01386 - Hukum Agraria Dalam Perspektif Hukum Islam: Kerangka Normatif Atas Hak, Penguasaan, Penggunaan, Dan Pemanfaatan Tanah Serta Sumber Daya Agraria

Agrarian Law in Islamic Legal Perspective: Normative Framework on Rights, Control, Use, and Utilization of Land and Agrarian Resources

Abstract

This article examines agrarian law from an Islamic legal perspective, focusing on the normative framework governing rights, control, use, and utilization of land and agrarian resources. Using a literature review method with a descriptive-conceptual analytical approach, this study synthesizes various scholarly works on Islamic agrarian law, fiqh muamalah, maqasid al-shariah, and the interaction between Islamic law, customary law, and positive law in Indonesia. The findings indicate that agrarian law according to Islamic law can be formulated as a set of muamalah norms that regulate the relationship between humans and land through three main axes: ownership (milkiyah), management/utilization (tasharruf), and distribution (tauzi'), with a primary orientation toward justice and maslahah (public welfare). This framework operates through the methodology of usul al-fiqh and maqasid to address contemporary issues not always explicitly available in primary textual sources, including land acquisition for public interest, management of state and abandoned land through ihya' al-mawat, and waqf land management that demands the principle of perpetual benefit alongside administrative legal protection through the Deed of Waqf Pledge (AIW) and certification. In Indonesia, the interaction of fiqh with positive law and customary law creates its own dynamics: many transactions may be valid according to fiqh but remain vulnerable to dispute without administrative land management mechanisms. The ecological dimension also emerges as part of Islamic agrarian ethics that regulates the sustainable use of land and natural resources.

Keywords: Islamic Agrarian Law, Milkiyah, Tasharruf, Maqasid al-Shariah, Waqf, Ihya' al-Mawat, Maslahah, Legal Pluralism

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji hukum agraria dalam perspektif hukum Islam, dengan fokus pada kerangka normatif yang mengatur hak, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah serta sumber daya agraria. Menggunakan metode kajian pustaka dengan pendekatan analisis deskriptif-konseptual, studi ini mensintesis berbagai karya ilmiah tentang hukum agraria Islam, fikih muamalah, maqasid al-shariah, dan interaksi antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum positif di Indonesia. Temuan menunjukkan bahwa hukum agraria menurut hukum Islam dapat dirumuskan sebagai perangkat norma muamalah yang mengatur relasi manusia dengan tanah melalui tiga poros utama: kepemilikan (milkiyah), pengelolaan/pemanfaatan (tasharruf), dan distribusi (tauzi'), dengan orientasi utama pada keadilan dan kemaslahatan. Kerangka tersebut bekerja melalui metodologi usul fikih dan maqasid untuk menjawab persoalan kontemporer yang tidak selalu tersedia secara rinci dalam sumber teks primer, termasuk pengadaan tanah untuk kepentingan umum, pengelolaan tanah negara dan tanah terlantar melalui ihya' al-mawat, serta pengelolaan tanah wakaf yang menuntut prinsip kekekalan manfaat sekaligus perlindungan hukum administratif melalui Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan sertifikasi. Di Indonesia, interaksi fikih dengan hukum positif dan adat membentuk dinamika tersendiri: banyak tindakan dapat sah menurut fikih, namun tetap rentan sengketa bila tidak dikuatkan oleh mekanisme administrasi pertanahan. Dimensi ekologis juga muncul sebagai bagian dari etika agraria Islam yang menata penggunaan tanah dan sumber daya secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Hukum Agraria Islam, Milkiyah, Tasharruf, Maqasid al-Shariah, Wakaf, Ihya' al-Mawat, Kemaslahatan, Pluralisme Hukum

________________________________________

A. Pendahuluan

Dalam konteks hukum Indonesia, "hukum agraria" (menurut UUPA) dipahami dalam arti luas sebagai kelompok berbagai hukum yang mengatur hak-hak penguasaan atas sumber daya alam, yang mencakup hukum pertanahan, hukum air, hukum pertambangan, hukum perikanan, hukum kehutanan, serta penguasaan atas tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa, sedangkan dalam arti sempit terutama menunjuk pada hukum pertanahan. Hal ini penting karena pembahasan "agraria" tidak terbatas pada tanah sebagai permukaan bumi, melainkan berkaitan erat dengan tata kelola sumber daya yang menopang kehidupan sosial-ekonomi. Kerangka luas tersebut juga relevan untuk dibaca melalui nilai-nilai hukum Islam karena perbincangan agraria dalam hukum Islam tidak semata berfokus pada kepemilikan formal, tetapi mencakup orientasi kemaslahatan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya (Hanifuddin, 2018; Latif & Sunarko, 2020).

Dalam literatur yang membahas hukum pertanahan Islam, pertanahan didefinisikan sebagai seperangkat aturan mengenai tanah dalam kaitannya dengan hak kepemilikan (milkiyah), pengelolaan/penggunaan (tasharruf), dan pendistribusian (tauzi') tanah. Definisi ini menunjukkan bahwa "hukum agraria menurut hukum Islam" lebih tepat dipahami sebagai bangunan norma muamalah yang menata relasi manusia dengan tanah melalui tiga poros besar: siapa yang berhak (milkiyah), bagaimana tanah itu dikelola/dimanfaatkan (tasharruf), dan bagaimana distribusinya dijaga agar sejalan dengan tujuan kemaslahatan. Rumusan ini juga digunakan untuk membaca hubungan hukum pertanahan Islam dengan kerangka regulasi negara (misalnya UUPA), karena sebagian kajian menyatakan cakupan tersebut telah diakomodasi pada level tertentu oleh sistem agraria nasional Indonesia (Latif & Sunarko, 2020; Adminjurnal & Harahap, 2022; Jamaludin & Buang, 2019).

________________________________________

B. Metode

Artikel ini menggunakan pendekatan kajian pustaka (library research) dengan metode analisis deskriptif-konseptual. Sumber data terdiri atas artikel jurnal ilmiah bereputasi yang membahas hukum agraria dalam perspektif Islam, mencakup kajian tentang fikih muamalah, maqasid al-shariah, ihya' al-mawat, wakaf, dan interaksi hukum Islam dengan hukum pertanahan positif di Indonesia serta negara-negara Muslim lainnya. Data dianalisis melalui teknik sintesis tematik untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan koheren mengenai konsep hukum agraria dalam perspektif hukum Islam.

