01379 - Hukum Dalam Perspektif Islam: Tatanan Norma Mengikat, Sanksi, Dan Dinamika Penerapannya

Law in Islamic Perspective: Binding Normative Order, Sanctions, and the Dynamics of Its Implementation

Abstract

This article examines the concept of law in Islam as a comprehensive normative order that governs social life, is binding in nature, and is accompanied by sanctions when violated. Through a literature review approach, this study analyzes the foundational concepts of Islamic law, including the distinction between shariah and fiqh, the sources and methods of legal formation (ijtihad and usul al-fiqh), the objectives of Islamic law (maqasid al-shariah), the typology of sanctions (hudud, qisas, and ta'zir), and the dynamics of its implementation in modern states. The findings indicate that Islamic law is not a single static package, but rather a combination of permanent dimensions and dynamic ijtihadi dimensions that are responsive to social change. The distinction between shariah as divine revelation and fiqh as human interpretation is academically significant in explaining the plurality of schools of thought and the possibility of legal evolution. In the context of the modern state, the codification of fiqh into state law carries the risk of monopolizing interpretation and narrowing the methodological space of usul al-fiqh. The concept of maqasid al-shariah serves as an ethical-juridical compass to ensure that binding norms with sanctions remain oriented toward justice, welfare (maslahah), and the protection of fundamental human life. Case studies from Aceh, Brunei Darussalam, Malaysia, and local Indonesian practices illustrate the variation and complexity in the implementation of Islamic law sanctions in the contemporary era.

Keywords: Islamic Law, Shariah, Fiqh, Maqasid al-Shariah, Sanctions, Ijtihad, Codification

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep hukum dalam Islam sebagai tatanan norma yang mengatur kehidupan masyarakat secara komprehensif, bersifat mengikat, dan disertai sanksi apabila dilanggar. Melalui pendekatan kajian pustaka, studi ini menganalisis konsep-konsep dasar hukum Islam, meliputi pembedaan antara syariah dan fikih, sumber serta metode pembentukan hukum (ijtihad dan usul al-fikih), tujuan hukum Islam (maqasid al-shariah), tipologi sanksi (hudud, qisas, dan ta'zir), serta dinamika penerapannya dalam negara modern. Temuan menunjukkan bahwa hukum Islam bukanlah satu paket tunggal yang statis, melainkan kombinasi antara dimensi yang dipandang permanen dan dimensi ijtihadi yang dinamis serta responsif terhadap perubahan sosial. Pembedaan antara syariah sebagai wahyu Tuhan dan fikih sebagai penafsiran manusia memiliki signifikansi akademik dalam menjelaskan pluralitas mazhab dan kemungkinan evolusi hukum. Dalam konteks negara modern, kodifikasi fikih menjadi hukum negara membawa risiko monopoli tafsir dan penyempitan ruang metodologis usul al-fikih. Konsep maqasid al-shariah berfungsi sebagai kompas etik-yuridis untuk memastikan norma mengikat yang bersanksi tetap berorientasi pada keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan unsur-unsur dasar kehidupan manusia. Studi kasus dari Aceh, Brunei Darussalam, Malaysia, dan praktik lokal Indonesia mengilustrasikan variasi dan kompleksitas penerapan sanksi hukum Islam pada era kontemporer.

Kata Kunci: Hukum Islam, Syariah, Fikih, Maqasid al-Shariah, Sanksi, Ijtihad, Kodifikasi

________________________________________

A. Pendahuluan

Keseluruhan norma yang mengatur kehidupan masyarakat, bersifat mengikat, dan disertai sanksi apabila dilanggar merupakan definisi fundamental dari hukum dalam pengertian umum. Dalam studi hukum Islam, karakter "mengatur kehidupan" ini tampak dari cakupan syariah yang tidak berhenti pada perkara pidana, melainkan meliputi spektrum keyakinan, moralitas, ibadah, transaksi sosial-ekonomi, hingga tata kelola kehidupan bersama (Ismail et al., 2022; Santoso, 2012). Sejalan dengan itu, literatur kontemporer menekankan bahwa penyempitan syariah menjadi semata-mata "hukum pidana yang keras" adalah sebuah reduksionisme; ketika syariah disebut, yang kerap muncul di benak publik adalah citra "hukuman berat", padahal syariah dipaparkan sebagai sesuatu yang jauh lebih luas dan terkait dengan pembentukan keteraturan hidup dan keselamatan (dunia-akhirat) (Ismail et al., 2022; Rasyid, 2022). Bahkan, kajian tentang "hukum Islam" sebagai istilah juga menggarisbawahi bahwa istilah Islamic law (hukum Islam) sebagai terminologi modern tidak identik sepenuhnya dengan istilah klasik fiqh; terdapat sejarah konseptual ketika istilah "hukum Islam" menjadi sebutan yang lebih lazim di era modern meskipun keduanya tidak sepenuhnya saling menutupi (Hasanah, 2018; Ja'far et al., 2024).

Namun demikian, aspek "mengikat dan bersanksi" tetap merupakan bagian penting dari pemahaman hukum dalam Islam. Ikatan normatif itu dapat hadir dalam beberapa lapis: sebagai kewajiban agama yang memunculkan sanksi moral-keagamaan (misalnya rasa bersalah religius) (Ghani et al., 2022), sebagai norma sosial yang disertai sanksi sosial-komunal (Sulthon, 2020), maupun sebagai norma hukum negara (positive law) ketika sebagian ajaran/hasil ijtihad/produk fikih dikodifikasi menjadi peraturan yang dapat dipaksakan oleh institusi negara (Moustafa, 2013). Perbedaan bentuk ikatan ini penting karena diskursus kontemporer menunjukkan bahwa ketika negara "mengapropriasi" dan memonopoli tafsir fikih tertentu, sering kali ruang metodologis usul al-fikih dan pluralitas pendapat fikih dapat menyempit (Moustafa, 2013).

