01374 - Harta Bersama dalam Perspektif Hukum Islam: Kajian Normatif, Konseptual, dan Implementatif di Indonesia

Joint Marital Property in Islamic Law Perspective: A Normative, Conceptual, and Implementative Study in Indonesia

Abstract

This article examines the concept of joint marital property (harta bersama) from the perspective of Islamic law in Indonesia through a normative, conceptual, and implementative approach. Joint marital property — defined as property acquired by husband and wife during marriage that is jointly controlled, unless otherwise agreed upon in a prenuptial agreement — is regulated primarily under Law Number 1 of 1974 on Marriage and the Compilation of Islamic Law (Kompilasi Hukum Islam/KHI). Classical Islamic jurisprudence (fiqh) does not explicitly institutionalize joint marital property, as it generally upholds the principle of separation of spousal assets. The concept of syirkah (partnership) — particularly syirkah abdan — has been adopted as a conceptual bridge, though debates persist regarding its precise compatibility with the nature of marital property. The institutionalization of joint marital property in KHI is understood as a product of legal renewal (ijtihad) grounded in maṣlaḥah mursalah and integrated with customary law (hukum adat). In practice, the Religious Court (Pengadilan Agama) serves as the primary dispute resolution forum, applying a baseline equal division (50:50), though judicial decisions reveal the existence of judicial discretion — including contra legem reasoning — to achieve substantive justice based on contributive considerations. This article concludes that joint marital property in Indonesian Islamic law represents an intersection between classical fiqh principles, legal modernization, and the social realities of contemporary Indonesian Muslim families.

Keywords: joint marital property, harta bersama, Islamic law, KHI, syirkah, prenuptial agreement, Religious Court

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep harta bersama dalam perspektif hukum Islam di Indonesia melalui pendekatan normatif, konseptual, dan implementatif. Harta bersama — yang didefinisikan sebagai harta yang diperoleh suami dan istri selama perkawinan yang dikuasai bersama, kecuali diperjanjikan lain dalam perjanjian perkawinan — diatur terutama melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Fikih klasik tidak secara eksplisit melembagakan harta bersama karena pada umumnya menekankan prinsip keterpisahan harta suami-istri. Konsep syirkah — khususnya syirkah abdan — diadopsi sebagai jembatan konseptual, meskipun perdebatan mengenai kesesuaiannya dengan sifat harta perkawinan masih berlangsung. Pelembagaan harta bersama dalam KHI dipahami sebagai produk pembaruan hukum (ijtihad) yang berpijak pada maslahah mursalah dan terintegrasi dengan hukum adat. Dalam praktiknya, Pengadilan Agama menjadi forum utama penyelesaian sengketa dengan menerapkan pembagian separuh-separuh sebagai baseline, meskipun studi putusan memperlihatkan adanya diskresi hakim — termasuk contra legem — untuk mencapai keadilan substantif berbasis kontribusi. Artikel ini menyimpulkan bahwa harta bersama dalam hukum Islam Indonesia merupakan titik temu antara prinsip fikih klasik, modernisasi hukum, dan realitas sosial keluarga Muslim Indonesia kontemporer.

Kata kunci: harta bersama, hukum Islam, KHI, syirkah, perjanjian perkawinan, Pengadilan Agama

________________________________________

I. Pendahuluan

Harta bersama — harta yang diperoleh suami dan istri selama perkawinan yang dikuasai bersama, kecuali diperjanjikan lain dalam perjanjian perkawinan.

Dalam konteks perkawinan, persoalan harta kekayaan merupakan salah satu akibat hukum yang paling sering memunculkan sengketa, terutama ketika perkawinan berakhir karena perceraian atau kematian, sehingga hukum positif Indonesia membangun perangkat aturan yang relatif rinci untuk mengatur "harta bersama" (sering juga disebut harta gono-gini) (Azhari, 2023; Fariska, 2021; Puspitasari & Hanifuddin, 2023). Di Indonesia, pengaturan harta bersama terutama bertumpu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya: UU Perkawinan) dan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya: KHI) sebagai rujukan utama bagi pasangan Muslim di lingkungan Peradilan Agama (Azhari, 2023; Jamal, 2016; Nadia & Noval, 2021). Namun, literatur juga menegaskan bahwa dalam kitab-kitab fikih klasik tidak terdapat pelembagaan harta bersama sebagai institusi yang diatur secara eksplisit sebagaimana dalam hukum positif Indonesia, sehingga konsepsi harta bersama dalam KHI dipahami sebagai bagian dari pembaruan/ijtihad hukum keluarga Islam di Indonesia (Azhari, 2023; Fariska, 2021; Malisi, 2013).

Kerangka yang sering dipakai untuk menjelaskan konstruksi harta bersama dalam diskursus hukum Islam Indonesia adalah pendekatan syirkah (perkongsian/kemitraan), sekalipun terjadi perbedaan pendapat mengenai jenis syirkah yang paling tepat untuk menggambarkan harta bersama dalam perkawinan (Febrianty et al., 2024; Jamal, 2016; Mustaghfiroh & Melinda, 2022). Sebagian penulis menekankan syirkah abdan (kemitraan tenaga) sebagai basis konseptual yang dipakai dalam perumusan kaidah harta bersama di KHI (Febrianty et al., 2024; Jamal, 2016), sementara pandangan lain mengkritik bahwa harta bersama lebih kompatibel dipahami sebagai syirkah amlak (kepemilikan bersama tanpa akad bisnis khusus), bukan syirkah 'uqud (syirkah akad bisnis) yang mensyaratkan ijab-kabul untuk usaha tertentu (Mustaghfiroh & Melinda, 2022). Dengan demikian, ketika membahas "harta bersama menurut hukum Islam" di Indonesia, analisis yang memadai perlu membedakan: (i) prinsip fikih klasik tentang keterpisahan harta suami-istri; (ii) rekonstruksi melalui syirkah sebagai analogi; dan (iii) pempositifan konsep tersebut dalam UU Perkawinan dan KHI sebagai hukum yang diterapkan oleh Pengadilan Agama (Azhari, 2023; Jamal, 2016; Malisi, 2013).

