01384 - Hukum Adat menurut Hukum Islam: Adat sebagai Hukum Tidak Tertulis yang Hidup dan Berkembang dalam Masyarakat Adat Indonesia

Abstrak

Artikel ini mengkaji kedudukan hukum adat sebagai hukum tidak tertulis yang hidup (living law) dalam masyarakat adat Indonesia dan hubungannya dengan hukum Islam serta hukum nasional. Pembahasan mencakup konsep hukum adat dan pluralisme hukum, mekanisme interaksi adat dan Islam melalui doktrin al-'urf, serta studi kasus di Minangkabau, Dayak Ngaju, Bali, dan Sasak (Lombok). Kajian menunjukkan bahwa Islam mengakui adat sebagai sumber hukum sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, dan bahwa adat dapat memperoleh pengakuan formal melalui peraturan daerah, seperti qanun di Aceh dan awig-awig di Bali. Tantangan yang dicatat meliputi ketidakseragaman norma antardaerah, ketidakjelasan status hukum adat, dan risiko ketidakpastian hukum apabila adat digunakan sebagai dasar pemidanaan tanpa kerangka hukum nasional yang jelas. Artikel ini menegaskan perlunya pendekatan yang seimbang, yaitu menjaga hak-hak adat, mendorong ijtihad lokal, dan membangun kerangka perundang-undangan yang harmonis, termasuk melalui gagasan legal syncretism atau unity in diversity.

Kata kunci: hukum adat; hukum Islam; living law; 'urf; pluralisme hukum

Abstract

This article examines the position of customary law (hukum adat) as unwritten living law in Indonesian customary communities and its relationship with Islamic law and national law. The discussion covers the concept of customary law and legal pluralism, the mechanisms of interaction between adat and Islam through the doctrine of al-'urf, and case studies from the Minangkabau, Dayak Ngaju, Balinese, and Sasak (Lombok) communities. The review shows that Islam recognizes custom as a source of law as long as it does not contradict the principles of sharia, and that custom can obtain formal recognition through regional regulations, such as qanun in Aceh and awig-awig in Bali. The challenges noted include inconsistencies of norms across regions, the unclear legal status of customary law, and the risk of legal uncertainty when custom is used as a basis for criminal sanctions without a clear national legal framework. The article emphasizes the need for a balanced approach: safeguarding customary rights, encouraging local ijtihad, and building a harmonious legislative framework, including through the ideas of legal syncretism or unity in diversity.

Keywords: customary law; Islamic law; living law; 'urf; legal pluralism

________________________________________

1. Pendahuluan: Definisi, Konteks, dan Kerangka Konseptual

Hukum adat adalah hukum asli Nusantara yang bersifat tidak tertulis (unwritten) dan terkadang tertulis dalam bentuk peraturan adat yang bersifat lokal. Hukum adat hidup, tumbuh, dan berkembang dalam komunitas adat secara dinamis, serta dapat berkolaborasi dengan sumber hukum lain dalam sistem hukum nasional Indonesia. Pandangan ini ditegaskan dalam literatur yang membahas eksistensi hukum adat sebagai hukum hidup (living law) yang berada di antara norma-norma masyarakat dan hukum positif negara (Ardiansyah & Azima, 2023; Malayudha et al., 2023; Martitah et al., 2021). Para peneliti menekankan bahwa adat adalah hukum yang hidup karena tumbuh dari kebiasaan dan keyakinan komunitas, dan ia dapat diaktualisasi melalui praktik, awig-awig, ritual, serta institusi adat (tanpa necessarily ditulis secara formal) (Adhari et al., 2021; Ardiansyah & Azima, 2023; Isra & Tegnan, 2021). Dalam studi kontemporer, adat diposisikan sebagai bagian dari keragaman hukum di Indonesia yang berperan sebagai sumber hukum lokal yang hidup berdampingan dengan hukum nasional, hukum Islam (KHI, peraturan perundangan Islam), dan hukum lain yang berlaku (Firmansyah et al., 2021; Isra & Tegnan, 2021; Martitah et al., 2021).

