01388 - Hukum Benda dalam Perspektif Hukum Islam: Kajian Konseptual dan Interaksinya dengan Hukum Perdata Positif

Law of Property in Islamic Law Perspective: Conceptual Study and Its Interaction with Positive Civil Law

________________________________________

[Nama Penulis] [Afiliasi Institusi] [Email Korespondensi]

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji hukum benda dalam perspektif hukum Islam secara sistematis, meliputi paradigma harta (al-māl), karakter hak milik, pemetaan hak kebendaan absolut dan hak relatif, cara memperoleh dan mengalihkan kepemilikan, jaminan kebendaan (rahn), pencatatan transaksi, serta perluasan objek benda pada kekayaan intelektual. Dengan metode kajian normatif-komparatif yang bersumber pada literatur fikih, perundang-undangan positif Indonesia, dan penelitian-penelitian terkini, artikel ini menunjukkan bahwa hukum benda Islam berakar pada paradigma bahwa harta adalah milik Allah dan manusia berkedudukan sebagai pemegang amanah, sehingga hak milik bersifat kondisional dan dibatasi oleh syariah serta nilai moral. Kajian ini juga menegaskan bahwa konsep "benda" dalam Islam tidak terbatas pada benda berwujud, melainkan mencakup hak-hak tidak berwujud yang bernilai ekonomi dan moral, termasuk hak cipta, merek, dan paten. Lebih lanjut, artikel ini memperlihatkan adanya korelasi signifikan antara mekanisme perolehan dan peralihan hak milik dalam Islam dengan konstruksi KUHPerdata, serta mengidentifikasi dinamika interaksi antara institusi jaminan kebendaan syariah (rahn) dan rezim jaminan positif di Indonesia yang memunculkan problem dualisme hukum dan kebutuhan pengaturan khusus.

Kata Kunci: hukum benda, hukum Islam, al-māl, hak kebendaan, rahn, kekayaan intelektual, muamalah

________________________________________

Abstract

This article systematically examines the law of property from an Islamic law perspective, encompassing the paradigm of property (al-māl), the character of ownership rights, the mapping of absolute property rights and relative rights, modes of acquiring and transferring ownership, proprietary security (rahn), transaction registration, and the extension of property objects to intellectual property. Employing a normative-comparative method drawing on fiqh literature, Indonesian positive legislation, and recent scholarly works, this article demonstrates that Islamic property law is rooted in the paradigm that all wealth belongs to Allah while human beings serve as trustees, rendering ownership rights conditional and constrained by Sharia and moral norms. The study further affirms that the concept of "property" in Islam is not limited to tangible objects but extends to intangible rights with economic and moral value, including copyright, trademarks, and patents. Moreover, the article reveals significant correlations between Islamic mechanisms of acquiring and transferring ownership and the constructions found in the Civil Code (KUHPerdata), while identifying the dynamics of interaction between the Islamic proprietary security institution (rahn) and Indonesia's positive security regime, which gives rise to legal dualism and the need for dedicated regulation.

Keywords: law of property, Islamic law, al-māl, property rights, rahn, intellectual property, muamalah

________________________________________

1. Pendahuluan

Hukum benda (law of property/objects) merupakan bagian dari hukum perdata yang memusatkan perhatian pada hubungan hukum antara subjek hukum dan benda (objek hukum), terutama mengenai hak-hak kebendaan serta konsekuensi peralihannya di antara para pihak maupun terhadap pihak ketiga (SALEH & سعدي, 2025; لمزري, 2021). Di dalam kerangka hukum Islam, pengaturan hubungan manusia dengan harta/benda berada dalam wilayah muamalah, yakni bidang yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia—berbeda dari ibadah yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan (الغنيمات, 2023). Sejalan dengan itu, apabila hukum Islam "disistematisasikan" sebagaimana pengelompokan dalam tata hukum modern, ruang lingkup muamalah dapat dipahami mencakup bidang-bidang yang berpadanan dengan "hukum perdata", termasuk antara lain munakahat (perkawinan dan akibat hukumnya) dan wiratsat (kewarisan/faraidh, harta peninggalan, dan pembagian waris) (الغنيمات, 2023).

Namun demikian, literatur yang menelaah karakter hukum Islam juga menegaskan bahwa hukum Islam tidak membedakan secara tegas privat–publik sebagaimana tradisi hukum Barat. Karena itu, pembicaraan "hukum benda" dalam Islam perlu dipahami sebagai konstruksi analitis untuk membaca norma-norma muamalah terkait harta, kepemilikan, pemanfaatan, jaminan, dan peralihannya (Krisnawati et al., 2024; الغنيمات, 2023).

Dalam konteks Indonesia, kajian hukum benda Islam juga sering beririsan dengan hukum positif—misalnya KUHPerdata/BW dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)—mengingat penelitian-penelitian tentang harta (al-māl), hak milik, jaminan (rahn), serta harta bersama dan waris kerap menjelaskan adanya dinamika "dualisme" atau "integrasi" norma Islam dan norma perdata positif dalam praktik kelembagaan, terutama lembaga keuangan syariah dan peradilan agama (Aristawati & Permana, 2023; لمزري, 2021). Karena itu, artikel ini memaparkan konsep-konsep kunci hukum benda menurut hukum Islam—meliputi paradigma harta (al-māl), karakter hak milik, pemetaan hak kebendaan absolut dan hak relatif (hak perorangan), cara memperoleh dan mengalihkan kepemilikan, jaminan kebendaan (rahn) dan implikasinya, pencatatan/registrasi transaksi, hingga perluasan objek "benda" pada kekayaan intelektual—dengan menunjukkan titik temu maupun titik beda dengan konstruksi hukum perdata positif sebagaimana dibahas dalam sumber-sumber yang tersedia (Aristawati & Permana, 2023; Elbarrawy, 2024; لمزري, 2021; محمدی et al., 2022).

