01385 - Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Hukum Islam: Kewenangan, Tata Kelola, Dan Kemaslahatan Publik

Administrative Law in Islamic Legal Perspective: Authority, Governance, and Public Welfare

Abstract

This article examines the concept of administrative law from an Islamic legal perspective, focusing on the relationship between governmental authority, administrative actions, and citizens in the context of public governance. Using a literature review method with a descriptive-conceptual analytical approach, this study synthesizes various scholarly works on Islamic law, shariah, fiqh, qanun, and the principles of good governance in Muslim-majority countries. The findings indicate that administrative law according to Islamic law is not identical with the positive enactment of all fiqh into state regulations, but rather constitutes a framework of principles and mechanisms that govern governmental authority and actions in public affairs with an orientation toward maslahah (public welfare) and maqasid al-shariah (the objectives of Islamic law). These principles are operationalized through the values of amanah (trustworthiness), justice, deliberation (shura), transparency, professionalism, efficiency, effectiveness, accountability, and non-discrimination. Case studies from Aceh, Malaysia, Saudi Arabia, and Indonesia in the areas of zakat, waqf, and e-procurement illustrate that the implementation of shariah-principled governance can strengthen public administration, but also raises challenges related to procedural certainty, legal pluralism, and human rights protection when institutional design is not accompanied by adequate standards of justice and effective oversight.

Keywords: Islamic Administrative Law, Shariah, Fiqh, Maqasid al-Shariah, Good Governance, Maslahah, Codification, Legal Pluralism

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep hukum administrasi negara dalam perspektif hukum Islam, dengan fokus pada hubungan antara kewenangan pemerintah, tindakan administratif, dan warga negara dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menggunakan metode kajian pustaka dengan pendekatan analisis deskriptif-konseptual, studi ini mensintesis berbagai karya ilmiah tentang hukum Islam, syariah, fikih, qanun, dan prinsip-prinsip good governance di negara-negara berpenduduk Muslim mayoritas. Temuan menunjukkan bahwa hukum administrasi negara menurut hukum Islam tidak identik dengan mempositivkan seluruh fikih ke dalam regulasi negara, melainkan merupakan kerangka prinsip dan mekanisme yang mengatur kewenangan dan tindakan pemerintah dalam urusan publik dengan orientasi kemaslahatan (maslahah) dan tujuan syariah (maqasid al-shariah). Prinsip-prinsip tersebut dioperasionalkan melalui nilai amanah, keadilan, musyawarah, transparansi, profesionalisme, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan non-diskriminasi. Studi kasus dari Aceh, Malaysia, Arab Saudi, dan Indonesia di bidang zakat, wakaf, dan e-procurement mengilustrasikan bahwa implementasi administrasi berprinsip syariah dapat memperkuat tata kelola publik, namun juga menimbulkan tantangan terkait kepastian prosedural, pluralisme hukum, dan perlindungan hak asasi manusia apabila desain kelembagaan tidak disertai standar keadilan dan pengawasan yang memadai.

Kata Kunci: Hukum Administrasi Islam, Syariah, Fikih, Maqasid al-Shariah, Good Governance, Kemaslahatan, Kodifikasi, Pluralisme Hukum

________________________________________

A. Pendahuluan

Hukum administrasi negara pada dasarnya berkaitan dengan bagaimana kekuasaan pemerintahan dijalankan melalui kewenangan, tindakan, dan keputusan yang berdampak pada warga dalam penyelenggaraan urusan publik, termasuk layanan publik dan pengelolaan sumber daya publik (Husain et al., 2024; Solikhudin & Zainullah, 2022). Dalam literatur administrasi pemerintahan Indonesia, pengawasan atas legalitas tindakan administrasi dan penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dipahami sebagai bagian penting untuk memastikan bahwa tindakan pemerintah berada dalam koridor hukum dan dapat diuji melalui mekanisme peradilan tata usaha negara (PTUN) (Iskandar & Saputra, 2023).

Dalam perspektif Islam, kebutuhan kerangka normatif untuk mengarahkan tindakan penyelenggara negara juga berangkat dari pengakuan bahwa syariah dipahami sebagai kerangka normatif yang luas bagi kehidupan, yang bersumber pada al-Qur'an dan Hadis, sementara fikih merupakan hasil penalaran dan interpretasi ulama untuk menerapkan tuntunan tersebut dalam situasi konkret (Husain et al., 2024; Mardian et al., 2021). Karena itu, pembahasan "hukum administrasi negara menurut hukum Islam" tidak identik dengan pemindahan seluruh fikih ke dalam peraturan negara, melainkan menuntut pemetaan relasi antara prinsip normatif syariah, produk fikih, dan instrumen regulasi negara (qanun/undang-undang/peraturan) dalam mengatur tindakan pemerintahan yang berorientasi kemaslahatan (Aziz et al., 2023; Güney, 2024).

