01380 - Hukum Acara dalam Perspektif Hukum Islam: Kajian Konseptual dan Praktik Peradilan di Indonesia

Abstrak

Bahasa Indonesia: Artikel ini mengkaji hukum acara dalam perspektif hukum Islam sebagai cabang hukum yang mengatur tata cara penegakan hukum melalui proses peradilan. Melalui pendekatan konseptual-normatif berbasis literatur, kajian ini menelusuri pengertian hukum acara Islam—yang mencakup al-qadhā' (peradilan), tahkīm (arbitrase), dan ṣulḥ/ishlāḥ (perdamaian)—serta keterkaitannya dengan institusi peradilan di Indonesia, khususnya peradilan agama. Kajian menemukan bahwa hukum acara peradilan agama di Indonesia mengadopsi hukum acara perdata umum (HIR/RBg) berdasarkan Pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989, dengan sejumlah kekhususan pada perkara tertentu seperti perceraian dan pembuktian zina. Isu-isu sentral meliputi pembuktian (bayyinah dalam makna luas), beban pembuktian, kedudukan kesaksian de auditu/istifāḍah, kesaksian non-muslim, keyakinan hakim, serta pembaruan prosedural melalui e-litigation dan gugatan sederhana. Di Aceh, model spesialisasi prosedural melalui Qanun Hukum Acara Jinayat menunjukkan upaya pembentukan hukum acara berbasis syariah yang berdampingan dengan hukum acara nasional. Kesimpulannya, hukum acara menurut hukum Islam tidak sekadar teknik berperkara, melainkan wahana mewujudkan nilai keadilan, kepastian, dan kemaslahatan melalui prosedur yang sah.

Kata Kunci: hukum acara Islam, peradilan agama, pembuktian, al-qadhā', tahkīm, bayyinah, qarīnah, Indonesia

________________________________________

English: This article examines procedural law (hukum acara) from the perspective of Islamic law as the branch of law governing the enforcement of substantive law through judicial proceedings. Employing a conceptual-normative literature-based approach, this study traces the conception of Islamic procedural law—encompassing al-qadhā' (adjudication), tahkīm (arbitration), and ṣulḥ/ishlāḥ (conciliation)—and its relationship with judicial institutions in Indonesia, particularly the religious courts (peradilan agama). The study finds that procedural law in religious courts adopts the general civil procedural law (HIR/RBg) under Article 54 of Law No. 7 of 1989, with specific modifications for certain cases such as divorce and adultery-based evidence. Central issues include the concept of proof (bayyinah in its broad meaning), burden of proof, the status of testimonium de auditu/istifāḍah, non-Muslim testimony, judicial conviction, and procedural reforms through e-litigation and small claims procedures. In Aceh, a specialized procedural model through the Qanun on Jinayat Procedural Law illustrates efforts to establish Shari'a-based procedural law alongside national procedural law. The article concludes that Islamic procedural law is not merely a matter of technical litigation, but a vehicle for realizing justice, legal certainty, and public interest (maslahah) through legitimate procedures.

Keywords: Islamic procedural law, religious courts, evidence, al-qadhā', tahkīm, bayyinah, qarīnah, Indonesia

________________________________________

1. Pendahuluan

Dalam literatur hukum Indonesia, hukum acara dipahami sebagai ketentuan yang mengatur bagaimana cara dan siapa yang berwenang menegakkan hukum materiil ketika terjadi pelanggaran, sehingga tanpa hukum acara yang memadai penegak hukum materiil akan mengalami kesulitan mewujudkan berlakunya hukum materiil tersebut. Rumusan yang sejalan juga menempatkan hukum acara sebagai hukum formal (procedural/formal law), yakni hukum yang mengatur cara melaksanakan hukum serta cara menuntut ketika hak seseorang dilanggar (Faisal, 2012). Pembedaan konseptual antara hukum substantif (yang menentukan boleh/tidaknya suatu perbuatan beserta sanksinya) dan hukum prosedural (yang mengatur tata cara menjalankan aturan substantif) juga ditegaskan dalam pembidangan hukum yang memandang hukum pidana/perdata sebagai substantif dan hukum acara pidana/perdata sebagai prosedural (Maryono, 2019).

Karena itu, ketika topik "hukum acara menurut hukum Islam" dipahami sebagai cabang hukum yang mengatur tata cara penegakan hukum melalui proses peradilan, ia berada pada jantung problem bagaimana norma-norma syariah diwujudkan melalui mekanisme pengadilan (al-qadhā') maupun mekanisme penyelesaian sengketa lain yang diakui dalam tradisi Islam (Domiri, 2016; Fikriyah, 2021).

Dalam pemetaan ruang lingkup hukum Islam, terdapat bidang yang secara eksplisit berkaitan dengan peradilan, kehakiman, dan tata hukum acara; Wibowo menyebutnya sebagai mukhaṣamāt/mukhamasat, yakni hukum yang mengatur peradilan termasuk pengaduan dan pembuktian, yang berkaitan dengan hukum acara perdata dan hukum acara pidana (Yudhanetta & Sambas, 2022). Dengan sudut pandang ini, "hukum acara Islam" bukan sekadar perangkat teknis, melainkan bagian dari bangunan hukum Islam yang membahas bagaimana sengketa diajukan, diperiksa, dibuktikan, dan diputus, termasuk prinsip-prinsip pemeriksaan dan pembuktian (Manaqib, 2019; Yudhanetta & Sambas, 2022). Bahkan, terdapat literatur yang menegaskan perbedaan konseptual: hukum acara perdata (positif) adalah produk pasal-pasal dan pemikiran manusia, sedangkan hukum acara Islam bertumpu pada Al-Qur'an, Sunnah, dan ijtihad (Manaqib, 2019).

Dengan demikian, pembahasan hukum acara dalam perspektif Islam secara inheren mencakup dimensi normatif (sumber-sumber hukum Islam) sekaligus dimensi institusional-praktis (bagaimana prosedur peradilan bekerja untuk menegakkan norma materiil) (Manaqib, 2019; Yudhanetta & Sambas, 2022).

________________________________________

2. Istilah Kunci dalam Hukum Acara Islam: Al-Qadhā', Tahkīm, Ṣulḥ/Ishlāḥ, dan Fiqh Murāfa'āt

Dalam konteks penyelesaian sengketa menurut tradisi peradilan Islam, Jamil menjelaskan bahwa pada masa ketika "peradilan belum ada", tahkīm menjadi pilihan bagi masyarakat untuk menyelesaikan masalah; kemudian tahkīm berkembang menjadi bentuk peradilan dengan nama yang beragam (Domiri, 2016). Pada saat yang sama, penyelesaian sengketa secara damai (perdamaian/reconciliation) dipandang dapat diterima bahkan dianjurkan sepanjang menyangkut hak-hak manusia berdasarkan keadilan; agar perdamaian itu memiliki akibat hukum yang kuat, diperlukan permohonan ke pengadilan untuk menguatkannya menjadi putusan, dan jika kelak dilanggar, pengadilan dapat memaksa pelaksanaannya melalui eksekusi (Fikriyah, 2021). Kerangka ini menunjukkan bahwa hukum acara Islam tidak hanya berorientasi pada pemutusan sengketa secara adjudikatif, tetapi juga mengakui mekanisme non-adjudikatif (perdamaian) yang dilembagakan melalui pengadilan agar memiliki daya paksa (Domiri, 2016; Fikriyah, 2021).