________________________________________

2. Paradigma Benda/Harta (Al-Māl) dan Kepemilikan dalam Islam

Sejumlah kajian menekankan bahwa paradigma dasar harta (al-māl) dalam fikih menempatkan harta sebagai milik Allah SWT, sementara manusia memegangnya dalam posisi pemilik majāzi/amanah, sehingga pemanfaatan dan penguasaannya harus diarahkan pada tujuan kebaikan (falah/kesejahteraan) dan tidak menjadikan harta sebagai tujuan pada dirinya sendiri (Elbarrawy, 2024; لمزري, 2021). Dengan kerangka ini, Islam memandang harta sebagai kebutuhan primer manusia yang harus dilindungi—sejajar dengan kebutuhan dasar lain—dan karenanya Islam memberi apresiasi pada cara-cara halal memperoleh harta, sekaligus menetapkan sanksi bagi pengambilan harta orang lain dengan cara batil, misalnya pencurian (لمزري, 2021).

Pada saat yang sama, konsepsi hak milik dalam Islam dipresentasikan sebagai kebebasan individu untuk memiliki kekayaan yang tetap dibatasi oleh ketentuan syariah dan moral, sehingga "hak" atas harta tidak pernah terlepas dari "kewajiban" untuk tidak melanggar hukum syara' (Elbarrawy, 2024; لمزري, 2021). Corak ini mengantar pada gagasan bahwa hak milik—dan hak-hak kebendaan lain—dalam Islam bersifat kondisional: diakui dan dilindungi, tetapi diarahkan oleh norma keadilan, larangan kezaliman, dan kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah (Elbarrawy, 2024; لمزري, 2021).

Dalam diskursus yang membandingkan hukum Islam dan KUHPerdata, terdapat penegasan bahwa KUHPerdata memandang hak milik sebagai penguasaan atas benda dan pengambilan manfaatnya—misalnya dirujuk pada gagasan hak milik dalam Pasal 570 KUHPerdata—sedangkan dalam Islam "hakikat" kepemilikan mutlak tetap dinisbatkan kepada Allah dan kepemilikan manusia bersifat majāzi (Elbarrawy, 2024). Meskipun berbeda secara filosofis, sumber yang sama menyatakan adanya korelasi signifikan antara konsep kepemilikan Islam dan mekanisme perolehan/peralihan hak milik dalam KUHPerdata, sehingga kepatuhan pada rezim hak milik positif dapat dipandang selaras dengan argumentasi normatif yang dirujuk pada Al-Qur'an dan Sunnah (Elbarrawy, 2024; لمزري, 2021). Dengan demikian, paradigma al-māl dan kepemilikan dalam Islam tidak hanya berfungsi sebagai legitimasi pemilikan, tetapi juga sebagai kerangka etis untuk membatasi cara memperoleh, menggunakan, dan mengalihkan benda/harta (Elbarrawy, 2024; لمزري, 2021).

________________________________________

3. Pengertian "Benda" (Objek Hukum) dan Perluasannya: Berwujud–Tidak Berwujud

Dalam pembacaan yang mengaitkan hukum Islam dengan sistem hukum nasional, beberapa penulis menegaskan bahwa dalam hukum perdata Indonesia istilah benda/zaak dipahami sebagai segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik. Salah satu rujukan eksplisitnya adalah Pasal 499 KUHPerdata yang menyebut "tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik" (Nofriza, 2022; لمزري, 2021). Dengan definisi tersebut, objek hukum tidak terbatas pada barang berwujud, melainkan juga mencakup hak yang dapat dikuasai sebagai milik, sehingga membuka ruang bagi pengakuan benda tidak berwujud/immaterial sebagai bagian dari hukum benda (Pratama, 2023; لمزري, 2021).

Penegasan ini penting karena sejumlah tulisan menempatkan hak kekayaan intelektual (HKI/HAKI) sebagai kebendaan immaterial yang termasuk objek hak milik dan berada dalam rezim hukum benda (Nofriza, 2022; Pratama, 2023). Bahkan kajian tentang HKI dalam sistem hukum Indonesia menyatakan bahwa hak cipta—sebagai hak eksklusif—melahirkan hak ekonomi dan hak moral serta ditempatkan sebagai bagian dari hukum perdata yang termasuk bidang hukum benda, khususnya hak kebendaan immaterial (Hidayatullah et al., 2022; Pratama, 2023).

Di dalam perspektif hukum Islam kontemporer, pengakuan terhadap "benda" atau "harta" juga menunjukkan kecenderungan perluasan pada bentuk-bentuk modern. Misalnya, hak cipta dalam khazanah hukum Islam disebut sebagai haq al-ibtikār (hak atas ciptaan yang pertama kali dibuat) dan dapat dipahami sebagai bentuk hak kepemilikan yang diakui—dengan syarat karya tersebut sejalan dengan norma dan nilai Islam (Hidayatullah et al., 2022). Selaras dengan itu, artikel lain menjustifikasi perlindungan hak cipta dari sudut keadilan distributif: adil jika pencipta memperoleh reward atas jasa dan kreativitasnya, dan tidak adil bila pihak lain menjadi "penumpang gelap" atas kerja kreatif orang lain, sehingga perlindungan hak cipta dinilai pantas secara ekonomi Islam (Barliansyah, 2023).