Kajian ini menjadi relevan dalam konteks negara-bangsa kontemporer yang sering berada dalam kondisi pluralisme hukum, yakni koeksistensi dan interaksi antara hukum Islam dan hukum sipil-sekuler, yang dapat memunculkan kompetisi, akomodasi, dan ketegangan dalam tata kelola pemerintahan (Husain et al., 2024). Sejumlah studi menunjukkan bahwa pelembagaan hukum Islam melalui perangkat negara cenderung bergerak melalui proses "birokratisasi", yakni formalisasi, kodifikasi, dan institusionalisasi melalui kementerian/lembaga dan pengadilan, sehingga hukum Islam tampil sebagai "versi negara" yang dikelola dengan logika administrasi modern (Hamayotsu, 2018; Jahar, 2019). Dengan demikian, "hukum administrasi negara menurut hukum Islam" perlu dipahami sebagai upaya menautkan etika dan tujuan syariah (maqasid/maslahah) dengan prinsip legalitas, akuntabilitas, transparansi, dan mekanisme kontrol kekuasaan dalam praktik administrasi pemerintahan modern (Latif & Mukhlis, 2023; Solikhudin & Zainullah, 2022).

________________________________________

B. Metode

Artikel ini menggunakan pendekatan kajian pustaka (library research) dengan metode analisis deskriptif-konseptual. Sumber data terdiri atas artikel jurnal ilmiah bereputasi yang membahas hukum administrasi negara dalam perspektif Islam, mencakup kajian tentang syariah, fikih, qanun, good governance, dan penerapan prinsip-prinsip Islam dalam administrasi publik dari berbagai yurisdiksi, meliputi Indonesia (khususnya Aceh), Malaysia, Arab Saudi, Kuwait, dan negara-negara dengan populasi Muslim mayoritas lainnya. Data dianalisis melalui teknik sintesis tematik untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan koheren mengenai konsep hukum administrasi negara dalam perspektif hukum Islam.

________________________________________

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kerangka Konseptual: Syariah, Fikih, Qanun, dan Administrasi Pemerintahan

Salah satu prasyarat analitis adalah membedakan syariah, fikih, dan qanun. Literatur tentang kodifikasi hukum Islam menegaskan pembedaan ontologis-konseptual: syariah diposisikan sebagai dimensi normatif-ilahiah yang ideal dan relatif "abstrak", sedangkan fikih merupakan konstruksi intelektual manusiawi yang temporal-kontekstual dan karenanya lebih mungkin beragam (Afdal, 2017; Aziz et al., 2023). Dalam kerangka yang sama, kajian tentang qanun menekankan bahwa qanun merupakan produk legislasi/regulasi yang mengatur administrasi pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada suatu yurisdiksi; misalnya dalam konteks Aceh, qanun didefinisikan sebagai jenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat (Aziz et al., 2023; Syarif, 2019). Pembedaan ini penting karena hukum administrasi negara beroperasi terutama melalui qanun/peraturan sebagai instrumen yang menstrukturkan kewenangan, prosedur, dan kontrol tindakan pemerintah (Iskandar & Saputra, 2023; Syarif, 2019).

Dalam sejarah pemerintahan Islam dan negara-negara Muslim, keberadaan regulasi administratif oleh otoritas politik juga dibahas melalui konsep siyasah shar'iyyah dan qanun/kanunname. Kajian tentang Kanunname Ottoman, misalnya, menerangkan bahwa ia berisi aturan-aturan terkait administrasi, hukuman, dan urusan negara yang dimaksudkan untuk menjaga kemanfaatan publik dan privat sejauh tidak bertentangan dengan syariah, serta dikaitkan dengan siyasah shar'iyyah dan maqasid al-shari'a (Meirison & Muhammadi, 2019). Studi lain tentang "Sultan's law" (qanun) menggambarkan bahwa qanun-nameh dibentuk untuk mengatur urusan administratif dan membatasi kewenangan pejabat agar meminimalkan kezaliman terhadap rakyat, yang menegaskan dimensi "pengendalian administrasi" sebagai tema klasik dalam tata kelola (Fatarib et al., 2023). Dengan kata lain, sekalipun terminologi dan desain kelembagaan berubah, problem intinya—bagaimana kewenangan administratif dibatasi dan diarahkan demi keadilan publik—telah lama menjadi perhatian dalam tradisi politik-hukum Islam (Fatarib et al., 2023; Meirison & Muhammadi, 2019).

2. Kewenangan Pemerintah (Ulil Amri) dan Rasionalitas Kemaslahatan dalam Tindakan Administratif

Dalam literatur hukum Islam kontemporer, tindakan penguasa/ulil amri sering dijelaskan melalui logika kemaslahatan (maslahah) dan perlindungan dari kerusakan (mafsadah), khususnya pada wilayah yang tidak ditentukan secara rigid oleh nash dalam bentuk rincian administratif (Güney, 2024; Ubaidillah, 2021). Studi mengenai sanksi ta'zir menegaskan bahwa jenis sanksi ini tidak ditentukan kadarnya secara spesifik dalam syariah sehingga penentuannya dipercayakan kepada otoritas negara (ulil amr) atau hakim yang berwenang menafsirkan, yang pada dasarnya menunjukkan ruang diskresi kebijakan dalam kerangka normatif Islam (Harahap et al., 2024; Hastuti, 2023). Dalam perdebatan tentang kebijakan perkawinan tidak tercatat (nikah siri), misalnya, dijelaskan bahwa ketidakpatuhan terhadap prosedur administratif negara dapat dipandang sebagai bentuk disobedience terhadap kebijakan ulil amr dan dapat ditangani melalui pendekatan ta'zir, sementara tujuan kebijakannya dibingkai sebagai upaya mencegah mafsadah dan mewujudkan maslahat (Ubaidillah, 2021). Argumentasi seperti ini menampilkan prinsip bahwa pengaturan administratif (prosedur, registrasi, standar pelayanan) dapat memperoleh justifikasi syar'i sepanjang diarahkan untuk perlindungan kepentingan publik dan pencegahan mudarat (Güney, 2024; Ubaidillah, 2021).