Secara konseptual, sejumlah tulisan yang menelaah praktik peradilan agama di Indonesia mengaitkan hukum acara Islam dengan istilah fiqh murāfa'āt (fiqh prosedural/beracara), misalnya ketika membahas isu-isu pembuktian seperti penggunaan saksi mahkota dalam perkara pidana dan justifikasi kebolehannya dalam fiqh murāfa'āt pada kondisi ketiadaan bukti lain yang memadai (Asmuni, 2014). Pada sisi lain, literatur yang memetakan hukum Islam menempatkan bidang "peradilan, pengaduan, pembuktian" sebagai bagian dari mukhaṣamāt yang berkaitan dengan hukum acara perdata dan pidana (Yudhanetta & Sambas, 2022), sehingga istilah fiqh murāfa'āt dapat dipahami—dalam batas yang ditunjukkan sumber—sebagai artikulasi fikih tentang tata cara berperkara, khususnya dimensi pembuktian dan prosedur pemeriksaan (Asmuni, 2014; Yudhanetta & Sambas, 2022).

Dengan demikian, istilah-istilah seperti al-qadhā' (peradilan), tahkīm (arbitrase), dan ṣulḥ/ishlāḥ (perdamaian) memperlihatkan spektrum institusi dan mekanisme yang menjadi objek pengaturan "hukum acara" dalam tradisi Islam (Domiri, 2016; Fikriyah, 2021; Yudhanetta & Sambas, 2022).

________________________________________

3. Fungsi Hukum Acara: Mencegah Eigenrichting dan Mewujudkan Penegakan Hukum yang Teratur

Salah satu landasan penting mengapa hukum acara dibutuhkan adalah mencegah penyelesaian sengketa dengan cara-cara di luar hukum. Jamil menyoroti fenomena penyelesaian sengketa dengan cara yang bertentangan dengan hukum dan etika—misalnya suap atau jalur di luar hukum—yang dalam bahasa hukum acara disebut eigenrichting (main hakim sendiri) (Domiri, 2016). Karena itu, hukum acara berperan sebagai kanal formal yang memastikan penegakan hak dan penyelesaian konflik dilakukan melalui mekanisme yang sah, bukan dengan kekerasan atau paksaan sepihak (Domiri, 2016). Di dalam konsepsi hukum acara Indonesia, gagasan ini selaras dengan pemahaman bahwa hukum acara mengatur cara menegakkan hukum materiil melalui kewenangan institusional tertentu (Faisal, 2012).

Dari sisi relasi hukum acara dan hukum materiil, literatur litigasi menegaskan bahwa fungsi hukum acara perdata "sangat menentukan" dalam penegakan hukum perdata materiil, karena hukum perdata materiil tidak dapat dipaksakan berlakunya tanpa dukungan hukum acara perdata (Jamil, 2017). Pemahaman sejenis juga muncul dalam kajian peradilan agama terkait nafkah pascacerai: hukum acara perdata dipandang sebagai panduan bagi hakim dan pencari keadilan, memberi petunjuk tata cara penyelesaian perkara perdata melalui pengadilan; sekaligus ditegaskan bahwa hukum acara perdata "mengabdi" pada hukum perdata materiil sehingga perkembangan materiil semestinya diikuti penyesuaian hukum acara (Muklis & Imanu, 2021).

Dengan demikian, baik dalam kerangka umum (positif) maupun dalam kerangka penerapan hukum Islam melalui lembaga peradilan, hukum acara diposisikan sebagai perangkat institusional untuk merealisasikan norma materiil dan mencegah penyimpangan prosedural serta eigenrichting (Domiri, 2016; Jamil, 2017; Muklis & Imanu, 2021).

________________________________________

4. Pembidangan Perdata–Pidana dalam Hukum Acara Islam

Dalam pembidangan hukum modern, pembedaan substantif–prosedural dipakai untuk menegaskan bahwa setiap ranah (pidana/perdata) memiliki pasangan aturan acaranya masing-masing (Maryono, 2019). Dalam salah satu kajian hukum pidana, dinyatakan pula bahwa untuk tegaknya hukum materiil diperlukan hukum acara: untuk hukum pidana diperlukan hukum acara pidana, untuk perdata diperlukan hukum acara perdata, dan hukum acara harus dikuasai praktisi seperti polisi, jaksa, pengacara, dan hakim. Namun, dalam kajian hukum pidana Islam tentang al-qadzf, Hasan menyatakan adanya perbedaan: hukum pidana Islam "tidak membedakan" antara hukum acara pidana Islam dan hukum acara perdata Islam, sementara hukum nasional membedakannya (Haque, 2020). Wibowo, di sisi lain, memetakan mukhaṣamāt sebagai bidang yang mencakup peradilan/pembuktian yang berkaitan dengan hukum acara perdata dan pidana (Yudhanetta & Sambas, 2022).

Kedua sumber ini menunjukkan nuansa: ada pemetaan yang mengakui keterkaitan dengan ranah perdata dan pidana (Yudhanetta & Sambas, 2022), namun ada juga pandangan yang menegaskan ketidakpembedaan prosedur secara dikotomis dalam kerangka pidana Islam tertentu (Haque, 2020).

Dalam praktik peradilan, perbedaan orientasi pencarian kebenaran juga sering digunakan untuk membedakan karakter "acara perdata" dan "acara pidana". Fikriyah menekankan bahwa dalam perkara perdata keyakinan hakim bukan hal esensial untuk menentukan kebenaran peristiwa, berbeda dengan hukum acara pidana yang mensyaratkan alat bukti sah dan keyakinan hakim; karena itu, peradilan perdata populer dipahami mengejar "kebenaran formil", sedangkan peradilan pidana mengejar "kebenaran materiil" (Zuhriah & Azmi, 2019). Suharto juga menegaskan bahwa dalam hukum acara perdata yang dicari adalah kebenaran formal dan hakim bersifat pasif dalam arti memutus berdasarkan hal-hal yang dianggap benar oleh pihak-pihak berdasarkan bukti yang ada (Andriani & Sacipto, 2022).

Di sisi lain, kajian tentang pembuktian di peradilan agama memberi peringatan bahwa penggunaan hukum acara perdata (positif) yang dominan tidak boleh "mengorbankan" hukum materiil Islam, khususnya terkait pembuktian dan alat-alat bukti di pengadilan agama (Manaqib, 2019). Dengan demikian, pembahasan hukum acara Islam perlu menangkap dua hal sekaligus: (i) konsepsi normatif tentang peradilan dan pembuktian dalam Islam (Haque, 2020; Manaqib, 2019; Yudhanetta & Sambas, 2022), dan (ii) konsekuensi ketika konsep tersebut dioperasionalkan melalui sistem peradilan negara yang prosedurnya banyak dipinjam dari hukum acara perdata positif (Manaqib, 2019; Misran et al., 2024).

________________________________________

5. Hukum Acara dan Kelembagaan: Peradilan Agama sebagai Kanal Formal Penerapan Hukum Islam

Dalam sistem Indonesia, peradilan agama dipahami sebagai peradilan khusus bagi orang-orang beragama Islam untuk menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu sesuai peraturan perundang-undangan. Kajian lain menegaskan bahwa kewenangan peradilan agama mencakup perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, serta ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU Peradilan Agama (Andriani & Sacipto, 2022). Sejalan dengan itu, Sufiarina menegaskan bahwa penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) dimulai dengan gugatan dan diatur dalam lapangan hukum acara perdata, serta menyatakan bahwa untuk ekonomi syariah kewenangan litigasi berada pada pengadilan agama berdasarkan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama (Jamil, 2017). Arsyad dan Gunawan juga menegaskan prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama berjalan sesuai amanat Pasal 49–53 UU Peradilan Agama (UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009) (Krisnawati, 2016).

