01375 - Harta Peninggalan Dalam Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam: Konsep, Ruang Lingkup, Dan Dinamika Pembagiannya Di Indonesia

Abstract

This article examines the concept of estate (tirkah) in Islamic law and its codification in the Indonesian Compilation of Islamic Law (KHI). Using a normative legal research approach with library study methods, this article analyzes the definition, scope, and legal principles governing estate before it can be distributed to heirs. The results show that estate in Islamic law encompasses all assets and rights left by the deceased, but is not automatically identical to heritable property ready for distribution. Prior to distribution, the estate must be separated from the rights of other parties—including joint marital property—and must fulfill obligations such as funeral expenses, debt settlement, and execution of wills, with a maximum will limit of one-third of the estate. Mechanisms of mandatory will (wasiat wajibah) serve as protective instruments for adoptive children and non-Muslim heirs through judicial jurisprudence. In Indonesian pluralistic social practice, the interaction between Islamic norms, customary law, and family deliberation (musyawarah) creates complex dynamics in estate division. This article affirms that Islamic estate law is not merely a mathematical distribution system, but a comprehensive legal framework oriented toward justice and family benefit (maslahah).

Keywords: estate, tirkah, Islamic inheritance law, Compilation of Islamic Law, wasiat wajibah

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep harta peninggalan (tirkah) dalam hukum Islam dan kodifikasinya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif melalui metode studi kepustakaan, artikel ini menganalisis definisi, ruang lingkup, serta prinsip-prinsip hukum yang mengatur harta peninggalan sebelum dapat didistribusikan kepada ahli waris. Hasil kajian menunjukkan bahwa harta peninggalan dalam hukum Islam mencakup seluruh harta dan hak yang ditinggalkan pewaris, tetapi tidak secara otomatis identik dengan harta warisan yang siap dibagikan. Sebelum pembagian, harta peninggalan harus dipisahkan dari hak pihak lain—termasuk harta bersama perkawinan—serta harus memenuhi kewajiban-kewajiban seperti biaya pengurusan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat dengan batas maksimal sepertiga dari harta peninggalan. Mekanisme wasiat wajibah berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi anak angkat maupun ahli waris beda agama melalui yurisprudensi peradilan. Dalam praktik sosial Indonesia yang plural, interaksi antara norma Islam, hukum adat, dan musyawarah keluarga menciptakan dinamika kompleks dalam pembagian harta peninggalan. Artikel ini menegaskan bahwa hukum kewarisan Islam bukan sekadar sistem pembagian matematis, melainkan kerangka hukum komprehensif yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan keluarga.

Kata Kunci: harta peninggalan, tirkah, hukum waris Islam, Kompilasi Hukum Islam, wasiat wajibah

________________________________________

1. Pendahuluan

Dalam hukum Islam, pembahasan harta peninggalan (sering juga disebut tirkah) muncul sebagai konsekuensi yuridis dari peristiwa kematian, karena kematian menimbulkan akibat hukum berupa peralihan hak dan/atau kewajiban harta kekayaan dari orang yang wafat kepada pihak yang masih hidup melalui mekanisme kewarisan (Ritonga & Nasution, 2021; Septian & Sulistyo, 2023). Kerangka hukum positif Islam di Indonesia—terutama Kompilasi Hukum Islam (KHI)—mendefinisikan hukum kewarisan sebagai aturan yang mengatur pemindahan hak kepemilikan atas harta peninggalan (tirkah), menentukan siapa yang menjadi ahli waris, dan menetapkan bagian masing-masing (Manangin et al., 2020; Syibly & Tono, 2017).

Oleh karena itu, ketika seseorang wafat dan meninggalkan harta, diskursus utamanya bukan hanya "siapa ahli warisnya," tetapi juga apa yang termasuk harta peninggalan, bagaimana memurnikannya dari beban dan hak pihak lain, dan kapan ia berubah status menjadi harta warisan yang siap dibagi (Syibly & Tono, 2017; Lumbansiatar et al., 2023).

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam: (1) definisi dan terminologi harta peninggalan dalam hukum Islam dan KHI; (2) perbedaan konseptual antara harta peninggalan dan harta warisan; (3) ruang lingkup dan prinsip-prinsip hukum yang memengaruhi status harta peninggalan; serta (4) dinamika pembagiannya dalam konteks kemajemukan hukum di Indonesia.

________________________________________

2. Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif (normative legal research) dengan metode studi kepustakaan (library research). Sumber data primer meliputi ketentuan KHI dan peraturan perundang-undangan terkait, sedangkan sumber data sekunder terdiri atas artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian lapangan, dan kajian yurisprudensi yang relevan dengan topik harta peninggalan dan hukum kewarisan Islam di Indonesia. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis untuk menggambarkan dan mengevaluasi konsep, prinsip, serta praktik harta peninggalan dalam perspektif hukum Islam dan realitas sosial Indonesia.

________________________________________

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Definisi dan Terminologi "Harta Peninggalan" (Tirkah) dalam Hukum Islam dan KHI

KHI memberikan definisi eksplisit bahwa harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan pewaris, baik yang berupa benda miliknya maupun hak-haknya (Manangin et al., 2020; Nada & Kadarisman, 2024; Syibly & Tono, 2017). Pada saat yang sama, KHI juga mendefinisikan pewaris sebagai orang yang pada saat meninggal (atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan) beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (Nada & Kadarisman, 2024). Definisi ini menegaskan bahwa keberadaan harta peninggalan adalah salah satu unsur faktual yang memungkinkan terjadinya proses kewarisan, dan pewarisan dalam hukum Islam (dalam arti pembagian waris) pada prinsipnya terbuka ketika pewaris meninggal dunia (Ilmi, 2020; Nisa, 2016; Wahid & Eril, 2020).

