01378 - Hipotek Atas Benda Tidak Bergerak Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Indonesia

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep hipotek sebagai hak jaminan kebendaan atas benda tidak bergerak, khususnya kapal, dalam perspektif hukum positif Indonesia dan hukum Islam. Secara doktrinal, hipotek didefinisikan berdasarkan Pasal 1162 Burgerlijk Wetboek (BW)/KUHPerdata sebagai hak kebendaan atas benda tidak bergerak untuk pelunasan suatu perikatan. Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, objek tanah beralih dari rezim hipotek ke rezim hak tanggungan, sehingga hipotek dalam praktik kontemporer lebih relevan untuk benda tidak bergerak tertentu seperti kapal dan pesawat udara. Dalam perspektif hukum Islam, konsep yang memayungi fungsi jaminan kebendaan atas utang dikenal sebagai rahn, yang dalam sejumlah literatur dipahami mencakup benda bergerak maupun tidak bergerak. Varian rahn tasjily memperlihatkan corak jaminan yang tidak menuntut penguasaan fisik barang jaminan oleh kreditur, sehingga secara fungsional mendekati pola hipotek. Dalam praktik perbankan syariah Indonesia, penggunaan hipotek kapal sebagai instrumen formal negara diadopsi dan diharmonisasi dengan prinsip syariah, meskipun literatur menegaskan adanya kekosongan pengaturan khusus jaminan syariah yang menuntut pembaruan legislasi.

Kata kunci: hipotek; hak kebendaan; kapal; rahn; jaminan kebendaan; hukum Islam; perbankan syariah

________________________________________

Abstract

This article examines the concept of mortgage (hipotek) as a real security right over immovable property, particularly ships, from the perspectives of Indonesian positive law and Islamic law. Doctrinally, a mortgage is defined under Article 1162 of the Burgerlijk Wetboek (BW)/Civil Code as a real right over immovable property for the repayment of an obligation. Following the enactment of Law Number 4 of 1996 on Mortgage Rights (Hak Tanggungan), land has been transferred from the mortgage regime to the hak tanggungan regime, making mortgages in contemporary practice more relevant to certain immovable objects such as ships and aircraft. From an Islamic law perspective, the concept governing the function of real security over debt is known as rahn, which in numerous scholarly works is understood to cover both movable and immovable property. The variant of rahn tasjily demonstrates a security pattern that does not require physical possession of the collateral by the creditor, functionally resembling the mortgage pattern. In Indonesian Islamic banking practice, the use of ship mortgages as a formal state instrument has been adopted and harmonized with sharia principles, although the literature affirms a legislative gap in specific sharia security regulations that demands legal reform.

Keywords: mortgage; real right; ship; rahn; real security; Islamic law; Islamic banking

________________________________________

1. Pendahuluan

Dalam praktik pembiayaan modern, "hipotek" lazim dipahami sebagai hak jaminan kebendaan (in rem security right) atas benda tidak bergerak untuk menjamin pelunasan suatu utang tertentu, dan definisi dasarnya di Indonesia bersandar pada rumusan Pasal 1162 Burgerlijk Wetboek (BW)/KUHPerdata (A, 2019; Marcelino et al., 2023; Sholihah, 2019; Usanti, 2012). Namun, ketika topik ini dibaca "menurut hukum Islam", persoalan utamanya bukan sekadar terminologi, melainkan bagaimana konsep jaminan kebendaan Islam (rahn) beririsan—atau justru berbeda—dengan konstruksi hipotek yang berasal dari tradisi hukum perdata (Barat/Belanda) dan masih dipakai untuk objek-objek tertentu seperti kapal (A, 2019; Hidayatullah et al., 2022; Prastica, 2018; Sholihah, 2019).

Literatur juga menegaskan bahwa praktik jaminan dalam perbankan syariah di Indonesia banyak mengadopsi instrumen jaminan hukum positif, misalnya gadai dan hipotek dalam KUHPerdata, sehingga memunculkan kebutuhan harmonisasi antara prinsip syariah dan rezim jaminan kebendaan nasional (Fauzi et al., 2021; Hidayati et al., 2018; Hidayatullah et al., 2022; Nurhidayati, 2016).

________________________________________

2. Hipotek dalam Hukum Positif Indonesia: Definisi dan Ruang Lingkup

Secara doktrinal-positif, hipotek didefinisikan sebagai "suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak, untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan suatu perikatan" sebagaimana dirumuskan Pasal 1162 BW (Marcelino et al., 2023; Sholihah, 2019; Tsani & O, 2024; Usanti, 2012). Konsepsi ini menempatkan hipotek sebagai hak kebendaan jaminan (zakelijk zakenheidsrecht) yang melekat pada benda tertentu dan memberi kedudukan istimewa bagi kreditornya dibanding kreditor tanpa jaminan kebendaan (Pakel, 2018; Rahmani, 2018; Usanti, 2012), sekaligus membedakannya dari hubungan perorangan (personal right) dalam perjanjian pokok utang-piutang (Evawati, 2014; Putra, 2018; Usanti, 2014).

