01383 - Hukum Acara Pidana dalam Perspektif Hukum Islam: Kajian Konseptual, Prosedural, dan Praktik di Indonesia

Abstrak

Bahasa Indonesia: Artikel ini mengkaji hukum acara pidana dalam perspektif hukum Islam sebagai seperangkat ketentuan yang mengatur tata cara penegakan hukum pidana secara berjenjang, mulai dari pelaporan/pengaduan, penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, hingga pelaksanaan putusan. Melalui pendekatan konseptual-normatif berbasis literatur, kajian ini menelusuri dimensi prosedural hukum jināyah/jarīmah, termasuk landasan nilai maqāṣid al-sharī'ah, asas-asas prosedural due process, standar pembuktian, kedudukan korban, serta mekanisme rekonsiliasi. Kajian ini juga menganalisis implementasi hukum acara pidana Islam dalam konteks Indonesia modern, khususnya melalui pengalaman Aceh sebagai laboratorium prosedural jināyat. Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum acara pidana Islam menekankan pembuktian sebelum penghukuman, standar ketat pada delik tertentu, integritas saksi, serta peran sentral korban dalam perkara qiṣāṣ. Tantangan utama meliputi pluralisme hukum, ketegangan dengan prinsip fair trial, risiko vigilantisme, dan kebutuhan sinkronisasi antara norma prosedural jināyat dan hukum nasional.

Kata Kunci: hukum acara pidana Islam, jināyat, maqāṣid al-sharī'ah, pembuktian, qiṣāṣ, diyat, Aceh, pluralisme hukum

________________________________________

English: This article examines criminal procedural law (hukum acara pidana) from the perspective of Islamic law as a set of provisions governing the stepwise enforcement of criminal law, from reporting and investigation, prosecution, trial examination, to the execution of judgments. Employing a conceptual-normative literature-based approach, this study traces the procedural dimensions of Islamic criminal law (jināyah/jarīmah), including the foundational values of maqāṣid al-sharī'ah, due process principles, standards of evidence, the position of victims, and reconciliation mechanisms. The study also analyzes the implementation of Islamic criminal procedural law in the modern Indonesian context, particularly through Aceh's experience as a procedural laboratory for jināyat law. The findings indicate that Islamic criminal procedural law emphasizes proof before punishment, strict standards for specific offenses, witness integrity, and the central role of victims in qiṣāṣ cases. Key challenges include legal pluralism, tensions with fair trial principles, the risk of vigilantism, and the need for synchronization between jināyat procedural norms and national law.

Keywords: Islamic criminal procedural law, jināyat, maqāṣid al-sharī'ah, evidence, qiṣāṣ, diyat, Aceh, legal pluralism

________________________________________

1. Pendahuluan

Hukum acara pidana pada dasarnya adalah seperangkat ketentuan yang mengatur bagaimana proses penegakan hukum pidana dijalankan secara berjenjang—mulai dari pelaporan/pengaduan, penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, sampai pada putusan dan pelaksanaan putusan (eksekusi) (Karyono et al., 2022; Musyafaah et al., 2023). Rumusan tentang cakupan tahapan tersebut juga tampak dalam diskursus hukum acara pidana Indonesia, yang memandang mekanisme penanganan perkara pidana bergerak dari tahap awal (praadjudikasi) hingga tahap pelaksanaan putusan (Musyafaah et al., 2023), dan mengaitkannya dengan kerja subsistem dalam sistem peradilan pidana (penyidikan–penuntutan–pemeriksaan di pengadilan–pemasyarakatan/eksekusi) (Royani, 2022).

Dalam konteks hukum Islam, pembahasan "pidana" lazim ditempatkan dalam ranah jināyah/jarīmah (Harahap et al., 2024), sedangkan pembahasan "acara" berkaitan dengan bagaimana pembuktian, pemeriksaan, dan pengambilan keputusan dilakukan secara sah agar pemidanaan tidak menjadi tindakan sewenang-wenang, tetapi mengikuti prosedur pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan (Widyawati et al., 2022). Relevansi dimensi prosedural ini juga terlihat dalam pengalaman Aceh—sebagai wilayah yang memperoleh kewenangan khusus untuk menerapkan syariat (termasuk aspek jināyat)—sehingga membentuk kerangka hukum pidana Islam beserta hukum acara jināyat sebagai pedoman pembuktian dan proses berperkara (Ohoiwutun et al., 2023; Pamungkas et al., 2022).

________________________________________

2. Landasan Nilai: Maqāṣid al-Sharī'ah, Kemaslahatan, dan Perlindungan Martabat Manusia

Kerangka tujuan dalam hukum Islam kerap dijelaskan melalui maqāṣid al-sharī'ah yang menekankan perlindungan unsur-unsur pokok seperti agama, jiwa, keturunan/kehormatan keluarga, akal, dan harta (Musataklima, 2021; Pardosi & Primawardani, 2022). Perspektif ini dipakai, misalnya, untuk menilai pentingnya perlindungan korban dan saksi agar proses pidana tidak semata berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga memulihkan dan melindungi hak-hak pihak yang rentan selama proses pemeriksaan perkara (Musataklima, 2021).