________________________________________

C. Hasil dan Pembahasan

1. Dasar Epistemologis: Syariah, Fikih, Usul Fikih, dan Maqasid sebagai Metodologi Hukum Agraria Islam

Pembahasan hukum agraria Islam perlu membedakan syariah dan fikih. Syariah dipahami sebagai ajaran/ketentuan dasar yang bersumber pada wahyu (al-Qur'an dan Sunnah), sedangkan fikih merupakan hasil pemahaman (ijtihad) ulama terhadap syariah yang terkait dengan konteks ruang-waktu dan realitas sosial. Karena itu, fikih bersifat fungsional dan dapat berkembang, sementara syariah dipahami sebagai prinsip yang lebih umum dan mendasar. Perbedaan ini menjadi penting ketika persoalan agraria modern—misalnya pendaftaran tanah, sertifikasi wakaf, mekanisme pengadaan tanah, atau desain instrumen pembiayaan berbasis tanah—memerlukan penalaran hukum yang tidak selalu tersedia secara rinci di dalam teks-teks dasar, sehingga ruang ijtihad dan metodologi usul fikih menjadi krusial (SJ, 2017; Marnita, 2017; Rahma & Bosheya, 2020).

Dalam kerangka pengembangan hukum Islam kontemporer, sejumlah kajian menekankan pentingnya pendekatan manhaji (metodologis) agar usul fikih tidak hanya menjadi alat bantu memahami produk fikih klasik, tetapi menjadi perangkat operasional untuk merespons problem modern. Dengan logika ini, pembacaan agraria tidak berhenti pada kutipan "qaul" tertentu, melainkan bergerak pada pemahaman metodologis untuk menghasilkan solusi yang tetap berakar pada sumber dan tujuan syariat. Pada titik inilah, maqasid al-syariah sering diposisikan sebagai horizon tujuan yang menuntun ijtihad dalam isu-isu muamalah kontemporer, termasuk kebijakan agraria (Marnita, 2017; Adhawiyah et al., 2019; Ahmad, 2024).

Sebagian kajian juga menegaskan bahwa meskipun aturan pertanahan yang rinci tidak selalu ditemukan secara eksplisit dalam sumber hukum Islam, hal tersebut tidak berarti Islam abai terhadap persoalan agraria; pendekatan usul fikih dan terutama maqasid syariah digunakan untuk menautkan kasus-kasus agraria pada tujuan-tujuan normatif syariat, yakni mendatangkan kemaslahatan, menolak kemudaratan, dan menghilangkan kesulitan. Dengan demikian, hukum agraria Islam dapat dipahami sebagai konstruksi normatif yang bekerja melalui prinsip-prinsip umum (maqasid, maslahah) dan kaidah fikih dalam merumuskan ketentuan praktis pengelolaan tanah (Putri & Choiri, 2022; Ahmad, 2024; Author et al., 2020).

2. Prinsip Dasar Hukum Agraria Islam: Amanah, Keadilan, dan Orientasi Maslahah

Sejumlah literatur menekankan pandangan teologis bahwa seluruh yang ada di bumi adalah milik Allah, sedangkan manusia diberi otoritas sebagai khalifah untuk memakmurkan bumi. Konsekuensinya, otoritas atas tanah dipandang sebagai amanah yang harus dijalankan sesuai tujuan ilahiah untuk kemakmuran manusia dan kebaikan umum (al-maslahah al-'ammah). Kerangka amanah ini menggeser pemaknaan kepemilikan dari sekadar "hak eksklusif" menjadi "tanggung jawab pengelolaan" yang mengandung dimensi sosial (Hidayati et al., 2018; Jamaludin & Buang, 2019; Naim & Latif, 2023).

Dalam tradisi analisis hadis tentang ihya' al-mawat (menghidupkan tanah mati), kajian menyatakan bahwa kriteria kepemilikan tanah berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan; hadis dipahami sebagai basis untuk mencegah konflik akibat sengketa tanah dengan cara menjelaskan status dan pola kepemilikan serta membangun pendekatan persuasif-kultural di samping pendekatan struktural. Orientasi keadilan dan maslahah tersebut menunjukkan bahwa legitimasi pemilikan dan penggunaan tanah dalam Islam tidak dilepaskan dari dampaknya terhadap masyarakat (Naim & Latif, 2023; Solihin, 2022).

Dalam pembacaan maqasid, maslahah menjadi pusat pertimbangan, dan beberapa literatur merangkum maqasid klasik yang populer sebagai lima tujuan: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (hifz al-mal). Dengan menempatkan "harta" sebagai tujuan yang harus dijaga, tanah sebagai aset fundamental kehidupan ekonomi dapat dipahami sebagai objek perlindungan maqasid; pengaturan agraria diproyeksikan untuk menjamin kemanfaatan sekaligus mencegah mafsadah seperti ketidakadilan atau konflik. Sejumlah kajian juga menekankan kaidah-kaidah seperti penghilangan bahaya (ad-dhararu yuzalu) dan prioritas pencegahan kerusakan atas perolehan manfaat (daf'u al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-masalih) sebagai rujukan etis-normatif dalam kebijakan yang menyangkut tanah (Ahmad, 2024; Hidayat & Komarudin, 2022; Suib, 2018).

3. Struktur Hak atas Tanah dalam Islam: Kepemilikan Individu, Bersama, dan Negara serta Konsep Milk Tamm dan Milk Naqish

Analisis tentang kepemilikan tanah dalam Islam menyatakan adanya tiga bentuk kepemilikan: kepemilikan individu, kepemilikan bersama, dan kepemilikan negara. Di tingkat individu, kepemilikan juga dibedakan menjadi kepemilikan sempurna (al-milk al-tamm) dan tidak sempurna (al-milk al-naqis). Pembedaan ini penting untuk membedakan apakah seseorang memiliki "hak penuh" atau "hak terbatas" atas suatu tanah, terutama ketika tanah terkait dengan hak guna, sewa, atau model pemanfaatan tertentu (Naim & Latif, 2023; Abdullah, 2018; Solihin, 2022).