Dalam sistem klasik BW, pembagian benda bergerak dan benda tidak bergerak memengaruhi pilihan lembaga jaminan: gadai untuk benda bergerak dan hipotek untuk benda tidak bergerak (A, 2019; Prastica, 2018; Putra, 2014; Usanti, 2012). Perkembangan selanjutnya melahirkan lembaga jaminan khusus di luar BW—misalnya Hak Tanggungan untuk hak atas tanah dan Fidusia untuk benda bergerak (dan perluasan tertentu)—yang menggeser sebagian fungsi hipotek, khususnya terkait tanah (R. A. A & Prananda, 2023; Hidayat, 2018; Putra, 2014; Renee, 2021).

Sejalan dengan itu, beberapa sumber menegaskan bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT), hak atas tanah bukan lagi objek hipotek melainkan menjadi objek Hak Tanggungan (R. A. A & Prananda, 2023; Hidayat, 2018; Hidayatullah et al., 2022; Renee, 2021). Akibatnya, hipotek dalam praktik Indonesia kontemporer lebih diposisikan untuk benda tidak bergerak "selain tanah", dengan contoh yang berulang disebut dalam literatur: kapal laut tertentu (yang memenuhi syarat ukuran/pendaftaran) dan—dalam sejumlah pembahasan—pesawat udara/pesawat terbang (Harmansyah et al., 2024; Hidayatullah et al., 2022; Muhammad, 2020; Rizal, 2018).

________________________________________

3. Objek Hipotek: Kapal sebagai Benda Tidak Bergerak Tertentu

Literatur yang tersedia secara eksplisit menyatakan bahwa hipotek saat ini digunakan untuk mengikat jaminan utang berupa kapal dengan kriteria tertentu, dan alasan konseptualnya ialah bahwa kapal dengan ukuran tertentu diperlakukan sebagai benda tetap/tidak bergerak (A. R. A, 2019; Hidayatullah et al., 2022; Muhammad, 2020; Rizal, 2018). Secara lebih spesifik, beberapa sumber menyatakan hipotek diberlakukan untuk kapal laut yang terdaftar dengan isi kotor sekurang-kurangnya 20 m³, yang dapat didaftarkan dalam register umum dan dijadikan objek hipotek. Dalam kerangka ini, kapal yang terdaftar diperlakukan sebagai kebendaan tidak bergerak, sedangkan kapal yang tidak terdaftar dipandang sebagai benda bergerak sehingga rezim jaminannya berbeda (Hidayatullah et al., 2022; Jamba, 2024; Muhammad, 2020; Rizal, 2018).

Penjelasan semacam ini juga muncul dalam kajian yang menempatkan hipotek sebagai lembaga jaminan kebendaan yang pada masa kini "hanya" relevan untuk objek tertentu (kapal dan pesawat), karena tanah telah dialihkan ke Hak Tanggungan (Harmansyah et al., 2024; Hidayatullah et al., 2022; Muhammad, 2020; Prastica, 2018).

Dalam konteks jaminan kebendaan, sifat "ditujukan pada pelunasan utang tertentu" juga merupakan karakter yang konsisten: hipotek dipahami sebagai jaminan kebendaan untuk memastikan pembayaran piutang kreditur dari benda yang dibebani jaminan, bukan sebagai mekanisme pemindahan kepemilikan langsung kepada kreditur (A. R. A, 2019; Marcelino et al., 2023; Sholihah, 2019; Usanti, 2012). Bahkan, larangan bagi kreditur untuk secara langsung memiliki objek jaminan ketika debitur wanprestasi (pactum commissorium) dalam konteks hipotek disebut diatur dalam Pasal 1178 BW (A. R. A, 2019), dan kajian eksekusi hipotek kapal memperlihatkan bahwa fokus hipotek adalah pada mekanisme penjualan/eksekusi untuk pelunasan piutang, bukan peralihan kepemilikan otomatis (A. R. A, 2019; Putra, 2013; Rizal, 2018; Yasin, 2022).

________________________________________

4. Sifat Hipotek sebagai Hak Kebendaan: Publisitas, Preferensi, dan Accessoir

Sejumlah rujukan menegaskan bahwa hak kebendaan (termasuk hipotek) bersifat "hak mutlak atas suatu benda" yang dapat dipertahankan terhadap siapa pun, berbeda dari hak perorangan yang hanya mengikat para pihak dalam kontrak (Evawati, 2014; Usanti, 2012, 2014). Dalam ranah jaminan kebendaan, lahirnya hak kebendaan jaminan bergantung pada asas publisitas, yakni kewajiban pendaftaran agar pihak ketiga dapat mengetahui adanya pembebanan jaminan atas suatu benda (Pradana et al., 2023; Putra, 2018; Usanti, 2012, 2014).

