensi yang tersedia, HHI dipahami sebagai cabang hukum internasional publik yang—demi alasan kemanusiaan—membatasi akibat konflik bersenjata melalui dua fokus utama: perlindungan korban (terutama melalui Hukum Jenewa) dan pembatasan cara/alat berperang (melalui Hukum Den Haag), beserta prinsip-prinsip seperti pembedaan, proporsionalitas, pembatasan, dan kemanusiaan (Danial, 2017; Fitriliani & Smirnov, 2024; Ismail, 2014; Nurbani, 2017; Prasetiawan & Hastuti, 2020; Sulaiman, 2000).

Dalam perspektif hukum Islam (siyasah harbiyah), studi-studi komparatif menegaskan adanya korespondensi kuat dengan tujuan memanusiawikan perang, perlindungan penduduk sipil dan tawanan perang, serta pembatasan tindakan yang melanggar nilai kemanusiaan (Danial, 2009; Ismail, 2014; Raihansyah & Izadi, 2024). Pada saat yang sama, perbedaan mendasar juga dicatat: hukum Islam dalam paparan komparatif lebih tegas mengatur larangan/permissibility perang dan prasyarat perang, sementara HHI sebagaimana dipaparkan tidak menegaskan larangan perang secara setegas itu dan lebih berfokus pada regulasi pelaksanaan perang (jus in bello) (Danial, 2009; Ghoffar & Kusumo, 2021; Sudiq & Yustitianingtyas, 2022).

Karena itu, "HHI menurut hukum Islam" paling tepat dipahami sebagai pembacaan yang menegaskan kompatibilitas nilai kemanusiaan dan perlindungan korban antara HHI dan siyasah harbiyah, sekaligus mengakui perbedaan arsitektur normatifnya; sintesis ini dapat memperkaya argumentasi kepatuhan dan etika perang, tanpa mengaburkan mekanisme formal HHI modern—Konvensi, Protokol, penegakan nasional, ICC, dan mandat ICRC (Antouw, 2020; Danial, 2009; Fitriliani & Smirnov, 2024; Ismail, 2014; Pratiwi, 2024; Setiyono, 2017).

________________________________________

DAFTAR PUSTAKA

Abadi, T. (2023). Kejahatan Perang Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. Unizar Law Review, 6(1). https://doi.org/10.36679/ulr.v6i1.29

Adwani, A. (2012). Perlindungan Terhadap Orang-Orang Dalam Daerah Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional. Jurnal Dinamika Hukum, 12(1). https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.1.109

Antouw, Y. R. (2020). Peran International Committee of the Red Cross Dalam Perlindungan Korban Perang Menurut Konvensi Jenewa 1949. Lex Et Societatis, 8(2). https://doi.org/10.35796/les.v8i2.28498

Aziz, T. N., & Wibowo, A. (2022). Implementasi Hukum Humaniter Internasional Dalam Konflik Bersenjata Non-Internasional Di Libya. Teras Law Review Jurnal Hukum Humaniter Dan Ham, 3(2), 77–92. https://doi.org/10.25105/teraslrev.v3i2.15047

Banjarani, D. R., Sulastuti, S., & Artiasha, K. (2019). Perlindungan Terhadap Wartawan Perang di Daerah Konflik Bersenjata Menurut Hukum Internasional (Studi Kasus Daerah Konflik Irak dan Suriah). Cepalo, 3(1), 11. https://doi.org/10.25041/cepalo.v3no1.1789

Danial, D. (2009). Hukum Humaniter Internasional. Al Qalam, 26(2), 213. https://doi.org/10.32678/alqalam.v26i2.1556

Danial, D. (2017). Revitalisasi Prinsip Pembedaan (Distinction Principle) Sebagai Upaya Perlindungan Korban Konflik Dalam Konflik Bersenjata Modern. Jurnal Media Hukum, 23(2). https://doi.org/10.18196/jmh.2016.0080.200-208

Daniel, J., & Permanasari, A. (2022). Dampak Konflik Rusia-Ukraina Terhadap Perjanjian Persahabatan Antar Rusia Dan Ukraina. Teras Law Review Jurnal Hukum Humaniter Dan Ham, 4(1), 49–58. https://doi.org/10.25105/teraslrev.v4i1.15056

Erwin, E. (2013). Pengabaian Distinction Principle dalam Situasi Blokade oleh Israel di Jalur Gaza. Rechtidee, 8(2), 235–253. https://doi.org/10.21107/ri.v8i2.697

Fitriliani, Y., & Smirnov, A. S. (2024). Tanggung Jawab Negara Atas Pelindungan Objek Sipil Pada Konflik Bersenjata Berdasarkan Prinsip Proporsionalitas Dalam Hukum Humaniter Internasional. Teras Law Review Jurnal Hukum Humaniter Dan Ham, 5(1), 1–16. https://doi.org/10.25105/teraslrev.v5i1.20609

Ghoffar, A. R., & Kusumo, A. T. S. (2021). Komparasi Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam dalam Penggunaan Senjata pada Perang Laut. Journal of Law Society and Islamic Civilization, 8(2), 75. https://doi.org/10.20961/jolsic.v8i2.49693

Hitipeuw, C. B., Kainama, M., & Waas, R. M. (2023). Perlindungan Penduduk Sipil Dari Kelompok Kriminal Bersenjata Di Provinsi Papua Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional. Tatohi Jurnal Ilmu Hukum, 2(11), 1077. https://doi.org/10.47268/tatohi.v2i11.1446