Bertolak dari latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara sistematis konsep hukum dalam perspektif Islam sebagai tatanan norma yang mengikat dan bersanksi, mencakup fondasi konseptual, sumber dan metode pembentukan norma, orientasi tujuan (maqasid), tipologi sanksi, serta dinamika penerapannya dalam konteks negara modern dan praktik lokal.

________________________________________

B. Metode

Artikel ini menggunakan pendekatan kajian pustaka (library research) dengan metode analisis deskriptif-konseptual. Sumber data terdiri atas artikel jurnal ilmiah bereputasi yang membahas hukum Islam, syariah, fikih, maqasid al-shariah, dan penerapan sanksi dalam berbagai konteks yurisdiksi, meliputi Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Filipina. Data dianalisis melalui teknik sintesis tematik untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan koheren mengenai konsep hukum dalam perspektif Islam sesuai definisi norma mengikat yang bersanksi.

________________________________________

C. Hasil dan Pembahasan

1. Syariah dan Fikih: Fondasi Konseptual "Hukum Menurut Islam"

Untuk memahami hukum menurut Islam sebagai "norma yang mengikat", rujukan konseptual yang berulang dalam literatur adalah pembedaan antara syariah dan fikih. Syariah diposisikan sebagai "jalan Tuhan" (God's way) dan himpunan petunjuk wahyu (al-Qur'an dan Sunnah) yang dipahami bersifat lebih mendasar dan, dalam konsepsi klasik, memiliki dimensi keabadian (immutability) (Santoso, 2012). Sebaliknya, fikih dipahami sebagai usaha manusia (human understanding) untuk menafsirkan, merumuskan, dan menerapkan syariah; karena merupakan produk kerja intelektual manusia, fikih bersifat beragam, dapat diperdebatkan, dan berkembang mengikuti konteks sosial yang berubah (Santoso, 2012). Kerangka ini juga ditegaskan melalui uraian bahwa syariah mencakup lingkup yang lebih luas (termasuk akidah, akhlak, dan amaliah), sedangkan fikih lebih spesifik pada pembahasan legalitas tindakan manusia (halal-haram, sah-batal, wajib-sunnah, dan seterusnya) (Ismail et al., 2022; Santoso, 2012).

Konsekuensi akademik dari pembedaan ini sangat signifikan. Pertama, ia menjelaskan mengapa dalam sejarah dan praktik, terdapat pluralitas mazhab dan ragam pendapat tanpa harus menyimpulkan bahwa "agama" itu sendiri kontradiktif: yang plural adalah fikih, bukan syariah sebagai sumber wahyu (Santoso, 2012). Kedua, pembedaan ini juga melandasi sikap epistemik bahwa fatwa pada dasarnya adalah pendapat hukum seorang ulama yang fallible (tidak maksum) dan karena itu tidak identik dengan "kehendak Tuhan" secara langsung; fatwa adalah ekspresi ijtihad yang secara tradisi membuka kemungkinan evolusi hukum Islam dari waktu ke waktu (Ghani et al., 2022). Dalam konteks negara modern, pembedaan ini menjadi krusial karena studi tentang Malaysia menunjukkan bahwa ketika negara mengkodifikasi "fragmen tertentu" dari fikih menjadi hukum negara dan mengeksekusinya melalui institusi negara, yang terjadi bukanlah penerapan "syariah" secara utuh, melainkan seleksi tafsir fikih yang kemudian memperoleh daya paksa negara—sekaligus berpotensi "mensubversi" prinsip-prinsip usul al-fikih yang menjadi basis dinamika tradisi fikih (Moustafa, 2013).

2. Sumber, Metode, dan Proses Pembentukan Norma Hukum (Ijtihad dan Usul al-Fikih)

Sebagai sistem norma, hukum Islam dijelaskan bertumpu pada sumber utama al-Qur'an dan Hadis, kemudian pada mekanisme ijtihad ketika tidak ditemukan ketentuan eksplisit dalam teks. Literatur metode penetapan hukum kontemporer merinci perangkat ijtihad yang lazim dibahas dalam usul al-fikih seperti ijma', qiyas, istihsan, istishab, dan 'urf (adat/kebiasaan), yang berfungsi sebagai instrumen istinbat untuk menghadirkan kepastian hukum pada masalah baru. Dalam kerangka yang lebih normatif-kenegaraan, fikih juga dipaparkan sebagai hasil derivasi dari dalil-dalil terperinci melalui metodologi usul al-fikih, dan proses penerapannya idealnya mempertimbangkan maqasid al-shariah (tujuan-tujuan syariah) (Junaidi & Rizka, 2023).

Pada saat yang sama, literatur menekankan dua hal yang perlu dijaga agar pembentukan hukum tetap ilmiah dan tidak manipulatif. Pertama, ada wilayah aturan yang dipahami sebagai "tetap" (thawabit), terutama ketika teks menetapkan ketentuan berbentuk ukuran/angka tertentu (al-muqaddarat) sehingga tidak membuka ruang perubahan arbitrer. Kedua, ada wilayah ijtihadi yang dinamis; bahkan diskursus kebijakan hukum negara yang berlandaskan maqasid memandang bahwa perubahan hukum dapat terjadi seiring perubahan waktu, tempat, dan keadaan, dengan tetap menjaga metodologi dan orientasi kemaslahatan (Izmuddin, 2018; Junaidi & Rizka, 2023). Dengan demikian, "hukum menurut Islam" sebagai norma mengikat bukanlah satu paket tunggal yang seluruhnya statis, melainkan kombinasi antara dimensi yang dipandang permanen dan dimensi ijtihadi yang responsif (Junaidi & Rizka, 2023).