Islam mengakui peran adat sebagai sumber hukum yang hidup sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Konsep al-'urf (adat yang dapat diterima oleh syariat) dan al-'urf al-muhakkamah (adat yang diakui sebagai hukum) menjadi landasan hukum Islam di Indonesia ketika norma-norma adat tidak bertentangan dengan Qur'an dan hadis. Kajiannya terkait antara lain peran 'urf dalam pembentukan hukum Islam di Indonesia, termasuk harmonisasi antara adat, Islam, dan hukum nasional, serta pendekatan ijtihad sebagai dinamika reformasi hukum Islam di Indonesia (Hasanah et al., 2021; Jumarim et al., 2024; Mutawali, 2021; Najib, 2020). Beberapa pakar juga menekankan hipotesis bahwa mazhab Indonesia menempatkan adat sebagai elemen penting dalam penetapan hukum Islam yang relevan dengan konteks lokal (Najib, 2020; Taufik & Taufik, 2023).

Karena hukum adat bersifat hidup dan kontekstual, berbagai studi menekankan bahwa hukum adat menempati posisi penting dalam pluralisme hukum Indonesia dan dapat berfungsi sebagai kerangka kerja untuk penyelesaian sengketa, tata krama komunitas, maupun mekanisme penyelesaian perkara yang tidak diatur secara eksplisit oleh hukum positif nasional (Adhari et al., 2021; Isra & Tegnan, 2021; Jaspan, 1965; Martitah et al., 2021). Namun demikian, para ahli juga mencatat tantangan, seperti ketidakseragaman, ketidakjelasan status hukum adat, serta risiko ketidakpastian hukum jika adat dipakai sebagai basis kriminalitas tanpa mekanisme hukum nasional yang jelas (Ardiansyah & Azima, 2023; Bustomi, 2024; Manalu & Anggusti, 2024).

2. Hukum Adat sebagai Bagian dari Sistem Hukum di Indonesia: Konsep Living Law dan Pluralisme Hukum

Living law (hukum hidup) adalah karakter sentral bagi hukum adat karena tidak tertulis secara formal, tetapi sangat berpengaruh dalam praktik hukum sosial di komunitas. Tulisan-tulisan tentang hukum adat menegaskan bahwa adat hidup melalui praktik, awig-awig, norma, dan institusi adat yang berfungsi nyata dalam penyelesaian sengketa dan pengaturan kehidupan berbangsa. Pembahasan ini didukung oleh kajian yang menyoroti bagaimana hukum adat hidup berdampingan dengan hukum positif dan bagaimana hak-hak hukum adat dapat dituangkan dalam kebijakan nasional melalui hukum daerah dan qanun daerah (Ardiansyah & Azima, 2023; Malayudha et al., 2023; Mansur et al., 2020; Martitah et al., 2021).

Hakikat pluralisme hukum di Indonesia adalah kenyataan bahwa tiga sistem hukum utama, yaitu hukum positif (civil/duitus), hukum Islam (KHI dan perundangan Islam terkait), dan hukum adat, berfungsi secara paralel dan saling memengaruhi dalam produk hukum nasional. Penelitian-penelitian kontemporer menekankan bahwa setiap sistem hukum berkontribusi pada penyusunan hukum nasional melalui interaksi, adopsi, dan rekognisi norma yang hidup di masyarakat (Adhari et al., 2021; Iman, 2021; Isra & Tegnan, 2021; Martitah et al., 2021).

