01376 - Hibah dalam Perspektif Hukum Islam: Kajian Konseptual, Fiqh, dan Implementasi Kontemporer

Hibah in Islamic Law Perspective: A Conceptual, Fiqh, and Contemporary Implementation Study

Abstract

This article examines the concept of hibah (gift/donation) in Islamic law through conceptual, jurisprudential, and contemporary implementation approaches. Hibah is fundamentally understood as a legal contract (akad) of voluntary property transfer that shifts ownership from one person to another during the donor's lifetime, without any expectation of compensation or return (tabarru'). This study finds that the validity of hibah rests critically on the fulfillment of its essential elements, particularly ijāb-qabūl (offer and acceptance) and qabḍ (possession/delivery), which mark the effective transfer of ownership. Systematically, hibah must be understood in its relation to wasiyyah (bequest) and farā'iḍ (inheritance): hibah operates during the donor's lifetime and may exclude its object from the farā'iḍ regime, whereas wasiyyah constitutes a post-mortem transfer subject to specific restrictions. In contemporary practice, the emergence of hibah amanah (hibah trust) as an Islamic estate planning instrument presents a critical jurisprudential challenge, particularly regarding the risk of transforming the inter vivos nature of hibah into a mechanism more akin to a concealed bequest. At the regulatory level, jurisdictions such as Indonesia (through the Compilation of Islamic Law/KHI) and Singapore adopt different policy frameworks regarding the permissible scope of hibah, reflecting the diversity of positive law implementations of a single foundational Islamic concept.

Keywords: hibah, Islamic gift, qabḍ, farā'iḍ, hibah trust, Islamic estate planning, KHI

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep hibah dalam hukum Islam melalui pendekatan konseptual, fiqh, dan implementasi kontemporer. Hibah pada dasarnya dipahami sebagai akad pemberian harta yang mengalihkan kepemilikan secara sukarela dari seseorang kepada orang lain ketika pemberi masih hidup, tanpa mengharapkan imbalan atau kompensasi apa pun (tabarru'). Kajian ini menemukan bahwa validitas hibah sangat bertumpu pada terpenuhinya unsur-unsur esensialnya, terutama ijāb-qabūl dan qabḍ (penyerahan/penguasaan), yang menandai efektivitas perpindahan kepemilikan. Secara sistemik, hibah harus dipahami dalam relasinya dengan wasiat dan fara'id: hibah bekerja pada masa hidup dan dapat mengeluarkan objeknya dari rezim fara'id, sedangkan wasiat merupakan transfer setelah kematian dengan pembatasan tertentu. Dalam praktik kontemporer, kemunculan hibah amanah (hibah trust) sebagai instrumen perencanaan harta Islam menghadirkan tantangan fiqh yang kritis, terutama terkait risiko penggeseran karakter inter vivos hibah menjadi mekanisme yang lebih mendekati wasiat terselubung. Pada level regulasi, yurisdiksi seperti Indonesia (melalui KHI) dan Singapura mengadopsi kerangka kebijakan yang berbeda tentang ruang lingkup hibah yang diperbolehkan, mencerminkan keragaman implementasi hukum positif atas satu konsep dasar hukum Islam.

Kata kunci: hibah, pemberian sukarela, qabḍ, fara'id, hibah trust, perencanaan harta Islam, KHI

________________________________________

I. Pendahuluan

Hibah — pemberian harta dari seseorang kepada orang lain tanpa imbalan saat pemberi masih hidup.

Hibah dalam hukum Islam pada asasnya dipahami sebagai perbuatan hukum (akad) pemberian harta yang mengalihkan kepemilikan secara sukarela dari seseorang kepada orang lain ketika pemberi masih hidup, tanpa mengharapkan imbalan atau kompensasi apa pun dari penerima (Ahmad, 2016; Chong & Alma'amun, 2015; Harahap et al., 2023; Moidin et al., 2023; Noordin et al., 2016; الكاسح, 2023). Definisi ini sejalan dengan rumusan yang sering dipakai dalam literatur kontemporer bahwa hibah adalah akad pemindahan hak milik (tamlik) yang bersifat tabarru' (gratuitous) antar orang yang hidup (inter vivos), dilakukan secara sukarela, dan tidak dimaksudkan sebagai transaksi timbal-balik (Ahmad, 2016; Moidin et al., 2023; Noordin et al., 2016; الكاسح, 2023). Dalam konteks perencanaan harta (Islamic estate planning) modern, hibah juga sering diposisikan sebagai instrumen yang bekerja pada masa hidup sehingga dapat mengeluarkan objek hibah dari rezim pembagian warisan (farā'iḍ) yang berlaku setelah kematian, suatu karakter yang membuatnya memiliki dampak yang signifikan terhadap distribusi kekayaan keluarga (Bashir, 2002; Ismail et al., 2014; SHALAL, 2023; Tangkau et al., 2019; UDDIN, 2023).

