01387 - Hukum Antar Tata Hukum (Hatah) Dalam Perspektif Hukum Islam Di Indonesia: Kajian Atas Pemilihan Hukum, Personalitas Keislaman, Dan Pluralisme Tata Hukum Nasional

ABSTRACT

This article examines the concept of Hukum Antar Tata Hukum (HATAH) — the Indonesian term for conflict of laws/private international law — through the lens of Islamic law within Indonesia's pluralist legal system. Using a normative-doctrinal approach based on a systematic review of academic literature, this study analyzes how HATAH operates as a mechanism for selecting the applicable legal system in civil relations containing foreign or cross-jurisdictional elements, both between states and between legal groups within Indonesia. The findings reveal that HATAH in the Islamic law perspective acquires additional dimensions beyond ordinary private international law methodology: the principle of Islamic personality (asas personalitas keislaman), voluntary submission (penundukan diri), and the competence of the Religious Courts form the primary bridge between HATAH and Islamic law in Indonesian judicial practice. The ordre public clause functions not only as a filter against foreign law that contradicts national values, but also as an instrument for protecting Islamic legal norms that have been positivisized in national legislation. The Aceh case illustrates HATAH operating within a single state across different legal regimes through the syariah qanun, normative hierarchy conflicts, and the submission mechanism for non-Muslims. This article concludes that strengthening HATAH in Indonesia requires consistency in applying choice-of-law rules, enactment of a national private international law statute, and institutional reinforcement of the judiciary to manage legal pluralism fairly, with legal certainty, and in accordance with the principle of maslahah.

Keywords: conflict of laws; HATAH; Islamic law; legal pluralism; Islamic personality principle; choice of law

________________________________________

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji konsep Hukum Antar Tata Hukum (HATAH) — padanan Indonesia untuk conflict of laws/hukum perdata internasional — dalam perspektif hukum Islam di tengah sistem hukum Indonesia yang majemuk. Dengan menggunakan pendekatan normatif-doktrinal berbasis telaah sistematis terhadap literatur akademik, studi ini menganalisis bagaimana HATAH berfungsi sebagai mekanisme pemilihan sistem hukum yang berlaku terhadap hubungan perdata yang mengandung unsur asing atau unsur pertautan lintas tata hukum, baik antarnegara maupun antargolongan dalam satu negara. Temuan menunjukkan bahwa HATAH dalam perspektif hukum Islam memperoleh dimensi tambahan di luar metodologi HPI biasa: asas personalitas keislaman, penundukan diri, dan kompetensi Peradilan Agama menjadi jembatan utama antara HATAH dan hukum Islam dalam praktik peradilan Indonesia. Klausul ketertiban umum berfungsi bukan sekadar sebagai penyaring hukum asing yang bertentangan dengan nilai nasional, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan norma hukum Islam yang telah dipositivisasikan dalam peraturan perundang-undangan. Kasus Aceh memperlihatkan HATAH yang bekerja dalam satu negara antarsistem hukum yang berbeda melalui qanun syariah, konflik hierarki norma, dan mekanisme penundukan diri bagi non-Muslim. Artikel ini menyimpulkan bahwa penguatan HATAH di Indonesia memerlukan konsistensi pemakaian kaidah choice of law, pengesahan undang-undang HPI nasional, serta penguatan kelembagaan peradilan demi mengelola pluralisme hukum secara adil, pasti, dan maslahat.

Kata kunci: conflict of laws; HATAH; hukum Islam; pluralisme hukum; asas personalitas keislaman; pilihan hukum

________________________________________

1. PENDAHULUAN

Hukum Antar Tata Hukum (HATAH) merupakan cabang hukum yang mengatur pemilihan sistem hukum yang berlaku dalam hubungan hukum yang mengandung unsur asing, baik antarnegara maupun antargolongan dalam satu negara.

Dalam konteks globalisasi, hubungan hukum keperdataan semakin sering melintasi batas negara melalui kontrak dagang internasional dan transaksi ekonomi lintas yurisdiksi, sehingga persoalan pilihan hukum (choice of law) dan pilihan forum (choice of forum) menjadi krusial bagi keabsahan hubungan hukum serta desain penyelesaian sengketa para pihak (Hirowati et al., 2023). Pada saat yang sama, perkembangan teknologi dan informasi memperluas intensitas pergaulan antarmanusia sehingga relasi privat — termasuk perkawinan — makin sering mengandung unsur lintas wilayah, bahkan lintas sistem hukum, yang pada gilirannya menuntut perangkat kaidah untuk menentukan hukum mana yang harus diberlakukan (Penasthika, 2020).

Dalam terminologi doktrin hukum Indonesia, kebutuhan tersebut beririsan dengan HATAH, yakni cabang hukum yang mengatur pemilihan sistem hukum yang berlaku terhadap hubungan hukum yang memuat unsur asing atau unsur pertautan lintas tata hukum, baik antarnegara maupun antargolongan/antarsistem dalam satu negara. Isu ini secara metodologis sejalan dengan ruang lingkup Hukum Perdata Internasional (HPI) yang juga dikenal sebagai conflict of laws dan bekerja ketika sebuah perkara mengandung unsur asing sehingga perlu ditentukan hukum yang berlaku (lex causae) (Insarullah et al., 2022; Wafi et al., 2023). Dengan demikian, sejak awal HATAH tidak semata berkaitan dengan "luar negeri", melainkan juga dengan realitas pluralisme hukum Indonesia — di mana terdapat interaksi perundang-undangan, hukum adat, hukum Islam, dan praktik peradilan yang memperlihatkan ciri-ciri sistem hukum yang beragam (Iman, 2021; Jinoto, 2022).