Dalam studi mengenai praktik jual beli tanah di bawah tangan, misalnya, dikemukakan bahwa status kepemilikan tanah pada "jual lepas" dapat dipahami sebagai milik sempurna (milk at-tam), sedangkan model tertentu seperti "jual tahunan" diposisikan sebagai milik tidak sempurna (milk naqish). Studi yang sama juga menautkan praktik masyarakat dengan konsep 'urf (kebiasaan) sebagai sandaran hukum selama 'urf tersebut sahih dan selaras dengan rukun serta syarat jual beli. Namun, penelitian tersebut menegaskan adanya perbedaan antara validitas fikih (yang menilai transaksi dapat sah bila rukun-syarat terpenuhi) dan validitas dalam hukum positif Indonesia (yang menuntut prosedur dan alat bukti otentik melalui mekanisme pendaftaran) (Abdullah, 2018; Nurhidayati, 2016).

Dalam isu tanah ulayat, kajian komparatif menyebut bahwa dalam hukum positif Indonesia tanah ulayat terkait erat dengan masyarakat adat sebagai pemegang kepemilikan kolektif-kolegial, sedangkan dalam hukum Islam pembahasan hak yang mirip "ulayat" dihubungkan dengan mekanisme pemanfaatan tanah tak bertuan, seperti ihjar al-mubahat dan ihya' al-mawat, dengan penekanan bahwa kesamaan keduanya lebih terbatas pada kepemilikan untuk memanfaatkan, bukan menjadikan tanah sebagai objek yang diperjualbelikan. Dengan demikian, pembacaan Islam pada "hak komunal" tidak selalu dilekatkan pada komunitas adat tertentu, melainkan pada status tanah dan legitimasi pemanfaatannya (Adminjurnal & Harahap, 2022; Solihin, 2022).

4. Cara Perolehan dan Peralihan Hak atas Tanah dalam Islam: Jual Beli, Hibah, Waris, Wakaf, dan Mekanisme Lain

Dalam beberapa studi, perolehan dan peralihan hak atas tanah dalam perspektif hukum Islam disebut dapat terjadi melalui jual beli, hibah, wakaf, serta jalur peralihan lain seperti warisan dan wasiat; kajian tentang tanah wakaf yang dikuasai ahli waris bahkan secara eksplisit menyebut jual beli, tukar menukar, hibah, hadiah, infak, sedekah, warisan, wasiat, wakaf, dan ihya' al-mawat sebagai contoh jalur perolehan dan peralihan hak atas tanah. Dalam kerangka fikih muamalah tentang kepemilikan tanah produktif, mekanisme perolehan juga dipetakan melalui jual beli, pewarisan, hibah, ihya al-mawat, tahjir, dan iqtha', serta peran negara dalam menyerahkan pengelolaan tanah kosong kepada rakyat melalui ihya al-mawat, tahjir, dan iqtha' (Rahim et al., 2010; Mufti & Nurhasanah, 2023; Setiani & Kholishayatuddin, 2022).

Sejalan dengan itu, penelitian tentang praktik peralihan tanah hibah ke pihak lain menegaskan bahwa, dari sudut fikih, praktik hibah dapat dinilai sesuai Islam apabila memenuhi rukun dan syarat hibah, walaupun secara hukum positif Indonesia praktik tersebut dipersoalkan bila tidak memiliki bukti otentik/akta. Pola ini kembali menegaskan karakter umum relasi fikih dan hukum positif: fikih menekankan pemenuhan unsur substantif akad dan syarat-rukun, sedangkan hukum positif menekankan pula dimensi administratif dan pembuktian (Nurhidayati, 2016; Abdullah, 2018; Ahmad, 2022).

Pada level transaksi tanah modern, kajian atas jual beli rumah dengan tanah berstatus Hak Guna Bangunan (HGB) melalui perspektif hukum kontrak syariah menyimpulkan bahwa transaksi semacam itu tidak diperkenankan jika mekanisme sepenuhnya dilakukan dengan akad jual beli, kecuali bila pengembang memisahkan akad: rumah dengan akad jual beli dan tanah dengan akad sewa (ijarah), sehingga transaksi dapat dibenarkan. Kajian yang sama menegaskan bahwa pembatasan waktu pemanfaatan tanah sebagaimana dalam HGB dipandang "boleh" dalam perspektif hukum kontrak syariah, dan penulis merujuk pemikiran tentang konsep kedaluwarsa dalam kepemilikan tanah terlantar dalam hukum Islam. Temuan ini menunjukkan bahwa hukum agraria Islam dalam praktik modern sering beroperasi melalui penilaian kesesuaian struktur akad terhadap objek dan jenis hak atas tanah (Al-Asy'ari et al., 2024; Journal et al., 2021).

5. Tanah Negara, Tanah Kosong, dan Tanah Terlantar: Ihya' al-Mawat sebagai Instrumen Pemanfaatan dan Distribusi

Ihya' al-mawat dipaparkan sebagai upaya menghidupkan, mengelola, dan mengolah tanah yang tidak terjamah atau pernah dikelola tetapi ditelantarkan dalam waktu lama; ia dipahami sebagai instrumen untuk memakmurkan tanah yang diamanahkan Tuhan. Dalam literatur fikih, ihya' al-mawat juga diartikan sebagai pengolahan lahan kosong yang belum diproses dan tidak dimiliki seseorang agar menjadi produktif, baik untuk pertanian maupun pembangunan, dengan pijakan hukum yang dirujukkan pada hadis Nabi. Sejumlah kajian menyebut adanya perbedaan penilaian hukum: ada yang menyebut mustahab dan ada yang menyebut ja'iz, serta menyebut cara-cara ihya' al-mawat seperti pemupukan, penanaman, pembuatan pagar, dan penggalian parit (Solihin, 2022; Amir, 2019; Suryadi et al., 2017).

