01392 - Hukum Internasional: Kajian Konseptual, Subjek, Sumber Hukum, Dan Perspektif Hukum Islam

Abstrak

International law is a branch of law that regulates cross-border relations not only between states, but also encompasses the functions of international organizations, inter-organizational relations, relations between international organizations and individuals, as well as certain rules concerning individuals and non-state entities insofar as they relate to the interests of the international community. The evolution of subjects of international law demonstrates a plurality of actors: states remain the primary subjects with specific qualifications and sovereignty operating through consent, while international organizations may possess legal personality and other actors obtain limited standing in certain contexts. International treaties and the principle of pacta sunt servanda affirm that cross-border legal relations are built upon written commitments that must be executed in good faith. From the perspective of Islamic law, existing references emphasize two key aspects: first, a methodological and institutional need to read international law through the lens of usul al-fiqh and Islamic worldview while managing potential friction between international norms and Shari'a; and second, a value framework grounded in justice and interstate cooperation, as well as substantive convergence on humanitarian issues of armed conflict. This article synthesizes both frameworks to provide a comprehensive understanding of international law in the context of contemporary international relations.

Keywords: international law, subjects of international law, international treaties, pacta sunt servanda, Islamic law, siyar

________________________________________

Abstrak

Hukum internasional merupakan cabang hukum yang mengatur relasi lintas batas tidak hanya antarnegara, tetapi juga mencakup fungsi organisasi internasional, relasi antar-organisasi, relasi organisasi internasional dengan individu, serta aturan tertentu tentang individu dan entitas non-negara sepanjang terkait kepentingan masyarakat internasional. Evolusi subjek hukum internasional menunjukkan pluralitas aktor: negara tetap menjadi subjek utama dengan kualifikasi tertentu dan kedaulatan yang bekerja melalui consent, sementara organisasi internasional dapat memiliki legal personality dan aktor lain memperoleh kedudukan terbatas dalam konteks tertentu. Perjanjian internasional dan asas pacta sunt servanda menegaskan bahwa relasi hukum lintas batas dibangun melalui komitmen tertulis yang wajib dijalankan dengan itikad baik. Dalam perspektif hukum Islam, rujukan yang ada menekankan dua hal kunci: kebutuhan metodologis dan kelembagaan untuk membaca hukum internasional melalui lensa usul al-fiqh dan Islamic worldview, serta kerangka nilai yang berlandaskan keadilan dan kerja sama antarnegara, sekaligus titik temu substantif pada isu kemanusiaan dalam konflik bersenjata. Artikel ini menyintesiskan kedua kerangka tersebut guna memberikan pemahaman komprehensif tentang hukum internasional dalam konteks hubungan internasional kontemporer.

Kata kunci: hukum internasional, subjek hukum internasional, perjanjian internasional, pacta sunt servanda, hukum Islam, siyar

________________________________________

1. PENDAHULUAN

Dalam pengertian hukum positif kontemporer, hukum internasional lazim dipahami sebagai cabang hukum yang mengatur hubungan lintas batas antara negara, sekaligus—seiring perkembangan masyarakat internasional—mengatur pula fungsi lembaga/organisasi internasional dan hubungan antara organisasi internasional dengan subjek lain seperti individu maupun entitas non-state (non-state entities) sepanjang hak dan kewajibannya berhubungan dengan kepentingan masyarakat internasional (Prakoso et al., 2023; Sitanggang, 2021). Definisi semacam ini juga tampak pada perumusan yang menekankan bahwa hukum internasional berisi prinsip dan kaidah perilaku yang dirasa mengikat oleh negara-negara, serta mencakup relasi antarnegara, relasi antarorganisasi internasional, dan relasi organisasi internasional dengan individu/entitas non-negara (Prakoso et al., 2023; Sefriani, 2007). Pemahaman tersebut penting karena ia menegaskan bahwa hukum internasional bukan hanya "hukum antarnegara" dalam arti sempit, melainkan rezim normatif yang mengatur beragam relasi hukum lintas batas yang kini semakin kompleks (Prakoso et al., 2023; Sitanggang, 2021).

Dari sudut hukum Islam, diskursus yang sering dipertautkan dengan "hukum internasional" adalah pembahasan tentang siyar dan analisis terhadap keterlibatan negara Muslim dalam hukum internasional modern, termasuk dalam praktik pembuatan perjanjian internasional (Nirwan et al., 2023). Muhammadin menekankan bahwa hukum internasional merupakan ranah yang relatif kurang mendapat perhatian ulama, padahal ia sangat berpengaruh dalam membentuk tatanan dunia dan berdampak pada hukum nasional serta pembentukan masyarakat; ia juga menyoroti adanya potensi gesekan (incompatibilities) antara hukum internasional dan Syariat Islam, sekaligus peluang menjadikan ranah ini sebagai medan da'wah bi al-'ilm melalui penyampaian solusi Syariat Islam terhadap problem global (Nirwan et al., 2023). Dengan demikian, artikel ini menyintesiskan dua kerangka: (i) pemahaman hukum internasional sebagai cabang hukum yang mengatur relasi negara, organisasi internasional, dan subjek lain; serta (ii) pembacaan perspektif hukum Islam yang menuntut kehati-hatian normatif—melalui perangkat konseptual usul al-fiqh dan/atau prinsip kemaslahatan—dalam berinteraksi dengan norma internasional (Nirwan et al., 2023; Sukmana & Susilawati, 2022).