3. Maqasid al-Shariah: Tujuan Hukum sebagai Orientasi Kemaslahatan dan Keadilan

Karakter hukum sebagai "mengatur kehidupan masyarakat" dalam Islam sering dijelaskan melalui maqasid al-shariah. Kajian tentang maqasid menegaskan bahwa tujuan syariah adalah merealisasikan kemaslahatan (jalb al-masalih) dan mencegah kerusakan (dar' al-mafasid), sehingga "hukum" tidak dipahami sebagai formalitas aturan, melainkan sebagai perangkat untuk menjaga kebaikan manusia di dunia dan akhirat (Setowara, 2020). Beberapa kajian menyebut lima perlindungan dasar (al-daruriyyat al-khams) sebagai inti maqasid, yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta; kerangka ini dipakai untuk menghubungkan hukum dengan kesejahteraan sosial dan tata kehidupan yang stabil (Moustafa, 2018). Kajian lain menempatkan isu-isu modern—misalnya perdagangan manusia—sebagai bertentangan dengan maqasid karena merusak martabat manusia serta mengancam perlindungan jiwa, keturunan, dan harta, sehingga memperlihatkan bagaimana maqasid menjadi "kompas etik-yuridis" untuk menilai fenomena kontemporer (Moustafa, 2018; Setowara, 2020).

Dalam perspektif ini, norma yang mengikat bukan sekadar "memaksa", melainkan diarahkan pada keadilan dan kemaslahatan sebagai nilai universal. Prinsip keadilan juga ditegaskan sebagai pusat orientasi penjatuhan sanksi dalam Islam, dan dibebankan pertama-tama sebagai kewajiban penguasa untuk menegakkannya secara adil (Amir, 2019). Karena itu, diskursus maqasid menghubungkan validitas sosial hukum dengan kemampuannya menjaga keseimbangan hak, kewajiban, dan kemaslahatan publik (Setowara, 2020).

4. Dimensi Keterikatan (Ilzam) dan Ragam Sanksi: Moral, Sosial, dan Negara

Konsepsi "sanksi" dalam hukum Islam tidak tunggal. Literatur tentang hubungan norma moral dan norma hukum menegaskan bahwa norma hukum umumnya memiliki sanksi material yang ditegakkan negara (heteronomous), sedangkan norma moral/etika dapat memiliki sanksi batiniah, sosial, atau bahkan sanksi religius-ukhrawi (Hasanah, 2018). Perspektif ini relevan untuk memahami mengapa dalam praktik masyarakat Muslim, sebagian norma fikih dan fatwa tetap efektif ditaati meskipun tidak selalu memiliki law enforcement negara; suatu kajian tentang legislasi fatwa di Indonesia menyebut bahwa fikih dan fatwa kerap bekerja melalui sanksi moral dan emosi keagamaan (guilty feeling), bukan melalui perangkat pemaksaan institusional (Ghani et al., 2022). Dengan kata lain, unsur "mengikat" dapat lahir dari iman dan kesadaran religius, bukan hanya dari ancaman hukuman negara (Ghani et al., 2022; Hasanah, 2018).

Akan tetapi, ketika norma keagamaan memasuki ranah hukum negara, sifat mengikatnya berubah. Studi tentang fatwa di Malaysia menjelaskan bahwa ketika pemerintah "me-warta-gazette" fatwa, fatwa itu memperoleh status mengikat secara hukum bagi komunitas Muslim di yurisdiksi tersebut, dan ketidakpatuhan dapat dikenai penegakan dan sanksi (Barodi, 2021). Meski demikian, studi yang sama juga menyoroti tantangan pembuktian pelanggaran, keterbatasan sumber daya penegak, dan kebutuhan kapasitas investigasi—yang memperlihatkan bahwa "norma mengikat" dalam hukum negara memerlukan infrastruktur penegakan yang memadai agar tidak menjadi simbolik semata (Barodi, 2021).

5. Tipologi Sanksi dalam Hukum Pidana Islam: Hudud, Qisas, dan Ta'zir

Dalam bidang jinayah (pidana), literatur yang membahas implementasi qanun di Aceh merangkum klasifikasi sanksi pidana Islam ke dalam tiga kategori besar: hudud, qisas, dan ta'zir. Kerangka ini juga digunakan dalam diskusi komparatif Aceh–Brunei yang menekankan bahwa variasi penerapan sering kali terjadi bukan pada konsep kategorinya, melainkan pada ruang diskresi dan penentuan bentuk ta'zir yang disesuaikan dengan otoritas yurisdiksi masing-masing (Minardi et al., 2022). Ta'zir dipahami sebagai sanksi diskresioner untuk pelanggaran yang tidak memiliki ketentuan hukuman spesifik dalam nash, sehingga jenis dan ukurannya dapat ditetapkan oleh hakim atau penguasa (Haq et al., 2023; Lokman et al., 2024). Studi tentang Indonesia bahkan mengusulkan ta'zir sebagai "solusi moderasi" karena sifatnya yang bisa dimodifikasi dan, karenanya, dinilai lebih berpotensi diterima dalam masyarakat majemuk dibanding penerapan literal sanksi hudud tertentu (Lokman et al., 2024; Santoso, 2012).

