01373 - Hakim Tunggal dalam Perspektif Hukum Islam: Kajian Konseptual, Historis, dan Institusional

Single Judge in Islamic Law Perspective: A Conceptual, Historical, and Institutional Study

Abstract

This article examines the concept of the single judge (hakim tunggal) from the perspective of Islamic law through a conceptual, historical, and institutional approach. The single judge in the modern Indonesian judicial context is understood as a judge who examines and decides a case independently, without a panel deliberation mechanism. In the Islamic legal tradition, this figure corresponds to the qāḍī (qadi), whose authority is rooted in the doctrine of wilāyat al-qāḍī. This study finds that the panel format often found in contemporary Islamic courts is largely a product of modern state institutionalization rather than an intrinsic requirement of the Islamic judicial tradition. Historically, the single-judge model was the prevailing form in religious courts in the Indonesian archipelago prior to certain institutional reforms. In contemporary Indonesian practice, the single judge appears as a procedural exception—applicable in simple economic disputes and marriage dispensation cases—justified primarily on grounds of efficiency and maṣlaḥah. However, debates persist regarding its legal basis, objectivity, and public acceptance. This article concludes that the single judge is not merely an administrative format but a convergence point between qāḍī authority, state institutional design, and the modern demands of efficiency and accountability.

Keywords: single judge, qāḍī, wilāyat al-qāḍī, Islamic judicial institution, religious court, Indonesia

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep hakim tunggal dalam perspektif hukum Islam melalui pendekatan konseptual, historis, dan institusional. Hakim tunggal dalam konteks peradilan modern Indonesia dipahami sebagai hakim yang memeriksa dan memutus perkara secara mandiri tanpa mekanisme musyawarah majelis. Dalam tradisi hukum Islam, figur ini berpadanan dengan qāḍī (qadi) yang kewenangannya berakar pada doktrin wilāyat al-qāḍī. Kajian ini menemukan bahwa format majelis yang lazim ditemukan dalam peradilan Islam kontemporer merupakan produk institusionalisasi negara modern, bukan keharusan inheren dalam tradisi peradilan Islam. Secara historis, model hakim tunggal pernah menjadi bentuk yang dominan dalam peradilan agama di Nusantara sebelum perubahan kelembagaan tertentu. Dalam praktik Indonesia kontemporer, hakim tunggal muncul sebagai pengecualian prosedural—yang berlaku dalam gugatan sederhana ekonomi syariah dan perkara dispensasi kawin—yang dibenarkan terutama melalui argumen efisiensi dan kemaslahatan, namun tetap memunculkan perdebatan tentang dasar hukum, objektivitas, dan penerimaan publik. Artikel ini menyimpulkan bahwa hakim tunggal bukan sekadar format administratif, melainkan titik temu antara otoritas qadi, desain institusi negara, dan kebutuhan modern akan efisiensi sekaligus akuntabilitas.

Kata kunci: hakim tunggal, qāḍī, wilāyat al-qāḍī, institusi peradilan Islam, peradilan agama, Indonesia

________________________________________

I. Pendahuluan

Hakim tunggal — Hakim yang memeriksa perkara secara sendiri, bukan dalam format majelis.

Istilah "hakim tunggal" dalam konteks peradilan modern Indonesia lazim dipahami sebagai hakim yang "memeriksa dan mengadili suatu perkara tidak hanya berbentuk majelis akan tetapi dapat seorang diri," sehingga seluruh pemeriksaan hingga putusan berada pada satu hakim tanpa mekanisme musyawarah majelis (Fatchurohman et al., 2018; Wiranti, 2021). Dalam literatur penyelesaian sengketa yang berangkat dari terminologi hukum Islam, figur hakim di pengadilan syariah disebut qāḍī (qadi), yang secara harfiah bermakna "menyelesaikan atau memutus" sengketa; qadi berperan menentukan apakah sengketa lebih tepat diselesaikan melalui ṣulḥ (negosiasi/mediasi), taḥkīm (arbitrase), atau diproses dan diputus di pengadilan (Bhatti, 2019). Dengan demikian, ketika topik "hakim tunggal menurut hukum Islam" dibahas secara konseptual, titik masuknya bukan sekadar format administratif "satu orang vs. majelis," melainkan fungsi otoritatif qadi sebagai pemegang kewenangan memutus (qaḍā'/qadā) dalam kerangka otoritas kehakiman Islam (wilāyat al-qāḍī) (Bhatti, 2019; Hajjaji, 2019).

