01377 - Hierarki Norma dalam Hukum Islam: Suatu Rekonstruksi Konseptual Berbasis Teori Pertingkatan Norma

Hierarchy of Norms in Islamic Law: A Conceptual Reconstruction Based on the Theory of Norm Gradation

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep hierarki norma dalam hukum Islam dengan menggunakan teori Stufenbau Hans Kelsen sebagai kerangka pembanding konseptual. Hierarki norma dalam sistem hukum modern dipahami sebagai susunan norma yang berjenjang, di mana norma yang lebih rendah memperoleh validitasnya dari norma yang lebih tinggi hingga pada puncaknya terdapat norma dasar (grundnorm). Dalam hukum Islam, hierarki norma tidak hadir sebagai tata urutan formal sebagaimana dalam sistem perundang-undangan negara, melainkan dapat direkonstruksi sebagai struktur bertingkat yang bersifat substansial sekaligus epistemik. Secara substansial, terdapat tiga tingkatan norma: nilai/prinsip dasar (al-mabadi al-asasiyyah), prinsip umum (al-usul al-kulliyyah), dan ketentuan detail-konkret (al-ahkam al-faraiyyah). Secara epistemik, hierarki tercermin pada jenjang legitimasi zanni–qat'i yang ditentukan oleh dukungan dalil, serta pada urutan sumber hukum dari nash menuju ra'yu. Kajian ini menegaskan bahwa keabsahan norma syar'i tidak dapat direduksi menjadi validitas formal semata, melainkan terkait erat dengan struktur nilai-prinsip-ketentuan dan tingkat kepastian dalil yang menopangnya.

Kata kunci: hierarki norma; hukum Islam; Stufenbau; qat'i; zanni; maqashid al-syari'ah; ushul fiqih

________________________________________

Abstract

This article examines the concept of norm hierarchy in Islamic law using Hans Kelsen's Stufenbau theory as a conceptual comparative framework. In modern legal systems, norm hierarchy is understood as a tiered arrangement of norms in which lower norms derive their validity from higher norms, culminating in a basic norm (grundnorm) at the apex. In Islamic law, norm hierarchy does not appear as a formal sequential order as in state legislation, but can be reconstructed as a tiered structure that is simultaneously substantive and epistemic in nature. Substantively, three levels of norms exist: foundational values/principles (al-mabadi al-asasiyyah), general principles (al-usul al-kulliyyah), and detailed-concrete provisions (al-ahkam al-faraiyyah). Epistemically, hierarchy is reflected in the gradation of legitimacy from zanni to qat'i, determined by the strength of supporting evidence (dalil), as well as in the ordering of legal sources from nash to ra'yu. This study affirms that the validity of shar'i norms cannot be reduced to mere formal validity, but is closely related to the structure of values-principles-provisions and the degree of certainty of the supporting evidence.

Keywords: norm hierarchy; Islamic law; Stufenbau; qat'i; zanni; maqashid al-syari'ah; usul fiqh

________________________________________

1. Pendahuluan: Gagasan Hierarki Norma dan Relevansinya bagi Hukum Islam

Konsep "susunan bertingkat norma" (hierarki norma) dalam teori hukum modern lazim dijelaskan melalui teori Stufenbau Hans Kelsen, yaitu pandangan bahwa norma-norma hukum tersusun berjenjang dan berlapis dalam suatu tata susunan, di mana norma yang lebih rendah berlaku karena bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, hingga pada puncaknya terdapat norma dasar (grundnorm) yang bersifat hipotetis dan fiktif sebagai alasan terakhir validitas sistem norma tersebut (Anggono, 2018; Munawaroh & Hidayati, 2015; Na'imah, 2016; Wibowo & Sugitanata, 2023). Kerangka ini sering dipakai untuk menalar keterkaitan, konsistensi, dan mekanisme "pengujian" atau koreksi norma ketika terjadi pertentangan vertikal antarnorma—yakni antara norma yang lebih rendah dan yang lebih tinggi (Anggono, 2018; Munawaroh & Hidayati, 2015; Na'imah, 2016).

