01381 - Hukum Acara Mahkamah Konstitusi: Tata Cara Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Sengketa Kewenangan, Dan Perselisihan Hasil Pemilu

Abstrak

Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pelaku kekuasaan kehakiman di bidang ketatanegaraan memerlukan hukum acara yang tertib, sederhana, dan cepat guna menjalankan kewenangan konstitusionalnya secara sah dan adil. Artikel ini mengkaji hukum acara MK dalam tiga domain kewenangan utama, yaitu pengujian undang-undang (PUU), sengketa kewenangan lembaga negara (SKLN), dan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU), dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif berbasis kajian pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, putusan MK, dan literatur akademik. Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum acara MK bersumber dari Undang-Undang MK, Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK), dan praktik putusan yang berkembang, dengan asas-asas utama meliputi keterbukaan persidangan, kesederhanaan, kecepatan, independensi, legal standing, ne bis in idem, serta sifat final dan mengikat putusan. Kajian juga mengidentifikasi sejumlah problem prosedural, antara lain inkonsistensi penilaian legal standing, perdebatan ultra petita dan positive legislature, pseudo judicial review dalam perkara pemilu, serta lemahnya mekanisme implementasi putusan. Perspektif fiqh siyasah memperkuat orientasi etik hukum acara MK sebagai instrumen penegakan keadilan publik dan kontrol kekuasaan. Penguatan hukum acara MK melalui pembaruan norma dan konsistensi penerapan asas-asas beracara menjadi agenda mendesak demi menjaga integritas dan legitimasi peradilan konstitusi.

Kata kunci: hukum acara; Mahkamah Konstitusi; pengujian undang-undang; perselisihan hasil pemilu; sengketa kewenangan lembaga negara

________________________________________

Abstract

The Constitutional Court (Mahkamah Konstitusi/MK) as the holder of judicial power in constitutional matters requires procedural law that is orderly, simple, and expeditious in order to exercise its constitutional authority lawfully and fairly. This article examines the procedural law of the Constitutional Court in three main domains of authority, namely judicial review of legislation (PUU), disputes over the authority of state institutions (SKLN), and disputes over election results (PHPU), using a normative legal research method based on a literature review of legislation, Constitutional Court decisions, and academic literature. The results of the study indicate that the procedural law of the Constitutional Court derives from the Constitutional Court Law, Constitutional Court Regulations (PMK), and developing decision practices, with key principles including open hearings, simplicity, speed, independence, legal standing, ne bis in idem, and the final and binding nature of decisions. The study also identifies a number of procedural problems, including inconsistency in the assessment of legal standing, debates over ultra petita and positive legislature, pseudo judicial review in election cases, and weaknesses in the mechanism for implementing decisions. The fiqh siyasah perspective reinforces the ethical orientation of Constitutional Court procedural law as an instrument for upholding public justice and controlling power. Strengthening Constitutional Court procedural law through normative reform and consistent application of procedural principles is an urgent agenda for maintaining the integrity and legitimacy of constitutional adjudication.

Keywords: procedural law; Constitutional Court; judicial review; election result disputes; disputes over the authority of state institutions

________________________________________

I. PENDAHULUAN

Mahkamah Konstitusi (MK) lahir pascaperubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan diposisikan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang mengadili perkara-perkara ketatanegaraan tertentu, terutama untuk mengoperasionalkan prinsip checks and balances serta memastikan konstitusi bekerja sebagai hukum tertinggi dalam penyelenggaraan negara (Aji, 2024; Rachman, 2016). Kewenangan konstitusional MK dirumuskan secara limitatif dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945—antara lain menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, serta memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum—dan MK mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dengan putusan yang bersifat final (Aji, 2024; Mujaddidi, 2022).

Dalam konteks ini, hukum acara MK dipahami sebagai instrumen hukum formal yang mengatur "aturan main" (mekanisme pengajuan, pemeriksaan, pembuktian, dan bentuk putusan) agar kewenangan-kewenangan konstitusional tersebut dapat dijalankan secara tertib, sederhana, dan cepat, sekaligus menjamin proses peradilan yang adil (Aji, 2024; Rachman, 2016; Susianto, 2024).

Kebutuhan terhadap hukum acara MK juga terkait dengan karakter peradilan konstitusi yang berbeda dari peradilan biasa: objek yang diuji kerap berupa norma (terutama dalam pengujian undang-undang) dengan dampak publik yang luas (erga omnes), dan perkara-perkara tertentu—khususnya perselisihan hasil pemilu—memiliki urgensi ketatanegaraan yang menuntut penyelesaian cepat dan kepastian hasil (Rachman, 2016; Siahaan, 2021; Susianto, 2024). Karena itu, pembahasan hukum acara MK tidak cukup hanya melihat MK sebagai "pengadilan norma" (court of law), melainkan juga mengakui bahwa sebagian kewenangannya—misalnya perselisihan hasil pemilu—mendorong MK beroperasi pada wilayah yang juga berwatak "penyelesaian sengketa" (court of justice), yang secara teoritik dapat menimbulkan titik singgung bahkan ketegangan desain kewenangan di antara lembaga peradilan puncak (MK dan Mahkamah Agung/MA) (Aris, 2020; Putra & Fahmi, 2021).

