01370 - Hakim: Pejabat Peradilan Yang Berwenang Memeriksa, Mengadili, Dan Memutus Perkara

Judge: A Judicial Official Authorized to Examine, Adjudicate, and Decide Cases

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep hakim dalam perspektif hukum Islam dan sistem peradilan Indonesia secara sintetis. Hakim dalam tradisi Islam diidentikkan dengan figur qāḍī dalam institusi qaḍā', yakni otoritas yang menjalankan fungsi memutus sengketa secara mengikat di ruang publik. Dalam konteks Indonesia, hakim didefinisikan sebagai pejabat peradilan negara yang berwenang menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak sebagaimana dirumuskan dalam KUHAP dan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kajian ini memperlihatkan bahwa kewenangan hakim dibatasi oleh kompetensi absolut dan relatif, namun sekaligus dibebankan kewajiban untuk tidak menolak perkara meskipun hukum tidak tersedia secara lengkap, sehingga penemuan hukum (rechtsvinding/istinbāṭ) menjadi bagian inheren dari jabatan hakim. Sumber hukum hakim Peradilan Agama meliputi KHI, KHES, kitab kuning, yurisprudensi, dan pertimbangan maqāṣid al-syarī'ah, meskipun perdebatan mengenai kekuatan mengikat KHI dan KHES masih berlangsung. Tantangan kontemporer mencakup disparitas putusan, konflik kompetensi di bidang ekonomi syariah, kualitas eksekusi putusan, serta kebutuhan kompetensi hakim yang memadai. Artikel ini menegaskan bahwa jabatan hakim bukan sekadar status formal, melainkan praktik kompleks yang menuntut integritas, metodologi penalaran, dan kemampuan mengelola konflik norma demi putusan yang sah secara prosedural sekaligus adil dan bermanfaat.

Kata kunci: hakim; qāḍī; qaḍā'; Peradilan Agama; penemuan hukum; maqāṣid al-syarī'ah

________________________________________

Abstract

This article synthetically examines the concept of a judge from the perspective of Islamic law and the Indonesian judicial system. In the Islamic tradition, a judge is identified with the figure of qāḍī within the institution of qaḍā', namely the authority that carries out the binding function of resolving disputes in the public sphere. In the Indonesian context, a judge is defined as a state judicial official authorized to receive, examine, adjudicate, and decide cases based on the principles of freedom, honesty, and impartiality as formulated in the Criminal Procedure Code (KUHAP) and Law No. 48 of 2009 on Judicial Power. This study shows that judicial authority is bounded by absolute and relative competence, yet judges are simultaneously obligated not to refuse cases even when the law is incomplete or unclear, making legal discovery (rechtsvinding/istinbāṭ) an inherent part of the judicial role. The sources of law for Religious Court judges include the Compilation of Islamic Law (KHI), the Compilation of Islamic Economic Law (KHES), classical jurisprudence texts (kitab kuning), jurisprudence, and maqāṣid al-syarī'ah considerations, although debates regarding the binding force of KHI and KHES remain ongoing. Contemporary challenges include disparities in judicial decisions, jurisdictional conflicts in Islamic economic disputes, the quality of decision enforcement, and the need for adequate judicial competence. This article affirms that the position of a judge is not merely a formal status, but a complex practice that demands integrity, reasoning methodology, and the ability to manage normative conflicts in order to produce decisions that are procedurally valid as well as just and beneficial.

Keywords: judge; qāḍī; qaḍā'; Religious Court; legal discovery; maqāṣid al-syarī'ah

________________________________________

A. Pendahuluan

Dalam diskursus hukum Islam, figur hakim pada dasarnya berkelindan dengan konsep qāḍī dan institusi qaḍā' (peradilan), yakni otoritas yang menjalankan fungsi memutus sengketa dan menetapkan hukum secara mengikat dalam ruang publik. Literatur yang membahas peradilan Islam menegaskan bahwa istilah qaḍā' dapat dimaknai sebagai peradilan dan pengadilan, sedangkan subjek yang menjalankannya adalah hakim (dalam tradisi Islam lebih dekat dengan istilah qāḍī) (Hasanudin, 2021; Sa'diyah et al., 2021).