Keterkaitan antara otoritas pemerintah dan kepentingan umum juga tampil pada isu kebijakan kesehatan publik. Literatur tentang vaksin COVID-19 menegaskan bahwa fatwa dan otoritas keagamaan dapat memandang vaksinasi sebagai sejalan dengan syariah karena berorientasi pada perlindungan jiwa dan pencegahan bahaya, serta menyatakan bahwa ketika pemerintah mewajibkan vaksinasi, kewajiban itu dipahami sebagai bentuk penjagaan kepentingan publik (public interest) sehingga menjadi mengikat (Mardian et al., 2021). Klaim ini relevan bagi hukum administrasi negara karena menunjukkan bagaimana "perintah administratif" dapat diposisikan sebagai instrumen realisasi kemaslahatan ketika disertai justifikasi moral dan prosedural yang dapat dipertanggungjawabkan (Mardian et al., 2021; Solikhudin & Zainullah, 2022). Namun, literatur maqasid juga memberi peringatan bahwa perlu kehati-hatian agar maslahah/maqasid tidak dipakai secara subjektif untuk membenarkan kebijakan yang menyimpang dari intensi normatif syariah, sehingga menuntut standar, prosedur, dan tata kelola penalaran yang disiplin (Güney, 2024).

3. Asas-Asas Good Governance sebagai Jantung Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Islam

Upaya merumuskan hukum administrasi negara menurut hukum Islam pada dasarnya bermuara pada prinsip-prinsip tata kelola (good governance) yang diberi landasan normatif Islam. Studi "fikih good governance" menegaskan bahwa literatur fikih dan sumber-sumber pembentukan hukum Islam memuat prinsip-prinsip seperti musyawarah (deliberation), keadilan, kesejahteraan/kemanfaatan, tanggung jawab, amanah, kejujuran, efektivitas dan efisiensi, serta orientasi kemaslahatan umum, yang kemudian dapat dirumuskan menjadi prinsip legal certainty (kepastian hukum), transparansi, profesionalisme, dan jaminan kesejahteraan umum (Solikhudin & Zainullah, 2022). Kajian lain tentang good governance dalam perspektif Islam juga menempatkan al-amanah (kepercayaan/integritas/tanggung jawab) dan al-'adalah (keadilan) sebagai prinsip dasar kepemimpinan dan penyelenggaraan pemerintahan, serta mengaitkannya dengan siyasah shar'iyyah sebagai kebijakan untuk memelihara kemaslahatan dan menolak kerusakan (Rusyidi, 2023; Solikhudin & Zainullah, 2022). Sementara itu, studi yang meninjau good governance dari usul fikih menyatakan bahwa nilai-nilai seperti syura, keadilan, ukhuwah, dan amanah dapat dijabarkan menjadi asas-asas tata kelola pemerintahan yang baik (Rahmawati, 2016).

Prinsip-prinsip tersebut bersifat administratif sekaligus etis: ia menuntut agar kewenangan diperlakukan sebagai "public trust", keputusan dapat diawasi, dan penyelenggara negara bekerja untuk kesejahteraan warga. Pemikiran Muhammad Arkoun yang dibahas dalam konteks pembangunan negara hukum menekankan pemerintahan yang transparan dan terbuka, pertanggungjawaban pemerintah atas tindakan dan keputusan, penegakan hukum yang adil dan netral, serta penekanan bahwa negara berfungsi sebagai lembaga pelayanan publik (public service agency) (Latif & Mukhlis, 2023). Pada tataran normatif, kerangka "rule of law" yang dibingkai oleh nilai Islam ini menuntut non-diskriminasi dan orientasi kesejahteraan-keadilan bagi seluruh warga, sekaligus menegaskan pentingnya akuntabilitas untuk mengurangi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan (Latif & Mukhlis, 2023; Rusyidi, 2023). Secara konseptual, inilah titik temu paling langsung antara hukum administrasi negara dan etika syariah: pembatasan kewenangan, kewajiban layanan, serta mekanisme pertanggungjawaban yang memihak kepentingan umum (Latif & Mukhlis, 2023; Solikhudin & Zainullah, 2022).

4. Instrumen Administratif dalam Tradisi dan Praktik Negara Modern: Kodifikasi, Birokratisasi, dan Lembaga

Dalam praktik negara modern, prinsip di atas hanya efektif jika diwujudkan melalui perangkat kelembagaan dan regulasi. Literatur tentang "birokratisasi syariah" di Indonesia menegaskan bahwa inkorporasi syariah ke dalam hukum negara merupakan proyek formalisasi dan kodifikasi yang bertujuan memberi kepastian dan keadilan dalam penyelesaian sengketa, dan dalam praktik kontemporer dijalankan melalui peran Kementerian Agama dan peradilan agama, termasuk penyusunan Kompilasi Hukum Islam sebagai rujukan adjudikasi (Jahar, 2019). Pada kerangka yang sejalan, studi tentang perkembangan pengadilan Islam di Malaysia menjelaskan "birokratisasi" sebagai proses institusionalisasi rasional-legal yang menekankan aturan, keteraturan, dan karakter meritokratis untuk mengatur urusan keagamaan, yang memperkuat posisi dan kemandirian administratif lembaga peradilan Islam dalam sistem peradilan yang lebih luas (Hamayotsu, 2018). Kajian mengenai Malaysia juga menunjukkan bahwa lembaga dan administrasi hukum Islam dapat menjadi arena politik identitas dan koalisi elite, sehingga pelembagaan "hukum Islam negara" tidak pernah netral secara politik-administratif (Hamayotsu, 2018; Moustafa, 2018).