Dalam konteks implementasi, adat di beberapa daerah di Indonesia telah direkognisi dan diintegrasikan melalui peraturan daerah (qanun/awig) yang menegaskan bahwa adat memiliki status hukum di daerah tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan hukum nasional. Contoh yang paling menonjol adalah Aceh dengan qanun-qanun syariah yang mengintegrasikan adat dengan hukum Islam pada tingkat lokal, yang menunjukkan bagaimana living law dapat memiliki posisi hukum formal melalui peraturan daerah (qanun) dan institusi adat/ulama setempat (Djuniarti et al., 2021; Mansur et al., 2020; Muhammadin & Danusatya, 2018; Razi & Mokhtar, 2020; S et al., 2021; Taufik & Taufik, 2023).

Beberapa studi mengajukan pandangan bahwa integrasi adat dalam hukum nasional memerlukan kehati-hatian agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum, serta perlu adanya proses pembaruan hukum nasional yang mempertimbangkan nilai-nilai adat dan maqasid al-shariah. Analisis ini diuraikan dalam kajian yang membahas konsep legal syncretism dan alternatif lain seperti unity in diversity sebagai kerangka kerja bagi Indonesia dalam menghadapi pluralisme hukum (Fuad et al., 2023; Isra & Tegnan, 2021; Sitorus et al., 2023).

3. Interaksi antara Hukum Adat dan Hukum Islam: Konsep, Mekanisme, dan Praktik

3.1 Konsep 'Urf dan Receptio in Complexu

Konsep 'urf (hukum kebiasaan) dalam Islam Indonesia menandai bagaimana adat dapat menjadi sumber hukum yang hidup asalkan tidak bertentangan dengan hukum syariah. Ada dua kerangka utama.

Kerangka pertama adalah al-'urf al-muhakkamah (adat yang diakui sebagai hukum dalam praktik syariah) dan al-'urf (adat yang diakui sebagai sumber hukum Islam melalui penerimaan adat). Adat dapat menjadi landasan bagi hukum keluarga dan hukum-hukum pribadi lainnya ketika tidak bertentangan dengan norma Islam, sebagaimana dijelaskan dalam literatur mengenai konvergensi antara adat dan hukum Islam serta pemikiran tentang mazhab Indonesia yang menempatkan adat pada posisi penting bagi pembentukan hukum Islam yang relevan secara lokal (Mutawali, 2021; Najib, 2020).

Kerangka kedua adalah receptio in complexu (penerimaan hukum Islam terhadap adat) dan perdebatan historis antara pandangan Hurgronje (adat sebagai hukum asli) dan Hazairin (pendekatan reception theory). Perdebatan ini menyoroti bahwa hubungan Islam-adat bersifat dinamis: Islam bisa menjadi hukum bagi komunitas muslim bila adat menerima atau mengakui norma Islam melalui praktik sosial dan institusional. Beberapa studi menunjukkan bahwa penerapan hukum Islam di Indonesia telah banyak diwarnai oleh faktor-faktor adat, budaya lokal, dan politik hukum nasional, sehingga pembentukan hukum personal melalui KHI dan perundangan Islam menjadi bagian dari realitas pluralisme hukum yang kompleks (AM & Ulum, 2024; Mutawali, 2021).

3.2 Doktrin 'Urf sebagai Instrumen Harmonisasi

Doktrin 'urf menjadi instrumen penting untuk harmonisasi antara hukum adat dan hukum Islam. Berbagai karya menekankan bahwa 'urf shahih (adat yang selaras dengan syariah) bisa menjadi landasan penerapan hukum Islam di daerah-daerah tertentu, misalnya pada masyarakat Minangkabau (ABS-SBK: adat basandi syara', syara' basandi Kitabullah) yang menunjukkan bagaimana adat dan Islam saling melengkapi dalam kerangka budaya hukum lokal Indonesia (Jumarim et al., 2024; Muktiono, 2022; Taufik & Taufik, 2023).