Filsafat pemidanaan juga digarisbawahi tidak semata balas dendam. Kajian tentang hukum pidana Islam menyebut tujuan pemidanaan mencakup pencegahan (deterrence), pembalasan (retribution), rehabilitasi, dan perlindungan masyarakat, sehingga sanksi dipahami sebagai instrumen sosial untuk menjaga nilai dan keteraturan (Lokman et al., 2024). Dalam pembahasan hikmah penetapan hukum (ta'lil bi al-hikmah), sanksi pidana dipaparkan memiliki dimensi pencegahan (al-zajr) sekaligus dimensi lain seperti penghapusan dosa, sehingga satu fungsi tidak otomatis meniadakan fungsi lainnya. Namun, literatur juga mengingatkan bahwa pembahasan hikmah harus mengikuti metodologi usul al-fikih agar tidak membuka jalan bagi manipulasi dan pengabaian prinsip yang dipandang tetap (Junaidi & Rizka, 2023).

6. Repentansi, Reformasi, dan Pengampunan: Nuansa Sanksi dalam Perspektif Syariah

Salah satu tema penting dalam literatur kontemporer adalah kritik bahwa sebagian artikulasi fikih klasik tentang hudud cenderung mengabaikan aspek taubat (repentance) dan islah (reform) yang dipandang integral dalam al-Qur'an, sehingga diperlukan koreksi melalui ijtihad untuk merumuskan teori hudud yang lebih konsisten dengan orientasi Qur'ani (Amir, 2019). Kajian ini juga menempatkan keadilan sebagai tujuan kardinal pemidanaan dan mempertanyakan prioritas: apakah penerapan hukuman harus didahulukan dibanding penegakan keadilan dan pemenuhan tujuan syariah (Amir, 2019). Sejalan dengan itu, kajian tentang amnesti dan pemaafan dalam hukum Islam menunjukkan bahwa reorientasi terhadap pertobatan dan reformation dapat mengharuskan keluar dari anggapan bahwa hudud selalu "fixed dan mandatory" tanpa ruang peran hakim, kepala negara, atau mujtahid; bahkan disebut bahwa kekakuan wacana hudud membuatnya sulit diterapkan, baik pada masa lalu maupun masa kini. Argumentasi ini diletakkan dalam bingkai maqasid: pemulihan kesejahteraan manusia, perdamaian, dan tertib sosial dipandang sebagai tujuan utama yang memberi validitas syariah pada upaya-upaya bona fide untuk mengakhiri konflik tanpa mengorbankan kebenaran dan keadilan (Amir, 2019).

Nuansa ini penting agar konsep "sanksi" tidak dipahami sebagai sekadar represif. Dalam beberapa konteks, diskursus menampilkan bahwa ketika kondisi darurat menghalangi penerapan suatu ketentuan, hudud dapat ditunda atau diganti sementara dengan sanksi alternatif sampai kondisi memungkinkan penegakan yang tepat—sebuah pandangan yang dihubungkan dengan pertimbangan keadaan dan kemaslahatan (Amir, 2019). Dengan demikian, bahkan ketika hukum Islam memuat sanksi, orientasinya tetap diperdebatkan dalam kerangka keadilan, kemaslahatan, dan kesesuaian konteks (Amir, 2019).

7. Hukum Islam dalam Negara Modern: Kodifikasi, Kewenangan, dan Risiko Monopoli Tafsir

Dalam negara modern, pertanyaan besar bukan hanya "apa hukumnya", melainkan "siapa yang berwenang menetapkan dan menegakkan". Kajian tentang Malaysia menegaskan bahwa penerapan fragmen fikih melalui hukum negara tidak otomatis berarti terwujudnya "negara Islam ideal", bahkan menekankan bahwa tidak ada ideal-type tunggal negara Islam; yang terjadi adalah dinamika kekuasaan negara, sekularisme, dan politik hukum yang membentuk versi resmi hukum Islam. Studi lain memperkuat bahwa konfigurasi institusional dapat menghapus pembedaan konseptual syariah (jalan Tuhan) dan fikih (pemahaman manusia), sehingga negara seolah "berbicara atas nama Tuhan" dengan memonopoli interpretasi (Moustafa, 2013). Dalam kerangka ini, "norma mengikat" yang disertai sanksi dapat berubah dari "ketaatan religius" menjadi "kepatuhan pada tafsir negara", dengan konsekuensi metodologis: ruang usul al-fikih dan pluralitas pendapat bisa menyusut karena seleksi tafsir fikih yang dikodifikasi (Moustafa, 2013).

Di Indonesia, diskursus formalisasi juga memperlihatkan ketegangan serupa. Kajian tentang "fikih sosial" menilai bahwa menjadikan fikih sebagai hukum positif negara berisiko mengubah kepatuhan kepada Tuhan menjadi ketakutan terhadap aparat dan ancaman sanksi, sehingga syariah kehilangan makna spiritualnya dan tampil sebagai "hantu publik" yang represif. Namun kajian tentang formalisasi dalam kerangka "social engineering" juga menyatakan bahwa formalisasi sulit dihindari, tetapi seharusnya diwujudkan melalui transformasi dan internalisasi nilai-nilai Islam ke dalam hukum nasional, bukan sekadar transplantasi tekstual (Kamali, 2019). Di sini tampak perbedaan penekanan: satu sisi mengkritik formalisasi karena berpotensi koersif, sisi lain menegaskan urgensi formalisasi yang berbasis internalisasi nilai agar sejalan dengan kebutuhan masyarakat (Kamali, 2019).