Pada saat yang sama, pembahasan hakim dalam konteks Indonesia tidak dapat dilepaskan dari konsepsi "hakim sebagai pejabat peradilan negara" yang menerima, memeriksa, dan memutus perkara—sebagaimana ditampilkan dalam kajian yang mengutip definisi hakim dan mengadili dalam hukum acara pidana (KUHAP), sekaligus menekankan asas kebebasan, kejujuran, dan ketidakberpihakan dalam mengadili (Abdillah & Susilawati, 2020).

Dengan demikian, ketika topik ini dirumuskan sebagai "pejabat peradilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara," pemahamannya menuntut sintesis antara (i) gagasan normatif peradilan dalam tradisi Islam dan (ii) konfigurasi kelembagaan serta sumber hukum yang mengikat hakim dalam sistem peradilan negara yang mengakomodasi penerapan hukum Islam melalui Peradilan Agama dan (di Aceh) Mahkamah Syar'iyah (Aripin, 2009; Wardiyah, 2019).

________________________________________

B. Pembahasan

1. Hakim (Qāḍī) dan Qaḍā' dalam Konstruksi Hukum Islam

Kajian tentang peradilan dalam hukum Islam menempatkan qaḍā' sebagai salah satu bidang kajian penting, berdampingan dengan perkembangan institusi lain seperti wilāyat al-maẓālim dan wilāyat al-ḥisbah, yang menunjukkan diferensiasi jenis perkara dan mekanisme pengawasan keadilan dalam sejarah politik-hukum Islam (Shobirin, 2018). Dalam pembacaan fiqh siyasah/dustūriyyah, pembidangan lembaga peradilan ini juga ditegaskan: terdapat wilayah al-qaḍā' untuk memutus perkara "awam" (perdata maupun pidana), wilayah al-maẓālim untuk menangani kezaliman/penyimpangan penguasa, dan wilayah al-ḥisbah untuk perkara-perkara tertentu yang bercorak pengawasan ketertiban/kemaslahatan publik (Toni, 2018). Karena itu, ketika istilah "hakim" digunakan, ia tidak semata menunjuk profesi teknis, melainkan simpul otoritas yang mengoperasikan mandat keadilan melalui struktur qaḍā' dan turunannya (Toni, 2018).

Sejalan dengan itu, literatur yang secara eksplisit menghubungkan terminologi "hakim" dengan tradisi Islam menekankan bahwa istilah hakim dalam literatur Islam lebih tepat dipahami sebagai qāḍī, sementara qaḍā' dipahami sebagai peradilan/pengadilan (Sa'diyah et al., 2021). Bahkan kajian tersebut menggarisbawahi relasi konseptual: "hakim adalah subjek hukum yang memiliki kewenangan dalam proses peradilan (mengadili) pada institusi pengadilan dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman" (Sa'diyah et al., 2021). Dengan bingkai ini, definisi "hakim" sebagai pejabat yang diberi wewenang mengadili—yang dalam hukum positif dirumuskan sebagai kewenangan menerima, memeriksa, dan memutus perkara—dapat dibaca sebagai bentuk modern-positif dari fungsi qāḍī dalam qaḍā' (Abdillah & Susilawati, 2020; Sa'diyah et al., 2021).

2. Hakim sebagai Pejabat Peradilan: Makna "Memeriksa, Mengadili, dan Memutus"

Pembahasan tentang hakim dalam sumber yang menelaah yurisprudensi dan penemuan hukum menyebutkan bahwa hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili suatu perkara, dan mengadili dipahami sebagai rangkaian tindakan untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak (Abdillah & Susilawati, 2020). Rumusan ini relevan untuk menegaskan tiga lapis kerja hakim: (i) penerimaan dan pemeriksaan (fact-finding dan pembuktian), (ii) pengkualifikasian fakta pada norma, dan (iii) perumusan amar putusan yang mengikat pihak-pihak (Abdillah & Susilawati, 2020; Mahdolita et al., 2024).

