01390 - Hukum Ekonomi dalam Perspektif Hukum Islam: Kajian Fiqh Muamalat, Institusionalisasi, dan Tantangan Implementasi di Indonesia

Abstract

This article examines economic law (hukum ekonomi) from the perspective of Islamic law, positioning it within the comprehensive normative framework of fiqh muamalat as the branch of Islamic jurisprudence governing trade, investment, financial services, and related public policy. Using a normative-conceptual approach, this study analyzes the foundational sources of Islamic economic law—comprising the Qur'an, Sunnah, and ijtihad—alongside its methodological instruments, including ushul fiqh, qawā'id fiqhiyyah, 'urf, and maslahah, as well as its evaluative compass of maqāṣid al-sharī'ah. The article traces key principles governing economic activity: the presumption of permissibility (ibahah) in muamalat, the prohibition of riba, gharar, maysir, and darar, and the contractual (akad) framework that operationalizes these principles across trade, investment, and social finance. The study further examines the institutionalization of Islamic economic law in Indonesia through DSN-MUI fatwas, the Sharia Supervisory Board (DPS), the Compilation of Sharia Economic Law (KHES), and mechanisms for dispute resolution through the Religious Court (Peradilan Agama) and Basyarnas arbitration. The article concludes that strengthening ijtihad methodology and syariah compliance governance is essential to ensure Islamic economic law remains relevant, implementable, and genuinely productive of social welfare (maslahah).

Keywords: Islamic economic law, fiqh muamalat, maqāṣid al-sharī'ah, akad, DSN-MUI fatwa, Islamic banking, KHES

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji hukum ekonomi dalam perspektif hukum Islam, menempatkannya dalam kerangka normatif komprehensif fiqh muamalat sebagai cabang yurisprudensi Islam yang mengatur perdagangan, investasi, jasa keuangan, dan kebijakan publik terkait. Dengan menggunakan pendekatan normatif-konseptual, kajian ini menganalisis sumber-sumber dasar hukum ekonomi Islam—yang mencakup Al-Qur'an, Sunnah, dan ijtihad—beserta instrumen metodologisnya, termasuk ushul fiqh, qawā'id fiqhiyyah, 'urf, dan maslahah, serta kompas evaluatifnya berupa maqāṣid al-sharī'ah. Artikel ini menelusuri prinsip-prinsip utama yang mengatur aktivitas ekonomi: asas kebolehan (ibahah) dalam muamalat, larangan riba, gharar, maysir, dan darar, serta kerangka akad yang mengoperasionalisasikan prinsip-prinsip tersebut dalam perdagangan, investasi, dan keuangan sosial. Kajian ini juga mengkaji institusionalisasi hukum ekonomi Islam di Indonesia melalui fatwa DSN-MUI, Dewan Pengawas Syariah (DPS), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dan mekanisme penyelesaian sengketa melalui Peradilan Agama dan arbitrase Basyarnas. Artikel menyimpulkan bahwa penguatan metodologi ijtihad dan tata kelola kepatuhan syariah merupakan agenda penting agar hukum ekonomi Islam tetap relevan, implementatif, dan benar-benar menghasilkan kemaslahatan ekonomi bagi masyarakat.

Kata Kunci: hukum ekonomi Islam, fiqh muamalat, maqāṣid al-sharī'ah, akad, fatwa DSN-MUI, perbankan syariah, KHES

________________________________________

I. Pendahuluan

Cabang hukum yang mengatur aktivitas ekonomi, perdagangan, investasi, dan kebijakan ekonomi negara memiliki kedudukan strategis dalam setiap tatanan hukum yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif hukum Islam, pembahasan mengenai ekonomi tidak dipahami sekadar sebagai teknik mencari keuntungan, melainkan sebagai bagian dari ajaran Islam yang bersifat komprehensif—tidak terbatas pada ritual—sehingga aktivitas bisnis dan ekonomi membutuhkan rujukan prinsip dan norma syariah agar praktiknya selaras dengan tujuan-tujuan Islam (Fakhruddin et al., 2024; Rahman et al., 2022).

Literatur tentang hukum bisnis Islam di Indonesia menegaskan bahwa ajaran Islam tidak "bersekat" hanya pada wilayah ibadah mahdhah, tetapi juga mencakup aktivitas kehidupan manusia yang berkaitan dengan ekonomi; karena itu, bisnis dipandang memerlukan prinsip syariah dan sumber hukum Islam—Al-Qur'an, Sunnah, dan ijtihad ketika tidak ditemukan petunjuk eksplisit (Fakhruddin et al., 2024). Posisi ini sejalan dengan kajian tentang e-commerce yang menempatkan hukum Islam sebagai ajaran pokok yang mengatur tingkah laku manusia, mencakup hukum ibadah dan hukum muamalat—relasi manusia dengan manusia (Rahman et al., 2022).

Dengan demikian, "hukum ekonomi menurut hukum Islam" dapat dipahami sebagai cabang norma dan kaidah syariah yang mengatur aktivitas ekonomi, perdagangan, investasi, serta—dalam derajat tertentu—kebijakan publik yang terkait pengelolaan kemaslahatan ekonomi masyarakat, dengan orientasi etis dan hukum sekaligus (Fakhruddin et al., 2024; Rahman et al., 2022).

________________________________________

II. Konsep Dasar: Muamalat, Fiqh Muamalat, dan Hukum Ekonomi Syariah

Istilah muamalat secara literal dipahami sebagai "dealings" atau transaksi, sedangkan secara teknis mengacu pada berbagai bentuk hubungan timbal balik antarmanusia untuk memenuhi kebutuhan, khususnya dalam perdagangan dan komersial (Iskandar, 2024). Kajian lain menegaskan bahwa muamalat dalam ekonomi Islam berbasis pada fiqh al-muamalat yang mengatur aktivitas perdagangan dan komersial (Iskandar, 2024), serta dipahami sebagai cabang yurisprudensi Islam yang mencakup wilayah aktivitas bisnis dan komersial dalam ekonomi (Iskandar, 2024).

Secara konseptual, berbagai karya juga memposisikan fiqh mu'āmalah sebagai kerangka yang menjembatani fiqh dengan praktik keuangan syariah modern, termasuk pembahasan larangan-larangan muamalat, inovasi akad, maqāṣid syariah, dan pengawasan (Ishak & Asni, 2020). Dalam konteks Indonesia, diskursus "hukum ekonomi syariah" muncul dan berkembang sebagai arena pengembangan hukum muamalah, dipengaruhi interaksi akademik, kebijakan negara, dinamika sosial, serta tekanan globalisasi dan kapitalisme pasar bebas (Muhammad, 2020); sementara kajian lain menekankan bahwa eksistensi hukum ekonomi Islam di Indonesia juga terhubung pada praktik sosial (living law) dan kebutuhan masyarakat yang lebih luas, dengan pengaturan ekonomi yang terikat pada nilai halal–haram (Ismail et al., 2020).