3.3 Peran Adat dalam Praktik Peradilan

Dalam praktik peradilan, adat memiliki peran dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan adat (adat court) di Aceh dan daerah lain. Pengadilan adat di Aceh menegaskan kedudukan adat sebagai institusi penyelesaian sengketa lokal yang tetap relevan meskipun ada pembentukan hukum nasional. Pemerintah Aceh sendiri melalui qanun-qanun syariah telah menegaskan keabsahan mekanisme itu dan mengintegrasikan adat dengan hukum syariah di tingkat daerah (Judiasih & Fakhriah, 2018; Mansur et al., 2020; Razi & Mokhtar, 2020).

3.4 Pembagian Hak Waris

Distribusi hak waris di Indonesia juga menunjukkan perwujudan hukum adat bersama hukum Islam dan hukum positif (Civil Code). Dalam konteks ini, tiga sistem hukum (adat, Islam, civil) saling melengkapi atau berpotensi bersinggungan dalam praktik. Penelitian-penelitian tentang waris adat Minangkabau, Bali, Dayak Ngaju, dan komunitas adat lain menunjukkan bagaimana norma adat bisa berfungsi paralel dengan hukum Islam dalam pengaturan warisan, meskipun sering ditemukan konflik nilai dan perlunya harmonisasi melalui mekanisme deliberatif komunitas maupun dukungan hukum nasional (Erdianto, 2021; Faidi, 2019; Helfi et al., 2021; Irawaty & Diyantari, 2017; Martinelli et al., 2023; Sukadana et al., 2018).

4. Studi Kasus: Contoh Konkret Living Law dan Adaptasi Islam-Adat di Indonesia

4.1 Minangkabau

Absorpsi adat basandi syara', syara' basandi Kitabullah (ABS-SBK) merupakan model terkenal tentang harmonisasi adat Minangkabau dengan hukum Islam. Penelitian menunjukkan bahwa hukum adat waris Minangkabau dan praktik pernikahan adat di bawah payung syariah tetap hidup di berbagai wilayah, termasuk luar daerah Sumatra Barat, meskipun terjadi dinamika migrasi dan pembaruan hukum perdata nasional. Ketika ada perubahan konteks sosial, banyak komunitas beradaptasi untuk mempertahankan adat sebagai bagian dari sistem hukum mereka, sambil menafsirkan unsur-unsur syariah melalui ijtihad lokal. Berbagai studi tentang doro (hukuman adat) dan praktik pernikahan adat menyoroti keberhasilan serta tantangan harmonisasi antara adat dan Islam di tingkat lokal (Helfi et al., 2021; Ismail et al., 2023; Jumarim et al., 2024; Muktiono, 2022).

4.2 Dayak Ngaju

Waris adat Dayak Ngaju dan kerangka hukum adatnya berfungsi sebagai pijakan lokal dalam membagi harta warisan. Penelitian mengenai Dayak Ngaju menekankan pentingnya harmonisasi antara adat waris dan hukum nasional serta perlunya model unifikasi yang memperhatikan keadilan gender, hak-hak individu, serta nilai-nilai komunitas adat itu sendiri. Hal ini menyiratkan bahwa adat waris dapat menjadi bagian dari korpus hukum nasional jika diatur secara kontekstual melalui kebijakan daerah dan peraturan perundang-undangan nasional yang relevan (Kasim & Nurdin, 2020; Sukadana et al., 2018; Syaikhu et al., 2023).

4.3 Bali

Adat di Bali, khususnya sistem awig-awig (perkawinan, warisan, transaksional), diakui sebagai bagian dari kehidupan hukum adat yang hidup dan berfungsi di lingkungan hukum nasional. Studi tentang hukum adat Bali menekankan bahwa hukum adat adalah unwritten law yang hidup dan memainkan peran penting dalam hubungan keluarga dan warisan, sambil berinteraksi dengan hukum perdata nasional (Bustomi, 2024; Sudiatmaka et al., 2022).