Dalam sejarah perkembangan hukum Islam, bentuk-bentuk otoritas hukum yang hidup di masyarakat tidak tunggal: selain putusan pengadilan (qaḍā') oleh hakim, terdapat pula pendapat hukum para mujtahid dan fatwa mufti yang bersifat tidak mengikat; sumber-sumber ini menunjukkan bahwa otoritas hukum Islam sejak awal tampil sebagai lanskap yang plural dan memberi ruang bagi masyarakat untuk mengikuti pandangan yang dianggap paling merepresentasikan kebenaran (Mawardi & Riza, 2019). Bahkan ketika negara modern mengadopsi hukum Islam, sejumlah studi menekankan adanya pergeseran dari karakter "bottom-up dan pluralistik" menuju model "top-down dan seragam" melalui institusionalisasi dan monopoli tafsir oleh negara (Moustafa, 2013), yang dalam konteks Indonesia juga dibaca sebagai transformasi dari rumusan tekstual-tradisional fiqh karya para fuqahā' menjadi hukum negara melalui legislasi modern dan perangkat peradilan agama (Mawardi & Riza, 2019; Sembodo, 2005). Perubahan konteks ini relevan untuk memahami mengapa "hakim tunggal" dalam praktik kontemporer kadang diposisikan sebagai desain efisiensi prosedural, sementara dalam horizon tradisi qadi ia dapat dipahami sebagai bentuk otoritas kehakiman yang memang terpersonifikasi pada satu pejabat yudisial (Bhatti, 2019; Hajjaji, 2019).

________________________________________

II. Qadi, Wilāyat al-Qāḍī, dan Implikasi bagi Model Pemeriksaan oleh Satu Hakim

Pembahasan tentang qadi tidak dapat dilepaskan dari doktrin otoritas kehakiman Islam (wilāyat al-qāḍī). Dalam satu kajian yang secara eksplisit menamai "Islamic theory of judicial power (Wilayat Al-Qadi)," ditegaskan bahwa masyarakat memainkan peran "langsung dan penting" dalam teori kekuasaan kehakiman Islam, mulai dari partisipasi dalam pengangkatan hakim agung hingga memastikan independensi dan akuntabilitas hakim secara individual maupun kelembagaan (Hajjaji, 2019). Penekanan pada independensi-akuntabilitas ini memberi kerangka normatif untuk menilai model hakim tunggal: ketika kewenangan memutus terkonsentrasi pada satu orang, kebutuhan akan mekanisme penjaga independensi sekaligus akuntabilitas menjadi semakin menonjol, karena proses deliberasi internal (sebagaimana lazim pada majelis) tidak tersedia (Fatchurohman et al., 2018; Hajjaji, 2019).

Dalam konteks kewenangan, kajian tentang penyelesaian sengketa syariah menggambarkan qadi sebagai aktor yang menilai jalur penyelesaian: apakah sengketa didamaikan melalui ṣulḥ, dibawa ke taḥkīm, atau diputus melalui proses peradilan (Bhatti, 2019). Deskripsi ini penting karena menunjukkan bahwa "memeriksa sendiri" bukan semata prosedur teknis, melainkan bagian dari diskresi kelembagaan qadi untuk mengarahkan dan menyelesaikan sengketa dengan instrumen yang dianggap tepat (Bhatti, 2019). Di sisi lain, teori wilāyat al-qāḍī juga memuat pembahasan batas kompetensi—misalnya gagasan bahwa Islam tidak mewajibkan penerapan aturannya kepada non-Muslim, dan seorang Muslim tidak berhak "memerintah/mengadili" di antara non-Muslim kecuali ada persetujuan mereka (Hajjaji, 2019). Implikasi konseptualnya, "hakim tunggal" (sebagai qadi) dalam tradisi hukum Islam bukan sekadar "hakim yang sendirian," tetapi juga pejabat yang kewenangannya dibatasi oleh ruang yurisdiksi, subjek hukum, serta legitimasi sosial yang—dalam teori—harus dijaga oleh masyarakat melalui kontrol akuntabilitas (Bhatti, 2019; Hajjaji, 2019).