Dalam konteks hukum Islam, pembicaraan tentang hierarki norma tidak selalu tampil sebagai "tata urutan formal" sebagaimana dalam sistem perundang-undangan negara, tetapi tetap dapat dirumuskan sebagai struktur bertingkat dari nilai dasar, prinsip umum, hingga ketentuan konkret. Sekaligus, hierarki norma dalam hukum Islam dapat dibaca sebagai jenjang kekuatan epistemik norma dari yang zanni (probabilistik) sampai qat'i (pasti) (Dedi, 2020; Sufriadi, 2022; Wibowo & Sugitanata, 2023).

Namun, terdapat nuansa penting yang perlu ditekankan sejak awal. Validitas norma dalam hukum Islam tidak identik dengan validitas formal yang semata-mata ditentukan oleh otorisasi norma yang lebih tinggi—sebagaimana logika validitas formal dalam Stufenbau—karena keabsahan norma hukum (hukum syar'i) dalam Islam dipahami tidak sekadar sebagai keabsahan formal yang diotorisasi oleh norma lebih tinggi, melainkan terkait juga dengan basis dalil dan tingkat kepastian sumbernya (Wibowo & Sugitanata, 2023). Karena itu, sintesis mengenai hierarki norma menurut hukum Islam perlu menggabungkan dua lapisan analisis yang saling terkait, yakni: (i) hierarki "substansi norma" dari nilai dasar hingga aturan konkret, dan (ii) hierarki "kekuatan legitimasi/epistemik" norma dari zanni menuju qat'i, yang ditentukan oleh dukungan dalil dan cara penemuan hukumnya (Dedi, 2020; Sufriadi, 2022; Wibowo & Sugitanata, 2023).

________________________________________

2. Kerangka Stufenbau (Kelsen) sebagai Pembanding Konseptual

Dalam teori Stufenbau, sistem norma dipahami sebagai struktur bertingkat; norma yang lebih rendah memperoleh validitas dari norma yang lebih tinggi, dan pada ujungnya bergantung pada norma dasar (grundnorm) sebagai puncak hierarki yang tidak lagi dapat ditelusuri kepada norma yang lebih tinggi (Anggono, 2018; Munawaroh & Hidayati, 2015; Na'imah, 2016). Pemahaman ini menegaskan hubungan "superior–inferior" antarnorma, sekaligus mengandaikan kebutuhan konsistensi vertikal agar sistem hukum tidak mengalami kontradiksi internal (Anggono, 2018; Munawaroh & Hidayati, 2015).

Karena itu, hierarki juga berfungsi sebagai perangkat untuk memastikan bahwa norma tingkat bawah tidak menyimpang atau bertentangan dengan norma tingkat atas, sebab keberlakuan norma inferior bergantung pada norma superior (Anggono, 2018; Munawaroh & Hidayati, 2015; Na'imah, 2016). Dalam artikulasi akademik Indonesia, uraian Kelsen ini kerap dipadukan dengan penjelasan bahwa norma dasar bersifat hipotetis/fiktif, dan bahwa perubahan pada norma tertinggi dapat merusak tatanan norma di bawahnya karena norma tertinggi menjadi tempat bergantungnya validitas norma lain (Anggono, 2018; Munawaroh & Hidayati, 2015).

Kerangka Kelsen berguna sebagai "pembanding" ketika membicarakan hierarki norma dalam hukum Islam, tetapi tidak dapat dipindahkan begitu saja secara identik. Wibowo dan Sugitanata menekankan bahwa dalam hukum Islam, keabsahan norma hukum (hukum syar'i) bukan terutama keabsahan formal yang ditentukan oleh norma lain yang lebih tinggi yang mengotorisasi penciptaan norma tersebut, melainkan berkaitan dengan struktur nilai-prinsip-ketentuan serta derajat kepastian dalilnya (Wibowo & Sugitanata, 2023). Dengan demikian, pembacaan hierarki norma dalam hukum Islam cenderung bergerak pada hierarki substansial dan epistemik, bukan semata hierarki formal-otoritatif (Dedi, 2020; Wibowo & Sugitanata, 2023).