Kerangka ini menunjukkan bahwa hukum ekonomi Islam tidak hanya memotret "apa yang efektif secara ekonomi", tetapi menilai kesahihan (halal/haram) dan kepatutan etis transaksi berdasarkan prinsip syariah (Ishak & Asni, 2020; Ismail et al., 2020).

________________________________________

III. Sumber Hukum dan Metodologi Penetapan Hukum Ekonomi Islam

Sejumlah studi menegaskan bahwa sumber utama hukum Islam—termasuk dalam bidang ekonomi—ialah Al-Qur'an dan Sunnah; ketika tidak terdapat petunjuk langsung, ijtihad menjadi mekanisme penemuan hukum (Fakhruddin et al., 2024; Rahmati et al., 2018). Literatur pengembangan fatwa produk keuangan syariah di Indonesia juga menekankan tidak ada perbedaan antara sumber hukum Islam secara umum dan sumber hukum ekonomi Islam, karena ekonomi Islam dipandang bagian dari diskursus hukum Islam; perubahan transaksi modern menuntut penerjemahan prinsip-prinsip umum Islam untuk menjawab problem muamalat yang terus berubah (Rahmati et al., 2018).

Pada saat yang sama, kajian tentang KHES menempatkan upaya "positifisasi" hukum muamalat sebagai respons sosiologis atas pertumbuhan praktik ekonomi syariah, sekaligus menekankan perlunya reformulasi ijtihad fiqh agar lebih memberi peluang terhadap dinamika muamalat kontemporer tanpa keluar dari koridor umum hukum Islam (Yusmad et al., 2024). Dalam penelitian tentang prinsip fiqhiyyah, qawāʿid fiqhiyyah dan ushul fiqh diposisikan sebagai perangkat metodologis yang memudahkan perumusan hukum pada isu-isu mustajaddat (baru/berkembang), termasuk dalam muamalat (Sadat & Yusuf, 2020).

Ini selaras dengan kajian e-commerce pada masa pandemi yang memandang qawāʿid fiqhiyyah sebagai rujukan umum untuk menemukan hukum pada isu parsial, serta mengaitkan pengembangan bisnis kontemporer dengan peta maṣāliḥ–mafāsid (Hariyanto et al., 2023). Karena itu, penetapan "hukum ekonomi" dalam Islam bekerja melalui gabungan nash (Al-Qur'an–Hadis) dan metodologi ijtihad—ushul fiqh, qawāʿid fiqhiyyah, dan perangkat lain yang relevan—agar hukum responsif pada perkembangan ekonomi (Hariyanto et al., 2023; Rahmati et al., 2018; Sadat & Yusuf, 2020).

________________________________________

IV. Orientasi Tujuan: Maqāṣid Al-Sharīʿah dan Kemaslahatan Ekonomi

Banyak rujukan menempatkan maqāṣid al-sharīʿah sebagai orientasi penilaian dan pengembangan hukum ekonomi Islam, terutama untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi tidak berhenti pada formalitas kepatuhan, melainkan mencapai kemaslahatan substantif (Ishak & Asni, 2020; Rahmati et al., 2018). Prinsip maqāṣid yang sering dirujuk—misalnya dalam pembacaan al-Ghazali—adalah perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang dipahami sebagai dasar kesejahteraan publik; setiap hal yang menjaga lima aspek tersebut dipandang menjamin kepentingan umum (Rahmati et al., 2018).

Kajian tentang pembiayaan dan kehati-hatian di lembaga keuangan mikro syariah juga mengaitkan penerapan prinsip kehati-hatian dengan perwujudan maqāṣid (hifz al-dīn, hifz al-nafs, hifz al-ʿaql, hifz al-nasl, hifz al-māl) (Mustofa, 2023). Dalam konteks perbankan syariah modern, maqāṣid diposisikan sebagai pendekatan untuk merekonsiliasi ketegangan antara "ketentuan fiqh muamalat" dan "realitas lingkungan keuangan modern", agar inovasi produk tetap pragmatis tanpa mengorbankan prinsip syariah (Towpek & Borhan, 2012).

Namun, literatur mengenai "social outcomes" perbankan syariah juga mengingatkan bahwa kepatuhan fiqh yang legalistik dapat membuat integrasi dimensi etis tidak sepenuhnya terwujud, sehingga tuntutan maqāṣid sebagai pusat "memberi manfaat dan mencegah mudarat" berisiko tidak tercapai dalam praktik (Amirullah et al., 2020). Dengan demikian, maqāṣid berfungsi sebagai kompas normatif bagi hukum ekonomi Islam: menilai transaksi bukan hanya "sah secara akad", tetapi juga "bernilai adil, maslahat, dan tidak merusak" (Amirullah et al., 2020; Towpek & Borhan, 2012).

________________________________________

V. Kaidah Umum dan Ruang Inovasi: Kebolehan Asal Muamalat, 'Urf, dan Maslahah

Kaidah penting yang berulang dalam literatur muamalat menyatakan bahwa hukum asal semua bentuk transaksi muamalat adalah boleh (mubah) selama tidak terdapat dalil yang melarang (Iskandar, 2024; Rahman et al., 2022). Prinsip ini juga ditegaskan dalam studi tentang praktik dropshipping/reselling: bentuk muamalat dapat dilakukan dalam bentuk apa pun selama tidak ada dalil yang mengharamkan, dan menjadi terlarang ketika mengandung unsur yang dilarang syariah (Rahmat et al., 2023).

Dalam pembahasan akad baru pada transaksi online di masa pandemi, dinyatakan bahwa akad baru dibolehkan dalam fiqh muamalah selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis; transformasi akad tidak harus menghapus hukum akad yang lama, melainkan menyesuaikan bentuk transaksi (Udzma, 2023). Literatur fatwa produk keuangan syariah menekankan bahwa fiqh muamalat klasik tidak lagi sepenuhnya relevan untuk pola transaksi modern yang berubah cepat, sehingga ijtihad kontemporer perlu memperhatikan kebutuhan pasar dan perubahan sosial-ekonomi (Rahmati et al., 2018).