8. Contoh Penerapan dan Variasi Sanksi: Aceh, Brunei, Malaysia, dan Praktik Lokal Indonesia

a. Aceh: Qanun Jinayat dan Tantangan Penegakan

Studi tentang Aceh menunjukkan bahwa implementasi qanun jinayat menghadapi persoalan otoritas dan sinkronisasi dengan hukum nasional. Wilayatul Hisbah (WH) disebut secara normatif berperan pada pengawasan, sementara kewenangan penyidikan berada pada kepolisian; dalam praktik, kepolisian kadang mengabaikan hukum Islam Aceh karena sebagian ketentuan dipandang bertentangan dengan hukum nasional, sehingga sejumlah kasus berakhir damai dan tidak sampai pengadilan. Studi lain tentang vigilantism di Aceh memperlihatkan masalah berbeda: sebagian masyarakat justru menjatuhkan "hukuman" sendiri (pemukulan, memandikan dengan air kotor, pemaksaan menikah) terhadap tersangka pelanggaran jinayat sebelum proses pengadilan, dan tindakan ini dinilai melanggar prosedur qanun jinayat; rekomendasinya adalah menyerahkan pelaku kepada otoritas agar proses pembuktian dan keadilan prosedural terjaga. Dalam hal ini, karakter "mengikat dan bersanksi" harus dibaca bersama prinsip prosedural: sanksi tidak sah dijatuhkan tanpa pembuktian di pengadilan, sehingga supremasi prosedur menjadi bagian dari keadilan syariah.

Selain itu, studi implementasi qanun juga menyoroti perbedaan antara fikih klasik dan qanun Aceh pada isu tertentu. Misalnya, dalam fikih klasik status perkawinan dapat memengaruhi jenis sanksi zina, sementara dalam qanun Aceh disebut sanksi cambuk diterapkan tanpa memperhitungkan faktor perkawinan, sehingga ada modifikasi dari konstruksi klasik. Ini sejalan dengan argumen bahwa penerapan hukum pidana Islam di Indonesia sering bergerak melalui kompromi/moderasi (misalnya preferensi pada ta'zir) karena batas penerimaan sosial dan batas-batas kerangka hukum nasional (Lokman et al., 2024).

b. Brunei Darussalam: Institusionalisasi melalui Syariah Penal Code

Kajian tentang Brunei menjelaskan bahwa pemerintah secara resmi memberlakukan hukum pidana Islam melalui Shariah Penal Code Order (SPCO) pada 1 Mei 2014 dan menerapkannya dalam tiga tahap, dengan pengaturan sanksi dari yang lebih ringan menuju yang lebih berat. Studi komparatif Aceh–Brunei juga menekankan bahwa perbedaan implementasi sering terletak pada penentuan ta'zir yang ditetapkan oleh otoritas masing-masing yurisdiksi (Minardi et al., 2022). Dengan demikian, Brunei memperlihatkan bentuk "hukum sebagai norma mengikat bersanksi" yang kuat melalui kodifikasi negara, tetapi sekaligus menimbulkan respons internasional terkait isu hak asasi manusia—menunjukkan bahwa sanksi dalam hukum Islam modern sering berada dalam arena kontestasi global.

c. Malaysia: Keterbatasan Yurisdiksi dan Variasi Sanksi

Dalam konteks Malaysia, studi tentang riddah (apostasi) menekankan bahwa meskipun riddah dikategorikan sebagai hudud dalam sebagian diskursus, praktik penerapan di Malaysia sangat dipengaruhi oleh hukum statutori dan keterbatasan kewenangan pengadilan syariah. Kajian tersebut menyebut bahwa pengadilan syariah pada praktiknya hanya dapat menjatuhkan hukuman "tidak lebih dari" 3 tahun penjara, denda "tidak lebih dari" RM5.000, dan cambuk "tidak lebih dari" 6 kali, yang dinilai kontras dengan sebagian pendapat klasik yang menyepakati hukuman lebih berat dalam kondisi tertentu (Thalib, 2018). Sementara itu, kajian tentang profesi hukum syariah di Filipina (dengan perbandingan ke Malaysia) menyatakan bahwa di Malaysia yurisdiksi pengadilan syariah terbatas dan membuatnya mustahil menerapkan hudud secara penuh karena batas maksimum hukuman berada di bawah ketentuan hukum federal (Barodi, 2021). Kedua studi ini memperlihatkan bahwa dalam negara federasi modern, "sanksi" selalu bertemu batas konstitusional dan desain kelembagaan (Barodi, 2021; Thalib, 2018).

d. 'Urf (Adat) sebagai Norma Sosial yang Mengikat: Integrasi, Batas, dan Tujuan Sanksi

Konsep hukum sebagai norma sosial yang hidup (living law) juga tampak pada peran adat ('urf). Studi kasus Panyabungan menunjukkan praktik sanksi adat berupa pengusiran bagi pelaku zina muhshan; studi ini menjelaskan bahwa secara normatif fikih klasik mengaitkan zina muhshan dengan rajam, tetapi praktik lokal memilih pengusiran karena tradisi yang sudah berlaku dan karena ketidakmungkinan menerapkan rajam dalam konteks Indonesia (Sulthon, 2020). Studi tersebut juga menegaskan tujuan sanksi adat itu: memberi efek jera (deterrent), mencegah perbuatan serupa, serta menjaga nama baik dan "kebersihan" sosial kampung dari tindakan maksiat (Sulthon, 2020). Di sini, hukum tampil sebagai norma komunal yang mengikat dan bersanksi, namun dibingkai sebagai strategi kemaslahatan lokal yang berinteraksi dengan keterbatasan hukum negara (Lokman et al., 2024; Sulthon, 2020).