Sementara itu, kajian lain menempatkan HAKI sebagai huqūq māliyyah (hak kekayaan) yang meskipun tidak berwujud, memiliki nilai moral dan ekonomi. Karena itu, HAKI dinilai dapat dikualifikasikan sebagai bagian dari harta yang patut diatur dalam kerangka hukum keluarga—misalnya harta bersama—melalui pendekatan maslahat dan keadilan (Pratama, 2023; لمزري, 2021). Dengan demikian, baik dalam hukum perdata positif maupun dalam pembacaan hukum Islam kontemporer, konsep "benda" cenderung mencakup barang berwujud dan hak/kekayaan tidak berwujud yang bernilai (Hidayatullah et al., 2022; Pratama, 2023; لمزري, 2021).

________________________________________

4. Hak Kebendaan Absolut dan Hak Relatif (Hak Perorangan): Kerangka Analitis dan Relevansinya bagi Hukum Islam

Salah satu rumusan yang dikutip dalam kajian hak cipta dan ekonomi Islam mendefinisikan hak kebendaan sebagai "hak mutlak atas suatu benda" yang memberi kekuasaan langsung dan dapat dipertahankan terhadap siapa pun (Barliansyah, 2023). Sejalan dengan doktrin hukum jaminan kebendaan, kajian tentang kedudukan rahn dalam sistem hukum jaminan Indonesia menegaskan bahwa hak kebendaan memiliki dua sifat besar: memberikan kenikmatan (untuk dipergunakan/dinikmati) dan memberikan jaminan (nilai ekonomis benda untuk mendukung pelunasan utang) (محمدی et al., 2022).

Dalam konstruksi ini, "hak kebendaan" lazim dipahami sebagai hak absolut yang berdaya terhadap pihak ketiga, sedangkan hak yang lahir semata dari hubungan kontraktual—misalnya sewa-menyewa—diposisikan sebagai hak perorangan yang sifatnya relatif dan menimbulkan tuntutan hanya terhadap pihak lawan kontrak (Nofriza, 2022; SALEH & سعدي, 2025). Secara konseptual, pembedaan absolut–relatif ini juga tampak dalam penjelasan tentang kreditor konkuren yang hanya dijamin "jaminan umum" sehingga memegang hak yang bersifat relatif, dibanding pemegang hak kebendaan (jaminan) yang memiliki ciri keunggulan sebagai pemegang hak kebendaan (Nofriza, 2022).

Walaupun istilah "hak kebendaan" merupakan terminologi khas tradisi hukum perdata, literatur yang mengulas interkonektivitas hukum Islam dan hukum positif pada kontrak bisnis syariah menegaskan adanya pembedaan antara akad yang menyangkut hak-hak perseorangan dan akad yang menyangkut hak-hak kebendaan, termasuk dalam konsekuensi berakhirnya akad karena kematian salah satu pihak (Yunita, 2023). Ini menunjukkan bahwa dalam pembacaan hukum Islam kontemporer, pembedaan jenis "hak" (kebendaan vs. perseorangan) juga dipakai sebagai alat analisis untuk menjelaskan efek hukum suatu akad terhadap harta dan terhadap subjek hukum (SALEH & سعدي, 2025; Yunita, 2023).

Dengan demikian, untuk kepentingan "hukum benda menurut Islam", kerangka absolut–relatif membantu memetakan: (i) hak yang melekat pada benda/harta dan dapat dipertahankan secara luas, misalnya hak milik dan hak jaminan; dan (ii) hak yang lahir dari perikatan yang menimbulkan tuntutan relatif antar pihak, misalnya ijarah/sewa (SALEH & سعدي, 2025; Yunita, 2023; محمدی et al., 2022).

________________________________________

5. Cara Memperoleh dan Mengalihkan Hak Milik: Korelasi Konsep Islam dan KUHPerdata

Kajian yang secara khusus menelaah korelasi konsep hak milik dalam hukum Islam dan KUHPerdata menyatakan bahwa mekanisme memperoleh kepemilikan dalam KUHPerdata memiliki keselarasan konseptual dengan kategori-kategori perolehan milik dalam Islam. Studi tersebut mengaitkan mekanisme "pendakuan/claim" dengan konsep ihraz al-mubāḥāt, mekanisme "perlekatan/attachment" dengan at-tawallud min al-mamlūk, mekanisme "pewarisan" dengan al-khalafiyyāt (replacement/waris), serta mekanisme "penyerahan/surrender" dengan al-muhābāt (cara kepemilikan melalui penguasaan/pemberian) (Elbarrawy, 2024).

Dengan cara ini, sumber tersebut tidak hanya menegaskan adanya korelasi antar-sistem, tetapi juga menunjukkan bahwa "hukum benda" Islam memerlukan pembacaan melalui ragam sebab perolehan milik (asbāb al-milk) yang beroperasi dalam muamalah (Elbarrawy, 2024; الغنيمات, 2023). Pada saat yang sama, paradigma al-māl dalam Islam menegaskan bahwa kebebasan memiliki tetap dibatasi syariah dan moral; karenanya, sebab-sebab perolehan kepemilikan tersebut harus dipahami dalam batas "halal" dan larangan mengambil harta dengan cara batil (Elbarrawy, 2024; لمزري, 2021).