Dalam kerangka adaptasi sosial-budaya, penelitian tentang kearifan lokal menegaskan bahwa adat/kebiasaan ('urf) dapat dipertimbangkan dalam perumusan hukum Islam pada wilayah muamalat—bukan ibadah—selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah; bahkan kaidah "adat menjadi pertimbangan hukum" (al-ʿādah muḥakkamah) dibahas sebagai fondasi argumentatif (Faizi & Shuib, 2021). Studi lain mengenai pemikiran fiqh klasik—misalnya Syeikh Daud al-Fatani—juga menunjukkan penggunaan adat/'urf sebagai metode pendalilan pada bab muamalat (Rahmatullah, 2023).

Dalam konteks fatwa DSN terkait jual beli emas tidak tunai, penggunaan 'urf dan maslahah mursalah dijelaskan sebagai alasan perubahan status emas dari alat tukar resmi menjadi komoditas, sehingga membuka ruang transaksi nontunai menurut fatwa tersebut (Hadi, 2022). Ini menunjukkan bahwa hukum ekonomi Islam memiliki "ruang inovasi" yang ditopang kaidah kebolehan muamalat, pertimbangan 'urf, dan orientasi maslahat, dengan batas tegas: tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah (Faizi & Shuib, 2021; Hadi, 2022; Rahmati et al., 2018).

________________________________________

VI. Prinsip Larangan (Prohibited Elements): Riba, Gharar, Maysir, dan Kerugian (Darar)

Dalam fiqh muamalat, sejumlah unsur dilarang dan menjadi parameter utama validitas transaksi. Studi tentang kesadaran publik terhadap unsur terlarang menegaskan tiga elemen yang dilarang dalam transaksi: riba (bunga/interest), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian); elemen-elemen ini harus dihindari agar transaksi selaras dengan syariah (Iskandar, 2024). Literatur praktik fiqh muamalat pada lembaga mikro juga menegaskan larangan maysir, gharar, dan riba, serta menekankan garis batas halal–haram sebagai pedoman etika dan legalitas bisnis (Khoiri, 2018).

Dalam konteks kepatuhan perbankan, riset mengenai fungsi audit dan kepatuhan menegaskan bahwa hukum syariah melarang bank syariah terlibat dalam transaksi yang mengandung riba, gharar, dan maysir, serta aktivitas yang mengarah pada eksploitasi; sharia compliance dipahami sebagai karakteristik unik yang melindungi transaksi halal dan menjauhkan unsur zalim (Hidayatullah, 2020). Kajian COD dalam jual beli online menyimpulkan bahwa bisnis pada dasarnya boleh selama tidak mengandung perjudian, penipuan, riba, gharar, dan dharar; sebaliknya, jika unsur-unsur itu muncul dan merugikan pihak lain, hukumnya menjadi haram (Suhada et al., 2020).

Dalam studi bitcoin, persoalan mudarat juga dijadikan pertimbangan penting: transaksi muamalat yang menimbulkan mudarat harus ditinggalkan dengan merujuk kaidah fiqh tentang penghilangan bahaya (Mu'adzah, 2022). Karena itu, hukum ekonomi Islam bekerja melalui "filter normatif" berupa larangan riba–gharar–maysir dan prinsip pencegahan bahaya (darar), yang mengikat transaksi dagang, investasi, dan layanan keuangan modern (Hidayatullah, 2020; Iskandar, 2024; Suhada et al., 2020).

________________________________________

VII. Akad sebagai Instrumen Inti: Definisi, Rukun, Syarat, dan Orientasi Etis

Instrumen utama hukum ekonomi Islam adalah akad (al-ʿaqd). Studi tentang syarat dan ketentuan muamalat menjelaskan bahwa akad merupakan pertemuan antara ijab dan qabul yang melahirkan konsekuensi hukum; akad dipahami sebagai perbuatan hukum antara dua pihak (Komarudin et al., 2024). Kajian rukun dan syarat akad menegaskan bahwa validitas akad ditentukan oleh rukun dan syaratnya; diuraikan empat pilar—para pihak, shighat/bentuk akad, objek akad, dan tujuan akad—beserta syarat-syaratnya, termasuk tuntutan agar tujuan akad tidak bertentangan dengan syariah (Akbar et al., 2023).

Sejumlah karya lain menegaskan prinsip kebebasan berkontrak dalam muamalat—selama tidak ada dalil yang melarang—serta pentingnya kesepakatan para pihak dalam menentukan akibat hukum akad (Ronaldo et al., 2019), yang sejalan dengan kaidah kebolehan asal muamalat (Iskandar, 2024; Rahman et al., 2022). Studi tentang praktik holistik fiqh muamalat menambahkan dimensi penting: implementasi hukum Islam tidak hanya memperhatikan aspek material (objek/komoditas) tetapi juga proses dan etika (adab), sehingga fiqh muamalat mencakup "hukum barang" (al-muʿāmalah al-mādiyyah) dan "hukum transaksi/etika" (al-muʿāmalah al-adabiyyah) (Khoiri, 2018).

Dalam konteks ini, akad yang secara bentuk sah tetapi ditujukan untuk melegalkan riba dipandang tidak valid; contoh yang disebut adalah al-ʿīnah sebagai pseudo-contract untuk melegitimasi riba (Akbar et al., 2023). Dengan demikian, hukum ekonomi Islam memposisikan akad sebagai perangkat legal-etik: memerlukan kepastian rukun–syarat, kejelasan objek, serta orientasi tujuan yang sejalan dengan syariah dan tanggung jawab moral (Akbar et al., 2023; Khoiri, 2018).

________________________________________

VIII. Aktivitas Perdagangan dan Transaksi Konsumen: Kejelasan, Kejujuran, dan Proteksi dari Gharar

Dalam aktivitas perdagangan, hukum ekonomi Islam menaruh perhatian pada kejelasan objek transaksi dan perlindungan konsumen dari gharar/ketidakpastian dan penipuan. Studi tentang praktik jual beli suku cadang kendaraan bekas mengidentifikasi adanya gharar qalil (ketidakpastian kecil) yang masih dapat ditoleransi dan tidak sampai pada tingkat jual beli yang dilarang syariah, menunjukkan bahwa penilaian gharar dapat bersifat bertingkat dan kontekstual (Grais & Pellegrini, 2006).

Kajian COD pada jual beli online menegaskan syarat kebolehan: barang halal, kualitas–kuantitas jelas dan sesuai, serta tidak ada unsur penipuan atau tambahan tanpa pengganti selain ongkir yang disepakati; jika muncul gharar, tadlis (fraud), riba, atau dharar maka menjadi haram (Suhada et al., 2020). Dalam pembahasan dropshipping/reselling, transaksi dinilai tidak melanggar syariah bila dikonstruksi dengan akad yang tepat—misalnya simsarah atau salam—dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, seperti kejelasan spesifikasi, batas waktu penyerahan, dan tempat penyerahan (Rahmat et al., 2023).