Di Indonesia, pluralisme hukum bukan hanya fakta sosiologis, melainkan juga tercermin dalam dinamika sistem hukum nasional yang dipengaruhi oleh beberapa sistem — civil law, hukum adat, hukum Islam, serta pengaruh common law — yang dapat menimbulkan disharmoni atau "kontradiksi-kontradiksi" antarnorma dan antarrezim hukum (Iman, 2021). Dalam kerangka HPI/HATAH, kondisi demikian memperkuat urgensi perangkat aturan pemilihan hukum (choice of law rules/conflict of laws rules) sebagai pedoman bagi hakim atau pejabat berwenang untuk menentukan hukum yang harus diberlakukan dalam perkara perdata yang mengandung unsur asing (Wibowo, 2018). Bahkan, kebutuhan akan Undang-Undang HPI yang lebih pasti telah lama ditekankan dalam doktrin Indonesia karena meningkatnya perkara berunsur luar negeri mengharuskan hakim menjawab pertanyaan fundamental: hukum Indonesia atau hukum pihak asing yang harus diterapkan (Tutik, 2016).

Dengan latar inilah, pembahasan "HATAH menurut hukum Islam" di Indonesia perlu dipahami sebagai sintesis antara (i) metodologi pemilihan hukum dalam HPI/HATAH, dan (ii) kedudukan serta operasionalisasi hukum Islam dalam tata hukum nasional — baik sebagai norma yang berlaku internal bagi pemeluknya maupun sebagai substansi yang dipositivisasikan melalui peraturan perundang-undangan tertentu (Tutik, 2016a; Utami et al., 2022).

________________________________________

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-doktrinal melalui telaah sistematis terhadap literatur akademik yang relevan, mencakup artikel jurnal ilmiah, kajian doktrin hukum, dan analisis yurisprudensi yang berkaitan dengan HATAH, HPI, hukum Islam, dan pluralisme hukum di Indonesia. Sumber bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang dirujuk dalam literatur yang dikaji, sedangkan bahan hukum sekunder mencakup doktrin, artikel jurnal, dan hasil penelitian yang membahas isu HATAH dan hukum Islam. Analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan memetakan konsep-konsep HATAH, mengidentifikasi titik persinggungan antara HATAH dan hukum Islam, serta mengevaluasi tantangan implementasi dan kebutuhan penguatan kelembagaan.

________________________________________

3. PEMBAHASAN

3.1 Konsep Dasar HATAH/HPI: Objek, Unsur Asing, dan Fungsi Pemilihan Hukum

Secara konseptual, HATAH/HPI menangani perkara ketika suatu relasi privat melibatkan pihak-pihak yang tunduk pada sistem hukum berbeda atau ketika terdapat "komponen asing" (foreign element) seperti perbedaan domisili atau kewarganegaraan (Insarullah et al., 2022; Wafi et al., 2023). Dalam kerangka ini, sebuah masalah "dianggap bagian dari HPI" apabila terdapat unsur asing; unsur tersebut dapat berupa domisili atau kewarganegaraan yang berbeda, yang kemudian memunculkan problem conflict of laws mengenai hukum mana yang seharusnya diterapkan (Insarullah et al., 2022; Wafi et al., 2023).

HPI/HATAH, dengan demikian, berfungsi sebagai mekanisme untuk "menemukan" hukum yang tepat (the applicable law/lex causae) melalui aturan-aturan pemilihan hukum (choice of law rules) yang harus diikuti oleh pengadilan atau pejabat berwenang (Wibowo, 2018). Karena itu, HATAH tidak menghapus keberlakuan sistem hukum yang plural, melainkan mengelola persinggungan antarsistem hukum melalui teknik pengaitan (connecting factors) dan perangkat pembatas — misalnya ketertiban umum — (Jinoto, 2022; Wibowo, 2018).

Dalam praktik peradilan Indonesia, persoalan pemilihan hukum juga terkait dengan kecenderungan pengadilan untuk mengabaikan unsur asing dan tetap menerapkan lex fori (hukum forum) meskipun kaidah HPI mengarah pada penggunaan hukum asing; hal ini dikaitkan dengan belum kokohnya penerapan prinsip iura novit curia dalam pemakaian hukum asing dan ketiadaan instrumen institusional yang memadai untuk menyediakan informasi/terjemahan hukum asing bagi hakim (Wibowo, 2018). Keadaan ini dipandang memperkuat argumen agar RUU/UU HPI segera disempurnakan dan disahkan sehingga tidak ada lagi alasan bagi pengadilan untuk menolak pemakaian hukum asing ketika memang ditunjuk oleh kaidah HPI (Tutik, 2016b; Wibowo, 2018). Dalam perspektif pembaruan "hukum antar tata hukum Indonesia", isu tersebut juga diletakkan dalam kebutuhan mendesak untuk menyempurnakan rancangan aturan HPI demi mendukung kepastian hukum dalam relasi ekonomi global, terutama kontrak perdagangan internasional yang hampir selalu menuntut kehati-hatian dalam merumuskan klausula pilihan hukum dan pilihan forum (Hirowati et al., 2023).

3.2 Asas-Asas Pemilihan Hukum yang Relevan dalam HATAH: Titik Taut, Party Autonomy, dan Variasi Teori

Teknik HATAH bertumpu pada identifikasi titik pertalian (linking points) serta asas yang digunakan untuk menentukan hukum yang berlaku. Dalam perkara perceraian pada perkawinan campuran, misalnya, hakim menentukan sistem hukum dengan mengevaluasi titik taut dan mengumpulkan fakta untuk menemukan hubungan antara kasus dan kemungkinan sistem hukum yang digunakan berdasarkan asas-asas HPI (Susanti, 2022). Asas yang sering dipakai dalam konteks ini meliputi lex situs (letak benda), lex loci actus (tempat perbuatan hukum), lex loci solutionis (tempat pelaksanaan perjanjian), lex loci contractus (tempat penandatanganan kontrak), lex loci celebrationis (tempat perkawinan dilangsungkan), serta choice of law dari para pihak (Susanti, 2022). Dalam kerangka HPI, asas-asas tersebut berfungsi sebagai titik taut sekunder untuk mengaitkan perkara pada sistem hukum tertentu, termasuk kemungkinan penerapan hukum asing sebagai lex causae (Susanti, 2022).