Dalam ranah peralihan kepemilikan atas benda tertentu seperti tanah, penelitian mengenai pengalihan hak atas tanah untuk kepentingan umum menurut hukum Islam menyatakan bahwa peralihan hak dapat dilakukan melalui jual beli, kompensasi, dan wakaf, dan setelah peralihan itu hak untuk mengelola dan menggunakan tanah berpindah kepada pihak kedua (Marnita, 2017). Pada sisi lain, kajian tentang wakaf HAKI menegaskan bahwa hak kebendaan pada umumnya memiliki kesamaan dengan HAKI dalam hal keduanya bisa beralih kepada orang lain melalui berbagai cara atau peristiwa hukum—misalnya pewarisan, jual beli, hibah—sepanjang peralihan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, wakaf juga diposisikan sebagai salah satu bentuk peralihan yang sah untuk HAKI karena HAKI dikategorikan sebagai benda bergerak tidak berwujud (Pratama, 2023; Setyo, 2010).

Rangkaian uraian ini memperlihatkan bahwa "hukum benda" Islam tidak berhenti pada pengakuan hak milik, melainkan juga mengatur legitimasi dan bentuk-bentuk peralihan hak (jual beli, hibah/pemberian, waris, wakaf) beserta syarat nilai (maslahah/keadilan) yang mendasarinya sebagaimana ditekankan dalam kajian-kajian tersebut (Marnita, 2017; Pratama, 2023; Setyo, 2010).

________________________________________

6. Kewarisan sebagai Mekanisme Peralihan Hak Kebendaan dan Penyempurnaan Status Harta Peninggalan (Tirkah)

Di dalam literatur hukum kewarisan Islam, faraidh dipahami sebagai seperangkat ketentuan yang mengatur peralihan hak dari orang yang meninggal kepada yang hidup berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Dalam konteks Indonesia, KHI disebut sebagai perwujudan hukum Islam bercorak ke-Indonesiaan serta lahir melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 (Nasution, 2023). Dalam formulasi KHI, sejumlah studi menegaskan bahwa "harta peninggalan" mencakup harta yang ditinggalkan pewaris baik berupa benda miliknya maupun hak-haknya, sehingga waris dalam Islam mencakup perpindahan objek dan juga perpindahan hak atas objek (Islami, 2021; Nasution, 2023).

Prinsip-prinsip yang ditonjolkan dalam analisis hukum waris Islam sebagai instrumen kepemilikan harta mencakup prinsip ijbari (peralihan karena waris tidak ditentukan manusia), bilateral, dan keadilan berimbang, yang membedakan pewarisan Islam dari cara perolehan milik yang lain maupun dari sistem kewarisan lain (Haries, 2014; Sup, 2019). Dengan demikian, kewarisan merupakan salah satu kanal utama dalam hukum benda Islam untuk memastikan kesinambungan status kepemilikan dari pewaris ke ahli waris dalam batas-batas norma syariah dan asas-asas kewarisan (Islami, 2021; Sup, 2019).

Kewarisan juga beririsan dengan pengaturan kewajiban-kewajiban yang melekat pada harta peninggalan. Studi mengenai status utang ketika pemilik utang meninggal dunia menyatakan bahwa dalam perspektif hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, utang tetap wajib dibayar oleh ahli waris secara otomatis karena hukum, dan pelunasan dapat menggunakan harta warisan yang ditinggalkan (Arso, 2017). Kajian lain tentang jaminan dalam akad bagi hasil juga menegaskan prinsip bahwa hak-hak kreditur dan penerima wasiat didahulukan atas hak-hak ahli waris, yang dipahami sebagai penerapan asas bahwa semua harta kekayaan seseorang menjadi jaminan atas perikatan-perikatan yang dibuatnya (Graciano, 2020).

Dengan demikian, dari sudut "hukum benda", tirkah/harta peninggalan dalam Islam bukan sekadar kumpulan aset, tetapi juga dapat memuat beban kewajiban (utang dan hak pihak lain) yang harus diselesaikan sebelum hak-hak kebendaan ahli waris efektif sepenuhnya, sebagaimana ditekankan dalam kajian-kajian tersebut (Arso, 2017; Graciano, 2020).

________________________________________

7. Ijarah (Sewa) sebagai Hak Relatif: Batasannya dalam Hukum Benda

Perjanjian sewa-menyewa/ijarah sering dijelaskan sebagai hubungan yang melahirkan hak pemakaian, bukan pengalihan hak kebendaan. Kajian yang membahas jangka waktu sewa-menyewa menegaskan bahwa dalam perjanjian sewa-menyewa yang penting adalah hak perorangan, bukan hak kebendaan; sewa hanya memberikan hak pemakaian kepada penyewa dan objek sewa dapat berupa berbagai status hak (tidak harus hak milik) (SALEH & سعدي, 2025).

Kerangka ini relevan untuk menegaskan batas "hukum benda" dalam Islam: sekalipun ijarah menyangkut objek (benda/manfaat), karakter haknya ditempatkan sebagai hak relatif (inter partes) sehingga berbeda dari hak kebendaan absolut seperti hak milik atau hak jaminan (SALEH & سعدي, 2025; Yunita, 2023). Pembedaan tersebut juga sejalan dengan penggunaan kategori "hak perorangan vs. hak kebendaan" dalam pembahasan berakhirnya akad dalam hukum bisnis syariah, yang menyatakan bahwa akad terkait hak perseorangan dapat berakhir karena kematian salah satu pihak, sedangkan akad terkait hak kebendaan memiliki ketentuan yang bergantung pada bentuk dan sifat akadnya (SALEH & سعدي, 2025; Yunita, 2023).