4.4 Sasak (Lombok) dan Komunitas Adat Lainnya

Studi tentang Sasak dan komunitas adat lain menunjukkan bagaimana hukum fikih (Islam) dan adat saling berkontribusi terhadap tata kelola pernikahan, warisan, dan delik adat. Penelitian ini menyoroti bagaimana kesadaran hukum komunitas dan pilihan antara adat atau hukum Islam memengaruhi praktik hukum perdata dan pidana di lingkup lokal, termasuk penerapan hukum nasional dalam kerangka pluralisme hukum (Faidi, 2019; Jumarim et al., 2024; Kusmayanti et al., 2023).

5. Implikasi Kebijakan dan Tantangan Praktis

Pengakuan konstitusional terhadap adat sebagai living law memastikan bahwa hukum adat tidak tercerabut dari kenyataan sosial dan budaya. Namun, implementasinya memerlukan kewaspadaan terhadap konsistensi internasional dengan prinsip-prinsip negara hukum, perlindungan hak asasi, dan keadilan substantif. Penggunaan living law sebagai sumber hukum kriminal memunculkan isu-isu seperti ketidakpastian hukum, perbedaan interpretasi antardaerah, serta potensi konflik antara adat dan norma-norma hak asasi serta konstitusional. Literatur tentang syarisasi hukum adat dengan hukum nasional menekankan perlunya kehati-hatian, reformasi hukum nasional berkelanjutan (misalnya melalui maqasid al-shariah), serta mekanisme regulasi daerah yang jelas (qanun/awig) yang tidak bertentangan dengan hukum nasional (Adhari et al., 2021; Erdianto, 2021; Faidi, 2019; Fuad et al., 2023; Isra & Tegnan, 2021; Manalu & Anggusti, 2024).

Aceh telah menjadi contoh penting bagaimana adat dan syariah hidup berdampingan dalam sistem hukum daerah melalui qanun jinayat dan qanun syariah. Mekanisme ini menegaskan bahwa adat (living law) dapat diresmikan melalui peraturan daerah yang diakui secara nasional, selama konsisten dengan konstitusi dan hukum nasional. Hal ini menunjukkan potensi ekspansi living law berbasis adat dalam kerangka hukum nasional melalui pembentukan qanun daerah dan peran ulama/dewan adat dalam pembentukan regulasi daerah (Djuniarti et al., 2021; Iman, 2021; Muhammadin & Danusatya, 2018; Nurlaelawati & Huis, 2019; Razi & Mokhtar, 2020; S et al., 2021).

Kekurangan dan tantangan meliputi hal-hal berikut.

1. Ketidakseragaman antara satu daerah dan daerah lain terkait definisi, batasan, dan sanksi adat (sering kali berbeda antarkomunitas adat). Beberapa studi menyoroti pentingnya kerangka nasional yang jelas untuk menjamin kepastian hukum saat adat diterapkan dalam konteks pidana atau perdata (Iman, 2021; Manalu & Anggusti, 2024; Mansur et al., 2020).

2. Perbandingan antara adat, Islam, dan civil law mengharuskan kerangka harmonisasi yang jelas untuk menghindari konflik norma. Beberapa peneliti mengusulkan alternatif teoretis seperti legal syncretism atau unity in diversity untuk mengatasi persoalan pluralisme hukum di Indonesia (Isra & Tegnan, 2021; Sitorus et al., 2023).

6. Kesimpulan

Hukum adat merupakan hukum tidak tertulis (unwritten living law) yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adat Indonesia. Nilai-nilai adat yang hidup ini tidak hanya melayani penyelesaian sengketa, tetapi juga menjadi bagian dari sistem hukum nasional melalui pengakuan konstitusional, perundang-undangan daerah, serta mekanisme institusional adat dan syariah yang saling melengkapi. Keberadaan adat sebagai living law di Indonesia didorong oleh realitas sejarah kolonial, pluralisme budaya, serta dinamika kontemporer yang memerlukan harmoni antara adat, Islam, dan hukum positif negara (Adhari et al., 2021; Ardiansyah & Azima, 2023; Djuniarti et al., 2021; Iman, 2021; Isra & Tegnan, 2021; Mansur et al., 2020; Martitah et al., 2021; S et al., 2021; Taufik & Taufik, 2023).