________________________________________

III. Praktik Historis Model Hakim Tunggal: Contoh di Nusantara dan Penguatan Empiris

Di Indonesia, terdapat bukti historis yang cukup eksplisit bahwa format "satu hakim" pernah menjadi bentuk lazim peradilan agama. Dalam studi tentang sejarah dan politik interpretasi hukum Islam di Indonesia, dijelaskan bahwa bentuk embrional peradilan agama di berbagai wilayah "dipimpin oleh satu hakim Islam atau penghulu yang diangkat oleh Sultan atau aristokrasi lokal" (Sembodo, 2005). Studi yang sama menyatakan bahwa sebelum Dekret 1882, peradilan agama "secara tradisional" diasumsikan berbentuk "single-judge," sebagaimana terjadi di Jawa, bahkan hal tersebut menjadi salah satu alasan Snouck Hurgronje mengkritik dekret tersebut (Sembodo, 2005). Data historis ini menunjukkan bahwa, setidaknya pada fase tertentu di Indonesia, "hakim tunggal" bukan inovasi prosedural kontemporer, melainkan jejak model institusional yang selaras dengan gagasan peradilan yang dipersonifikasikan pada qadi/penghulu sebagai satu pejabat pemutus (Bhatti, 2019; Sembodo, 2005).

Namun, kajian tentang kodifikasi hukum Islam menekankan bahwa kodifikasi adalah fenomena yang relatif baru dalam sejarah hukum Islam dan menguat pada paruh kedua abad ke-20, menggeser pola-pola tradisional ke format yang lebih "code-based" dan terintegrasi dengan negara (Mawardi & Riza, 2019). Dalam konteks Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dipotret sebagai instrumen kodifikasi yang dimaksudkan menjadi rujukan hakim peradilan agama; sebelum KHI diberlakukan, putusan hakim peradilan agama dirujukkan pada "tiga belas" kitab fiqh sebagaimana disarankan oleh sebuah surat edaran Direktorat Jenderal Peradilan Agama pada 18 Februari 1958 (Sembodo, 2005). Perubahan dari rujukan kitab fiqh yang plural ke rujukan kodifikasi negara tidak otomatis menentukan "hakim tunggal" atau "majelis," tetapi memperlihatkan bahwa otoritas hakim—baik tunggal maupun majelis—bergerak dalam ekologi sumber hukum yang makin terstandardisasi oleh negara (Mawardi & Riza, 2019; Sembodo, 2005).

________________________________________

IV. Peradilan Islam Modern dan Kecenderungan Majelis: Ketegangan antara Tradisi dan Institusionalisasi Negara

Sejumlah kajian menunjukkan bahwa ketika hukum Islam diadopsi sebagai hukum negara, desain lembaga peradilannya sering meniru model sistem hukum modern tertentu, termasuk hierarki peradilan dan format kolegial (majelis). Misalnya, studi tentang politik hukum Islam di Malaysia menyatakan bahwa pengadilan syariah menerapkan monopoli tafsir negara atas "fragmen fiqh" dan beroperasi menurut model institusi "English common law," termasuk hierarki pengadilan yang ditetapkan oleh Administration of Islamic Law Act (Shariah Subordinate Courts, Shariah High Court, dan Shariah Appeal Court) (Moustafa, 2013). Studi tersebut juga menegaskan bahwa walaupun konsep banding tidak sepenuhnya asing dalam tradisi hukum Islam, "hampir tidak ada preseden" bagi struktur hierarkis syariah yang demikian dari dalam tradisi hukum Islam sendiri, dan ada "logika politik" di balik pemodelan seperti itu (Moustafa, 2013). Dengan kata lain, pergeseran ke format majelis dan hierarki dapat dilihat sebagai bagian dari proyek negara untuk menertibkan dan menyeragamkan, yang berpotensi mengubah karakter tradisional yang plural dan lebih "bottom-up" (Moustafa, 2013; Sembodo, 2005).