________________________________________

2. DEFINISI, RUANG LINGKUP, DAN PEMBEDAAN "HUKUM INTERNASIONAL PUBLIK"

Sejumlah rujukan mendeskripsikan hukum internasional sebagai kumpulan prinsip dan kaidah yang mengikat negara-negara dan harus dihormati dalam hubungan di antara mereka, sekaligus mencakup aturan tentang fungsi organisasi internasional serta relasi organisasi internasional dengan individu/entitas non-negara (Prakoso et al., 2023; Sefriani, 2007). Quintao juga menguraikan cakupan (ruang lingkup) yang serupa—mengikuti definisi Hyde—dengan memasukkan aturan tentang fungsi lembaga/organisasi internasional, hubungan antarorganisasi, serta hubungan organisasi internasional dengan individu, dan aturan tertentu mengenai individu serta subjek non-negara sepanjang terkait dengan masalah masyarakat internasional (Sitanggang, 2021). Kesamaan unsur-unsur tersebut menunjukkan konsensus konseptual bahwa hukum internasional modern tidak lagi semata-mata memusat pada negara, melainkan ikut menata relasi hukum lintas batas yang melibatkan berbagai aktor (Prakoso et al., 2023; Sitanggang, 2021).

Dalam literatur pengantar, juga dibedakan antara hukum internasional publik dan hukum perdata internasional. Dusturiyah menyebut hukum internasional publik sebagai keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan lintas negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata; sementara hukum perdata internasional berfokus pada hubungan keperdataan lintas yurisdiksi (-, 2018). Pembedaan serupa juga tampak dalam uraian Quintao yang memisahkan hukum internasional publik (mengatur hubungan antarnegara) dari hukum perdata internasional (mengatur hubungan antarwarga negara lintas negara) (-, 2018; Sitanggang, 2021). Kerangka ini relevan bagi perspektif Islam karena kajian siyar (sebagaimana dibahas Muhammadin) berkelindan terutama dengan dimensi publik hubungan antarentitas politik dan norma-norma yang mengikatnya, termasuk aspek perjanjian dan relasi damai/konflik (Nirwan et al., 2023; Utama, 2019).

________________________________________

3. SUBJEK HUKUM INTERNASIONAL: NEGARA, ORGANISASI INTERNASIONAL, INDIVIDU, DAN AKTOR LAIN

3.1 Negara sebagai Subjek Utama dan Syarat Kapasitas Hubungan Luar Negeri

Banyak rujukan menegaskan bahwa negara adalah subjek utama hukum internasional, tetapi bukan satu-satunya (Adelina & Zulkarnain, 2024; Ibrahim, 2023). Dalam konteks kualifikasi kenegaraan, Baadilla dan Daties menyebut kualifikasi pokok negara sebagai pribadi hukum internasional: penduduk tetap, wilayah tertentu, pemerintah, serta kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara lain (Putra et al., 2022). Penekanan pada "kemampuan mengadakan hubungan dengan negara lain" juga sejalan dengan pemahaman bahwa kedaulatan dan kapasitas berhubungan keluar merupakan bagian penting dari eksistensi negara dalam hukum internasional (Muhammadin, 2023; Putra et al., 2022). Sigit lebih jauh mengaitkan kedaulatan dan kesederajatan negara sebagai atribut yang melekat pada negara merdeka sebagai subjek hukum internasional, serta menekankan peran consent (persetujuan) negara dalam konteks keanggotaan pada organisasi internasional (Jaknanihan et al., 2021; Muhammadin, 2023).

Perkembangan masyarakat internasional yang kian "borderless" juga sering dikaitkan dengan globalisasi dan interdependensi, yang memunculkan kebutuhan pengaturan lebih luas serta munculnya aktor-aktor transnasional (Ibrahim, 2023; Putra et al., 2022). Yustitianingtyas secara eksplisit menegaskan bahwa, meski pengertian klasik menempatkan negara sebagai aktor utama, perkembangan kemudian menunjukkan hukum internasional juga mengatur kepentingan individu, organisasi internasional, serta perusahaan multinasional/transnasional, sehingga bertambahnya subjek membawa kebutuhan baru yang memengaruhi perkembangan hukum internasional (Baadilla & Daties, 2021; Ibrahim, 2023). Dinamika subjek ini penting sebagai landasan untuk memahami bagaimana "hubungan internasional" (dalam arti relasi lintas batas) dibentuk bukan hanya oleh negara, tetapi juga oleh organisasi internasional dan aktor lain—suatu kondisi yang juga diakui dalam definisi Hyde sebagaimana dikutip Indriarto dan Quintao (Prakoso et al., 2023; Sitanggang, 2021).