Namun, karakter "hukum acara peradilan agama" di Indonesia juga ditandai oleh ketentuan fundamental Pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989: hukum acara yang berlaku pada peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada peradilan umum, kecuali yang diatur khusus (Misran et al., 2024; Sufiarina, 2014). Arifin menekankan bahwa ketentuan hukum acara peradilan agama disebut tegas sejak terbit UU No. 7 Tahun 1989, tetapi tidak semua ketentuan hukum acara peradilan agama dimuat dalam UU itu; karena itu, selain HIR/RBg terdapat pula beberapa ketentuan khusus yang tersebar dalam pasal-pasal Bab IV UU tersebut (Sufiarina, 2014).

Cahyani juga mencatat bahwa sebelum ada pengaturan hukum acara, praktik peradilan agama mengambil intisari dari kitab-kitab fikih dan penerapannya berbeda antarapengadilan; sementara UU No. 50 Tahun 2009 dipandang sebagai tonggak supremasi peradilan agama dan menjelaskan sumber hukum peradilan agama mencakup sumber hukum materiil (hukum Islam dan yang terikat UU) serta sumber hukum formil yang dapat meliputi perundang-undangan, kebiasaan, yurisprudensi, hukum agama, dan hukum adat yang dipositifkan (Ilmiyah, 2020).

Dengan demikian, kanal formal penerapan hukum Islam di Indonesia (peradilan agama) justru memperlihatkan konfigurasi khas: hukum materiilnya merujuk pada nilai/aturan Islam, tetapi hukum acaranya secara prinsip mengikuti hukum acara perdata umum, kecuali pada bagian-bagian yang dipositifkan sebagai kekhususan (Ilmiyah, 2020; Misran et al., 2024; Sufiarina, 2014).

________________________________________

6. Tahapan Pokok Beracara: dari Perdamaian, Jawab-Menjawab, Pembuktian, hingga Putusan

Dalam praktik pemeriksaan perkara perdata di peradilan agama, Suharto merinci tahapan prosedural yang sistemik: dimulai dari upaya perdamaian, pembacaan gugatan/permohonan, jawaban, replik, duplik, tahap pembuktian, kesimpulan, hingga putusan/penetapan (Andriani & Sacipto, 2022). Tahapan ini menunjukkan struktur "hukum acara" sebagai tata urut tindakan para pihak dan hakim di persidangan yang bertujuan menguji dalil dan bukti sebelum hakim menjatuhkan putusan (Andriani & Sacipto, 2022). Sejalan dengan itu, Yasin menekankan bahwa putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan tertulis dan diucapkan dalam sidang terbuka; pada bagian pertimbangan ("menimbang"), hakim wajib menimbang keterangan pihak-pihak dan alat bukti satu per satu, dan pada dasar memutus ("mengingat"), dasar hukumnya mencakup peraturan perundang-undangan negara dan hukum syara' (A. Jamil, 2005).

Dengan cara pandang ini, hukum acara tidak hanya "alur" administratif, tetapi juga kerangka epistemik bagi pembentukan keyakinan yudisial melalui penilaian alat bukti dan argumentasi hukum yang terstruktur (A. Jamil, 2005; Zuhriah & Azmi, 2019).

Dari sudut etika dan prinsip pemeriksaan, Husni menunjukkan kesesuaian antara Risālah al-Qaḍā' Umar bin Khattab dengan praktik peradilan agama dalam beberapa hal seperti perdamaian (ishlāḥ), menyamakan pihak-pihak berperkara, dan mempelajari kasus sebelum memutus; sekaligus menegaskan asas audi et alteram partem (masing-masing pihak diberi kesempatan yang sama) sebagai prinsip penting dalam hukum acara perdata (Hasanah, 2015). Prinsip kesetaraan para pihak ini sejalan dengan karakter litigasi yang menuntut prosedur formal untuk mencegah ketimpangan dan memastikan pihak-pihak didengar sebelum putusan dijatuhkan (Andriani & Sacipto, 2022; Hasanah, 2015).

Dengan demikian, dalam perspektif hukum acara Islam—dan dalam penerapannya di pengadilan agama Indonesia—alur berperkara dan prinsip pemeriksaan (perdamaian, kesempatan didengar, evaluasi bukti) merupakan bagian integral dari tata cara penegakan hukum melalui peradilan (Andriani & Sacipto, 2022; Hasanah, 2015; A. Jamil, 2005).

________________________________________

7. Pembuktian (Bayyinah) sebagai Inti Hukum Acara: Konsep Luas dalam Islam dan Praktik di Pengadilan

Pembuktian adalah unsur sentral dalam hukum acara, sebab ia menentukan apakah dalil para pihak terbukti dan bagaimana hakim membangun dasar putusan. Jamil mengingatkan bahwa jika bayyinah disempitkan hanya sebagai syahadah (kesaksian), maka alat bukti yang menguatkan gugatan seolah hanya kesaksian; padahal hadis yang dikutipnya dipahami sebagai tuntutan agar penggugat mengemukakan argumentasi yang membenarkan dan menguatkan gugatannya, agar hakim memutus adil dan benar (Surbakti & Agoestian, 2020). Perspektif ini beririsan dengan kajian penggunaan bukti modern: Haque menyimpulkan dalam studi putusan bahwa rekaman CCTV dapat dipakai sebagai "bukti petunjuk/qarīnah" yang menguatkan bukti lain; dan dalam hukum pidana Islam, CCTV ditempatkan dalam kategori bayyinah dalam makna "apa pun yang menunjukkan kebenaran", serta tergolong qarīnah (Thohari, 2015). Nurdin dan Hendra juga mengkategorikan keterangan ahli forensik sebagai qarīnah yang dapat diterima untuk membantu hakim mengungkap kebenaran, sekalipun tidak dibahas spesifik dalam urutan alat bukti fikih klasik, karena kebutuhan perkara modern menuntut peran ahli (Ramli, 2019).

Ketiga sumber ini—bayyinah sebagai argumentasi yang menguatkan gugatan, serta qarīnah sebagai bukti pendukung yang memperkuat bukti lain—menunjukkan bahwa inti hukum acara Islam (pembuktian) tidak harus dipahami sempit, melainkan dapat menampung bentuk-bentuk pembuktian yang relevan untuk mencapai putusan yang adil (Ramli, 2019; Surbakti & Agoestian, 2020).

Dalam praktik pengadilan agama Indonesia, pembuktian diikat oleh sumber hukum acara yang dominan mengacu pada hukum acara perdata umum (HIR/RBg), kecuali kekhususan yang ditentukan UU Peradilan Agama (Misran et al., 2024; Sufiarina, 2014). Asmuni menegaskan bahwa konsep testimonium de auditu dalam HIR tidak sekompleks konsep al-istifāḍah dalam hukum acara Islam, serta menekankan bahwa meskipun hukum acara perdata dominan dipakai di pengadilan agama, pembuktian dan alat bukti dalam penerapannya tidak boleh mengorbankan hukum materiil Islam (Manaqib, 2019). Karena itu, pembuktian dalam peradilan agama sering berada pada posisi "hibrid": mengikuti struktur alat bukti dan prosedur pembuktian perdata positif, namun sekaligus harus mempertimbangkan konsep pembuktian yang hidup dalam khazanah hukum Islam, misalnya istifāḍah, qarīnah, dan sumpah (Manaqib, 2019; Ramli, 2019; Surbakti & Agoestian, 2020).

________________________________________

8. Beban Pembuktian dan Prinsip "Siapa Mendalilkan, Ia Membuktikan"

Dalam praktik pembuktian, Syam dkk. menegaskan bahwa jenis alat bukti bergantung pada hukum acara yang digunakan (pidana/perdata/tata usaha negara) dan mengutip asas actori incumbit probation ("siapa yang mendalilkan harus membuktikan") (Afra, 2023). Prinsip ini menunjukkan dimensi prosedural pembuktian: pembagian beban pembuktian tidak netral karena menentukan siapa yang harus menghadirkan bukti terlebih dahulu untuk menguatkan dalil (Afra, 2023). Pada tataran lain, Hasan mengangkat contoh "pembalikan beban pembuktian" dalam tindak pidana al-qadzf dan menyimpulkan bahwa proses pembuktian terbalik telah dikenal dalam hukum acara pidana Islam, termasuk dengan merujuk kisah Nabi Yusuf sebagai ilustrasi argumentatif (Haque, 2020).