________________________________________

3. Keabsahan dan Karakter Norma dalam Hukum Islam: Wahyu, Akal, dan Hukum Syar'i

Dalam diskursus hukum Islam, istilah yang dapat dipandang sepadan dengan "norma hukum" adalah "hukum syar'i" (Wibowo & Sugitanata, 2023). Wibowo dan Sugitanata juga mencatat bahwa kata hukum dalam bahasa Arab adalah al-hukm (jamak: al-ahkam), yang secara bahasa di antaranya bermakna mencegah dari perbuatan yang dilarang, dan bahwa hukum juga dapat dipahami sebagai putusan atau ketentuan (Wibowo & Sugitanata, 2023).

Pada titik ini, pembahasan hierarki norma tidak terlepas dari cara hukum Islam menempatkan sumber kebenaran dan standar legitimasi. Ushul fiqih memiliki konstruk epistemologi yang menggabungkan wahyu dan akal, tetapi menempatkan wahyu pada posisi teratas sebagai standar kebenaran, sedangkan akal ditempatkan lebih rendah agar tunduk kepada kebenaran wahyu (Dedi, 2020). Dalam kerangka tersebut, hierarki bukan hanya "urutan aturan", tetapi sekaligus "urutan otoritas epistemik": wahyu sebagai sumber tertinggi menjadi basis bagi penggunaan akal dalam penalaran hukum (Dedi, 2020).

Karena itu, ketika hierarki norma dalam Islam dibahas, ia beririsan langsung dengan teori penemuan hukum Islam (ijtihad) dan metode ushul fiqih. Dedi menegaskan bahwa ciri epistemologi ushul fiqih adalah integrasi wahyu dan akal, dengan penegasan bahwa wahyu berada pada tingkat yang teratas, sedangkan akal berada pada tingkat yang lebih rendah secara hirarkis (Dedi, 2020). Wibowo dan Sugitanata, dari sisi lain, menunjukkan bahwa tingkat kekuatan norma—dan pada akhirnya tingkat legitimasi—bergantung pada dukungan sumber/dalil: semakin minim dukungan dalil, semakin zanni suatu norma; semakin banyak dukungan dalil, semakin mendekati qat'i (Wibowo & Sugitanata, 2023). Dengan kata lain, hierarki norma dalam Islam tidak hanya dapat dipahami sebagai "tingkatan isi norma", tetapi juga sebagai "tingkatan kepastian" yang berkaitan dengan struktur dalil serta penalaran hukum (Dedi, 2020; Wibowo & Sugitanata, 2023).

________________________________________

4. Hierarki Norma Internal (Substansial) dalam Hukum Islam

4.1 Tiga Tingkatan Hierarkis Norma

Wibowo dan Sugitanata—melalui studi literatur yang mereka gunakan untuk merekonstruksi konsep pertingkatan norma dalam hukum Islam—merumuskan bahwa pertingkatan norma di dalam hukum Islam dapat disusun menjadi tiga tingkatan hierarkis: pertama, prinsip-prinsip dasar atau nilai-nilai dasar hukum Islam (al-mabadi al-asasiyyah / al-qiyam al-asasiyyah); kedua, asas-asas umum atau prinsip-prinsip umum hukum Islam (al-usul al-kulliyyah); dan ketiga, ketentuan-ketentuan hukum yang detail/konkret (al-ahkam al-faraiyyah) (Wibowo & Sugitanata, 2023).

Mereka sekaligus menegaskan bahwa para fuqaha dan ahli ushul fiqih tidak memberikan penegasan eksplisit dan uraian sistematis tentang hierarki norma dalam hukum Islam, namun terdapat isyarat—misalnya pada uraian asy-Syatibi—bahwa prinsip universal itu bertingkat-tingkat, sehingga dapat didorong untuk ditegaskan adanya pertingkatan norma (Wibowo & Sugitanata, 2023). Dengan demikian, hierarki norma dalam hukum Islam dalam model ini adalah konstruksi konseptual yang dibangun untuk memperjelas bagaimana hukum Islam dapat dipahami secara bertingkat dari yang paling fundamental hingga yang paling operasional (Wibowo & Sugitanata, 2023).