3.2 Organisasi Internasional dan Pengakuan Personalitas Hukum Internasional

Dalam perkembangan hukum internasional, organisasi internasional memperoleh tempat sebagai subjek hukum internasional. Sefriani (2007) mengutip penegasan Mahkamah Internasional tahun 1949 tentang sifat dinamis subjek hukum dalam suatu sistem hukum: subjek hukum tidak harus identik dalam sifat dan luasnya hak; natur dan haknya bergantung pada kebutuhan komunitas (Baadilla & Daties, 2021). Sitanggang menjelaskan organisasi internasional sebagai perhimpunan negara-negara yang dibentuk dan didasarkan pada perjanjian internasional dengan tujuan bersama, dilengkapi organ-organ khusus, serta dibentuk berdasarkan hukum internasional; negara-negara dapat memberikan personalitas hukum internasional secara eksplisit sebagai kapasitas bertindak sebagai subjek hukum yang terpisah dari negara pembentuknya (Baadilla & Daties, 2021; Suwartono & Erlangga, 2024). Farida mengilustrasikan transformasi ASEAN: berlakunya Piagam ASEAN menjadikan ASEAN rule-based organization dan memiliki legal personality; Pasal 3 Piagam ASEAN menyatakan ASEAN sebagai organisasi antarpemerintah diberikan status hukum sehingga memiliki status hukum sebagai subjek hukum internasional (Ellianne & Justinar, 2022; Suwartono & Erlangga, 2024).

Pembahasan tentang organisasi internasional juga relevan untuk menunjukkan bahwa hukum internasional mengatur hubungan negara dengan organisasi internasional maupun organisasi internasional dengan subjek lain, selaras dengan definisi ruang lingkup hukum internasional yang memasukkan fungsi lembaga internasional dan relasinya (Prakoso et al., 2023; Sefriani, 2007). Sukmana dan Susilawati—dalam konteks perjanjian ASEAN–China—menegaskan organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional yang dibentuk melalui perjanjian internasional oleh dua negara atau lebih, memuat fungsi, tujuan, kewenangan, struktur, dan sekretariat tetap (Indriarto, 2021; Suwartono & Erlangga, 2024). Dengan demikian, hukum internasional sebagai cabang hukum memang mencakup relasi hukum yang melibatkan negara dan organisasi internasional, bukan hanya relasi antarnegara (Indriarto, 2021; Prakoso et al., 2023).

3.3 Individu, Pemberontak/Belligerent, dan Subjek Lain

Selain negara dan organisasi internasional, sejumlah rujukan menginventarisasi subjek lain. Ellianne dan Justinar—dalam kajian konflik Thailand Selatan—menyebut bahwa entitas yang dapat tercakup sebagai subjek hukum internasional meliputi negara, Takhta Suci Vatikan, organisasi internasional (misalnya PBB), orang perorangan (misalnya dalam konteks war criminals), dan pemberontak/kelompok bersenjata tertentu (Adelina & Zulkarnain, 2024). Permanasari—dalam kajian GAM—juga memaparkan bahwa praktik masyarakat bangsa-bangsa mengakui sejumlah entitas sebagai subjek hukum internasional yang memiliki international legal personality: negara, organisasi internasional, Vatikan, ICRC, insurgent/belligerent, dan entitas lain; meskipun ia menekankan bahwa penerapan Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 tidak mengubah status hukum GAM, dan GAM "belum" memiliki kapasitas sebagai subjek hukum internasional berkepribadian internasional penuh (Adelina & Zulkarnain, 2024; Farida, 2009). Katalog subjek ini memperkuat tesis bahwa hukum internasional sebagai cabang hukum memang beroperasi dalam lanskap subjek yang plural, dengan derajat kapasitas dan hak/kewajiban yang tidak seragam (Baadilla & Daties, 2021; Ibrahim, 2023).

Perlu dicatat bahwa perluasan subjek ini tidak serta-merta berarti kesetaraan penuh antarsubjek. Sefriani (2007) menekankan bahwa pengakuan subjek dan luas haknya bergantung pada kebutuhan komunitas internasional (Baadilla & Daties, 2021), dan Permanasari menunjukkan bahwa status kelompok pemberontak/insurgent dalam konteks tertentu tidak otomatis menjadikannya subjek berkepribadian internasional penuh (Farida, 2009). Dengan demikian, hukum internasional modern mengakui pluralitas subjek, tetapi pengakuan tersebut bersifat bertingkat (graded) dan kontekstual (Baadilla & Daties, 2021; Farida, 2009).

________________________________________

4. SUMBER HUKUM INTERNASIONAL DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL SEBAGAI INSTRUMEN UTAMA RELASI LINTAS BATAS

Dalam praktik hubungan internasional, perjanjian internasional tampil sebagai instrumen kunci untuk membentuk hak dan kewajiban lintas batas. Ibrahim merangkum definisi yang menekankan perjanjian internasional sebagai kata sepakat antara dua atau lebih subjek hukum internasional mengenai objek tertentu untuk membentuk hubungan hukum serta melahirkan hak dan kewajiban yang diatur hukum internasional; ia juga mengekstraksi unsur pembentuknya: adanya kata sepakat, subjek tertentu, objek tertentu, tunduk pada/diatur hukum internasional, dan berbentuk tulisan (Nainggolan, 2023). Penekanan bahwa pihak pembuat perjanjian mencakup negara dan lembaga-lembaga internasional juga sejalan dengan perluasan subjek hukum internasional dan kapasitas organisasi internasional untuk bertindak sebagai subjek yang terpisah (Nainggolan, 2023; Suwartono & Erlangga, 2024). Selaras dengan itu, Purwanto (2012) menegaskan bahwa suatu perjanjian merupakan perjanjian internasional apabila dibuat oleh aktor yang bertindak sebagai subjek hukum internasional, berbentuk tertulis, dan tunduk pada rezim hukum internasional (Firmansyah & Myharto, 2022; Nainggolan, 2023).