Dua rujukan ini menegaskan bahwa hukum acara Islam—dan juga praktik hukum modern—mengenal pengaturan beban pembuktian, baik dalam bentuk kaidah umum "penggugat membuktikan" maupun dalam bentuk pengecualian/variasi tertentu yang dipahami dalam konteks perkara tertentu (Afra, 2023; Haque, 2020).

Dalam konteks peradilan agama Indonesia, pengaturan beban pembuktian dan penggunaan jenis alat bukti terjadi dalam kerangka hukum acara perdata umum yang berlaku berdasarkan Pasal 54 UU Peradilan Agama (Misran et al., 2024; Sufiarina, 2014), dan ini mempengaruhi bagaimana hakim mengonstruksi nilai bukti, termasuk ketika menghadapi bukti-bukti yang secara fikih diperdebatkan seperti kesaksian de auditu atau kesaksian non-muslim (Manaqib, 2019; Ramlah, 2018). Karena itu, prinsip beban pembuktian dan cara hakim menilai bukti menjadi titik temu—dan kadang titik tegang—antara konsep pembuktian dalam fikih dan aturan pembuktian dalam hukum acara perdata positif yang diadopsi peradilan agama (Afra, 2023; Manaqib, 2019; Ramlah, 2018).

________________________________________

9. Kesaksian Testimonium de Auditu (Syahādah al-Istifāḍah): Silang Pendapat dan Penerapannya

Asmuni menjelaskan bahwa saksi testimonium de auditu (kesaksian dari pendengaran orang lain) dalam fikih dikenal sebagai syahādah al-istifāḍah (atau al-syahādah bi al-tasāmu'i), dan penerapannya menjadi silang pendapat di kalangan fuqaha (Manaqib, 2019). Ia menyimpulkan bahwa dalam perspektif hukum acara perdata, testimonium de auditu tidak dapat menjadi alat bukti langsung, tetapi dapat dikonstruksikan hakim sebagai bahan persangkaan; sedangkan dalam hukum acara perdata Islam, syahādah al-istifāḍah bahkan dapat memiliki kekuatan sempurna pada masalah tertentu seperti kepemilikan dan penetapan keturunan (Manaqib, 2019).

Studi lapangan Syam dkk. pada perkara isbat nikah di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh menunjukkan hakim menerima kesaksian syahādah al-istifāḍah demi kepastian dan kemaslahatan bagi para pihak (Afra, 2023). Sementara itu, Makinara dkk. menunjukkan adanya variasi putusan dalam perkara perceraian: kesaksian de auditu tidak dapat dijadikan alat bukti utama karena tidak memenuhi syarat saksi (tidak melihat/mendengar/mengalami sendiri), tetapi dapat dipakai jika saksi langsung sudah tidak ada; dan dalam hukum Islam, istifāḍah dibolehkan pada perkara tertentu seperti nasab, kematian, wakaf, pernikahan, dan kepemilikan (Hasan, 2020).

Tiga rujukan ini memperlihatkan satu sintesis penting: kedudukan kesaksian de auditu/istifāḍah bersifat kontekstual, diperdebatkan secara doktrinal, dan dalam praktik peradilan dapat diterima secara terbatas dengan pertimbangan kebutuhan pembuktian, kemaslahatan, serta keterikatan pada syarat formil/materiil saksi (Afra, 2023; Hasan, 2020; Manaqib, 2019).

________________________________________

10. Kesaksian Non-Muslim dan Nilai Kesaksian Berdasarkan Jenis Kelamin: Isu Normatif dan Procedural Gap

Dalam diskursus hukum Islam, Atoilah dan Yasin menegaskan adanya ketentuan fikih bahwa salah satu syarat saksi adalah Islam, sementara hukum acara peradilan agama tidak mengatur secara eksplisit keislaman saksi; karena hukum acara peradilan agama berdasarkan Pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 memperbolehkan penerapan HIR/RBg, maka isu kesaksian non-muslim mendapat respons beragam dari hakim (Ramlah, 2018). Maryani juga mencatat bahwa para fuqaha secara umum mensyaratkan saksi harus beragama Islam, meskipun ada pengecualian menurut sebagian ulama (Hanafi dan Hanbali) pada kondisi tertentu, dan dalam praktik peradilan agama keabsahan saksi non-muslim dipertimbangkan berdasarkan kedudukan saksi (sebagai syarat hukum atau sebagai alat pembuktian) (Syam et al., 2022). Dengan demikian, terdapat ruang diskresi yudisial yang muncul dari pertemuan antara syarat-syarat saksi dalam doktrin fikih dan rezim pembuktian perdata positif (HIR/RBg) yang diadopsi peradilan agama (Ramlah, 2018; Syam et al., 2022).

Terkait jenis kelamin saksi, Maryani menegaskan bahwa dalam hukum acara perdata yang berlaku di peradilan agama, sumber alat bukti saksi merujuk pada HIR dan KUHPerdata, dan tidak ditemukan ketentuan yang mengatur nilai pembuktian saksi berdasarkan jenis kelamin (Syam et al., 2022). Ia juga menunjukkan adanya perdebatan teoretik bahwa nilai pembuktian saksi perempuan "separuh" saksi laki-laki dipandang oleh sebagian kalangan sebagai ketentuan kondisional-temporal; sehingga perubahan sosial memicu tuntutan pembacaan ulang, meskipun pada akhirnya pembacaan itu bergantung pada pola pemikiran (tekstual, liberal-progresif, atau moderat-konservatif) (Syam et al., 2022).

Sintesis dari sini adalah: dalam praktik prosedural di peradilan agama, penilaian kesaksian bertumpu pada kerangka HIR/KUHPerdata (tanpa diferensiasi nilai berdasarkan gender), tetapi diskursus normatif fikih tetap mempengaruhi perdebatan tentang syarat dan bobot kesaksian (Ramlah, 2018; Syam et al., 2022).

________________________________________

11. Keyakinan Hakim, Alat Bukti, dan Sistem Pembuktian: Titik Temu antara Ibn Qayyim dan KUHAP

Dalam hukum acara pidana Indonesia, Ilmiyah mengutip Pasal 183 KUHAP yang menegaskan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti sah dan memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar terjadi dan terdakwalah pelakunya; ia menyimpulkan bahwa baik pemikiran Ibn Qayyim maupun hukum acara pidana Indonesia menekankan peran kritis keyakinan hakim dalam memutus perkara, dengan keyakinan muncul bersama bukti yang dihadirkan di persidangan (Yasin, 2016). Fikriyah juga menegaskan perbedaan antara perdata dan pidana: dalam pidana, keyakinan hakim mutlak diperlukan selain alat bukti sah, sedangkan dalam perdata keyakinan hakim bukan unsur esensial dalam menentukan kebenaran peristiwa (Zuhriah & Azmi, 2019).

Dua sumber ini memperlihatkan bahwa diskursus "hukum acara Islam" yang membahas peran hakim—termasuk keyakinan hakim—dapat didialogkan dengan sistem pembuktian positif, khususnya pada perkara pidana yang mensyaratkan bukti dan keyakinan sebagai satu paket legitimasi putusan (Yasin, 2016; Zuhriah & Azmi, 2019).