Secara metodologis, literatur mengaitkan legitimasi adat dengan kaidah fikih al-'adah muhakkamah (adat dapat dijadikan dasar hukum) selama tidak bertentangan dengan norma agama (Sulthon, 2020). Hal serupa muncul dalam studi tentang tradisi "mbasuh dusun" di Bengkulu sebagai sanksi adat untuk kehamilan di luar nikah; penelitian itu menyatakan bahwa sanksi adat dijalankan sebagai 'urf sahih, menimbulkan efek sosial seperti rasa malu dan pencegahan pengulangan perbuatan, serta ditegaskan bahwa sanksi adat tidak boleh melampaui batas hukum Islam. Kajian tentang peluang pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia juga mencatat penggunaan kaidah al-'adah muhakkamah dalam argumentasi hakim dengan merujuk penerimaan struktur keluarga "nuklir" sebagai kebiasaan sosial yang dapat menjadi pertimbangan hukum (Dahlan et al., 2019). Ketiga kajian ini memperlihatkan sintesis penting: hukum Islam sebagai norma mengikat dapat bekerja melalui institusi sosial (adat) dengan syarat ada kontrol normatif agar tidak bertentangan dengan prinsip syariah (Sulthon, 2020; Dahlan et al., 2019).

9. Institusi Penegakan: Hisbah, Aparat, dan Keadilan Prosedural

Pembahasan hukum sebagai norma mengikat bersanksi tidak lengkap tanpa institusi penegakan. Kajian tentang peran kepolisian Indonesia pada masa pandemi dengan perspektif fiqh siyasah mengaitkan fungsi aparat penegak hukum modern dengan konsep al-hisbah, yakni lembaga yang bertugas mengawasi penerapan aturan dan menghukum pelanggar, sekaligus menjaga ketertiban umum (Musyafaah et al., 2021). Kajian lain tentang "moral surveillance" dalam hukum syariah juga membahas muhtasib sebagai aparat yang diberi otoritas untuk menegakkan hisbah dan mendorong amar ma'ruf nahi munkar, termasuk dalam kerangka negara modern seperti Malaysia ("Moral Surveillance in Shariah Law: Between Misconception and Significance," 2015). Studi tentang peran masyarakat sipil dalam lingkungan binaan bahkan menyebut bahwa dalam manajemen lingkungan tradisional, institusi hisbah dan peran qadhi terkait dengan monitoring, penegakan, dan adjudikasi sengketa komunitas (Abdullah et al., 2021). Ketiga sumber ini menegaskan bahwa "sanksi" dalam hukum Islam, ketika menjadi praktik sosial-institusional, memerlukan struktur kewenangan yang jelas agar tidak jatuh pada kekacauan atau kekerasan massa (Abdullah et al., 2021; "Moral Surveillance in Shariah Law: Between Misconception and Significance," 2015; Musyafaah et al., 2021).

Tegangan antara penegakan dan prosedur juga tampak dalam temuan tentang vigilantism di Aceh: tindakan menghukum sebelum pembuktian di pengadilan dinilai menyalahi prosedur qanun jinayat dan merusak keadilan, sehingga kebutuhan due process menjadi bagian tak terpisahkan dari hukum yang bersanksi. Dengan demikian, sifat "mengikat" hukum Islam tidak berarti membenarkan penghukuman di luar prosedur; justru literatur menekankan penyerahan pada otoritas dan prosedur peradilan.

10. Reformasi dan Dinamika: Dari Fikih Sosial hingga Gagasan Konstitusional-Maqasidi

Literatur reformasi hukum Islam modern menempatkan dinamika sebagai keniscayaan. "Fikih sosial" misalnya menekankan pergeseran dari fikih sebagai ilmu murni menjadi ilmu terapan dan dari pendekatan deontologis menuju teleologis (tujuan/maqasid), sehingga fokusnya adalah realisasi tujuan fikih dalam kehidupan sosial. Pada saat yang sama, fikih sosial mengingatkan bahwa formalisasi dapat menimbulkan represi dan ketakutan jika fikih dijadikan hukum positif tanpa memperhitungkan konteks masyarakat plural dan prinsip demokrasi serta hak asasi manusia. Dalam jalur lain, kajian tentang formalisasi hukum Islam sebagai social engineering menyatakan bahwa hukum Islam di Indonesia adalah living law dan salah satu sumber hukum nasional, tetapi formalisasi seharusnya berupa transformasi nilai agar sesuai kebutuhan masyarakat (Kamali, 2019). Perbedaan tekanan ini menunjukkan adanya nuansa internal dalam wacana: reformasi diharapkan menguatkan kemaslahatan dan keadilan, tetapi metode reformasi diperdebatkan agar tidak mematikan substansi religius atau pluralitas fikih (Kamali, 2019).

Gagasan konstitusional juga bergerak pada arah maqasidi. Kajian tentang "konstruksi hukum negara Islam" dari perspektif maqasid menegaskan bahwa al-Qur'an dan Hadis tidak memberi pola qat'i tunggal tentang bentuk negara, tetapi memberikan prinsip-prinsip umum seperti keadilan, persamaan di depan hukum, musyawarah, dan penghormatan hak-hak dasar; penerapannya harus dinamis dan mempertimbangkan maqasid (Junaidi & Rizka, 2023). Sementara itu, studi tentang Yusuf al-Qardhawi menekankan pentingnya melihat simultan aspek formal syariah dan substansi/tujuan (maqasid) serta perlunya "pra-kondisi" yang realistis sebelum penegakan hukum Islam, agar implementasi bersifat adaptif terhadap perkembangan sosial. Dalam wilayah pemikiran tokoh, kajian tentang Muhammad Asad menekankan orientasi keadilan dan prinsip bahwa "syariah dibuat untuk manusia, bukan manusia untuk syariah", yang memperlihatkan pembacaan syariah sebagai kerangka dinamis yang relevan dengan konteks modern (Ong & Rosli, 2021). Bahkan, kajian tentang paradigma ijtihad Gus Dur menegaskan kebutuhan dialektika antara norma fikih dan nilai kemanusiaan-sosiokultural Indonesia, termasuk perlunya tafsir baru untuk ketentuan pidana konservatif agar tidak memicu salah paham dan ekstremisme. Keseluruhan literatur ini menyatu pada satu tesis: hukum Islam sebagai norma mengikat bersanksi harus dipahami dalam horizon tujuan (maqasid), keadilan, dan konteks sosial, tanpa menafikan adanya dimensi tetap (thawabit) yang dipagari metodologi usul al-fikih (Junaidi & Rizka, 2023).