Keberlakuan perjanjian internasional terkait erat dengan asas pacta sunt servanda. Purwanto (2012) menegaskan bahwa asas ini merupakan prinsip hukum yang diakui secara universal: ketentuan yang disepakati para pihak menjadi mengikat secara hukum dan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dengan itikad baik; ia menyebut bahwa Pembukaan dan Pasal 26 Konvensi Wina 1969 serta Konvensi Wina 1986 menegaskan eksistensi pacta sunt servanda sebagai prinsip pemandu pembuatan dan pelaksanaan perjanjian internasional (Firmansyah & Myharto, 2022). Utama juga menegaskan bahwa asas pacta sunt servanda menjadi dasar beroperasinya/berlakunya perjanjian internasional karena para pihak berjanji menghormati dan melaksanakan apa yang disepakati; ia mengaitkan asas tersebut dengan hukum Indonesia melalui UU No. 24 Tahun 2000 yang menegaskan kewajiban melaksanakan perjanjian dengan itikad baik (Firmansyah & Myharto, 2022; Sudiq & Yustitianingtyas, 2022). Rangkaian ini menunjukkan bahwa hukum internasional—sebagai cabang yang mengatur relasi antarsubjek lintas batas—memiliki perangkat normatif untuk memastikan stabilitas ekspektasi (stability of expectations) melalui kewajiban memenuhi janji perjanjian dengan itikad baik (Firmansyah & Myharto, 2022; Sudiq & Yustitianingtyas, 2022).

Dalam perspektif hukum Islam yang dibahas Muhammadin, aspek perjanjian internasional menjadi area strategis karena ia menekankan urgensi peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk proaktif menasihati pemerintah dalam partisipasi hukum internasional, khususnya treaty-making, mengingat potensi ketidakselarasan antara hukum internasional dan Syariat Islam (Nirwan et al., 2023). Dengan demikian, perjanjian internasional diposisikan bukan hanya sebagai instrumen teknis hubungan luar negeri, tetapi sebagai titik temu (atau titik gesek) antara komitmen internasional dan pertimbangan normatif Syariah yang memerlukan telaah usul al-fiqh (Nainggolan, 2023; Nirwan et al., 2023).

________________________________________

5. KEDAULATAN DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM HUKUM INTERNASIONAL

Hukum internasional bekerja dalam kerangka kedaulatan negara dan kesederajatan, tetapi kedaulatan tidak dipahami sebagai kebebasan tanpa batas. Sigit menegaskan bahwa kedaulatan dan kesederajatan negara merupakan konsep yang diakui dan menjadi dasar bekerjanya sistem hukum internasional; consent negara menjadi krusial, termasuk dalam keputusan untuk mengikatkan diri pada organisasi internasional (Jaknanihan et al., 2021; Muhammadin, 2023). Dalam konteks pertanggungjawaban, Nirwan dkk. menegaskan bahwa tanggung jawab negara timbul ketika ada pelanggaran kewajiban internasional (baik bersumber perjanjian internasional maupun kebiasaan internasional), dan berkelindan dengan prinsip persamaan dan kedaulatan negara; negara yang haknya dilanggar dapat menuntut perbaikan (reparation) (Lubis, 2021). Prakoso dkk. menegaskan bahwa pertanggungjawaban negara menurut hukum internasional tetap ada meskipun menurut hukum nasional perbuatan itu bukan pelanggaran; negara tidak dapat menjadikan hukum negaranya sebagai alasan untuk menghindari pertanggungjawaban internasional yang ditetapkan oleh hukum internasional (Lubis, 2021; Purwanto, 2012).

Di sisi lain, kerangka use of force dan penghormatan kedaulatan juga menjadi bagian dari norma dasar relasi antarnegara. Sudiq dan Yustitianingtyas mengutip larangan ancaman atau penggunaan kekuatan dalam Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB, sekaligus menegaskan bahwa negara sebagai subjek hukum internasional tetap dibatasi dan tunduk pada hukum internasional, serta asas persamaan kedudukan negara (doctrine of equality) yang menuntut penghormatan kedaulatan dan hak negara lain (Jaknanihan et al., 2021; Soemardi, 1976). Latar normatif ini relevan bagi pembacaan Islam karena diskursus perang dan perdamaian dalam hukum Islam (sebagaimana diulas Ismail dan juga dikomparasikan dengan hukum humaniter internasional) membahas syarat-syarat kebolehan perang dan prinsip perlindungan korban (Jaknanihan et al., 2021; Utama, 2019).