Dalam kaitan bukti modern, Haque menempatkan CCTV sebagai qarīnah yang menguatkan bukti lain dan dipakai untuk meyakinkan hakim dalam putusan yang ditelitinya (Thohari, 2015). Nurdin dan Hendra menekankan bahwa keterangan ahli forensik membantu hakim karena hakim tidak mungkin menguasai seluruh bidang; karenanya, ahli diterima sebagai bukti pendukung (qarīnah) (Ramli, 2019). Dengan demikian, dalam kerangka pembuktian, keyakinan hakim bekerja dalam ruang yang diisi oleh ragam alat bukti—baik klasik (kesaksian, sumpah) maupun modern (rekaman elektronik, keterangan ahli)—dan hukum acara berfungsi mengatur bagaimana bukti-bukti itu diajukan, diuji, dan dinilai untuk menopang putusan (Ramli, 2019; Thohari, 2015; Yasin, 2016).

________________________________________

12. Kekhususan Hukum Acara Peradilan Agama: Contoh pada Perkara Perceraian dan Pembuktian Zina

Krisnawati menegaskan bahwa hukum acara yang berlaku di pengadilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku di peradilan umum, kecuali yang diatur khusus dalam UU Peradilan Agama; lalu ia menguraikan kekhususan pemeriksaan perceraian, termasuk tata cara mengajukan cerai talak dan cerai gugat yang harus diajukan ke pengadilan agama yang daerah hukumnya meliputi kediaman istri (dengan pengecualian tertentu), pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup, serta beberapa kekhususan pembuktian untuk alasan-alasan perceraian tertentu; sedangkan untuk jenis perceraian yang tidak diatur khusus, pembuktiannya mengikuti HIR/RBg (Ulfah, 2019). Sa'adah menyoroti bahwa Pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 menyebabkan asumsi pembuktian peradilan umum berlaku di peradilan agama, padahal dalam perceraian dengan alasan zina terdapat ketentuan khusus (Pasal 87–88 UU Peradilan Agama) yang berbeda dari peradilan umum (Muhajarah, 2018).

Dua kajian ini menunjukkan bahwa hukum acara peradilan agama bersifat double-layered: prinsip umum mengadopsi prosedur perdata umum, tetapi untuk isu-isu tertentu (misalnya perceraian dan pembuktian zina) ada lex specialis yang memodifikasi tata cara pemeriksaan dan pembuktian (Muhajarah, 2018; Ulfah, 2019).

Lebih jauh, dinamika ini berkaitan dengan bagaimana hukum acara diposisikan sebagai perangkat untuk mewujudkan hukum materiil Islam. Krisnawati secara eksplisit menyatakan bahwa berlakunya peraturan hukum acara peradilan umum berdampingan dengan peraturan khusus hukum acara perdata Islam dalam pemeriksaan perkara perceraian adalah untuk mewujudkan hukum materiil Islam (Ulfah, 2019). Asmuni juga mengingatkan bahwa dominasi hukum acara perdata di pengadilan agama tidak boleh mengorbankan hukum materiil Islam, khususnya pada area pembuktian (Manaqib, 2019). Sintesisnya: "hukum acara menurut hukum Islam" ketika dioperasionalkan di peradilan agama Indonesia bergerak dalam ketegangan produktif antara unifikasi prosedural (HIR/RBg) dan kebutuhan kekhususan berbasis materiil Islam (Manaqib, 2019; Muhajarah, 2018; Ulfah, 2019).

________________________________________

13. Tantangan Historis: Dominasi HIR/RBg (Warisan Kolonial) dan Problem Keselarasan Sistem Hukum

Domiri menegaskan bahwa Pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 menentukan hukum acara di pengadilan agama adalah HIR/RBg, sementara HIR/RBg bersumber dari hukum perdata Barat; akibatnya, pengadilan agama menyelesaikan perkara kewenangannya—termasuk sengketa waris yang materiilnya bersumber dari hukum Islam—dengan hukum acara yang bersumber dari tradisi Barat, dan ia menilai hal ini "kurang tepat" karena menyebabkan ketidakselarasan komponen sistem hukum (substansi, struktur, budaya hukum) (Siddik, 2019). Domiri juga mengaitkan penggunaan HIR/RBg dengan kebijakan politik kolonial Belanda yang diskriminatif terhadap Islam dan agenda unifikasi-kodifikasi hukum (Siddik, 2019). Arifin menambahkan bahwa karena tidak semua ketentuan hukum acara peradilan agama dimuat dalam UU, maka praktik beracara memadukan HIR/RBg dengan ketentuan khusus dalam UU Peradilan Agama (Sufiarina, 2014).

Dengan demikian, problem historis-prosedural yang sering muncul dalam kajian hukum acara peradilan agama adalah ketergantungan pada hukum acara perdata umum warisan kolonial dan konsekuensi keselarasan antara hukum acara (formal) dengan hukum materiil Islam yang hendak ditegakkan (Manaqib, 2019; Siddik, 2019; Sufiarina, 2014).

Dampak problem kewenangan juga muncul dalam praktik, misalnya dualisme kompetensi pengangkatan anak bagi pemohon muslim: Maryono menunjukkan dalam praktik, baik pengadilan negeri maupun pengadilan agama menyatakan berwenang dengan dasar pertimbangan berbeda (pengadilan negeri merujuk peraturan umum; pengadilan agama merujuk KHI), dan konsekuensi hukumnya berbeda pada aspek hubungan keluarga dan waris (Hanifah, 2019). Di bidang waris, Thohari menjelaskan adanya konflik kewenangan antara pengadilan negeri dan pengadilan agama dalam menangani sengketa waris orang Islam, dengan argumentasi bahwa pengadilan negeri pun bisa memiliki dasar kewenangan tertentu, sehingga kewenangan pengadilan agama dapat bergantung pada penundukan sukarela pada hukum Islam (Sa'adah, 2015). Dwianto dkk. menunjukkan melalui analisis Putusan PK No. 672 PK/Pdt/2016 bahwa pada tingkat pertama hingga kasasi terjadi kekeliruan penerapan hukum karena terpaku pada judul gugatan, padahal substansi gugatan adalah perkara waris antara orang Islam yang seharusnya menjadi kewenangan pengadilan agama; putusan PK yang menyatakan pengadilan negeri tidak berwenang dinilai sesuai batas kompetensi absolut pengadilan agama (Husni, 2018).

Ketiga sumber ini menegaskan bahwa persoalan hukum acara tidak hanya "tata cara", tetapi juga menyangkut kompetensi mengadili (forum yang berwenang) yang mempengaruhi bagaimana hukum Islam ditegakkan melalui proses peradilan (Hanifah, 2019; Husni, 2018).

________________________________________

14. Pembaruan Prosedural: E-Court/E-Litigation, Persidangan Elektronik, dan Adaptasi Pembuktian

Perkembangan teknologi informasi memunculkan kebutuhan adaptasi hukum acara. Fikriyah mencatat respons Mahkamah Agung yang membuat proses persidangan dilaksanakan melalui media elektronik, dan menekankan bahwa hukum acara adalah perangkat untuk menegakkan hukum materiil sehingga harus diletakkan secara presisi; dalam menghadapi perubahan zaman, hukum acara perdata dapat berubah namun tetap berorientasi pada penegakan hukum materiil dan metode yang dapat dipertanggungjawabkan, termasuk penggunaan analogi untuk pemeriksaan saksi secara elektronik/teleconference (Zuhriah & Azmi, 2019). Rita dan Nisa, dalam konteks pengadilan agama, menyatakan bahwa pada masa pandemi persidangan beralih ke bentuk online; mereka menyoroti penggunaan alat bukti perdata yang lazim (tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah) dan menyebut bahwa e-litigation/e-court mendorong fokus pada dokumen elektronik, sekaligus ada kesulitan pembuktian saksi karena keterbatasan pengetahuan teknologi (Ablisar, 2014).