Gambaran serupa muncul dalam kajian tentang pengalaman Sudan: kodifikasi selektif hukum Islam dipandang "asing bagi syariah sebagai jurists' law," dan peradilan syariah diorganisasi mengikuti pola Barat yang mencakup "komposisi kolegial pengadilan," hierarki, dan banding (Layish & Warburg, 2002). Baik pembacaan Malaysia maupun Sudan menempatkan majelis sebagai salah satu "ciri institusional" yang berkaitan dengan modernisasi negara, bukan sebagai keniscayaan yang inheren pada tradisi peradilan qadi (Layish & Warburg, 2002; Moustafa, 2013). Ini menjadi latar penting: ketika pertanyaan "hakim tunggal menurut hukum Islam" diajukan, sumber-sumber yang tersedia justru mengisyaratkan bahwa format majelis sering kali merupakan konstruksi institusional negara modern, sementara model hakim tunggal dapat ditemukan baik sebagai praktik historis lokal (mis. Jawa) maupun sebagai konsekuensi dari pemahaman qadi sebagai satu pejabat pemutus (Bhatti, 2019; Layish & Warburg, 2002; Sembodo, 2005).

________________________________________

V. Model Campuran: Hakim dengan "Pendamping/Ahli" tetapi Kewenangan Putus Tetap pada Satu Hakim

Di beberapa yurisdiksi yang mempraktikkan peradilan personal Islam, ditemukan model yang tidak sepenuhnya "hakim tunggal" atau "majelis" dalam pengertian modern, tetapi menunjukkan kombinasi konsultatif. Dalam studi tentang kerangka Kadhis' Courts di Zanzibar, dinyatakan bahwa pada tingkat High Court of Zanzibar, hakim "duduk bersama empat syekh yang ahli dalam yurisprudensi Islam," tetapi "pendapat para assessor tidak mengikat hakim" (Legal Framework of Kadhis' Courts in Zanzibar During the Post Colonial Era, 2019). Studi yang sama menegaskan bahwa putusan hakim harus didokumentasikan dalam catatan pengadilan (Legal Framework of Kadhis' Courts in Zanzibar During the Post Colonial Era, 2019). Model ini penting secara analitis karena memperlihatkan bahwa keterlibatan ahli/pendamping dapat hadir sebagai instrumen epistemik—tanpa mengubah struktur otoritas final yang tetap terpusat pada satu hakim (Legal Framework of Kadhis' Courts in Zanzibar During the Post Colonial Era, 2019). Dalam pembacaan "hakim tunggal menurut hukum Islam," model Zanzibar dapat diposisikan sebagai contoh bahwa konsultasi keilmuan tidak identik dengan komposisi majelis yang berbagi kewenangan putus, sebab opini pendamping dapat bersifat non-binding sementara keputusan tetap "putusan hakim" (Legal Framework of Kadhis' Courts in Zanzibar During the Post Colonial Era, 2019).