________________________________________

6. PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ATAS HUKUM INTERNASIONAL: SIYAR, NILAI DASAR, DAN KEHATI-HATIAN NORMATIF

Muhammadin mengajukan tesis bahwa hukum internasional—meski berpengaruh besar pada tatanan dunia, hukum nasional, dan pembentukan masyarakat—termasuk ranah yang paling sedikit mendapat perhatian ulama; ia menyebut "identitas internasional" sangat memengaruhi pola pikir dan kehidupan manusia termasuk di Indonesia (Nirwan et al., 2023). Ia juga menegaskan adanya banyak potensi gesekan antara hukum internasional dan Syariat Islam yang bisa merugikan masyarakat, tetapi juga terdapat peluang menjadikan ranah tersebut sebagai sarana penyebaran solusi Syariah terhadap problem dunia (Nirwan et al., 2023). Dengan menggunakan Islamic Worldview (Al-Attas) dan analisis teoretik usul al-fiqh terhadap hukum internasional dan siyar, Muhammadin menekankan kebutuhan kelembagaan ulama—secara khusus MUI—untuk aktif memberi nasihat kepada pemerintah dalam partisipasi terhadap hukum internasional, terutama dalam pembuatan perjanjian internasional (Nainggolan, 2023; Nirwan et al., 2023).

Sejalan dengan itu, Zulfikar—dalam konteks harmonisasi konvensi internasional perlindungan pekerja migran—menekankan bahwa jika hukum internasional dilihat dari perspektif Islam, terdapat landasan relasi internasional yang dibangun atas dasar keadilan tanpa diskriminasi (dirujuk pada Q.S. An-Nisa ayat 135) serta membangun ukhuwah/kerja sama yang baik antarnegara (dirujuk pada Q.S. Al-Hujurat ayat 13) (Aulia & Michael, 2023). Pada tingkat normatif, rujukan ini menyediakan kerangka nilai (value framework) untuk menilai praktik relasi internasional: keadilan dan kerja sama sebagai orientasi etik (Aulia & Michael, 2023; Nirwan et al., 2023). Dengan kata lain, pendekatan Islam yang dikemukakan rujukan ini tidak berhenti pada deskripsi "apa itu hukum internasional," tetapi menambahkan pertanyaan preskriptif: relasi internasional macam apa yang seharusnya dibangun agar sesuai nilai keadilan dan kerja sama (Aulia & Michael, 2023; Nirwan et al., 2023).

Namun, literatur yang tersedia juga menunjukkan bahwa "gesekan" dengan norma internasional sering muncul pada isu tertentu. Adelina dan Zulkarnain, misalnya, menyoroti konteks hukuman mati untuk terorisme: Indonesia mengalami ketegangan antara kebijakan nasional dan standar internasional, sementara Mesir berjuang menyeimbangkan prinsip Syariah dengan tuntutan global; tekanan internasional terhadap HAM dapat memunculkan ketegangan antara pelaksanaan hukum Syariah dan kepatuhan terhadap standar internasional (Rosidah, 2023). Mubarok dan Dinyati juga menegaskan bahwa implementasi HAM dalam lingkup nasional sering berbenturan dengan budaya dan hukum lokal, termasuk ketika hukum Islam dikodifikasi di negara-negara Muslim yang juga menjadi bagian PBB; mereka menawarkan pendekatan dialogis melalui kaidah mashlahah untuk mempertemukan hukum Islam dan HAM internasional (Rosidah, 2023; Sukmana & Susilawati, 2022). Dua rujukan ini, jika disintesiskan, memperlihatkan bahwa perspektif "hukum internasional menurut hukum Islam" bukan sekadar soal kompatibilitas abstrak, melainkan soal metode penilaian (misalnya melalui usul al-fiqh atau mashlahah) dan tata kelola kebijakan agar partisipasi internasional tidak mengorbankan prinsip normatif Syariah atau kewajiban HAM (Nirwan et al., 2023; Sukmana & Susilawati, 2022).

________________________________________

7. PERJANJIAN INTERNASIONAL DALAM KACAMATA KEHATI-HATIAN SYARIAH: ANTARA KOMITMEN INTERNASIONAL DAN EVALUASI NORMATIF

Dalam hukum internasional, perjanjian internasional dipahami sebagai kesepakatan para subjek yang menimbulkan hak dan kewajiban, tunduk pada hukum internasional, dan melalui tahapan yang dirujuk Konvensi Wina 1969 seperti perundingan, penandatanganan, dan ratifikasi (Nainggolan, 2023). Dalam kerangka itu, asas pacta sunt servanda mengikat para pihak untuk melaksanakan perjanjian dengan itikad baik (Firmansyah & Myharto, 2022; Sudiq & Yustitianingtyas, 2022). Dari perspektif "partisipasi negara" (termasuk negara Muslim), konstruksi tersebut menuntut kesiapan kelembagaan: negara perlu memahami kapan dan bagaimana perjanjian mengikat serta konsekuensi normatifnya (Firmansyah & Myharto, 2022; Nainggolan, 2023).

Muhammadin menekankan aspek kehati-hatian yang khas: karena terdapat potensi ketidakselarasan antara hukum internasional dan Syariat Islam, maka diperlukan peran institusi ulama untuk memberi masukan pada proses partisipasi, khususnya treaty-making (Nirwan et al., 2023). Ia membandingkan kebutuhan ini dengan praktik institusional di Malaysia (misalnya fungsi pengkajian kesesuaian dengan Syariah dalam proses terkait perjanjian), untuk menekankan bahwa nasihat hukum terkait kesesuaian Syariah dapat ditempatkan sebagai bagian dari tata kelola hukum internasional di tingkat domestik (Nirwan et al., 2023). Dengan menyintesiskan ini bersama kerangka pacta sunt servanda, dapat dipahami bahwa kehati-hatian Syariah yang dimaksud Muhammadin bukanlah penolakan terhadap norma "janji mengikat," melainkan penekanan bahwa sebelum "janji" internasional diambil, substansi komitmen perlu diuji kesesuaiannya dengan prinsip Syariat agar kewajiban itikad baik tidak berubah menjadi kewajiban menjalankan norma yang dipandang bermasalah secara agama (Firmansyah & Myharto, 2022; Nirwan et al., 2023).