________________________________________

II. Definisi "Harta Bersama" dalam Hukum Positif Indonesia (UU Perkawinan dan KHI)

Secara normatif, UU Perkawinan menegaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama, sedangkan harta bawaan masing-masing suami atau istri serta harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain (Fariska, 2021; Ferdianto et al., 2023; Puspitasari & Hanifuddin, 2023). Rumusan ini juga tercermin dalam berbagai kajian yang menjelaskan bahwa kriteria utama harta bersama adalah "waktu perolehan", yakni selama ikatan perkawinan berlangsung, terlepas dari siapa yang bekerja atau atas nama siapa harta itu didaftarkan (Azhari, 2023; Fariska, 2021; Puspitasari & Hanifuddin, 2023). Sejalan dengan itu, KHI melalui ketentuan definisionalnya menyebut harta kekayaan dalam perkawinan (syirkah) sebagai harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama oleh suami-istri selama ikatan perkawinan, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun (Azhari, 2023; Jamal, 2016; Utami & Dalimunthe, 2023). Dengan konstruksi ini, KHI memposisikan harta bersama sebagai kategori hukum yang dapat mencakup harta yang diperoleh oleh salah satu pihak maupun oleh kedua pihak selama perkawinan, sepanjang termasuk "perolehan dalam masa perkawinan" (Azhari, 2023; Jamal, 2016; Utami & Dalimunthe, 2023).

Pada saat yang sama, KHI juga menegaskan bahwa keberadaan harta bersama tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri (Ferdianto et al., 2023; Jamal, 2016; Puspitasari & Hanifuddin, 2023). KHI juga menekankan prinsip bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan, dan harta istri tetap menjadi hak istri serta dikuasai penuh olehnya, demikian pula harta suami tetap menjadi hak suami serta dikuasai penuh olehnya (Jamal, 2016; Meirina, 2023; Puspitasari & Hanifuddin, 2023). Kombinasi norma-norma ini memperlihatkan karakter khas konstruksi KHI: di satu sisi mengakui kategori "harta bersama" sebagai harta perolehan dalam perkawinan, tetapi di sisi lain tetap memelihara prinsip kepemilikan individual suami-istri sebagai titik tolak — sehingga pemetaan "mana harta bersama" dan "mana harta pribadi" menjadi sentral dalam praktik pembuktian di Pengadilan Agama (Azhari, 2023; Ferdianto et al., 2023; Puspitasari & Hanifuddin, 2023).

Dengan demikian, rumusan "harta yang diperoleh suami dan istri selama perkawinan yang dikuasai bersama, kecuali diperjanjikan lain dalam perjanjian perkawinan" secara substansial sejalan dengan konfigurasi UU Perkawinan dan KHI, yakni: (i) patokan perolehan selama perkawinan sebagai harta bersama; (ii) pengecualian melalui perjanjian perkawinan; serta (iii) pengakuan bahwa hadiah/warisan (dan harta bawaan) cenderung diposisikan sebagai harta pribadi kecuali disepakati lain (Ferdianto et al., 2023; Meirina, 2023; Puspitasari & Hanifuddin, 2023).

________________________________________

III. Prinsip Fikih tentang Kepemilikan Harta Suami-Istri: Keterpisahan sebagai Titik Berangkat

Sejumlah literatur menegaskan bahwa kitab-kitab fikih klasik tidak membahas pelembagaan harta bersama sebagaimana dipahami dalam hukum positif Indonesia, dan secara umum fikih klasik memandang suami memiliki hartanya sendiri serta istri memiliki hartanya sendiri (Azhari, 2023; Fariska, 2021; Malisi, 2013). Penjelasan ini juga dikaitkan dengan fakta bahwa fikih klasik meletakkan kewajiban nafkah rumah tangga pada suami, sementara istri berada pada posisi menerima jaminan nafkah, sehingga percampuran harta bukanlah asumsi dasar relasi ekonomi dalam perkawinan (Mustaghfiroh & Melinda, 2022; Muzakkir, 2022). Karena itu, sejumlah penulis menegaskan bahwa "pencampuran harta karena perkawinan" tidak ditemukan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan hadis, sehingga konsep harta bersama dipandang sebagai fenomena yang muncul pada era kontemporer, terutama ketika persoalan kepemilikan dan pembagian harta dalam perkawinan menjadi sumber sengketa dan tuntutan keadilan (Azhari, 2023; Fariska, 2021; Muzakkir, 2022).

Dalam garis yang sama, beberapa kajian menegaskan bahwa mazhab Syafi'i tidak mengenal pencampuran harta kekayaan antara suami-istri karena perkawinan; harta istri tetap menjadi milik istri dan dikuasai sepenuhnya olehnya, demikian pula harta suami tetap menjadi hak milik suami (Azhari, 2023; Jamal, 2016; Nadia & Noval, 2021). Formulasi ini penting untuk dipahami sebagai "doktrin keterpisahan" yang menjadi pijakan teoretik ketika hukum Islam membahas hak milik: kepemilikan individual tetap diakui, dan harta pasangan tidak otomatis bercampur hanya karena akad nikah (Fariska, 2021; Muzakkir, 2022; Nadia & Noval, 2021). Karena itu pula, ketika konsep harta bersama diadopsi dalam KHI dan dipraktikkan oleh Pengadilan Agama, ia sering dijelaskan sebagai hasil pembaruan hukum Islam Indonesia yang merespons kebutuhan sosial dan realitas adat setempat, bukan sebagai institusi yang secara rinci diwariskan oleh fikih klasik (Azhari, 2023; Malisi, 2013; Muzakkir, 2022).