Dalam literatur fikih, tirkah juga dijelaskan sebagai seluruh apa yang ditinggalkan oleh si mayit, yang mencakup harta dan hak; bahkan disebut mencakup hak kebendaan maupun yang bukan kebendaan (Hendra & Fadhil, 2023; Parhusip et al., 2023). Salah satu uraian yang dikutip dalam kajian beda agama menyebut pandangan Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambaliah bahwa tirkah mencakup seluruh harta dan hak yang ditinggalkan (Parhusip et al., 2023).

Di sisi lain, kajian tentang istilah teknis kewarisan membedakan beberapa istilah: tirkah sebagai semua harta peninggalan, al-irts sebagai harta warisan yang siap dibagi, dan warasah sebagai harta warisan yang telah diterima ahli waris (Rahmadani, 2022). Pembedaan istilah ini penting karena menjelaskan bahwa "harta peninggalan" adalah kategori awal (pra-distribusi), sedangkan "harta warisan siap dibagi" adalah kategori setelah pemenuhan hak-hak yang melekat pada tirkah (Rahmadani, 2022; Zein & Ibrahim, 2021).

Nuansa lain yang relevan, sebuah kajian tentang harta peninggalan dalam perspektif hukum Islam menekankan bahwa setelah pewaris meninggal, perlu dilakukan pemisahan: mana harta yang benar-benar menjadi milik pewaris dan mana harta yang sebenarnya milik orang lain tetapi berada dalam penguasaan pewaris, termasuk perlunya memisahkan harta yang diperoleh selama perkawinan (harta bersama) agar tidak tercampur dalam tirkah yang akan diwariskan (Nada & Kadarisman, 2024). Dengan demikian, sekalipun KHI mendefinisikan harta peninggalan sebagai milik dan hak pewaris (Manangin et al., 2020; Syibly & Tono, 2017), pada tingkat praktik dan analisis fikih, isu kepemilikan dan pemisahan menjadi bagian integral sebelum tirkah dapat diproses lebih lanjut (Lumbansiatar et al., 2023; Nada & Kadarisman, 2024).

________________________________________

3.2 Perbedaan Konseptual: "Harta Peninggalan" vs. "Harta Warisan" (yang Siap Dibagikan)

KHI membedakan secara normatif antara harta peninggalan dan harta warisan (Moechtar et al., 2020; Syibly & Tono, 2017). Dalam penjelasan yang dikutip oleh kajian-kajian hukum waris, harta warisan menurut KHI adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk kebutuhan pewaris selama sakit sampai meninggal, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran utang, dan pemberian untuk kerabat (Moechtar et al., 2020; Syibly & Tono, 2017). Rumusan ini menunjukkan bahwa "harta warisan" (dalam terminologi KHI) bukan sekadar semua yang tersisa secara fisik setelah kematian, tetapi harta yang telah "ditertibkan" melalui pengurangan beban-beban tertentu sehingga menjadi objek yang layak dibagi (Moechtar et al., 2020; Syibly & Tono, 2017).

Sejumlah karya menggunakan ungkapan "warisan atau harta peninggalan" untuk menyebut harta dalam keadaan "bersih," yakni setelah dikurangi utang dan pengeluaran tertentu akibat wafat (Boini & Mahrus, 2023; Taqiyuddin, 2020). Misalnya, kajian tentang tanggung jawab ahli waris terhadap utang menegaskan adanya pemisahan konsep dalam KHI: harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan pewaris (benda dan hak), sedangkan pembagian waris dilakukan setelah pelunasan utang dan wasiat, sehingga harta yang dibagi adalah harta yang sudah "bersih" dari beban tersebut (Boini & Mahrus, 2023; Moechtar et al., 2020; Parhusip et al., 2023).

Perbedaan cara penyebutan ini menunjukkan adanya variasi istilah dalam literatur, tetapi secara substansi mengarah pada satu prinsip: harta peninggalan yang belum diproses belum identik dengan harta yang siap dibagikan kepada ahli waris (Boini & Mahrus, 2023; Lumbansiatar et al., 2023). Dengan kata lain, "harta peninggalan" adalah keseluruhan aset dan hak pewaris yang ditinggalkan pada saat wafat (serta menuntut pemilahan kepemilikan), sedangkan "harta warisan" (dalam kerangka KHI) adalah hasil akhir dari proses penyelesaian hak-hak yang mendahului pembagian—yang kemudian baru didistribusikan kepada ahli waris (Moechtar et al., 2020; Syibly & Tono, 2017; Zein & Ibrahim, 2021).

________________________________________

3.3 Ruang Lingkup Harta Peninggalan: Harta Benda dan Hak, serta Kebutuhan Pemisahan dari Hak Pihak Lain

KHI memasukkan "benda milik pewaris" dan "hak-hak pewaris" sebagai bagian dari harta peninggalan (Manangin et al., 2020; Syibly & Tono, 2017). Kajian tentang status saham sebagai harta waris menegaskan kembali definisi KHI bahwa harta peninggalan mencakup harta yang ditinggalkan pewaris berupa benda miliknya maupun hak-haknya, dan menekankan pentingnya kepastian bahwa harta tersebut benar-benar milik dan hak pewaris (Hendra & Fadhil, 2023). Di sisi fikih, tirkah juga didefinisikan sebagai apa yang ditinggalkan manusia sesudah wafatnya berupa harta dan hak, termasuk hak keuangan maupun bukan keuangan (Hendra & Fadhil, 2023), serta disebut mencakup hak kebendaan maupun hak milik lain yang tidak berupa benda.