Di sisi lain, Mubarok dan Dinyati menunjukkan kemungkinan metodologis untuk menjembatani ketegangan norma melalui prinsip mashlahah, yang mereka posisikan menyerupai "public policy" dalam tradisi hukum Barat, sehingga hukum Islam dan HAM internasional dapat berdialog untuk mencapai pemahaman bersama demi terwujudnya HAM di dunia Muslim (Sukmana & Susilawati, 2022). Dalam konteks perjanjian internasional, pendekatan ini dapat dibaca sebagai strategi interpretatif: bukan sekadar menerima/menolak, melainkan merumuskan bentuk penerapan (atau pengaturan domestik) yang menjaga tujuan kemaslahatan sambil mengelola komitmen internasional (Nirwan et al., 2023; Sukmana & Susilawati, 2022). Akan tetapi, catatan Adelina dan Zulkarnain tentang tekanan eksternal dan variasi respons implementatif (Indonesia dan Mesir) juga mengingatkan bahwa proses "harmonisasi" itu tidak tunggal; ia dipengaruhi tekanan politik, relasi diplomatik, dan tuntutan organisasi internasional, yang berpotensi menggeser keseimbangan antara kepatuhan standar global dan pembacaan Syariah (Nirwan et al., 2023; Rosidah, 2023).

________________________________________

8. KONFLIK BERSENJATA, PERLINDUNGAN MANUSIA, DAN IRISAN DENGAN SIYASAH HARBIYAH: TITIK TEMU HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DAN HUKUM ISLAM

Salah satu arena paling konkret untuk membaca "hukum internasional menurut hukum Islam" adalah isu konflik bersenjata dan perlindungan korban. Ismail mendefinisikan hukum humaniter internasional sebagai seperangkat aturan yang berbasis pada Hukum Jenewa 1949 dan Hukum Den Haag 1907, dilengkapi Protokol Tambahan 1977, yang bertujuan melindungi korban perang dan warga sipil serta mengatur metode dan alat perang; ia juga menyebut prinsip pembatasan, proporsionalitas, dan pembedaan sebagai prinsip yang harus dihormati pihak berkonflik (Jaknanihan et al., 2021). Dalam kaitan ajaran Islam, Ismail menyatakan bahwa Islam memandang peperangan diperbolehkan hanya didasarkan pada alasan pertahanan diri, membantu orang yang disiksa, atau mendirikan keadilan (kebenaran) (Jaknanihan et al., 2021). Dengan demikian, terdapat artikulasi jus ad bellum versi Islam dalam rujukan ini—perang bukan tujuan, melainkan dibatasi alasan tertentu—yang dapat diletakkan berdampingan dengan norma internasional tentang pembatasan penggunaan kekuatan dan perlindungan korban (Jaknanihan et al., 2021; Soemardi, 1976).

Raihansyah dan Izadi secara komparatif menegaskan bahwa hukum internasional dan hukum Islam sama-sama mendefinisikan warga sipil sebagai penduduk wilayah yang tidak terlibat dalam konflik bersenjata yang sedang berlangsung; pembedaan warga sipil dan kombatan diperlukan untuk mencegah korban yang tidak diperlukan (Utama, 2019). Mereka juga menyatakan bahwa siyasah harbiyah merupakan konsep dalam hukum Islam terkait hubungan negara-negara Muslim dan non-Muslim; dalam konteks ini, warga sipil adalah mereka yang tidak terlibat dalam konflik bersenjata atau tidak berpartisipasi dalam serangan, dan perlindungan warga sipil dalam hukum humaniter internasional dan hukum Islam sama-sama diarahkan untuk melindungi warga sipil yang tidak terlibat dalam konflik bersenjata, termasuk kategori seperti perempuan, anak-anak, orang tua, dan penyandang disabilitas (Jaknanihan et al., 2021; Utama, 2019). Sintesis dari rujukan Ismail dan Raihansyah–Izadi memperlihatkan bahwa, pada lapisan normatif tertentu, terdapat irisan kuat: pembatasan alasan perang, pembedaan kombatan–sipil, dan orientasi perlindungan terhadap kelompok rentan (Jaknanihan et al., 2021; Utama, 2019).