Di banyak diskursus kontemporer, hibah dibahas bukan hanya sebagai amalan sosial-keagamaan, melainkan juga sebagai mekanisme legal yang berinteraksi dengan aturan wasiat (wasiyyah) dan farā'iḍ (Bashir, 2002; Crawford, 2022; Ismail et al., 2014). Sejumlah kajian menegaskan bahwa Islam mengakui kepemilikan individu atas harta dan memberi ruang bagi pemilik untuk mentransaksikan atau memindahkan hartanya "menurut kehendaknya" selama berada dalam batas-batas syariah; karena itu, hibah dipandang sebagai salah satu bentuk tasharruf (disposisi harta) yang sah selama rukun-syaratnya terpenuhi (Bashir, 2002; Crawford, 2022; SHALAL, 2023). Pada saat yang sama, literatur juga menunjukkan adanya ketegangan normatif ketika praktik hibah dipakai untuk tujuan yang dipersepsikan "menggeser" perlindungan hak ahli waris yang ditata oleh farā'iḍ, sehingga memunculkan kebutuhan ketelitian fiqh dan kehati-hatian desain legal dalam penerapan hibah (Bashir, 2002; Ismail et al., 2014; Tangkau et al., 2019; UDDIN, 2023).

________________________________________

II. Konsep dan Definisi Hibah: Tinjauan Terminologis dan Fungsional

Secara terminologis, hibah dirumuskan sebagai akad pemberian kepemilikan harta secara sukarela kepada pihak lain pada masa hidup tanpa imbalan, dan tujuan akadnya (mawḍū'/maqsad al-'aqd) adalah terjadinya perpindahan kepemilikan tanpa 'iwadh (countervalue) (Moidin et al., 2023; Noordin et al., 2016; الكاسح, 2023). Rumusan "perpindahan kepemilikan tanpa kompensasi" ini juga ditekankan dalam kajian maqāṣid transaksi, yang membedakan tujuan akad hibah dari akad mu'āwaḍāt (komersial) seperti jual-beli (yang bertujuan memindahkan kepemilikan dengan imbalan) (Noordin et al., 2016). Sejalan dengan itu, definisi yang dipakai dalam studi hibah pada praktik takaful di Malaysia menyatakan hibah sebagai "kontrak sukarela yang menghasilkan pemindahan kepemilikan tanpa kompensasi antara pihak-pihak yang hidup," menegaskan elemen: (i) sukarela, (ii) tanpa kompensasi, dan (iii) inter vivos (Ahmad, 2016).

Dalam konteks hukum positif Islam di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga merumuskan hibah sebagai pemindahan suatu objek secara sukarela dari seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan balasan (Chong & Alma'amun, 2015; Harahap et al., 2023). Dengan demikian, pada lapis konsep, terdapat kesesuaian inti antara rumusan fiqh dan rumusan kodifikasi: hibah diperlakukan sebagai pemindahan kepemilikan yang terjadi pada masa hidup, bersifat sukarela, dan tidak berbalas (Ahmad, 2016; Chong & Alma'amun, 2015; Harahap et al., 2023; Moidin et al., 2023; Noordin et al., 2016; الكاسح, 2023). Namun, literatur juga menunjukkan bahwa detail konsekuensi dan batasan hibah dapat bervariasi ketika hibah dibaca dalam rezim regulasi negara (misalnya pembatasan jumlah hibah dalam KHI) atau ketika hibah "dikemas" menjadi produk industri (misalnya hibah amanah/hibah trust) (Bashir, 2002; Harahap et al., 2023; Tangkau et al., 2019; UDDIN, 2023; الكاسح, 2023).

________________________________________

III. Kedudukan Hibah dalam Lanskap Pemindahan Harta: Hibah, Wasiat, dan Waris

Literatur membedakan secara tegas hibah (pemberian inter vivos) dari wasiat (bequest yang efektif setelah kematian) dan waris (transfer otomatis setelah kematian menurut farā'iḍ) (Fauzi, 2019; Ismail et al., 2014; Jamaludin & Buang, 2014; Kamali, 2017; Khelladi & Saida, 2024). Studi tentang wasiat menjelaskan bahwa wasiat adalah "kepemilikan yang ditambahkan (disandarkan) kepada waktu setelah kematian melalui pemberian/donasi," sehingga pembeda utamanya adalah saat efektifnya perpindahan (post-mortem) (Fauzi, 2019; Jamaludin & Buang, 2014). Sebaliknya, hibah adalah pemberian yang dikerjakan pada masa hidup, dan dalam kerangka ini ia sering dipahami sebagai "gift inter vivos," yang dalam beberapa pembahasan ditegaskan tidak masuk ke harta yang dibagikan menurut farā'iḍ karena telah keluar dari kepemilikan pewaris sebelum wafat (B et al., 2022; Ismail et al., 2014; Kamali, 2017).