Secara kebijakan, dialog antara living law dan hukum nasional memerlukan pendekatan yang seimbang: menjaga hak-hak adat, mendorong ijtihad lokal dalam konteks hukum Islam, dan membangun kerangka perundang-undangan yang jelas untuk menghindari pendulum ketidakpastian hukum. Pendekatan ini sejalan dengan literatur yang merekomendasikan sinkretisme hukum yang terencana (legal syncretism) dan model harmonisasi yang menghormati identitas adat sambil mempertahankan norma-norma konstitusional negara (Adhari et al., 2021; Isra & Tegnan, 2021; Sitorus et al., 2023).

Dengan demikian, hukum adat sebagai living law adalah komponen penting dari identitas hukum Indonesia yang pluralistik, dan pemahaman yang tepat mengenai hubungan antara adat, Islam, dan hukum nasional diperlukan untuk memastikan keadilan, kepastian hukum, serta penghormatan terhadap keragaman budaya bangsa.

________________________________________

Daftar Pustaka

AM, S., & Ulum, B. (2024). Customary Marriage and Its Implementation in the Life of People in Batanghari, Jambi Province: According to Islamic Law. International Journal of Multidisciplinary Approach Research and Science, 2(03), 1371–1390. https://doi.org/10.59653/ijmars.v2i03.1106

Adhari, A., Widyawati, A., Windia, W., Hutabarat, R. R., & Tania, N. (2021). Customary Delict of Penglipuran Bali in the Perspective of the Principle of Legality: A Dilemma and Arrangements for the Future. Journal of Indonesian Legal Studies, 6(2), 411–436. https://doi.org/10.15294/jils.v6i2.50555

Ardiansyah, M., & Azima, R. (2023). APPLICATION OF CUSTOMARY LAW IN THE JUSTICE SYSTEM IN INDONESIA. Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai, 8(1), 245–259. https://doi.org/10.61394/jihtb.v8i1.248

Bustomi, A. (2024). The Relationship Between Islamic Law and Positive Law of Indonesia and Recht Customs. Jurnal Legisci, 2(1), 91–101. https://doi.org/10.62885/legisci.v2i1.418

Djuniarti, E., Muhaimin, M., Kristiyanto, E. N., Nurdin, R., & Abubakar, A. (2021). Legitimation of Qanun in the Indonesian Law System. 549. https://doi.org/10.2991/assehr.k.210506.048

Erdianto, E. (2021). DELIK ADAT DALAM PERSPEKTIF MASYARAKAT HUKUM ADAT KABUPATEN ROKAN HILIR. Riau Law Journal, 5(1), 114. https://doi.org/10.30652/rlj.v5i1.7861

Faidi, A. (2019). Reconstruction of the National Legal System: Study the Implementation of the Maqâsid al-Shari'ah Theory. Al-Adalah, 15(2), 307. https://doi.org/10.24042/adalah.v15i2.3387

Firmansyah, Y., S, M. A., Wijaya, H., & Sylvana, Y. (2021). Elaboration, Collaboration, And Contribution Of Traditional Law In Indonesian National Legal System. International Journal of Social Science and Religion (Ijssr), 1–21. https://doi.org/10.53639/ijssr.v2i1.37

Fuad, H. Z., Luth, T., Hamidah, S., & Sulіstyаrіnі, R. (2023). Application of Contra Legem Principles in Judicial Rulings on Joint Property Characteristics. Ascarya Journal of Islamic Science Culture and Social Studies, 3(2), 128–140. https://doi.org/10.53754/iscs.v3i2.638

Hasanah, U., Alkhairiyah, L., Susilawati, S., & Sukma, S. (2021). Social Sanction Ditinggian Janjang Against Violation of Traditional Law in Koto Gadang Preparation Nagari, Baso District, Agam Regency. Unram Law Review, 5(2). https://doi.org/10.29303/ulrev.v5i2.183