________________________________________

VI. Hakim Tunggal di Indonesia Kontemporer: Prosedur Khusus, Efisiensi, dan Kontroversi Legitimasi

Dalam praktik peradilan agama/syariah kontemporer Indonesia, format majelis tiga hakim merupakan gambaran yang eksplisit dalam studi tentang implementasi syariah di Indonesia: pada tingkat pertama, komposisi hakim "panel" terdiri dari satu ketua dan dua anggota, dan pada tingkat banding juga tiga hakim, sehingga putusan bulat tidak selalu terjamin dan dapat muncul perbedaan orientasi antarhakim (mis. sebagian cenderung menerapkan teks secara ketat, sebagian lain mempertimbangkan isu gender atau perubahan sosial-budaya) (Salim, 2015). Namun, bersamaan dengan itu, sejumlah prosedur khusus menginstitusikan hakim tunggal. Dalam gugatan sederhana untuk sengketa ekonomi syariah, dinyatakan bahwa perkara yang umumnya diperiksa oleh majelis sekurang-kurangnya tiga hakim menjadi berbeda karena pemeriksaannya dilakukan oleh "hakim tunggal," dan penggunaan hakim tunggal dinilai mendukung asas peradilan "sederhana, cepat dan biaya ringan," mempercepat persidangan, serta meniadakan kemungkinan perbedaan pendapat antarhakim karena hanya satu orang yang memutus (Wiranti, 2021). Kajian mengenai dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batang juga menyatakan bahwa pemeriksaan dispensasi kawin dilakukan oleh hakim tunggal berdasarkan PERMA Nomor 05 Tahun 2019; penelitian itu menilai manfaatnya antara lain proses lebih cepat, serta menautkan manfaatnya dengan tujuan kemaslahatan yang dipahami sebagai penjagaan agama, jiwa, akal, dan keturunan (Zubaeri et al., 2022).

Di sisi prosedural yang lebih mikro, studi tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Magelang mengontraskan sidang majelis (yang mewajibkan musyawarah majelis dalam penentuan putusan) dengan acara sederhana yang secara eksplisit diawali dengan penetapan hakim tunggal; dalam skema ini pemeriksaan dilakukan oleh hakim tunggal hingga putusan, dan ditegaskan bahwa hakim tunggal memiliki "kewenangan mutlak" menentukan putusan "tanpa adanya Musyawarah Majelis" (Fatchurohman et al., 2018). Klaim tentang absennya musyawarah ini secara langsung menjelaskan perbedaan epistemik dan tata kelola putusan: majelis menyediakan mekanisme deliberasi internal, sedangkan hakim tunggal mengonsentrasikan pertimbangan dan putusan pada satu penalaran hakim (Fatchurohman et al., 2018; Wiranti, 2021). Pada saat yang sama, kajian-kajian tersebut juga mengakui adanya problem normatif-yuridis: kedudukan hakim tunggal dalam PERMA gugatan sederhana dinyatakan "menyimpangi" ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman yang mensyaratkan minimal tiga hakim kecuali ditentukan lain, sehingga diposisikan sebagai bentuk ketegangan antara pengaturan prosedural dan norma umum komposisi hakim (Wiranti, 2021; Zubaeri et al., 2022).

Kontroversi yang lebih tajam muncul dalam studi lapangan tentang Mahkamah Syar'iyah Langsa, yang menyatakan lembaga tersebut menerapkan sidang hakim tunggal karena kekurangan hakim, tetapi praktik itu "tidak memiliki dasar hukum jelas" yang mengatur penerapan hakim tunggal dan disebut hanya berlandaskan surat izin/dispensasi Ketua Mahkamah Agung Nomor 185/KMA/HK.05/6/2019 (Aminah & Syahputra, 2022; Putra, 2022). Studi ini juga menyebutkan dampak berupa kekhawatiran ketidakobjektifan putusan karena hanya dituntun satu hakim (Aminah & Syahputra, 2022; Putra, 2022). Akan tetapi, terdapat nuansa internal dalam sumber yang sama: disebut pula bahwa secara yuridis dan legitimasi, hakim tunggal "sah dan berharga serta mengikat," dan bahkan dapat "menghindari prasangka" bahwa putusan hakim tunggal kurang objektif dibanding majelis (Aminah & Syahputra, 2022). Ketegangan klaim ini penting dicatat: pada satu sisi ada problem dasar hukum dan kekhawatiran objektivitas, pada sisi lain ada afirmasi validitas dan upaya mereduksi stigma terhadap putusan hakim tunggal (Aminah & Syahputra, 2022; Putra, 2022). Selain itu, disebut pula bahwa para pencari keadilan tetap diberi kebebasan melakukan upaya banding sesuai ketentuan hukum (Aminah & Syahputra, 2022; Putra, 2022), sehingga "hakim tunggal" dalam praktik tidak serta-merta menutup mekanisme koreksi vertikal.