Sejumlah sumber juga menekankan batasan normatif wasiat yang tidak sama dengan hibah. Dalam wasiat, ada rambu-rambu seperti kaidah "sepertiga" dan larangan/pengekangan wasiat yang merugikan ahli waris; sementara hibah—karena terjadi pada masa hidup—sering didiskusikan dalam kerangka yang berbeda, meskipun dalam keadaan tertentu (misalnya "death-sickness/maradh al-maut") hadiah/hibah dapat didekati seperti wasiat oleh mayoritas fuqaha' (Fauzi, 2019; Ismail et al., 2014; Koehler, 2015). Pembahasan fatwa dan irsyad di Singapura menekankan pembedaan ini: hibah inter vivos pada prinsipnya dapat mengalihkan seluruh atau sebagian harta dan menyebabkan harta tersebut tidak menjadi objek farā'iḍ, sedangkan wasiat tunduk pada pembatasan sepertiga kecuali disetujui ahli waris setelah wafatnya pewasiat (Ismail et al., 2014). Pemisahan konseptual ini penting karena banyak sengketa keluarga muncul ketika sebuah tindakan "yang tampak seperti hibah" sebenarnya dirancang untuk efektif setelah kematian sehingga lebih dekat pada wasiat, atau ketika hibah yang terjadi pada kondisi rentan (misalnya sakit berat) dipersoalkan apakah mengganggu hak ahli waris (Ismail et al., 2014; Koehler, 2015; Sadique et al., 2016).

________________________________________

IV. Rukun dan Syarat Hibah: Pihak, Objek, Sighah, dan Qabḍ

Pembahasan mengenai validitas hibah dalam sumber-sumber yang tersedia menekankan elemen-elemen yang lazim dipahami sebagai rukun-syarat: adanya pemberi (donor/wāhib), penerima (donee/mawhūb lahu), objek yang dihibahkan (mawhūb), dan adanya pernyataan kehendak (ijāb-qabūl/sighah) (Bashir, 2002; Hamid, 2015; Zainon et al., 2021). Dalam kerangka praktik hibah yang dibahas oleh Noordin dkk., hibah dieksekusi melalui ekspresi kehendak donor untuk memindahkan harta tanpa imbalan dan diterima oleh penerima (ijāb dan qabūl), lalu dituangkan dalam dokumen (hibah deed), dengan konsekuensi donor berhenti menjadi pemilik atas aset tersebut (Bashir, 2002). Pada level syarat subjek hibah, kajian hibah trust menegaskan bahwa hanya pihak yang memiliki "perfect title (milk al-tām)" atas harta yang dapat mengeksekusi hibah, sehingga unsur kepemilikan penuh dari pihak pemberi menjadi syarat konseptual yang krusial (Tangkau et al., 2019).

Sejumlah sumber secara eksplisit menempatkan "penyerahan/penguasaan (qabḍ/delivery/possession)" sebagai titik kunci yang mengikat hibah. Kajian tentang living trust di Malaysia, misalnya, menekankan bahwa cara terbaik membuktikan niat hibah adalah menunjukkan bahwa transfer benar-benar dijalankan dan donor telah melakukan hal yang patut untuk melaksanakan pemindahan; bahkan untuk hibah tanah, disebutkan bahwa hibah tidak sah kecuali penerima mengambil penguasaan pada saat hibah dibuat, dan kepemilikan berpindah hanya setelah penguasaan itu terjadi (Zainon et al., 2021). Sumber lain yang mengutip ketentuan donasi/hibah dalam Majallah juga menegaskan bahwa hadiah menjadi "absolut" hanya ketika dilakukan penyerahan dan penerima telah mengambil delivery (Abdullah, 2020). Dalam konteks yudisial di Kenya, dirumuskan tiga kondisi hibah sebelum kematian, termasuk bahwa penerima harus mengambil penguasaan atas objek hibah (Hamid, 2015). Titik qabḍ ini menjadi amat penting ketika hibah "ditunda" efektivitasnya (misalnya, baru dimaksudkan berpindah setelah kematian) karena penundaan semacam itu cenderung menggeser karakter hibah menuju wasiat dan memunculkan problem validitas fiqh (Rahman et al., 2019; Zainon et al., 2021; الكاسح, 2023).

________________________________________

V. Objek Hibah dan Ruang Lingkupnya

Terkait jenis harta yang dapat dihibahkan, sumber-sumber yang tersedia menegaskan bahwa hibah merupakan mekanisme pemindahan harta yang dapat mencakup berbagai jenis properti, termasuk harta bergerak dan tidak bergerak, selama pemberi mempunyai hak atasnya (Al-Umari & Alqudah, 2023; Harahap et al., 2023). Dalam kajian mengenai praktik pengalihan hak melalui gift di Pakistan, disebutkan bahwa pemberian dapat meliputi benda bergerak maupun tidak bergerak (Al-Umari & Alqudah, 2023). Kajian tentang hibah dalam konteks Singapura juga menyatakan bahwa seorang Muslim memiliki kebebasan untuk memindahkan secara cuma-cuma "sejumlah berapa pun dan jenis properti apa pun" yang dimilikinya kepada orang lain, dan pemindahan kepemilikan dapat dilakukan segera atau diformalkan melalui grant deed (Harahap et al., 2023). Klaim kebebasan seperti ini perlu dibaca sebagai deskripsi rezim tertentu (Singapura) sekaligus menunjukkan bahwa cakupan objek hibah pada prinsipnya luas, sementara di yurisdiksi lain (misalnya Indonesia melalui KHI) terdapat pembatasan kuantitatif tertentu yang dibahas sebagai kebijakan perlindungan (Harahap et al., 2023; Tang, 2023).