Selain titik taut objektif, HATAH mengenal party autonomy melalui pilihan hukum oleh para pihak, yang secara historis berkembang dalam literatur HPI hingga abad ke-19 dan antara lain dikaitkan dengan pengakuan kehendak para pihak dalam putusan common law tertentu serta diskursus doktrinal tentang lex loci contractus, lex loci solutionis, dan pendekatan Savigny yang bertolak dari "hubungan hukumnya" — bukan sekadar aturannya — (Faisal, 2012). Dalam konteks Indonesia, pentingnya pilihan hukum dalam kontrak internasional juga ditegaskan sebagai isu klasik yang intens diperdebatkan; ketepatan memilih hukum dapat menentukan keabsahan kontrak dan hukum yang berlaku terhadap kontrak, serta memengaruhi strategi penyelesaian sengketa — sering kali melalui arbitrase internasional — (Hirowati et al., 2023). Pada tingkat penerapan, doktrin pilihan hukum dalam sengketa kontrak bisnis internasional dipahami memberi hak kepada para pihak untuk menentukan hukum yang berlaku, namun hakim menghormati pilihan itu dengan pembatas melalui asas ketertiban umum dan kebutuhan adanya hubungan substantif antara hukum yang dipilih dan transaksi (Nugroho, 2020; Rani et al., 2020).

3.3 Ketertiban Umum dan Penyelundupan Hukum sebagai "Filter" HATAH serta Relevansinya bagi Perspektif Hukum Islam

Dalam HATAH/HPI, lembaga ketertiban umum (ordre public/openbare orde) diposisikan sebagai instrumen kontrol untuk menyaring kaidah hukum asing yang penerapannya dapat mengganggu nilai-nilai asasi masyarakat dan negara Indonesia (Jinoto, 2022). Secara prinsip, gagasan bahwa penerapan hukum asing dapat melanggar norma lokal (lex fori) menjadi dasar penggunaan ketertiban umum untuk mengabaikan atau tidak menerapkan hukum asing (Penasthika, 2020; Wafi et al., 2023). Dalam studi tentang perkawinan beda agama oleh WNI di luar negeri, misalnya, ditegaskan bahwa keberadaan unsur asing menjadikan perkara masuk ranah HPI, tetapi unsur asing itu dapat "dikesampingkan" jika penerapannya melanggar ketertiban umum; penerimaan keputusan atau syarat hukum asing dapat berdampak pada ketertiban umum sehingga hukum asing dapat diabaikan demi kepentingan umum (Wafi et al., 2023). Literatur juga menekankan bahwa hakim sebaiknya memakai ketertiban umum secara bijak sebagai "filter", bukan sebagai pedang untuk selalu memotong keberlakuan hukum asing, karena ada kalanya kaidah HPI justru mengharuskan pemakaian hukum asing meskipun bertentangan dengan perasaan keadilan forum (Jinoto, 2022).

Selain ketertiban umum, HATAH/HPI mengenal problem "penyelundupan hukum" (evasion of law/legal smuggling), yakni tindakan menggunakan skema lintas yurisdiksi untuk menghindari larangan hukum forum. Dalam konteks perkawinan beda agama di luar negeri, tindakan tersebut dinilai sebagai legal smuggling karena adanya unsur kesengajaan untuk menghindari hukum nasional, lalu secara normatif dinyatakan tidak sah/batal karena hukum perkawinan Indonesia berbasis hukum agama (Penasthika, 2020; Wafi et al., 2023). Dalam literatur lain tentang perkawinan beda agama di luar negeri, praktik tersebut bahkan disebut sebagai penyelundupan hukum yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tertentu dalam hukum perdata internasional Indonesia (Penasthika, 2020; Wafi et al., 2023). Dalam kerangka pilihan hukum kontrak internasional pun, pembatasan bahwa hukum yang dipilih harus memiliki hubungan tertentu dengan kontrak dipahami sebagai mekanisme untuk mencegah pilihan hukum berubah menjadi penyelundupan hukum (Nugroho, 2020).

Di sinilah perspektif hukum Islam dapat ditempatkan sebagai kerangka evaluatif normatif: dalam kajian maqāṣid al-sharī'ah, tujuan hukum Islam dipahami sebagai kemaslahatan manusia yang dicapai dengan memperoleh manfaat dan menolak kerusakan, dengan lima perlindungan dasar — agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta — (Mubarok, 2017). Maslahah juga diposisikan sebagai tujuan utama kaidah fikih dan bahkan memiliki fungsi sebagai tujuan hukum sekaligus sumber hukum dalam teori ushul fikih (Firmansyah et al., 2022). Walaupun sumber-sumber HPI membahas ketertiban umum sebagai filter berbasis nilai fundamental negara — di Indonesia dirujuk pada Pancasila — (Jinoto, 2022), pengaitan dengan maqāṣid/maslahah memungkinkan analisis "menurut hukum Islam" untuk membaca ketertiban umum bukan sekadar sebagai preferensi forum, melainkan sebagai instrumen perlindungan terhadap kemaslahatan yang dapat terdampak oleh penerapan hukum asing dalam relasi privat tertentu — misalnya perlindungan keturunan dan kepastian status keluarga — (Firmansyah et al., 2022; Mubarok, 2017). Klaim ini tidak berarti bahwa maqāṣid secara eksplisit adalah doktrin ketertiban umum HPI, tetapi menunjukkan koherensi tujuan: sama-sama berfungsi sebagai mekanisme pembatas demi menjaga nilai dasar yang dianggap fundamental (Jinoto, 2022; Mubarok, 2017).

3.4 Posisi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia sebagai Basis "HATAH menurut Hukum Islam": Integratif, Mandiri, dan Dipositivisasikan secara Terbatas

Untuk membahas HATAH "menurut hukum Islam" di Indonesia, titik berangkatnya adalah kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Hukum Islam dipahami bersifat integratif sekaligus mandiri: integratif karena substansinya diserap ke dalam produk perundang-undangan dan dapat mengikat, namun mandiri karena substansinya juga mengatur perilaku internal umat Islam (Utami et al., 2022). Dalam politik hukum nasional berbasis Pancasila, keberlakuan hukum Islam dibedakan antara ranah privat dan publik; untuk ranah privat — terutama ibadah dan hukum keluarga — politik hukum nasional telah memberi ruang bagi umat Muslim menjalankan hukum Islam, sedangkan untuk ranah publik hukum Islam lebih mungkin diperjuangkan dalam bentuk nilai-nilai substantif melalui strategi eklektisisme dengan sumber materiil lain hingga menjadi hukum nasional (Tutik, 2016a). Sisi lain dari gambaran ini adalah pluralisme sistem hukum Indonesia yang dapat menggerus peran Pancasila dan memunculkan disharmoni, karena negara menerapkan beberapa sistem hukum — civil law, adat, Islam, dan pengaruh lain — (Iman, 2021). Realitas pluralisme tersebut juga ditegaskan dalam kajian HPI yang menyatakan Indonesia mempraktikkan sumber hukum tertulis dan tidak tertulis, yakni perundang-undangan, adat, hukum Islam, serta kebiasaan yurisprudensial (Jinoto, 2022).