________________________________________

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research) dengan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa UUD 1945 dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, bahan hukum sekunder berupa literatur akademik, artikel jurnal ilmiah, dan putusan-putusan MK yang relevan, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif untuk mengidentifikasi asas-asas, mekanisme beracara, dan problem-problem prosedural dalam tiga domain kewenangan utama MK.

________________________________________

III. PEMBAHASAN

A. Sumber Hukum Acara MK dan Corak Proses Beracara

Secara doktrinal, hukum acara MK bersumber dari Undang-Undang tentang MK (UU MK), Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK), serta perkembangan praktik melalui putusan-putusan MK (yurisprudensi dalam arti luas sebagai practice-based procedural development) (Bisariyadi, 2020; Rachman, 2016; Susianto, 2024). UU MK memberikan landasan bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan kewenangannya, MK diberi kewenangan melengkapi dan merinci hukum acara melalui peraturan MK, dan pada saat yang sama praktik putusan juga membentuk kaidah-kaidah beracara yang hidup (Bisariyadi, 2020; Susianto, 2024). Dengan demikian, konstruksi hukum acara MK bersifat kombinatif: ada norma tertulis (UU dan PMK) dan ada kaidah prosedural yang terbaca dari pola penanganan perkara serta bentuk-bentuk pertimbangan/amar putusan (Bisariyadi, 2020; Susianto, 2024).

Dalam teori hukum acara, MK menggunakan corak "acara sengketa" (contentious procesrecht) sekaligus "acara non-sengketa/permohonan" (non-contentious/voluntair) sesuai kebutuhan karakter kewenangan yang ditangani (Putri & Ali, 2020; Rachman, 2016). Beberapa sumber menegaskan bahwa praktik beracara di MK mengenal dua model pengajuan perkara (permohonan dan gugatan), selaras dengan karakter sebagian kewenangan MK yang berbentuk permohonan pengujian norma dan sebagian lain berupa sengketa antarsubjek kewenangan konstitusional (Putri & Ali, 2020; Susianto, 2024). Pada saat yang sama, pembidangan hukum acara tidak selalu dipisahkan secara "kaku" per jenis kewenangan; perbedaan yang dianggap prinsipil sering kali terletak pada para pihak, serta pengecualian prosedural yang khas untuk perkara pemilu dan beberapa perkara tertentu (Rachman, 2016; Susianto, 2024).

B. Asas-Asas Kunci dalam Hukum Acara MK dan Problem Praktiknya

1. Keterbukaan Persidangan, Kesederhanaan, dan Independensi Peradilan

Asas peradilan terbuka untuk umum dipahami sebagai prinsip umum kekuasaan kehakiman yang berlaku lintas lingkungan peradilan, termasuk MK, sehingga pemeriksaan persidangan dan pembacaan putusan pada prinsipnya dilakukan terbuka untuk umum (Rahmah et al., 2024). Bersamaan dengan itu, penyelenggaraan peradilan MK juga dikaitkan dengan prinsip pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang sederhana dan cepat sebagai kerangka etik-prosedural peradilan konstitusional (Rachman, 2016; Susianto, 2024). Prinsip-prinsip ini selaras dengan tuntutan agar MK sebagai pengawal konstitusi bekerja independen dan bebas dari intervensi kepentingan kekuasaan, terutama ketika menangani perkara yang kuat nuansa politiknya (misalnya pemilu dan pengujian kebijakan) (Mujaddidi, 2022; Sudiartha et al., 2024).

Namun demikian, literatur juga menyoroti bahwa independensi bukan hanya isu kelembagaan, melainkan terkait etik kehakiman dan potensi konflik kepentingan; MK diperingatkan agar tidak menjadi "kendaraan politik penguasa," sebab ketergelinciran etis dan prosedural dapat mengikis fungsi MK sebagai guardian of the constitution (Mujaddidi, 2022; Sudiartha et al., 2024). Karena itu, hukum acara (dan penegakannya) bukan sekadar teknis administrasi perkara, tetapi mekanisme penjaga integritas peradilan konstitusi (Mujaddidi, 2022; Susianto, 2024).

2. Legal Standing (Kedudukan Hukum) dan Kerugian Konstitusional: Syarat Ambang yang Menentukan

Legal standing dipaparkan sebagai syarat mutlak dalam perkara pengujian undang-undang di MK: tidak semua orang/entitas dapat menjadi pemohon, melainkan harus memenuhi kualifikasi tertentu dan menguraikan kepentingan/kerugian konstitusionalnya (Sukmariningsih, 2013; Syahrin & Zulfan, 2019). Doktrin "tiada gugatan tanpa kepentingan hukum" (point d'interet, point d'action) dikemukakan untuk menegaskan bahwa legal standing berfungsi sebagai pintu masuk prosedural sekaligus mekanisme filtering perkara (Simamora, 2014; Syahrin & Zulfan, 2019). Sejumlah kajian menunjukkan problem inkonsistensi penerapan legal standing oleh MK dalam perkara-perkara tertentu, termasuk ketika permohonan bersinggungan dengan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) (Sukmariningsih, 2013; Syahrin & Zulfan, 2019).