Kritik sosio-legal yang paralel terlihat dalam studi tentang Malaysia yang menegaskan paradoks administrasi keagamaan: perangkat "dewan agama, pengadilan syariah, dan aparatus administrasi" memperoleh legitimasi dari simbolisme Islam, tetapi organisasi dan operasinya berakar pada logika negara Weberian, sehingga "apa yang dianggap sebagai hukum Islam" sangat dipengaruhi oleh apa yang negara nyatakan sebagai hukum Islam (Moustafa, 2018). Ini penting bagi hukum administrasi negara menurut perspektif Islam, karena menuntut kewaspadaan agar birokratisasi tidak berubah menjadi monopoli interpretasi yang menutup deliberasi publik dan mereduksi tujuan keadilan substantif (Güney, 2024; Moustafa, 2018). Dengan demikian, integrasi syariah dalam administrasi negara modern memerlukan desain kelembagaan yang menyeimbangkan kepastian hukum (legal certainty), partisipasi, dan ruang koreksi—alih-alih sekadar memperluas kontrol administratif atas nama agama (Moustafa, 2018; Solikhudin & Zainullah, 2022).

5. Relasi Pemerintah–Warga: Partisipasi, Pelayanan, dan Pengujian Legalitas Tindakan

Dalam perspektif administrasi pemerintahan, relasi pemerintah–warga menuntut mekanisme partisipasi dan kontrol. Literatur mengenai legitimasi konstitusional menyatakan bahwa otoritas adalah amanah dan penyalahgunaan otoritas dilarang, serta menegaskan hak setiap orang untuk berpartisipasi—secara langsung atau tidak langsung—dalam administrasi urusan publik negaranya (Akhtar, 2011). Pada tataran implementasi, studi tentang penyusunan qanun berbasis syariah di Aceh menunjukkan bahwa partisipasi publik dalam pembentukan produk hukum daerah dipandang penting untuk mencapai kepastian hukum dan keadilan sosial, sementara peran lembaga ulama (MPU) dalam proses legislasi lebih berupa rekomendasi/saran dan tidak mengikat ketika tidak berbentuk fatwa (Aziz et al., 2023; Jalil et al., 2022). Temuan ini mengilustrasikan bahwa partisipasi dalam negara modern bergerak melalui prosedur legal-administratif (legislative process) yang dapat melibatkan otoritas keagamaan, namun tetap berada dalam struktur kewenangan pemerintahan daerah dan mekanisme legislasi (Jalil et al., 2022; Syarif, 2019).

Pengujian legalitas tindakan pemerintah juga merupakan pilar relasi pemerintah–warga dalam negara hukum. Studi tentang larangan musik live melalui surat edaran bupati di Aceh membahas bahwa tindakan diskresi (freies ermessen) harus memenuhi prinsip-prinsip dan legalitas dalam hierarki peraturan perundang-undangan; selain itu, UU Administrasi Pemerintahan dipahami sebagai transformasi AUPB yang mengikat, dan PTUN diposisikan untuk mengawasi pemerintahan agar sejalan dengan AUPB dan mencegah perbuatan melawan hukum oleh pejabat tata usaha negara (Iskandar & Saputra, 2023). Dalam kerangka "hukum administrasi negara menurut hukum Islam," mekanisme pengawasan legalitas semacam ini dapat dibaca sebagai institusionalisasi tuntutan amanah, keadilan, akuntabilitas, dan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan yang juga ditekankan oleh literatur good governance fikih (Rusyidi, 2023; Solikhudin & Zainullah, 2022). Dengan demikian, penguatan rule-of-law administratif (legal review, AUPB, akses keadilan) dapat diposisikan kompatibel dengan orientasi etika syariah, sepanjang ia menjaga kemaslahatan umum dan perlindungan warga (Latif & Mukhlis, 2023; Solikhudin & Zainullah, 2022).

6. Administrasi Publik untuk Pencegahan Korupsi dan Kerugian Negara: E-Procurement dan Kaidah Saddu al-Dhari'ah

Dimensi lain hukum administrasi negara adalah perancangan prosedur untuk mencegah korupsi dan kerugian negara. Studi tentang e-procurement pemerintah Indonesia menegaskan bahwa sistem pengadaan elektronik, yang dikaitkan dengan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa, ditujukan untuk efisiensi, efektivitas, transparansi, keadilan, akuntabilitas, dan integritas pengadaan, serta dipahami dapat meminimalkan praktik koruptif (Kusumadewi et al., 2024). Studi tersebut kemudian menginterpretasikan sistem e-procurement melalui kaidah saddu al-dhari'ah, yakni pendekatan fikih yang menutup jalan menuju kerusakan (harm) dan mengejar kemanfaatan, sehingga kebijakan administrasi pengadaan diposisikan sebagai instrumen pencegahan mudarat dan perlindungan kepentingan publik (Kusumadewi et al., 2024; Rusyidi, 2023). Pada level konseptual, hal ini menunjukkan bagaimana prinsip fikih dapat menjadi kerangka etis untuk menilai desain prosedur administratif dan tata kelola sektor publik yang menuntut integritas (Kusumadewi et al., 2024; Solikhudin & Zainullah, 2022).