Dalam konteks peradilan Indonesia secara umum, kajian tentang konsep menerima–memeriksa–mengadili–memutus juga menegaskan bahwa rumusan itu berkaitan erat dengan tugas dan wewenang pengadilan; bahkan ketika hakim tidak berwenang "mengadili" substansinya (misalnya karena ada perjanjian arbitrase), hakim masih dapat memberi putusan berupa gugatan tidak dapat diterima. Penekanan ini menunjukkan bahwa "kewenangan mengadili" bukan sekadar sinonim "membaca berkas," melainkan sebuah otoritas yang dibatasi kompetensi absolut/relatif dan desain penyelesaian sengketa (Aripin, 2009).

Kewajiban hakim untuk tetap memeriksa perkara juga ditegaskan oleh sumber yang mengutip Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yakni pengadilan dilarang menolak memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya (Abdillah & Susilawati, 2020; Asmaret et al., 2020). Prinsip serupa juga ditegaskan dalam pembahasan Peradilan Agama yang mengutip ketentuan UU yang sama—bahwa pengadilan tidak boleh menolak perkara—sekaligus membuka ruang bahwa ketentuan itu tidak menutup penyelesaian perdata secara damai (Aripin, 2009; Asmaret et al., 2020).

Dengan demikian, frasa "pejabat peradilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus" tidak berhenti pada deskripsi fungsi; ia mengandung konsekuensi normatif: hakim memikul beban untuk memproduksi putusan meskipun norma tertulis tidak lengkap, sehingga penemuan hukum (rechtsvinding/istinbāṭ) menjadi bagian inheren dari profesi hakim (Abdillah & Susilawati, 2020; Pakarti, 2023).

3. Kedudukan Hakim dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman dan Peradilan Agama

Sejumlah kajian menegaskan bahwa struktur kekuasaan kehakiman Indonesia mencakup Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya (Peradilan Umum, Agama, Militer, Tata Usaha Negara), serta Mahkamah Konstitusi (Wardiyah, 2019). Kerangka ini penting karena mengkonstruksikan hakim Peradilan Agama sebagai bagian dari pelaksana kekuasaan kehakiman negara, bukan lembaga privat komunitas—meskipun hukum materiil yang digunakan berakar pada hukum Islam (Aripin, 2009; Wardiyah, 2019).

Dalam pembahasan reformasi posisi Peradilan Agama, ditunjukkan bahwa Peradilan Agama menjadi independen karena tidak lagi berada di bawah eksekutif, dan karena kompetensi Peradilan Agama mengalami penambahan (antara lain ekonomi syariah) maka hakim juga berperan sebagai administrator sekaligus penafsir/penemu hukum (rechtvinding) untuk menjembatani "law in books" dengan "law in concreto" dan "living law" (Khair, 2019; Pakarti, 2023). Konsekuensinya, hakim Peradilan Agama bekerja dalam simpul ganda: ia adalah aparat peradilan negara sekaligus operator hukum Islam yang dipositifkan (melalui legislasi, kompilasi, dan yurisprudensi) (Kartika & Harahap, 2023; Pakarti, 2023).