4.2 Tingkat Pertama: Nilai/Prinsip Dasar

Pada tingkat pertama, yang ditekankan adalah fondasi nilai yang bersifat universal dan menjadi orientasi hukum Islam (Wibowo & Sugitanata, 2023). Meskipun Wibowo dan Sugitanata tidak merinci daftar nilai dasar dalam kutipan yang tersedia, mereka secara eksplisit menempatkan "nilai-nilai dasar" sebagai puncak dalam hierarki internal norma hukum Islam (Wibowo & Sugitanata, 2023).

Konseptualisasi ini dapat dipertajam dengan pembahasan maqashid al-syari'ah sebagai tujuan pensyariatan yang berorientasi pada realisasi kemaslahatan dan penolakan kemudharatan. Sufriadi menekankan bahwa mengetahui tujuan pensyariatan penting bagi mujtahid untuk memahami apakah suatu ketentuan dapat diterapkan pada kasus lain, serta menegaskan bahwa mashlahah berfungsi sebagai tujuan hukum (maqashid al-syari'ah) dan—dalam perdebatan tertentu—juga dapat diposisikan sebagai sumber hukum (Sufriadi, 2022). Masriani menyebut secara eksplisit lima prinsip umum (kulliyat al-khamsah) dalam maqashid asy-Syatibi, yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang dikonstruksikan sebagai prinsip umum yang menjadi inti orientasi kemaslahatan (Masriani, 2023).

Dengan demikian, maqashid dapat dipahami sebagai contoh konkret bagaimana "nilai dasar/prinsip dasar" berfungsi pada level tertinggi dalam hierarki norma internal hukum Islam, sebagai orientasi yang memandu penalaran di level prinsip umum dan ketentuan konkret (Masriani, 2023; Sufriadi, 2022).

4.3 Tingkat Kedua: Asas/Prinsip Umum

Pada tingkat kedua, hierarki norma menempatkan prinsip-prinsip umum sebagai jembatan metodologis antara nilai dasar dan ketentuan konkret (Wibowo & Sugitanata, 2023). Wibowo dan Sugitanata menekankan pentingnya melihat masalah hukum Islam tidak hanya dari sudut pandang ketentuan taklifi dan wad'i yang detail-konkret, melainkan juga dari sudut asas-asas umum dan prinsip-prinsip universal (Wibowo & Sugitanata, 2023).

Penegasan ini sejalan dengan pandangan Sufriadi bahwa pemahaman tujuan hukum (maqashid) menuntun proses ijtihad untuk melahirkan fiqh yang dinamis dan relevan, dengan tetap memperhatikan norma-norma metodologis yang dibolehkan (Sufriadi, 2022). Artinya, prinsip umum dapat berfungsi sebagai perangkat untuk mengelaborasi nilai dasar menjadi kaidah penalaran yang mengarahkan pembentukan atau penemuan ketentuan konkret ketika nash tidak memberikan ketentuan yang eksplisit, namun tetap dalam batas metodologi yang sah (Sufriadi, 2022; Wibowo & Sugitanata, 2023).

4.4 Tingkat Ketiga: Ketentuan Detail/Konkret

Pada tingkat ketiga, Wibowo dan Sugitanata menjelaskan bahwa norma konkret (al-furu' / al-ahkam al-far'iyyah) mencakup ketentuan-ketentuan hukum taklifi dan wad'i seperti wajib, haram, mandub, makruh, mubah, sebab, syarat, dan penghalang (Wibowo & Sugitanata, 2023). Tingkat ini adalah lapisan norma yang paling operasional, karena langsung berbentuk ketentuan perilaku dan konsekuensi hukum yang dapat dipraktikkan (Wibowo & Sugitanata, 2023).