Dalam transformasi transaksi offline ke online pada masa pandemi, dibahas kemunculan akad pesanan yang dapat dianalisis melalui salam (bayar di awal) dan istisna' (bayar di akhir saat barang diterima), dengan penegasan bahwa transformasi akad tetap harus memperhatikan kesesuaian dengan dalil syariah (Udzma, 2023). Seluruh literatur ini memperlihatkan bahwa cabang hukum ekonomi Islam pada sektor perdagangan menuntut transparansi, kepastian objek, dan desain akad yang tepat untuk mencegah gharar dan kerugian pihak bertransaksi (Grais & Pellegrini, 2006; Rahmat et al., 2023; Suhada et al., 2020).

________________________________________

IX. Keuntungan (Profit) dan Kebijakan Harga: Etika Profit dan Peran Negara

Hukum ekonomi Islam tidak menafikan profit, tetapi menempatkannya dalam bingkai keadilan dan pencegahan eksploitasi. Penelitian tentang pedoman tingkat pengambilan keuntungan menegaskan bahwa Islam membolehkan profit dan mendorong usaha halal, namun penggunaan pinjaman berbunga sebagai fondasi kegiatan ekonomi ditolak; profit ekstrem dipandang dapat menghambat prinsip keadilan dan keseimbangan dalam muamalat (Masse & Aderus, 2022). Studi yang sama juga menyatakan bahwa standar tingkat profit dapat berbasis kebiasaan lokal dan bahwa pemerintah dapat mengontrol harga barang dan tingkat profit untuk menstabilkan harga pasar dan mencegah manipulasi (Masse & Aderus, 2022).

Dalam kerangka lebih luas, kajian transformasi ekonomi syariah menekankan tujuan sistem moral-ekonomi Islam untuk menghilangkan keuntungan yang "tidak semestinya" dalam transaksi dan menolak struktur sosial yang bias biaya (fee) semata, dengan orientasi kesejahteraan dan perlindungan atas lima maqāṣid dasar (Rahmati et al., 2018). Literatur politik-hukum ekonomi syariah menempatkan prinsip keadilan (al-ʿadl) dan kebebasan (al-ḥurriyyah) sebagai prinsip penting: kebebasan berdagang dan berinvestasi diakui sepanjang dikelola agar tidak menimbulkan bahaya sosial dan ketimpangan berlebihan, sedangkan keadilan mencakup distribusi kekayaan yang adil dan perlindungan hak individu serta penalti atas praktik yang merugikan ekonomi (Muhammad, 2020).

Dengan demikian, di sektor harga dan profit, hukum ekonomi Islam menautkan kebolehan mencari keuntungan dengan kewajiban menjaga keadilan, kepantasan, dan stabilitas sosial—termasuk membuka ruang peran negara dalam pengendalian untuk mencegah manipulasi pasar (Masse & Aderus, 2022; Muhammad, 2020).

________________________________________

X. Investasi dan Keuangan Modern: Perbankan, Pasar Modal, dan Perdebatan Akad Kontemporer

Pada ranah investasi dan keuangan, fiqh muamalat menjadi basis normatif bagi instrumen perbankan dan investasi syariah. Kajian perbankan menegaskan bahwa aturan transaksi dalam perbankan syariah disebut fiqh al-muamalat, dan transaksi yang melibatkan alkohol, perjudian, babi, dan item terlarang lainnya dilarang sebagai bagian dari etika investasi (Pratama et al., 2019). Studi tentang audit kepatuhan menegaskan kembali larangan riba, gharar, dan maysir pada perbankan syariah sebagai basis sharia compliance (Hidayatullah, 2020).

Dalam konteks instrumen pasar modal, kajian reksa dana syariah menjelaskan bahwa mekanisme operasional antara investor dan manajer investasi menggunakan sistem wakalah dan mudharabah, serta membahas perlindungan investor melalui kerangka pengawasan dan kewenangan otoritas—Bapepam-LK dan OJK—berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan (Tahir et al., 2018). Pada isu investasi emas, penelitian tentang Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 menunjukkan adanya perbedaan pendapat: DSN-MUI menggunakan 'urf dan maslahah mursalah dengan argumen bahwa emas tidak lagi menjadi uang resmi sehingga diperlakukan sebagai komoditas yang dapat ditransaksikan tunai atau tidak tunai, sementara sebagian pandangan lain menolak dengan alasan adanya hadis yang melarang (Hadi, 2022).

Pada layanan uang elektronik, kajian perdebatan akad Gopay menunjukkan perbedaan ulama dalam mengkualifikasikan akad—qardh, wadīʿah, atau ijārah maushūfah fī dzimmah—yang berimplikasi pada penilaian hukum diskon/bonus (apakah riba atau hadiah) (Asari & Zaidah, 2022). Seluruh contoh ini memperlihatkan bahwa hukum ekonomi Islam di sektor investasi modern bukan hanya "melarang/membolehkan", tetapi sangat bergantung pada konstruksi akad, penilaian unsur riba/gharar, serta metodologi istinbath yang sering melibatkan 'urf dan maslahah untuk merespons perubahan fungsi ekonomi suatu objek—misalnya emas atau instrumen pembayaran digital (Asari & Zaidah, 2022; Hadi, 2022).

________________________________________

XI. Keuangan Sosial Islam: Zakat sebagai Instrumen Kesejahteraan dan Reposisi dari Ibadah ke Muamalat

Hukum ekonomi Islam tidak hanya mengatur sektor komersial, tetapi juga mencakup instrumen sosial yang berorientasi redistribusi dan kesejahteraan, terutama zakat. Studi pengelolaan zakat di Indonesia menegaskan bahwa zakat memiliki potensi sebagai instrumen yang dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi umat; namun paradigma yang menempatkan zakat semata sebagai urusan ibadah (fiqh al-ʿibādāt) dinilai membatasi fleksibilitas pengelolaan, sehingga diperlukan reposisi zakat sebagai bagian dari fiqh muamalat agar berdampak maksimal pada kesejahteraan (Mujiatun, 2022).