Dalam kerangka kewenangan, kajian Peradilan Agama menekankan adanya kewenangan absolut (kompetensi berdasarkan jenis/materi perkara) dan kewenangan relatif (kompetensi berdasarkan wilayah/yurisdiksi pengadilan) (Aripin, 2009; Asmaret et al., 2020). Pemahaman ini juga muncul dalam pembahasan sejarah dan praktik Peradilan Agama yang membedakan kompetensi absolut dan relatif sebagai dua kategori kekuasaan peradilan (Aripin, 2009; Hasanudin, 2021). Karena itu, kewenangan hakim untuk "memeriksa, mengadili, dan memutus" selalu beroperasi dalam batas kompetensi tersebut: jika perkara berada di luar kompetensi absolut, Pengadilan Agama dilarang menerima dan memeriksa (Aripin, 2009). Tegangan antara mandat "wajib mengadili" dan batas kompetensi ini juga tampak pada kajian sengketa kontrak yang menunjukkan bahwa sekalipun hakim pada prinsipnya berwenang mengadili sengketa, kewenangannya tetap memiliki batas, misalnya jika ada klausul arbitrase yang mengalihkan forum mengadili.

4. Sumber Hukum Hakim: Hukum Materiil, Hukum Formil, dan Infrastruktur Positivisasi

a. KHI sebagai Pedoman Hakim Peradilan Agama

Berbagai sumber menegaskan bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) dirancang untuk menjadi pedoman tertulis bagi hakim Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkara-perkara tertentu (perkawinan, kewarisan, wakaf), terutama untuk mengatasi variasi rujukan fiqh yang berpotensi menimbulkan perbedaan putusan (Kartika & Harahap, 2023; Salma & Agustiar, 2023). KHI dipahami sebagai rangkuman berbagai pendapat yang diolah dari kitab-kitab fiqh yang selama ini digunakan di Pengadilan Agama dan kemudian dihimpun dalam satu kompilasi untuk mengisi kekosongan hukum substansial serta memudahkan hakim dan masyarakat memahami hak-kewajiban (Kartika & Harahap, 2023; Salma & Agustiar, 2023).

Sumber lain menegaskan bahwa Instruksi Presiden ditujukan agar KHI menjadi pedoman putusan hakim Pengadilan Agama dalam bidang perkawinan, waris, dan wakaf, serta diharapkan menjadi "penyatu" hukum keluarga Islam (Salma & Agustiar, 2023; Tolhah, 2015). Selain itu, KHI juga dipotret sebagai instrumen unifikasi persepsi hakim agar putusan tidak berdisparitas dan kepastian hukum umat Islam meningkat (Aiz, 2020).

Namun, literatur juga menunjukkan adanya nuansa problematik mengenai kekuatan mengikat KHI. Satu kajian menyebut bahwa setelah amandemen UUD 1945, kekuatan hukum KHI dinilai menjadi problem tersendiri dan perlu penyelesaian (Salma & Agustiar, 2023). Kajian lain menekankan adanya perbedaan persepsi di kalangan hakim: sebagian menganggap KHI bukan sumber hukum formil yang mengikat karena berbasis Inpres, sehingga muncul ketegangan antara kepastian hukum (positivisme) dan pencarian keadilan (hukum progresif), serta disparitas putusan yang dipengaruhi mazhab dan kebebasan hakim (Wazin, 2014). Dengan demikian, meskipun KHI diposisikan sebagai pedoman dominan, sebagian literatur menegaskan bahwa praktik dan legitimasi KHI tetap berada dalam dinamika antara kebutuhan unifikasi dan ruang ijtihad hakim (Kartika & Harahap, 2023; Salma & Agustiar, 2023; Wazin, 2014).

b. Kitab Kuning dan Standarisasi Referensi Fiqh

Di samping KHI, beberapa kajian menegaskan adanya tradisi rujukan fiqh melalui kitab kuning dalam putusan hakim. Terdapat sumber yang menyatakan bahwa pernah ditetapkan 13 kitab fiqh sebagai pedoman hakim (melalui surat edaran) dalam rangka unifikasi rujukan, dan daftar 13 kitab itu dikutip eksplisit dalam kajian pembaruan putusan Peradilan Agama (Abdullah et al., 2022; Islami, 2024).