Untuk hipotek secara khusus, kelahiran hipotek dikaitkan dengan kewajiban pendaftaran dalam daftar/register umum sebagaimana diuraikan dalam pembahasan Pasal 1179 BW pada kajian tentang lahirnya hak kebendaan (Usanti, 2012), dan prinsip serupa (pendaftaran sebagai perwujudan publisitas) juga dipaparkan sebagai asas yang melekat pada hak tanggungan, fidusia, dan hipotek (Evawati, 2014; Pradana et al., 2023; Usanti, 2014).

Selain publisitas, hipotek ditempatkan sebagai perjanjian yang bersifat accessoir (tambahan) dari perjanjian pokok utang-piutang; artinya, hipotek mengikuti eksistensi utang yang dijaminnya (Marcelino et al., 2023; Merista, 2016). Watak accessoir ini konsisten dengan pendekatan yang menempatkan jaminan kebendaan sebagai penguatan posisi kreditur atas perikatan pokok (utang) melalui penunjukan benda tertentu sebagai agunan (Evawati, 2014; Putra, 2018; Usanti, 2014). Pada tingkat praktik, pemegang hipotek juga sering dipahami sebagai kreditor separatis/pemegang jaminan kebendaan yang memiliki posisi didahulukan (preferen) terhadap hasil eksekusi objek jaminan, suatu tema yang banyak muncul dalam literatur kepailitan (Lie et al., 2020; Pakel, 2018; Rahmani, 2018; Sularto, 2012).

________________________________________

5. Mekanisme Pembebanan Hipotek Kapal: Akta Otentik dan Peran Notaris

Kajian tentang hipotek kapal menempatkan pembuatan akta sebagai aspek kunci pembebanan, dan disebut bahwa pembebanan hipotek harus dituangkan dalam akta otentik yang dibuat di hadapan pejabat berwenang (notaris) dengan rujukan pada Pasal 1171 BW (Prastica, 2018; Wahyunie et al., 2022). Dalam praktik hipotek kapal laut, keterlibatan notaris tampak antara lain melalui pembuatan Surat Kuasa Memasang Hipotek (SKMH), yang menurut kajian tertentu memuat janji/klausula pelengkap dan berfungsi memberikan perlindungan lebih bagi kreditor (Prastica, 2018; Putra, 2018).

Pada saat yang sama, literatur menekankan fungsi pendaftaran sebagai mekanisme yang "mengikat" pihak ketiga—dalam arti pihak ketiga dianggap mengetahui dan wajib menghormati adanya beban jaminan yang telah dipublikasikan melalui register—sehingga pendaftaran menjadi aspek esensial perlindungan hukum dalam sistem jaminan kebendaan (Putra, 2018; Usanti, 2012, 2014).

________________________________________

6. Eksekusi Hipotek Kapal: Titel Eksekutorial dan Variasi Jalur Eksekusi

Literatur eksekusi hipotek kapal memperlihatkan bahwa eksekusi dapat dibingkai melalui beberapa model yang ditautkan pada dasar normatif berbeda. Satu sisi menekankan eksekusi berbasis titel eksekutorial yang melekat pada grosse akta hipotek (dengan irah-irah), yang dikaitkan dengan Pasal 224 HIR jo. Pasal 195 HIR serta pengaturan dalam Undang-Undang Pelayaran terkait penerbitan grosse akta hipotek (Putra, 2019; Yasin, 2022). Di sisi lain, kajian juga menguraikan parate eksekusi (penjualan lelang oleh kreditor berdasarkan kuasa menjual/eigenmachtige verkoop) yang dikaitkan dengan Pasal 1178 ayat (2) BW dan tetap menuntut penjualan di muka umum (lelang) (Putra, 2013; Yasin, 2022). Variasi eksekusi lain yang dibahas ialah penjualan di bawah tangan berdasarkan kesepakatan para pihak, sebagai alternatif untuk memperoleh harga terbaik, meskipun konteks dan syaratnya dibahas berbeda-beda antarkajian (Rizal, 2018; Yasin, 2022).