Dalam ranah hukum keluarga, legalisasi/positivisasi hukum Islam tampak pada sejumlah regulasi yang disebut telah dilegalisir menjadi hukum positif, termasuk Undang-Undang Perkawinan dan perubahan kewenangan Peradilan Agama (Hafi & Budiman, 2017). Bahkan, dalam pembahasan perkawinan campuran, istilah "perkawinan campuran" dalam fikih klasik cenderung mengarah pada perkawinan beda agama, tetapi dalam perkembangan hukum di Indonesia konsep itu juga mencakup perkawinan beda kewarganegaraan sebagaimana dirumuskan UU Perkawinan; dalam konteks beda kewarganegaraan, rujukannya menjadi HPI karena relasi perdata melibatkan pihak tunduk pada hukum berbeda sehingga unsur asing menjadi penting (Bahri & Elimartati, 2022; Hariyanto, 2014). Dengan demikian, "HATAH menurut hukum Islam" di Indonesia bukan sekadar pembahasan norma fikih abstrak, melainkan juga bagaimana norma dan institusi hukum Islam — yang telah dipositivisasikan atau diinstitusionalisasi — berinteraksi dengan teknik HATAH/HPI untuk menentukan hukum yang berlaku ketika terjadi unsur asing atau konflik tata hukum (Bahri & Elimartati, 2022; Utami et al., 2022).

3.5 Asas Personalitas Keislaman, Penundukan Diri, dan Pemilihan Forum: Jembatan Utama antara HATAH dan Hukum Islam dalam Praktik Peradilan

Jembatan paling operasional antara hukum Islam dan HATAH di Indonesia adalah asas personalitas keislaman yang menjadi dasar kompetensi lembaga peradilan agama. Dalam sengketa ekonomi syariah, misalnya, ditegaskan bahwa dasar kompetensi Peradilan Agama adalah prinsip personalitas keislaman yang mengandung unsur penggunaan hukum Islam (prinsip syariah) dalam hubungan hukumnya; implikasinya, sepanjang sengketanya adalah sengketa ekonomi syariah, maka Peradilan Agama diposisikan berkompeten termasuk dalam pelaksanaan putusan (Nuzul, 2014). Kajian lain juga menegaskan asas personalitas keislaman dalam lingkungan Peradilan Agama memberi peluang bagi non-Muslim untuk beracara di Pengadilan Agama dalam sengketa tertentu — perceraian, waris, ekonomi syariah — apabila hubungan hukum yang melandasinya terkait dengan hukum Islam, sehingga aspek "penundukan diri" atau keterikatan pada relasi berbasis hukum Islam menjadi parameter penting (Amin, 2017; Sidiqah, 2022). Di sini tampak bahwa dalam HATAH versi "antargolongan dalam satu negara", penentuan forum dan hukum tidak hanya ditentukan oleh unsur asing lintas negara, tetapi juga oleh identitas/kepribadian hukum para pihak dan dasar hukum relasi yang mereka bangun — misalnya akad syariah — (Amin, 2017; Nuzul, 2014).

Namun, problem HATAH juga muncul sebagai konflik kewenangan antarforum. Dalam sengketa waris orang Islam, misalnya, dibahas adanya konflik kewenangan antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama; argumentasi yang digunakan melibatkan tafsir tentang frasa "antara orang-orang yang beragama Islam" dan konsepsi bahwa kewenangan Peradilan Agama berlaku bila para pihak secara sukarela mengikuti hukum Islam, sedangkan Peradilan Umum dapat mengadili bila para pihak tidak menundukkan diri (Sidiqah, 2022). Tulisan tersebut juga menegaskan bahwa isu pilihan forum (choice of jurisdiction/choice of court) menjadi titik singgung dalam praktik dan kemudian diperdebatkan dengan menggunakan asas-asas preferensi seperti lex specialis, lex posterior, dan lex superior (Sidiqah, 2022). Dengan demikian, "HATAH menurut hukum Islam" pada level institusional dapat dipahami sebagai cara sistem hukum Indonesia mengelola batas-batas penerapan hukum Islam melalui kombinasi asas personalitas keislaman, penundukan diri, dan teknik preferensi norma untuk menyelesaikan konflik antarrezim peradilan (Nuzul, 2014; Sidiqah, 2022).

3.6 Aplikasi HATAH Bernuansa Hukum Islam pada Hukum Keluarga: Perkawinan Campuran, Perkawinan Beda Agama, dan Perceraian

Dalam bidang perkawinan beda kewarganegaraan, literatur menegaskan bahwa karena unsur asing menjadi penting, perkawinan campuran — dalam arti beda kewarganegaraan — berada dalam ranah HPI yang mengatur hubungan perdata para pelaku yang tunduk pada hukum berbeda (Bahri & Elimartati, 2022; Hariyanto, 2014). Karena itu, pelaksanaan perkawinan beda kewarganegaraan harus memperhatikan asas HPI seperti lex loci actus, lex loci celebrationis, dan choice of law (Bahri & Elimartati, 2022; Hariyanto, 2014). Dalam kerangka "menurut hukum Islam" di Indonesia, hal ini relevan karena hukum keluarga Islam telah menjadi bagian dari hukum positif yang mengatur kelompok tertentu (Muslim), sehingga pengaturan HPI mengenai perkawinan campuran akan bersinggungan dengan syarat-syarat keabsahan materiil/keagamaan yang diakui dalam tata hukum nasional (Bahri & Elimartati, 2022; Hafi & Budiman, 2017; Utami et al., 2022).