________________________________________

VI. Jenis-Jenis Hibah dan Variasinya dalam Fiqh serta Praktik Kontemporer

Di dalam literatur yang tersedia, hibah dipetakan ke dalam beberapa bentuk yang relevan untuk memahami variasi syarat dan akibat hukumnya. Dalam konteks takaful, misalnya, dibedakan antara hibah mutlak (unrestricted hibah) dan hibah temporal/provisional seperti 'umrā dan ruqbā (Ahmad, 2016; Bashir, 2002). 'Umrā dijelaskan sebagai hibah yang dikaitkan dengan durasi hidup donor atau penerima, sementara ruqbā dipaparkan sebagai hibah yang dikaitkan dengan siapa yang lebih dahulu wafat di antara donor dan penerima, sehingga kepemilikan dapat dipahami berpindah menurut kondisi-kondisi tertentu (Ahmad, 2016; Bashir, 2002).

Akan tetapi, literatur juga menunjukkan bahwa pengkondisian temporal ini diperdebatkan antarmadzhab, terutama apakah ia memindahkan kepemilikan atas 'ayn (substansi aset) atau hanya memindahkan manfaat (usufruct/manfa'ah) (Abdullah, 2020; Bashir, 2002). Analisis syariah atas penerapan 'umrā dan ruqbā menjelaskan adanya perbedaan pendapat: Ḥanafī, Shāfi'ī, dan Ḥanbalī dipaparkan memandang bahwa dalam 'umrā kepemilikan aset berpindah kepada penerima, sedangkan Mālikī dipaparkan memahami perpindahan hanya pada manfaat, dengan alasan bahwa kepemilikan pada prinsipnya tidak bersifat sementara sehingga ucapan donor diinterpretasi sebagai pemindahan usufruct yang dapat bersifat temporer (Abdullah, 2020). Dalam analisis yang sama, ditegaskan pula prinsip bahwa hibah sebagai kontrak pemindahan kepemilikan menuntut implementasi segera; menggantungkan hibah pada kondisi masa depan dipandang bertentangan dengan sifat dasarnya (Abdullah, 2020). Perbedaan ini menjelaskan mengapa praktik kontemporer yang menambahkan syarat-syarat kompleks pada hibah perlu ditata hati-hati agar tetap konsisten dengan "sifat dasar" hibah menurut fiqh (Abdullah, 2020; Rahman et al., 2019; الكاسح, 2023).

________________________________________

VII. Hibah dan Keadilan dalam Pemberian kepada Anak (Hibah li al-Awlād)

Salah satu isu fiqh yang menonjol adalah hibah kepada anak: apakah wajib adil, atau sekadar dianjurkan, dan bagaimana bentuk "keadilan" itu (apakah sama rata atau mengikuti pola pembagian mirip farā'iḍ) (Omoola & Ibrahim, 2023). Studi fiqh muqāran tentang "hibah kepada anak" melaporkan adanya perbedaan ulama mengenai hukum keadilan dalam hibah kepada anak; sebagian memandangnya mustaḥabb (dianjurkan) sementara sebagian memandangnya wājib (wajib), dan mereka juga berbeda tentang teknis keadilan: apakah harus sama rata atau mengikuti pola pembagian warisan (misalnya perbandingan tertentu antara laki-laki dan perempuan) (Omoola & Ibrahim, 2023). Kajian Kenya juga melaporkan putusan Kadhi's Court yang menyatakan hibah kepada ahli waris sebelum wafat diperbolehkan dengan ketentuan laki-laki mendapatkan dua kali bagian perempuan, suatu pendirian yang menunjukkan adanya cara pandang yang mengaitkan hibah intra-keluarga dengan logika alokasi gender dalam waris (Hamid, 2015). Namun, karena sumber lain menunjukkan adanya ikhtilāf tentang "cara adil" (sama rata vs mengikuti farā'iḍ), maka posisi tersebut tidak bisa diperlakukan sebagai satu-satunya pandangan fiqh, melainkan sebagai salah satu artikulasi praktik/yurisprudensi tertentu di suatu konteks (Hamid, 2015; Omoola & Ibrahim, 2023).

Perbedaan pendapat ini penting karena hibah sering dipraktikkan dalam keluarga sebagai strategi mengatur distribusi harta di masa hidup, yang jika tidak dikelola dengan prinsip keadilan/kemaslahatan dapat memicu sengketa, terutama ketika ahli waris lain merasa dirugikan atau ketika hibah dipersepsikan sebagai penghindaran farā'iḍ (Bashir, 2002; Omoola & Ibrahim, 2023; Sadique et al., 2016). Literatur tentang sengketa pembatalan hibah di pengadilan agama menekankan bahwa konflik hibah kerap terkait dinamika keluarga dan perlindungan keturunan serta harta (maqāṣid: ḥifẓ al-māl dan ḥifẓ al-nasl), sehingga pertimbangan kemaslahatan dan konsistensi dasar hukum yang dipakai hakim menjadi isu tersendiri (Sadique et al., 2016). Dengan demikian, "hibah kepada anak" bukan sekadar isu teknis peralihan hak, tetapi juga isu etika-yuridis yang menuntut kehati-hatian — baik pada tahap perancangan (apakah adil) maupun pada tahap pembuktian dan penyelesaian sengketa (apakah prosedur dan syarat hibah terpenuhi) (Omoola & Ibrahim, 2023; Sadique et al., 2016; Zainon et al., 2021).