Meski demikian, kajian yang membandingkan konsepsi ihya' al-mawat dengan hukum pertanahan Indonesia menegaskan adanya perbedaan struktur. Dalam kerangka hukum pertanahan Indonesia, dinyatakan bahwa setiap jengkal tanah yang bukan atas nama pribadi atau hak ulayat merupakan tanah negara, sehingga "tidak ada tanah tanpa nama", walaupun terdapat jenis tanah negara tertentu yang boleh diusahakan dengan izin pemerintah. Kajian tersebut menyimpulkan bahwa tanah al-mawat dalam kerangka hukum Indonesia mencakup tanah terlantar, tanah timbul, dan tanah reklamasi; atas tiga jenis ini, upaya ihya' al-mawat dapat dilakukan dengan izin pemerintah. Kajian itu juga menegaskan implikasi ihya' al-mawat dalam kerangka hukum Indonesia hanya sampai pada hak pemanfaatan dan pengelolaan (haq al-intifa'), bukan sampai pada pemerolehan kepemilikan (al-tamlik) (Solihin, 2022; Mukhlisin & Hamidah, 2017).

Perbedaan ini juga muncul dalam kajian ihya' al-mawat yang menyebut bahwa mayoritas ulama memiliki pandangan bahwa pembukaan tanah kosong menjadi sebab kepemilikan tanpa kewajiban izin pemerintah, sementara dalam kerangka hukum positif Indonesia (UUPA dan UU Kehutanan) pemenuhan syarat-syarat tertentu tetap menjadi prasyarat kebolehan. Dengan demikian, dalam hukum agraria Islam kontemporer di negara-bangsa modern, ihya' al-mawat sering berhadapan dengan pertanyaan institusional: sejauh mana negara dapat mensyaratkan izin dan membatasi implikasi ihya' dari kepemilikan menjadi hak guna (Suryadi et al., 2017; Mukhlisin & Hamidah, 2017).

Dalam isu tanah pertanian dan penguasaan yang tidak produktif, kajian maqasid atas kepemilikan tanah pertanian absentee menyebut bahwa penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaan dan sifat haknya agar bermanfaat bagi pemilik dan masyarakat-negara, serta menyinggung ketentuan bahwa "hak kepemilikan akan hilang jika tanah ditelantarkan tiga tahun berturut-turut" dan negara dapat menarik tanah serta memberikannya kepada pihak lain yang mampu mengolahnya. Walaupun pernyataan ini muncul dalam kerangka pembahasan maqasid dan kebijakan agraria, ia menunjukkan bahwa tema produktivitas tanah dan larangan penelantaran diposisikan sebagai elemen moral-hukum dalam diskursus agraria Islam (Rahim, 2006; Mufti & Nurhasanah, 2023).

6. Negara sebagai Penguasa (Regulator) dan Kepentingan Umum: Maslahah 'Ammah, Musyawarah, dan Batas Etis Pengadaan Tanah

Dalam pembahasan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, salah satu kajian menegaskan bahwa negara bukan pemegang hak, melainkan badan penguasa yang memiliki kewenangan mengatur peruntukan, penggunaan dan pemeliharaan tanah; menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai subjek hukum; serta mengatur hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum mengenai tanah. Dalam perspektif kajian yang sama, transfer hak atas tanah untuk kepentingan umum dalam Islam dapat dilakukan melalui jual beli atau kompensasi serta wakaf, dan setelah transfer, hak mengelola dan menggunakan tanah berpindah kepada pihak kedua. Ini memperlihatkan bagaimana "kepentingan umum" dalam perspektif Islam bukan sekadar alasan politis, melainkan membutuhkan bentuk peralihan hak yang sah menurut akad serta konsekuensi pengelolaan yang jelas (Hidayat & Komarudin, 2022; M. Ahmad, 2015).

Kajian lain yang menelaah konsinyasi pengadaan tanah untuk jalan tol menyatakan bahwa terdapat proses musyawarah dan penghormatan terhadap hak-hak yang ada, serta menilai pembangunan jalan tol memiliki manfaat luas sehingga sesuai dengan konsep mashlahah yang dimaknai sebagai mengambil manfaat dan meninggalkan mudarat. Dalam kajian komparatif maslahah dan mafsadah pada pembebasan tanah untuk pelebaran jalan menuju bandara, dinyatakan bahwa derajat maslahah dalam praktik tersebut lebih besar dibanding mafsadah sehingga praktik dapat disyariatkan dan dihukumi mubah. Kedua studi ini sama-sama memperlihatkan pola argumentasi agraria Islam yang menilai kebijakan pengadaan tanah dengan menimbang maslahah–mafsadah (Nabila, 2023; Suib, 2018).

Namun, kritik sosial-keagamaan juga muncul terhadap cara "kepentingan umum" digunakan dalam pembebasan tanah. Sebuah kajian yang mengusung gagasan "Fikih Proletar" menyoroti fenomena kriminalisasi, penggusuran paksa, serta relasi tidak seimbang antara negara, institusi modal, dan komunitas rakyat, dengan tudingan bahwa "pembangunan" dan "kepentingan umum" sering menjadi kamuflase kepentingan pemodal; kajian ini merekonstruksi nalar kaidah "kepentingan umum diprioritaskan atas kepentingan individu" agar penerapannya lebih adil dan proporsional. Nuansa ini menunjukkan adanya ketegangan dalam diskursus agraria Islam: satu sisi menggunakan maslahah untuk menjustifikasi proyek publik, sisi lain mengingatkan risiko kooptasi maslahah oleh kekuatan politik-ekonomi (Rahmatillah & Handayani, 2019; Hidayat & Komarudin, 2022).

Dalam konteks penggunaan tanah negara tanpa izin, kajian fikih jinayah menyatakan bahwa aturan pertanahan yang rinci tidak ditemukan secara khusus dalam sumber hukum Islam, namun pembahasan agraria dapat dilakukan melalui analisis usul fikih terutama maqasid syariah untuk menilai tujuan dan filsafat penetapan hukum; pemanfaatan tanah negara tanpa izin juga diposisikan sebagai jarimah ta'zir, dengan kewenangan penentuan sanksi pada penguasa/pemerintah. Ini menunjukkan bahwa hukum agraria Islam bukan hanya muamalah privat, tetapi juga terkait penegakan ketertiban publik melalui otoritas negara (Putri & Choiri, 2022; M. Ahmad, 2015).