Pada perkawinan beda agama, persinggungan HATAH dan hukum Islam tampak lebih tajam. Kajian mengenai perkawinan beda agama oleh WNI di luar Indonesia menegaskan bahwa karena ada komponen asing — antara lain terkait domisili — peristiwa tersebut dipandang sebagai bagian dari HPI; namun jika melanggar ketertiban umum maka unsur asing dapat dikesampingkan, dan tindakan itu dinilai sebagai penyelundupan hukum karena ada niat menghindari hukum nasional, lalu secara normatif dinyatakan tidak sah/batal demi hukum karena hukum perkawinan Indonesia berbasis hukum agama (Wafi et al., 2023). Dalam studi kasus perkawinan beda agama di luar Indonesia, disoroti pula keberadaan asas lex loci celebrationis — perkawinan sah jika dilakukan sesuai hukum setempat — tetapi juga ditegaskan adanya prinsip ketertiban umum sebagai dasar mengabaikan penerapan hukum asing jika bertentangan dengan norma lokal (Penasthika, 2020; Wafi et al., 2023). Dalam ranah hukum keluarga Islam positif Indonesia, juga ditegaskan norma Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang melarang wanita Muslim menikah dengan pria non-Muslim, yang diposisikan sebagai hasil kodifikasi kajian terhadap ayat-ayat terkait perkawinan (Hariyanto, 2014). Dengan demikian, HATAH/HPI menyediakan bahasa teknis — unsur asing, lex loci celebrationis, ketertiban umum, penyelundupan hukum — sedangkan hukum Islam dalam bentuk KHI dan prinsip keagamaan yang menjadi dasar UU Perkawinan memasok parameter materiil yang sering dijadikan alasan ketertiban umum/validitas materiil (Hariyanto, 2014; Wafi et al., 2023).

Lebih jauh, pada perkara perceraian perkawinan campuran, hakim dikatakan menentukan sistem hukum dengan menilai titik taut dan fakta, serta menggunakan asas HPI seperti lex loci celebrationis, joint nationality, joint residence/domicile of choice, dan lex fori untuk menentukan hukum yang berlaku (Susanti, 2022). Studi tersebut juga menegaskan bahwa hakim tidak boleh hanya terikat pada lex fori karena dapat mengesampingkan hukum asing yang semestinya digunakan, dan bahwa lex causae dapat berasal dari hukum asing (Susanti, 2022). Dalam konteks hukum Islam di Indonesia, kerangka ini menjadi relevan ketika salah satu atau kedua pihak adalah Muslim atau relasinya didasarkan pada hukum Islam — misalnya perkawinan yang disahkan menurut syariah — karena asas personalitas keislaman dapat menarik kewenangan Pengadilan Agama sekaligus menentukan hukum materiil yang dipakai (Amin, 2017; Nuzul, 2014). Dengan kata lain, HATAH bekerja pada dua level: (i) memilih sistem hukum — nasional/asing — berdasar titik taut, dan (ii) dalam level internal Indonesia, memilih rezim hukum — Islam/umum/adat — dan forum (Peradilan Agama/Peradilan Umum) berdasarkan personalitas keislaman serta penundukan diri (Amin, 2017; Sidiqah, 2022).

3.7 HATAH dalam Kewarisan: Pluralisme Rezim Waris, Kualifikasi, dan Unsur Asing (Kewarganegaraan)

Dalam kewarisan, pluralisme sistem hukum Indonesia secara eksplisit disebut mencakup hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata (BW), yang masing-masing memiliki corak pengaturan berbeda dan berpotensi memunculkan problem pemilihan hukum ketika ada perbedaan status personal atau unsur asing (Kamilah, 2010; Rahmat, 2021). Kajian tentang anak yang lahir dari perkawinan campuran beda kewarganegaraan menekankan bahwa menurut teori HPI, untuk menentukan status anak dan hubungan anak-orang tua harus dilihat terlebih dahulu sah atau tidaknya perkawinan orang tuanya sebagai persoalan pendahuluan; di samping itu, dibahas pula teori-teori kualifikasi seperti kualifikasi lex fori dan lex causae sebagai instrumen metodologis HPI (Rahmat, 2021). Kajian lain tentang konstruksi hak waris dan perbedaan status kewarganegaraan menegaskan bahwa dalam mengatur hak waris perlu merujuk prinsip HPI untuk menentukan ketentuan hukum yang berlaku, dan menjelaskan pula bahwa BW pernah diterapkan pada golongan tertentu serta ada kemungkinan penundukan diri (gelijkstelling) ke BW dan hukum adat, sementara dalam perkembangan tertentu hukum Islam diberlakukan khususnya dalam pembagian warisan (Kamilah, 2010).

Kerangka ini memperlihatkan bagaimana "HATAH menurut hukum Islam" bekerja dalam dua arah. Pertama, hukum waris Islam sebagai bagian dari hukum keluarga Islam positif — misalnya melalui KHI — menjadi salah satu rezim waris yang dipilih ketika subjek dan dasar hubungan hukumnya berada dalam lingkup personalitas keislaman (Amin, 2017; Sidiqah, 2022). Kedua, ketika unsur asing seperti kewarganegaraan atau domisili hadir, HPI/HATAH menyediakan metodologi — kualifikasi, titik taut, dan pemilihan hukum — untuk menentukan apakah hukum waris Islam, BW, adat, atau bahkan hukum asing yang seharusnya dipakai, dengan tetap membuka ruang pembatas ketertiban umum jika penerapan hukum asing merusak nilai fundamental forum (Jinoto, 2022; Rahmat, 2021). Dengan demikian, pertautan antara HATAH dan hukum Islam dalam kewarisan tidak otomatis menghapus pluralisme, melainkan menstrukturkan cara memilih rezim yang berlaku melalui parameter subjek — Muslim/menundukkan diri — dan parameter unsur asing — kewarganegaraan/domisili — (Amin, 2017; Rahmat, 2021; Susanti, 2022).