________________________________________

VIII. Hibah, Maradh al-Maut, dan Relasinya dengan Wasiat

Sumber-sumber yang tersedia menunjukkan bahwa "hibah pada kondisi sakit yang mengantarkan kematian" sering diberi perlakuan khusus karena potensinya mengganggu hak ahli waris dan kreditor. Dalam uraian tentang hukum waris Islam di Afrika Selatan, ditegaskan bahwa pelaksanaan bequest mencakup pula "semua hadiah yang dibuat selama death-sickness," karena mayoritas fuqaha' menganggap hadiah semacam itu berada dalam kategori bequest; baik bequest maupun hadiah tersebut tidak boleh melebihi sepertiga harta kecuali dengan persetujuan ahli waris (Koehler, 2015). Ini mengindikasikan sebuah prinsip kontrol: walaupun hibah pada masa sehat dapat dipahami sebagai peralihan inter vivos, hibah yang terjadi dalam kondisi death-sickness didekati melalui rezim pembatasan yang mirip wasiat (Koehler, 2015). Pada level pembuktian, artikel tentang kaidah fiqh dalam hukum pembuktian (berbasis Mejelle) memberi contoh perkara: ketika ada sengketa apakah suatu hibah dilakukan dalam mortal sickness, beban pembuktian diposisikan pada pihak yang diuntungkan oleh hibah untuk membuktikan bahwa hibah terjadi saat pemberi dalam keadaan sehat (Hafidz, 2023). Mekanisme pembuktian ini menunjukkan bahwa status kesehatan pemberi dapat menentukan klasifikasi dan akibat hibah dalam sengketa (Hafidz, 2023; Koehler, 2015).

Kajian tentang pemberian harta oleh orang sakit juga membahas, melalui perspektif Wahbah al-Zuḥaylī dan KHES, bahwa kondisi sakit dapat diklasifikasi (misalnya sakit berat vs tidak berat) dan menimbulkan implikasi berbeda, termasuk ketika pemberian menguras harta dan berpotensi merugikan pihak lain seperti kreditor; KHES dikutip memiliki ketentuan yang memberi kreditor hak untuk mengabaikan hibah tertentu guna pelunasan utang (Tang, 2023). Walaupun sumber ini berbicara dalam bingkai perbandingan doktrin dan kodifikasi (KHES), ia konsisten dengan gagasan umum dalam sumber lain bahwa tindakan tabarru' pada masa rawan (sakit berat yang berujung kematian) memerlukan kontrol agar tujuan perlindungan harta dan keturunan (maqāṣid) tidak terganggu (Koehler, 2015; Sadique et al., 2016; Tang, 2023). Dengan demikian, hibah pada fase akhir kehidupan menjadi area di mana batas antara hibah dan wasiat menjadi kabur secara praktis, sehingga kehati-hatian syariah dan dokumentasi/penyerahan yang jelas menjadi krusial (Hafidz, 2023; Koehler, 2015; Zainon et al., 2021).

________________________________________

IX. Hibah dan Pembatalan/Penarikan Kembali dalam Sengketa

Dalam fikih dan praktik peradilan, hibah juga terkait isu pembatalan (revocation) atau penarikan kembali. Kajian tentang putusan Pengadilan Agama mengenai pembatalan hibah menyatakan bahwa menurut perspektif fikih, pembatalan hibah dipandang "diperbolehkan," dan dalam kasus yang diteliti, rasionalitas hukum hakim terkait pembatalan dikaitkan dengan tidak terpenuhinya persyaratan proses pengalihan hibah sebagaimana ditetapkan (Moidin et al., 2023; Sadique et al., 2016). Pada saat yang sama, studi tersebut menyoroti problem metodologis: majelis hakim dalam perkara pembatalan hibah kadang menggunakan dasar hukum yang tidak konsisten (misalnya lebih menekankan hukum perkawinan tentang harta bersama dan ketentuan perjanjian perdata, sementara ketentuan yang spesifik mengenai hak menarik kembali objek hibah kurang dipertimbangkan), sehingga realisasi keadilan menjadi parsial dan inkonsistensi penerapan kerangka hukum menjadi catatan penting (Sadique et al., 2016). Ini menunjukkan bahwa isu hibah di pengadilan sering bukan hanya "apa hukum fiqhnya," tetapi juga "kerangka hukum mana" yang dipilih hakim dalam sistem hukum yang plural dan bagaimana itu mempengaruhi hasil (Sadique et al., 2016).

Dalam sengketa yang melibatkan status harta bersama, artikel tentang praktik pewarisan dalam perkawinan poligami di Pengadilan Agama Indonesia menunjukkan bahwa jika suatu aset adalah harta bersama, maka pemindahan (termasuk hibah) memerlukan persetujuan pihak terkait; disebutkan bahwa hukum perkawinan mengharuskan persetujuan para istri untuk hibah atas harta bersama dalam konteks tertentu, dan KHI juga memuat larangan menjual atau memindahkan harta bersama tanpa persetujuan pasangan (Chong & Alma'amun, 2015). Dengan demikian, pembatalan atau keberatan atas hibah dapat muncul bukan hanya karena elemen fiqh hibah (misalnya qabḍ) dipersoalkan, tetapi juga karena status kepemilikan aset (milik individual vs harta bersama) diperdebatkan (Chong & Alma'amun, 2015; Sadique et al., 2016; Zainon et al., 2021).