Namun, keberadaan lapisan norma konkret ini—menurut Wibowo dan Sugitanata—tidak boleh dipisahkan dari lapisan di atasnya, sebab teori pertingkatan norma dalam hukum Islam justru dimaksudkan untuk menjawab persoalan hukum Islam dengan menilai masalah pada level ketentuan detail sekaligus pada level asas umum dan nilai dasar (Wibowo & Sugitanata, 2023). Dengan kata lain, aturan konkret memperoleh koherensinya bukan semata melalui "urutan formal", melainkan melalui kesesuaian substansinya dengan prinsip umum dan nilai dasar yang lebih tinggi (Sufriadi, 2022; Wibowo & Sugitanata, 2023).

________________________________________

5. Hierarki Sumber/Dalil (Epistemik) dan Struktur Penemuan Hukum: dari Nash ke Ra'yu

Pembahasan hierarki norma dalam hukum Islam tidak terlepas dari hierarki "basis argumentatif" norma, yaitu dalil atau sumber yang dipakai dalam penetapan hukum. Sufriadi menjelaskan bahwa sumber yang dapat dijadikan pegangan dalam menetapkan hukum pada dasarnya terdiri dari dua macam, yakni nash dan ra'yu: yang termasuk nash adalah Al-Qur'an dan hadis, sedangkan ra'yu mencakup selain dari keduanya (Sufriadi, 2022). Dedi menambahkan bahwa format hierarkis yang dipengaruhi Imam asy-Syafi'i menjadi sangat dominan dalam sejarah pemikiran Islam, dan dirumuskan sebagai adillah al-ahkam al-muttafaqun 'alaih, yaitu Al-Qur'an, sunnah, ijma', dan qiyas (Dedi, 2020).

Dalam konstruksi ini, hierarki sumber menegaskan bahwa rujukan utama berada pada wahyu (Al-Qur'an dan sunnah), sedangkan instrumen penalaran seperti qiyas ditempatkan sebagai lanjutan metodologis ketika nash tidak memberikan ketentuan eksplisit, sehingga penggunaan akal tetap berada dalam kerangka tunduk pada wahyu (Dedi, 2020; Sufriadi, 2022).

Sumber hukum berbasis ra'yu juga menunjukkan adanya perbedaan tingkat penerimaan (otoritas) di kalangan ulama. Sufriadi menegaskan bahwa jika ditinjau dari kekuatannya, sumber hukum dapat digolongkan menjadi sumber yang disepakati dan yang tidak disepakati oleh ulama. Salah satu contoh sumber ra'yu yang tidak disepakati adalah maslahah mursalah, yaitu penetapan hukum berdasarkan kepentingan umum terhadap persoalan yang tidak ada ketetapan hukumnya dalam syara' baik secara umum maupun khusus, dengan tujuan mewujudkan manfaat dan menolak kemudharatan (Sufriadi, 2022).

Nuansa ini penting bagi hierarki norma, karena menunjukkan bahwa "tingkat legitimasi" suatu norma dapat berkaitan dengan apakah dalilnya masuk kategori yang disepakati atau diperselisihkan, sehingga struktur hierarki dalam hukum Islam juga memuat dimensi perbedaan otoritas metodologis (Sufriadi, 2022; Wibowo & Sugitanata, 2023). Wibowo dan Sugitanata menguatkan dimensi tersebut dengan menautkan "kekuatan norma" pada dukungan sebanyak mungkin sumber/dalil: minim dalil membuat norma semakin zanni, sedangkan banyak dukungan dalil mendorongnya semakin mendekati qat'i (Wibowo & Sugitanata, 2023).

________________________________________

6. Jenjang Kepastian Norma: Qat'i dan Zanni sebagai "Hierarki Legitimasi"

Selain hierarki substansial (nilai–prinsip–ketentuan), Wibowo dan Sugitanata secara eksplisit mengemukakan hierarki norma dalam hukum Islam dari segi sifat kepastian (epistemik), yaitu pengelompokan norma hukum (hukum syar'i) ke dalam norma yang qat'i dan norma yang zanni (Wibowo & Sugitanata, 2023). Mereka menyatakan bahwa jenjang nilai epistemik dan tingkat legitimasi norma hukum bergerak dari norma yang paling lemah (amat zanni), meningkat menjadi norma yang lebih kuat, sampai mencapai norma yang qat'i (pasti) (Wibowo & Sugitanata, 2023). Penjelasan ini memperlihatkan bahwa pembicaraan hierarki dalam hukum Islam tidak dapat direduksi menjadi semata urutan sumber (Al-Qur'an, sunnah, ijma', qiyas), tetapi juga mencakup bagaimana "produk normatif" yang dihasilkan memiliki tingkat kepastian yang bertingkat (Dedi, 2020; Wibowo & Sugitanata, 2023).