Dalam konteks pengujian undang-undang pemilu, kajian lain menyoroti ketegangan logika ketika perkara bersifat "abstrak" (pengujian norma yang tidak langsung terkait pasal-pasal hak konstitusional), namun pemohon tetap diminta membuktikan kerugian konstitusional; konsep "kerugian potensial" kemudian ditawarkan sebagai cara menjelaskan kerugian yang dapat diduga muncul menurut penalaran wajar akibat ketidaksesuaian norma undang-undang dengan norma UUD 1945 (Sutiyoso, 2016). Literatur tersebut sekaligus menggarisbawahi bahwa dalam praktik MK, pertimbangan legal standing dapat berbeda-beda, sehingga isu konsistensi prosedural menjadi bagian dari problem hukum acara yang berimplikasi pada legitimasi putusan (Sukmariningsih, 2013; Sutiyoso, 2016).

3. Ne Bis in Idem dan Kepastian Objek Pengujian

Asas ne bis in idem dalam hukum acara MK dikaitkan dengan larangan menguji kembali materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang telah diuji, yang secara normatif dirujuk pada Pasal 60 ayat (1) UU MK (Meidiana, 2020; Siahaan, 2021). Studi khusus menunjukkan bahwa adaptasi ne bis in idem dalam konteks pengujian konstitusionalitas memiliki karakter dan unsur yang tidak selalu identik dengan ne bis in idem dalam hukum acara pidana/perdata; unsur "perkembangan hukum" juga dibaca dari praktik putusan MK sehingga mempengaruhi cara asas tersebut bekerja (Meidiana, 2020). Dengan demikian, asas ini menegaskan fungsi hukum acara sebagai penjaga kepastian dan stabilitas pengujian norma, namun pada saat yang sama membuka ruang debat tentang batasan kapan suatu permohonan dianggap "sama" atau sudah mengalami perkembangan alasan/batu uji (Meidiana, 2020; Sutiyoso, 2016).

4. Pembuktian, Peran Ahli, dan Pencarian Kebenaran dalam Perkara Pemilu

Dalam perkara perselisihan hasil pemilukada/pemilu, pembuktian diposisikan sangat menentukan kualitas putusan; sistem pembuktian yang dipilih peradilan memengaruhi kemampuan pengadilan menemukan kebenaran materiil dalam sengketa hasil (Bisariyadi, 2016; Ramdan, 2016). Dalam praktik MK, mendengar keterangan ahli hukum sering menjadi agenda lazim sebagai bagian dari pembuktian, meskipun kajian kritis menilai perlunya desain hukum acara yang memastikan peran ahli tidak mengambil alih ranah hakim dalam menafsirkan konstitusi (Harisudin & Alfiella, 2022). Di sisi lain, studi mengenai konstruksi keyakinan hakim MK dalam perkara perselisihan pemilukada menekankan bahwa penilaian alat bukti (terutama saksi) menuntut kecermatan karena saksi bisa berbohong atau keliru, dan kualitas penegakan hukum acara MK bergantung pada ketepatan hakim dalam menilai pembuktian (Bisariyadi, 2016; Ramdan, 2016).

5. Bentuk Putusan, Sifat Final dan Mengikat, serta Problem Implementasi

Sejumlah sumber menegaskan bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat (final and binding) sejak diucapkan/dibacakan dalam sidang terbuka (Andalas, 2016; Hufron, 2019). Dalam pengujian undang-undang, ketika MK menyatakan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan UUD 1945, norma tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (Andalas, 2016; Siahaan, 2021). Putusan MK juga sering dipahami sebagai declaratoir constitutif, yakni selain menyatakan keadaan hukum, putusan tersebut sekaligus menciptakan keadaan hukum baru ketika menyatakan norma tidak berlaku mengikat (Al-Fatih, 2018).

Akan tetapi, literatur menampilkan nuansa yang tidak sepenuhnya tunggal tentang eksekutabilitas putusan MK. Di satu sisi, ada pandangan bahwa putusan MK bersifat self-executing dan tidak memerlukan aparatur pemaksa, melainkan bertumpu pada kesadaran hukum para addressat putusan (Andalas, 2016; Sutiyoso, 2008). Di sisi lain, ada analisis yang menekankan bahwa MK tidak memiliki kekuasaan eksekutorial dan tidak ada sanksi tegas bila putusan tidak dipatuhi, sehingga fenomena putusan tanpa sanksi dipahami sebagai lex imperfecta (Simamora, 2014). Ketegangan ini mendorong usulan penguatan mekanisme kepatuhan pembentuk undang-undang terhadap putusan MK melalui rekonstruksi norma "mengikat" secara lebih tegas dalam UUD/UU terkait dan bahkan gagasan pengaturan konsekuensi bila putusan tidak ditindaklanjuti (Al-Fatih, 2018; Andalas, 2016; Esfandiari, 2017). Kajian mengenai putusan "tidak dapat diterima" (NO) juga menunjukkan bahwa MK dalam perkembangan tertentu memasukkan judicial order dalam pertimbangan putusan NO untuk merespons problem implementasi putusan yang tidak berjalan dan menegaskan kembali sifat final, mengikat, serta self-executing putusan MK (Hufron, 2019).