Namun, definisi normatif itu tidak menghapus persoalan praktis: sebelum pembagian, para ahli waris harus memastikan bahwa yang diproses sebagai tirkah memang merupakan milik pewaris, bukan tercampur dengan hak orang lain (Lumbansiatar et al., 2023; Nada & Kadarisman, 2024). Kajian yang membahas "memahami harta peninggalan" menekankan perlunya pemisahan harta bersama (yang diperoleh selama perkawinan) sehingga bagian masing-masing pasangan ditentukan terlebih dahulu, lalu bagian pewaris (ditambah harta bawaannya) barulah menjadi basis harta peninggalan yang akan diwariskan (Nada & Kadarisman, 2024). Secara teoritis, kebutuhan pemisahan ini juga sejalan dengan gagasan bahwa harta peninggalan harus "dimurnikan" agar hak pihak lain tidak termakan oleh ahli waris (Lumbansiatar et al., 2023; Septian & Sulistyo, 2023).

________________________________________

3.4 Hak-Hak yang Melekat pada Harta Peninggalan dan Urutan Penyelesaiannya sebelum Pembagian Waris

Kajian-kajian mengenai kedudukan wasiat dan konsep tirkah menegaskan bahwa harta peninggalan belum dapat dibagikan sebelum diselesaikan terlebih dahulu kewajiban-kewajiban pewaris yang terkait kematian, seperti biaya pengurusan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat (Ramadhani et al., 2019; Wahid & Eril, 2020). Kerangka ini juga ditegaskan dalam kajian praktik Pengadilan Agama, yang menyatakan bahwa harta peninggalan perlu dikurangi biaya penyelenggaraan jenazah, utang, dan wasiat terlebih dahulu sebelum dilakukan pembagian kepada ahli waris (Ramadhani et al., 2019). Dalam konteks pengabdian masyarakat mengenai perhitungan waris, tirkah juga dipahami sebagai harta peninggalan yang baru menjadi dasar pembagian setelah dikurangi biaya perawatan/pengurusan jenazah, utang, dan wasiat yang sesuai syariat (Zein & Ibrahim, 2021).

Dalam konteks kewajiban ahli waris, kajian tentang Balai Harta Peninggalan mengutip Pasal 175 KHI yang merinci kewajiban ahli waris, antara lain mengurus sampai pemakaman, menyelesaikan utang pewaris (termasuk biaya perawatan/pengobatan), menyelesaikan wasiat, dan membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak (Moechthar, 2017). Sejalan dengan itu, kajian tentang utang dan kepailitan dalam perspektif hukum waris Islam juga menegaskan bahwa hukum kewarisan Islam menuntut pelunasan utang dan pelaksanaan wasiat sebelum harta warisan dibagikan (Moechtar et al., 2020). Bahkan, kajian tersebut menegaskan pembatasan tanggung jawab ahli waris: ahli waris hanya bertanggung jawab melunasi utang sebatas harta peninggalan pewaris dan tidak diwajibkan menutup kekurangan dengan harta pribadi ahli waris apabila harta peninggalan tidak cukup (Moechtar et al., 2020; Nadriana & Suparman, 2017).

Dengan demikian, secara konseptual, harta peninggalan adalah "massa harta" yang menjadi tempat melekatnya hak-hak pihak lain (termasuk kreditor) dan kewajiban-kewajiban pewaris, dan baru setelah pemenuhan hak-hak tersebut, sisa yang memenuhi syarat dapat diposisikan sebagai harta yang dibagi kepada ahli waris (Lumbansiatar et al., 2023; Moechtar et al., 2020; Ramadhani et al., 2019).

________________________________________

3.5 Prinsip-Prinsip Hukum yang Memengaruhi Status Harta Peninggalan: Ijbari, Individual, Bilateral, dan Keadilan Berimbang

Dalam filsafat kewarisan Islam, terdapat asas-asas yang menjelaskan karakter "memaksa" dari pewarisan, termasuk asas ijbari yang menggambarkan bahwa peralihan harta warisan mengikuti ketetapan Allah dan tidak digantungkan pada kehendak manusia semata (Septian & Sulistyo, 2023; Taqiyuddin, 2020). Kajian tentang hukum waris sebagai instrumen kepemilikan juga menegaskan prinsip ijbari: peralihan kepemilikan melalui pewarisan tidak bisa ditentukan manusia, dan ijbari tampak pada waktu peralihan, pihak penerima, serta bagian yang diterima yang ditentukan oleh nash (antara lain QS. al-Nisa' 4:7, 11, 12, 176) (Taqiyuddin, 2020). Dalam kajian filsafat kewarisan, asas ijbari juga ditempatkan bersama asas bilateral, asas keadilan/keseimbangan, dan asas individual sebagai fondasi sistem kewarisan Islam (Musyafa'ah, 2018; Septian & Sulistyo, 2023).

Asas individual sering dijelaskan sebagai prinsip bahwa setelah pembagian, harta peninggalan semestinya didistribusikan sehingga tiap ahli waris dapat memiliki bagian secara personal (Musyafa'ah, 2018; Ukhrowiyatunnisa, 2020). Sementara itu, asas bilateral (dalam beberapa kajian Indonesia) dipahami sebagai pengakuan garis kekerabatan dari pihak ayah maupun ibu sehingga pewaris dapat berasal dari kedua garis tersebut (Manangin et al., 2020). Dalam konteks keadilan, kajian tentang kesetaraan gender dalam waris menekankan bahwa keadilan kewarisan Islam tidak diukur dari kesamaan nominal bagian, melainkan dari proporsionalitas terhadap tanggung jawab (misalnya kewajiban nafkah yang dipikul laki-laki) (Musyafa'ah, 2018; Wahid & Eril, 2020). Penegasan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak atas harta peninggalan—dengan bagian yang telah ditetapkan—juga dikaitkan dengan QS. al-Nisa' ayat 7 dalam sejumlah kajian yang mengutip atau menjelaskan ayat tersebut (Wahid & Eril, 2020; Ritonga & Nasution, 2021).