7. Wakaf Tanah sebagai Instrumen Agraria Islam: Kekekalan Aset, Administrasi, Sertifikasi, dan Pengelolaan Produktif

Wakaf dipahami sebagai instrumen penting yang terkait langsung dengan tanah sebagai objek agraria. Dalam diskursus wakaf, ditegaskan bahwa hakikat wakaf adalah mengekalkan objek (misalnya tanah), tidak boleh dijual, dihibahkan, dan diwariskan agar manfaatnya diambil sebesar-besarnya untuk umat sesuai tujuan wakaf; karena itu, fenomena "wakaf tak bertuan" (res nullius waqf) dipandang problematik dan dikaitkan dengan intervensi penguasa atau kelemahan administrasi dan manajemen umat dalam pengelolaan aset wakaf. Kajian yang sama memberi contoh konflik penggusuran/pengambilan tanah wakaf dan mengajukan pertanyaan mengenai posisi negara sebagai pemilik atau penguasa atas aset umat, sekaligus mengkritik celah res nullius yang muncul dari problem administratif (Fakhruddin, 2018; Arif, 2010).

Di Indonesia, beberapa kajian menekankan bahwa secara fikih, wakaf dapat sah bila memenuhi rukun dan syarat, tetapi dalam hukum positif keabsahan wakaf membutuhkan pemenuhan aspek administratif seperti pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan pendaftaran tanah wakaf untuk penerbitan sertifikat. Kajian tentang aset wakaf tidak tercatat di Madura menyatakan bahwa dari sudut fikih, perbuatan wakaf dapat sah, tetapi keabsahannya "belum lengkap" menurut hukum positif bila tidak dituangkan dalam AIW dan belum bersertifikat; hal ini dipotret sebagai problem perlindungan hukum dan kepastian hukum. Sejalan dengan itu, kajian perlindungan nazhir menegaskan idealnya pelaksanaan wakaf tunduk pada hukum Islam dan hukum nasional: tidak hanya lisan, tetapi juga pencatatan oleh PPAIW serta sertifikat tanah wakaf yang dikeluarkan instansi pertanahan; pendaftaran dan sertifikasi diposisikan sebagai sumber kepastian dan perlindungan hukum bagi nazhir (Suryani & Chasan, 2017; Nawawi, 2014; Rahim et al., 2010).

Kajian komparatif tentang tanah wakaf tanpa sertifikat juga menyimpulkan bahwa tanah wakaf yang tidak memiliki sertifikat tetap legal menurut hukum Islam sepanjang memenuhi rukun dan ketentuan syariah, dan wakif memperoleh pahala; namun dalam hukum perundang-undangan, status wakaf tanpa sertifikat tidak memiliki kekuatan yang memadai sehingga nazhir direkomendasikan untuk melakukan sertifikasi. Studi pemetaan tanah wakaf menegaskan bahwa masih banyak tanah wakaf yang belum memiliki kepastian hukum secara yuridis akibat tidak didaftarkan sesuai prosedur; kondisi ini memicu konflik dan sengketa, termasuk pengambilan kembali wakaf oleh keluarga wakif karena tidak adanya bukti pewakafan. Argumen-argumen ini memperlihatkan bahwa dalam konteks negara modern, administrasi pertanahan dipandang sebagai instrumen penting untuk menjaga maqasid wakaf (kekekalan manfaat) dari gangguan pihak ketiga (Mangar & Ridho, 2022; Fakhruddin, 2018; Firmansyah, 2022).

Dalam pengelolaan wakaf, sejumlah kajian mendorong paradigma wakaf produktif. Kajian tentang pemanfaatan harta wakaf di luar ikrar wakaf menyatakan bahwa pemanfaatan tanah wakaf untuk kepentingan usaha hukumnya ja'iz (boleh) sepanjang hasilnya ditujukan bagi kemaslahatan umum dan bukan kepentingan pribadi, serta menautkan kemungkinan perubahan/pemanfaatan tertentu melalui pendekatan istihsan untuk kemaslahatan umum. Kajian lain menegaskan bahwa pengelolaan wakaf produktif masih minimal dan perlu literasi serta sosialisasi, walaupun paradigma syariah dan regulasi wakaf di Indonesia dinilai "jelas dan tegas" dari sisi aturan, sehingga problem lebih banyak di wilayah implementasi. Kajian mengenai problematika pengelolaan tanah wakaf produktif berbasis masjid juga mengidentifikasi rendahnya pemahaman nazhir/pengurus masjid dan kultur hukum masyarakat sebagai hambatan pengembangan wakaf produktif (Mukhalad, 2020; Hidayatullah et al., 2022; Trihartini et al., 2022).

Isu khusus yang sering muncul dalam proyek infrastruktur ialah penggantian atau pertukaran tanah wakaf. Kajian tentang wakaf tanah dan keabsahan pertukarannya menegaskan bahwa wakaf yang telah dinyatakan secara resmi tidak dapat dibatalkan dan perubahan peruntukan tidak dapat dilakukan sembarangan; sementara kajian pertukaran tanah wakaf terdampak proyek jalan tol menyimpulkan bahwa tahapan yang panjang dan keterlibatan banyak pihak merupakan bentuk rekayasa hukum untuk menjamin kemanfaatan berupa keabadian wakaf dan peruntukannya, dan rekayasa tersebut dipandang tidak dilarang syariah sehingga diperbolehkan. Dengan demikian, hukum agraria Islam menghadapi kebutuhan menyeimbangkan prinsip kekekalan wakaf dengan kebutuhan pembangunan, melalui desain prosedural yang menjaga maqasid wakaf (Arif, 2010; Raharjo & Mugiyati, 2022).