11. Ilustrasi Kontemporer: Fatwa, Ekonomi Syariah, dan Etika Digital sebagai Norma Mengikat

Dalam praktik modern, "hukum menurut Islam" juga hadir melalui fatwa dan regulasi sektoral, terutama di bidang ekonomi syariah. Kajian tentang DSN-MUI di Indonesia menyatakan bahwa fikih dan fatwa yang beragam tetap menjadi kebutuhan praktik syariah, dan legislasi fatwa dipandang penting untuk menutup peluang ketidakpastian hukum dalam sektor perbankan syariah (Ghani et al., 2022). Studi metodologi fatwa DSN-MUI menyebut DSN-MUI menggunakan metodologi moderasi (mutawassitah) dan melaporkan bahwa DSN-MUI telah mengeluarkan sekitar 116 fatwa dari tahun 2000 hingga 2017, dengan pendekatan maslahah, kaidah fikih, serta perbandingan mazhab (Izmuddin, 2018). Sementara itu, studi lain yang lebih spesifik pada fatwa perbankan menyatakan bahwa DSN-MUI mengeluarkan 90 fatwa terkait perbankan syariah dari 2000 sampai 2018 dan mayoritas fatwa menggunakan kaidah fikih sebagai landasan; perbedaan angka ini konsisten jika dipahami bahwa ruang lingkup yang dihitung berbeda (seluruh fatwa vs. fatwa perbankan) (Izmuddin, 2018; Yusuf et al., 2023). Kedua studi ini menunjukkan bagaimana norma fikih, melalui fatwa, dapat bertransformasi menjadi pedoman praktik yang mengikat secara institusional pada sektor tertentu (Izmuddin, 2018; Yusuf et al., 2023).

Selain ekonomi, etika digital juga dipotret sebagai ruang pembentukan norma. Kajian tentang "Fikih Informasi Muhammadiyah" menjelaskan bahwa fikih informasi diposisikan sebagai hasil istinbat untuk membimbing penggunaan teknologi informasi secara santun dan beradab, dengan maqasid sebagai orientasi agar kebebasan berekspresi sejalan dengan kemaslahatan dan keadilan sosial (Junaidi & Rizka, 2023; Kasdi, 2019). Dalam konteks ini, "sanksi" dapat lebih dominan sebagai sanksi moral, etika sosial, dan disiplin internal komunitas, sekalipun tetap dapat bersinggungan dengan hukum positif yang lambat merespons perkembangan teknologi (Ghani et al., 2022; Junaidi & Rizka, 2023).

________________________________________

D. Kesimpulan

Berdasarkan sintesis literatur, hukum menurut Islam dapat dipahami sebagai tatanan norma yang mengatur kehidupan masyarakat secara luas—meliputi ranah keyakinan, moralitas, ibadah, muamalah, dan tata hidup bersama—dengan tingkat keterikatan yang dapat berupa kewajiban agama, norma sosial, maupun hukum negara ketika dikodifikasi (Ghani et al., 2022; Ismail et al., 2022; Santoso, 2012). Pembedaan syariah dan fikih menegaskan bahwa sumber wahyu dipahami memiliki dimensi tetap, sedangkan fikih adalah produk penalaran manusia yang plural dan dinamis; karena itu, pengikatan norma melalui negara membawa risiko monopoli tafsir yang dapat menyempitkan pluralitas dan metodologi usul al-fikih (Santoso, 2012; Moustafa, 2013).

Unsur sanksi dalam hukum Islam juga berlapis: ada sanksi moral-ukhrawi dan sosial-komunal, ada pula sanksi legal yang ditegakkan negara; dalam pidana Islam, sanksi dibahas dalam tipologi hudud–qisas–ta'zir dengan tujuan keadilan dan kemaslahatan, serta dengan penekanan bahwa prosedur dan otoritas yang sah adalah prasyarat agar sanksi tidak berubah menjadi vigilantism (Hasanah, 2018). Pada akhirnya, maqasid al-shariah menjadi jembatan untuk memastikan bahwa hukum sebagai norma mengikat dan bersanksi tetap berorientasi pada keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan unsur-unsur dasar kehidupan manusia (Setowara, 2020; Amir, 2019).