Namun, studi e-procurement itu juga menegaskan perlunya pemantauan berkelanjutan oleh lembaga terkait agar mekanisme tetap bebas dari kepentingan pribadi/kelompok, yang kembali menekankan bahwa tata kelola syariah dalam administrasi negara bukan hanya soal norma, tetapi juga soal pengawasan institusional, profesionalisme, dan akuntabilitas (Kusumadewi et al., 2024; Solikhudin & Zainullah, 2022). Dengan demikian, "hukum administrasi negara menurut hukum Islam" pada ranah pengadaan dapat dirumuskan sebagai integrasi antara tujuan kemaslahatan (mencegah kerugian negara dan korupsi) dan instrumen administrasi modern (digitalisasi, transparansi, auditabilitas), tanpa harus menjadikan fikih sebagai prosedur teknis tunggal (Güney, 2024; Kusumadewi et al., 2024).

7. Administrasi Fiskal-Sosial: Zakat dan Tantangan Integrasi dalam Tata Kelola Negara

Bidang fiskal-sosial adalah area klasik interaksi antara norma agama dan administrasi negara. Studi tentang integrasi zakat sebagai sumber pendapatan negara alternatif menekankan bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam kebijakan zakat, termasuk melalui desain kebijakan fiskal dan sinergi dengan institusi zakat, sambil menyoroti tantangan yang berkaitan dengan transparansi, akuntabilitas, kepercayaan publik, pengawasan institusi, serta isu keselarasan kebijakan dalam masyarakat majemuk (Yasni & Erlanda, 2020). Studi ini juga menekankan bahwa peningkatan profesionalisme dan transparansi lembaga zakat dapat menaikkan kepercayaan publik dan kepatuhan, sehingga memperlihatkan keterkaitan langsung antara tata kelola administrasi (governance) dan efektivitas kebijakan berbasis nilai Islam (Solikhudin & Zainullah, 2022; Yasni & Erlanda, 2020). Dalam bahasa hukum administrasi negara, isu tersebut terkait desain kelembagaan, mekanisme kontrol, dan prinsip keterbukaan/akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik/kuasi-publik (Rusyidi, 2023; Yasni & Erlanda, 2020).

Di sisi lain, perdebatan mengenai posisi hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional Indonesia menunjukkan bahwa penerimaan hukum Islam dalam sistem nasional secara historis sering dibatasi pada ranah ibadah praktis dan hukum keluarga, lalu meluas ke muamalah seperti ekonomi syariah; sementara untuk pengaturan tertentu, aspek hukum administrasi negara dapat dipakai untuk memfasilitasi pelaksanaan sebagian norma Islam tanpa harus mengubah keseluruhan sistem hukum negara (Aravik et al., 2019; Jahar, 2019). Dengan demikian, integrasi zakat dalam tata kelola negara dapat dipahami sebagai bentuk "akomodasi administratif" yang memerlukan kehati-hatian desain kebijakan publik, terutama dalam konteks pluralisme hukum dan pluralitas warga (Husain et al., 2024; Yasni & Erlanda, 2020).

8. Administrasi Aset Keagamaan: Wakaf dan Model Otoritas Pengelolaan

Pengelolaan wakaf (waqf) memberikan ilustrasi konkret bagaimana administrasi negara dan norma syariah berinteraksi pada level kewenangan, perizinan, dan tata kelola aset. Studi tentang pengembangan tanah wakaf untuk sekolah tahfiz di Perlis (Malaysia) menegaskan bahwa wakaf merupakan urusan negara bagian dan bahwa State Islamic Religious Council (SIRC) berperan sebagai "sole trustee" aset wakaf serta memiliki otoritas regulatif, termasuk pemberian izin kepada pihak yang akan menjalankan aktivitas wakaf (Hussin et al., 2024). Dalam kerangka administrasi publik, desain ini menunjukkan model delegasi kewenangan administratif (izin, pengawasan, penunjukan pengelola) untuk memastikan pengelolaan aset berjalan tertib dan sesuai tujuan yang diakui syariah (Hussin et al., 2024; Solikhudin & Zainullah, 2022). Kajian tentang birokratisasi syariah di Indonesia juga menempatkan zakat dan wakaf sebagai area yang mengalami formalisasi ke dalam perangkat negara modern untuk mencapai kepastian dan keadilan dalam penyelesaian sengketa serta penataan administrasi (Hussin et al., 2024; Jahar, 2019).