Namun, literatur juga mengkritisi bahwa pengaturan eksekusi hipotek kapal dapat menimbulkan ketegangan kepastian hukum, misalnya ketika terdapat perbedaan titik tekan antara debitur (yang merujuk Pasal 1178 BW dan prosedur fiat eksekusi) dan kreditor (yang merujuk Pasal 224 HIR tentang titel eksekutorial), sehingga kepastian perlindungan bagi kreditor dipandang belum optimal (Rizal, 2018; Yasin, 2022). Di tingkat operasional, terdapat pula kendala faktual-yuridis saat kapal masih melakukan kegiatan bongkar muat atau sedang berlayar, yang menurut kajian dapat mempersulit atau menunda pelaksanaan eksekusi, dan pada akhirnya berpotensi melemahkan posisi kreditor (Rizal, 2018). Dengan demikian, sekalipun hipotek dirancang sebagai jaminan kebendaan yang kuat, efektivitasnya dalam konteks kapal tetap dipengaruhi oleh desain norma eksekusi dan realitas objek yang bermobilitas tinggi (Rizal, 2018; Yasin, 2022).

________________________________________

7. Konsep Jaminan dalam Hukum Islam: Rahn sebagai Titik Padanan Konseptual

Dalam hukum Islam, literatur yang tersedia secara eksplisit membagi jaminan (dalam akad syariah) menjadi jaminan orang (kafalah) dan jaminan harta benda (rahn) (Hidayati et al., 2018; Marnita, 2017). Rahn dijelaskan sebagai "menjadikan sesuatu benda bernilai menurut syara' sebagai jaminan utang", yang memungkinkan pemberian utang dengan adanya barang tanggungan tersebut (Setyo, 2010; Sholihah, 2019; Usanti, 2018). Dengan rumusan ini, rahn secara fungsi bergerak pada horizon yang serupa dengan hipotek: sama-sama merupakan jaminan kebendaan untuk memastikan pelunasan utang dari suatu nilai harta, bukan mekanisme pemindahan kepemilikan otomatis kepada pemberi pinjaman (A. R. A, 2019; Sholihah, 2019; Usanti, 2018).

Kajian mengenai rahn dalam konteks pegadaian syariah juga menegaskan rahn sebagai "semacam jaminan utang atau gadai", dan menekankan karakter non-bunga serta dimensi tolong-menolong (tanpa mencari keuntungan) dalam praktik rahn (Atsar, 2022; Setiawan, 2020; Wahyuni, 2022).

Dalam pengembangan fikih dan praktik, literatur yang tersedia menunjukkan adanya perhatian pada konsep "penguasaan secara hukum" atas barang jaminan (qabdh al-marhun). Salah satu kajian menyatakan bahwa untuk barang jaminan berupa benda tidak bergerak seperti rumah dan tanah, yang diserahkan/dipegang dapat cukup berupa surat/bukti jaminannya; syarat kesempurnaan rahn ini disebut sebagai qabdh al-marhun dan dipautkan dengan frasa "fa rihaanun maqbuudhatun" (barang jaminan itu dikuasai secara hukum) (Marnita, 2017). Kerangka ini relevan untuk memahami kemungkinan analogi konseptual rahn dengan pola hipotek kapal yang pada dasarnya tidak selalu menuntut perpindahan fisik objek ke tangan kreditor, melainkan mengandalkan pembuktian hak, akta, dan publisitas/pendaftaran dalam rezim hukum positif (Prastica, 2018; Putra, 2018; Usanti, 2012).

________________________________________

8. Cakupan Objek Rahn dan Perbedaan Pandangan: Rahn versus Klasifikasi "Hipotek"

Salah satu perbedaan penting yang muncul kuat dalam literatur adalah bahwa rahn dalam konsepsi Islam tidak selalu mengikuti pembelahan teknis "benda bergerak vs. benda tidak bergerak" sebagaimana dalam hukum jaminan kebendaan BW yang memetakan gadai untuk benda bergerak dan hipotek untuk benda tidak bergerak (Hidayatullah et al., 2022; Putra, 2014; Sholihah, 2019). Bahkan, beberapa kajian secara tegas menyatakan bahwa dalam hukum Islam istilah jaminan kebendaan untuk benda bergerak maupun tidak bergerak tetap disebut rahn, sedangkan dalam hukum perdata istilahnya dibedakan (gadai untuk bergerak dan hipotek untuk tidak bergerak) (Atsar, 2022; Sholihah, 2019; Usanti, 2018). Sejalan dengan itu, terdapat pandangan yang menyatakan rahn berlaku pada seluruh harta, baik benda bergerak maupun tidak bergerak (Atsar, 2022; Nurhidayati, 2016; Usanti, 2018), serta penegasan dalam kajian pegadaian syariah bahwa rahn berlaku pada seluruh benda dan tidak mengenal bunga (Setiawan, 2020; Wahyuni, 2022).

Akan tetapi, tidak semua rujukan dalam kumpulan sumber ini sejalan. Terdapat literatur yang justru menyarankan—demi konsistensi sistem hukum jaminan nasional—agar rahn diposisikan sebagai varian gadai (pand) dan dibatasi pada penjaminan benda bergerak saja, bukan untuk benda tetap seperti hak atas tanah dan benda tidak bergerak menurut ketentuan undang-undang (Setyo, 2010). Literatur tersebut bahkan mengusulkan agar rahn segera diatur dalam undang-undang dan ditempatkan sebagai subsistem jaminan untuk benda bergerak dalam sistem jaminan nasional (Setyo, 2010).