Meskipun demikian, literatur juga menunjukkan adanya ketegangan konseptual internal dalam diskursus "harta bersama menurut hukum Islam": ada tulisan yang menyebut "dalam kitab-kitab fiqih tradisional" harta bersama diartikan sebagai harta yang dihasilkan suami-istri selama perkawinan melalui syirkah, tetapi pada bagian lain literatur yang sama (dan literatur lain) menegaskan bahwa hukum Islam tidak mengenal percampuran harta dan masing-masing bebas mengatur hartanya sendiri (Meirina, 2023; Mustaghfiroh & Melinda, 2022; Nadia & Noval, 2021). Perbedaan penekanan ini memperlihatkan bahwa istilah "harta bersama" dalam wacana "hukum Islam" sering kali bukan deskripsi tunggal yang stabil, melainkan hasil perjumpaan antara prinsip fikih (keterpisahan harta), realitas sosial Indonesia (praktik kepemilikan komunal dalam rumah tangga), dan pempositifan melalui KHI (Azhari, 2023; Jamal, 2016; Malisi, 2013).

________________________________________

IV. Syirkah sebagai Kerangka Penjelas: Syirkah Abdan, Syirkah Amlak, dan Perdebatan Kesesuaian

Untuk menjembatani ketiadaan institusionalisasi harta bersama dalam fikih klasik dengan kebutuhan normatif di Indonesia, banyak kajian memakai analogi syirkah (perkongsian) sebagai kerangka konseptual (Febrianty et al., 2024; Jamal, 2016; Malisi, 2013). Dalam perspektif ini, kerja sama suami-istri dalam membangun ekonomi keluarga dipandang dapat dianalogikan sebagai syirkah abdan, yakni perkongsian tenaga/kontribusi aktif suami-istri dalam menghasilkan harta selama perkawinan (Febrianty et al., 2024; Firdausia & Attamimi, 2024; Jamal, 2016). Sejalan dengan itu, terdapat penjelasan bahwa para perumus KHI menyetujui penggunaan syirkah abdan sebagai landasan dalam merumuskan kaidah-kaidah harta bersama, sekaligus melakukan pendekatan dengan hukum adat (Febrianty et al., 2024; Jamal, 2016). Perspektif ini juga tampak dalam kajian yang menekankan bahwa syirkah abdan dapat dipakai sebagai prinsip untuk membangun keadilan pembagian harta perkawinan dengan cara mengakui kontribusi nyata kedua belah pihak (baik kontribusi ekonomi langsung maupun kontribusi yang relevan dalam membangun harta keluarga) (Firdausia & Attamimi, 2024; Hidayaturrahman, 2022; Mazaqi et al., 2023).

Namun, kajian lain mengkritik penyamaan harta bersama dengan syirkah 'uqud (syirkah akad bisnis) seperti syirkah mufawadhah atau syirkah 'abdan dalam pengertian syirkah bisnis, karena syirkah 'uqud mensyaratkan ijab-kabul dan orientasi usaha tertentu, sedangkan harta bersama dalam perkawinan tidak terbentuk melalui akad bisnis khusus (Febrianty et al., 2024; Mustaghfiroh & Melinda, 2022). Karena itu, pandangan tersebut menilai bahwa konsep harta bersama di Indonesia lebih cocok didekati sebagai syirkah amlak (kepemilikan bersama) yang tidak memerlukan ijab-kabul dan tidak berkarakter bisnis (Mustaghfiroh & Melinda, 2022). Bahkan, kajian lain menegaskan bahwa konsep harta bersama "belum sepenuhnya memenuhi kriteria syirkah" dan memiliki perbedaan fundamental pada subjek hukum, perbuatan hukum, serta sifat akad, sehingga kedua konsep tidak semestinya disamakan secara sederhana (Febrianty et al., 2024; Mustaghfiroh & Melinda, 2022). Dalam sintesis, perdebatan ini tidak meniadakan fungsi syirkah sebagai alat bantu konseptual, tetapi menuntut kehati-hatian: syirkah dapat menjelaskan prinsip kerja sama dan kepemilikan bersama, tetapi perangkat syarat-akad syirkah bisnis tidak selalu paralel dengan lahirnya harta bersama karena rezim UU Perkawinan/KHI (Febrianty et al., 2024; Jamal, 2016; Mustaghfiroh & Melinda, 2022).

________________________________________

V. Harta Bersama sebagai Pembaruan/Ijtihad (Maslahah Mursalah) dan Integrasi dengan Adat

Konstruksi harta bersama dalam hukum keluarga Islam Indonesia sering dijelaskan sebagai produk pembaruan hukum Islam: kitab fikih klasik tidak mengatur pelembagaan harta bersama, tetapi ketiadaan pembahasan tidak serta-merta berarti larangan, dan pembaruan dinilai diperlukan karena ketentuan harta bersama dibutuhkan dalam perundang-undangan perkawinan Islam di Indonesia saat ini (Azhari, 2023; Malisi, 2013; Muzakkir, 2022). Salah satu basis argumentasi yang menonjol adalah ijtihad maslahah mursalah: karena tidak ada nash eksplisit yang mengatur pencampuran harta (harta bersama) dalam perkawinan, maka penetapan norma harta bersama dipahami sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan, harmonisasi, keseimbangan, dan perlindungan harta dalam rumah tangga, terutama agar sengketa kepemilikan tidak menimbulkan ketidakadilan (Azhari, 2023; Mustaghfiroh & Melinda, 2022; Muzakkir, 2022). Dalam kerangka ini, harta bersama dipahami sebagai jawaban normatif atas realitas sosial-ekonomi kontemporer di Indonesia, di mana kontribusi ekonomi rumah tangga dapat bersifat bersama (baik secara langsung maupun melalui peran domestik yang menopang produktivitas ekonomi) (Firdausia & Attamimi, 2024; Hidayaturrahman, 2022; Muzakkir, 2022).