Helfi, H., Wadi, F., Firdaus, B., & Daipon, D. (2021). Portraying "Village Regulations" among Urban Community in Campago Guguak Bulek Nagari, Mandiangin Koto Selayan, Bukittinggi, West Sumatra. Al-Ihkam Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 16(1), 27–56. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v16i1.4340

Iman, R. Q. (2021). THE POSITION OF QANUN 6 OF 2014 ON JINAYAT LAW TOWARD ACT 11 OF 2012 ON JUVENILE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM RELATED TO CHILD CRIMINAL PUNISHMENT. Jurnal Hukum Dan Peradilan, 10(1), 65. https://doi.org/10.25216/jhp.10.1.2021.65-87

Irawaty, I., & Diyantari, D. (2017). Inheritance Laws in Indonesia. Hayula Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies, 1(2), 99. https://doi.org/10.21009/hayula.001.2.05

Ismail, I., Hendri, N., & Hakim, P. R. N. (2023). Minangkabau's Doro Tradition: Coexistence of Customary Law and Islamic Law in Caning Punishment. Samarah Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam, 7(1), 579–601. https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i1.15904

Isra, S., & Tegnan, H. (2021). Legal syncretism or the theory of unity in diversity as an alternative to legal pluralism in Indonesia. International Journal of Law and Management, 63(6), 553–568. https://doi.org/10.1108/ijlma-04-2018-0082

Jaspan, M. A. (1965). In Quest of New Law: The Perplexity of Legal Syncretism in Indonesia. Comparative Studies in Society and History, 7(3), 252–266. https://doi.org/10.1017/s0010417500003674

Judiasih, S. D., & Fakhriah, E. L. (2018). Inheritance Law System: Considering the Pluralism of Customary Law in Indonesia. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law), 5(2), 315–330. https://doi.org/10.22304/pjih.v5n2.a6

Jumarim, J., Muhsin, I., & Huda, M. C. (2024). The Interplay of Fiqh, Adat, and State Marriage Law: Shaping Legal Consciousness of Sasak Women. Al-Ihkam Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 19(1), 27–52. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v19i1.10522

Kasim, F. M., & Nurdin, A. (2020). Study of Sociological Law on Conflict Resolution Through Adat in Aceh Community According to Islamic Law. Samarah Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam, 4(2), 375. https://doi.org/10.22373/sjhk.v4i2.8231

Kusmayanti, H., Kania, D., Sulastri, D., Suhartini, E., & Rajamanickam, R. (2023). Patterns of Religious Magic Customary Law in Traditional Sundanese Wiwitan Marriage in West Java. Sasi, 579–588. https://doi.org/10.47268/sasi.v29i3.1467

Malayudha, A. G., Sari, W., & Asiandu, A. P. (2023). INDONESIAN INHERITANCE SYSTEM BASED ON ISLAMIC LAW, CIVIL CODE, MATRILINEAL CUSTOMS, AND GENDER EQUALITY PERSPECTIVES. Sangkép Jurnal Kajian Sosial Keagamaan, 6(1), 55–73. https://doi.org/10.20414/sangkep.v6i1.6286

Manalu, J., & Anggusti, M. (2024). Enforcement of the Principle of Legality to Living Law as Legal Basis in the Positivism of Displacement Customary Law. Golden Ratio of Data in Summary, 4(2), 786–792. https://doi.org/10.52970/grdis.v4i2.716

Mansur, T. M., Sulaiman, S., & Ali, H. (2020). Adat Court in Aceh, Indonesia: a Review of Law. Jurnal Ilmiah Peuradeun, 8(2), 423–442. https://doi.org/10.26811/peuradeun.v8i2.443

Martinelli, I., Dianova, E. R., & Kaendo, K. E. G. (2023). The Principle Of Inheritance Distribution In Javanese Civil And Customary Law. Asian Journal of Social and Humanities, 2(2), 1645–1653. https://doi.org/10.59888/ajosh.v2i2.174