Dalam perkara yang berdampak pada kerugian harta (misalnya perampasan aset), diskursus hukum Islam—terutama dalam mazhab Syāfi'ī—juga mengakui perampasan/penyitaan aset sebagai bentuk 'uqūbah mālīyah yang dapat diterapkan pada pelanggaran yang menyangkut hak Allah maupun hak manusia (Sudarti & Najib, 2021), sehingga prosedur pembuktian dan penjatuhan putusan perlu memastikan hubungan antara pelanggaran dan objek harta yang dikenai konsekuensi hukum (Sudarti & Najib, 2021). Orientasi perlindungan harta sebagai bagian dari maqāṣid juga ditegaskan dalam kajian yang mengaitkan kebijakan pidana dengan perlindungan ḥifẓ al-māl (pemeliharaan harta) (Pardosi & Primawardani, 2022), yang dalam praktik menuntut adanya standar prosedural agar tindakan seperti penyitaan tidak berubah menjadi perampasan yang melanggar hak (Hasbi et al., 2023).

________________________________________

3. Asas-Asas Prosedural: Due Process, Pembuktian Sebelum Pemidanaan, dan Larangan Kesewenang-wenangan

Keadilan prosedural (fair trial/due process) dipahami sebagai jaminan hak-hak dasar dalam proses peradilan agar pemeriksaan berlangsung adil; bahkan ditegaskan bahwa prosedur adalah "jantung" hukum karena dari prosedur yang baik diharapkan lahir keadilan (Effendi & Yulia, 2023). Dalam hukum acara pidana Indonesia, mekanisme kontrol terhadap tindakan koersif (misalnya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan) salah satunya diwujudkan melalui praperadilan yang berfungsi menguji tindakan tertentu dari aparat penegak hukum dalam tahap penyidikan/penuntutan (Muljan & Nawawi, 2023).

Walaupun rujukan ini berasal dari hukum positif, gagasan pokoknya selaras dengan prinsip yang juga ditekankan dalam konteks Aceh: pemidanaan harus didahului pembuktian kesalahan; tindakan menghukum sebelum terbukti bersalah dianggap bertentangan dengan prosedur hukum pidana syariah yang berlaku di Aceh (Widyawati et al., 2022). Kajian mengenai vigilantisme di Aceh menunjukkan bahwa tindakan komunitas yang "menghukum" tersangka sebelum proses pembuktian di pengadilan justru melanggar prosedur pembuktian dan tahapan pemeriksaan yang ditetapkan dalam kerangka qanun jināyat (Widyawati et al., 2022), sehingga menguatkan prinsip bahwa prosedur pembuktian adalah prasyarat legitimasi pemidanaan (Effendi & Yulia, 2023; Widyawati et al., 2022).

Dalam pembuktian, hukum acara pidana Indonesia mensyaratkan hakim tidak dapat menjatuhkan putusan bersalah jika tidak memiliki keyakinan bahwa tindak pidana terjadi dan terdakwa melakukannya, serta keyakinan itu harus ditopang oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah (Abdulrahman et al., 2023). Prinsip kebutuhan pembuktian yang memadai ini beresonansi dengan penekanan prosedur pembuktian dalam hukum jināyat Aceh yang menuntut adanya SOP pembuktian dan tahapan penyidikan–persidangan yang dipatuhi sebelum putusan dijatuhkan (Widyawati et al., 2022). Pada saat yang sama, diskursus saksi dalam hukum pidana Islam menekankan syarat keadilan (fairness/'adālah) bagi saksi, sehingga penggunaan saksi tertentu—misalnya "saksi mahkota"—dinilai problematis kecuali dalam kondisi kebutuhan pembuktian yang sangat terbatas dan tanpa dukungan bukti lain (Junaidy et al., 2024).

Ini menunjukkan bahwa "hukum acara pidana Islam" tidak hanya memuat tahapan formal, tetapi juga standar kualitas alat bukti dan integritas saksi yang menentukan sah-tidaknya pembuktian (Junaidy et al., 2024; Widyawati et al., 2022).

________________________________________

4. Kelembagaan dan Kewenangan: Aceh sebagai Laboratorium Prosedural Jināyat

Aceh, sebagai daerah dengan otonomi khusus, memperoleh kewenangan untuk menerapkan syariat Islam secara kaffah termasuk dalam bidang hukum pidana (jināyat) (Ohoiwutun et al., 2023). Dalam konstruksi tersebut, kerangka hukum jināyat Aceh mencakup aturan materiil (misalnya Qanun Hukum Jinayat) dan aturan formil/prosedural (Qanun Hukum Acara Jinayat) yang mengatur metode pembuktian serta mekanisme berperkara (Pamungkas et al., 2022). Kajian tentang pluralisme hukum menegaskan bahwa Indonesia mengakui pluralisme hukum—termasuk hukum Islam—dan di Aceh terdapat lembaga peradilan syariah pada tingkat kabupaten/kota dan provinsi (Ardiansyah et al., 2021).

Namun, pengaturan khusus Aceh juga memunculkan perdebatan, baik terkait kesesuaian dengan kerangka nasional maupun tuduhan pelanggaran prinsip fair trial, termasuk kritik bahwa Qanun Jinayat dapat dipandang melegitimasi tindakan yang diperdebatkan dalam perspektif hak asasi—misalnya tudingan "torture"—(Ohoiwutun et al., 2023), serta catatan adanya potensi pertentangan dengan berbagai peraturan perundang-undangan nasional (Faharuddin & Hakim, 2023).