Kajian lain tentang fiqh zakat kontemporer menegaskan bahwa zakat merupakan studi menarik karena bukan hanya wilayah ibadah tetapi juga wilayah muamalat (ekonomi Islam) yang terus berkembang; pengembangan sektor zakat kontemporer dikaitkan dengan metodologi ijtihad berbasis maqāṣid al-sharīʿah, termasuk kaidah memudahkan dan menghilangkan kesulitan serta perubahan fatwa seiring perubahan zaman (Amrin et al., 2023). Studi reformasi zakat menegaskan bahwa zakat dapat dimasukkan dalam kategori fiqh muamalat bila muamalat dipahami sebagai relasi manusia dengan manusia pada ranah publik terkait hak-hak material; fatwa dipandang penting untuk menjawab isu kontemporer zakat melalui ijtihad (Lubis, 2023).

Dengan demikian, hukum ekonomi Islam memandang zakat sebagai perangkat normatif yang berfungsi ganda: ibadah yang memurnikan harta sekaligus mekanisme sosial-ekonomi untuk kemaslahatan, yang menuntut inovasi metodologis dan tata kelola yang efektif (Lubis, 2023; Mujiatun, 2022).

________________________________________

XII. Kebijakan Ekonomi Negara dan Dimensi Publik: Dari Moral-Etik ke Tata Kelola

Walaupun banyak pembahasan hukum ekonomi Islam berfokus pada transaksi privat, literatur juga membuka dimensi kebijakan publik. Kajian hak dalam hukum ekonomi Islam menyebut konsep "pengelolaan oleh negara" sebagai bentuk kekuasaan negara mengelola instrumen tertentu—disebutkan contoh seperti fai, kharaj, jizyah—dan dalam konteks Indonesia dicontohkan pada pengelolaan pajak, APBN, dan BUMN (Muhlis & Syarif, 2023). Dalam perspektif kebijakan harga, penelitian profit-taking menegaskan pemerintah dapat mengontrol harga dan profit untuk stabilisasi pasar dan mencegah manipulasi (Masse & Aderus, 2022).

Dalam konteks Indonesia, kajian revitalisasi hukum ekonomi syariah menempatkan unifikasi dan kodifikasi regulasi sebagai upaya mendukung pembangunan ekonomi nasional; sharia economy diposisikan sebagai pedoman transaksi, dengan kebutuhan penyesuaian penerapan dari waktu ke waktu agar merespons perkembangan (Ambrose et al., 2018). Kajian harmonisasi norma hukum perbankan syariah menyatakan Indonesia memiliki pluralitas sistem hukum—adat, Islam, Barat—yang berpotensi disharmoni; harmonisasi dilakukan melalui penyerapan istilah dan prinsip syariah, penggunaan metode seperti maslahah mursalah dan sadd dzari'ah, serta penguatan struktur kelembagaan (DSN dan DPS) dan mekanisme penyelesaian sengketa (Peradilan Agama) demi kepastian hukum dan kemaslahatan (Sulong & Asni, 2018).

Dengan demikian, "kebijakan ekonomi negara" dalam kacamata hukum ekonomi Islam dapat dipahami sebagai wilayah di mana prinsip muamalat—keadilan, pencegahan mudarat, stabilitas—berinteraksi dengan regulasi positif dan tata kelola publik (Muhlis & Syarif, 2023; Sulong & Asni, 2018).

________________________________________

XIII. Institusionalisasi di Indonesia: Perbankan Syariah, DSN-MUI, DPS, dan Tantangan Kepatuhan

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia ditopang oleh kerangka regulasi dan institusi fatwa/pengawasan. Literatur tentang struktur LKS menyebut bahwa sistem ekonomi ganda (konvensional dan syariah) berjalan di Indonesia, ditandai praktik perbankan syariah yang dimulai dengan lahirnya Bank Muamalat pada 1991 dan penguatan melalui regulasi perbankan berikutnya (Zein, 2018). Kajian sejarah regulasi perbankan syariah menekankan bahwa dukungan pemerintah—khususnya setelah terbitnya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah—memperkuat pertumbuhan industri; kajian ini juga menyebut krisis ekonomi 1998 tidak berdampak pada dunia perbankan syariah dan pascakrisis muncul berbagai bank syariah baru (Israhadi, 2020).

Namun, kajian pengawasan perbankan syariah menunjukkan problem serius: setelah tiga dekade implementasi dual banking system di Indonesia, operasi bank syariah dinilai pada banyak aspek identik dengan bank konvensional dan berbeda terutama pada "brand" syariah; kajian ini menyebut pangsa pasar sekitar 6,65% dan mengusulkan amandemen UU No. 21 Tahun 2008 agar DPS memiliki tanggung jawab atributif untuk memberi sanksi atas pelanggaran prinsip syariah serta perlunya instrumen audit kepatuhan (Hongxuan, 2024).

Di Malaysia, studi penerapan maqāṣid dalam perbankan menunjukkan praktik rekayasa produk seperti replikasi produk konvensional, penggunaan waʿd, serta floating rate dengan ibrā' untuk bertahan dalam lingkungan modern; maqāṣid digunakan untuk merekonsiliasi fiqh muamalat dan realitas industri tanpa mengompromikan prinsip syariah (Towpek & Borhan, 2012). Kritik "legalism" dalam keuangan Islam juga menekankan perlunya reformasi menuju praktik value-oriented, dengan tata kelola syariah sebagai mekanisme penting (Irfan & Muhyarsyah, 2020). Dengan demikian, institusionalisasi hukum ekonomi Islam di Indonesia menghadapi tantangan menjaga substansi maqāṣid di tengah tuntutan inovasi produk, kompetisi industri, dan keterikatan pada kerangka hukum positif (Hongxuan, 2024; Irfan & Muhyarsyah, 2020; Towpek & Borhan, 2012).

________________________________________

XIV. Fatwa sebagai Standarisasi: Otoritas DSN-MUI dan Dinamika Teks–Konteks

Dalam konteks Indonesia, fatwa DSN-MUI diposisikan sebagai rujukan standardisasi kesyariahan lembaga keuangan syariah. Studi tentang otorisasi teks pada fatwa DSN-MUI menyatakan fatwa tidak hanya merujuk Qur'an dan Sunnah yang diperkuat kaidah fikih, tetapi juga pendapat ulama sebagai referensi sekunder; penelitian tersebut melaporkan dari 122 fatwa DSN-MUI (2000–2012) terdapat 47 fatwa (38,5%) yang merujuk pendapat ulama salaf dan kontemporer sebagai landasan/legitimasi (Kazim, 2022).