Dengan menggabungkan asas-asas ini, status harta peninggalan dalam hukum Islam tidak dipahami sebagai "harta bebas" yang dapat diperlakukan sekehendak ahli waris sebelum pembagian, melainkan sebagai objek hukum yang peralihannya dipandu oleh ketentuan syariat, sekaligus mengandung prasyarat pemenuhan hak pihak lain (utang, wasiat, dan biaya akibat kematian) (Moechtar et al., 2020; Septian & Sulistyo, 2023; Taqiyuddin, 2020).

________________________________________

3.6 Wasiat dalam Sistem Pembagian Harta Peninggalan: Fungsi, Prioritas, dan Batas Maksimal 1/3

Dalam sistem pembagian harta peninggalan, wasiat diposisikan strategis karena pelaksanaannya didahulukan sebelum pembagian harta kepada ahli waris (Ramadhani et al., 2019). Kajian tentang kedudukan wasiat menegaskan bahwa pelaksanaan wasiat termasuk hal terpenting terkait kematian dan pembagian harta peninggalan, sehingga perhitungan pembagian baru dimulai setelah dikurangi kewajiban-kewajiban pewaris termasuk wasiat (Ramadhani et al., 2019). Dalam kajian lain tentang pluralisme hukum di Indonesia, wasiat dipandang penting untuk mencegah kekacauan dan perpecahan keluarga dalam penyelesaian harta peninggalan, terutama ketika sebagian harta diberikan kepada pihak di luar keluarga (Adliyah, 2021; Ramadhani et al., 2019).

Batasan kuantitatif yang konsisten disebut dalam banyak kajian adalah bahwa wasiat dibatasi maksimal 1/3 dari harta peninggalan (Ramadhani et al., 2019). Kajian mengenai pembatasan wasiat menjelaskan bahwa batas maksimal 1/3 dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan keadilan dalam hubungan keluarga, serta mencegah terabaikannya hak ahli waris (Hadi, 2017). Dalam perspektif KHI, penelitian komparatif wasiat menyimpulkan bahwa wasiat dapat dibuat lisan atau tertulis, dan batasnya maksimal 1/3; bila lebih dari 1/3, diperlukan persetujuan ahli waris (Adelia et al., 2023). Kajian tentang pembatasan wasiat juga membedakan: wasiat untuk pihak lain tidak mensyaratkan izin ahli waris, sedangkan wasiat untuk ahli waris baru diperbolehkan apabila ahli waris lain mengizinkan (Hadi, 2017).

Dengan demikian, dalam tahap "pra-distribusi," harta peninggalan menanggung beban pelaksanaan wasiat, tetapi pelaksanaannya dibatasi agar tidak meniadakan hak ahli waris dan menjaga keadilan keluarga (Adelia et al., 2023; Hadi, 2017).

________________________________________

3.7 Wasiat Wajibah sebagai Mekanisme Perlindungan: Anak Angkat/Orang Tua Angkat dan Isu Beda Agama

3.7.1 Wasiat Wajibah untuk Anak Angkat dan Orang Tua Angkat (Pasal 209 KHI)

KHI menegaskan bahwa anak angkat bukan ahli waris karena tidak memiliki hubungan darah maupun perkawinan dengan orang tua angkat, sehingga tidak saling mewarisi (Yanuaria & Katjong, 2020). Sebagai jembatan perlindungan, KHI mengatur wasiat wajibah bagi anak angkat maupun orang tua angkat, dengan batas sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta peninggalan (Yanuaria & Katjong, 2020). Kajian mengenai wasiat wajibah dalam praktik pengadilan menyatakan bahwa Pasal 209 KHI memberikan jalan keluar agar anak angkat/orang tua angkat tetap memperoleh bagian ketika tidak ada wasiat biasa dari pewaris (Akbar, 2019). Kajian tentang pengaturan wasiat wajibah terhadap anak angkat juga menekankan fungsi ketentuan ini sebagai "jembatan" yang menutupi ketimpangan karena ketiadaan hubungan waris-mewarisi antara anak angkat dan orang tua angkat dalam doktrin waris Islam (Akbar, 2019).

Dalam studi empiris mengenai anak angkat (anak mupu) di Tulungagung, ditegaskan kembali norma bahwa anak angkat hanya dapat memperoleh melalui wasiat wajibah maksimal 1/3 harta peninggalan orang tua angkat, meskipun praktik lokal dapat berbeda (Yanuaria & Katjong, 2020). Putusan pengadilan yang dianalisis dalam kajian wasiat wajibah bagi anak adopsi menunjukkan hakim memberikan hak kepada anak angkat melalui wasiat wajibah dengan merujuk Pasal 209 KHI dan pertimbangan kemaslahatan, dengan tetap menjaga agar tidak melampaui batas 1/3 yang disebut sebagai ketentuan (Yuniarsih et al., 2022).

3.7.2 Wasiat Wajibah dan Ahli Waris Beda Agama (Perkembangan Yurisprudensi)

Dalam isu beda agama, sejumlah kajian menyatakan bahwa perbedaan agama dipahami sebagai penghalang kewarisan, sehingga ahli waris non-Muslim tidak memperoleh warisan dari pewaris Muslim menurut kerangka hukum waris Islam (Aseri & Mubarak, 2022; Parhusip et al., 2023). Namun, beberapa kajian juga menegaskan adanya solusi pemberian bagian melalui wasiat atau wasiat wajibah bagi pihak yang terhalang tersebut (Aseri & Mubarak, 2022; Hadi, 2017). Kajian tentang waris beda agama menyatakan bahwa ahli waris beda agama tetap dapat memperoleh harta melalui wasiat wajibah dengan perolehan tidak lebih dari 1/3 harta warisan (Parhusip et al., 2023).