Model pengelolaan wakaf juga memperlihatkan bagaimana otoritas negara dapat "mengadministrasikan" norma keagamaan dengan perangkat regulasi dan lembaga. Ini sekaligus menegaskan bahwa hukum administrasi negara menurut perspektif Islam tidak hanya berbicara tentang "larangan dan perintah moral," melainkan juga tentang kapasitas negara membangun prosedur, menetapkan trustee, mengawasi pengelolaan, dan memastikan akuntabilitas aset yang ditujukan untuk kemaslahatan (Hussin et al., 2024; Jahar, 2019). Namun literatur maqasid juga mengingatkan perlunya standar dan kehati-hatian dalam penggunaan dalil kemaslahatan agar tidak menjadi justifikasi yang terlalu elastis dan rawan disalahgunakan dalam kebijakan publik (Güney, 2024).

9. Aceh sebagai Contoh "Administrasi Pemerintahan Berprinsip Syariah": Peluang dan Problem

Aceh sering dijadikan contoh penting karena kewenangan khususnya memungkinkan penerapan syariah melalui qanun yang mengatur administrasi pemerintahan dan kehidupan masyarakat (Aziz et al., 2023; Syarif, 2019). Studi hak asasi manusia tentang qanun menegaskan bahwa UU Pemerintahan Aceh memuat prinsip-prinsip umum pemerintahan yang secara eksplisit mencantumkan "prinsip-prinsip Islam" bersama asas legal certainty, kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan kesetaraan, sehingga menunjukkan upaya normatif untuk menggabungkan basis nilai Islam dan prinsip administrasi negara modern dalam satu kerangka pemerintahan daerah (Aziz et al., 2023). Temuan ini penting karena memperlihatkan bahwa "hukum administrasi negara menurut hukum Islam" dapat dirumuskan secara operasional sebagai himpunan asas dan prosedur pemerintahan (keterbukaan, akuntabilitas, efisiensi) yang diberi dasar legitimasi nilai Islam (Aziz et al., 2023; Solikhudin & Zainullah, 2022).

Namun, literatur juga mencatat adanya ketegangan pada implementasi. Studi tentang qanun dan hak asasi manusia menunjukkan konsekuensi negatif tertentu bagi perlindungan HAM kelompok rentan dan minoritas, termasuk pengalaman "dipaksa menyesuaikan diri" terhadap qanun, sehingga mendorong kebutuhan dialog konstruktif agar qanun selaras dengan norma HAM (Aziz et al., 2023). Dalam konteks peradilan dan institusi penegakan syariah, kajian tentang Mahkamah Syariah Aceh menyoroti problem struktural-instrumental terkait posisi kelembagaan dan kemungkinan daya ikat syariah yang dapat "dipaksakan" kepada non-Muslim, yang dipandang berpotensi mencederai prinsip negara kesatuan dan perlindungan HAM (Aziz et al., 2023; Phahlevy, 2014). Literatur perbandingan tentang Qanun Jinayat juga menekankan problem kepastian hukum prosedural, misalnya terkait parameter dan prosedur, termasuk isu bagaimana non-Muslim menyatakan "kesukarelaan" tunduk pada hukum jinayat, yang menimbulkan problem legal certainty (Aziz et al., 2023; Hastuti, 2023).

Data demografis Aceh juga sering dipakai untuk menjelaskan sensitivitas isu minoritas: kajian perbandingan Aceh–Brunei menyebutkan komposisi penduduk Aceh (data Pemerintah Banda Aceh 2021) yang didominasi Muslim, namun tetap memiliki minoritas agama, sehingga kebijakan penegakan syariah memerlukan perhatian pada prinsip keadilan dan kepastian hukum bagi semua warga (Hastuti, 2023). Dari sisi teori, ketegangan ini konsisten dengan literatur pluralisme hukum yang menegaskan bahwa koeksistensi hukum Islam dan hukum negara dapat memunculkan konflik mengenai hak, perlindungan, dan efektivitas tata kelola (Aziz et al., 2023; Husain et al., 2024). Karena itu, Aceh memperlihatkan sekaligus peluang (integrasi asas Islam dengan good governance) dan risiko (ketidakpastian prosedural dan isu HAM), yang harus dibaca sebagai problem khas hukum administrasi negara dalam lingkungan pluralisme hukum (Aziz et al., 2023; Husain et al., 2024).

10. Menjembatani Norma Islam dan Hukum Negara: Titik Temu dan Perbedaan Pendekatan

Dalam literatur teori hukum, terdapat perbedaan pendekatan yang perlu dicatat. Sebagian pemikiran menekankan kompatibilitas dialektis: hukum Islam tidak (atau tidak dapat) menjadi "hukum negara" dalam arti formal-positif, tetapi prinsip-prinsipnya dapat dan seharusnya hadir dalam diskursus publik melalui alasan kewargaan (civic reason), sehingga koeksistensi dimungkinkan tanpa memaksa salah satunya menjadi replika dari yang lain (An-Naim, 2010). Pada sisi lain, praktik di banyak yurisdiksi menunjukkan bahwa negara tetap melakukan kodifikasi, legislasi, dan institusionalisasi unsur-unsur syariah (misalnya keluarga, ekonomi, administrasi keagamaan) sebagai bagian dari hukum positif dan administrasi publik (Hamayotsu, 2018; Jahar, 2019). Ketegangan ini juga sejalan dengan peringatan literatur tentang kodifikasi syariah dalam negara modern yang menyoroti dilema penerjemahan syariah ke dalam format legislasi modern dan potensi krisis kepercayaan publik apabila proses tersebut tidak kredibel atau tidak adil (Meirison & Yusna, 2022; Moustafa, 2018).