Ismail, I. (2014). Konsekuensi Negara Indonesia Menjadi Anggota ICC (Studi Tentang Mekanisme Penegakan Hukum Humaniter Internasional). Jurnal Dinamika Hukum, 14(2). https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.297

Lisapasly, R. M., Wattimena, J. A. Y., & Waas, R. M. (2022). Penguasaan Wilayah Dengan Cara Konflik Bersenjata, Perspektif Hukum Internasional. Tatohi Jurnal Ilmu Hukum, 2(8), 879. https://doi.org/10.47268/tatohi.v2i8.1427

Mumtazinur, M. (2019). Kejahatan Terhadap Kemanusiaan dan Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional (Konvensi Jenewa 1949) Studi Kasus: Pelanggaran HAM Berat untuk Bekas Negara Yugoslavia. Dusturiyah Jurnal Hukum Islam Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial, 8(2). https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v8i2.4218

Nasution, M. I. P., & Sidik, H. (2020). Kesesuaian Lethal Autonomous Weapon Systems dengan Rezim Kontrol Persenjataan Internasional. Padjadjaran Journal of International Relations, 1(4), 384. https://doi.org/10.24198/padjir.v1i4.26249

Nurainun, Hasibuan, A. S., & Rustam, R. (2023). Kedudukan Hukum Relawan Kemanusiaan Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional. Jurnal Sosio-Komunika, 2(1), 434–450. https://doi.org/10.57036/jsk.v2i1.37

Nurbani, E. S. (2017). Perkembangan Teknologi Senjata dan Prinsip Proporsionalitas. Jurnal Ius Kajian Hukum Dan Keadilan, 5(1), 13. https://doi.org/10.29303/ius.v5i1.436

Permanasari, A. (2019). Analisis Yuridis Status Hukum Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Menurut Hukum Humaniter. Teras Law Review Jurnal Hukum Humaniter Dan Ham, 2(3). https://doi.org/10.25105/teras-lrev.v2i3.5413

Permanasari, A. (2021). Perlindungan Penduduk Sipil di Wilayah Konflik dalam Pandemi Covid-19: Perspektif Hukum Humaniter. Teras Law Review Jurnal Hukum Humaniter Dan Ham, 2(2), 97–114. https://doi.org/10.25105/teras-lrev.v2i1.9052

Prasetiawan, E., & Hastuti, L. (2020). Penerapan Distinction Principle Dalam Perundang-Undangan di Indonesia. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), 9(2), 448. https://doi.org/10.24843/jmhu.2020.v09.i02.p16

Pratiwi, N. (2024). Pelanggaran Prinsip-Prinsip Hukum Humaniter Internasional dalam Agresi Militer Israel ke Palestina. Jurnal Hukum Indonesia, 3(2), 58–66. https://doi.org/10.58344/jhi.v3i2.721

Putri, A. R. S., & Narwati, E. (2020). Keberlakuan Hukum Humaniter Internasional dalam Konflik Bersenjata Suriah Pascaserangan Rudal Amerika Serikat. Jurist-Diction, 3(4), 1349. https://doi.org/10.20473/jd.v3i4.20210

Raihansyah, R., & Izadi, F. F. (2024). Studi Komparasi Perlindungan Warga Sipil dalam Perang Ditinjau dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional dan Siyasah Harbiyah. Bandung Conference Series Law Studies, 4(1), 36–42. https://doi.org/10.29313/bcsls.v4i1.9745

Rusman, R. (2004). Konsep Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia Dilihat Dari Sisi Hukum Humaniter. J. Hak Asasi Mns., 2(2), 1–15. https://doi.org/10.58823/jham.v2i2.22

Salsabilla, A., & Permanasari, A. (2022). Penyanderaan Penduduk Sipil Oleh Pasukan Taliban (2016): Tinjauan Hukum Humaniter Internasional. Reformasi Hukum Trisakti, 4(1), 163–172. https://doi.org/10.25105/refor.v4i1.13424

Sandra, R. (2019). Bantuan Kemanusiaan Dalam Hukum Humaniter Internasional. Teras Law Review Jurnal Hukum Humaniter Dan Ham, 4(6). https://doi.org/10.25105/teras-lrev.v4i6.5425

Setiyono, J. (2017). Peran ICRC Dalam Perkembangan Hukum Humaniter Internasional Di Era Global. Law Reform, 13(2), 217. https://doi.org/10.14710/lr.v13i2.16157

Sudiq, R. D., & Yustitianingtyas, L. (2022). Intervensi Rusia Terhadap Ukraina Pada Tahun 2022 Sebagai Pelanggaran Berat HAM. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 10(3), 101–117. https://doi.org/10.23887/jpku.v10i3.51278

Sulaiman, S. (2000). Sengketa Bersenjata Non-Internasional. Jurnal Hukum & Pembangunan, 30(1), 20. https://doi.org/10.21143/jhp.vol30.no1.306

Tetelepta, D. B., Anwar, A., & Waas, R. M. (2022). Pemindahan Penduduk Secara Paksa Dalam Konflik Bersenjata Di Filipina Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Humaniter Internasional. Tatohi Jurnal Ilmu Hukum, 2(10), 987. https://doi.org/10.47268/tatohi.v2i10.1438

Widnyana, I. M. A. (2023). Kajian Hukum Hindu Dan Hukum Humaniter Internasional Tentang Perlindungan Pihak Medis Dalam Konflik Bersenjata. Jurnal Penelitian Agama Hindu, 7(4), 469–477. https://doi.org/10.37329/jpah.v7i4.2546