Dalam praktik penegakan jināyat di Aceh, Wilayatul Hisbah dan Mahkamah Syar'iyah sering disebut sebagai institusi penting, dengan uraian bahwa keduanya memiliki peran dalam pelacakan dan penanganan pelaku pelanggaran jināyat, termasuk peran terkait penyelidikan/penyidikan dan proses penegakan (Ohoiwutun et al., 2023). Kewenangan penyidik dalam konteks Aceh diuraikan meliputi tindakan-tindakan seperti penangkapan, penahanan, penyitaan, pemanggilan saksi, permintaan keterangan ahli, hingga penghentian penyidikan, serta tindakan lain yang "bertanggung jawab dan sesuai prinsip hukum Islam" (Apriyani et al., 2024). Karena itu, "hukum acara pidana Islam" dalam wajah institusional Aceh tampak sebagai kombinasi norma prosedural, atribusi kewenangan, dan pembatasan tindakan aparatur agar tetap sejalan dengan prinsip syariat dan prinsip keadilan prosedural (Apriyani et al., 2024; Widyawati et al., 2022).

Kompleksitas pluralisme ini juga terlihat pada kasus koneksitas yang melibatkan subjek militer (TNI), di mana penelitian menunjukkan mekanisme splitsing—pelaku TNI diproses di peradilan militer dan pelaku sipil diproses di peradilan syariah Aceh—karena Qanun tertentu tidak mengikat semua prajurit TNI dalam konteks jarimah yang dilakukan bersama pihak yang tunduk pada peradilan syariah Aceh (Lubis & Lubis, 2024).

________________________________________

5. Tahap Praadjudikasi: Pelaporan, Penyelidikan/Penyidikan, dan Tindakan Koersif yang Dibatasi

Pada tahap awal perkara pidana, mekanisme hukum acara pidana dipahami sebagai rangkaian yang bermula dari informasi/aduan dan berlanjut ke tindakan penyelidikan serta penyidikan untuk membuat terang peristiwa pidana, sebelum masuk ke penuntutan dan persidangan (Karyono et al., 2022; Musyafaah et al., 2023). Dalam konteks Aceh, kewenangan tindakan-tindakan investigatif (penangkapan, penahanan, penyitaan, pemanggilan, pemeriksaan, permintaan ahli) dinyatakan sebagai bagian dari instrumen penyidik (Apriyani et al., 2024), dan masa penahanan dapat berlangsung sepanjang proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang (Apriyani et al., 2024).

Namun, pengalaman Aceh juga menunjukkan bahwa tidak semua aspek pembinaan terpidana dirinci dalam qanun tertentu, sehingga aspek pascaputusan (pembinaan) bisa memerlukan penautan pada bab eksekusi putusan (Apriyani et al., 2024). Hal ini penting karena hukum acara pidana tidak berhenti pada "membuktikan," tetapi juga harus menjamin bahwa pembatasan kebebasan (misalnya penahanan) dan konsekuensi pidana dieksekusi secara sah dan terukur (Apriyani et al., 2024; Musyafaah et al., 2023).

Isu penting dalam tahap praadjudikasi adalah bagaimana tindakan terhadap harta (penyitaan/pengamanan aset) dilakukan tanpa melanggar prinsip praduga tak bersalah. Kajian tentang penyitaan aset hasil pencucian uang menekankan bahwa penyitaan dalam proses penegakan hukum diposisikan sebagai langkah pengamanan agar barang yang diduga terkait tindak pidana tidak berpindah tangan sampai proses peradilan selesai dan putusan berkekuatan hukum tetap (Hasbi et al., 2023). Gagasan ini selaras dengan kebutuhan prosedural bahwa barang bukti/objek sitaan harus tetap tersedia untuk kepentingan pembuktian pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan (Simangunsong et al., 2023).

Dalam kasus narkotika, misalnya, penelitian menegaskan bahwa objek sitaan diperlukan pada semua tahap pemeriksaan—mulai penyidikan, penuntutan, sampai pemeriksaan di sidang—dan kadang harus dihadirkan demi pembuktian (Simangunsong et al., 2023). Dalam perspektif hukum Islam, legitimasi tindakan terhadap harta juga menemukan pijakan normatif melalui konsep 'uqūbah mālīyah (misalnya perampasan aset) dalam mazhab Syāfi'ī, tetapi penerapannya tetap mensyaratkan relasi yang dapat dipertanggungjawabkan antara pelanggaran dan objek harta, serta kerangka hak Allah/hak manusia yang dilanggar (Sudarti & Najib, 2021). Dengan demikian, tahap praadjudikasi dalam hukum acara pidana Islam—terutama pada kasus yang bersinggungan dengan harta—perlu dipahami sebagai tahap yang sangat sensitif terhadap risiko pelanggaran hak, sehingga memerlukan pembatasan kewenangan dan pembuktian yang ketat (Hasbi et al., 2023; Sudarti & Najib, 2021).