Kajian lain tentang fatwa produk syariah menegaskan DSN memiliki otoritas tunggal mengeluarkan fatwa ekonomi-keuangan syariah di Indonesia, dan ijtihad DSN tidak cukup jika hanya bertumpu pada kitab klasik yang normatif, tetapi harus juga merespons kebutuhan pasar keuangan modern (Rahmati et al., 2018). Literatur legislasi fatwa DSN-MUI dalam kebijakan ekonomi negara menekankan urgensi DSN sebagai institusi fatwa ekonomi syariah untuk menciptakan kesatuan ketentuan bagi pelaku ekonomi syariah dan mengurangi ketidakpastian hukum (Ridwan et al., 2023).

Dalam konteks inovasi produk, studi hybrid contract di perbankan syariah menegaskan validitas inovasi multiakad dalam produk perbankan syariah Indonesia mengacu pada ketentuan fatwa DSN-MUI dan regulasi OJK, sehingga bank yang mengembangkan inovasi produk perlu memperoleh fatwa atas struktur akad yang digunakan (Duriat et al., 2021). Dengan demikian, fatwa berfungsi sebagai jembatan metodologis (ijtihad) yang menautkan otoritas teks agama dengan kebutuhan ekonomi modern, sekaligus menjadi infrastruktur standarisasi dan kepastian hukum dalam ekosistem hukum ekonomi syariah (Duriat et al., 2021; Kazim, 2022; Rahmati et al., 2018).

________________________________________

XV. Pengawasan Kepatuhan Syariah: DPS/SSB, Audit Internal, dan Kompetensi Fiqh Muamalat

Tata kelola kepatuhan syariah menuntut kompetensi khusus dan desain kelembagaan yang efektif. Studi pengawasan perbankan syariah menekankan bahwa DPS harus memahami ketentuan fiqh sebagai sumber hukum Islam dan sekaligus memahami hukum positif nasional sebagai basis operasi perbankan syariah; laporan DPS dinilai penting untuk mengurangi praktik nonkonformitas syariah (Hongxuan, 2024).

Kajian tentang efektivitas DPS di LKS menunjukkan DPS idealnya berfokus pada fiqh muamalat dan memiliki kapasitas pengetahuan syariah serta pemahaman operasi entitas syariah; penelitian tersebut juga mengkritik kecenderungan DPS lebih menekankan akad daripada audit syariah, yang dapat berdampak pada loyalitas dan kepercayaan publik (Zein, 2018). Di tingkat konseptual global, kajian tata kelola IIFS menegaskan bahwa anggota Shariah Supervisory Board idealnya memahami hukum Islam sekaligus praktik komersial dan akuntansi (fiqh muamalat), namun dalam praktik sangat sedikit ulama yang menguasai keduanya (Asari et al., 2022).

Temuan ini sejalan dengan studi audit dan compliance di bank syariah Indonesia yang menekankan bahwa tim internal audit dan compliance idealnya memiliki pengetahuan fiqh muamalat; kompetensi IA dan CF dilaporkan berpengaruh positif terhadap sharia compliance, sehingga penguatan kualifikasi melalui pendidikan, sertifikasi, dan pelatihan terkait pengawasan syariah dipandang perlu (Hidayatullah, 2020). Dengan demikian, pengawasan kepatuhan syariah merupakan bagian tak terpisahkan dari hukum ekonomi Islam modern: ia mengubah prinsip muamalat dari norma normatif menjadi praktik institusional melalui perangkat pengawasan, audit, dan peningkatan kompetensi (Asari et al., 2022; Hidayatullah, 2020; Hongxuan, 2024).

________________________________________

XVI. Kodifikasi dan Penyelesaian Sengketa: KHES, Peradilan Agama, dan Arbitrase Syariah

Hukum ekonomi syariah di Indonesia mengalami kodifikasi untuk mendukung kepastian hukum, terutama dalam penyelesaian sengketa. Kajian KHES menempatkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai upaya positifisasi hukum muamalat dalam sistem hukum nasional dan menyebut KHES sebagai bentuk fiqh Indonesia serta ijtihad kolektif, meskipun tetap dihadapkan pada problem penerapan karena keterbatasan partisipasi pakar dalam penyusunannya (Yusmad et al., 2024).

Sejarah kodifikasi KHES menegaskan bahwa terbitnya Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2008 (KHES) terkait dengan perluasan kewenangan Peradilan Agama—UU No. 3 Tahun 2006 yang menggantikan UU No. 7 Tahun 1989—sehingga KHES menjadi pedoman hakim dalam memutus perkara ekonomi syariah dan menunjukkan fleksibilitas hukum Islam menghadapi perkembangan zaman (Nurhisam, 2017). Dalam kajian penyelesaian sengketa ekonomi syariah, disebut bahwa UU No. 3 Tahun 2006 yang diperbarui dengan UU No. 50 Tahun 2009 membawa perubahan fundamental: Peradilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah melalui litigasi; di sisi lain, Basyarnas tetap digunakan sebagai lembaga nonlitigasi (arbitrase) berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999 (Butary et al., 2022).

Kajian sengketa perbankan syariah juga menyebutkan bahwa UU No. 21 Tahun 2008 membuka kanal penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui jalur litigasi dan nonlitigasi, dengan implikasi bahwa klausul akad mempengaruhi forum penyelesaian (Abdullahi & Gazali, 2023). Dengan demikian, dimensi "hukum" dalam hukum ekonomi Islam tidak berhenti pada norma transaksi, tetapi mencakup desain kelembagaan penyelesaian sengketa dan kodifikasi aturan agar dapat ditegakkan dalam sistem peradilan (Abdullahi & Gazali, 2023; Nurhisam, 2017).

________________________________________

XVII. Penutup

Berdasarkan sintesis literatur, hukum ekonomi menurut hukum Islam dapat dirumuskan sebagai cabang norma syariah yang memandu perilaku ekonomi—perdagangan, investasi, jasa keuangan, dan instrumen sosial seperti zakat—melalui fiqh muamalat yang bersumber pada Al-Qur'an, Sunnah, dan ijtihad, serta diarahkan oleh maqāṣid al-sharīʿah dan prinsip kemaslahatan (Fakhruddin et al., 2024; Rahmati et al., 2018; Towpek & Borhan, 2012).

Kaidah kebolehan asal muamalat membuka ruang inovasi akad untuk merespons perubahan ekonomi—misalnya e-commerce, dropshipping, layanan pembayaran digital—tetapi inovasi itu dibatasi larangan riba, gharar, maysir, dan dharar serta tuntutan etika transaksi (kejujuran, kejelasan, keadilan) (Iskandar, 2024; Suhada et al., 2020; Udzma, 2023). Dalam konteks negara modern seperti Indonesia, hukum ekonomi Islam juga terlembagakan melalui fatwa DSN-MUI, pengawasan DPS/SSB dan fungsi audit-kepatuhan, serta kodifikasi KHES dan mekanisme penyelesaian sengketa—Peradilan Agama dan arbitrase—untuk mewujudkan kepastian hukum (Butary et al., 2022; Hongxuan, 2024; Kazim, 2022; Nurhisam, 2017).