C. Hukum Acara Pengujian Undang-Undang (PUU): Tahap, Isu Prosedural, dan Dinamika Putusan

Pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan kewenangan utama MK dalam kerangka menjaga supremasi konstitusi dan mendorong pembentuk undang-undang taat pada konstitusi (Mujaddidi, 2022; Simamora, 2014). Literatur mengenai pengujian norma menegaskan adanya dua mekanisme utama: pengujian formil (menguji keabsahan proses pembentukan undang-undang) dan pengujian materiil (menguji konstitusionalitas substansi norma) (Arizona, 2024; Felicia, 2022). Konsep pengujian formil dipertahankan sebagai kebutuhan faktual dalam praktik, dan diperdebatkan titik koordinatnya dalam UUD 1945; kajian khusus bahkan menolak persepsi bahwa uji formil tidak memiliki dasar konstitusional yang jelas, dengan menautkannya pada perlindungan hak konstitusional warga negara dalam due process of law making (Arizona, 2024).

Dalam tahap awal pemeriksaan PUU, isu legal standing menjadi "ambang batas" yang menentukan apakah permohonan masuk ke pokok perkara (Sukmariningsih, 2013; Syahrin & Zulfan, 2019). Problem inkonsistensi penilaian legal standing dalam putusan-putusan tertentu dipandang dapat memunculkan kritik atas kepastian hukum dan konsistensi hukum acara, terutama jika permohonan berkaitan dengan kebijakan hukum terbuka yang seharusnya mendorong MK bersikap judicial restraint (Sukmariningsih, 2013; Syahrin & Zulfan, 2019). Di titik ini, doktrin open legal policy dipaparkan sebagai strategi menahan diri MK ketika norma yang diuji berada dalam ruang diskresi pembentuk undang-undang/eksekutif, walaupun dalam praktik MK dapat juga mengambil pendekatan lebih agresif (aktivisme) (Hasibuan & Rumesten, 2023; Triningsih et al., 2022).

Dari sisi para pihak dan partisipasi dalam persidangan PUU, keterangan DPR dan Presiden dipandang penting karena kedua lembaga tersebut dianggap mengetahui filosofi pembentukan undang-undang yang diuji dan keterangannya dapat melengkapi pertimbangan hakim untuk menghasilkan putusan yang memenuhi keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan (Simamora, 2014). Literatur lain membahas konstruksi pihak-pihak dalam sidang PUU sebagai pemohon, pemberi keterangan (misalnya pemerintah/DPR), dan pihak terkait; bahkan muncul gagasan agar peran MPR dipertimbangkan sebagai pemberi keterangan untuk membantu penafsiran konstitusi (dengan argumentasi "framers of the constitution")—yang pada dasarnya merupakan usulan pembaruan hukum acara (Simamora, 2014; Taufiqurrohman et al., 2022).

Mengenai bentuk amar putusan PUU, dinamika hukum acara tampak dalam beberapa isu. Pertama, putusan NO (tidak dapat diterima) yang lazimnya tidak memuat pertimbangan pokok perkara, dalam perkembangan tertentu justru memuat pertimbangan hukum termasuk mengenai pokok permohonan dan kedudukan hukum pemohon, serta bahkan berisi judicial order terkait pelaksanaan putusan (Hufron, 2019). Kedua, adanya perdebatan tentang praktik ultra petita dalam pengujian undang-undang: ultra petita dipahami sebagai putusan yang memuat hal di luar petitum, dan dalam peradilan konstitusi diperdebatkan apakah ia merupakan penyimpangan kewenangan atau justru jalan mencapai keadilan konstitusional karena sifat pengujian undang-undang yang menyangkut kepentingan umum dan berdampak erga omnes (Felicia, 2022; Nasir, 2020). Ketiga, praktik MK yang dalam beberapa putusan membentuk norma baru (positive legislature) dipandang sebagai bentuk keterlibatan MK dalam politik legislasi nasional dan berkaitan dengan fenomena judicialisation of politics (Collins, 2019; Rozi, 2023). Dalam literatur hukum Islam yang mengkaji putusan MK, praktik positive legislature ini juga dianalisis sebagai bagian dari penegakan hukum progresif yang lahir dari pertimbangan legal, filosofis, dan sosiologis, meskipun tetap memunculkan kebutuhan "rambu pembatas" agar pembentukan norma baru hanya dilakukan dalam kondisi tertentu (misalnya keadaan mendesak atau kekosongan hukum) (Collins, 2019).