Literatur juga menggarisbawahi bahwa pelembagaan harta bersama telah lama dikenal dalam hukum adat di Indonesia sebagai hukum yang hidup (living law), sehingga integrasi nilai adat dan hukum Islam menjadi salah satu jalur pembentukan KHI (Febrianty et al., 2024; Jamal, 2016; Malisi, 2013). Bahkan disebutkan secara eksplisit bahwa perumus KHI mengambil syirkah abdan sebagai landasan dan melakukan pendekatan dengan hukum adat dalam merumuskan aturan harta bersama (Febrianty et al., 2024; Jamal, 2016). Karena itu, memahami harta bersama "menurut hukum Islam" dalam konteks Indonesia tidak dapat dilepaskan dari fakta bahwa KHI merupakan rumusan hukum Islam yang dipositifkan dan disesuaikan dengan kebutuhan serta kesadaran hukum masyarakat Muslim Indonesia (Azhari, 2023; Jamal, 2016; Malisi, 2013).

________________________________________

VI. Ruang Lingkup Harta Bersama: Apa yang Termasuk dan Apa yang Dikecualikan

Dalam parameter UU Perkawinan dan KHI, harta bersama pada dasarnya mencakup harta yang diperoleh selama perkawinan, dan dapat berupa harta bergerak maupun tidak bergerak (Azhari, 2023; Ferdianto et al., 2023; Rimi, 2023). Sejumlah kajian mencontohkan bahwa harta bersama dapat meliputi rumah, kendaraan, tabungan, gaji/upah, serta harta yang dibeli selama perkawinan dari penghasilan suami dan/atau istri, dan kategori ini tidak dibatasi oleh atas nama siapa aset didaftarkan (Azhari, 2023; Rimi, 2023; Utami & Dalimunthe, 2023). Selain bentuk berwujud, literatur juga menyebut bahwa harta bersama dapat mencakup surat-surat berharga, dan bahkan bentuk tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban masing-masing suami-istri yang terkait dengan harta bersama (Aksa et al., 2023; Fariska, 2021; Rimi, 2023). Klaim-klaim ini menegaskan bahwa "harta bersama" adalah kategori yang menampung berbagai jenis aset, bukan hanya satu tipe kekayaan tertentu, selama memenuhi kriteria "diperoleh dalam masa perkawinan" dan berada dalam rezim kepemilikan bersama (Aksa et al., 2023; Azhari, 2023; Rimi, 2023).

Pengecualian penting adalah harta bawaan dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan. UU Perkawinan (sebagaimana dipaparkan dalam kajian-kajian) menegaskan bahwa harta bawaan masing-masing serta hadiah/warisan berada di bawah penguasaan masing-masing penerima sepanjang para pihak tidak menentukan lain (Fariska, 2021; Ferdianto et al., 2023; Puspitasari & Hanifuddin, 2023). Sejalan dengan itu, KHI menegaskan adanya kemungkinan harta milik masing-masing suami-istri dan mempertahankan penguasaan penuh atas harta pribadi masing-masing (Jamal, 2016; Meirina, 2023; Puspitasari & Hanifuddin, 2023). Dengan demikian, secara normatif terdapat garis batas: "harta perolehan dalam masa perkawinan" cenderung menjadi harta bersama, sedangkan "harta yang melekat secara personal" (harta bawaan, hadiah, warisan) cenderung menjadi harta pribadi kecuali diperluas melalui perjanjian atau kesepakatan (Ferdianto et al., 2023; Meirina, 2023; Puspitasari & Hanifuddin, 2023).

________________________________________

VII. Penguasaan dan Pengelolaan Harta Bersama: Asas Persetujuan Bersama dan Tanggung Jawab Pemeliharaan

Dalam rezim UU Perkawinan, tindakan hukum atas harta bersama mensyaratkan persetujuan kedua belah pihak, sehingga suami-istri diposisikan setara dalam kewenangan bertindak terhadap harta bersama (Ferdianto et al., 2023; Puspitasari & Hanifuddin, 2023; Rimi, 2023). Norma ini dipertegas oleh KHI yang menyatakan suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama (Aksa et al., 2023; Ferdianto et al., 2023; Utami & Dalimunthe, 2023). Literatur menafsirkan aturan tersebut sebagai mekanisme perlindungan agar salah satu pihak tidak merugikan hak pihak lain dan agar relasi keluarga tetap terpelihara, karena keputusan memindahtangankan harta bersama tidak selalu merepresentasikan kehendak kedua pihak (Aksa et al., 2023; Ferdianto et al., 2023; Sulasina et al., 2020).

Selain persetujuan, KHI juga menegaskan tanggung jawab pemeliharaan: suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri, dan hartanya sendiri, sedangkan istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama dan harta suami yang ada padanya (Aksa et al., 2023; Ferdianto et al., 2023; Nafi & Solehah, 2020). Lebih lanjut, apabila terjadi perselisihan tentang harta bersama, penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Agama (Anggraini et al., 2024; Asman, 2019; Ferdianto et al., 2023). Rangkaian norma ini menunjukkan bahwa harta bersama bukan hanya persoalan "kepemilikan", melainkan juga tata kelola (governance): siapa berwenang bertindak, bagaimana tindakan itu dibatasi, dan ke mana sengketa diarahkan untuk diputus (Aksa et al., 2023; Asman, 2019; Ferdianto et al., 2023).