3.8 HATAH pada Muamalah/Ekonomi Syariah Lintas Negara: Pilihan Hukum, Pilihan Forum, dan Kompetensi Peradilan Agama

HATAH juga relevan pada transaksi ekonomi syariah lintas negara. Dalam kajian penyelesaian sengketa letter of credit (L/C) ekspor-impor syariah, L/C diposisikan sebagai transaksi antarnegara dalam perbankan syariah sehingga tidak semata diatur oleh hukum perjanjian nasional tetapi juga oleh ketentuan perjanjian internasional sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah (Putri & Munandar, 2021). Studi tersebut juga menguraikan bahwa bila kontrak perdata internasional tidak mencantumkan pilihan forum maupun pilihan hukum, HPI menyediakan teori seperti lex loci contractus untuk menentukan hukum yang berlaku, serta menegaskan bahwa setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 penyelesaian sengketa bank syariah dapat ditempuh melalui litigasi dan non-litigasi; litigasi menjadi kewenangan absolut peradilan agama, sedangkan non-litigasi membuka ruang pilihan para pihak sesuai kontrak (Putri & Munandar, 2021). Pada titik ini, HATAH bertemu dengan hukum Islam bukan hanya sebagai norma materiil (syariah), tetapi juga sebagai dasar kompetensi lembaga (Peradilan Agama) dan desain mekanisme penyelesaian sengketa (Nuzul, 2014; Putri & Munandar, 2021).

Dalam literatur lain, ditegaskan bahwa penerapan asas lex specialis derogat legi generali menguatkan kedudukan UU Perbankan Syariah sebagai aturan khusus dan bahwa setelah berlakunya ketentuan tertentu, pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa perbankan syariah dan melaksanakan putusan arbitrase syariah adalah Pengadilan Agama (Putra, 2021). Namun, kajian tentang dualisme penyelesaian sengketa perbankan syariah pasca putusan MK juga menunjukkan bahwa masih terdapat problem yuridis dalam praktik non-litigasi, khususnya terkait pendaftaran dan eksekusi putusan Basyarnas yang dalam praktik dikaitkan dengan Pengadilan Negeri, padahal Peradilan Agama diposisikan sebagai lembaga litigasi yang memiliki kewenangan absolut dalam ekonomi syariah/perbankan syariah (Pebrianti, 2015). Nuansa perbedaan ini penting bagi HATAH: ia menunjukkan bahwa konflik tata hukum tidak selalu "antarnegara", tetapi juga dapat berupa konflik kewenangan dan konflik norma dalam satu negara, yang penyelesaiannya menggunakan asas preferensi (lex specialis/lex superior/lex posterior) serta konsepsi personalitas keislaman untuk memastikan kepastian forum dan hukum yang digunakan (Nuzul, 2014; Pebrianti, 2015; Putra, 2021).

3.9 HATAH Antartata Hukum dalam Satu Negara: Contoh Aceh (Qanun Syariah), Hierarki Norma, dan "Penundukan Diri" bagi Non-Muslim

Dimensi HATAH "antargolongan/antarsistem dalam satu negara" sangat nyata pada kekhususan Aceh. Dalam pembahasan qanun jinayat, ditegaskan adanya potensi konflik norma antara qanun — sebagai peraturan daerah — dan undang-undang nasional, serta terlihat ketegangan antara prinsip lex specialis derogat legi generali dan lex superior derogat legi inferiori karena qanun berada pada level hierarki yang lebih rendah sehingga, jika bertentangan dengan aturan lebih tinggi, terbuka kemungkinan untuk dikesampingkan oleh aturan hierarki yang lebih tinggi (A. D. A. Putri & Siregar, 2023). Dalam kajian lain tentang formalisasi syariah dalam qanun Aceh, dipaparkan bahwa harmonisasi sistem hukum membutuhkan fondasi preferensi seperti lex superior, lex posterior, dan lex specialis; qanun syariah dipahami sebagai hukum khusus (lex specialis) yang tidak dapat dibatalkan kecuali melalui mekanisme judicial review oleh Mahkamah Agung (Maharani & Suseno, 2018). Kerangka ini menunjukkan bahwa HATAH juga bekerja sebagai "manajemen konflik norma" dalam negara majemuk, di mana syariah dipositivisasikan dalam bentuk qanun (tata hukum khusus daerah) yang harus diselaraskan dengan tata hukum nasional (Maharani & Suseno, 2018; A. D. A. Putri & Siregar, 2023).

Secara lebih spesifik, penelitian tentang "penundukan diri" non-Muslim dalam Qanun Jinayat Aceh menganalisis logika diperbolehkannya non-Muslim memilih diberlakukan qanun jinayat melalui prinsip penundukan diri (endorsement/submission), dan menilai bahwa dari sudut asas hukum pidana yang bersifat memaksa hal itu dapat dipandang sebagai deviasi, tetapi dari sudut politik hukum ia dipahami sebagai "softening" terhadap prinsip teritorial melalui proses politik pembentukan qanun (Hakim, 2020). Menariknya, kajian ini juga mengaitkan penundukan diri dengan diskursus pilihan hukum (choice of law) dalam tradisi HPI — terutama konteks Anglo-Common Law — yang memungkinkan para pihak memilih hukum yang mengatur mereka, dengan catatan adanya perlindungan prosedural (Hakim, 2020). Dengan demikian, Aceh menjadi contoh konkret HATAH "menurut hukum Islam" bukan hanya karena substansi syariah, tetapi karena mekanisme pemilihan hukum (penundukan diri), penataan hierarki norma (lex specialis/lex superior), serta cara sistem nasional mengakomodasi kekhususan syariah dalam struktur negara (Hakim, 2020; A. D. A. Putri & Siregar, 2023).