________________________________________

8. Jaminan Kebendaan (Rahn) dalam Hukum Islam: Fungsi, Prinsip, dan Kedudukan terhadap Pihak Ketiga

Dalam hukum perdata, jaminan diposisikan erat dengan hak kebendaan. Bahkan ada penegasan eksplisit dalam kajian prinsip jaminan syariah bahwa berbicara jaminan "erat kaitannya dengan hak kebendaan", dan hukum perdata mengenal jaminan kebendaan serta jaminan perorangan (......, 2020). Dalam hukum Islam, jaminan kebendaan dikenal sebagai rahn, dan sejumlah kajian menyatakan ulama fikih sepakat rahn merupakan bentuk jaminan berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadis serta dipandang sebagai bentuk jaminan yang diperkenalkan Rasulullah sebagai sumber hukum Islam (......, 2020).

Kajian lain menyimpulkan prinsip-prinsip hukum jaminan syariah (al-rahn) meliputi al-hurriyah (kebebasan), al-musawah (kesetaraan), al-'adalah (keadilan), al-ridha (kerelaan), al-shidq (kejujuran/kebenaran), dan al-kitabah (tertulis) (......, 2020). Sementara itu, penelitian tentang kedudukan rahn dalam sistem hukum jaminan Indonesia menyatakan bahwa konstruksi rahn memiliki kemiripan sifat dengan pand/gadai menurut KUHPerdata, antara lain: sebagai transaksi accesoir dari transaksi pokok (utang) yang bersifat moneter, menggunakan objek benda bergerak, berprinsip inbezitstelling (penyerahan penguasaan), dan menempatkan kreditur sebagai preferen untuk pelunasan piutang (محمدی et al., 2022). Dengan demikian, dalam bahasa "hukum benda", rahn dapat dipahami sebagai hak kebendaan jaminan yang bersifat absolut dalam daya ikat tertentu, mengikuti logika aksesori terhadap perikatan pokok, dan dirancang untuk melindungi pemenuhan kewajiban utang (......, 2020; محمدی et al., 2022).

Di tingkat praktik kelembagaan, beberapa kajian menegaskan adanya problem pengaturan. Artikel mengenai lembaga jaminan perbankan syariah dalam peraturan nasional menyatakan bahwa lembaga jaminan dalam perbankan syariah merupakan adopsi dari yang diterapkan pada perbankan konvensional; beberapa di antaranya merupakan warisan Belanda seperti gadai dan hipotek dalam KUHPerdata, dan substansi pengaturan jaminan yang ada tidak seluruhnya mencerminkan karakter pembiayaan syariah—bahkan ada yang bertentangan dengan prinsip syariah—sehingga muncul kekosongan hukum (recht vacuum/wet vacuum) mengenai jaminan syariah dan diperlukan gagasan pembentukan pengaturan tersendiri mengenai rahn (Krisnawati et al., 2024).

Kajian lain tentang fungsi agunan di perbankan syariah juga menyatakan bahwa pembiayaan syariah dalam praktik mensyaratkan jaminan untuk memperkecil risiko dan eksekusi agunan ketika terjadi pembiayaan bermasalah, namun penyusunan akad banyak dipengaruhi hukum positif (KUHPerdata/BW) sehingga menimbulkan dualisme hukum; pada saat yang sama, landasan operasional perbankan syariah tetap merujuk Al-Qur'an dan Al-Hadis (Aristawati & Permana, 2023). Keduanya memperlihatkan bahwa rahn sebagai institusi hukum benda Islam berinteraksi kuat dengan rezim jaminan kebendaan positif di Indonesia, dan problemnya bukan semata teoretis melainkan menyangkut desain perlindungan hukum, kepastian, dan konsistensi dengan prinsip syariah (Aristawati & Permana, 2023; Krisnawati et al., 2024).

________________________________________

9. Pencatatan/Registrasi Transaksi Kebendaan: Pendekatan "Wajib" vs. "Irsadi" dalam Perspektif Syariah

Persoalan pembuktian dan pencatatan sering menjadi isu krusial dalam hukum benda, khususnya benda tidak bergerak. Studi komparatif tentang pencatatan transaksi immovable antara syariah Islam dan hukum Iran menyatakan bahwa dalam syariah Islam, berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan riwayat, pencatatan transaksi dipandang sebagai sarana petunjuk (irsyadi) untuk mendekatkan pada keadilan dan mencegah potensi kerugian di masa depan. Karenanya tidak dapat dikatakan pencatatan transaksi itu wajib, dan tidak melakukan pencatatan tidak membatalkan tindakan syar'i, meskipun pencatatan dipandang bermanfaat preventif (Hafidah, 2013).