________________________________________

VIII. Perjanjian Perkawinan sebagai Pengecualian dan Instrumen Penataan Harta

Kerangka hukum positif menempatkan perjanjian perkawinan sebagai instrumen yang dapat menyimpangi pola default harta bersama, termasuk pengaturan pemisahan harta atau pengaturan lain yang disepakati (Clarissha et al., 2022; Masri & Wahyuni, 2021; Sarizal et al., 2019). Kajian-kajian menegaskan bahwa Pasal 29 UU Perkawinan memandang perjanjian perkawinan sebagai perjanjian tertulis yang disahkan pejabat pencatat perkawinan, dan perjanjian ini dapat mengatur kedudukan harta dalam perkawinan (termasuk pemisahan harta) (Sarizal et al., 2019; Trisnawati & Fathoni, 2022). Secara praktis, perjanjian perkawinan juga dipahami sebagai upaya preventif untuk menghindari sengketa harta bersama karena sengketa sering muncul akibat tidak adanya kesepakatan awal tentang status dan pemisahan harta (Hendarto, 2022; Puspitasari & Hanifuddin, 2023; Sarizal et al., 2019).

Perkembangan penting yang dicatat literatur adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang memaknai bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat tidak hanya sebelum atau pada saat perkawinan, tetapi juga selama dalam ikatan perkawinan (Clarissha et al., 2022; Masri & Wahyuni, 2021; Sarizal et al., 2019). Implikasi yang disebutkan adalah bahwa putusan tersebut dapat mempengaruhi status harta yang sebelumnya dianggap harta bersama untuk beralih menjadi harta masing-masing, bergantung pada isi perjanjian dan waktu berlakunya (Hafis et al., 2023; Sarizal et al., 2019). Bahkan dijelaskan adanya konsekuensi lahirnya dua jenis rezim harta: harta bersama sampai perjanjian dibuat dan harta terpisah setelah perjanjian dibuat, yang sekaligus dapat menimbulkan isu kepastian hukum dalam praktik (Hafis et al., 2023; Sarizal et al., 2019). Dengan demikian, frasa "kecuali diperjanjikan lain dalam perjanjian perkawinan" merupakan klausul kunci yang benar-benar operasional dalam sistem hukum Indonesia karena perjanjian dapat secara nyata mengubah klasifikasi dan akibat hukum harta dalam perkawinan (Hafis et al., 2023; Masri & Wahyuni, 2021; Sarizal et al., 2019).

________________________________________

IX. Pembagian Harta Bersama Ketika Perkawinan Putus: Cerai Hidup dan Cerai Mati

Ketika perkawinan putus karena perceraian, UU Perkawinan menegaskan bahwa harta bersama diatur menurut "hukumnya masing-masing", yang dalam penjelasan dipahami dapat meliputi hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lain (Azhari, 2023; Hendarto, 2022; Jamal, 2016). Untuk pasangan Muslim, KHI memberikan kepastian normatif bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak atas seperdua harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan (Azhari, 2023; Mazaqi et al., 2023; Puspitasari & Hanifuddin, 2023). Sementara itu, dalam konteks cerai mati, KHI menyatakan bahwa separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama (Akbar et al., 2021; Azhari, 2023; Trisnawati & Fathoni, 2022). Kerangka ini menunjukkan bahwa KHI membangun "pemisahan tahap awal": sebelum warisan dibagikan, porsi harta bersama terlebih dahulu dipisahkan (misalnya separuh bagi pasangan yang masih hidup), baru kemudian sisa bagian yang menjadi hak pihak yang meninggal diproses sebagai harta waris (Akbar et al., 2021; Azhari, 2023; Sukari, 2020).

Namun, literatur berbasis studi putusan juga memperlihatkan bahwa praktik peradilan tidak selalu berhenti pada pembagian "50:50". Sejumlah kajian menganalisis putusan pengadilan agama yang menyimpang dari pola separuh-separuh, misalnya pembagian 1/4 untuk suami dan 3/4 untuk istri dalam perkara harta bersama di Pengadilan Agama Tembilahan, dengan argumentasi bahwa penerapan Pasal 97 KHI secara kaku dapat mengurangi nilai keadilan ketika kontribusi salah satu pihak jauh lebih dominan (Fariska, 2021b, 2021c; Mazaqi et al., 2023). Kajian lain juga membahas putusan Pengadilan Agama Yogyakarta yang membagi harta bersama 40% untuk mantan suami dan 60% untuk mantan istri, serta menempatkan isu tersebut dalam ketegangan antara kepastian hukum pembagian separuh-separuh dan pertimbangan keadilan berbasis kontribusi (Hidayaturrahman, 2022; Utami & Dalimunthe, 2023). Literatur yang mengkaji teori keadilan dalam pembagian harta bersama juga menyebut bahwa hakim dapat melakukan contra legem untuk mencapai keadilan, khususnya ketika pembagian normatif dianggap belum memenuhi kriteria keadilan bagi pihak tertentu dalam relasi perkawinan (Hidayaturrahman, 2022; Mazaqi et al., 2023; Muhaddis et al., 2023). Dengan demikian, secara normatif KHI menyediakan baseline "seperdua-seperdua", tetapi studi putusan memperlihatkan ruang diskresi hakim yang dipakai untuk mengutamakan keadilan substantif dan kemanfaatan dalam kondisi tertentu (Hidayaturrahman, 2022; Mazaqi et al., 2023; Muhaddis et al., 2023).

________________________________________

X. Penyelesaian Sengketa dan Pembuktian: Peran Pengadilan Agama dan Kendala Objek Tertentu

KHI menegaskan bahwa sengketa harta bersama diselesaikan melalui Pengadilan Agama (Anggraini et al., 2024; Asman, 2019; Ferdianto et al., 2023). Dalam praktik, penyelesaian sengketa ini menuntut pembuktian mengenai apakah suatu aset termasuk harta bersama atau harta pribadi, sehingga sengketa sering berputar pada asal-usul harta (misalnya hadiah/hibah/warisan versus perolehan bersama) dan pada kemampuan para pihak menunjukkan bukti kepemilikan/perolehan (Falakh & Setiyowati, 2023; Mazaqi et al., 2023; Trisnawati & Fathoni, 2022). Literatur juga menegaskan bahwa penyelesaian dapat ditempuh secara litigasi atau perdamaian (non-litigasi), tetapi ketika masuk pengadilan, putusan hakim menjadi penentu akhir, termasuk dalam hal eksekusi pembagian jika para pihak tidak kooperatif (Mazaqi et al., 2023; Puspitasari & Hanifuddin, 2023; Putri & Wahyuni, 2021).