________________________________________

X. Hibah dalam Praktik Kontemporer: Hibah Amanah, Hibah Trust, dan Tantangan "Penundaan" Perpindahan Kepemilikan

Salah satu perkembangan paling menonjol adalah "hibah amanah/hibah trust," yaitu hibridisasi konsep hibah dengan struktur trust (amanah) sebagai produk perencanaan harta. Studi tentang "vagueness" dalam hibah amanah melaporkan kebingungan masyarakat terkait implementasinya, meliputi isu akad hibah ruqbā, syarat dalam akad, status kepemilikan dan penyerahan, penerimaan setelah kematian, hibah atas harta bercagar (secured property), akad trust, penerimaan upah trustee, dan kombinasi kontrak-kontrak trust dalam hibah (الكاسح, 2023). Di sisi lain, studi tentang re-evaluasi hibah trust di Malaysia menyatakan bahwa produk hibah trust "mencerminkan" conventional living trust dan memberi kebebasan tinggi kepada benefactor untuk menentukan distribusi kekayaannya tanpa mempertimbangkan kepentingan ahli waris yang berhak menurut farā'iḍ; meskipun demikian, praktik hibah trust dipandang mampu mempercepat prosedur pewarisan yang panjang dan kompleks, mengurangi biaya administrasi, dan menghindari hambatan hukum serta pajak waris (Bashir, 2002). Kajian tentang islamisasi English trust juga menggambarkan mekanisme hibah trust: hibah dinyatakan pada masa hidup, aset ditempatkan pada trustee, trustee mengelola selama donor hidup, dan distribusi kepada donee terjadi setelah donor wafat atau sesuai periode dalam trust deed — yang menunjukkan bahwa aset "tidak vest langsung" kepada penerima ketika hibah dinyatakan (Tangkau et al., 2019).

Pada titik inilah muncul isu fiqh yang kritis: karakter hibah sebagai transfer kepemilikan inter vivos yang menuntut implementasi segera (termasuk qabḍ) berpotensi tidak sinkron dengan desain hibah trust yang menunda vesting kepada penerima hingga setelah kematian donor (Bashir, 2002; Rahman et al., 2019; Tangkau et al., 2019; Zainon et al., 2021; الكاسح, 2023). Studi living trust di Malaysia bahkan menyatakan bahwa instrumen living trust — di mana settlor mempertahankan kontrol dan kenikmatan atas harta selama hidup dan beneficiary baru menikmati setelah settlor wafat — tidak konsisten dengan aturan hibah dan suksesi dalam hukum Islam, terutama ketika beneficiary memiliki kapasitas memiliki harta dan mungkin termasuk ahli waris (Zainon et al., 2021). Artikel tentang hibah amanah juga menegaskan bahwa dalam "hibah of trust," implementasi hibah justru terjadi setelah pemberi meninggal, sehingga objek hibah tampak masih berada dalam kepemilikan pemberi (wahib) selama hidupnya (الكاسح, 2023). Dengan demikian, tantangan terbesar hibah trust adalah menutup "celah substansi" — yakni memastikan bahwa struktur legal modern tidak mengubah hakikat hibah menjadi semacam wasiat terselubung — sembari tetap memanfaatkan manfaat administratifnya (Bashir, 2002; Tangkau et al., 2019; Zainon et al., 2021; الكاسح, 2023).

________________________________________

XI. Dimensi Regulasi: Contoh Indonesia (KHI) dan Perbandingan dengan Deskripsi Singapura

Sumber-sumber yang tersedia memperlihatkan bahwa di Indonesia, KHI mendefinisikan hibah sebagai pemindahan sukarela tanpa kompensasi (Chong & Alma'amun, 2015; Harahap et al., 2023), sekaligus memuat pembatasan tertentu. Studi perlindungan donor yang jatuh miskin menyatakan bahwa untuk Muslim di Indonesia, KHI (dikaitkan dengan Pasal 210 ayat (1)) membatasi jumlah hibah agar tidak melebihi sepertiga harta, dengan tujuan melindungi hak ahli waris; hibah dinyatakan batal demi hukum jika melanggar ketentuan tersebut karena melanggar syarat objektif perjanjian (Harahap et al., 2023). Uraian serupa tentang hibah tanah orang tua kepada anak juga mengutip KHI bahwa seseorang dapat menghibahkan "sebanyak 1/3" dari hartanya dalam kondisi tertentu, sehingga pembatasan kuantitatif ini muncul sebagai bagian dari desain perlindungan dalam hukum positif (Hidary & Haneef, 2020).