Selain itu, hukum acara PUU juga beririsan dengan isu putusan sela/provisi. Kajian mengenai prospek putusan provisi menegaskan bahwa provisi tidak lazim dalam PUU karena PUU adalah pengujian norma abstrak; namun dalam praktik tertentu MK pernah mengabulkan provisi sebagai langkah progresif untuk menjamin keadilan, dan studi tersebut merumuskan model-model putusan provisi serta kriteria kapan provisi dapat dipertimbangkan (M. A. Putra, 2016). Pada sisi lain, kajian tentang konstitusionalitas versus legalitas norma menunjukkan bahwa MK pada prinsipnya menguji norma abstrak, tetapi dalam upaya melindungi hak konstitusional warga negara, memberikan kepastian hukum, dan karena tidak ada upaya hukum lain, MK dalam beberapa putusan juga menilai norma konkret (yang secara teori bukan ranah MK) sehingga batas-batas hukum acara dan kewenangan menjadi isu penting ("Legal Standing Pemohon Terkait Pengajuan Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi," 2024).

D. Hukum Acara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN): Sengketa Kewenangan dan Instrumen Penghentian Sementara

Sengketa kewenangan lembaga negara (SKLN) merupakan kewenangan MK yang bersumber dari Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan ditegaskan kembali dalam UU MK (Bisariyadi, 2015; Mujaddidi, 2022). Dalam SKLN, hukum acara memposisikan para pihak sebagai pemohon dan termohon yang sama-sama merupakan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, sehingga karakter sengketanya berbeda dari PUU yang berpusat pada norma undang-undang (Bisariyadi, 2015; Mujaddidi, 2022).

Secara prosedural, salah satu kekhasan SKLN adalah dimungkinkannya "penetapan penghentian sementara" terhadap pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan. Literatur tentang pengujian norma menegaskan bahwa UU MK mengatur kewenangan MK mengeluarkan penetapan yang memerintahkan pemohon dan/atau termohon menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sampai ada putusan MK, yang memperlihatkan peran hukum acara sebagai instrumen case management untuk mencegah dampak ketatanegaraan yang tidak dapat dipulihkan ("Legal Standing Pemohon Terkait Pengajuan Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi," 2024). Kajian tentang putusan provisi juga menegaskan bahwa putusan sela (provisi) secara normatif dimungkinkan dalam SKLN, dan sifatnya terkait peristiwa hukum spesifik dan konkret serta urgensi perlindungan hukum yang mendesak ("Legal Standing Pemohon Terkait Pengajuan Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi," 2024; M. A. Putra, 2016).

Namun demikian, literatur juga menunjukkan kebutuhan pembaruan hukum acara SKLN. Kajian mengenai tafsir MK atas pembatasan HAM mencatat bahwa yurisprudensi SKLN telah memperluas pemahaman tentang kedudukan lembaga negara dan menyimpulkan perlunya revisi peraturan MK tertentu untuk pembaruan hukum acara SKLN (Bisariyadi, 2020). Ini menandakan bahwa hukum acara SKLN tidak statis, melainkan berkembang melalui interaksi antara norma tertulis dan praktik putusan.

E. Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU): Kekhususan, Pembuktian, dan Risiko Yudisialisasi Politik

Perselisihan hasil pemilu (PHPU) merupakan salah satu kewenangan konstitusional MK yang memiliki karakteristik khusus dan secara prosedural diperlakukan dengan pengecualian pada aspek pengajuan perkara, pemeriksaan, dan pelaksanaan putusan, terutama karena perkara pemilu berkaitan langsung dengan keberlanjutan pemerintahan dan stabilitas ketatanegaraan (Rachman, 2016; Siahaan, 2021). Literatur awal mengenai putusan MK dan implikasinya menyatakan bahwa perkara perselisihan hasil pemilu diatur lebih lanjut dalam UU MK (disebutkan Pasal 74 sampai 79 UU MK), dan MK menangani perkara ini dalam kerangka putusan final (Siahaan, 2021). Dalam konteks pemilukada/pilkada (yang dalam lintasan kebijakan pernah dialihkan), sumber lain menunjukkan bahwa teknis penyelesaian perselisihan hasil pilkada pernah diatur melalui PMK khusus (misalnya pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah) selain hukum acara umum di UU MK (Ramdan, 2016; Wicaksono & Nurbaningsih, 2020).

Dari sisi pembuktian, kajian khusus tentang sistem pembuktian PHPU pemilukada menekankan bahwa pembuktian adalah jantung proses karena menentukan kualitas putusan, dan MK dipandang memilih sistem pembuktian yang memungkinkan pencarian kebenaran materiil yang diharapkan (Bisariyadi, 2016; Ramdan, 2016). Dalam praktik, MK juga menegaskan bahwa pembatalan hasil karena pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) tidak dimaksudkan mengambil alih kewenangan badan peradilan lain; pelanggaran yang dijadikan dasar pembatalan tetap dapat diproses lebih lanjut di peradilan umum atau PTUN karena MK tidak memutus pidana/administratif (Bisariyadi, 2016). Sumber lain menegaskan perlunya pembatasan tafsir atas TSM agar kewenangan PHPU tidak menjadi objek politisasi dan tidak mereduksi kewenangan lembaga lain seperti Bawaslu, sekaligus mengingatkan bahwa kewenangan MK sebagai bentuk judicialization of politics harus diimbangi dengan judicial restraint (Achmad & Mulyanto, 2013; Hasibuan & Rumesten, 2023).