Sementara itu, sumber yang sama menjelaskan bahwa dalam sistem pendaftaran hukum Iran terdapat kecenderungan menjadikan transaksi immovable bersifat formal/seremonial dan tidak mengakui perpindahan tanpa registrasi resmi, meskipun kemudian terjadi dinamika perubahan yang disebut "kembali" pada pendekatan yang lebih berbasis kerelaan (ridha) (Hafidah, 2013). Nuansa ini penting bagi hukum benda Islam: pada satu sisi, ada dorongan kuat pada keteraturan dan pencegahan sengketa melalui pencatatan, tetapi pada sisi lain validitas transaksi syariah tidak sepenuhnya digantungkan pada formalitas registrasi sebagaimana tradisi tertentu dalam hukum positif (......, 2020; Hafidah, 2013).

________________________________________

10. Kekayaan Intelektual sebagai Objek Hukum Benda dalam Islam: Hak Cipta, Merek, dan Paten

10.1 Hak Cipta

Perkembangan objek "benda" modern menonjol dalam pembahasan kekayaan intelektual. Dalam perspektif Islam, penelitian tentang hak cipta menyatakan bahwa hak cipta dikenal sebagai haq al-ibtikar dan Islam mengakui serta melindungi karya cipta yang selaras dengan norma dan nilai Islam; jika karya bertentangan dengan nilai Islam, maka tidak diakui sebagai karya yang mendapat perlindungan (Hidayatullah et al., 2022). Studi lain menegaskan pembenaran hak cipta dari perspektif ekonomi Islam berbasis keadilan distributif: inventor/pencipta layak memperoleh reward, dan tanpa insentif, perkembangan seni, ilmu, dan teknologi sulit terjadi (Barliansyah, 2023).

Dalam konteks hukum keluarga Islam Indonesia, kajian HAKI sebagai harta bersama menyatakan bahwa HAKI dapat dipandang sebagai huquq maliyyah (hak kekayaan) yang bernilai moral dan ekonomi sekalipun tidak berwujud. Bahkan disebut bahwa KHI mengakui kemungkinan harta bersama tidak berwujud berupa hak maupun kewajiban—dirujuk pada Pasal 91 ayat (3) KHI dalam kajian tersebut—sehingga HAKI dapat dikategorikan sebagai bagian dari harta bersama untuk dibagi saat perceraian demi keadilan dan prinsip maslahat (Pratama, 2023). Rangkaian ini menunjukkan bahwa hukum benda Islam kontemporer tidak berhenti pada benda material, melainkan memasukkan hak-hak immaterial sebagai objek kepemilikan dan pembagian kekayaan dalam keluarga (Hidayatullah et al., 2022; Pratama, 2023).

10.2 Merek

Pada jenis HKI lain, kajian tentang gadai sertifikat merek pada bank syariah menyatakan bahwa hak atas merek dalam praktik bank syariah diterima sebagai objek jaminan pembiayaan yang dibebani gadai. Hal ini dipandang berisiko karena nilai merek tidak selalu terjamin sehingga sering hanya diterima sebagai jaminan tambahan, dan bank syariah menekankan merek harus terdaftar, dibuktikan dengan sertifikat, serta memasukkan klausul-klausul tertentu sebagai perlindungan (Nofriza, 2022). Kajian tersebut juga menegaskan bahwa dalam konteks hukum perdata, hak yang melekat pada merek memiliki sifat kebendaan dan memuat hak ekonomi (royalti) serta hak moral; dengan merujuk Pasal 499 KUHPerdata, merek diposisikan sebagai "benda" karena merupakan hak yang dapat dikuasai oleh hak milik (Nofriza, 2022). Dalam fikih Islam, lembaga jaminan kebendaan dikenal sebagai rahn, yaitu perjanjian menahan suatu benda/bukti harta sebagai tanggungan utang; meskipun kajian itu juga mengingatkan adanya karakteristik yang tidak selalu identik antara rahn dan gadai perdata (Nofriza, 2022). Dengan demikian, merek sebagai benda tidak berwujud menegaskan perluasan hukum benda sekaligus menegaskan fungsi "hak kebendaan jaminan" dalam transaksi syariah modern (Krisnawati et al., 2024; Nofriza, 2022).

10.3 Paten

Terkait paten, studi tentang hak paten dalam tinjauan hukum waris Islam menyatakan bahwa pembahasan paten dalam berbagai buku fikih kontemporer belum mendapat tempat seperti hak-hak lain. Penelitian tersebut menyimpulkan paten dapat dikategorikan sebagai al-māl ghair al-mutaqawwim dan menekankan bahwa objek waris dari paten adalah reward/royalti dari penggunaan invensi yang dipatenkan—bila tidak digunakan, tidak ada yang diwariskan dari paten—serta distribusi royalti dapat dilakukan dengan beberapa ketentuan yang dibahas penulis (Winarno, 2020). Ini memperlihatkan adanya keterbatasan sekaligus upaya konstruksi konseptual dalam memasukkan paten ke dalam rezim harta yang dapat diwariskan, yang merupakan isu khas hukum benda Islam kontemporer ketika berhadapan dengan "benda" berbentuk hak eksklusif modern (Nasution, 2023; Winarno, 2020).

________________________________________

11. Hawalah dan Pengalihan Piutang (Cessie): Wilayah "Hak" Kebendaan vs. Perikatan dan Perbedaan Mazhab

Dalam hukum perdata, cessie dipahami sebagai penyerahan piutang atas nama sebagaimana diatur Pasal 613 KUHPerdata. Namun studi tentang cessie dalam tinjauan hukum Islam menegaskan bahwa pembahasan rinci cessie tidak terdapat dalam fikih klasik, meskipun isu utang-piutang telah dibahas melalui akad hawalah (Septian & Sulistyo, 2023). Studi tersebut menyimpulkan beberapa poin: syarat-syarat cessie menurut KUHPerdata tidak memenuhi seluruh syarat pembentukan akad dalam hawalah; cessie dalam jual beli piutang dimasukkan sebagai hawalah haqq; dan cessie sebagai jaminan utang dimasukkan sebagai hawalah haqq berbasis kafalah (jaminan) (Septian & Sulistyo, 2023).