Di sini terlihat nuansa perbedaan: sebagian sumber menekankan keluasan rahn dalam fikih/prinsip syariah (Atsar, 2022; Nurhidayati, 2016; Usanti, 2018), sedangkan sebagian lain menekankan kebutuhan "penyesuaian sistematika" dengan arsitektur hukum jaminan Indonesia yang historisnya memisahkan lembaga berdasarkan klasifikasi benda (A. R. A, 2019; Putra, 2014; Setyo, 2010). Perbedaan ini penting dicatat karena ia menentukan apakah "hipotek menurut hukum Islam" dipahami sebagai (i) padanan substantif hipotek melalui rahn yang dapat mencakup kapal, atau (ii) rahn yang secara kebijakan hukum nasional dibatasi sehingga objek kapal tetap "harus" memakai hipotek dalam kerangka hukum positif.

________________________________________

9. Rahn Tasjily dan Pola Penyerahan Bukti Kepemilikan: Mendekat ke Logika Hipotek Non-Possessory

Literatur komparatif Indonesia–Malaysia memperkenalkan konsep rahn tasjily sebagai jaminan kebendaan di mana yang diserahkan kepada kreditur (murtahin) adalah bukti hak kepemilikan, sementara objeknya dapat berupa benda bergerak (misalnya kendaraan bermotor) maupun benda tidak bergerak seperti tanah, bahkan benda bergerak yang "dianggap" tidak bergerak karena bobot/ukuran tertentu—contohnya disebut pesawat terbang (Hidayati et al., 2018). Dengan logika "penyerahan bukti kepemilikan" ini, rahn tasjily memperlihatkan corak jaminan yang tidak selalu menuntut penguasaan fisik barang jaminan oleh kreditur, sehingga secara fungsional dapat dibaca mendekati pola hipotek yang juga tidak selalu memindahkan benda jaminan ke tangan kreditor (Hidayati et al., 2018; Prastica, 2018; Usanti, 2012).

Dalam kajian yang sama, mekanisme di Indonesia disebut menuntut pengikatan dengan akta otentik dan pendaftaran pada institusi berwenang agar bank syariah (murtahin) memperoleh perlindungan hukum yang kuat, sedangkan di Malaysia jaminan cukup dimasukkan dalam kontrak pembiayaan tanpa akta otentik dan pendaftaran tidak bersifat wajib (Hidayati et al., 2018). Penekanan Indonesia pada akta dan pendaftaran ini selaras dengan tema publisitas sebagai syarat kelahiran dan kekuatan hak kebendaan jaminan dalam sistem hukum Indonesia, termasuk pada hipotek (Pradana et al., 2023; Putra, 2018; Usanti, 2012).

________________________________________

10. Hipotek Kapal dalam Pembiayaan Syariah Indonesia: Praktik Adopsi dan Tantangan Prinsip Syariah

Kajian tentang lembaga jaminan dalam perbankan syariah Indonesia menyatakan bahwa bank syariah, selain wajib mengikuti prinsip kehati-hatian, juga harus berdasarkan prinsip syariah termasuk dalam pengikatan jaminan pembiayaan (Fauzi et al., 2021; Hidayatullah et al., 2022). Akan tetapi, literatur yang sama menegaskan bahwa lembaga jaminan di perbankan syariah merupakan adopsi dari apa yang diterapkan pada perbankan konvensional, dan sebagian instrumen jaminan kebendaan yang dipakai berakar pada hukum warisan Belanda seperti gadai dan hipotek dalam KUHPerdata (Hidayatullah et al., 2022; Putra, 2014).

Di titik ini, hipotek kapal menjadi contoh yang ilustratif: untuk pembiayaan yang membutuhkan agunan benda tidak bergerak tertentu (kapal yang memenuhi syarat), praktik pengikatan di Indonesia masih mengacu pada perangkat hipotek BW dan peraturan pelayaran, karena hipotek "masih" dipakai untuk kapal, sedangkan tanah beralih ke Hak Tanggungan (Hidayatullah et al., 2022; Muhammad, 2020; Renee, 2021; Rizal, 2018).