Kajian lain juga mengulang bahwa 13 kitab fiqh menjadi pegangan hakim dan menjelaskan dinamika: secara ideal kitab kuning memiliki otoritas dalam penetapan hukum, tetapi dalam temuan lapangan di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe hakim lebih merujuk peraturan perundang-undangan; sementara kitab kuning dipandang menginspirasi materi KHI sehingga rujukan langsung kitab kuning dipandang makin tidak diperlukan ketika hukum materiil-formil telah tersedia (Dewia & Dona, 2022). Nuansa ini penting untuk memahami posisi hakim: ia dapat memanfaatkan tradisi fiqh sebagai sumber materiil, tetapi praktik peradilan modern mendorong rujukan pada produk hukum positif (termasuk kompilasi) sebagai dasar argumentasi (Dewia & Dona, 2022; Pakarti, 2023).

c. KHES dan Perluasan Otoritas Hakim di Bidang Ekonomi Syariah

Perluasan kompetensi Peradilan Agama ke bidang ekonomi syariah, khususnya setelah perubahan UU Peradilan Agama, memunculkan kebutuhan rujukan hukum materiil yang lebih terstandar. Beberapa kajian secara konsisten menyatakan bahwa KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) lahir seiring bertambahnya kewenangan Peradilan Agama menangani perkara ekonomi syariah, dan dirumuskan dalam bentuk PERMA No. 2 Tahun 2008 (Ben, 2022; Faizzati, 2017; Safriadi, 2019). KHES dipotret sebagai pedoman bagi hakim Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, sekaligus merespons kegelisahan hakim karena perubahan kewenangan yang tidak diimbangi perangkat rujukan yang cukup (Faizzati, 2017; Rohman, 2018; Taqiyuddin, 2020).

Kebutuhan kepastian hukum ini juga ditegaskan oleh kajian lain yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama lama diakui eksistensinya tetapi belum memiliki "kitab hukum" standar setara KUHPerdata untuk ekonomi syariah, sehingga kodifikasi seperti KHES dipandang penting agar hakim memiliki rujukan baku (Amin, 2014; Safriadi, 2019).

Meski demikian, terdapat catatan kritis mengenai posisi normatif KHES. Satu kajian menyatakan KHES berfungsi sebagai rujukan putusan hakim, tetapi dikategorikan sebagai pseudo wetgeving/beleidsregels dan dinilai bukan termasuk peraturan perundang-undangan dalam hierarki, serta lebih bersifat internal dalam lingkup Mahkamah Agung (Ben, 2022). Kajian lain menegaskan secara umum bahwa KHI (Inpres), KHES (Perma), dan fatwa DSN-MUI sering dinilai "belum ditetapkan negara" dalam bentuk undang-undang, sehingga statusnya dipersoalkan pada level formalisasi, meskipun digunakan dalam praktik peradilan (Abror, 2020; Ben, 2022). Dengan demikian, otoritas hakim dalam ekonomi syariah ditopang oleh KHES sebagai pedoman praktik, tetapi perdebatan tentang kekuatan mengikat dan posisi hierarkisnya tetap menjadi bagian dari problem hukum positif yang mempengaruhi kepastian hukum (Abror, 2020; Ben, 2022).

5. Penemuan Hukum (Istinbāṭ/Rechtsvinding) oleh Hakim

Karena hakim dibebani kewajiban untuk mengadili meskipun norma tidak jelas, penemuan hukum menjadi esensial. Kajian mengenai penemuan hukum oleh hakim Mahkamah Agung menegaskan bahwa penemuan hukum dilakukan dalam rangka tugas dan kewenangan hakim untuk memeriksa dan memutus perkara yang dihadapkan kepadanya (Abdillah & Susilawati, 2020). Kajian reformasi Peradilan Agama juga menyatakan bahwa ketika hukum materiil tidak berubah atau tidak tersedia untuk kompetensi baru, hakim menjalankan fungsi bukan hanya sebagai pelaksana hukum tetapi juga sebagai penafsir/penemu hukum, termasuk dengan memperhatikan hukum yang hidup (living law) dan kultur hukum (Pakarti, 2023).