Literatur juga mencatat risiko kelembagaan bahwa beban perkara sengketa pemilu/pilkada yang tinggi dapat mendorong pergeseran persepsi MK dari constitutional court menjadi semacam election court, sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap kualitas putusan dan fokus pada fungsi utama pengujian undang-undang (Hendrawan, 2015; Sibarani & Hutahean, 2024). Dalam kerangka ini, studi tentang "pseudo judicial review" menjelaskan bahwa ketika MK memutus perselisihan hasil pemilukada, MK dalam beberapa perkembangan secara tidak langsung juga melakukan pengujian konstitusionalitas norma undang-undang (pengujian tidak langsung) yang oleh hakim konstitusi disebut pseudo judicial review, dan hal ini memperlihatkan bagaimana praktik beracara dalam PHPU dapat bersinggungan dengan logika dan objek PUU (Pulungan & Ansorullah, 2022). Kompleksitas demikian memperlihatkan bahwa hukum acara PHPU tidak hanya mengatur timeline atau formalia, tetapi juga berfungsi sebagai pagar pembatas agar MK tidak melampaui ranah kewenangan pada cabang perkara lain, sekaligus tetap mampu menjamin keadilan substantif dalam sengketa hasil (Bisariyadi, 2016; Pulungan & Ansorullah, 2022).

F. Perspektif Hukum Islam (Fiqh Siyasah) terhadap Hukum Acara MK: Keadilan, Kontrol Kekuasaan, dan Analogi Wilayah Mazalim

Literatur fiqh siyasah yang membahas konstitusi dan MK menunjukkan upaya konseptual untuk membaca peradilan konstitusi dalam horizon hukum Islam. Dalam perspektif tersebut, konstitusi disebut juga dengan istilah dusturi (asas/dasar), dan pemaknaan ini dipakai untuk menjelaskan kedudukan konstitusi sebagai basis pengaturan negara yang mengikat (Frensiska, 2015). Dalam bingkai ini, mekanisme pengujian norma dan pengadilan konstitusi dipandang relevan dengan tujuan membatasi penyalahgunaan oleh penguasa dan memastikan penyelenggaraan ketatanegaraan berjalan demokratis serta sesuai prinsip hukum, sehingga MK dipahami sebagai lembaga yang menjaga konstitusi dalam praktik kenegaraan modern (Frensiska, 2015; Metria, 2017).

Secara lebih spesifik, ada argumentasi dalam kajian hukum Islam bahwa kewenangan MK (terutama dalam pengujian norma konstitusional) memiliki kemiripan dengan institusi wilayah mazalim, yakni otoritas yang menyelidiki dan memeriksa perkara kemaslahatan publik yang tidak dapat ditangani oleh otoritas lain; dalam kerangka analogi ini, MK diposisikan sebagai forum penyelesaian pengaduan/ketidakadilan publik yang bersifat konstitusional (Frensiska, 2015). Walaupun analogi tersebut tidak identik secara kelembagaan-historis, ia dipakai untuk menegaskan rasionalitas normatif pengawasan terhadap produk kekuasaan dalam kerangka menjaga asas dasar negara (konstitusi/dusturi) (Frensiska, 2015; Metria, 2017).

Dalam konteks sengketa pemilu, kajian fiqh siyasah tentang putusan konstitusional demokratis menekankan bahwa hakim ketika memutus PHPU harus menghadirkan keadilan bagi rakyat, mengutamakan keadilan substantif, dan tidak sekadar menjadi "corong undang-undang," bahkan ditegaskan bahwa putusan MK harus menjunjung nilai demokrasi konstitusional "berdasarkan keadilan atas nama Tuhan Yang Maha Esa" (Metria, 2017). Narasi ini berkelindan dengan literatur yang menyoroti urgensi etika kehakiman, independensi, dan bahaya konflik kepentingan dalam perkara-perkara politik (misalnya pemilu dan pengujian kebijakan), karena ketika MK dipersepsikan dipengaruhi kepentingan kekuasaan, maka fungsi korektif MK terhadap ketidakadilan produk legislasi dan proses demokrasi berisiko melemah (Metria, 2017; Sudiartha et al., 2024). Dengan demikian, "menurut hukum Islam" dalam literatur yang tersedia tidak hadir sebagai penggantian norma hukum acara positif, melainkan sebagai kerangka etik-normatif (fiqh siyasah) yang menekankan orientasi keadilan publik, kontrol kekuasaan, dan kewajiban moral hakim untuk menegakkan keadilan substantif dalam batas kewenangan yang sah (Frensiska, 2015; Metria, 2017).