Literatur juga menilai bahwa pengaturan lembaga jaminan dalam penyelenggaraan perbankan syariah masih berada "di bawah payung" sistem jaminan kebendaan yang dikonstruksi untuk mekanisme kredit konvensional, dan substansinya tidak seluruhnya mencerminkan karakteristik pembiayaan bank syariah; bahkan dinyatakan ada bagian yang bertentangan dengan prinsip operasional perbankan syariah (Hidayati et al., 2018; Hidayatullah et al., 2022). Dari sini muncul diagnosis adanya kekosongan hukum (recht vacuum/wet vacuum) mengenai lembaga jaminan syariah yang secara khusus melengkapi mekanisme pembiayaan syariah, dan gagasan perlunya pengaturan hukum tentang lembaga jaminan syariah (rahn) dalam peraturan perundang-undangan nasional (Hidayatullah et al., 2022; Marnita, 2017).

Dengan kata lain, dalam praktik, "hipotek" (untuk kapal) tetap berjalan sebagai instrumen hukum positif yang dipakai juga dalam transaksi pembiayaan syariah, sementara "menurut hukum Islam" fondasi normatifnya dicari melalui rahn dan varian seperti rahn tasjily, yang belum sepenuhnya memiliki payung legislasi khusus setara hipotek/hak tanggungan/fidusia di Indonesia (Hidayati et al., 2018; Hidayatullah et al., 2022).

________________________________________

11. Sintesis: "Hipotek Menurut Hukum Islam" sebagai Padanan Fungsional (Rahn) atas Jaminan Kebendaan Kapal

Berdasarkan literatur yang tersedia, sintesis yang paling ketat berbasis sumber ialah bahwa "hipotek menurut hukum Islam" tidak menunjuk pada lembaga bernama "hipotek" dalam fikih, melainkan pada fungsi jaminan kebendaan atas utang yang dalam hukum Islam dikenal sebagai rahn (Hidayati et al., 2018; Marnita, 2017; Setyo, 2010; Sholihah, 2019). Rahn dipahami sebagai penahanan/penetapan suatu harta bernilai menurut syara' sebagai jaminan utang (Setyo, 2010; Sholihah, 2019; Usanti, 2018), sehingga secara teleologis sejalan dengan hipotek yang merupakan hak kebendaan atas benda tidak bergerak untuk pelunasan suatu perikatan (A. R. A, 2019; Marcelino et al., 2023; Sholihah, 2019; Usanti, 2012).

Karena sejumlah literatur menyatakan bahwa rahn dapat berlaku pada seluruh harta (bergerak dan tidak bergerak) (Atsar, 2022; Nurhidayati, 2016; Setiawan, 2020), maka secara konseptual rahn dapat memayungi gagasan jaminan kebendaan atas kapal untuk pelunasan utang, walaupun "label" dan mekanisme formalnya dalam hukum positif Indonesia tetap hipotek—khususnya untuk kapal yang terdaftar dan memenuhi syarat (A. R. A, 2019; Hidayatullah et al., 2022; Muhammad, 2020; Rizal, 2018).

Pada saat yang sama, terdapat perbedaan arah argumentasi dalam literatur: satu sisi mendukung keluasan objek rahn (Atsar, 2022; Nurhidayati, 2016; Usanti, 2018), sementara sisi lain mendorong pembatasan rahn pada benda bergerak agar kompatibel dengan sistematika jaminan nasional yang membedakan gadai/hipotek/hak tanggungan/fidusia (A. R. A, 2019; Putra, 2014; Setyo, 2010). Perbedaan ini menunjukkan bahwa jawaban "hipotek menurut hukum Islam" bergantung pada titik tekan: (i) titik tekan fikih/substansi syariah (rahn sebagai jaminan kebendaan), atau (ii) titik tekan rekayasa-dogmatik dalam sistem hukum Indonesia (hipotek sebagai instrumen formal untuk kapal) yang kemudian "diselaraskan" dengan prinsip rahn melalui praktik perbankan syariah dan kebutuhan legislasi syariah yang lebih memadai (Hidayati et al., 2018; Hidayatullah et al., 2022; Setyo, 2010).

________________________________________

12. Kesimpulan

Literatur yang tersedia mendukung kesimpulan bahwa hipotek dalam hukum positif Indonesia adalah hak kebendaan atas benda tidak bergerak untuk pelunasan utang tertentu sebagaimana Pasal 1162 BW, dan dalam praktik kontemporer hipotek terutama relevan untuk kapal (dengan kriteria tertentu) karena objek tanah telah beralih ke Hak Tanggungan (A. R. A, 2019; Hidayatullah et al., 2022; Marcelino et al., 2023; Renee, 2021; Rizal, 2018; Sholihah, 2019). Sementara itu, dalam hukum Islam, konsep yang memayungi fungsi jaminan kebendaan atas utang adalah rahn, yang dalam sejumlah rujukan dipahami mencakup benda bergerak maupun tidak bergerak dan dapat dipraktikkan melalui pola penguasaan "secara hukum" termasuk penyerahan bukti kepemilikan sebagaimana dipahami pada rahn tasjily (Atsar, 2022; Hidayati et al., 2018; Marnita, 2017; Nurhidayati, 2016).