Di samping itu, ada kendala khusus ketika objek sengketa harta bersama masih diagunkan/menjadi jaminan utang. Kajian atas SEMA Nomor 3 Tahun 2018 menjelaskan bahwa gugatan harta bersama yang objek sengketanya masih diagunkan sebagai jaminan utang dan mengandung perselisihan kepemilikan dapat dinyatakan tidak dapat diterima, dengan pertimbangan agar tidak merugikan pihak lain serta sejalan dengan kaidah mendahulukan pencegahan mudarat (Khoiri, 2021; WN et al., 2023). Artinya, walaupun secara substansi suatu aset dapat diklaim sebagai harta bersama, prosedur penyelesaian sengketa dapat terhambat oleh status hukum aset tersebut terhadap pihak ketiga (misalnya kreditur) (Khoiri, 2021; Putri & Wahyuni, 2021; WN et al., 2023).

________________________________________

XI. Isu Kontekstual yang Mempengaruhi Implementasi Harta Bersama Menurut Hukum Islam

A. Harta Bersama dalam Konteks Perkawinan Poligami

Dalam konteks perkawinan poligami, KHI menegaskan bahwa harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang adalah terpisah dan berdiri sendiri untuk masing-masing perkawinan, sehingga istri kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan istri berikutnya terjadi (Puteri & Windarto, 2023; Zaelani & Muliya, 2022). Literatur menegaskan bahwa pembagian harta bersama dalam poligami harus memperhatikan pemisahan temporal tersebut untuk menjaga keadilan para istri, dan norma ini juga dikaitkan dengan UU Perkawinan serta praktik peradilan yang memerlukan penegasan harta bersama istri terdahulu ketika permohonan izin poligami diajukan (Fatakh & Wasman, 2021; Zaelani & Muliya, 2022). Dengan demikian, pada poligami, konsep "harta bersama" tetap ada tetapi tidak tunggal; ia tersegmentasi menurut periode dan relasi perkawinan yang relevan (Puteri & Windarto, 2023; Zaelani & Muliya, 2022).

B. Harta Bersama dalam Konteks Perkawinan Siri/Tidak Tercatat

Dalam konteks perkawinan siri/tidak tercatat, sejumlah kajian menekankan bahwa ketiadaan pencatatan berimplikasi pada lemahnya atau bahkan tidak adanya perlindungan hukum negara terhadap hak-hak istri, termasuk hak atas harta bersama/gono-gini ketika terjadi konflik atau perceraian (Mansari et al., 2023; Tanjung & Ziaulhaq, 2022). Literatur bahkan menggarisbawahi bahwa dalam perkawinan yang tidak dicatat, suami atau istri dapat bertindak terhadap harta yang diperoleh tanpa batasan penggunaan sebagaimana dibatasi dalam perkawinan tercatat, sehingga muncul problem serius dalam kepastian status "harta bersama" dan akses gugatan perdata (Mansari et al., 2023; Tanjung & Ziaulhaq, 2022). Isu ini penting karena pembahasan "harta bersama menurut hukum Islam" di Indonesia pada praktiknya sangat terkait dengan keberfungsian KHI di Pengadilan Agama, yang mensyaratkan adanya hubungan perkawinan yang dapat dibuktikan dalam tertib administrasi hukum (Hayatuddin et al., 2023; Mansari et al., 2023; Tanjung & Ziaulhaq, 2022).

________________________________________

XII. Kesimpulan

Konsepsi "harta bersama menurut hukum Islam" dalam konteks Indonesia harus dipahami sebagai hasil interaksi antara prinsip fikih klasik (yang menekankan keterpisahan harta suami-istri dan tidak mengenal pelembagaan harta bersama secara eksplisit), kebutuhan keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat kontemporer, serta pempositifan norma melalui UU Perkawinan dan KHI (Azhari, 2023; Malisi, 2013; Muzakkir, 2022). Secara normatif, UU Perkawinan dan KHI sama-sama mengarahkan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama yang dikuasai bersama, dengan pengecualian yang tegas bagi harta bawaan serta hadiah/warisan (sepanjang tidak disepakati lain), dan dengan ruang pengecualian utama melalui perjanjian perkawinan (Ferdianto et al., 2023; Meirina, 2023; Puspitasari & Hanifuddin, 2023). Dalam tata kelola, tindakan memindahtangankan harta bersama dibatasi oleh syarat persetujuan kedua belah pihak dan sengketa harta bersama diposisikan sebagai kompetensi Pengadilan Agama bagi pasangan Muslim (Aksa et al., 2023; Asman, 2019; Ferdianto et al., 2023). Dalam pembagian ketika perkawinan putus, KHI menetapkan baseline seperdua-seperdua untuk cerai hidup dan separuh untuk pasangan yang hidup lebih lama pada cerai mati, tetapi studi putusan memperlihatkan adanya praktik diskresi hakim (bahkan contra legem) untuk mengejar keadilan substantif berbasis kontribusi dan kemanfaatan dalam kasus tertentu (Hidayaturrahman, 2022; Mazaqi et al., 2023; Puspitasari & Hanifuddin, 2023). Dengan demikian, rumusan ringkas "harta yang diperoleh selama perkawinan dikuasai bersama, kecuali diperjanjikan lain" adalah inti normatif yang kuat dalam hukum Islam terpositifkan di Indonesia, tetapi implementasinya tetap bergerak dalam spektrum perdebatan fikih-syirkah, pembaruan (maslahah), serta praktik peradilan yang sensitif pada fakta kontribusi dan kondisi sosial para pihak (Mazaqi et al., 2023; Mustaghfiroh & Melinda, 2022; Muzakkir, 2022).