Yang penting untuk dicatat sebagai nuansa perbandingan mazhab adalah kesimpulan studi itu bahwa pada retro cessie, ulama Hanafi membolehkan sedangkan ulama Syafi'i tidak membolehkan (Septian & Sulistyo, 2023). Dengan demikian, meskipun pengalihan piutang berada pada wilayah "hak" yang dapat dipertukarkan dan bernilai ekonomi—dan karena itu beririsan dengan pembahasan benda tidak berwujud—sumber yang tersedia memperlihatkan adanya kehati-hatian syariah dalam menyamakan mekanisme perdata dengan akad hawalah, serta adanya perbedaan internal mazhab mengenai variasi praktiknya (Septian & Sulistyo, 2023; Yunita, 2023).

________________________________________

12. Sintesis: Karakter Hukum Benda Menurut Hukum Islam

Berdasarkan sumber-sumber yang tersedia, hukum benda menurut hukum Islam dapat disintesiskan sebagai kerangka norma muamalah yang mencakup beberapa dimensi utama.

Pertama, hukum benda Islam berangkat dari paradigma bahwa harta adalah milik Allah dan manusia sebagai pemegang amanah/pemilik majāzi sehingga hak milik bersifat kondisional dan dibatasi syariah serta moral (Elbarrawy, 2024; لمزري, 2021). Kedua, hukum benda Islam mengakui kepemilikan atas benda berwujud dan juga atas hak-hak tidak berwujud bernilai ekonomi dan moral—termasuk hak cipta, merek, dan paten—dengan persyaratan keselarasan pada nilai Islam serta orientasi keadilan/maslahat (Hidayatullah et al., 2022; Pratama, 2023; Winarno, 2020). Ketiga, hukum benda Islam memetakan hak-hak atas benda dalam dua ranah analitis yang relevan, yakni hak yang bercorak kebendaan (lebih "absolut") dan hak yang bercorak perorangan/kontraktual (lebih "relatif")—misalnya ijarah yang ditegaskan sebagai hak perorangan bukan hak kebendaan (SALEH & سعدي, 2025; Yunita, 2023).

Keempat, hukum benda Islam menempatkan waris sebagai mekanisme peralihan hak kebendaan yang diatur prinsip ijbari, bilateral, dan keadilan berimbang, dengan cakupan harta peninggalan yang mencakup benda dan hak serta beban kewajiban yang harus diselesaikan—misalnya utang (Arso, 2017; Islami, 2021; Sup, 2019). Kelima, hukum benda Islam menyediakan institusi jaminan kebendaan syariah (rahn) sebagai instrumen pengamanan pemenuhan kewajiban yang memiliki prinsip-prinsip normatif (keadilan, kerelaan, kejujuran, pencatatan) dan dalam praktik Indonesia berinteraksi dengan instrumen jaminan positif sehingga memunculkan isu dualisme dan kebutuhan pengaturan khusus (......, 2020; Krisnawati et al., 2024; محمدی et al., 2022). Keenam, hukum benda Islam memandang pencatatan transaksi kebendaan—khususnya immovable—lebih sebagai instrumen pencegahan mudarat dan pendekatan menuju keadilan (irsyadi), bukan syarat mutlak validitas syar'i, meskipun bermanfaat untuk kepastian dan perlindungan hukum (Hafidah, 2013; Krisnawati et al., 2024).

Pada akhirnya, karakter khas "hukum benda" Islam dalam sumber-sumber ini tampak pada gabungan antara pengakuan hak milik dan pembatasan etis-normatif untuk menjaga keadilan—termasuk dalam perlindungan kekayaan intelektual, pembagian harta bersama, dan pelunasan utang—serta pada dinamika interaksi dengan hukum positif dalam praktik kelembagaan modern (perbankan syariah, pencatatan hak, dan jaminan kebendaan) (Krisnawati et al., 2024; Pratama, 2023; لمزري, 2021).

________________________________________

13. Penutup

Kajian ini memperlihatkan bahwa hukum benda dalam perspektif Islam merupakan konstruksi normatif yang kaya, berakar pada paradigma kepemilikan ilahiah dan amanah manusia, mencakup objek berwujud maupun tidak berwujud, serta memiliki mekanisme perolehan, peralihan, dan pengamanan hak yang dapat dikorelasikan—sekaligus dibedakan—dari sistem hukum perdata positif. Dinamika interaksi antara rahn dan rezim jaminan positif, pengakuan HAKI dalam kerangka huqūq māliyyah, serta ketentuan pencatatan yang bersifat irsyadi alih-alih wajib, semuanya menunjukkan bahwa hukum benda Islam bersifat adaptif namun tetap berpegang pada nilai-nilai keadilan dan syariah. Untuk keperluan pengembangan hukum ke depan, khususnya dalam konteks Indonesia, diperlukan upaya harmonisasi yang lebih sistematis antara norma syariah dan peraturan perundang-undangan positif, terutama dalam bidang jaminan kebendaan syariah dan pengakuan kekayaan intelektual sebagai objek hukum benda Islam.