Kedua sumber ini memperlihatkan bahwa pembaruan prosedural bukan hanya perubahan medium persidangan, tetapi juga berdampak pada tata cara pemeriksaan saksi dan pengelolaan alat bukti (Ablisar, 2014; Zuhriah & Azmi, 2019).

Pada ranah pidana (umum), Yudhanetta dan Sambas menjelaskan bahwa Perma No. 4 Tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana secara elektronik diterbitkan sebagai kebijakan hukum untuk menjamin kepastian hukum di masa pandemi Covid-19, dan penerapannya diharapkan mendukung asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan melalui persidangan elektronik, meskipun ditemui hambatan sarana yang mempengaruhi kualitas audio-visual dan kehadiran para pihak. Meskipun Perma ini konteksnya pidana, ia menegaskan pola adaptasi hukum acara ketika kondisi sosial (pandemi) menuntut fleksibilitas prosedural agar penegakan hukum tetap berjalan. Dengan demikian, dari perspektif hukum acara—termasuk ketika dikaitkan dengan penegakan hukum berbasis nilai syariah—perkembangan e-litigation memperkuat kebutuhan sinkronisasi: prosedur harus tetap memastikan kualitas pemeriksaan, integritas pembuktian, dan perlindungan para pihak (Ablisar, 2014; Zuhriah & Azmi, 2019).

________________________________________

15. Penyederhanaan dan Akselerasi: Gugatan Sederhana (Small Claim Court) di Pengadilan Agama

Penyelesaian perkara yang lama dan biaya tinggi sering dipandang problematis dalam hukum acara. Zuhriah dan Azmi mengutip Perma No. 2 Tahun 2015 yang memberi regulasi tata cara gugatan sederhana; mereka juga mengutip bahwa Pasal 1 angka 1 Perma tersebut menetapkan gugatan sederhana untuk gugatan perdata bernilai materiil paling banyak Rp200.000.000 dengan tata cara dan pembuktian sederhana, dan Pasal 5 ayat (2) menetapkan penyelesaian paling lama 25 hari sejak sidang pertama (Suharto, 2018). Rohman dan Sugeng juga menegaskan definisi Perma No. 2 Tahun 2015 tentang gugatan sederhana dengan nilai paling banyak Rp200.000.000, serta mengusulkan probabilitas implementasi small claim court untuk sengketa waris di pengadilan agama sebagai bagian pembaruan hukum acara peradilan agama, dengan catatan perlu klasifikasi perkara waris besar-kecil (Musnaini, 2018). Arsyad dan Gunawan menambahkan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama dapat dilakukan dengan acara sederhana dan acara biasa, serta menyebut mekanisme acara sederhana untuk nilai paling banyak Rp200.000.000 dalam konteks ekonomi syariah berdasarkan Perma No. 14 Tahun 2016 (Krisnawati, 2016).

Tiga sumber ini menyatu pada satu pokok: pembaruan hukum acara melalui mekanisme sederhana bertujuan mendekatkan prosedur pada asas cepat, sederhana, dan biaya ringan, sekaligus menuntut penyesuaian klasifikasi perkara dan tata cara pembuktian yang proporsional (Krisnawati, 2016; Musnaini, 2018; Suharto, 2018).

________________________________________

16. Hukum Acara untuk Sengketa Ekonomi Syariah: Kebutuhan Sinkronisasi Formil–Materiil

Dalam sengketa ekonomi syariah, Wardiyah menegaskan bahwa hukum acara yang berlaku di pengadilan agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah adalah hukum acara peradilan umum, kecuali ada aturan khusus; aturan khusus itu diatur dalam Perma No. 14 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah (Luthfia et al., 2023). Hudawati menyoroti problem ketiadaan instrumen hukum formal dan materiil yang memadai pada masa awal kewenangan ekonomi syariah, sehingga hakim harus menggali aturan hukum acara yang tersebar; kondisi ini berdampak pada potensi perbedaan penerapan hukum dan ketidakpastian hukum, dan ia menekankan perlunya hukum acara yang sinkron dengan hukum materiil berlandaskan nilai syariah (Adnya, 2017). Arsyad dan Gunawan menyatakan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama bertujuan menegakkan nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum (Krisnawati, 2016).

Ketiga sumber ini menyimpulkan bahwa "hukum acara menurut hukum Islam" dalam konteks ekonomi syariah di Indonesia menuntut dua hal: (i) kepastian prosedural melalui Perma/ketentuan khusus, dan (ii) sinkronisasi nilai syariah dengan mekanisme pembuktian dan pemeriksaan yang pada dasarnya masih bertumpu pada hukum acara perdata umum (Adnya, 2017; Krisnawati, 2016; Luthfia et al., 2023).

________________________________________

17. Konteks Aceh: Qanun Jinayat dan Qanun Hukum Acara Jinayat sebagai Spesialisasi Prosedural

Aceh sering dijadikan contoh formalisasi prosedur syariah di tingkat daerah. Muklis dan Imanu mengutip Pasal 125 UU No. 11 Tahun 2006 yang menyatakan syariat Islam di Aceh meliputi, antara lain, jinayah (pidana) dan qadha (peradilan) (Kirana, 2023). Dalam konteks penegakan qanun maisir, mereka menyatakan bahwa sebelum adanya Qanun Acara Hukum Jinayah, hukum acara yang dijadikan pedoman adalah KUHAP; dan keadaan ini dibenarkan berdasarkan ketentuan UU No. 11 Tahun 2006 bahwa hukum acara pada Mahkamah Syar'iyah sepanjang jinayah pada dasarnya mengikuti hukum acara pengadilan umum kecuali diatur lain (Kirana, 2023). Nuriskandar juga menyatakan bahwa tata cara pembuktian dengan qarinah tidak diatur khusus dalam hukum syariah Aceh, dan Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 menyebut KUHAP sebagai sumber acuan cara pembuktian, sekaligus menyatakan KUHAP belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan penegakan hukum pidana di Aceh (Wicaksono & Ayutama, 2018).

Kedua sumber ini memperlihatkan tahap transisi: dari rujukan prosedur umum (KUHAP) menuju kebutuhan prosedur khusus (qanun acara) yang lebih sesuai dengan karakter jinayah (Kirana, 2023; Wicaksono & Ayutama, 2018).

Musnaini menegaskan bahwa Qanun No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat sebagai hukum formil memuat tata cara pelaksanaan pemeriksaan mulai dari penyelidikan/penyidikan sampai putusan hakim di Mahkamah Syar'iyah, serta membahas mekanisme ganti rugi bagi korban salah tangkap atau salah tahan dalam qanun tersebut (Siregar et al., 2021). Oslami juga menegaskan bahwa praperadilan di Mahkamah Syar'iyah diatur dalam Qanun No. 7 Tahun 2013, termasuk tata cara pemeriksaan praperadilan seperti penunjukan hakim tunggal dan penetapan hari sidang (Fajri, 2019). Phahlevy menyoroti bahwa UU No. 11 Tahun 2006 menegaskan hukum acara yang berlaku pada Mahkamah Syariah diatur dalam Qanun Aceh, dan sebelum terbentuknya qanun acara, prosedur didasarkan pada hukum acara yang berlaku pada peradilan agama dan peradilan umum (Nurdin & Hendra, 2018).

Sintesis dari tiga sumber ini ialah: di Aceh terdapat upaya pembentukan hukum acara jinayat sebagai lex specialis untuk menegakkan syariat, yang mencakup tahap praadjudikasi sampai putusan, serta prosedur kontrol seperti praperadilan; tetapi juga ada dinamika hubungan dengan hukum acara nasional (KUHAP) sebagai rujukan dan/atau pembanding (Nurdin & Hendra, 2018; Siregar et al., 2021).