Lebih jauh, Wibowo dan Sugitanata menegaskan mekanisme yang menentukan derajat kekuatan itu: sejauh mana sebuah norma didukung oleh sebanyak mungkin sumber/dalil; semakin minim dalil semakin zanni, semakin banyak dukungan sumber semakin mendekati qat'i (Wibowo & Sugitanata, 2023). Konsekuensinya, hierarki norma dalam Islam dapat dipahami sebagai struktur yang menggabungkan: (i) tingkat abstraksi/substansi norma—nilai dasar lebih tinggi daripada ketentuan konkret—dan (ii) tingkat kepastian/legitimasi epistemik—qat'i lebih kuat daripada zanni—yang keduanya menjadi instrumen penting dalam penemuan hukum dan penilaian argumentasi hukum (Sufriadi, 2022; Wibowo & Sugitanata, 2023).

Dalam kerangka epistemologi ushul fiqih, penegasan Dedi bahwa wahyu menjadi standar kebenaran dan akal ditempatkan di bawahnya memberi landasan mengapa norma yang lebih dekat pada wahyu—atau lebih kuat basis nash-nya—cenderung ditempatkan pada tingkat legitimasi yang lebih kuat (Dedi, 2020).

________________________________________

7. Implikasi Metodologis: Harmonisasi Penalaran dari Nilai Dasar ke Aturan Konkret

Teori pertingkatan norma dalam hukum Islam—sebagaimana dirumuskan Wibowo dan Sugitanata—dimaksudkan untuk menjawab persoalan hukum Islam dengan cara yang tidak berhenti pada pembacaan ketentuan taklifi dan wad'i yang detail-konkret, tetapi juga menimbang asas umum dan prinsip universal yang lebih tinggi (Wibowo & Sugitanata, 2023). Penegasan ini penting karena mereka juga menyatakan bahwa para fuqaha dan ahli ushul fiqih tidak menyediakan penegasan eksplisit dan sistematis tentang hierarki norma, sehingga rekonstruksi hierarki berfungsi sebagai perangkat konseptual untuk membaca isyarat bertingkatnya prinsip universal—misalnya dalam uraian asy-Syatibi—dan menerapkannya pada problem hukum kontemporer (Wibowo & Sugitanata, 2023).

Dalam kaitan ini, maqashid al-syari'ah—sebagaimana dipaparkan Sufriadi sebagai tujuan hukum untuk mewujudkan mashlahah dan menolak mafsadah, dan sebagaimana dirinci oleh Masriani melalui prinsip-prinsip umum kulliyat al-khamsah—dapat berfungsi sebagai orientasi level "nilai dasar/prinsip dasar" yang memberi arah bagi perumusan prinsip umum dan ketentuan konkret (Masriani, 2023; Sufriadi, 2022; Wibowo & Sugitanata, 2023).

Pada saat yang sama, struktur penemuan hukum harus menjaga disiplin epistemik. Dedi menekankan bahwa ushul fiqih menggabungkan wahyu dan akal, tetapi menempatkan wahyu pada tingkat teratas agar akal tunduk pada kebenaran wahyu (Dedi, 2020). Hal ini mengisyaratkan bahwa "pergerakan" dari nilai dasar ke ketentuan konkret tidak boleh memutus keterkaitan dengan wahyu sebagai standar, meskipun ia membuka ruang bagi kerja metodologis akal melalui instrumen ra'yu (Dedi, 2020; Sufriadi, 2022).