________________________________________

IV. PENUTUP

Secara keseluruhan, hukum acara MK—yang bersumber dari UU MK, PMK, dan praktik putusan—berfungsi memastikan MK mampu menjalankan tiga domain kewenangan yang ditanyakan (PUU, SKLN, PHPU) dengan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan, termasuk melalui filter legal standing, pengaturan pembuktian dan peran ahli, serta disiplin bentuk putusan (termasuk ne bis in idem dan karakter final-mengikat) (Hufron, 2019; Meidiana, 2020; Rachman, 2016; Susianto, 2024). Namun demikian, literatur juga menunjukkan problem-problem prosedural dan kelembagaan: inkonsistensi legal standing, perdebatan ultra petita/positive legislature, pseudo judicial review dalam perkara pemilu, serta problem implementasi putusan dan ketiadaan sanksi yang tegas dalam beberapa kerangka analisis (Nasir, 2020; Pulungan & Ansorullah, 2022; Simamora, 2014; Syahrin & Zulfan, 2019).

Di titik inilah perspektif fiqh siyasah yang disajikan dalam sumber-sumber yang tersedia dapat dibaca sebagai penguat orientasi etik: bahwa hukum acara tidak boleh dipisahkan dari tujuan menegakkan keadilan publik, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan menjaga marwah peradilan konstitusi agar tetap menjadi pengawal konstitusi dan demokrasi (Frensiska, 2015; Metria, 2017; Sudiartha et al., 2024).

________________________________________

DAFTAR PUSTAKA

Achmad, A., & Mulyanto, M. (2013). Problematika pengujian peraturan perundang-undangan (judicial review) pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Yustisia Jurnal Hukum, 2(1). https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i1.11070

Aji, A. B. (2024). Inkonsistensi Mahkamah Konstitusi tentang pemberian kedudukan hukum pemohon dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan Putusan Nomor 74/PUU-XVIII/2020. Soedirman Law Review, 5(4), 39–56. https://doi.org/10.20884/1.slr.2023.5.4.16059

Al-Fatih, S. (2018). Model pengujian peraturan perundang-undangan satu atap melalui Mahkamah Konstitusi. Jurnal Ilmiah Hukum Legality, 25(2), 247. https://doi.org/10.22219/jihl.v25i2.6005

Andalas, P. S. K. F. (2016). Perkembangan pengujian perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi, 7(6), 147. https://doi.org/10.31078/jk766

Aris, T. W. (2020). Urgensi judicial review satu atap oleh Mahkamah Konstitusi. De Jure Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 1(2), 142. https://doi.org/10.33387/dejure.v1i2.1930

Arizona, Y. (2024). Legal policy of President Joko Widodo and the independence of Constitutional Court. Jurnal Konstitusi, 21(1), 35–61. https://doi.org/10.31078/jk2113

Bisariyadi, B. (2015). Keterlibatan Mahkamah Konstitusi dalam politik legislasi nasional. Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional, 4(3), 345. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v4i3.10

Bisariyadi, B. (2016). Yudisialisasi politik dan sikap menahan diri: Peran Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang. Jurnal Konstitusi, 12(3), 473. https://doi.org/10.31078/jk1233

Bisariyadi, B. (2020). Peran ahli hukum dalam persidangan Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi, 16(4), 740. https://doi.org/10.31078/jk1644

Collins, J. S. (2019). Penambahan kewenangan constitutional question di Mahkamah Konstitusi sebagai upaya untuk melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Jurnal Konstitusi, 15(4), 688. https://doi.org/10.31078/jk1541

Esfandiari, F. (2017). Positive legislature Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Ahkam Jurnal Hukum Islam, 5(2). https://doi.org/10.21274/ahkam.2017.5.2.271-295

Felicia, F. (2022). Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem hukum ketatanegaraan Indonesia. Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, 3(5), 574–585. https://doi.org/10.36418/jist.v3i5.422

Frensiska, R. (2015). Perubahan sistem pemilihan kepala daerah: Implikasi terhadap calon perseorangan dalam perspektif hak asasi manusia. Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional, 4(1), 105. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v4i1.50

Harisudin, M. N., & Alfiella, F. (2022). Kewenangan positive legislature Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Constitution Journal, 1(1), 1–18. https://doi.org/10.35719/constitution.v1i1.4

Hasibuan, M. F., & Rumesten, I. (2023). Reorientasi kewenangan judicial review di Mahkamah Konstitusi berdasarkan prinsip supremasi konstitusi. Ekspose Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan, 22(2), 42–55. https://doi.org/10.30863/ekspose.v22i2.2713

Hendrawan, I. K. (2015). Penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah pasca Putusan MK No. 97/PUU-XI.2013. Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional, 4(1), 139. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v4i1.52

Hufron, H. (2019). Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam penataan kelembagaan terbaru. Jurnal Hukum Magnum Opus, 2(2), 114. https://doi.org/10.30996/jhmo.v2i2.2496

Legal standing pemohon terkait pengajuan judicial review di Mahkamah Konstitusi. (2024). Jurnal Media Hukum, 12(1), 10–28. https://doi.org/10.59414/jmh.v12i1.636