Akan tetapi, dalam hukum internasional sendiri, pengaturan konflik juga melibatkan isu status pihak bersenjata non-negara. Ellianne dan Justinar menunjukkan bahwa Konvensi Jenewa 1949 (misalnya Pasal 3) relevan dalam sengketa bersenjata non-internasional dan menyiratkan bahwa subjek lain selain negara memiliki hak/kewajiban terbatas atau setidaknya menjadi pihak yang dilindungi oleh hukum humaniter internasional (Adelina & Zulkarnain, 2024). Permanasari juga menekankan bahwa penerapan Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 tidak mengubah status hukum pemberontak, dan dalam kasus GAM statusnya tetap "insurgent" serta belum memiliki kapasitas sebagai subjek hukum internasional berkepribadian internasional penuh (Adelina & Zulkarnain, 2024; Farida, 2009). Nuansa ini penting bagi perspektif Islam karena konsep siyasah harbiyah (sebagai kerangka hubungan dan perang) beroperasi dalam realitas konflik modern yang sering melibatkan aktor non-negara; sementara hukum internasional menyediakan perangkat minimum perlindungan kemanusiaan tanpa harus mengakui pemberontak sebagai "negara" (Adelina & Zulkarnain, 2024; Farida, 2009). Dengan kata lain, baik dalam pembacaan Islam (perlindungan sipil) maupun hukum humaniter internasional (perlindungan minimum), ada orientasi kemanusiaan yang tidak menggantungkan diri pada pengakuan penuh status kenegaraan pihak non-negara (Adelina & Zulkarnain, 2024; Utama, 2019).

________________________________________

9. PENUTUP

Berdasarkan rujukan yang tersedia, "hukum internasional" dapat dipahami sebagai cabang hukum yang mengatur relasi lintas batas tidak hanya antarnegara, tetapi juga mencakup fungsi organisasi internasional, relasi antarorganisasi, relasi organisasi internasional dengan individu, serta aturan tertentu tentang individu dan entitas non-negara sepanjang terkait kepentingan masyarakat internasional (Prakoso et al., 2023; Sefriani, 2007). Evolusi subjek hukum internasional menunjukkan pluralitas aktor: negara tetap subjek utama dengan kualifikasi tertentu dan kedaulatan yang bekerja melalui consent, sementara organisasi internasional dapat memiliki legal personality (misalnya ASEAN melalui Piagam ASEAN) dan aktor lain (individu, pemberontak) memperoleh kedudukan terbatas dalam konteks tertentu (Adelina & Zulkarnain, 2024; Ellianne & Justinar, 2022; Farida, 2009; Jaknanihan et al., 2021; Putra et al., 2022). Perjanjian internasional dan asas pacta sunt servanda menegaskan bahwa relasi hukum lintas batas dibangun melalui komitmen tertulis yang wajib dijalankan dengan itikad baik (Firmansyah & Myharto, 2022; Nainggolan, 2023).

Dalam perspektif hukum Islam, rujukan yang ada menekankan dua hal kunci. Pertama, terdapat kebutuhan metodologis dan kelembagaan untuk membaca hukum internasional melalui lensa usul al-fiqh/worldview Islam dan mengelola potensi gesekan antara norma internasional dan Syariat, termasuk melalui peran institusi ulama (misalnya MUI) dalam memberi nasihat pada proses treaty-making (Nirwan et al., 2023). Kedua, terdapat kerangka nilai yang dirujuk sebagai landasan relasi internasional dalam perspektif Islam—keadilan tanpa diskriminasi dan kerja sama/ukhuwah antarnegara—serta titik temu substantif pada isu kemanusiaan konflik bersenjata: pembatasan alasan perang, pembedaan kombatan–sipil, dan perlindungan warga sipil serta kelompok rentan, sebagaimana dielaborasi dalam komparasi hukum humaniter internasional dan siyasah harbiyah (Aulia & Michael, 2023; Jaknanihan et al., 2021; Utama, 2019). Pada saat yang sama, literatur juga mengingatkan bahwa dialog/harmonisasi antara Syariah dan norma internasional sering dipengaruhi tekanan eksternal dan variasi respons negara, sehingga pendekatan seperti mashlahah diposisikan sebagai salah satu metode untuk mencari titik temu normatif-praktis tanpa mengabaikan realitas politik hukum global (Nirwan et al., 2023; Rosidah, 2023; Sukmana & Susilawati, 2022).

________________________________________

DAFTAR PUSTAKA

-, R. (2018). Hubungan hukum internasional dengan hukum nasional. Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam Perundang-Undangan dan Pranata Sosial, 7(1). https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v7i1.2334

Adelina, R., & Zulkarnain, Z. (2024). Eksternalisasi penerapan hukuman mati terorisme dalam perspektif pidana Islam: Studi komparasi Indonesia dan Mesir. Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam, 16(2), 288–306. https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v16i2.8854

Aulia, Z. F., & Michael, T. (2023). Tanggung jawab negara peluncur terhadap pengelolaan sampah antariksa dalam kerangka hukum internasional. Journal Evidence of Law, 2(3), 218–227. https://doi.org/10.59066/jel.v2i3.548

Baadilla, E., & Daties, D. R. A. (2021). Legalitas perjanjian kerja sama luar negeri pemerintah daerah di masa pandemi Covid-19. Sasi, 27(2), 206–220. https://doi.org/10.47268/sasi.v27i2.543

Ellianne, W., & Justinar, J. (2022). Status hukum Barisan Revolusi Nasional dalam konflik bersenjata di Thailand Selatan. Teras Law Review: Jurnal Hukum Humaniter dan HAM, 3(2), 93–112. https://doi.org/10.25105/teraslrev.v3i2.15048