Literatur juga memperlihatkan adanya ketegangan antara pendekatan legalistik-kepatuhan formal dan tuntutan value-oriented yang berorientasi maqāṣid, terutama ketika praktik industri keuangan syariah dinilai cenderung mereplikasi sistem konvensional atau belum optimal mencapai tujuan sosial (Amirullah et al., 2020; Hongxuan, 2024; Towpek & Borhan, 2012). Karena itu, penguatan metodologi ijtihad—maqāṣid, qawāʿid fiqhiyyah, 'urf, maslahah—dan tata kelola kepatuhan menjadi agenda penting agar hukum ekonomi Islam tetap relevan, implementatif, dan benar-benar menghasilkan kemaslahatan ekonomi bagi masyarakat (Faizi & Shuib, 2021; Rahmati et al., 2018; Sadat & Yusuf, 2020).

________________________________________

Daftar Pustaka

Abdullahi, J. A., & Gazali, S. G. (2023). Mu'amalat challenges between Kaduna Electricity Distribution Company (KAEDCO) staff and Muslim customers in Gusau. Global Academic Journal of Humanities and Social Sciences, 5(06), 261–267. https://doi.org/10.36348/gajhss.2023.v05i06.003

Akbar, A., Khoiri, N., & Asmuni, A. (2023). Maqashid al-Sharia in the dynamics of contemporary zakat fiqh in the North Sumatra region. International Journal Ihya Ulum Al-Din, 25(2), 168–176. https://doi.org/10.21580/ihya.25.2.18461

Ambrose, A. H. A. A., Hassan, M. A. G., & Hanafi, H. (2018). A proposed model for waqf financing public goods and mixed public goods in Malaysia. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 11(3), 395–415. https://doi.org/10.1108/imefm-01-2017-0001

Amirullah, A., Pasinringi, A. A. Ab., & Sahib, R. (2020). The transformation of the muamalah fiqh akad at Saga Abepura-Papua Mall during the COVID-19 pandemic. Jurnal Adabiyah, 20(2), 320. https://doi.org/10.24252/jad.v20i2a6

Amrin, A., Suciyani, S., & Nurrahmaniah, N. (2023). Reconstruction of Ali Yafie's thinking in the field of social fiqh in the development of Islamic law (critical review). Al-Manhaj Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 5(1), 187–200. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2341

Asari, A., & Zaidah, N. (2022). Dropshipping and reselling studies in muamalat fiqh. Az Zarqa Jurnal Hukum Bisnis Islam, 14(1), 131. https://doi.org/10.14421/azzarqa.v14i1.2582

Asari, A., Pradhana, T. A., Averro, M. F., & Firdaus, M. I. (2022). Theory of rights in Islamic economic law and its relation to intellectual property rights. Al-Iktisab Journal of Islamic Economic Law, 6(2), 169. https://doi.org/10.21111/al-iktisab.v6i2.8384

Butary, B. A., Soemitra, A., & Amelia, A. (2022). Analysis of the presence of the first Islamic financial institution and the contribution of Muslim scholars in Indonesia. Proceeding of International Conference on Science and Technology, 99–111. https://doi.org/10.36378/internationalconferenceuniks.v0i0.2899

Duriat, F., Ayyub, B. J. M., & Mustafa, M. (2021). Holistic transformative development amid global pandemic: Singapore's journey. International Journal of Interdisciplinary and Strategic Studies, 2(2), 168–177. https://doi.org/10.47548/ijistra.2021.37

Faizi, F., & Shuib, M. S. B. (2021). Fatwa on sharia products and its role in the development of Islamic finance industry. Islamadina Jurnal Pemikiran Islam, 22(2), 189. https://doi.org/10.30595/islamadina.v22i2.11859

Fakhruddin, F., Hasan, S., Firdaus, D. H., & Hidayat, H. (2024). From fiqh al-ibadat to muamalat: Repositioning zakat management in Indonesia in the perspective of maqāṣid al-sharī'ah. Samarah Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 8(1), 495. https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i1.19637

Grais, W., & Pellegrini, M. (2006). Corporate governance and shariah compliance in institutions offering Islamic financial services. https://doi.org/10.1596/1813-9450-4054

Hadi, M. Q. A. (2022). Fiqh mu'āmalah in theory and practice: An overview of Islamic economics. Al Hurriyah Jurnal Hukum Islam, 6(2), 16. https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v6i2.5010

Hariyanto, E., Harisah, H., Hamzah, Moh., Mujib, F., Hidayatullah, H., & Marheni, C. L. (2023). In search of ummah welfare model: The revitalisation of sharia economic law in Indonesia. Sriwijaya Law Review, 244–261. https://doi.org/10.28946/slrev.vol7.iss2.1080.pp244-261

Hidayatullah, M. S. (2020). Islamic economics and partial–total religiosity: A case study of Majlis Taklim in Banjarmasin. Islamuna Jurnal Studi Islam, 7(1), 36–55. https://doi.org/10.19105/islamuna.v7i1.3308

Hongxuan, L. (2024). Islamic parties and the allure of socialism: The case of Indonesia's Masjumi. Journal of Southeast Asian Studies, 55(2), 267–291. https://doi.org/10.1017/s002246342400047x

Irfan, I., & Muhyarsyah, M. (2020). A fiqh reconstruction in company zakat accounting. Afkaruna Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies, 20(2). https://doi.org/10.18196/aiijis.2020.0120.175-208

Ishak, M. S. I., & Asni, F. (2020). The role of maqasid al-Shariʿah in applying fiqh muamalat into modern Islamic banking in Malaysia. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 11(10), 2137–2154. https://doi.org/10.1108/jiabr-12-2019-0224

Iskandar, I. (2024). The dynamics of politics in the development of sharia economic law in Indonesia. https://doi.org/10.4108/eai.21-10-2023.2343513

Ismail, W. M. W., Mahat, I. R., & Mazlan, N. A. (2020). Awareness on prohibited elements in muamalat: Common practice in life. Journal of Contemporary Islamic Studies, 6(1), 95–110. https://doi.org/10.24191/jcis.v6i1.6