Dalam konteks perbankan syariah Indonesia, penggunaan hipotek kapal sebagai instrumen formal negara dapat dipahami sebagai bentuk adopsi instrumen jaminan konvensional yang diharmonisasi dengan prinsip syariah. Namun, literatur juga menegaskan adanya kekosongan pengaturan khusus jaminan syariah (rahn) yang menuntut pembaruan/penegasan legislasi agar selaras dengan karakter pembiayaan syariah (Hidayati et al., 2018; Hidayatullah et al., 2022; Setyo, 2010).

________________________________________

Daftar Pustaka

A, A. R. (2019). Klausul Larangan Pemilikan Objek Jaminan oleh Kreditor Apabila Debitor Wanprestasi. Jurist-Diction, 2(4), 1165. https://doi.org/10.20473/jd.v2i4.14485

A, R. A., & Prananda, R. R. (2023). Perlindungan Hukum Debitur Perbankan Akibat Wanprestasi Perjanjian Kredit Masa Pandemi. Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 5(2), 2243–2256. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3826

Atsar, A. (2022). Kedudukan Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Ditinjau dari Hukum Ekonomi Islam dan Hukum Positif di Indonesia. Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum, 16(1), 79–100. https://doi.org/10.24239/blc.v16i1.896

Evawati, J. (2014). Asas Publisitas pada Hak Jaminan atas Resi Gudang. Yuridika, 29(2). https://doi.org/10.20473/ydk.v29i2.369

Fauzi, A., Huda, M., & Syahrudin, E. (2021). Implementasi Hak Tanggungan pada Perbankan Syariah dalam Mewujudkan Kepastian Hukum (Studi Kasus terhadap Putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor: 1407/Pdt.G/2016/PA.Tnk). Palar | Pakuan Law Review, 7(2), 74–88. https://doi.org/10.33751/palar.v7i2.3552

Harmansyah, M. W., Dudik, S., & Subekti, S. (2024). Hak Tanggungan Secara Cross Collateral dalam Penyaluran Kredit. As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, 6(2). https://doi.org/10.47467/as.v6i2.6437

Hidayat, D. R. (2018). Perlindungan Hukum bagi Kreditur dengan Jaminan atas Objek Jaminan Hak Tanggungan yang Sama. DIH: Jurnal Ilmu Hukum. https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1590

Hidayati, T., Syarifuddin, S., Pelu, I. E. As., Syaikhu, S., Hussain, M. A., Nor, M. Z. M., & Azhar, A. (2018). Mekanisme Penggunaan Jaminan Kebendaan (Rahn Tasjily) dalam Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia dan Malaysia. Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat, 18(1), 163–182. https://doi.org/10.19109/nurani.v18i1.2458

Hidayatullah, M. S., Komarudin, P., & Hulaify, H. (2022). Lembaga Jaminan Perbankan Syariah pada Peraturan Perundang-undangan Nasional dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, 7(1), 17. https://doi.org/10.24235/mahkamah.v7i1.10134

Jamba, P. (2024). Tinjauan Yuridis terhadap Pembuatan dan Pengukuran Kapal Berdasarkan Standar Pelayaran di Kementerian Perhubungan dan Pelabuhan Kota Batam. Jurnal Cahaya Keadilan, 12(1), 76–88. https://doi.org/10.33884/jck.v12i1.8898

Lie, G., Saly, J. N., Gunadi, A., & Tiray, A. M. (2020). Problematik UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU terhadap Bank sebagai Kreditor Separatis. Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia, 2(2). https://doi.org/10.24912/jbmi.v2i2.7242

Marcelino, J. G., Kusumawardani, N., & Hafiedz, A. A. (2023). NFT (Non-Fungible Token) sebagai Jaminan Kebendaan. Notaire, 6(1), 19–38. https://doi.org/10.20473/ntr.v6i1.43767

Marnita, M. (2017). Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (Studi pada PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Lampung). Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, 10(3). https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no3.791

Merista, O. (2016). Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Veritas et Justitia, 2(1), 204. https://doi.org/10.25123/vej.2072

Muhammad, R. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Kreditur Separatis Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Jurnal Analisis Hukum, 1(2), 187. https://doi.org/10.38043/jah.v1i2.2691

Nurhidayati, R. (2016). Peran dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah terkait Akta Pemberian Hak Tanggungan dalam Akad Mudharabah pada Bank Syariah. Lex Renaissance, 1(2). https://doi.org/10.20885/jlr.vol1.iss2.art8

Pakel, Y. (2018). Kedudukan Bank sebagai Kreditor Separatis dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit. Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law, 3(1), 61–82. https://doi.org/10.24256/alw.v3i1.200