Di sisi lain, kajian tentang implementasi wasiat wajibah menyebut adanya perkembangan bahwa wasiat wajibah dapat diberikan kepada pihak lain di luar anak/orang tua angkat, termasuk ahli waris non-Muslim, melalui penemuan hukum hakim ketika KHI tidak mengatur secara jelas (Syarief & Pratiwi, 2021; Trinanda et al., 2022). Beberapa artikel menegaskan basis yurisprudensi Mahkamah Agung dalam pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris beda agama, termasuk rujukan pada putusan Mahkamah Agung yang disebut dalam studi kepustakaan dan studi putusan pengadilan agama (Syarief & Pratiwi, 2021; Valentine & Syawali, 2023). Kajian di Notary Law Journal menyatakan bahwa pengaturan wasiat wajibah dalam KHI secara eksplisit hanya untuk anak angkat dan orang tua angkat, sedangkan pemberian kepada pihak beda agama tidak diatur dalam KHI, tetapi diperjelas melalui yurisprudensi Mahkamah Agung yang disebutkan dalam artikel tersebut (Trinanda et al., 2022).

Dengan demikian, dalam konteks harta peninggalan, mekanisme wasiat wajibah diposisikan sebagai instrumen untuk tetap memberi bagian tertentu kepada kerabat yang secara formal terhalang mewaris, dengan penekanan pada moral, keadilan, dan kemaslahatan dalam pertimbangan yudisial sebagaimana digambarkan oleh kajian-kajian tersebut (Syarief & Pratiwi, 2021; Trinanda et al., 2022).

________________________________________

3.8 Ahli Waris Pengganti (Pasal 185 KHI) dan Kaitannya dengan Harta Peninggalan

Dalam hukum keluarga Indonesia, istilah ahli waris pengganti dikenal karena dicantumkan dalam Pasal 185 KHI, meskipun secara tersurat istilah tersebut tidak ditemukan dalam Al-Qur'an dan Hadis (Anis, 2018; Rukiah et al., 2017). Kajian tentang waris pengganti menyebutkan bahwa cucu dapat menggantikan posisi orang tuanya yang lebih dahulu meninggal dari kakek untuk mendapatkan harta warisan, dan pelembagaan waris pengganti dipandang sebagai alternatif bermuatan maslahat dalam pembagian harta warisan (Anis, 2018). Studi analisis putusan hakim juga menegaskan bahwa Pasal 185 KHI mengatur penggantian hanya pada garis keturunan lurus ke bawah (anak/cucu), dan mengkaji adanya kekeliruan penerapan bagian dalam satu perkara sebagai konsekuensi kompleksitas penetapan bagian terhadap harta peninggalan (Rukiah et al., 2017).

Walaupun fokus waris pengganti adalah penentuan subjek penerima, konsep ini tetap berkaitan erat dengan harta peninggalan karena ia menentukan siapa yang berhak tampil sebagai penerima bagian dari harta peninggalan ketika ahli waris yang "seharusnya" menerima telah wafat terlebih dahulu (Anis, 2018; Rukiah et al., 2017). Karena itu, sebelum pembagian, status harta peninggalan harus ditetapkan bersama status ahli waris (termasuk ahli waris pengganti) agar pembagian tidak menimbulkan sengketa berkepanjangan (Anis, 2018).

________________________________________

3.9 Harta Peninggalan dalam Realitas Indonesia: Pluralisme Hukum, Adat, dan Musyawarah Keluarga

Kajian-kajian kewarisan di Indonesia secara konsisten menegaskan pluralisme hukum waris, yakni keberadaan hukum waris Islam, hukum waris adat, dan hukum waris perdata Barat dalam praktik sosial dan penyelesaian sengketa (Adliyah, 2021; Ramadhani et al., 2019). Studi tentang masyarakat Muslim Yogyakarta menunjukkan pluralisme hukum antara hukum Islam dan adat sulit dihindari, dan dalam pembagian harta peninggalan masyarakat tidak selalu menggunakan sistem Islam secara penuh, sering kali cenderung pada adat meskipun beberapa unsur Islam dipergunakan. Studi di masyarakat adat Karampuang juga menemukan praktik pembagian yang tidak sesuai fara'id, tetapi dilakukan berdasarkan tasâluh karena sudah menjadi adat demi kedamaian dan kemaslahatan komunitas (Nisa, 2016; Wahid & Eril, 2020).

Dalam masyarakat Kampar, penelitian menunjukkan pembagian waris berdasarkan jenis harta (rumah untuk anak perempuan bungsu, tapak rumah untuk anak perempuan lain, kebun untuk anak laki-laki) sebagai perlindungan perempuan; penulis studi itu menyimpulkan praktik tersebut dipandang tidak menyimpang dari nilai universal Islam, meskipun berbeda dari model hitungan matematis 2:1 (Marro'aini & Kholis, 2019; Rahmadani, 2022). Sementara pada masyarakat Bugis Wajo di Tangkit Baru, penelitian menegaskan adanya transisi pembagian adat yang mengarah pada pola 2:1, tetapi pelaksanaannya belum sepenuhnya tunduk pada hukum kewarisan Islam; faktor pemahaman masyarakat menjadi salah satu pengaruh (Abduh, 2021; VERANITA & Fathni, 2022). Kajian pada masyarakat Batak Angkola juga menegaskan dominasi laki-laki dalam praktik adat patrilineal, sementara Al-Qur'an hadir memberikan porsi bagian masing-masing ahli waris, dan hukum waris Islam menegaskan setiap kematian harus dilakukan penentuan bagian ahli waris (Jauhari et al., 2023; Ritonga & Nasution, 2021).