________________________________________

VII. Dimensi Kompetensi Keilmuan dan Integritas: Mengapa Hakim Tunggal Menuntut Standar Lebih Tinggi

Karena hakim tunggal memusatkan fungsi pemeriksaan dan pemutusan pada satu orang, isu kompetensi dan integritas menjadi krusial. Studi tentang profesi hukum syariah di Filipina menegaskan bahwa hakim di Shari'ah courts "harus" berpengetahuan dalam hukum dan yurisprudensi Islam agar dapat menjalankan tugas secara efektif; bahkan dalam Muslim Code, Shari'ah District Judge dipersyaratkan "learned in Islamic law and jurisprudence," dan kebutuhan ini memicu institusionalisasi ujian bar syariah khusus (Barodi, 2021). Dalam konteks Nigeria (khususnya sengketa keuangan syariah di pengadilan berorientasi common law), tantangan dipetakan pada latar pendidikan hakim yang umumnya dilatih dalam common law sehingga menghadapi kesulitan ketika isu kepatuhan syariah mengemuka; karena itu, pedoman yang dibahas mensyaratkan kompetensi Sharīʿah dan/atau uṣūl al-fiqh, penguasaan bahasa Arab tertulis/lisan dan bahasa Inggris, serta pemahaman bidang bisnis-keuangan, khususnya keuangan Islam. Walaupun sumber Nigeria tersebut membahas dewan ahli (bukan hakim tunggal secara langsung), ia tetap memperlihatkan standar epistemik yang dianggap perlu agar "putusan" terkait prinsip syariah tidak salah arah ketika penalaran hukum bergantung pada kapasitas seorang pemutus.

Pada level konseptual yang lebih umum, kajian tentang implementasi pemikiran hukum Islam di Indonesia menekankan bahwa "faktor esensial" bagi hakim adalah kualitas hakim itu sendiri: integritas dan pemahaman atas syariah/fiqh akan menentukan putusan yang memberi rasa keadilan bagi para pihak (Mathar et al., 2022). Di Malaysia, Ahmad Ibrahim juga menekankan perlunya perbaikan administrasi hukum keluarga di syariah courts serta pentingnya mufti dan hakim syariah "dengan tekun" menjalankan tugas agar administrasi hukum Islam mencapai kualitas dan kepercayaan yang dinikmati pengadilan sipil; ia juga mendorong pelaporan putusan yang sistematis agar hakim, advokat, dan sarjana dapat melihat bagaimana hukum Islam berkembang (Amir, 2022). Jika disintesis, sumber-sumber ini mengarah pada satu tesis berbasis bukti: hakim tunggal hanya dapat dipertanggungjawabkan—baik dalam kerangka tradisi qadi maupun sistem modern—bila ditopang kompetensi keilmuan yang memadai, integritas personal, dan infrastruktur akuntabilitas (mis. dokumentasi putusan dan akses koreksi melalui banding) (Amir, 2022; Barodi, 2021; Mathar et al., 2022).