Penekanan "hakim wajib menggali hukum yang hidup dalam masyarakat" juga muncul dalam kajian praktik talak liar yang menyebut hakim sebagai agen perubahan sosial hukum melalui penggalian living law dan interpretasi budaya atas peraturan (Qosim et al., 2022). Dengan demikian, kewenangan "memutus" dalam Islam dan dalam sistem Peradilan Agama modern bukan kerja mekanis, tetapi kerja interpretif yang menghubungkan norma tertulis, doktrin fiqh, dan realitas sosial (Abdillah & Susilawati, 2020; Pakarti, 2023; Qosim et al., 2022).

Dalam praktik argumentasi, beberapa kajian kontemporer bahkan menunjukkan hakim kerap mengutip sumber majemuk: peraturan perundang-undangan, dalil nash, dan kitab-kitab fiqh untuk mendukung pertimbangan hukum (Candra, 2020; Islami, 2024). Namun, terdapat juga catatan kritis: kajian tentang dispensasi kawin menyoroti bahwa penggunaan kaidah fiqh tertentu dalam putusan hakim bisa terjadi secara tidak proporsional atau tidak tepat sehingga berpotensi menyimpang dari tujuan syariah, sehingga hakim dituntut melakukan identifikasi komprehensif atas kondisi para pihak agar analisis maslahat-madharat dapat terukur (Candra, 2020). Dengan demikian, "hakim sebagai mujtahid praktis" adalah gambaran yang didukung oleh literatur, tetapi kualitas ijtihad tersebut dipandang sangat bergantung pada metodologi dan kedalaman analisis hakim (Abdillah & Susilawati, 2020; Candra, 2020; Pakarti, 2023).

6. Etika, Keadilan, dan Orientasi Maqāṣid dalam Putusan Hakim

Dimensi etis jabatan hakim juga kuat dalam literatur yang membahas peradilan. Definisi mengadili yang dikutip dari KUHAP menekankan asas bebas, jujur, dan tidak memihak (Abdillah & Susilawati, 2020). Kajian lain yang menautkan konsep peradilan dengan maqāṣid menegaskan bahwa putusan hakim seharusnya tidak semata koheren dengan peraturan perundang-undangan, tetapi juga perlu menimbang substansi keadilan agar tidak menimbulkan anomali dan berkurangnya kepercayaan publik (Sa'diyah et al., 2021).

Sementara itu, kajian fiqh siyasah qadā'iyyah tentang good governance menekankan penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam lembaga peradilan serta kewajiban hakim untuk berlaku adil dan menyampaikan amanah sebaik mungkin; bahkan putusan hakim dipandang perlu mudah diakses publik sebagai wujud akuntabilitas (Toni, 2018). Dengan demikian, konsep "hakim" dalam kerangka Islam dan sistem peradilan modern sama-sama berorientasi pada keadilan dan amanah, walaupun perangkat normatifnya berbeda (Sa'diyah et al., 2021; Toni, 2018).

Sejumlah studi kasus yang dianalisis melalui maqāṣid juga memperlihatkan bagaimana hakim Peradilan Agama memperluas pertimbangan keadilan-substantif. Misalnya, kajian tentang wasiat wajibah menunjukkan putusan hakim Peradilan Agama dan PTA memberi hak harta kepada non-Muslim dengan pertimbangan kemaslahatan (pemeliharaan lima aspek: agama, jiwa, akal, keturunan, harta), meskipun ketentuan syariat klasik diposisikan tidak memberikan hak tersebut, dan istilah "toleransi" tidak selalu disebut eksplisit dalam putusan (Khairani, 2014). Kajian lain tentang dwangsom dalam perkara hadhānah menyatakan hakim bahkan dapat menjatuhkan dwangsom untuk memastikan pemenuhan kebutuhan anak demi kemaslahatan, termasuk ketika tidak diminta penggugat (Awaludin, 2023). Dua ilustrasi ini menunjukkan bahwa peran hakim sebagai pemutus perkara sering dipahami bukan sekadar menerapkan teks, tetapi juga menjaga kemaslahatan yang menjadi orientasi normatif hukum Islam (Awaludin, 2023; Khairani, 2014).