Di titik ini, sejumlah kajian menyoroti bahwa perdamaian keluarga (musyawarah) sering dipakai untuk menjaga harmoni, dan KHI sendiri mengakomodasi perdamaian pembagian waris melalui kesepakatan para ahli waris setelah masing-masing menyadari bagiannya (VERANITA & Fathni, 2022). Kajian tentang takharuj mengusulkan mekanisme damai yang menjembatani praktik pembagian merata di masyarakat dengan ketentuan pembagian syariah, dengan menekankan takharuj sebagai perdamaian ahli waris untuk "mengeluarkan" sebagian pihak dari tirkah dengan kompensasi tertentu (Hamzawi, 2024).

________________________________________

3.10 Penundaan Pembagian, Penggunaan, dan Pengalihan Harta Peninggalan yang Belum Dibagi

Sejumlah penelitian lapangan menyoroti kebiasaan menunda pembagian harta peninggalan/warisan. Studi tentang penundaan pembagian di Tasikmalaya menyimpulkan bahwa hukum Islam tidak menganjurkan penundaan pembagian jika tidak ada udzur syar'i; namun penundaan dapat dipandang diperbolehkan bila ada kesepakatan seluruh ahli waris, dan juga dibahas melalui konsep 'urf sahih (adat yang tidak bertentangan dengan syara') (Abduh, 2021). Penelitian pada masyarakat Bugis Wajo juga menyatakan bahwa dalam waris Islam tidak dikenal penangguhan tanpa alasan yang sesuai syariat, sedangkan pewarisan adat dapat menunda pembagian lama (Palembang et al., 2022; VERANITA & Fathni, 2022). Kajian tentang penggunaan harta waris yang belum dibagikan menyimpulkan penundaan pembagian dinilai makruh karena dapat merugikan ahli waris yang membutuhkan, dan membahas konsekuensi penggunaan/penjualan oleh sebagian ahli waris sebelum pembagian (Musyafa'ah, 2018; Ukhrowiyatunnisa, 2020).

Dari sisi pengalihan dan transaksi, kajian mengenai jual beli tanah warisan tanpa persetujuan ahli waris menyatakan bahwa dalam hukum Islam, tanah warisan yang belum dibagikan dilarang diperjualbelikan karena masih menjadi milik ahli waris lain; jual beli dimungkinkan bila seluruh ahli waris sepakat, dan bila tidak maka dianggap ilegal dan dapat dibatalkan (Nadriana & Suparman, 2017). Kajian lain tentang pengalihan harta warisan juga menekankan pembagian dan pengalihan sebaiknya tidak ditunda untuk menghindari penguasaan sepihak yang memicu sengketa, serta menegaskan perlunya persetujuan ahli waris jika ada pengalihan (Abduh, 2021; Manangin et al., 2020). Dalam konteks pencegahan sengketa keluarga, kajian mengenai peran notaris menekankan pentingnya notaris terutama pada wasiat untuk memastikan legalitas, validitas, dan pelaksanaannya sesuai hukum, dan mengaitkan penundaan pembagian harta peninggalan dengan potensi akibat fatal dalam keluarga (Franciska, 2018).

________________________________________

3.11 Harta Peninggalan Tak Terurus dan Pengelolaan oleh Institusi

KHI mengenal situasi ketika pewaris tidak meninggalkan ahli waris atau ahli waris tidak diketahui, dan dalam kajian tentang "orang yang mewariskan," disebut bahwa KHI mengatur penyerahan penguasaan harta tersebut kepada Baitul Mal untuk kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum melalui putusan Pengadilan Agama (Nada & Kadarisman, 2024). Dalam perspektif sistem lain, kajian mengenai kedudukan negara sebagai pengelola harta peninggalan tak terurus menekankan peran Balai Harta Peninggalan (BHP) sebagai pengelola ketika terdapat harta peninggalan tak terurus, dan menghubungkannya dengan kebutuhan pengaturan kewenangan pengelolaan (Moechthar, 2017). Kajian komparatif penolakan waris juga menyinggung bahwa dalam praktik perdata Barat, harta yang ditolak dapat dikelola melalui lembaga yang mengurus harta terbengkalai (disebut BHP), sekaligus membandingkan karakter kewarisan Islam yang imperatif dan menuntut pembagian setelah pengurangan beban pewaris (Moechthar, 2017; Ritonga & Nasution, 2021).

Dengan demikian, konsep harta peninggalan dalam hukum Islam tidak hanya berkaitan dengan "apa yang dibagi," tetapi juga membuka diskusi kelembagaan ketika tidak ada penerima yang jelas atau ketika pengelolaannya membutuhkan intervensi negara/lembaga berdasarkan sistem hukum yang berlaku (Moechthar, 2017; Nada & Kadarisman, 2024).

________________________________________

4. Kesimpulan

Secara ringkas, harta peninggalan menurut hukum Islam (tirkah) adalah keseluruhan harta dan hak yang ditinggalkan pewaris pada saat wafat yang menjadi objek proses kewarisan, sebagaimana ditegaskan dalam definisi KHI (Manangin et al., 2020; Syibly & Tono, 2017). Namun, harta peninggalan tidak otomatis identik dengan harta yang siap dibagikan, karena ia harus terlebih dahulu dipisahkan dari hak pihak lain (misalnya harta bersama) dan diselesaikan hak-hak yang melekat seperti biaya pengurusan jenazah, pelunasan utang, serta pelaksanaan wasiat (Lumbansiatar et al., 2023; Nada & Kadarisman, 2024; Ramadhani et al., 2019).