8. Dimensi Ekologis dalam Hukum Agraria Islam: Dari Maqasid Klasik ke Fikih Ekologi

Karena agraria berkaitan langsung dengan tanah, air, dan ruang hidup, diskursus ekologis menjadi relevan. Kajian tentang "ekologi berbasis syariah" menyatakan bahwa problem lingkungan tidak termasuk dalam lima prinsip maqasid klasik yang umum dikenal, sehingga diperlukan perluasan horizon maqasid melalui pendekatan eko-usul fikih agar ayat-ayat ekologis dipahami secara kontekstual; tanpa "jaminan lingkungan", maqasid syariah dinyatakan tidak akan terjaga. Sejalan dengan itu, kajian tentang pengarusutamaan hifdz al-'alam mengulang rumusan al-kulliyat al-khamsah yang populer tetapi menegaskan bahwa hifz al-'alam (memelihara lingkungan) belum banyak dibicarakan, padahal dalil-dalil mengenai larangan berlebihan dapat dihubungkan dengan tanah, udara, dan pepohonan, serta pentingnya sanksi sebagai instrumen penegakan agar tercipta kepastian, keadilan, dan ketertiban (Munif, 2018; Mutakin & Rahman, 2023).

Kajian "fikih ekologi" dalam bingkai maqasid syariah juga menekankan bahwa maqasid membantu menghindari interpretasi sempit-formalistik dan memastikan penerapan hukum mempertimbangkan konteks dan dampaknya terhadap kesejahteraan manusia; kajian ini mengulang bahwa menurut al-Ghazali, maqasid memelihara lima hal (agama, jiwa, akal, keturunan, harta) sekaligus menegaskan bahwa interpretasi maqasid bisa bervariasi di antara ulama dan aliran fikih. Dalam pendekatan tafsir maqasidi atas QS. Ar-Rum (30):41, kajian menyimpulkan adanya urgensi konservasi lingkungan (hifdz al-bi'ah) sebagai penjagaan keberlangsungan hidup generasi manusia. Dengan demikian, dimensi ekologis dapat diposisikan sebagai bagian dari etika agraria Islam yang menata penggunaan tanah dan sumber daya secara berkelanjutan (Author et al., 2020; Munif, 2018; Sulaiman & Hasan, 2017).

9. Interaksi dengan Hukum Positif Indonesia: Elemen Islam dalam UUPA dan Problem Kesenjangan Substantif–Administratif

Sebagian kajian secara spesifik menelusuri elemen hukum Islam dalam UUPA. Dinyatakan bahwa elemen tersebut tampak pada pasal-pasal yang berkaitan dengan filosofi kepemilikan, fungsi sosial, hak dan pendaftaran tanah, hak milik, serta konsep membuka tanah dalam Islam yang disebut ihya' al-mawat. Kajian yang sama juga menegaskan hukum agraria Indonesia merupakan hasil interaksi dengan hukum adat sehingga hukum adat dijadikan landasan, yang menunjukkan pluralitas sumber dalam konstruksi agraria nasional. Di sisi lain, kajian tentang tanah ulayat menegaskan perbedaan konseptual antara hak komunal adat dan konstruksi pemanfaatan tanah tak bertuan dalam Islam. Relasi ini memperlihatkan bahwa hukum agraria "di lapangan" kerap berada pada titik temu-negosiasi antara fikih, adat, dan hukum negara (Hanifuddin, 2018; Abdullah, 2018; Adminjurnal & Harahap, 2022).

Pada tingkat praktik, jurang yang sering muncul adalah jurang antara sah secara fikih dan kuat secara hukum positif. Studi tentang jual beli tanah di bawah tangan menyimpulkan bahwa transaksi tersebut dapat sah dalam perspektif hukum Islam bila memenuhi rukun-syarat jual beli dan didukung 'urf sahih, namun dalam perspektif hukum positif Indonesia transaksi demikian belum menjadi perbuatan hukum yang sah dan belum berkekuatan hukum kuat karena tidak melalui mekanisme akta pejabat berwenang dan pendaftaran. Pola serupa juga muncul dalam studi peralihan hibah tanah, dan dalam studi wakaf tidak tercatat yang menyatakan sah fikih tetapi belum lengkap menurut hukum positif. Karena itu, dalam konteks negara modern, "hukum agraria menurut hukum Islam" sering kali memerlukan strategi integrasi administratif agar maqasid perlindungan harta dan pencegahan sengketa dapat dicapai (Abdullah, 2018; Nurhidayati, 2016; Suryani & Chasan, 2017).

Pada tingkat teori pembangunan hukum nasional, kajian mengenai positivisasi hukum Islam menegaskan bahwa hukum Islam dapat menjadi bahan baku hukum nasional yang dikelola secara pluralis berdampingan dengan hukum lain yang tumbuh di Indonesia, dengan strategi menekankan substansi nilai universal seperti keadilan, kejujuran, persamaan, dan keseimbangan. Kerangka ini relevan untuk agraria karena banyak isu tanah berada di persimpangan nilai keadilan distributif, perlindungan hak, dan fungsi sosial tanah, yang dapat dibaca sebagai nilai universal yang sejalan dengan orientasi maqasid (SJ, 2017; Rahma & Bosheya, 2020; Rahmawati, 2022).

________________________________________

D. Kesimpulan

Berdasarkan literatur yang tersedia, hukum agraria menurut hukum Islam dapat dirumuskan sebagai perangkat norma muamalah yang mengatur relasi manusia dengan tanah dan sumber daya agraria melalui tiga poros: kepemilikan (milkiyah), pengelolaan/pemanfaatan (tasharruf), dan distribusi (tauzi'), dengan orientasi utama pada keadilan dan kemaslahatan. Kerangka tersebut bekerja melalui metodologi usul fikih dan maqasid untuk menjawab persoalan kontemporer yang tidak selalu tersedia secara rinci dalam sumber teks, termasuk isu pengadaan tanah untuk kepentingan umum, pengelolaan tanah negara dan tanah terlantar melalui ihya' al-mawat, serta pengelolaan tanah wakaf yang menuntut prinsip kekekalan manfaat sekaligus perlindungan hukum administratif melalui AIW dan sertifikasi.

Di Indonesia, interaksi fikih dengan hukum positif dan adat membentuk dinamika tersendiri: banyak tindakan dapat sah menurut fikih (karena rukun-syarat terpenuhi), namun tetap rentan sengketa bila tidak dikuatkan oleh mekanisme administrasi pertanahan. Dengan demikian, pendekatan yang paling konsisten dengan maqasid bukan hanya memutuskan halal–haram dalam tataran akad, melainkan juga membangun tata kelola agraria yang menjaga kemaslahatan publik, kepastian hukum, dan keberlanjutan lingkungan (Latif & Sunarko, 2020; Author et al., 2020; Hanifuddin, 2018; Jamaludin & Buang, 2019; Nawawi, 2014).