Israhadi, E. (2020). Implementation of investment funds sharing agreement in sharia banking system in Indonesia. Diponegoro Law Review, 5(1), 77–91. https://doi.org/10.14710/dilrev.5.1.2020.77-91

Kazim, R. (2022). Profitability of Islamic banks verses conventional banks in Pakistan. Sociology International Journal, 6(2), 47–55. https://doi.org/10.15406/sij.2022.06.00263

Khoiri, N. (2018). Legal thoughts in measuring the strength of qiyas as fikih zakat methodology in Indonesia. International Journal on Language Research and Education Studies, 2(1), 149–161. https://doi.org/10.30575/2017/ijlres-2018010412

Komarudin, P., Rifqi, M. J., Yanova, M. H., & Huda, R. (2024). Analysis of the legal arguments in the fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council Number 22 of 2002 concerning parallel istishna. RSF Conference Series Business Management and Social Sciences, 4(2), 46–50. https://doi.org/10.31098/bmss.v4i2.899

Lubis, I. H. (2023). The pillars and conditions of a contract in muamalat transactions. Mu'amalah Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2(1), 15–32. https://doi.org/10.32332/muamalah.v2i1.6983

Masse, R. A., & Aderus, A. (2022). The model investment management of cash waqf. Diktum Jurnal Syariah dan Hukum, 20(2), 204–227. https://doi.org/10.35905/diktum.v20i2.3327

Muhammad, H. (2020). Holistic practice of fiqh al-muamalat: Halal accountability of Islamic microfinance institutions. Nusantara Halal Journal (Halal Awareness Opinion Research and Initiative), 1(1), 22–31. https://doi.org/10.17977/um060.2020v1p022-031

Muhlis, & Syarif, M. F. (2023). Islamic law for business and its legal bases in Indonesia. Milkiyah Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2(1), 11–21. https://doi.org/10.46870/milkiyah.v2i1.255

Mujiatun, S. (2022). Analysis of the modern era's financial and Islamic economic importance. International Journal of Economics Social and Technology, 1(4), 148–158. https://doi.org/10.59086/ijest.v1i4.203

Mustofa, I. (2023). Text authorization in the development of sharia economic law in Indonesia: Study of the fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulama Council. Jurisdictie Jurnal Hukum dan Syariah, 13(2), 210–236. https://doi.org/10.18860/j.v13i2.18935

Mu'adzah, N. (2022). Ushul fiqh, qaidah fiqhiyyah, and Islamic jurisprudence. Journal of Islamic Economic Literatures, 3(2). https://doi.org/10.58968/jiel.v3i2.130

Nurhisam, L. (2017). Bitcoin: Islamic law perspective. Qijis (Qudus International Journal of Islamic Studies), 5(2). https://doi.org/10.21043/qijis.v5i2.2413

Pratama, A. P., Disemadi, H. S., & Prananingtyas, P. (2019). Existence and position of Islamic economic laws in Indonesia. Jurnal Ilmiah Hukum Legality, 27(2), 222. https://doi.org/10.22219/jihl.v27i2.10159

Rahman, M., Fathudin, F., & Basit, A. W. (2022). Transformation of sharia economy in the populist system. International Journal of Economics Business and Accounting Research (IJEBAR), 6(1), 940. https://doi.org/10.29040/ijebar.v6i1.4390

Rahmat, R., Asmuni, A., Anggraini, T., & Hrp, A. K. Z. (2023). Terms and conditions applicability muamalat. International Journal of Economics (IJEC), 2(1), 162–169. https://doi.org/10.55299/ijec.v2i1.441

Rahmati, A., Mulyadi, D., & Januddin, J. (2018). Analysis of low realization for mudharabah financing at Muamalat Indonesia Bank, Banda Aceh. Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal) Humanities and Social Sciences, 1(4), 215–223. https://doi.org/10.33258/birci.v1i4.111

Rahmatullah, R. (2023). Sharia supervisory board: Effectiveness in the supervisory function of Islamic financial institutions in Yogyakarta. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(2), 1838. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8478

Ridwan, A., Sayekti, S. P., & Faridah, E. (2023). Sharia actualization: Realizing the Indonesian Islamic jurisprudence. Hikmatuna Journal for Integrative Islamic Studies, 9(2), 203–218. https://doi.org/10.28918/hikmatuna.v9i2.1398

Ronaldo, R., Meilia, M., & Alaaraj, H. (2019). Impact of Indonesian Islamic bank to build growth premium income of shari'a insurance company in Indonesia market. Ikonomika, 3(2), 205–220. https://doi.org/10.24042/febi.v3i2.3480

Sadat, A., & Yusuf, M. (2020). Pamali culture of Polewali community in West Sulawesi and appreciation of Islamic jurisprudence. El Harakah Jurnal Budaya Islam, 22(2), 263–286. https://doi.org/10.18860/eh.v22i2.9372

Suhada, B., Alimuddin, A., & Aisyah, L. (2020). COVID-19 and the implementation of qawā'id fiqhiyyah in e-commerce. Justicia Islamica, 17(2), 365–382. https://doi.org/10.21154/justicia.v17i2.2154

Sulong, J., & Asni, F. (2018). Profit-taking rate guideline based on fiqh muamalat perspective. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 8(7). https://doi.org/10.6007/ijarbss/v8-i7/4345

Tahir, M. H. P., Prihartono, P. S. A., & Megahati, R. R. P. (2018). Islamic economic as an alternative to economic system in Indonesia. International Journal of Research and Studies Publishing, 8(3). https://doi.org/10.29322/ijsrp.8.3.2018.p7529

Towpek, H., & Borhan, J. T. (2012). Pemikiran ekonomi Syeikh Daud al-Fatani menerusi kitabnya Furū' al-Masā'il tumpuan kepada elemen fiqhi-conomic. Jurnal Fiqh, 9(1), 113–136. https://doi.org/10.22452/fiqh.vol9no1.6

Udzma, L. A. (2023). Sharia mutual funds: Protection study for investors. Al-Muamalat Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, 8(1), 60–79. https://doi.org/10.32505/muamalat.v8i1.5423

Yusmad, M. A., Irwansyah, I., Marinsah, S. A., Ayyub, M., & Muang, Muh. S. K. (2024). Revitalization supervision Islamic banking in enhancement compliance in Indonesia and Malaysia. Samarah Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 8(1), 468. https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i1.20524

Zein, F. (2018). Legislation fatwa National Sharia Board-Indonesian Council of Ulama (DSN-MUI) in the state economic policy. Jurnal Cita Hukum, 6(1), 71–94. https://doi.org/10.15408/jch.v6i1.8267