________________________________________

18. Upaya Hukum dan Kepastian: Peninjauan Kembali (PK) dan Problem dalam Perkara Perceraian

Dalam sistem perdata, upaya hukum merupakan bagian penting dari hukum acara untuk mengoreksi putusan. Manaqib menelaah peninjauan kembali kedua dalam perkara perdata dengan alasan novum palsu, dan menyebut adanya yurisprudensi bahwa PK perdata dapat dilakukan kedua kali dengan mekanisme penemuan alat bukti (novum) yang dinyatakan palsu oleh hakim pidana dan telah berkekuatan hukum tetap (PA et al., 2023). Di lingkungan peradilan agama, Misran dkk. menyoroti dampak PK dalam perkara perceraian yang telah inkracht: mereka menyimpulkan bahwa PK dapat menimbulkan mafsadat baru di masyarakat sehingga demi kepastian hukum sebaiknya upaya hukum terhadap perceraian cukup sampai banding atau kasasi; mereka juga menekankan bahwa KHI memiliki posisi strategis untuk mengatur ketentuan hukum acara, karena KHI tidak hanya mengatur materiil tetapi juga formal dalam perceraian—misalnya Pasal 115 KHI yang menegaskan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah upaya damai gagal (Hafid & Arif, 2024).

Dua sumber ini menunjukkan bahwa hukum acara Islam dalam konteks Indonesia tidak bisa dilepaskan dari desain upaya hukum: perlu keseimbangan antara koreksi putusan (keadilan) dan finalitas (kepastian), khususnya pada perkara status personal seperti perceraian (Hafid & Arif, 2024; PA et al., 2023).

________________________________________

19. Kesimpulan

Berdasarkan rujukan-rujukan di atas, hukum acara menurut hukum Islam dapat disintesiskan sebagai perangkat norma dan prinsip yang mengatur tata cara menegakkan hukum melalui proses peradilan (al-qadhā') serta mekanisme penyelesaian sengketa yang diakui (tahkīm dan ṣulḥ/ishlāḥ), dengan pusat gravitasi pada pembuktian (bayyinah dalam makna luas, termasuk syahadah, sumpah, dan qarīnah) dan prinsip pemeriksaan yang adil (kesempatan didengar, kesetaraan para pihak) (Fikriyah, 2021; Hasanah, 2015; Manaqib, 2019; Ramli, 2019).

Dalam konteks negara modern seperti Indonesia, penerapan hukum acara bernuansa Islam tampak paling jelas pada peradilan agama yang memeriksa perkara perdata Islam tertentu, tetapi secara prinsip prosedurnya mengadopsi hukum acara perdata umum berdasarkan Pasal 54 UU Peradilan Agama, dengan beberapa kekhususan—misalnya perceraian dan pembuktian zina—(Misran et al., 2024; Muhajarah, 2018; Sufiarina, 2014; Ulfah, 2019). Dinamika ini melahirkan tantangan sinkronisasi antara hukum materiil Islam dan hukum acara yang historisnya dipengaruhi HIR/RBg, serta mendorong pembaruan melalui mekanisme e-litigation, gugatan sederhana, dan peraturan khusus seperti Perma ekonomi syariah (Ablisar, 2014; Adnya, 2017; Luthfia et al., 2023; Siddik, 2019; Suharto, 2018).

Pada level regional, Aceh memperlihatkan model spesialisasi prosedural melalui Qanun Hukum Acara Jinayat yang mengatur tahapan pemeriksaan, praperadilan, dan isu-isu perlindungan (misalnya ganti rugi), meskipun hubungan dengan KUHAP sebagai rujukan masih menjadi bagian dari lanskap proseduralnya (Kirana, 2023; Nurdin & Hendra, 2018). Dengan demikian, "hukum acara menurut hukum Islam" tidak hanya berbicara tentang teknik berperkara, melainkan tentang bagaimana nilai keadilan, kepastian, dan kemaslahatan diwujudkan melalui prosedur yang sah—baik dalam tradisi fikih maupun dalam konfigurasi lembaga peradilan kontemporer (Hafid & Arif, 2024; Ilmiyah, 2020; Surbakti & Agoestian, 2020).

________________________________________

Daftar Pustaka

Ablisar, M. (2014). Relevansi hukuman cambuk sebagai salah satu bentuk pemidanaan dalam pembaharuan hukum pidana. Jurnal Dinamika Hukum, 14(2). https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.296

Adnya, S. (2017). Analisis yuridis pandangan hakim Pengadilan Agama Sukoharjo terhadap pelaksanaan putusan tuntutan nafkah pasca cerai. Al-Hukama, 7(2), 305–332. https://doi.org/10.15642/alhukama.2017.7.2.305-332

Afra, F. (2023). Efektivitas penegakan hukum lingkungan administratif sebagai upaya memberantas pencemaran akibat industrial waste. Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara, 13(1), 62–75. https://doi.org/10.30999/mjn.v13i1.2639

Andriani, A. D., & Sacipto, R. (2022). Tinjauan eksplorasi sejarah negara hukum di Indonesia dalam perspektif konstitusi. Smart Law Journal, 1(2), 122. https://doi.org/10.34310/slj.v1i2.672

Asmuni, A. (2014). Testimonium de auditu telaah perspektif hukum acara perdata dan fiqh. Jurnal Hukum dan Peradilan, 3(2), 191. https://doi.org/10.25216/jhp.3.2.2014.191-202

Domiri. (2016). Tinjauan filosofis dan teoritis penggunaan hukum acara HIR/RBg dalam penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama. Jurnal Hukum & Pembangunan, 46(2), 214. https://doi.org/10.21143/jhp.vol46.no2.76

Faisal, F. (2012). Menimbang wacana formalisasi hukum pidana Islam di Indonesia. Ahkam Jurnal Ilmu Syariah, 12(1). https://doi.org/10.15408/ajis.v12i1.978

Fajri, N. (2019). Ketiadaan batas minimum khusus 'uqubat restitusi dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam konteks perkembangan hukum pidana. Syiah Kuala Law Journal, 3(2), 312–329. https://doi.org/10.24815/sklj.v3i2.12188

Fikriyah, U. (2021). Peran aktif hakim dalam pemeriksaan keterangan saksi dalam persidangan menuju hakim yang profesional di era kemajuan teknologi informasi. Al Adalah, 22(2), 158–166. https://doi.org/10.35719/aladalah.v22i2.19

Hafid, A., & Arif, A. F. (2024). Analisis hukum acara peradilan agama terhadap putusan Pengadilan Agama dengan No. Register 1/PDT.G.S/2023/PA.LMG. Masadir Jurnal Hukum Islam, 4(02), 930–946. https://doi.org/10.33754/masadir.v4i02.1290

Hanifah, M. (2019). Penyelesaian perkara pemeliharaan anak (alimentasi) akibat perceraian di Pengadilan Agama. Adhaper Jurnal Hukum Acara Perdata, 4(2), 43. https://doi.org/10.36913/jhaper.v4i2.77

Haque, S. M. (2020). Analysis of Islamic criminal law on the use of CCTV video recording tools (Decision Study Number 465/Pid.B/2019/PN Smg). Dusturiyah Jurnal Hukum Islam Perundang-Undangan dan Pranata Sosial, 10(2), 151. https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v10i2.8117

Hasan, H. (2020). Pembalikan beban pembuktian terhadap tindak pidana al-qadzf perspektif hukum pidana Islam. Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, 20(1), 16. https://doi.org/10.24252/al-risalah.v20i1.15250