3.10 Tantangan Implementasi HATAH dan Kebutuhan Penguatan Kelembagaan: dari Pemakaian Hukum Asing hingga Konsistensi Putusan

Tantangan utama implementasi HATAH di Indonesia adalah konsistensi pemakaian kaidah choice of law, khususnya pemakaian hukum asing ketika memang ditunjuk oleh kaidah HPI. Literatur menegaskan bahwa karena sumber HPI Indonesia masih banyak bertumpu pada yurisprudensi dan doktrin yang dianggap tidak mengikat, terdapat kecenderungan pengadilan mengabaikan ketentuan choice of law dan menerapkan lex fori; karena itu, disarankan pengesahan UU HPI, penguatan kemampuan hakim menjalankan ius curia novit dalam pemakaian hukum asing, serta pembentukan unit khusus di Mahkamah Agung untuk menyediakan informasi dan terjemahan hukum asing serta kerja sama pertukaran informasi antarmahkamah agung lintas negara (Wibowo, 2018). Sejalan dengan itu, doktrin klasik juga menekankan kebutuhan undang-undang HPI sebagai pegangan hakim agar mampu menjawab persoalan "hukum mana yang harus diperlakukan" dalam perkara yang mengandung unsur luar negeri (Tutik, 2016b). Dalam pembaruan hukum antar tata hukum Indonesia untuk mendukung ekonomi global, disoroti pula urgensi penyempurnaan RUU HPI dan kehati-hatian para pihak dalam merumuskan klausula pilihan hukum dan pilihan forum demi menghindari sengketa dan ketidakpastian (Hirowati et al., 2023).

Dalam perspektif "menurut hukum Islam", tantangan implementasi HATAH juga mencakup konsistensi penerapan asas personalitas keislaman, penundukan diri, dan prinsip syariah dalam penyelesaian sengketa yang berlabel syariah namun beroperasi dalam sistem hukum nasional yang plural. Literatur tentang peradilan agama menegaskan kompetensi berbasis personalitas keislaman dalam ekonomi syariah (Nuzul, 2014), sementara kajian dualisme penyelesaian sengketa perbankan syariah menunjukkan problem eksekusi putusan arbitrase syariah dan ketegangan forum yang dapat mengganggu kepastian hukum (Pebrianti, 2015). Dalam konteks Aceh, konflik antara qanun dan undang-undang nasional juga memperlihatkan perlunya sinkronisasi prinsip lex specialis dengan lex superior dalam sistem hierarki norma (Maharani & Suseno, 2018; A. D. A. Putri & Siregar, 2023). Oleh sebab itu, HATAH "menurut hukum Islam" di Indonesia pada akhirnya bukan sekadar soal normatif halal-haram, tetapi juga soal desain institusional dan metodologi pemilihan hukum yang menjamin kemaslahatan (benefit), keadilan, dan kepastian hukum — nilai yang, dalam kerangka maqāṣid, diproyeksikan untuk melindungi aspek-aspek dasar kehidupan manusia (Firmansyah et al., 2022; Mubarok, 2017).

________________________________________

4. KESIMPULAN

Hukum Antar Tata Hukum (HATAH) dalam pengertian yang sejalan dengan HPI/conflict of laws berfungsi menentukan hukum yang berlaku terhadap hubungan hukum berunsur asing melalui perangkat choice of law rules, titik taut, dan teori-teori pemilihan hukum seperti lex loci, lex fori, serta otonomi para pihak dalam kontrak internasional (Faisal, 2012; Hirowati et al., 2023; Susanti, 2022; Wibowo, 2018). Dalam praktik, keberlakuan hukum asing dibatasi oleh ketertiban umum sebagai "filter" dan oleh larangan penyelundupan hukum, yang tampak nyata pada polemik perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri dan kemudian dipersoalkan validitasnya di Indonesia (Jinoto, 2022; Penasthika, 2020; Wafi et al., 2023).

Ketika dilihat "menurut hukum Islam" dalam konteks Indonesia, HATAH memperoleh dimensi tambahan: hukum Islam memiliki posisi integratif sekaligus mandiri dalam sistem nasional, dan operasionalisasinya sangat dipengaruhi asas personalitas keislaman, penundukan diri, serta kompetensi Peradilan Agama dalam sengketa keluarga, waris, dan ekonomi syariah (Nuzul, 2014; Sidiqah, 2022; Tutik, 2016a; Utami et al., 2022). Contoh Aceh menunjukkan bentuk HATAH antartata hukum dalam satu negara melalui qanun syariah, konflik hierarki norma, dan mekanisme penundukan diri bagi non-Muslim, yang seluruhnya menegaskan bahwa pemilihan hukum tidak hanya lintas negara, tetapi juga lintas rezim hukum internal (Hakim, 2020; A. D. A. Putri & Siregar, 2023).

Pada akhirnya, penguatan HATAH memerlukan konsistensi pemakaian kaidah choice of law, pengesahan/penguatan instrumen HPI nasional, serta penguatan kelembagaan peradilan agar mampu mengelola pluralisme hukum dan unsur asing secara adil, pasti, dan maslahat (Hirowati et al., 2023; Mubarok, 2017; Tutik, 2016b; Wibowo, 2018).

________________________________________

DAFTAR PUSTAKA

Amin, M. (2017). Perkawinan campuran dalam kajian perkembangan hukum: Antara perkawinan beda agama dan perkawinan beda kewarganegaraan di Indonesia. Al-Ahwal Jurnal Hukum Keluarga Islam, 9(2), 211–220. https://doi.org/10.14421/ahwal.2016.09206

Bahri, S., & Elimartati. (2022). Dinamika hukum perkawinan beda agama dan campuran di dunia Islam dan implementasinya di Indonesia. Syaksia Jurnal Hukum Perdata Islam, 23(1), 101–114. https://doi.org/10.37035/syakhsia.v23i1.6473

Faisal, F. (2012). Menimbang wacana formalisasi hukum pidana Islam di Indonesia. Ahkam Jurnal Ilmu Syariah, 12(1). https://doi.org/10.15408/ajis.v12i1.978

Firmansyah, R., Sihabudin, S., & Sudirman, M. (2022). Pengaturan klausul pilihan hukum dan pilihan forum dalam perjanjian asuransi kapal di Indonesia. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 7(1), 77. https://doi.org/10.17977/um019v7i1p77-86

Hafi, F. L., & Budiman, B. (2017). Penerapan asas lex specialis derogat legi generalis dan penyelesaian sengketa ekonomi dalam Undang-Undang Perbankan Syariah di Indonesia. Al-Ihkam Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 12(1), 149–169. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v12i1.1200