________________________________________

Daftar Pustaka

Akbar, P. R., Sunarmi, S., Azwar, T. K. D., & Ikhsan, E. (2021). Analisis akta wasiat atas harta bersama yang dilaksanakan setelah suami meninggal berdasarkan Putusan Pengadilan Agama No: 2304/Pdt.G/2017/PA Medan. Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum. https://doi.org/10.55357/is.v2i2.147

Aksa, F. N., Nur, M., & Saifullah, T. (2023). Dampak kepemilikan harta benda setelah adanya harta bersama yang tidak dibagi (Studi kajian hukum ekonomi syariah dan Putusan Nomor 93/Pdt.G/2011/MS-Bir). Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law, 8(1), 78–96. https://doi.org/10.24256/alw.v8i1.3770

Anggraini, D., Yakub, S., & Sopiah, S. (2024). Harta gono-gini dalam perspektif sosiologi hukum. QANUN, 2(2), 303–323. https://doi.org/10.58738/qanun.v2i2.574

Asman, A. (2019). Harta bersama perkawinan pasca perceraian di Pengadilan Agama Sambas (Putusan Hakim Nomor 144/Pdt.G/2019/PA.Sbs). Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah, 8(1), 38–50. https://doi.org/10.52051/ulumulsyari.v8i1.46

Azhari, M. A. (2023). Pembagian harta bersama akibat perceraian menurut hukum Islam: Kajian terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0297/Pdt.G/2017/PA. As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, 6(1), 749–761. https://doi.org/10.47467/as.v6i1.5560

Clarissha, V. S., Hapsari, R. A., & Hesti, Y. (2022). Kedudukan harta bersama yang dijadikan objek jaminan hak tanggungan dalam hutang piutang dan dieksekusi oleh pengadilan (Studi Putusan Nomor 13/PDT.BTH/2021/PN TJK). Iblam Law Review, 2(1), 52–72. https://doi.org/10.52249/ilr.v2i1.51

Falakh, M. Y., & Setiyowati. (2023). Penyelesaian sengketa harta pemberian orang tua yang dibuat dengan akta jual beli. Jurnal Akta Notaris, 2(2), 162–177. https://doi.org/10.56444/aktanotaris.v2i2.1202

Fariska, A. F. (2021a). Pertimbangan putusan hakim perkara harta bersama No.0233/PDT.G/2018/PA.TBH di Pengadilan Agama Tembilahan. Hukum Islam, 21(1), 114. https://doi.org/10.24014/jhi.v21i1.9549

Fariska, A. F. (2021b). Pertimbangan putusan hakim perkara harta bersama di Pengadilan Agama Tembilahan. Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan, 8(2), 160–174. https://doi.org/10.32505/qadha.v8i2.2675

Fariska, A. F. (2021c). Pertimbangan putusan hakim perkara harta bersama No.0233/PDT.G/2018/PA.TBH di Pengadilan Agama Tembilahan. Al-Maslahah: Jurnal Ilmu Syariah, 17(2), 232–247. https://doi.org/10.24260/al-maslahah.v17i2.2024

Fatakh, A., & Wasman, W. (2021). Perspektif hakim terhadap regulasi hukum dan profesionalisme, mekanisme dan bias pengambilan keputusan hakim dalam penanganan kasus permohonan suami izin poligami pada Pengadilan Agama Sumber di Kabupaten Cirebon. Inklusif: Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam, 6(2), 122. https://doi.org/10.24235/inklusif.v6i2.9742

Febrianty, Y., Ishwara, A. S. S., & Angraeni, N. (2024). Kedudukan hukum hak kekayaan intelektual sebagai mas kawin dalam perkawinan. Jurnal USM Law Review, 7(1), 429–442. https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.7805

Ferdianto, R. A., Prakoso, M. S. W., & Solikin, M. (2023). Tinjauan harta gono-gini bagi pihak yang melakukan pernikahan siri ditinjau berdasarkan KUHPerdata. Jurnal Syntax Fusion, 3(01), 67–81. https://doi.org/10.54543/fusion.v3i01.244

Firdausia, S., & Attamimi, Z. F. (2024). Penerapan prinsip syirkah abdan dalam pembagian harta perkawinan. Syntax Idea, 6(2), 594–603. https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i2.2946

Hafis, M., Nelli, J., & Elmiati, N. (2023). Akibat hukum terhadap perubahan perjanjian perkawinan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018. Hukum Islam, 22(2), 1. https://doi.org/10.24014/jhi.v22i2.19436

Hayatuddin, K., Saptawan, A., Is, M. S., & Atiqoh, I. (2023). Legitimasi hukum pembagian harta bersama terhadap gugatan harta bersama di Indonesia. Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum, 21(1), 61–81. https://doi.org/10.32694/qst.v21i1.2319

Hendarto, A. V. P. (2022). Analisis yuridis pembagian harta bersama setelah perceraian ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 7(2), 516. https://doi.org/10.17977/um019v7i2p516-523

Hidayaturrahman, H. (2022). Ijtihad maslahah mursalah tentang harta bersama dalam rumusan hukum perkawinan di Indonesia. Bayani, 2(2), 128–148. https://doi.org/10.52496/bayaniv.2i.2pp128-148

Jamal, R. (2016). Harta bersama akibat perceraian dalam KHI dan UU No. 1 Tahun 1974. Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 9(1). https://doi.org/10.30984/as.v9i1.12

Khoiri, K. (2021). Gugatan harta bersama (Telaah SEMA Nomor 3 Tahun 2018). Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam, 2(1), 62–71. https://doi.org/10.15575/as.v2i1.12173