Martitah, M., Sumarto, S., & Hidayat, A. N. (2021). The Existence of Customary Law and Islamic Law in the optics of the Indonesian Legal System. https://doi.org/10.4108/eai.1-7-2020.2303643

Muhammadin, F. M., & Danusatya, H. (2018). De-Secularizing Legal Education in Indonesian Non-Islamic Law School: Examining The "Intorduction to Jurisprudence" Textbooks on The "Norm Classification" Chapter. Ulul Albab Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam, 1(2), 135. https://doi.org/10.30659/jua.v1i2.2455

Muktiono. (2022). Indonesian Blasphemy Law as Legal Forum for Renegotiating Indonesian Secularity. Human Rights in the Global South (Hrgs), 1(1), 48–69. https://doi.org/10.56784/hrgs.v1i1.1

Mutawali, M. (2021). The Dialectics of Customary Law and Islamic Law: An Experience from Dou Donggo Customs of Bima, Indonesia. Ahkam Jurnal Ilmu Syariah, 21(1). https://doi.org/10.15408/ajis.v21i1.19825

Najib, A. Moh. (2020). Reestablishing Indonesian Madhhab: 'Urf and the Contribution of Intellectualism. Al-Jami'ah Journal of Islamic Studies, 58(1), 171–208. https://doi.org/10.14421/ajis.2020.581.171-208

Nurlaelawati, E., & Huis, S. C. van. (2019). THE STATUS OF CHILDREN BORN OUT OF WEDLOCK AND ADOPTED CHILDREN IN INDONESIA: INTERACTIONS BETWEEN ISLAMIC, ADAT, AND HUMAN RIGHTS NORMS. Journal of Law and Religion, 34(3), 356–382. https://doi.org/10.1017/jlr.2019.41

Razi, M., & Mokhtar, K. A. (2020). The Challenges of Shariah Penal Code and Legal Pluralism in Aceh. Jurnal Media Hukum, 27(2). https://doi.org/10.18196/jmh.20200151

S, M. A., Firmansyah, Y., & Wijaya, H. (2021). Traditional Law Existence in Indonesia in Review From Age To Age. Cerdika Jurnal Ilmiah Indonesia, 1(4), 392–402. https://doi.org/10.59141/cerdika.v1i4.57

Sitorus, T., Harahap, M. R., Sembiring, F., & Hasibuan, S. A. (2023). Development of the Principle of Legality in Indonesian Criminal Law. International Journal of Multidisciplinary Approach Research and Science, 2(01), 278–285. https://doi.org/10.59653/ijmars.v2i01.418

Sudiatmaka, K., Utami, I. L. P., Adnyani, N. K. S., & Landrawan, I. W. (2022). STUDY OF BALINESE CUSTOMARY LAW ON INHERITANCE RIGHTS OF CHILDREN FROM INTERFAITH MARRIAGES. Jurnal Komunikasi Hukum (Jkh), 9(1), 529–539. https://doi.org/10.23887/jkh.v9i1.55349

Sukadana, I. K., Karma, N. M. S., & Ujianti, N. M. P. (2018). Can Local Law Prevent Polygamy? A Case of Local Law Implementation in Bali. https://doi.org/10.2991/icblt-18.2018.2

Syaikhu, S., Amruzi, M. F. A., Mujiburahman, M., & Norwili, N. (2023). Legal Harmonization in the Distribution of Inheritance in the Dayak Ngaju Community in Central Kalimantan, Indonesia. Samarah Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam, 7(1), 195. https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i1.12410

Taufik, Z., & Taufik, M. (2023). Nagari Madani: Islamic Favoritism and Religious Freedom in Regional Development in West Sumatera, Indonesia. Ulumuna, 27(2), 692–714. https://doi.org/10.20414/ujis.v27i2.669