Namun, pembatasan sepertiga untuk hibah bukanlah satu-satunya model yang dideskripsikan dalam sumber. Kajian yang sama tentang perlindungan donor juga menyatakan bahwa di Singapura, seorang Muslim memiliki kebebasan menghibahkan "jumlah berapa pun" dan "jenis properti apa pun," dan dapat mengalihkan kepemilikan secara langsung (immediately) kepada penerima atau melalui grant deed (Harahap et al., 2023). Perbedaan deskriptif ini menunjukkan bahwa "hibah" sebagai konsep dasar (inter vivos, tanpa kompensasi) dapat diadopsi dalam desain hukum yang berbeda antar-yurisdiksi: Indonesia (dalam pembacaan studi tersebut) mengadopsi pembatasan tertentu demi perlindungan ahli waris/donor, sedangkan Singapura digambarkan memberi keleluasaan luas pada donor (Harahap et al., 2023; Hidary & Haneef, 2020). Perbedaan ini juga relevan ketika hibah dipakai dalam konteks perencanaan harta: kebijakan pembatasan dapat mempengaruhi sejauh mana hibah dapat dijadikan instrumen alokasi harta keluarga di luar farā'iḍ (Bashir, 2002; Harahap et al., 2023; Tangkau et al., 2019).

________________________________________

XII. Kesimpulan

Berdasarkan sintesis sumber-sumber yang tersedia, hibah menurut hukum Islam dapat diringkas sebagai akad pemindahan kepemilikan harta secara sukarela pada masa hidup tanpa kompensasi, dengan tujuan akad berupa transfer kepemilikan tanpa 'iwadh (Ahmad, 2016; Chong & Alma'amun, 2015; Harahap et al., 2023; Moidin et al., 2023; Noordin et al., 2016; الكاسح, 2023). Validitas hibah, sebagaimana ditunjukkan oleh berbagai sumber, sangat bertumpu pada realisasi elemen-elemen seperti ijāb-qabūl dan terutama qabḍ/penyerahan-penguasaan, yang menandai efektivitas perpindahan kepemilikan (Abdullah, 2020; Hamid, 2015; Zainon et al., 2021). Secara sistemik, hibah harus dipahami dalam relasinya dengan wasiat dan farā'iḍ: hibah bekerja pada masa hidup dan dapat mengeluarkan objek dari farā'iḍ, sedangkan wasiat adalah transfer setelah kematian dengan pembatasan tertentu; bahkan dalam konteks death-sickness, hadiah/hibah dapat diperlakukan mendekati bequest dan dikenai kontrol sepertiga serta isu pembuktian kesehatan pemberi (Hafidz, 2023; Ismail et al., 2014; Koehler, 2015). Perdebatan fiqh tentang keadilan hibah kepada anak, variasi bentuk 'umrā dan ruqbā, serta munculnya hibah trust/hibah amanah menunjukkan bahwa hibah adalah institusi yang kaya nuansa: ia memerlukan ketelitian fiqh, dokumentasi yang kuat, dan kehati-hatian agar desain modern tidak menggeser substansi hibah menjadi mekanisme pascakematian yang lebih dekat pada wasiat (Abdullah, 2020; Bashir, 2002; Omoola & Ibrahim, 2023; Tangkau et al., 2019; Zainon et al., 2021; الكاسح, 2023). Pada level regulasi, contoh Indonesia (KHI) dan deskripsi Singapura dalam sumber yang tersedia menunjukkan bahwa negara dapat menambahkan kebijakan pembatasan atau memberi kebebasan luas, sehingga praktik hibah senantiasa perlu dibaca secara simultan dalam perspektif fiqh dan kerangka hukum positif yang berlaku (Chong & Alma'amun, 2015; Harahap et al., 2023; Hidary & Haneef, 2020).

________________________________________

Daftar Pustaka

Abdullah, M. (2020). Classical waqf, juristic analogy and framework of awqāf doctrines. ISRA International Journal of Islamic Finance, 12(2), 281–296. https://doi.org/10.1108/ijif-07-2019-0102

Ahmad, S. (2016). The Singapore fatwa and irsyad on nzar-nuzriah. ICR Journal, 7(3), 368–378. https://doi.org/10.52282/icr.v7i3.249

Al-Umari, M. R., & Alqudah, M. A. (2023). Contract and Aqd, are they functionally different? International Journal of Law and Management, 66(1), 11–22. https://doi.org/10.1108/ijlma-03-2023-0040

B, M. T., Surya, M. Y., & Nasaruddin, N. (2022). Inheritance sharing system in Tinombala Village from the perspective of Islamic law. International Journal of Contemporary Islamic Law and Society, 4(1). https://doi.org/10.24239/ijcils.vol4.iss1.39

Bashir, A. H. M. (2002). Property rights, institutions and economic development: An Islamic perspective. Humanomics, 18(3), 75–91. https://doi.org/10.1108/eb018877

Chong, S. C., & Alma'amun, S. (2015). Bequest motives among older Malays in Selangor. Jurnal Ekonomi Malaysia, 49(2), 17–26. https://doi.org/10.17576/jem-2015-4902-02

Crawford, B. J. (2022). One flesh, two taxpayers: A new approach to marriage and wealth transfer taxation. Florida Tax Review, 6(8). https://doi.org/10.5744/ftr.2004.1008