Hasanah, F. I. (2015). Error facti pada pembuktian illegal fishing ditinjau dari hukum Islam. Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam, 1(2), 278–312. https://doi.org/10.15642/aj.2015.1.2.278-312

Husni, A. H. A. (2018). Eksistensi Risalah al-Qadha Umar bin Khattab dan relevansinya dengan peradilan agama di Indonesia pada era reformasi. Al-Risalah Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan, 13(01), 65–89. https://doi.org/10.30631/al-risalah.v13i01.442

Ilmiyah, N. (2020). Relevansi pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyah tentang peranan keyakinan hakim dengan sistem pembuktian dalam hukum acara pidana di Indonesia. Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam, 6(2), 420–449. https://doi.org/10.15642/aj.2020.6.2.420-449

Jamil, A. (2005). Lembaga perdamaian sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam pandangan peradilan Islam dan hukum positif. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 12(29), 99–110. https://doi.org/10.20885/iustum.vol12.iss29.art8

Jamil, J. (2017). Pembuktian di peradilan agama. Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, 4(1), 25. https://doi.org/10.24252/al-qadau.v4i1.4973

Kirana, G. C. (2023). Pembuktian dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama. Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia, 8(9), 5025–5036. https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i9.13620

Krisnawati, I. G. A. A. A. (2016). Kekhususan pengaturan pemeriksaan dan pembuktian perceraian dalam hukum acara pengadilan agama. Kertha Patrika, 38(3). https://doi.org/10.24843/kp.2016.v38.i03.p02

Luthfia, N., Zahara, F., & Aminah, S. (2023). Analisis peran advokat dalam menangani perkara perceraian. As-Syar'i Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, 5(3), 685–705. https://doi.org/10.47467/as.v5i3.2845

Manaqib, U. (2019). Analisis yuridis terhadap alasan penemuan novum palsu sebagai dasar peninjauan kembali kedua dalam perkara perdata. Al-Hukama, 9(1), 130–148. https://doi.org/10.15642/alhukama.2019.9.1.130-148

Maryono, A. S. (2019). Dualisme kompetensi permohonan pengangkatan anak bagi yang beragama Islam. Adhaper Jurnal Hukum Acara Perdata, 4(2), 59. https://doi.org/10.36913/jhaper.v4i2.78

Misran, M., Tanjung, D., & Pagar, P. (2024). Telaah kritis upaya peninjauan kembali dalam perkara perceraian di peradilan agama perspektif mashlahat al-mursalah. JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia), 10(2), 137. https://doi.org/10.29210/020242610

Muhajarah, K. (2018). Akibat hukum perceraian bagi anak dan istri yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga: Studi kasus di Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Sawwa Jurnal Studi Gender, 12(3), 337. https://doi.org/10.21580/sa.v12i3.2092

Muklis, M., & Imanu, A. A. (2021). Sinergisitas hukum peran Dinas Syariat Islam dan Kepolisian Kota Langsa dalam pemberantasan maisir. Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum. https://doi.org/10.55357/is.v2i3.194

Musnaini, M. (2018). Ganti rugi bagi korban salah tangkap atau salah tahan dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah ditinjau menurut hukum Islam. Legitimasi Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum, 6(2). https://doi.org/10.22373/legitimasi.v6i2.3957

Nurdin, R., & Hendra, H. S. (2018). Kedudukan keterangan saksi ahli forensik dalam penetapan perkara pidana dalam hukum positif ditinjau dari perspektif hukum Islam. Legitimasi Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum, 7(1), 130. https://doi.org/10.22373/legitimasi.v7i1.3968

PA, E. J. B., Nainggolan, G. A., Bangun, D. Y. B., & Manalu, S. A. R. (2023). Analisis strategi pencegahan korupsi menurut perspektif hukum Islam dalam implementasi asas legalitas tindak pidana. Mandub Jurnal Politik Sosial Hukum dan Humaniora, 1(4), 268–279. https://doi.org/10.59059/mandub.v1i4.646

Ramlah, R. (2018). Pelaksanaan adat selam air ditinjau dari hukum acara peradilan agama di Indonesia. Al-Risalah Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan, 15(01), 131–146. https://doi.org/10.30631/alrisalah.v15i01.384

Ramli, M. (2019). Peranan advokat dalam mewujudkan kewenangan pengadilan agama dalam bidang kewarisan. Ulumuna Jurnal Studi Keislaman, 5(2), 146–160. https://doi.org/10.36420/ju.v5i2.3646

Sa'adah, M. (2015). Pembuktian perzinaan dalam perceraian menurut Al-Qur'an dan hukum acara perdata. Al-Daulah Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, 4(02), 306–321. https://doi.org/10.15642/ad.2014.4.02.306-321

Siddik, I. R. (2019). Akseptabilitas alumni jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara pada ujian calon hakim peradilan agama di Mahkamah Agung RI tahun 2017. Ulul Albab Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam, 2(2), 1. https://doi.org/10.30659/jua.v2i2.4003

Siregar, V. A., Jamri, J., Fikri, K. N. S., & Azhar, A. (2021). Pemberdayaan KKN tematik dalam meningkatkan sikap pemahaman remaja terhadap penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. E-Amal Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 1(2), 205–212. https://doi.org/10.47492/eamal.v1i2.588

Sufiarina, S. (2014). Urgensi pengadilan agama sebagai penyelesai sengketa ekonomi syariah. Jurnal Hukum & Pembangunan, 44(2), 226. https://doi.org/10.21143/jhp.vol44.no2.21

Suharto, S. (2018). Pengkajian praktek tugas wewenang dan prosedur sidang di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (Berdasar Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009). Diversi Jurnal Hukum, 1(2), 114. https://doi.org/10.32503/diversi.v1i2.131

Surbakti, E. D., & Agoestian, E. (2020). Analisis yuridis Qanun Jinayat dalam strukturisasi hukum pidana nasional. Rechtenstudent, 1(2), 110–120. https://doi.org/10.35719/rch.v1i2.25

Syam, S., Haris, R. M., & Zakarya, F. (2022). Studi legalitas saksi syahadah al-istifadah dalam pembuktian perkara isbat nikah: Pendekatan maqashid syari'ah. Al-Qadha Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan, 9(2), 394–407. https://doi.org/10.32505/qadha.v9i2.5005

Thohari, I. (2015). Konflik kewenangan antara pengadilan negeri dan pengadilan agama dalam menangani perkara sengketa waris orang Islam. Universum, 9(2). https://doi.org/10.30762/universum.v9i2.84

Ulfah, S. M. (2019). Nilai tanggung jawab sebagai karakter anak negeri Melayu Jambi yang bersendikan syara' dan syara' bersendikan Kitabullah. Smart Kids Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini, 1(1), 1–8. https://doi.org/10.30631/smartkids.v1i1.41

Wicaksono, D. A., & Ayutama, O. A. (2018). Pengaturan hukum cambuk sebagai bentuk pidana dalam Qanun Jinayat. Majalah Hukum Nasional, 48(1), 23–43. https://doi.org/10.33331/mhn.v48i1.111

Yasin, Y. M. (2016). Pertimbangan hukum tentang putusan hakim di Pengadilan Agama Manado. Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 5(1). https://doi.org/10.30984/as.v5i1.225

Yudhanetta, C., & Sambas, N. (2022). Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana secara elektronik terhadap asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Bandung Conference Series Law Studies, 2(1). https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i1.665

Zuhriah, E., & Azmi, M. F. M. (2019). Model small claim court sebagai alternatif penyelesaian perkara di Pengadilan Agama perspektif teori keadilan John Rawls. De Jure Jurnal Hukum dan Syar'iah, 11(2), 128–142. https://doi.org/10.18860/j-fsh.v11i2.6580