________________________________________

Daftar Pustaka

.......... (2020). Analisis kegiatan ekonomi atas hak cipta dalam ekonomi Islam. Journal of Institution and Sharia Finance, 3(1), 51–67. https://doi.org/10.24256/joins.v3i1.1443

Aristawati, A. D., & Permana, M. Y. G. (2023). Kedudukan akun trading sebagai objek waris menurut perspektif hukum di Indonesia dan hukum Islam. Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam, 4(3), 378–395. https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i3.960

Arso, A. (2017). Hak atas kekayaan intelektual (HAKI) sebagai harta bersama perspektif Kompilasi Hukum Islam. Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, 7(1), 28–56. https://doi.org/10.15642/ad.2017.7.1.28-56

Barliansyah, M. Z. R. (2023). Interpretasi majelis hakim Pengadilan Agama Klaten atas asas ultra petitum partium. Jurnal Impresi Indonesia, 2(3), 251–265. https://doi.org/10.58344/jii.v2i3.2202

Elbarrawy, H. H. (2024). Civil and commercial contracts. https://doi.org/10.70139/lupress.2024.3

Graciano, J. M. V. (2020). Akibat hukum pelelangan tanah yang menjadi objek sewa-menyewa. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), 9(2), 319. https://doi.org/10.24843/jmhu.2020.v09.i02.p08

Hafidah, N. (2013). Kajian prinsip hukum jaminan syariah dalam kerangka sistem hukum syariah. Rechtidee, 8(2), 198–215. https://doi.org/10.21107/ri.v8i2.696

Haries, A. (2014). Analisis tentang studi komparatif antara hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan adat. Fenomena, 6(2), 217. https://doi.org/10.21093/fj.v6i2.169

Hidayatullah, M. S., Komarudin, P., & Hulaify, H. (2022). Lembaga jaminan perbankan syariah pada peraturan perundang-undangan nasional dalam tinjauan hukum ekonomi syariah. Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, 7(1), 17. https://doi.org/10.24235/mahkamah.v7i1.10134

Islami, A. (2021). Analisis jaminan dalam akad-akad bagi hasil (akad mudharabah dan akad musyarakah) di perbankan syariah. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 4(1), 1. https://doi.org/10.30595/jhes.v4i1.9903

Krisnawati, F., Suryati, S., & Kusumasari, P. R. (2024). Tinjauan yuridis terhadap hak ahli waris pengganti ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan fikih Islam. Jisosepol: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik, 1(2), 184–192. https://doi.org/10.61787/a3ba5441

Marnita, M. (2017). Eksekusi jaminan hak tanggungan sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah (Studi pada PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Lampung). Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, 10(3). https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no3.791

Nasution, A. S. (2023). Paradigma harta (al-māl) dalam perspektif hukum Islam dan hukum nasional di Indonesia. Jurnal Cakrawala Ilmiah, 2(9), 3523–3538. https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v2i9.5668

Nofriza, N. (2022). Penerapan cessie dalam penyelesaian hutang pada perbankan syariah. Hukum Responsif, 13(1), 142–149. https://doi.org/10.33603/responsif.v13i1.6720

Pratama, A. A. (2023). Status utang apabila pemilik utang meninggal dunia ditinjau dari hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Jurnal Hukum Magnum Opus, 6(1), 37–46. https://doi.org/10.30996/jhmo.v6i1.7437

SALEH, & سعدي, ف. (2025). إشكاليات تقديم براءة الاختراع كحصة فكرية في رأس مال الشركة المساهمة. Yaqeen Journal for Legal Studies, 3(2), 42. https://doi.org/10.56599/yaqeenjournal.v3i2.92

Septian, A. A., & Sulistyo, A. Q. P. (2023). Hak waris anak dari perkawinan beda agama. Morality: Jurnal Ilmu Hukum, 9(2), 224. https://doi.org/10.52947/morality.v9i2.354

Setyo, B. (2010). Kedudukan gadai syariah (rahn) dalam sistem hukum jaminan Indonesia. Jurnal Dinamika Hukum, 10(1). https://doi.org/10.20884/1.jdh.2010.10.1.133

Sup, D. F. A. (2019). Cessie dalam tinjauan hukum Islam. Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan, dan Ekonomi Islam, 11(1), 44–73. https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v11i1.995

Winarno, W. (2020). Pembagian harta bersama dalam perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan hukum Islam. Asy-Syar'iyyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam, 5(1), 84–103. https://doi.org/10.32923/asy.v5i1.1231

Yunita, I. (2023). Interkonektif hukum Islam dan hukum positif pada berakhirnya kontrak (akad) bisnis syariah. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(3), 3705. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.11002

الغنيمات، أ. (2023). حق الأجنبي في التمّلك والعمل. Modern Journal of Legal Studies, 1(1). https://doi.org/10.70411/mjls.1.1.20238

لمزري، م. (2021). تسوية العقارات غير المطالب بها أثناء أشغال مسح الأراضي. Emirj, 35(2), 1087–1118. https://doi.org/10.37138/emirj.v35i2.1534

محمدی، ا.، کاری، س. م.، & صادقی، م. (2022). دراسة مقارنة لتسجيل المعاملات العقارية في الشريعة الإسلامية والحقوق الإيرانية. Kufa Journal of Arts, 1(51), 381–396. https://doi.org/10.36317/kaj/2022/v1.i51.3558