________________________________________

6. Tahap Penuntutan: Peralihan dari Investigasi ke Forum Adjudikasi dan Masalah Harmonisasi Aturan

Dalam sistem peradilan pidana, penuntutan dipahami sebagai mata rantai yang menghubungkan hasil penyidikan dengan pemeriksaan di pengadilan (Musyafaah et al., 2023; Royani, 2022). Dalam hukum acara pidana Indonesia, penuntutan dijalankan oleh penuntut umum, dan proses penanganan perkara dipahami harus melalui tahapan berurutan dari penyelidikan/penyidikan hingga penuntutan, persidangan, putusan, dan eksekusi (Musyafaah et al., 2023; Royani, 2022). Sementara itu, konteks Aceh menunjukkan bahwa keberadaan Qanun Hukum Acara Jinayat dipandang sebagai respons atas anggapan bahwa KUHAP "tidak dapat memenuhi tuntutan" penegakan hukum jināyat di Aceh (Ohoiwutun et al., 2023), sehingga Aceh membangun prosedur jināyat sendiri melalui qanun (Pamungkas et al., 2022).

Di titik ini, "hukum acara pidana menurut hukum Islam" dalam konteks Indonesia modern tidak dapat dilepaskan dari persoalan harmonisasi antara norma prosedural jināyat Aceh dan norma nasional, termasuk perdebatan mengenai fair trial dan keselarasan hierarki peraturan (Faharuddin & Hakim, 2023; Ohoiwutun et al., 2023).

Selain itu, pengalaman Aceh juga memperlihatkan bahwa praktik sosial dapat memengaruhi proses menuju penuntutan. Studi mengenai vigilantisme menunjukkan beberapa pemicu tindakan main hakim sendiri, termasuk emosi komunitas, pengalaman pelaku bebas dari hukuman, dan panjangnya proses persidangan (Widyawati et al., 2022). Temuan tersebut memperkuat argumen bahwa desain hukum acara pidana (praadjudikasi hingga penuntutan) harus mampu menyediakan jalur yang dipercaya publik, karena ketika prosedur formal dianggap lambat atau tidak efektif, masyarakat dapat terdorong melakukan tindakan di luar prosedur yang justru melanggar prinsip pembuktian sebelum penghukuman (Effendi & Yulia, 2023; Widyawati et al., 2022).

________________________________________

7. Tahap Pemeriksaan di Persidangan dan Pembuktian: Standar Saksi, Kualitas Alat Bukti, dan Perlindungan Kehormatan

Aspek pembuktian merupakan inti hukum acara pidana karena menentukan apakah seseorang dapat dinyatakan bersalah secara sah (Abdulrahman et al., 2023; Effendi & Yulia, 2023). Dalam diskursus Indonesia, prinsip pembuktian menegaskan kebutuhan minimal alat bukti (setidaknya dua alat bukti yang sah) dan keyakinan hakim (Abdulrahman et al., 2023), sedangkan dalam hukum pidana Islam, beberapa delik memiliki standar pembuktian yang sangat ketat.

Misalnya, kajian tentang zina menegaskan bahwa dalam konteks Islam, proses pembuktian mensyaratkan empat saksi yang melihat secara langsung peristiwa tersebut (Iman, 2021); ketentuan ini sekaligus menunjukkan kehati-hatian prosedural agar tidak mudah terjadi kriminalisasi tanpa bukti yang kuat (Iman, 2021). Kajian lain mengenai perdebatan akomodasi delik zina dalam RKUHP juga menegaskan bahwa prosedur pembuktian dalam hukum pidana Islam bersifat "ketat dan sulit," sehingga perkara zina tidak mudah diajukan tanpa memenuhi standar tertentu (Calvin & Nasution, 2023). Dengan demikian, "hukum acara pidana Islam" tidak hanya berbicara tentang urutan tahap, tetapi juga tentang filosofi pembuktian: semakin besar konsekuensi moral dan sosial dari pemidanaan, semakin tinggi kehati-hatian prosedural yang dituntut (Calvin & Nasution, 2023; Iman, 2021).

Kehati-hatian tersebut juga terkait perlindungan kehormatan. Kajian mengenai qadzaf (menuduh zina) menegaskan bahwa tujuan perlindungan kehormatan (ḥifẓ al-'irḍ) dapat dijadikan dasar analisis maqāṣid dalam menilai kebutuhan kebijakan pidana dan perumusan aturan yang lebih memadai (Fitriyani & Maizaroh, 2023). Di sini tampak bahwa prosedur pembuktian bukan semata "teknik," melainkan mekanisme perlindungan terhadap kerusakan reputasi dan martabat akibat tuduhan tanpa dasar (Calvin & Nasution, 2023; Fitriyani & Maizaroh, 2023).

Pada ranah kesaksian, kajian tentang saksi mahkota menegaskan bahwa dalam hukum pidana Islam syarat saksi adalah adil; karena saksi mahkota tidak selalu memenuhi syarat tersebut, ia hanya dapat ditoleransi dalam situasi kebutuhan pembuktian yang tidak tersedia bukti lain (Junaidy et al., 2024). Ini menunjukkan bahwa etika kesaksian dan kualitas saksi merupakan bagian inheren dari hukum acara pidana Islam (Iman, 2021; Junaidy et al., 2024).