Meidiana, M. M. (2020). Integrasi pengujian peraturan perundang-undangan oleh Mahkamah Konstitusi. Undang Jurnal Hukum, 2(2), 381–408. https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.381-408

Metria, K. (2017). Objek praperadilan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014. Jurnal Jatiswara, 32(2). https://doi.org/10.29303/jtsw.v32i2.123

Mujaddidi, S. (2022). Konstitusionalitas pembatasan hak asasi manusia dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi, 18(3), 539. https://doi.org/10.31078/jk1833

Nasir, C. (2020). Judicial review di Amerika Serikat, Jerman, dan Indonesia. Jurnal Hukum Progresif, 8(1), 67–80. https://doi.org/10.14710/hp.8.1.67-80

Pulungan, D. S. P., & Ansorullah, A. (2022). Analisis kewenangan Mahkamah Agung dalam judicial review terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Limbago Journal of Constitutional Law, 2(1), 53–63. https://doi.org/10.22437/limbago.v2i1.17590

Putra, I., & Fahmi, K. (2021). Karakteristik ne bis in idem dan unsurnya dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi, 18(2), 345. https://doi.org/10.31078/jk1824

Putra, M. A. (2016). Eksistensi lembaga negara dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, 9(3). https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no3.600

Putri, I. P., & Ali, M. M. (2020). Karakteristik judicial order dalam putusan Mahkamah Konstitusi dengan amar tidak dapat diterima. Jurnal Konstitusi, 16(4), 883. https://doi.org/10.31078/jk16410

Rachman, I. N. (2016). Mahkamah Konstitusi dan pseudo judicial review dalam perkara pemilukada. Jurnal Konstitusi, 12(1), 154. https://doi.org/10.31078/jk1219

Rahmah, A., Kristanto, B., & Jamaluddin, J. (2024). Konsep konstitusi beserta lembaga Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Eduinovasi Journal of Basic Educational Studies, 4(2). https://doi.org/10.47467/edu.v4i2.1578

Ramdan, A. (2016). Problematika legal standing putusan Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi, 11(4), 737. https://doi.org/10.31078/jk1147

Rozi, F. (2023). Polemik wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Conference on Innovation and Application of Science and Technology (Ciastech), 6(1), 383. https://doi.org/10.31328/ciastech.v6i1.5284

Siahaan, M. (2021). Integrasi konstitusional kewenangan judicial review Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Jurnal Konstitusi, 17(4), 729–752. https://doi.org/10.31078/jk1742

Sibarani, M. R. L., & Hutahean, A. (2024). Urgensi pengawasan eksternal hakim Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang berdasarkan kekuasaan kehakiman menurut UUD NRI 1945. Honeste Vivere, 34(1). https://doi.org/10.55809/hv.v34i1.308

Simamora, J. (2014). Analisa yuridis terhadap model kewenangan judicial review di Indonesia. Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 25(3), 388. https://doi.org/10.22146/jmh.16079

Sudiartha, I. B. P., Sihotang, E., & Suandika, I. N. (2024). Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan hasil pemilu sebagai bentuk judicialization of politic. Ethics and Law Journal Business and Notary, 2(2), 166–181. https://doi.org/10.61292/eljbn.191

Sukmariningsih, R. M. (2013). Arti pentingnya keterangan DPR dan Presiden dalam proses uji materi undang-undang. Yustisia Jurnal Hukum, 2(3). https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i3.10170

Susianto, S. (2024). Mahkamah Konstitusi: Etika kehakiman dan kendaraan politik penguasa. Binamulia Hukum, 12(2), 459–471. https://doi.org/10.37893/jbh.v12i2.695

Sutiyoso, B. (2008). Putusan Mahkamah Konstitusi dan implikasinya terhadap pencari keadilan. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 15(3), 352–372. https://doi.org/10.20885/iustum.vol15.iss3.art2

Sutiyoso, B. (2016). Pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia. Jurnal Konstitusi, 7(6), 025. https://doi.org/10.31078/jk762

Syahrin, M. A., & Zulfan, J. H. (2019). Upaya menemukan konsep ideal tentang fungsi Mahkamah Konstitusi. Eksekusi, 1(2). https://doi.org/10.24014/je.v1i2.8314

Taufiqurrohman, Moch. M., Jayus, J., & Efendi, A. (2022). Integrasi sistem peradilan pemilihan umum melalui pembentukan Mahkamah Pemilihan Umum. Jurnal Konstitusi, 18(3), 562. https://doi.org/10.31078/jk1834

Triningsih, A., Subiyanto, A. E., & Nurhayani, N. (2022). Kesadaran berkonstitusi bagi penegak hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi sebagai upaya menjaga kewibawaan peradilan. Jurnal Konstitusi, 18(4), 898. https://doi.org/10.31078/jk1848

Wicaksono, D. A., & Nurbaningsih, E. (2020). Ratio legis penetapan pembayar pajak (taxpayer) sebagai kedudukan hukum dalam pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi, 17(3), 461–494. https://doi.org/10.31078/jk1731