Dengan demikian, hierarki norma dalam hukum Islam dapat dipahami sebagai arsitektur penalaran: nilai dasar—misalnya orientasi kemaslahatan dalam maqashid—memberikan arah; prinsip umum menjadi perangkat elaborasi; ketentuan konkret menjadi bentuk operasional; sedangkan tingkat kepastian qat'i–zanni membantu mengukur bobot legitimasi produk hukum yang dihasilkan (Masriani, 2023; Sufriadi, 2022; Wibowo & Sugitanata, 2023).

________________________________________

8. Kesimpulan

Hierarki norma menurut hukum Islam, sebagaimana direkonstruksi dalam kajian kontemporer, dapat dipahami secara komprehensif sebagai struktur bertingkat yang sekaligus bersifat substansial dan epistemik. Secara substansial, Wibowo dan Sugitanata merumuskan tiga tingkat hierarkis norma: nilai/prinsip dasar (al-mabadi al-asasiyyah / al-qiyam al-asasiyyah), prinsip umum (al-usul al-kulliyyah), dan ketentuan detail-konkret (al-ahkam al-faraiyyah) yang mencakup hukum taklifi dan wad'i (Wibowo & Sugitanata, 2023).

Secara epistemik, hierarki itu juga tercermin dalam jenjang legitimasi zanni–qat'i yang ditentukan oleh dukungan dalil, serta dalam struktur sumber hukum dari nash (Al-Qur'an dan hadis) ke ra'yu, dengan pengakuan bahwa sebagian instrumen ra'yu diperselisihkan—misalnya maslahah mursalah (Sufriadi, 2022; Wibowo & Sugitanata, 2023). Di balik semua itu, ushul fiqih menegaskan hierarki epistemologis wahyu di atas akal sebagai standar kebenaran, sehingga penalaran hukum yang bergerak dari nilai dasar menuju ketentuan konkret tetap harus terikat pada wahyu sembari memanfaatkan perangkat metodologis yang sah (Dedi, 2020; Wibowo & Sugitanata, 2023).

Kerangka ini dapat dibandingkan dengan Stufenbau Kelsen sebagai teori hierarki norma modern, tetapi Wibowo dan Sugitanata menegaskan perbedaan penting: keabsahan norma syar'i tidak direduksi menjadi validitas formal yang semata-mata diotorisasi norma lebih tinggi, melainkan terkait dengan struktur nilai-prinsip-ketentuan dan tingkat kepastian dalil yang menopangnya (Anggono, 2018; Munawaroh & Hidayati, 2015; Na'imah, 2016; Wibowo & Sugitanata, 2023).

________________________________________

Daftar Pustaka

Anggono, B. D. (2018). Tertib jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan perundang-undangan: Permasalahan dan solusinya. Masalah-Masalah Hukum, 47(1), 1–9. https://doi.org/10.14710/mmh.47.1.2018.1-9

Dedi, S. (2020). Ushul fiqih menurut paradigma filsafat ilmu (kajian ontologi, epistemologi, dan aksiologi). Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam, 5(2), 289–310. https://doi.org/10.29240/jhi.v5i2.1829

Masriani, Y. T. (2023). Sinergi maqashid syariah asy-Syatibi dengan Pancasila sebagai falsafah negara Indonesia. Jurnal Ius Constituendum, 8(1), 19–33. https://doi.org/10.26623/jic.v8i1.6092

Munawaroh, N., & Hidayati, M. N. (2015). Integrasi pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi sebagai upaya pembangunan hukum Indonesia. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 22(2), 255–268. https://doi.org/10.20885/iustum.vol22.iss2.art5

Na'imah, H. (2016). Perda berbasis syari'ah dalam tinjauan hukum tata negara. Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora, 14(1), 27–46. https://doi.org/10.18592/khazanah.v14i1.1136

Sufriadi. (2022). Tujuan, fungsi hukum dan maqasid tasyri'. Jurnal Al-Nadhair, 1(01), 27–36. https://doi.org/10.61433/alnadhair.v1i01.3

Wibowo, A., & Sugitanata, A. (2023). Teori pertingkatan norma dan penemuan hukum Islam (pendalaman dan rekonstruksi konsep). Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab, 3(1), 79–96. https://doi.org/10.59259/jd.v3i1.50