________________________________________

8. Kedudukan Korban: Qiṣāṣ, Pemaafan, Diyat, dan Konsep Kompensasi sebagai Elemen Prosedural

Perbedaan menonjol antara perspektif hukum pidana Islam dan beberapa model hukum positif adalah cara menempatkan korban dalam arsitektur proses pidana. Kajian komparatif tentang kedudukan korban menyatakan bahwa dalam hukum Islam—khususnya pada tindak pidana qiṣāṣ—korban (atau keluarga korban) memperoleh peran menentukan pilihan sanksi: penerapan qiṣāṣ, pemaafan, atau diyat (Razi & Mokhtar, 2020). Penekanan peran korban ini juga muncul dalam kajian perbandingan mengenai pidana mati yang menyatakan bahwa pada pembunuhan sengaja, pelaksanaan sanksi sangat bergantung pada pilihan keluarga korban (qiṣāṣ atau pemaafan dengan pembayaran diyat) (Nopriandi & Ardhiansyah, 2020). Dengan demikian, dalam desain prosedural Islam, posisi korban bukan sekadar "objek" pembuktian, melainkan bagian dari proses pengambilan keputusan tentang arah penyelesaian perkara (Nopriandi & Ardhiansyah, 2020; Razi & Mokhtar, 2020).

Kompensasi (diyat/uang ganti) juga menunjukkan dimensi prosedural tersendiri. Kajian tentang diat dan "uang damai" menegaskan bahwa diat adalah harta sebagai pengganti jiwa yang terbunuh, sementara "damai" diposisikan sebagai biaya kompensasi sekaligus upaya pemaafan (Salam & Karim, 2021). Kajian yang sama menekankan perbedaan mendasar: kompensasi bersifat primer dalam hukum Islam, sedangkan dalam hukum pidana Indonesia diposisikan lebih sebagai alternatif (Salam & Karim, 2021). Selain itu, penelitian ini juga menegaskan bahwa konsep diat memberi inspirasi pada pengembangan teori keadilan restitutif yang menekankan pemaafan dan rekonsiliasi (Salam & Karim, 2021), sehingga tahap pemeriksaan dan putusan dalam perkara tertentu dapat memasukkan dimensi pemulihan—bukan semata penghukuman—sebagai keluaran yang sah (Junaidi & Imansyah, 2018; Salam & Karim, 2021).

Dalam kerangka maqāṣid, orientasi ini dapat dibaca sebagai upaya melindungi jiwa dan memulihkan tatanan sosial melalui mekanisme penyelesaian yang menempatkan rekonsiliasi sebagai opsi prosedural yang terinstitusionalisasi (Junaidi & Imansyah, 2018; Musataklima, 2021).

________________________________________

9. Diversi, Mediasi, dan Rekonsiliasi: Wujud Prosedural Restoratif dalam Praktik Modern dan Resonansinya dengan Konsep Al-Ṣulḥ

Konsep rekonsiliasi sebagai mekanisme penyelesaian tidak hanya terkait qiṣāṣ, tetapi juga tampak dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Kajian tentang diversi dalam perspektif hukum pidana Islam menegaskan bahwa apabila anak melakukan tindak pidana, sanksi seharusnya bersifat edukatif dan melibatkan al-ṣulḥ (rekonsiliasi) (Pane & Pudjiastuti, 2021). Dalam konteks Aceh, terdapat ketentuan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak harus diupayakan keadilan restoratif melalui diversi bagi anak yang melakukan jarimah (Faharuddin & Hakim, 2023). Ini menunjukkan bahwa "hukum acara pidana Islam" dalam konteks kebijakan dan qanun di Aceh dapat memuat kewajiban prosedural untuk mencari penyelesaian di luar pemidanaan penuh, khususnya bagi anak (Faharuddin & Hakim, 2023; Pane & Pudjiastuti, 2021).

Namun, efektivitas mekanisme non-litigasi tidak selalu tinggi. Studi tentang penanganan perkara anak menegaskan bahwa diversi sebagai pengalihan penyelesaian dari proses formal menuju perdamaian difasilitasi oleh keluarga/masyarakat dan aparat, serta dapat dilakukan sejak tahap penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan (Ishaq, 2016). Walaupun demikian, penelitian lapangan tersebut juga mencatat adanya persoalan efektivitas diversi dan pilihan aparat untuk mengedepankan nilai kemanusiaan meskipun ada praktik yang dinilai "kurang" sesuai hukum yang berlaku (Ishaq, 2016).

Di Aceh, penelitian tentang penyelesaian "delik aduan" melalui mediasi menunjukkan bahwa pola non-litigasi yang dilakukan aparat dan masyarakat dapat memenuhi tujuan kemanfaatan dan keadilan, bahkan perkara tidak berlanjut ke tahap penyidikan dan penuntutan (Husin et al., 2024). Akan tetapi, penelitian yang sama menegaskan bahwa dari sisi kepastian hukum, mediasi untuk perkara pidana menyisakan ketidakpuasan karena terdapat "kesenjangan" dengan aturan pidana umum yang pada prinsipnya tidak mengakui perdamaian untuk menghentikan proses pidana (Husin et al., 2024).