Malisi, A. S. (2013). Praktik pembagian harta gono-gini (Studi pandangan ulama Aceh Singkil). Ulul Albab: Jurnal Studi Islam. https://doi.org/10.18860/ua.v0i0.2326

Mansari, M., Ritonga, H. Y., & Hidayat, R. (2023). Pemidanaan terhadap penggelapan harta dari nikah siri. Jurnal Yudisial, 15(3), 283–299. https://doi.org/10.29123/jy.v15i3.532

Masri, E., & Wahyuni, S. (2021). Implementasi perjanjian perkawinan sebelum, saat dan sesudah perkawinan. Jurnal Kajian Ilmiah, 21(1), 111–120. https://doi.org/10.31599/jki.v21i1.310

Mazaqi, H., Azad, F. S., Rachmawati, N. A., Rajuna, S. B., Farida, Y. S., & Makhrus, M. (2023). Analisa pembagian harta bersama terhadap perceraian aparatur sipil negara atau pegawai negeri sipil. Jurnal Yustitia, 24(1). https://doi.org/10.53712/yustitia.v24i1.1968

Meirina, M. (2023). Hukum perkawinan dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam. Ahkam, 2(1), 22–49. https://doi.org/10.58578/ahkam.v2i1.785

Muhaddis, M., Armanda, D., Junaidi, J., Rahman, B., & Gunawan, T. (2023). Analisis kebijakan hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tentang pembagian harta bersama Nomor: 168/PDT.G/2014/MS-LSK tentang penyelesaian harta bersama karena perceraian. Asia-Pacific Journal of Public Policy, 9(1), 109–127. https://doi.org/10.52137/apjpp.v9i1.150

Mustaghfiroh, S., & Melinda, N. (2022). [Judul tidak tersedia]. Syakhshiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2(1), 107. https://doi.org/10.32332/syakhshiyyah.v2i1.5480

Muzakkir, M. (2022). Analisis tentang harta gono-gini dalam hukum adat dan hukum positif di Indonesia (UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI Indonesia). Sintesa: Jurnal Kajian Islam dan Sosial Keagamaan, 3(2), 1. https://doi.org/10.22373/sintesa.v3i2.427

Nadia, N., & Noval, N. (2021). Musyarakah pada harta bersama. Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum, 14(2), 341–362. https://doi.org/10.24239/blc.v14i2.601

Nafi, M. W., & Solehah, C. M. (2020). Penerapan teori keadilan dalam putusan harta bersama (Analisis Perkara Nomor 0346/Pdt.G/2017/PA.Ktb). Jurnal Hadratul Madaniyah, 7(1), 26–33. https://doi.org/10.33084/jhm.v7i1.1599

Puspitasari, I., & Hanifuddin, I. (2023). Stratifikasi akad kepemilikan harta sebagai solusi problem pembagian harta pascacerai. Tafaqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman, 11(1), 40–59. https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v11i1.1168

Puteri, I. P., & Windarto, W. (2023). Putusan Pengadilan Agama tentang izin poligami bagi pegawai negeri sipil. Zaaken: Journal of Civil and Business Law, 4(2), 347–359. https://doi.org/10.22437/zaaken.v4i2.25289

Putri, E. A., & Wahyuni, W. S. (2021). Penyelesaian sengketa harta bersama setelah perceraian dalam hukum positif di Indonesia. Jurnal Mercatoria, 14(2), 40–52. https://doi.org/10.31289/mercatoria.v14i2.5692

Rimi, A. M. (2023). The position of premarital property and joint property after divorce: A study of premarital agreement. Sign: Jurnal Hukum, 4(2), 376–387. https://doi.org/10.37276/sjh.v4i2.226

Sarizal, S., Darmawan, D., & Mahfud, M. (2019). Kedudukan perjanjian perkawinan terhadap pemisahan harta bersama setelah dilaksanakan perkawinan kaitannya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang waktu pembuatan perjanjian perkawinan. Syiah Kuala Law Journal, 3(2), 296–311. https://doi.org/10.24815/sklj.v3i2.12168

Sukari, A. (2020). Dampak sosio-religius Putusan Mahkamah Agung Nomor 420K/Ag/2010 terhadap waris anak angkat dan para pihak perspektif Kompilasi Hukum Islam. Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, 11(2), 299. https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i2.7577

Sulasina, S., Sulaksono, T. P., & Kurniasih, Y. (2020). Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 267 K/Ag/2018 tentang sengketa hibah harta bersama dalam perkawinan. Social Pedagogy: Journal of Social Science Education, 1(2), 137. https://doi.org/10.32332/social-pedagogy.v1i2.2733

Tanjung, A. N. N., & Ziaulhaq, W. (2022). Analisis terhadap hukum positif dan fiqih pada perkawinan siri dan pengaruhnya terhadap kepemilikan harta kekayaan. Sosmaniora: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 1(1), 62–66. https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v1i1.207

Trisnawati, N. D., & Fathoni, M. Y. (2022). Tinjauan yuridis pembagian harta perkawinan menurut hukum Islam dan hukum perdata. Private Law, 2(2), 335–343. https://doi.org/10.29303/prlw.v2i2.1161

Utami, S. M. P., & Dalimunthe, S. N. I. S. (2023). Penerapan teori keadilan terhadap pembagian harta bersama pasca perceraian. Jurnal USM Law Review, 6(1), 433–447. https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6899

WN, S. F., Romdoni, M., & Nurdiansyah, R. (2023). Harta bersama: Sebuah penyelesaian objek sengketa yang berstatus agunan di Pengadilan Agama Serang. Jurnal Yustitiabelen, 9(1), 1–23. https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v9i1.568

Zaelani, A. S., & Muliya, L. S. (2022). Pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan hukum Islam. Bandung Conference Series: Law Studies, 2(1). https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i1.724