Di tingkat praktik konstitusional beberapa negara Teluk, studi tentang Saudi dan Kuwait menegaskan bahwa komitmen konstitusional pada Islam tidak menghasilkan satu pola tunggal; bahkan di yurisdiksi yang menekankan Islamisasi, kebutuhan praktis dan kebijakan publik mendorong terbentuknya sistem hibrida (koeksistensi norma syariah dan hukum "sekuler/positif"), serta interpretasi klausul syariah yang cair mengikuti dinamika politik dan kebutuhan publik (Waheedi, 2021). Kajian tentang Arab Saudi juga menyoroti peran lembaga konsultatif (Majlis al-Shura) yang memberi nasihat kebijakan dan merancang aturan/bylaws yang konsisten dengan prinsip syariah serta melayani kepentingan umum, yang menunjukkan bagaimana "administrasi pemerintahan" dapat dipandu prinsip syariah melalui institusi negara (Alkharji, 2024; Waheedi, 2021). Dengan demikian, spektrum pendekatan "Islam dan administrasi negara" bergerak dari model diskursif-kompatibilitas (syariah sebagai sumber etika publik) sampai model institusional-kodifikatif (syariah sebagai basis regulasi), dan keduanya menghadapi tantangan masing-masing dalam negara modern (An-Naim, 2010; Moustafa, 2018).

________________________________________

D. Kesimpulan

Berdasarkan sintesis literatur, "hukum administrasi negara menurut hukum Islam" dapat dirumuskan secara akademik sebagai kerangka prinsip dan mekanisme yang mengatur kewenangan dan tindakan pemerintah dalam urusan publik dengan orientasi kemaslahatan (maslahah) dan tujuan syariah (maqasid), yang diejawantahkan melalui asas amanah, keadilan, musyawarah, transparansi, profesionalisme, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan non-diskriminasi (Latif & Mukhlis, 2023; Rusyidi, 2023; Solikhudin & Zainullah, 2022). Kerangka ini tidak identik dengan mempositifkan seluruh fikih, melainkan menuntut pembedaan konseptual antara syariah (pedoman normatif), fikih (interpretasi manusiawi), dan qanun/peraturan (instrumen negara), sehingga integrasi nilai Islam ke dalam administrasi publik dilakukan melalui prosedur hukum, partisipasi, dan mekanisme pengujian legalitas (AUPB, kontrol peradilan) (Afdal, 2017; Aziz et al., 2023; Iskandar & Saputra, 2023).

Studi kasus Aceh, e-procurement, zakat, dan wakaf memperlihatkan bahwa implementasi administrasi berprinsip syariah dapat memperkuat tata kelola, namun juga menimbulkan problem kepastian prosedural, pluralisme, dan HAM jika desain kebijakan dan institusi tidak disertai standar keadilan, dialog publik, serta pengawasan yang efektif (Aziz et al., 2023; Hastuti, 2023; Kusumadewi et al., 2024). Pada akhirnya, literatur juga menunjukkan adanya perbedaan posisi normatif tentang hubungan syariah dan negara—mulai dari model kompatibilitas diskursif hingga model kodifikasi institusional—yang menegaskan bahwa pembentukan hukum administrasi negara berperspektif Islam adalah proyek terus-menerus untuk menyeimbangkan moralitas publik, legalitas, dan keadilan substantif dalam konteks negara-bangsa modern yang plural (An-Naim, 2010; Güney, 2024; Jahar, 2019).

________________________________________

Daftar Pustaka

Afdal, W. (2017). Islamic law codification: The friction on authority of Islamic law establishment. Journal of Indonesian Legal Studies, 1(1), 35–46. https://doi.org/10.15294/jils.v1i01.16567

Akhtar, Z. (2011). Constitutional legitimacy: Sharia law, secularism and the social compact. Indonesia Law Review, 1(2). https://doi.org/10.15742/ilrev.v1n2.84

Alkharji, A. A. S. (2024). Understanding Islamic Sharia and the KSA legal system. JLPG. https://doi.org/10.7176/jlpg/138-07

An-Naim, A. A. (2010). The compatibility dialectic: Mediating the legitimate coexistence of Islamic law and state law. Modern Law Review, 73(1), 1–29. https://doi.org/10.1111/j.1468-2230.2009.00782.x

Aravik, H., Mukhidin, M., & Praptono, E. (2019). Considering the living law as a source in national legal development. Jurnal Cita Hukum, 7(2). https://doi.org/10.15408/jch.v7i2.10951

Aziz, D. A. N., Khanif, A., Hartono, M. D., & Marbun, A. A. Y. (2023). Examining Qanun in Aceh from a human rights perspective: Status, substance and impact on vulnerable groups and minorities. Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 23(1), 37–56. https://doi.org/10.18326/ijtihad.v23i1.37-56

Fatarib, H., Meirison, M., Saharuddin, D., Bahar, M., & Karimullah, S. S. (2023). Sultan's law and Islamic Sharia in the Ottoman Empire court: An analysis of the existence of secular law. Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam, 8(1), 117. https://doi.org/10.29240/jhi.v8i1.4908