Nuansa ini penting: hukum acara pidana Islam yang menampung rekonsiliasi (misalnya sulh/damai) dapat berhadapan dengan tuntutan kepastian hukum dan desain sistem pidana negara modern, sehingga memerlukan perumusan normatif yang tegas agar tidak menimbulkan disparitas praktik (Husin et al., 2024; Ohoiwutun et al., 2023).

________________________________________

10. Putusan dan Eksekusi: Pelaksanaan Sanksi, Eksekusi Barang Sitaan, dan Isu Struktur Pelaksanaan

Tahap akhir hukum acara pidana adalah pelaksanaan putusan. Secara umum, mekanisme penanganan perkara pidana dipahami berujung pada eksekusi putusan setelah rangkaian penyidikan–penuntutan–persidangan (Karyono et al., 2022; Musyafaah et al., 2023). Dalam konteks Aceh, kajian vigilantisme menegaskan bahwa Qanun Jinayat dan Qanun Hukum Acara Jinayat memuat prosedur serta batas waktu untuk penyidikan dan persidangan, dan menekankan pentingnya pembuktian sebelum putusan (Widyawati et al., 2022). Namun, kajian lain mencatat bahwa beberapa qanun Aceh tidak merinci langkah-langkah pembinaan terpidana secara presisi, walaupun dapat ditautkan pada ketentuan eksekusi putusan dalam bab tertentu (Apriyani et al., 2024).

Ini menunjukkan bahwa desain "hukum acara" idealnya tidak hanya mengatur bagaimana putusan dijatuhkan, tetapi juga bagaimana putusan dieksekusi dan bagaimana terpidana diperlakukan setelah putusan (Apriyani et al., 2024; Royani, 2022).

Aspek eksekusi juga terkait barang sitaan/bukti. Penelitian tentang eksekusi benda sitaan narkotika menekankan bahwa barang sitaan disimpan dan diperlukan untuk pemeriksaan dari tingkat penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di sidang pengadilan; kadang barang sitaan harus dipindahkan demi kepentingan pembuktian (Simangunsong et al., 2023). Studi tersebut juga menyimpulkan adanya praktik diskresi yang menimbulkan perbedaan dalam eksekusi benda sitaan dibandingkan dengan ketentuan regulasi (Simangunsong et al., 2023).

Walaupun studi itu berada dalam bingkai hukum positif, implikasinya penting bagi pembahasan prosedur Islam kontemporer: ketika hukum Islam mengakui perampasan aset sebagai 'uqūbah mālīyah (Sudarti & Najib, 2021), maka institusi penegak hukum memerlukan tata kelola benda sitaan dan mekanisme eksekusi yang konsisten agar tujuan pemidanaan dan pemulihan—misalnya pemeliharaan harta dan kepentingan umum—tidak terganggu oleh variasi praktik (Simangunsong et al., 2023; Sudarti & Najib, 2021).

Kajian tentang reformasi struktur eksekusi pidana dalam sistem hukum Indonesia juga menekankan bahwa eksekusi merupakan bagian dari tahapan kekuasaan penegakan hukum pidana (investigasi–penuntutan–pengadilan–eksekusi) (Widyawati et al., 2022), dan memperlihatkan pentingnya integrasi dan pengawasan agar pelaksanaan sanksi tidak terfragmentasi (Royani, 2022; Widyawati et al., 2022). Dalam konteks Aceh, fragmentasi juga dapat tampak karena pluralisme lembaga dan perbedaan yurisdiksi (misalnya perkara koneksitas militer-sipil) (Lubis & Lubis, 2024), yang pada gilirannya menuntut kejelasan hukum acara untuk memastikan eksekusi putusan berjalan efektif dan legitimate (Lubis & Lubis, 2024; Ohoiwutun et al., 2023).

________________________________________

11. Tantangan Utama: Pluralisme Hukum, Ketegangan dengan Fair Trial, dan Risiko Vigilantisme

Pengalaman Aceh memperlihatkan bahwa penerapan hukum pidana Islam dalam negara plural menimbulkan tantangan sistemik dan sosial. Penelitian tentang pluralisme dan tantangan penal code syariah di Aceh menegaskan adanya hambatan yang berasal dari sistem (misalnya proses perumusan qanun dan kebutuhan memastikan kesesuaian dengan syariah) sekaligus dari masyarakat (misalnya kurangnya pemahaman masyarakat terhadap syariah penal code), sehingga implementasi berjalan dalam lanskap "dualisme hukum" (Apriyani et al., 2024).

Kajian kebijakan pidana di Aceh juga menegaskan bahwa aturan jināyat dan hukum acara jināyat dipandang penting, tetapi tetap memicu perdebatan dan kritik, termasuk klaim pelanggaran fair trial (Ohoiwutun et al., 2023). Pada level norma, kajian tentang posisi Qanun Jinayat terhadap hukum nasional menegaskan kemungkinan pertentangan Qanun dengan sejumlah undang-undang nasional dan membuka peluang uji materi di masa depan (Faharuddin & Hakim, 2023).