________________________________________

Daftar Pustaka

Abdullah, A. (2018). Kajian yuridis perwaqafan tanah dan keabsahan pertukarannya. Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam Perundang-Undangan dan Pranata Sosial, 7(2). https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v8i1.3414

Adhawiyah, R., Komarudin, P., & Hidayat, M. R. (2019). Analisis hukum kontrak syariah terhadap transaksi kepemilikan rumah dengan tanah bersertifikat Hak Guna Bangunan di PT. Suci Griya Persada. At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi, 8(2), 124–131. https://doi.org/10.18592/at-taradhi.v8i2.2526

Adminjurnal, A., & Harahap, T. M. (2022). Elemen-elemen hukum Islam dalam hukum agraria di Indonesia. Maqasiduna: Journal of Education Humanities and Social Sciences, 2(01). https://doi.org/10.59174/mqs.v2i01.31

Ahmad, M. (2015). Ekologi berbasis syariah: Analisis wacana kritis pemikiran Mudhofir Abdullah. Jurnal Hukum Islam, 57–69. https://doi.org/10.28918/jhi.v13i1.496

Ahmad, S. (2022). Konsep ihya' al-mawat menurut hukum ekonomi syariah (dalam fiqh Islam) ditinjau dari Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Kehutanan. Hei Ema: Jurnal Riset Hukum Ekonomi Islam Ekonomi Manajemen dan Akuntansi, 1(2), 45–61. https://doi.org/10.61393/heiema.v1i2.72

Ahmad, S. (2024). Ihya' al-mawat menurut hukum ekonomi syariah (dalam fiqh Islam) ditinjau dari Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Kehutanan. Hei Ema: Jurnal Riset Hukum Ekonomi Islam Ekonomi Manajemen dan Akuntansi, 3(2), 1–18. https://doi.org/10.61393/heiema.v3i2.240

Al-Asy'ari, M. K. H., Wicaksono, S., & Rambe, M. K. M. (2024). Recontextualizing fiqh: Fiqh in business ethics construction for sustainable economy in Attanwir Boarding School. At-Tasyri: Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah, 16(1), 41–56. https://doi.org/10.47498/tasyri.v16i1.2298

Amir, A. N. (2019). Pandangan Muhammad Asad tentang Shariah. Tafáqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman, 7(1), 13–30. https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v7i1.176

Arif, S. (2010). Wakaf tunai sebagai alternatif mekanisme redistribusi keuangan Islam. La_riba, 4(1), 87–117. https://doi.org/10.20885/lariba.vol4.iss1.art6

Author, A. N., Ubudina, A., & Puspitarini, E. (2020). Kepastian hukum Islam terkait honorarium PPAT atas jasa pembuatan APHT. Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan, 8(3), 500–511. https://doi.org/10.29303/ius.v8i3.824

Fakhruddin, F. (2018). Pemetaan tanah wakaf di Kabupaten Karawang. Harmoni, 17(1), 152–171. https://doi.org/10.32488/harmoni.v17i1.281

Firmansyah, F. (2022). Strategi hukum Islam positivisasi hukum di Indonesia. Jurnal Cakrawala Ilmiah, 1(12), 3355–3364. https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v1i12.3198

Hanifuddin, I. (2018). Res nullius waqf: Dinamika relasi penguasaan wilayah oleh negara dan pemilikan aset tanah wakaf oleh umat serta ide prospektif penguatan fungsi dan daya guna wakaf. Kodifikasia, 12(1), 77. https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v12i1.1425

Hidayat, M. R., & Komarudin, P. (2022). Perbandingan maslahah dan mafsadah dalam pembebasan tanah menuju Bandara Syamsudin Nor Banjarbaru. Al Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah, 8(1), 67. https://doi.org/10.31602/iqt.v8i1.7857

Hidayati, T., Syarifuddin, S., Pelu, I. E. As., Syaikhu, S., Hussain, M. A., Nor, M. Z. M., & Azhar, A. (2018). Mekanisme penggunaan jaminan kebendaan (rahn tasjily) dalam pembiayan bank syariah di Indonesia dan Malaysia. Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat, 18(1), 163–182. https://doi.org/10.19109/nurani.v18i1.2458

Hidayatullah, M. S., Komarudin, P., & Hulaify, H. (2022). Lembaga jaminan perbankan syariah pada peraturan perundang-undangan nasional dalam tinjauan hukum ekonomi syariah. Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, 7(1), 17. https://doi.org/10.24235/mahkamah.v7i1.10134

Jamaludin, M. H., & Buang, A. H. (2019). Talfīq sebagai salah satu metod penyelesaian hukum di institusi-institusi kewangan Islam di Malaysia: Suatu ulasan literatur. Jurnal Syariah, 27(1), 77–112. https://doi.org/10.22452/js.vol27no1.4

Journal, E. hisbah, Afifufillah, M. S., Afifah, N., & Fadhli, M. A. (2021). Konsinyasi pengadaan tanah untuk jalan tol perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. El Hisbah: Journal of Islamic Economic Law, 1(1), 17–32. https://doi.org/10.28918/el_hisbah.v1i1.3802

Latif, F., & Sunarko, A. (2020). Pengalihan hak atas tanah untuk kepentingan umum menurut hukum Islam. Ahkam: Jurnal Hukum Islam, 8(2), 287–310. https://doi.org/10.21274/ahkam.2020.8.2.287-310

Mangar, I., & Ridho, M. R. (2022). Tanah ulayat adat perspektif hukum positif dan hukum Islam. El-Dusturie, 1(1). https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i1.4176

Marnita, M. (2017). Eksekusi jaminan hak tanggungan sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah (studi pada PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Lampung). Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, 10(3). https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no3.791

Mufti, M. A. K., & Nurhasanah, N. (2023). Analisis problematika dan dampak hukum sertifikasi tanah wakaf berdasarkan peraturan pemerintah. Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam, 57–64. https://doi.org/10.29313/jrhki.v3i2.2687