Güney, N. (2024). Maqāsid al-Sharī'a in Islamic finance: A critical analysis of modern discourses. Religions, 15(1), 114. https://doi.org/10.3390/rel15010114

Hamayotsu, K. (2018). The political origins of Islamic courts in divided societies: The case of Malaysia. Journal of Law and Religion, 33(2), 248–270. https://doi.org/10.1017/jlr.2018.24

Harahap, Z. A. A., Zulfan, & Ridwan, M. (2024). Analyzing the offense of juvenile khalwat in Aceh: Evaluation of Qanun Number 14 of 2003 from an Islamic legal perspective. Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 79–94. https://doi.org/10.24090/mnh.v18i1.10648

Hastuti, L. T. (2023). Navigating legal boundaries: A cross-jurisdictional comparison of Qanun Jinayat on non-Muslims in Aceh and Brunei Darussalam. Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum, 21(2), 147–158. https://doi.org/10.35905/diktum.v21i2.5339

Husain, S., Ayoub, N. P., & Hassmann, M. (2024). Legal pluralism in contemporary societies: Dynamics of interaction between Islamic law and secular civil law. Syariat Akhwal Syaksiyah Jinayah Siyasah and Muamalah, 1(1), 1–17. https://doi.org/10.35335/cfb3wk76

Hussin, R., Ghazali, A. M., & Akhir, N. S. M. (2024). Waqf land development for private tahfiz schools in the State of Perlis, Malaysia: Procedures and advantages. UUM Journal of Legal Studies, 15(1), 149–170. https://doi.org/10.32890/uumjls2024.15.1.7

Iskandar, S., & Saputra, E. (2023). Live musik, syariat Islam dan asas freies ermessen: Menyikapi surat edaran bupati Bireuen. Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum, 12(2), 155–172. https://doi.org/10.22373/legitimasi.v12i2.20188

Jahar, A. S. (2019). Bureaucratizing Sharia in modern Indonesia: The case of zakat, waqf and family law. Studia Islamika, 26(2), 207–245. https://doi.org/10.15408/sdi.v26i2.7797

Jalil, H., Yani, T. A., & Kurniawan, A. (2022). Public participation model in the preparation of Sharia-based Aceh Qanun: Special focus on the role of the ulama. IIUM Law Journal, 30(2), 280–307. https://doi.org/10.31436/iiumlj.v30i2.672

Kusumadewi, M. R., Aseri, Akh. F., & Mubarak, S. (2024). E-procurement in the procurement system for goods/services by the government in Indonesia: Perspective of saddu al-dhariah. Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam, 6(1), 101. https://doi.org/10.30659/jua.v6i1.36682

Latif, M., & Mukhlis, M. M. (2023). Fiqh of civilization in building a legal state: The relevance of Muhammad Arkoun's thought. Al-Ahkam, 33(2), 207–230. https://doi.org/10.21580/ahkam.2023.33.2.16643

Mardian, Y., Shaw-Shaliba, K., Karyana, M., & Lau, C. (2021). Sharia (Islamic law) perspectives of COVID-19 vaccines. Frontiers in Tropical Diseases, 2. https://doi.org/10.3389/fitd.2021.788188

Meirison, M., & Muhammadi, Q. (2019). Islamic Sharia and non-Muslim citizens in Kanunname during Sultan Abdul Hamid II of the Ottoman Empire. Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 27(1), 37–68. https://doi.org/10.21580/ws.27.1.3543

Meirison, M., & Yusna, D. (2022). Problems in the implementation of Islamic law in the contemporary era. Jurnal Al-Ahkam, 13(1), 49–60. https://doi.org/10.15548/alahkam.v13i1.4425

Moustafa, T. (2018). Constituting religion. https://doi.org/10.1017/9781108539296

Phahlevy, R. R. (2014). Aceh Shariah Court in the unitary state of the Republic of Indonesia and human rights context. Rechtsidee, 1(1), 71–84. https://doi.org/10.21070/jihr.v1i1.103

Rahmawati, R. (2016). Good governance dalam perspektif hukum Islam (tinjauan usul fiqih). Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 10(2). https://doi.org/10.30984/as.v10i2.260

Rusyidi, I. (2023). Good governance according to Islamic perspective. Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 4(4), 1001–1007. https://doi.org/10.31538/munaddhomah.v4i4.727

Solikhudin, M., & Zainullah, Moh. (2022). The formulation of good governance fiqh for Indonesia as a welfare state. Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum, 20(2), 166–181. https://doi.org/10.32694/qst.v20i2.1718

Syarif, N. (2019). Transformation of Islamic law into national law: Model, problem and alternative solution of practicing Sharia in Indonesia. Jurnal Dinamika Hukum, 19(2), 407. https://doi.org/10.20884/1.jdh.2019.19.2.2373

Ubaidillah, H. (2021). Measuring the likelihood of unregistered marriage (the perspective of siyasah jinayah). Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, 11(2), 246–267. https://doi.org/10.15642/ad.2021.11.2.246-267

Waheedi, S. (2021). Islamic Sharia in the legal orders of Saudi Arabia and Kuwait (pp. 307–328). https://doi.org/10.5771/9783748912019-307

Yasni, R., & Erlanda, A. R. R. (2020). Challenges of zakat integration as source of state revenue. International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF), 3(3). https://doi.org/10.18196/ijief.3238