Selain itu, fenomena vigilantisme menunjukkan risiko ketika masyarakat menghukum sebelum pembuktian; penelitian menilai tindakan demikian melanggar prosedur yang ditetapkan dan bertentangan dengan prinsip bahwa kesalahan harus dibuktikan lebih dahulu sebelum pemidanaan (Widyawati et al., 2022). Dengan demikian, tantangan terbesar "hukum acara pidana menurut hukum Islam" dalam konteks modern bukan hanya merumuskan tahapan prosedural, melainkan menjaga legitimasi sosial dan yuridis prosedur itu agar dipatuhi oleh aparatur dan masyarakat (Apriyani et al., 2024; Widyawati et al., 2022).

________________________________________

12. Kesimpulan

Secara konseptual, hukum acara pidana menurut hukum Islam—dalam makna yang dapat ditangkap dari literatur yang tersedia—adalah tata cara penegakan jināyah/jarīmah yang menuntut urutan proses dari tahap awal hingga eksekusi putusan (Karyono et al., 2022; Musyafaah et al., 2023), dengan penekanan kuat pada pembuktian sebelum penghukuman (Widyawati et al., 2022), standar pembuktian yang ketat pada delik tertentu—misalnya zina dengan empat saksi yang melihat langsung—(Calvin & Nasution, 2023; Iman, 2021), serta integritas dan keadilan saksi sebagai syarat penerimaan kesaksian (Junaidy et al., 2024).

Dalam perkara tertentu (qiṣāṣ), prosedur pidana Islam juga menempatkan korban/keluarga korban sebagai aktor kunci yang dapat memilih qiṣāṣ, pemaafan, atau diyat (Nopriandi & Ardhiansyah, 2020; Razi & Mokhtar, 2020), dan menempatkan kompensasi sebagai elemen primer pertanggungjawaban pidana (Salam & Karim, 2021). Pada saat yang sama, perkembangan praktik modern—terutama dalam kerangka Aceh—menunjukkan institusionalisasi hukum acara jināyat melalui qanun, namun juga memperlihatkan ketegangan pluralisme hukum, kritik fair trial, dan tantangan kepastian hukum, misalnya dalam mediasi delik aduan (Faharuddin & Hakim, 2023; Husin et al., 2024; Ohoiwutun et al., 2023).

Oleh karena itu, upaya membangun hukum acara pidana Islam yang operasional dan legitimate dalam negara modern menuntut dua hal yang berjalan bersamaan: ketegasan norma prosedural (untuk kepastian dan pengawasan) serta penguatan nilai maqāṣid (untuk memastikan perlindungan jiwa, kehormatan, dan harta dalam proses pidana) (Musataklima, 2021; Pardosi & Primawardani, 2022; Widyawati et al., 2022).

________________________________________

Daftar Pustaka

Abdulrahman, A., Mashdurohatun, A., & Wahyuningsih, E. (2023). Protection of prisoners' rights in the criminal justice system in Indonesia. JEP. https://doi.org/10.7176/jep/14-36-07

Apriyani, R., Susanti, E., Erwinta, P., Sanata, K., & Edwarni, M. S. (2024). Criminal liability arising from medical malpractice on patients: A review from the perspective of positive law and Islamic law. Krtha Bhayangkara, 18(1), 85–106. https://doi.org/10.31599/krtha.v18i1.1615

Ardiansyah, R., Rifai, E., & Rosidah, N. (2021). Law enforcement towards money laundering perpetrators reviewed from the presumption of innocence. Corruptio, 2(1), 23–32. https://doi.org/10.25041/corruptio.v2i1.2258

Calvin, M., & Nasution, R. P. (2023). Family theft perspective positive law and Islamic penal law. Lex Lectio Law Journal, 2(2), 86–102. https://doi.org/10.61715/jlexlectio.v2i2.41

Effendi, E., & Yulia, R. (2023). Pretrial judge's authority in adjudicating administrative actions by the Directorate General of Customs. Cepalo, 7(1), 39–48. https://doi.org/10.25041/cepalo.v7no1.2863

Faharuddin, R., & Hakim, J. (2023). Restorative justice for corruption cases the settlement of corruption cases: Is it possible? Yuridika, 38(1), 73–94. https://doi.org/10.20473/ydk.v38i1.42511

Fitriyani, D., & Maizaroh, M. (2023). Possibility of implementing in-rem asset forfeiture as an asset recovery effort in Indonesia. AML/CFT Journal the Journal of Anti Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism, 1(2), 205–219. https://doi.org/10.59593/amlcft.2023.v1i2.62

Harahap, Z. A. A., Zulfan, & Ridwan, M. (2024). Analyzing the offense of juvenile khalwat in Aceh: Evaluation of Qanun Number 14 of 2003 from an Islamic legal perspective. Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam, 79–94. https://doi.org/10.24090/mnh.v18i1.10648

Hasbi, M., Ansari, A., & Hamdani, M. F. (2023). Special protection for whistleblowers in disclosing money laundering in Indonesia. Sasi, 623–632. https://doi.org/10.47268/sasi.v29i4.1533

Husin, M., Syahrin, A., Din, M., & Ilyas, I. (2024). Justice and utility in the settlement of "Klacht Delict" through mediation: Concept and impact in Aceh. Samarah Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 8(1), 281. https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i1.22530