Batas wasiat maksimal 1/3 dan prioritas pelaksanaannya sebelum pembagian waris menunjukkan bagaimana hukum Islam mengendalikan distribusi harta peninggalan agar selaras dengan keadilan dan kemaslahatan keluarga (Adelia et al., 2023; Hadi, 2017). Dalam konteks Indonesia yang plural, praktik sosial memperlihatkan interaksi kompleks antara norma Islam (KHI) dan adat melalui musyawarah, tasaluh, atau takharuj, yang pada satu sisi berusaha menjaga harmoni keluarga, tetapi pada sisi lain memunculkan tantangan ketika penundaan, penggunaan, atau transaksi atas harta peninggalan dilakukan sebelum pembagian yang jelas (VERANITA & Fathni, 2022).

________________________________________

Daftar Pustaka

Abduh, M. (2021). Analisis Hukum Terhadap Tradisi Penundaan Pembagian Harta Warisan Kepada Ahli Warisnya (Studi Kasus Di Kelurahan Purbaratu Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya). Khuluqiyya Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam. https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v3i2.65

Adelia, I., Wahyuni, S., & Tarigan, T. M. (2023). Keunikan Hukum Waris Adat Minangkabau. El-Mujtama Jurnal Pengabdian Masyarakat, 4(1), 73–79. https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i1.3187

Adliyah, N. (2021). Wasiat Dalam Sistem Pembagian Harta Peninggalan Menurut Hukum Islam. Al-Amwal Journal of Islamic Economic Law, 5(1), 85–95. https://doi.org/10.24256/alw.v5i1.2063

Akbar, A. K. (2019). Pengaturan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Islam. Al Imarah Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam, 4(1), 1. https://doi.org/10.29300/imr.v4i1.2193

Anis, M. Y. (2018). Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam di Kota Makassar. Jurnal Al-Qadau Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam, 5(2), 281. https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i2.7109

Aseri, M., & Mubarak, M. Z. (2022). Hubungan Kewarisan Antar Agama Dalam Perspektif Islam. Al Qalam Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan, 16(2), 590. https://doi.org/10.35931/aq.v16i2.921

Boini, B., & Mahrus, E. (2023). Relevansi Kitab Majmu'ul Al-Mirats Fil Hukmil Faraid Karya Haji Ismail Mundu Dengan Materi Pendidikan Islam Kelas XII. Indo-Mathedu Intellectuals Journal, 4(3), 1724–1733. https://doi.org/10.54373/imeij.v4i3.416

Franciska, P. (2018). Wasiat Kepada Ahli Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Notarius, 11(1), 115. https://doi.org/10.14710/nts.v11i1.23129

Hadi, S. (2017). Pembatasan Wasiat Sebagai Bentuk Keadilan Hukum Islam. Al-Ahwal Jurnal Hukum Keluarga Islam, 9(2), 169–184. https://doi.org/10.14421/ahwal.2016.09203

Hamzawi, M. A. (2024). Takharuj; Solusi Syar'i Pembagian Waris Secara Damai. Inovatif Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Kebudayaan, 9(2), 252–269. https://doi.org/10.55148/inovatif.v9i2.906

Hendra, M., & Fadhil, M. (2023). Status Dan Posisi Hukum Saham Sebagai Harta Waris Pemegang Saham Yang Meninggal Dunia Menurut Hukum Waris Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia. Taqnin Jurnal Syariah Dan Hukum, 5(02). https://doi.org/10.30821/taqnin.v5i02.17393

Ilmi, F. A. (2020). Kewarisan Anak dari Pernikahan Dengan Ahlul Kitab (Studi Kasus di Kelurahan Kedung Cowek Kecamatan Bulak Kota Surabaya). Al-Manhaj Journal of Indonesian Islamic Family Law, 2(2), 97. https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v2i2.3722

Jauhari, J., Candra, A., & Afriani, K. (2023). Pembagian Warisan Pada Perkawinan Poligami. Disiplin Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, 29(3), 99–106. https://doi.org/10.46839/disiplin.v29i3.109

Lumbansiatar, R. A., Sinaga, R. D. F., Simanjuntak, A. S., & Manalu, S. A. R. (2023). Peran Notaris Untuk Menentukan Hak dan Tanggung Jawab Ahli Waris dalam Perspektif Hukum Islam. Mandub Jurnal Politik Sosial Hukum Dan Humaniora, 1(4), 234–243. https://doi.org/10.59059/mandub.v1i4.639

Manangin, M. S. A., Nurmala, L. D., & Martam, N. K. (2020). Pengalihan Atas Harta Warisan Di Indonesia. Dih Jurnal Ilmu Hukum, 16(2), 177–189. https://doi.org/10.30996/dih.v16i2.3345

Marro'aini, M., & Kholis, N. (2019). Kontekstualisasi Hukum Waris Dalam QS. An-Nisa [4]:11 (Studi Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Adat Kampar). Musãwa Jurnal Studi Gender Dan Islam, 18(1), 93. https://doi.org/10.14421/musawa.2019.181.93-104

Moechtar, O., Valentino, B., & Wahono, D. C. (2020). Kajian Komparatif Lembaga Penolakan Waris dalam Perspektif Hukum Waris Adat dan Islam. Jurnal Cakrawala Hukum, 11(3). https://doi.org/10.26905/idjch.v11i3.4225

Moechthar, O. (2017). Kedudukan Negara Sebagai Pengelola Warisan Atas Harta Peninggalan Tak Terurus Menurut Sistem Waris Burgerlijk Wetboek. Yuridika, 32(2), 280. https://doi.org/10.20473/ydk.v32i2.4851

Musyafa'ah, N. (2018). Filsafat Kewarisan dalam Hukum Islam. Al-Qanun Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam, 20(1), 56–76. https://doi.org/10.15642/alqanun.2017.20.1.56-76