Farida, E. (2009). Efektivitas Piagam ASEAN (ASEAN Charter) bagi ASEAN sebagai organisasi internasional. Qistie, 3(3). https://doi.org/10.31942/jqi.v3i3.577

Firmansyah, R., & Myharto, W. S. (2022). Penegakan hukum terhadap kriminologi pendanaan terorisme dalam perspektif hukum nasional (Studi kasus putusan No. 7/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim). Jurnal Ilmiah Publika, 10(2), 380. https://doi.org/10.33603/publika.v10i2.7814

Ibrahim, A. M. (2023). Kebijakan Indonesia tidak meratifikasi Konvensi ILO No. 188/2007 tentang pekerjaan penangkapan ikan. Indonesian Perspective, 8(1), 71–95. https://doi.org/10.14710/ip.v8i1.56380

Indriarto, O. S. (2021). The war of Yemen and the international court decision: A Houthi case fighting. The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence, 2(1), 33–58. https://doi.org/10.15294/digest.v2i1.48632

Jaknanihan, A. A., Utama, M. A., & Thessalonica, F. V. (2021). Dua jalur penanganan pengungsi: Analisis diplomasi migrasi di Asia Tenggara. Jurnal Sentris, 2(2), 132–151. https://doi.org/10.26593/sentris.v2i2.5013.132-151

Lubis, T. M. (2021). Akibat hukum pembatalan perjanjian bilateral terkait pinjaman kepada China dalam perspektif hukum internasional. Res Nullius Law Journal, 3(1), 79–88. https://doi.org/10.34010/rnlj.v3i1.3830

Muhammadin, F. M. (2023). Urgensi Majelis Ulama Indonesia membersamai pemerintah dalam hukum internasional. El-Dusturie, 2(1). https://doi.org/10.21154/el-dusturie.v2i1.5344

Nainggolan, S. K. J. (2023). Analisis hukum penerapan Konvensi Jenewa 1949 ke IV atas pelanggaran hak perlindungan sipil dalam konflik Kashmir. Jurist-Diction, 6(4), 761–780. https://doi.org/10.20473/jd.v6i4.51223

Nirwan, F. M. A. P., Wattimena, J. A. Y., & Anwar, A. (2023). Bentuk pertanggungjawaban pelanggaran HAM terhadap tawanan perang menurut hukum dan HAM internasional. Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum, 3(7), 632. https://doi.org/10.47268/tatohi.v3i7.1849

Prakoso, I., Likadja, J. A. Ch., & Sabuna, V. E. (2023). Analisa hukum internasional tentang pertanggungjawaban pemerintah Filipina terhadap penyanderaan warga negara Indonesia oleh kelompok (separatis) Abu Sayyaf. Comserva: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, 3(02), 666–675. https://doi.org/10.59141/comserva.v3i02.808

Purwanto, H. (2012). Keberadaan asas pacta sunt servanda dalam perjanjian internasional. Mimbar Hukum: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 21(1), 155. https://doi.org/10.22146/jmh.16252

Putra, B. J., Asnawi, E., & Kadaryanto, B. (2022). Tinjauan yuridis tentang dampak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018 terhadap kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam perjanjian internasional. Jurnal Ilmu Hukum, 11(1), 106. https://doi.org/10.30652/jih.v11i1.8185

Rosidah, N. F. (2023). Upaya pemerintah dalam penegakan hak asasi manusia pada pelanggaran yang dilakukan oleh anak. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains, 2(09), 786–797. https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i09.618

Sefriani, S. (2007). Tanggung jawab perusahaan transnasional terhadap pelanggaran HAM dalam perspektif hukum internasional. Unisia, 30(65), 292–309. https://doi.org/10.20885/unisia.vol30.iss65.art7

Sitanggang, D. F. D. (2021). Implementasi personalitas hukum internasional ASEAN dalam pembentukan perjanjian internasional. Jurnal Yuridis, 7(2), 372. https://doi.org/10.35586/jyur.v7i2.348

Soemardi, D. (1976). Masalah perjanjian internasional dalam hubungan dengan keanggotaan Indonesia dalam Islamic Development Bank. Jurnal Hukum & Pembangunan, 6(3), 223. https://doi.org/10.21143/jhp.vol6.no3.621

Sudiq, R. D., & Yustitianingtyas, L. (2022). Intervensi Rusia terhadap Ukraina pada tahun 2022 sebagai pelanggaran berat HAM. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 10(3), 101–117. https://doi.org/10.23887/jpku.v10i3.51278

Sukmana, S., & Susilawati, T. (2022). Perjanjian ASEAN dan China dalam pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-China (ASEAN-China Free Trade Area/ACFTA): Tinjauan terhadap Pasal 2 ayat 1 (a) Konvensi Wina 1986. Palar (Pakuan Law Review), 8(1), 183–197. https://doi.org/10.33751/palar.v8i1.4775

Suwartono, R. D. B., & Erlangga, V. L. S. (2024). Dilema pengaturan kedudukan hukum internasional di dalam konstitusi Indonesia. Mimbar Hukum: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 36(1), 26–60. https://doi.org/10.22146/mh.v36i1.11985

Utama, I. G. A. S. (2019). Asas pacta sunt servanda dalam perspektif hukum perjanjian internasional. Ganesha Civic Education Journal, 1(1), 37–48. https://doi.org/10.23887/gancej.v1i1