Fauzi, F. (2019). The concept of patah titi: The problem of inheritance and its solution in Aceh Tengah. Studia Islamika, 26(1), 33–73. https://doi.org/10.15408/sdi.v26i1.6529

Hafidz, J. (2023). Accountability procedure for heirs in the registration system of wakaf assets land in Indonesia. Russian Law Journal, 11(3). https://doi.org/10.52783/rlj.v11i3.995

Hamid, S. S. (2015). Influence of western jurisprudence over Islamic jurisprudence: A comparative study. Northern University Journal of Law, 4, 13–26. https://doi.org/10.3329/nujl.v4i0.25938

Harahap, P. H., Asmuni, Syahputra, A., Meidina, A. R., & Zein, A. (2023). Religious Court decisions regarding the revocation of grant (hibah) in the perspective of Islamic jurisprudence. Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 215–232. https://doi.org/10.24090/mnh.v17i2.9767

Hidary, S. M., & Haneef, Z. (2020). Obligatory will in the Civil Code of Afghanistan: Analysis, sharia verification, and case solutions. Addaiyan Journal of Arts, Humanities and Social Sciences, 2(3), 20–30. https://doi.org/10.36099/ajahss.2.3.3

Ismail, A. G., Possumah, B. T., & Kadir, M. N. A. (2014). Inter-generational transfer under Islamic perspective. Humanomics, 30(2), 95–121. https://doi.org/10.1108/h-12-2013-0084

Jamaludin, M. H., & Buang, A. H. (2014). Syariah Courts in Malaysia and the development of Islamic jurisprudence: The study of istihsan. International Journal of Nusantara Islam, 1(1), 1–12. https://doi.org/10.15575/ijni.v1i1.33

Kamali, M. H. (2017). The Shari'ah purpose of wealth preservation in contracts and transactions. ICR Journal, 8(2), 153–175. https://doi.org/10.52282/icr.v8i2.193

Khelladi, A., & Saida, B. (2024). The problem of the jurisprudential concept in Islamic banking products. International Journal of Religion, 5(12), 1705–1719. https://doi.org/10.61707/09cwag84

Koehler, B. (2015). Muhammad's conception of property as a bundle of rights. Economic Affairs, 35(1), 52–59. https://doi.org/10.1111/ecaf.12112

Moidin, S., Rani, M. A. M., Arif, M. I. A. M., Adenan, F., Saiman, M. Z., & Jamal, I. H. (2023). Vagueness in the hibah amanah. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 13(7). https://doi.org/10.6007/ijarbss/v13-i7/17802

Noordin, N. H., Rahman, M. A. H. A., Haron, S. N., & Abdullah, A. (2016). Re-evaluating the practice of hibah trust in Malaysia. Humanomics, 32(4), 418–436. https://doi.org/10.1108/h-05-2016-0044

Omoola, S., & Ibrahim, H. K. (2023). The legal implications of abandoned digital assets in Sharīʿah-compliant fintech platforms. ISRA International Journal of Islamic Finance, 15(2), 60–76. https://doi.org/10.55188/ijif.v15i2.542

Rahman, Md. H., Ghazali, P. L., & Osmani, N. M. (2019). Application of umra and ruqba in disbursement of family takaful benefit: An analysis from Shariah perspective. Asian Academy of Management Journal, 24(Supp. 1), 107–123. https://doi.org/10.21315/aamj2019.24.s1.8

Sadique, M. A., Ansari, A. H., Hingun, M., & Hasan, A. (2016). Socio-legal significance of family waqf in Islamic law: Its degeneration and revival. IIUM Law Journal. https://doi.org/10.31436/iiumlj.v24i2.275

SHALAL, S. A. (2023). The fundamentalist studies of the provisions of the will. Russian Law Journal, 11(8s). https://doi.org/10.52783/rlj.v11i8s.1418

Tang, H. W. (2023). The Islamisation of the English trust: The hibah trust in Malaysia. Asian Journal of Comparative Law, 18(3), 303–318. https://doi.org/10.1017/asjcl.2023.19

Tangkau, T., Tangkau, D. J., Thalib, P., Nugraha, X., & Agustin, W. (2019). Analysis on non-Muslim heir position towards the inheritance of Muslim testator in Indonesia. Yuridika, 35(2), 389. https://doi.org/10.20473/ydk.v35i2.15931

UDDIN, A. E. (2023). Analyzing the implementation of shufʻah "preemption rights" in the legal system of Bangladesh within the framework of Islamic law. İslam Medeniyeti Araştırmaları Dergisi, 8(2), 459–483. https://doi.org/10.20486/imad.1351411

Zainon, M. M., Bakar, M. A., Zaghloul, S. G. G., Urus, N. S. T., Yusoff, M., & Azzis, N. M. A. (2021). Jointly acquired property of a working wife: A legal analysis from 'urf perspective. Linguistics and Culture Review, 5(S4), 2318–2331. https://doi.org/10.21744/lingcure.v5ns4.1923

الكاسح، ع. (2023). الهبة للولد حكم العدل فيها وكيفيته (دراسة فقهية مقارنة). مجلة العلوم الإنسانية والتطبيقية، 8(15)، 120–136. https://doi.org/10.65137/jhas.v8i15.139