Iman, R. Q. (2021). The position of Qanun 6 of 2014 on Jinayat Law toward Act 11 of 2012 on juvenile criminal justice system related to child criminal punishment. Jurnal Hukum dan Peradilan, 10(1), 65. https://doi.org/10.25216/jhp.10.1.2021.65-87

Ishaq, I. (2016). The debates surrounding the accommodation of Islamic adultery crime and punishment into Indonesian criminal code. Journal of Indonesian Islam, 10(1), 37. https://doi.org/10.15642/jiis.2016.10.1.37-62

Junaidi, M., & Imansyah, R. G. C. (2018). The concept of adultery post-revision of the penal code. Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, 3(1), 13. https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v3i1.1344

Junaidy, A. B., Najib, M. A., & Yanda, G. S. H. A. (2024). Confiscation of assets as 'uqūbah mālīyah in the Shāfi'ī Madhhab. Islamica Jurnal Studi Keislaman, 18(2), 142–166. https://doi.org/10.15642/islamica.2024.18.2.142-166

Karyono, K., Azhari, A. F., & Surbakti, N. (2022). Juridical analysis of the execution of confiscated objects: A case study of narcotics in the Blora State Court of positive law and Islamic law perspective. Khazanah Hukum, 4(3), 170–180. https://doi.org/10.15575/kh.v4i3.19055

Lubis, S. D., & Lubis, S. D. (2024). Regulations on diversion in the settlement of children in conflict with the law: A comparative analysis of positive law and Islamic criminal law. Al-Adalah Jurnal Hukum dan Politik Islam, 9(2), 208–223. https://doi.org/10.30863/ajmpi.v9i2.7021

Muljan, M., & Nawawi, J. (2023). The concept of restorative justice in criminal procedure law through the rehabilitation process: Integrated assessment at the National Narcotics Agency of Bone Regency. Al-Bayyinah, 7(2), 190–203. https://doi.org/10.30863/al-bayyinah.v7i2.5226

Musataklima, M. (2021). Authority of the commercial court in business competition cases post Law No. 11 of 2020 on job creation. Prophetic Law Review, 3(2). https://doi.org/10.20885/plr.vol3.iss2.art3

Musyafaah, N. L., Nugraha, A., Akbar, M. I., & Kurniawan, C. S. (2023). Protection of sexual violence victims from the perspective of maqāṣid al-sharī'ah. Islamica Jurnal Studi Keislaman, 18(1), 134–156. https://doi.org/10.15642/islamica.2023.18.1.134-156

Nopriandi, T., & Ardhiansyah, R. F. (2020). Paradigm of death penalty (comparative study in Indonesia, Saudi Arabia and China). Lampung Journal of International Law, 2(1). https://doi.org/10.25041/lajil.v2i1.2032

Ohoiwutun, Y. A. T., Prabhata, E. C., & Chatterjee, P. (2023). Forensic approach to optimise children's right to opinion in Indonesian courts. Lentera Hukum, 10(1), 45. https://doi.org/10.19184/ejlh.v10i1.37495

Pamungkas, S. L. J., Putra, D. E., Yunandeva, V. W., Malik, A. F., & Luqman, N. F. (2022). Implementation of the MoU Helsinki on criminal law policy in Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Khairun Law Journal, 5(2), 58–66. https://doi.org/10.33387/klj.v5i2.5437

Pane, M. D., & Pudjiastuti, D. (2021). The functionalization of law and criminal procedures to confront health care fraud in hospitals. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law), 8(3), 332–355. https://doi.org/10.22304/pjih.v8n3.a2

Pardosi, R. O. A. G., & Primawardani, Y. (2022). The legitimacy death penalty application of certain conditions in the anti-corruption law. Jurnal Konstitusi, 19(3), 673–692. https://doi.org/10.31078/jk1938

Razi, M., & Mokhtar, K. A. (2020). The challenges of Shariah penal code and legal pluralism in Aceh. Jurnal Media Hukum, 27(2). https://doi.org/10.18196/jmh.20200151

Royani, Y. M. (2022). Relevance of the position of the victims in Indonesian positive law and Islamic criminal law. Walisongo Law Review (Walrev), 4(2), 193–220. https://doi.org/10.21580/walrev.2022.4.2.13244

Salam, A. J., & Karim, Z. P. (2021). Death penalty in Indonesia: Revisiting the debate between the retentionist and the abolitionist. Lentera Hukum, 8(1), 115. https://doi.org/10.19184/ejlh.v8i1.20138

Simangunsong, M., Syahrin, A., Kamello, T., & Sirait, N. N. (2023). Handling corporate crimes in Indonesia amidst the Covid-19 pandemic. https://doi.org/10.52783/rlj.v11i1.290

Sudarti, S., & Najib, A. (2021). Punishment of criminal act of accusing adultery (qadzaf) in Indonesian positive law: Perspective of maqasid al-sharia. Justicia Islamica, 18(2), 261–280. https://doi.org/10.21154/justicia.v18i2.2711

Widyawati, A., Pujiyono, P., Rochaeti, N., Ompoy, G., & Zaki, N. N. B. M. (2022). Urgency of the legal structure reformation for law in execution of criminal sanctions. Lex Scientia Law Review, 6(2), 327–358. https://doi.org/10.15294/lesrev.v6i2.58131