Hakim, A. (2020). Pro-kontra pemulangan warga negara Indonesia eks ISIS. Al Daulah Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, 9(1), 81. https://doi.org/10.24252/ad.v9i1.14356

Hariyanto, E. (2014). Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia. Iqtishadia Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah, 1(1), 42–58. https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v1i1.365

Hirowati, R., Dewi, S. A., Laila, D. M., & Hanifah, S. (2023). Juridical review of international private law in interfaith marriages outside Indonesia (case study of the marriage of Dimas Anggara and Nadine Chandrawinata). Journal of Legal and Cultural Analytics, 2(4), 247–262. https://doi.org/10.55927/jlca.v2i4.6735

Iman, R. Q. (2021). The position of Qanun 6 of 2014 on Jinayat Law toward Act 11 of 2012 on Juvenile Criminal Justice System related to child criminal punishment. Jurnal Hukum dan Peradilan, 10(1), 65. https://doi.org/10.25216/jhp.10.1.2021.65-87

Insarullah, I., Rachman, R., & Ardiansyah, E. (2022). Perspektif hukum perdata internasional terhadap perkawinan beda agama bagi warga negara Indonesia. Wajah Hukum, 6(2), 269. https://doi.org/10.33087/wjh.v6i2.932

Jinoto, D. I. (2022). Hak mewaris anak yang lahir dari perkawinan campuran beda kewarganegaraan. MLJ Merdeka Law Journal, 3(1), 35–46. https://doi.org/10.26905/mlj.v3i1.7930

Kamilah, L. (2010). Implementasi pasal-pasal pidana perkawinan dalam hukum materiil di pengadilan agama. Yuridika, 25(3). https://doi.org/10.20473/ydk.v25i3.256

Maharani, M., & Suseno, I. (2018). Pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing. Mimbar Keadilan. https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.1606

Mubarok, A. Z. S. (2017). Reformasi konstitusi dan yudisial dalam bingkai konstitusionalisme di Arab Saudi. Journal of Islamic Studies and Humanities, 2(1), 1–29. https://doi.org/10.21580/jish.21.2514

Nugroho, I. S. (2020). Kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam pembatalan putusan arbitrase di Janewa Swiss (studi kasus PT. Pertamina dan PT. PLN melawan Karaha Bodas Company). Lex Renaissance, 5(3). https://doi.org/10.20885/jlr.vol5.iss3.art3

Nuzul, A. (2014). The melting pot of legal systems in Indonesia (reading the legal politics of Indonesian Islamic law). Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 25(2), 327. https://doi.org/10.22146/jmh.16088

Pebrianti, W. (2015). Penerapan lembaga pilihan hukum terhadap sengketa hukum dalam pelaksanaan kontrak bisnis internasional. Adil Jurnal Hukum, 3(2), 313. https://doi.org/10.33476/ajl.v3i2.59

Penasthika, P. P. (2020). Awal mula ide pilihan hukum: Sebuah narasi sampai abad ke-19. Jurnal Hukum & Pembangunan, 49(4), 894. https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no4.2347

Putra, M. R. R. (2021). Eksekusi putusan pailit atas perusahaan modal asing di Indonesia. Istinbath Jurnal Hukum, 18(2), 326–351. https://doi.org/10.32332/istinbath.v18i2.3663

Putri, A. D. A., & Siregar, M. G. J. A. (2023). Community criminal responsibility for dissemination of news containing SARA through social media. Santhet (Jurnal Sejarah Pendidikan dan Humaniora), 7(2), 633–650. https://doi.org/10.36526/santhet.v7i2.3078

Putri, J. T., & Munandar, A. (2021). Penyelesaian kontrak ekspor meubel berdasarkan doktrin hukum perdata internasional (studi kasus di Kota Jepara). Private Law, 1(2), 198–206. https://doi.org/10.29303/prlw.v1i2.264

Rahmat, A. (2021). Revisiting Kahrudin Yunus on Bersamaism: A natural law design for Indonesia today. Prophetic Law Review, 3(1). https://doi.org/10.20885/plr.vol3.iss1.art2

Rani, F. A., Fikri, F., & Mahfud, M. (2020). Islam and national law: A formal legal review on sharia laws in Aceh. Al-Risalah Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan, 20(1), 47. https://doi.org/10.30631/al-risalah.v20i1.521

Sidiqah, M. (2022). Penerapan konsepsi ketertiban umum oleh hakim dalam HPI Indonesia. Journal Evidence of Law, 1(2), 152–169. https://doi.org/10.59066/jel.v1i2.233

Susanti, I. (2022). Dampak asas imunitas terhadap penyelesaian perselisihan hubungan kerja antara pegawai setempat (local staff) dengan perwakilan negara asing. Veritas Et Justitia, 8(1), 140–170. https://doi.org/10.25123/vej.v8i1.4668

Tutik, T. T. (2016a). Kedudukan hukum perbankan syariah dalam sistem perbankan nasional. Muqtasid Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 7(1), 1. https://doi.org/10.18326/muqtasid.v7i1.1-27

Tutik, T. T. (2016b). Penyelesaian sengketa letter of credit ekspor-impor syariah pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. Ijtihad Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 16(1), 43. https://doi.org/10.18326/ijtihad.v16i1.43-66

Utami, P. D. Y., Sudiarawan, K. A., Mangku, D. G. S., & Pratama, A. C. P. N. (2022). Sistem hukum dalam penyelesaian perkara perceraian pada perkawinan campuran di Indonesia. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 7(1), 189. https://doi.org/10.17977/um019v7i1p189-197

Wafi, A., Khosyi'ah, S., & Saepullah, U. (2023). Perkawinan campuran antara beda agama dan beda kebangsaan dalam perspektif hukum Indonesia. El Aailah Jurnal Kajian Hukum Keluarga, 2(2), 30–51. https://doi.org/10.59270/aailah.v2i2.177

Wibowo, B. R. (2018). Pembaruan hukum antar tata hukum Indonesia dalam rangka mendukung perkembangan ekonomi di era globalisasi. Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional, 7(2), 169. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v7i2.261