________________________________________

Daftar Pustaka

Abdullah, S. F. S., Muhamad, M. D., Yaakub, E., & Yusoff, K. (2021). The principle of 'damage' as guidance for civil society roles in Islamic built environment. Environment-Behaviour Proceedings Journal, 6(SI6), 51–55. https://doi.org/10.21834/ebpj.v6isi6.3040

Amir, A. N. (2019). Pandangan Muhammad Asad tentang Shariah. Tafáqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman, 7(1), 13–30. https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v7i1.176

Barodi, N. B. S. S. (2021). The Shari'ah legal profession in the Philippines: The status quo and cues of its future. IIUM Law Journal, 29(2), 331–362. https://doi.org/10.31436/iiumlj.v29i2.563

Dahlan, M., Baidlawy, Z., & Sugiono, S. (2019). Gus Dur's ijtihād paradigm of contemporary fiqh in Indonesia. Al-Ahkam, 29(2), 167. https://doi.org/10.21580/ahkam.2019.29.2.4193

Ghani, N. A., Chik, W. M. Y. W., Wahab, M. A. Abd., & Ghazalli, F. S. M. (2022). Social deprivation and its threats to social well-being according to the perspective of maqasid. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 12(1). https://doi.org/10.6007/ijarbss/v12-i1/12261

Haq, H., Humaidi, M. N., & Muchtar, A. M. (2023). Industrial design protection in Indonesia: A fiqh perspective and its challenges in facing communalistic values. Justicia Islamica, 20(2), 361–384. https://doi.org/10.21154/justicia.v20i2.7096

Hasanah, U. (2018). The effectiveness of Islamic law implementation to address cyber crime: Studies in Arab, Brunei Darussalam, and China. Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, 3(2), 107. https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v3i2.1348

Ismail, F. H., Sulong, J., Muzana, Z., Sabirin, & Kirin, A. B. (2022). Vigilantism among the community in Aceh against the accused of violating the Shariah criminal law. Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 17(2), 531–553. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v17i2.6751

Izmuddin, I. (2018). Fatwa methodology of National Sharia Board of Indonesian Ulama Council in Islamic economics. MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 42(1), 43. https://doi.org/10.30821/miqot.v42i1.499

Ja'far, A. K., Majdidin, R. M., Santoso, R., & Hidayat, T. (2024). The construction of Islamic state law in the 5.0 era from the perspective of maqasid al-Shariah. KnE Social Sciences. https://doi.org/10.18502/kss.v9i2.14966

Junaidi, J., & Rizka, R. (2023). Muhammadiyah information jurisprudence: A guide freedom of expression in maqoshid sharia-based social media. Justisi, 9(2), 145–157. https://doi.org/10.33506/jurnaljustisi.v9i2.2293

Kamali, M. H. (2019). Principles and philosophy of punishment in Islamic law with special reference to Malaysia. ICR Journal, 10(1), 9–20. https://doi.org/10.52282/icr.v10i1.69

Kasdi, A. (2019). Actualizations of maqashid al-shariah in modern life. Justicia Islamica, 16(2), 247–268. https://doi.org/10.21154/justicia.v16i2.1666

Lokman, M. A. A., Fadzil, M., Raffar, I. N. A. Z., & Razak, M. I. A. (2024). A critical analysis of science and technology's impact on the re-evaluation of iddah from al-talil bi al hikmah perspective. Information Management and Business Review, 16(3(I)S), 1146–1155. https://doi.org/10.22610/imbr.v16i3(i)s.4230

Minardi, A., Afriantari, R., & Maesuroh, M. (2022). The implementation of Islamic penal law in Brunei Darussalam and international society. Socio Politica: Jurnal Ilmiah Jurusan Sosiologi, 11(1), 1–9. https://doi.org/10.15575/socio-politica.v11i1.7961

Moral surveillance in Shariah law: Between misconception and significance. (2015). Tafhim: IKIM Journal of Islam and the Contemporary World, 2(4), 43–71. https://doi.org/10.56389/tafhim.vol2no4.2

Moustafa, T. (2013). Judging in God's name: State power, secularism, and the politics of Islamic law in Malaysia. Oxford Journal of Law and Religion, 3(1), 152–167. https://doi.org/10.1093/ojlr/rwt035

Moustafa, T. (2018). Constituting religion. https://doi.org/10.1017/9781108539296

Musyafaah, N. L., Rohmah, M., Yolanda, Y. S. E., & Izza, Z. (2021). Role of Indonesian National Police in preventing the spread of Covid-19 from the perspective of fiqh siyasah. Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, 11(2), 224–245. https://doi.org/10.15642/ad.2021.11.2.224-245

Ong, G. B., & Rosli, Z. (2021). An analysis and commentary on riddah in Malaysia. Jurnal Undang-Undang dan Masyarakat, 29, 59–68. https://doi.org/10.17576/juum-2021-29-06

Rasyid, A. (2022). Expulsion for adultery perpetrators muhshan at Panyabungan: An Islamic law perspective. Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, 55(2), 265. https://doi.org/10.14421/ajish.v56i2.1157

Santoso, T. (2012). Implementation of Islamic criminal law in Indonesia: Ta'zīr punishment as a solution? IIUM Law Journal, 19(1). https://doi.org/10.31436/iiumlj.v19i1.6

Setowara, M. S. (2020). The Yusuf Qardhawi's thought on al-daulah al-shar'iyyah al-dustūriyyah and its relevance to the concept of Indonesian polity. Ulumuddin: Journal of Islamic Legal Studies, 1(2). https://doi.org/10.22219/ulumuddin.v1i2.14912

Sulthon, M. (2020). Methodology and scope of social fiqh (thinking study KH. M. Sahal Mahfudh). Jurnal Dinamika Hukum, 19(3), 569. https://doi.org/10.20884/1.jdh.2019.19.3.2580

Thalib, P. (2018). Distinction of characteristics sharia and fiqh on Islamic law. Yuridika, 33(3), 438. https://doi.org/10.20473/ydk.v33i3.9459

Yusuf, M., Hasanudin, H., Azhari, F., Abduh, M. R., & Farhanah, S. A. (2023). Islamic banks: Analysis of the rules of fiqh on the fatwa of the National Sharia Board-Indonesian Ulama Council. International Journal of Law Environment and Natural Resources, 3(1), 21–37. https://doi.org/10.51749/injurlens.v3i1.44