Pradana, D. R., Taufiqurrahman, T., & Saleh, F. (2023). Pertanggungjawaban Perdata Debitur dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Perorangan. Jihwp, 1(2), 103–115. https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i2.123

Prastica, A. S. W. (2018). Keterlibatan Notaris dalam Proses Penjaminan Hipotek Kapal Laut. Perspektif, 23(1), 38. https://doi.org/10.30742/perspektif.v23i1.671

Putra, F. M. K. (2013). Benturan antara Kreditor Privilege dengan Kreditor Preferen Pemegang Hipotek Kapal Laut terkait Adanya Force Majeure. Perspektif, 18(1), 32. https://doi.org/10.30742/perspektif.v18i1.112

Putra, F. M. K. (2014). Eksistensi Kreditor Separatis sebagai Pemohon dalam Perkara Kepailitan. Perspektif, 19(1), 1. https://doi.org/10.30742/perspektif.v19i1.606

Putra, F. M. K. (2018). Rekonstruksi Surat Kuasa Memasang Hipotek dengan Pencantuman Klausula Kewajiban Pengikatan Sister Ship Manakala Jalur Pelayaran Dominan Lintas Batas Negara. Perspektif, 23(3), 183. https://doi.org/10.30742/perspektif.v23i3.695

Putra, F. M. K. (2019). Pendaftaran Online Jaminan Fidusia sebagai Suatu Fasilitas Kredit dengan Potensi Lemahnya Perlindungan Kreditor. Perspektif, 24(2), 95. https://doi.org/10.30742/perspektif.v24i2.686

Rahmani, I. (2018). Perlindungan Hukum kepada Pembeli dalam Kepailitan Pengembang (Developer) Rumah Susun. Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, 1(1), 73. https://doi.org/10.30996/jhbbc.v0i0.1758

Renee, R. A. (2021). Hipotek sebagai Jaminan Hak Kebendaan setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Lex et Societatis, 9(1). https://doi.org/10.35796/les.v9i1.32193

Rizal, M. R. S. (2018). Pelaksanaan Sita Eksekusi atas Objek Jaminan Hipotek Kapal Laut yang Sedang dalam Kegiatan Pelayaran. Perspektif, 23(2), 77. https://doi.org/10.30742/perspektif.v23i2.658

Setiawan, I. (2020). Gadai pada Pegadaian Syari'ah. Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, 8(1), 185–210. https://doi.org/10.15575/adliya.v8i1.8627

Setyo, B. (2010). Kedudukan Gadai Syariah (Rahn) dalam Sistem Hukum Jaminan Indonesia. Jurnal Dinamika Hukum, 10(1). https://doi.org/10.20884/1.jdh.2010.10.1.133

Sholihah, H. (2019). Pemanfaatan Barang Gadai Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Perdata Indonesia. Al-Afkar: Journal for Islamic Studies, 4(1), 105–124. https://doi.org/10.31943/afkar_journal.v4i1.62

Sularto. (2012). Perlindungan Hukum Kreditur Separatis dalam Kepailitan. Mimbar Hukum: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 24(2), 241. https://doi.org/10.22146/jmh.16128

Tsani, L. K., & O, N. F. (2024). Keabsahan Pendaftaran Kapal sebagai Objek Jaminan Hipotek. Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora, 3(1), 205–221. https://doi.org/10.30640/dewantara.v3i1.2227

Usanti, T. P. (2012). Lahirnya Hak Kebendaan. Perspektif, 17(1), 44. https://doi.org/10.30742/perspektif.v17i1.93

Usanti, T. P. (2014). Hak Jaminan atas Resi Gudang dalam Perspektif Hukum Jaminan. Perspektif, 19(3), 166. https://doi.org/10.30742/perspektif.v19i3.19

Usanti, T. P. (2018). Gadai atas Jaminan Sertifikat Merek pada Bank Syariah. Mimbar Hukum: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 29(3), 413. https://doi.org/10.22146/jmh.26795

Wahyuni, I. (2022). Implementasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. III Th. 2002 tentang Akad Rahn dan Akad Ijarah di Pegadaian Syariah. Journal of Comprehensive Islamic Studies, 1(2), 199–220. https://doi.org/10.56436/jocis.v1i2.111

Wahyunie, S. M., Gozali, D. S., & Usman, R. (2022). Pesawat Udara sebagai Jaminan Kredit dalam Hukum Jaminan di Indonesia. Notary Law Journal, 1(4), 355–376. https://doi.org/10.32801/nolaj.v1i4.33

Yasin, Z. (2022). Pengaturan Perlindungan Hukum terhadap Kreditur dalam Eksekusi Objek Hipotek Kapal Laut yang Dijaminkan ke Bank Berdasarkan Perspektif Perundang-undangan. Recital Review, 4(1), 114–139. https://doi.org/10.22437/rr.v4i1.14089