________________________________________

VIII. Menautkan Hakim Tunggal dengan Prinsip Kemaslahatan dan Tujuan Peradilan

Sebagian literatur Indonesia menautkan hakim tunggal dengan argumentasi kemanfaatan prosedural dan kemaslahatan. Dalam gugatan sederhana, hakim tunggal diposisikan sebagai perangkat untuk mewujudkan peradilan "sederhana, cepat dan biaya ringan," mempercepat persidangan, dan menutup ruang perbedaan pendapat antarhakim yang mungkin terjadi pada majelis (Wiranti, 2021). Dalam perkara dispensasi kawin, penelitian pada PA Batang menyatakan pemeriksaan oleh hakim tunggal berjalan sesuai PERMA 05/2019 dan manfaatnya antara lain mempercepat penyelesaian; penelitian itu juga mengaitkan pemberian dispensasi (dalam konteks tertentu) sebagai upaya mencegah pelanggaran norma dan mewujudkan kemaslahatan yang dipetakan sebagai penjagaan agama, jiwa, akal, dan keturunan (Zubaeri et al., 2022). Sementara itu, studi PA Magelang menegaskan perbedaan struktural bahwa majelis diwajibkan bermusyawarah, sedangkan hakim tunggal dalam acara sederhana memutus tanpa musyawarah majelis (Fatchurohman et al., 2018)—fakta ini dapat dibaca sebagai "trade-off" institusional: percepatan proses dicapai dengan mengurangi deliberasi kolegial (Fatchurohman et al., 2018; Wiranti, 2021).

Namun, bukti empiris juga menampilkan kehati-hatian: studi Mahkamah Syar'iyah Langsa menunjukkan adanya sebagian masyarakat pencari keadilan yang "kurang puas" terhadap putusan hakim tunggal, dan kekhawatiran terhadap objektivitas karena pertimbangan hanya pada satu hakim (Aminah & Syahputra, 2022; Putra, 2022). Karena itu, sintesis yang konsisten dengan sumber-sumber ini adalah bahwa legitimasi hakim tunggal dalam ekosistem peradilan Islam modern (di bawah negara) cenderung dibangun pada dua pilar yang kadang tarik-menarik: (i) pilar kemanfaatan prosedural (cepat, sederhana, biaya ringan) (Wiranti, 2021; Zubaeri et al., 2022), dan (ii) pilar jaminan objektivitas serta dasar hukum yang jelas, termasuk mekanisme koreksi (banding) (Aminah & Syahputra, 2022; Putra, 2022). Keduanya tidak selalu harmonis dalam praktik, dan sumber-sumber yang tersedia justru memperlihatkan adanya perdebatan internal dan kebutuhan standardisasi kerangka legitimasi (Aminah & Syahputra, 2022; Wiranti, 2021).

________________________________________

IX. Kesimpulan

Berdasarkan sintesis sumber-sumber yang tersedia, "hakim tunggal menurut hukum Islam" paling tepat dipahami melalui dua lapis pembacaan yang saling melengkapi. Pada lapis konseptual, figur qadi sebagai hakim pengadilan syariah (qaḍā') memiliki peran memutus sengketa dan bahkan mengarahkan apakah sengketa ditempuh melalui jalur damai (ṣulḥ) atau arbitrase (taḥkīm) sebelum diputus di pengadilan (Bhatti, 2019), sementara teori wilāyat al-qāḍī menekankan pentingnya independensi dan akuntabilitas hakim yang—dalam teori—dijaga pula oleh masyarakat (Hajjaji, 2019). Pada lapis institusional-historis, praktik Indonesia menunjukkan jejak peradilan agama yang pernah "single-judge" (penghulu/hakim Islam tunggal) sebelum perubahan kelembagaan tertentu (Sembodo, 2005), tetapi modernisasi negara melalui kodifikasi dan birokratisasi sering mendorong struktur kolegial-hierarkis yang oleh sejumlah kajian dipahami sebagai adopsi pola Barat, bukan produk intrinsik tradisi hukum Islam (Layish & Warburg, 2002; Moustafa, 2013). Dalam praktik kontemporer Indonesia, hakim tunggal muncul sebagai pengecualian prosedural (mis. gugatan sederhana ekonomi syariah dan dispensasi kawin) yang dibenarkan terutama melalui argumen efisiensi dan kemaslahatan, namun tetap memunculkan perdebatan tentang dasar hukum, objektivitas, dan penerimaan publik (Aminah & Syahputra, 2022; Wiranti, 2021; Zubaeri et al., 2022). Seluruhnya memperlihatkan bahwa "hakim tunggal" bukan sekadar format administratif, melainkan titik temu antara otoritas qadi, desain institusi negara, dan kebutuhan modern akan efisiensi sekaligus akuntabilitas (Aminah & Syahputra, 2022; Bhatti, 2019; Hajjaji, 2019; Wiranti, 2021).