Mukhalad, W. (2020). Problematika pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf. Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam, 2(2), 219–231. https://doi.org/10.22373/tadabbur.v2i2.15

Mukhlisin, A., & Hamidah, N. (2017). Pemanfaatan harta wakaf di luar ikrar wakaf perspektif hukum Islam dan UU No. 41 Tahun 2004 (analisis pemanfaatan harta wakaf di Desa Taman Fajar Kecamatan Purbolinggo Lampung Tengah). Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, 2(2). https://doi.org/10.24235/mahkamah.v2i2.2165

Munif, A. (2018). Iḥyā' al-Mawāt dalam kerangka hukum pertanahan di Indonesia. Al-Ahkam, 18(1), 73. https://doi.org/10.21580/ahkam.2018.18.1.2347

Mutakin, A., & Rahman, W. binti H. A. (2023). Fiqh ekologi: Upaya merawat lingkungan hidup berbasis konsep maqashid syariah. Syariah: Journal of Fiqh Studies, 1(2), 107–126. https://doi.org/10.61570/syariah.v1i2.31

Nabila, F. (2023). Tinjauan hukum maqashid syariah sebagai konsep dasar pembentukan hukum Islam. https://doi.org/10.31219/osf.io/ag3dx

Naim, A. H., & Latif, M. A. (2023). Pembayaran BPHTB terhadap jual beli tanah perspektif maqashid syariah di Kabupaten Sorong. Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, 14(2), 277. https://doi.org/10.21043/yudisia.v14i2.23012

Nawawi, N. (2014). Tipologi nalar fiqh wakaf dalam bahth al-masā'il NU. Islamica: Jurnal Studi Keislaman, 7(2), 468. https://doi.org/10.15642/islamica.2013.7.2.468-490

Nurhidayati, R. (2016). Peran dan tanggung jawab pejabat pembuat akta tanah terkait akta pemberian hak tanggungan dalam akad mudharabah pada bank syariah. Lex Renaissance, 1(2). https://doi.org/10.20885/jlr.vol1.iss2.art8

Putri, M. C. M., & Choiri, M. (2022). Analisis yuridis dalam penetapan nomor: 0664/Pdt.P/2017/PA.PMK sebagai perlindungan hukum aset wakaf tidak tercatat di Madura. An-Natiq: Jurnal Kajian Islam Interdisipliner, 2(1), 33. https://doi.org/10.33474/an-natiq.v2i1.14295

Raharjo, D. P., & Mugiyati, M. M. Dr. (2022). Penerapan wakaf saham di Indonesia dalam perspektif Islamic social finance Abdul Manan. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(1), 402. https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4302

Rahim, R. A. A. (2006). Pendekatan baru maqasid al-shariah dalam pengajian syariah di Malaysia: Satu analisis. Jurnal Fiqh, 3(1), 35–80. https://doi.org/10.22452/fiqh.vol3no3.2

Rahim, R. A. A., Ismail, P., Majid, M. K. A., & Dahlal, N. H. M. (2010). Batu Bersurat Terengganu: Satu tafsiran terhadap pelaksanaan Syariah Islam. Jurnal Fiqh, 7(1), 107–148. https://doi.org/10.22452/fiqh.vol7no1.6

Rahma, R., & Bosheya, M. S. M. (2020). Islamic strategy offers in the implementation of the science of Mawarist in society: Study Centre of Mawarits Studies UNIDA Gontor. Justicia Islamica, 17(1), 92–108. https://doi.org/10.21154/justicia.v17i1.1732

Rahmatillah, S., & Handayani, S. (2019). Aspek pidana dalam pemanfaatan tanah negara tanpa izin perspektif fiqh jinayah (studi kasus di Gampong Lamreung Kecamatan Krueng Barona Jaya Aceh Besar). Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum, 8(1), 138. https://doi.org/10.22373/legitimasi.v8i1.6444

Rahmawati, S. (2022). Analisis yuridis tanah terlantar berstatus Hak Guna Usaha. Prosiding Seminar Nasional Instiper, 1(1), 7–21. https://doi.org/10.55180/pro.v1i1.237

Setiani, D., & Kholishayatuddin, A. (2022). Praktik jual beli tanah di bawah tangan perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Pertanahan. Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah Hukum dan Filantropi, 4(1), 87–100. https://doi.org/10.22515/alhakim.v4i1.5149

SJ, A. S. (2017). Fikih proletar: Rekonstruksi nalar kepentingan umum dalam kasus pembebasan tanah untuk pembangunan menuju ke arah transformasi sosial yang progresif-humanis. Fikrotuna: Jurnal Pendidikan dan Manajemen Islam, 3(1). https://doi.org/10.32806/jf.v3i1.2711

Solihin, D. (2022). Paradigma wakaf produktif dalam pranata hukum ekonomi syariah. Jurnal Pelita Nusa, 2(2), 9–20. https://doi.org/10.61612/jpn.v2i2.44

Suib, M. S. (2018). Implikasi force majeure pada akad perspektif ushul fiqh dan fiqh (studi pada akad salam). Profit: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2(2), 52–72. https://doi.org/10.33650/profit.v2i2.560

Sulaiman, S., & Hasan, A. (2017). Dinamisme wakaf unit amanah menurut perspektif syarak. Jurnal Syariah, 25(2), 157–186. https://doi.org/10.22452/js.vol25no2.1

Suryadi, S., Ali, D., & Mansur, T. M. (2017). Dana titipan yang tidak diketahui ahli waris pemiliknya di Baitul Mal Kota Banda Aceh. Syiah Kuala Law Journal, 1(3), 132–149. https://doi.org/10.24815/sklj.v1i3.9643

Suryani, S., & Chasan, M. I. (2017). Pengarusutamaan hifdz al-'alam sebagai bagian dari maqashid al-syari'ah. Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam, 17(2), 353. https://doi.org/10.21154/altahrir.v17i2.1036

Trihartini, D., Halim, A. N., & Kencanawati, E. (2022). Perlindungan hukum terhadap nazhir dari tuntutan ahli waris atas akta ikrar wakaf yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Journal of Legal Research, 4(2), 505–526. https://doi.org/10.15408/jlr.v4i2.27394