Nada, A. I., & Kadarisman, A. (2024). Bagian Tirkah Anak Mupu Perspektif Teori Double Movement Fazlur Rahman. Sakina Journal of Family Studies, 8(1), 15–28. https://doi.org/10.18860/jfs.v8i1.6575

Nadriana, L., & Suparman, E. (2017). Tanggung Jawab Ahli Waris Dari Penjamin Pada Perusahaan Yang Pailit Ditinjau Dari Hukum Waris Islam. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 24(3), 393–411. https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss3.art3

Nisa, K. (2016). Sistem Pembagian Warisan Pada Masyarakat Multikultural: Studi di Desa Teluk Panji II Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Selatan Sumatera Utara. Al-Ahwal Jurnal Hukum Keluarga Islam, 8(2), 161–174. https://doi.org/10.14421/ahwal.2015.08204

Palembang, S. R. S., Laturette, A. I., & Latupono, B. (2022). Kajian Terhadap Pembagian Harta Warisan Tanah Dati Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Adat. Tatohi Jurnal Ilmu Hukum, 2(8), 825. https://doi.org/10.47268/tatohi.v2i8.1423

Parhusip, F. A., Gultom, W. B., Pratama, M. Y., & Hadiningrum, S. (2023). Akibat Hukum Jual Beli Tanah Warisan Tanpa Persetujuan Ahli Waris. Eksekusi Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara, 2(1), 191–198. https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i1.863

Rahmadani, G. (2022). Pengaturan Warisan Beda Agama Dipandang Dari Hukum Islam Dan Hukum Perdata. Jurnal Ilmiah Metadata, 4(1), 342–352. https://doi.org/10.47652/metadata.v4i1.136

Ramadhani, A. G., Ngadino, N., & Irawati, I. (2019). Pelaksanaan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam Dalam Praktek Pengadilan Agama Sambas. Notarius, 13(1), 37–46. https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.29160

Ritonga, R., & Nasution, M. (2021). Sistem Waris Masyarakat Muslim Batak Angkola Dalam Tinjauan Alqur'an. Asy-Syari'ah Jurnal Hukum Islam, 7(2), 209–233. https://doi.org/10.55210/assyariah.v7i2.544

Rukiah, R., Saidah, S., & Asmirayanti, A. (2017). Analisis Putusan Hakim Nomor: 284/Pdt.G/2015/PA.Prg Tentang Ahli Waris Pengganti. Diktum Jurnal Syariah Dan Hukum, 15(2), 177–190. https://doi.org/10.35905/diktum.v15i2.434

Septian, A. A., & Sulistyo, A. Q. P. (2023). Hak Waris Anak Dari Perkawinan Beda Agama. Morality Jurnal Ilmu Hukum, 9(2), 224. https://doi.org/10.52947/morality.v9i2.354

Syarief, A. O., & Pratiwi, M. (2021). Implementasi Hukum Positif Terhadap Penetapan Wasiat Wajibah Berdasarkan Kewenangan Hakim Pengadilan Agama. Jurnal Hukum Das Sollen, 6(2), 62–85. https://doi.org/10.32520/das-sollen.v6i2.1780

Syibly, M. R., & Tono, S. (2017). Prinsip Keadilan Dalam Pembagian Waris Dan Wasiat Pada Masyarakat Muslim Yogyakarta. Istinbath, 16(2), 419–440. https://doi.org/10.20414/ijhi.v16i2.12

Taqiyuddin, H. (2020). Hukum Waris Islam Sebagai Instrumen Kepemilikan Harta. Asy-Syari'ah, 22(1), 1–20. https://doi.org/10.15575/as.v22i1.7603

Trinanda, D., Mispansyah, M., & Nurunnisa, N. (2022). Wasiat Wajibah bagi Orang Tua atau Anak yang Berbeda Agama dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam di Indonesia. Notary Law Journal, 1(3), 290–309. https://doi.org/10.32801/nolaj.v1i3.30

Ukhrowiyatunnisa, U. (2020). Tinjauan Hukum Islam Tentang Penggunaan Harta Waris Yang Belum Dibagikan (Studi di Desa Talagasari Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang). Syaksia Jurnal Hukum Perdata Islam, 20(2). https://doi.org/10.37035/syakhsia.v20i2.2357

VERANITA, E. N., & Fathni, I. (2022). Pembagian Harta Warisan Masyarakat Bugis Wajo di Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam. Zaaken Journal of Civil and Business Law, 3(2), 299–326. https://doi.org/10.22437/zaaken.v3i2.18683

Valentine, F., & Syawali, S. H. Dr. H. (2023). Pembagian Hak Waris Anak Beda Agama Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata Untuk Memberikan Kepastian Hukum (Studi Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 6/P.dt.P/2022/PA.Crp). Bandung Conference Series Law Studies, 3(2), 942–947. https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i2.7270

Wahid, St. H., & Eril. (2020). Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Pada Masyarakat Adat Karampuang Di Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai. Jurnal Al-Ahkam Jurnal Hukum Pidana Islam, 2(1), 23–36. https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v2i1.326

Yanuaria, T., & Katjong, K. (2020). Penerapan Ipteks Perhitungan Kewarisan Menurut Hukum Islam. Jurnal Pengabdian Papua, 4(1), 6–10. https://doi.org/10.31957/.v4i1.1140

Yuniarsih, M., W., H. M. A., 'Aini, I. V. N., & Ilmiyah, Z. (2022). Wasiat Wajibah bagi Anak Adopsi untuk Mendapat Harta Waris. Ma'mal Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum, 3(1), 38–63. https://doi.org/10.15642/mal.v3i1.119

Zein, N., & Ibrahim. (2021). Waris Pengganti dalam Peraturan Keluarga Indonesia. Jurnal An-Nahl, 8(2), 63–70. https://doi.org/10.54576/annahl.v8i2.30