________________________________________

Daftar Pustaka

Aminah, A., & Syahputra, N. (2022). Penerapan hakim tunggal di lingkungan Mahkamah Syar'iyah Langsa. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 17(1), 118–130. https://doi.org/10.33059/jhsk.v17i1.5843

Amir, A. N. (2022). Ahmad Ibrahim and the Islamization of law in Malaysia. Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat, 22(1), 159–178. https://doi.org/10.19109/nurani.v22i1.12130

Barodi, N. B. S. S. (2021). The Shari'ah legal profession in the Philippines: The status quo and cues of its future. IIUM Law Journal, 29(2), 331–362. https://doi.org/10.31436/iiumlj.v29i2.563

Bhatti, M. (2019). Managing Shariah non-compliance risk via Islamic dispute resolution. Journal of Risk and Financial Management, 13(1), 2. https://doi.org/10.3390/jrfm13010002

Fatchurohman, F., Nugraismia, W., Wahyuni, T., & Medias, F. (2018). Penyelesaian sengketa nasabah wanprestasi ekonomi syariah di Pengadilan Agama Magelang. Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society, 3(1), 91–110. https://doi.org/10.22515/islimus.v3i1.1423

Hajjaji, A. (2019). Wilayat Al-Qadi and its malpractice in Iran, Egypt, and Jordan. UCLA Journal of Islamic and Near Eastern Law, 17(1). https://doi.org/10.5070/n4171043455

Layish, A., & Warburg, G. (2002). Preface. Dalam The reinstatement of Islamic law in Sudan under Numayri (hlm. xi–xviii). https://doi.org/10.1163/9789004491168_003

Legal framework of Kadhis' Courts in Zanzibar during the post colonial era. (2019). Journal of Law, Policy and Globalization. https://doi.org/10.7176/jlpg/86-04

Mathar, A., Hardianti, H., Misbahuddin, M., & Kurniati, K. (2022). Islamic legal thought implementation in Indonesia. Journal of Social Science, 3(4), 898–905. https://doi.org/10.46799/jss.v3i4.386

Mawardi, A. I., & Riza, A. K. (2019). Why did Kompilasi Hukum Islam succeed while its counter legal draft failed? A political context and legal arguments of the codification of Islamic law for religious courts in Indonesia. Journal of Indonesian Islam, 13(2), 421–453. https://doi.org/10.15642/jiis.2019.13.2.421-453

Moustafa, T. (2013). Judging in God's name: State power, secularism, and the politics of Islamic law in Malaysia. Oxford Journal of Law and Religion, 3(1), 152–167. https://doi.org/10.1093/ojlr/rwt035

Putra, N. (2022). Penerapan hakim tunggal di lingkungan Mahkamah Syar'iyah Langsa Aceh berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Rechtenstudent, 3(1), 80–91. https://doi.org/10.35719/rch.v3i1.105

Salim, A. (2015). Contemporary Islamic law in Indonesia. Edinburgh University Press. https://doi.org/10.1515/9780748693481

Sembodo, C. (2005). The re-actualization of Islamic law: Munawir Sjadzali and the politics of Islamic legal interpretation under the New Order Indonesia. Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies, 43(1), 99–129. https://doi.org/10.14421/ajis.2005.431.99-129

Wiranti, Y. (2021). Penerapan gugatan sederhana dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Hukum Islam, 20(2), 151–168. https://doi.org/10.24014/jhi.v20i2.11495

Zubaeri, A., Aizaturrohmah, A., & Rofiq, M. K. (2022). Pemeriksaan perkara dispensasi kawin oleh hakim tunggal di PA Batang perspektif maslahah. An-Nawa: Jurnal Studi Islam, 4(1). https://doi.org/10.37758/annawa.v4i1.450