7. Persyaratan dan Kompetensi Hakim: Perspektif Fiqh dan Hukum Positif

Literatur fiqh memperlihatkan adanya ragam syarat bagi hakim. Kajian tentang hakim perempuan mengutip bahwa al-Ramlī (berdasarkan Imam al-Nawawī) menyebut 10 syarat menjadi hakim (antara lain Islam, mukallaf, merdeka, laki-laki, kemampuan indrawi tertentu, kemampuan, dan mujtahid), sedangkan al-Māwardī mensyaratkan 7 ketentuan (antara lain laki-laki, berakal, merdeka, Islam, adil, sejahtera pendengaran dan penglihatan, serta menguasai hukum syara') (Maharani et al., 2019). Kajian yang sama sekaligus menunjukkan isu gender sebagai perdebatan fiqh, serta mengutip data Badilag MA bahwa pada 2011 jumlah hakim perempuan "tidak lebih dari 21%" dari total hakim Pengadilan Agama (Maharani et al., 2019). Ulasan buku tentang kontroversi hakim perempuan juga menegaskan adanya perbedaan pandangan ulama fiqh dan perkembangan regulasi di Indonesia yang membentuk perdebatan historis-normatif soal boleh tidaknya hakim perempuan (Ibrahim, 2018). Dengan demikian, syarat hakim dalam fiqh tidak tunggal dan membuka ruang khilafiyah, yang kemudian berinteraksi dengan desain rekrutmen hakim dalam negara modern (Ibrahim, 2018; Maharani et al., 2019).

Dalam hukum positif Indonesia, syarat formal hakim Pengadilan Agama juga dipaparkan dalam kajian mashlahah tentang pencatatan perceraian, yang menyebut antara lain: WNI, beragama Islam, bertakwa, setia pada Pancasila dan UUD 1945, sarjana syariah dan/atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam, sehat, berwibawa, jujur, adil, berkelakuan tidak tercela, dan bukan bekas anggota organisasi terlarang PKI (Gunawan, 2016). Pada titik ini terlihat pertautan: fiqh memberi horizon etis-kompetensial, sementara negara memberi kualifikasi administratif dan ideologis untuk jabatan hakim sebagai pejabat kekuasaan kehakiman (Gunawan, 2016; Wardiyah, 2019).

Di sisi lain, kajian fiqh siyasah juga mengingatkan bahwa dalam konstruksi fiqh-oriented seorang hakim idealnya memahami disiplin keilmuan Islam agar putusan tetap dalam koridor syariah, meskipun sistem peradilan konvensional berbasis undang-undang tidak selalu menuntut perangkat ijtihad hukum Islam bagi hakim. Ini menegaskan adanya ketegangan yang perlu dikelola melalui pendidikan, pelatihan, dan standar kompetensi yang relevan dengan jenis perkara (Suadi, 2018).

8. Dinamika Kewenangan dan Tantangan Praktik Mengadili

a. Ekonomi Syariah: Kepastian Kompetensi, Pelatihan, dan Konflik Forum

Sejumlah kajian menegaskan bahwa UU Peradilan Agama (perubahan) memperluas kompetensi absolut Peradilan Agama untuk ekonomi syariah, dan KHES/Perma menjadi rujukan formal bagi hakim untuk memproses dan memutus sengketa ekonomi syariah (Faizzati, 2017; Safriadi, 2019; Taqiyuddin, 2020). Putusan Mahkamah Konstitusi juga dibahas sebagai penguat: kajian tentang sengketa ekonomi syariah menyatakan Putusan MK No. 93/PUU-X/2012 bersifat final and binding serta menegaskan kewenangan absolut Peradilan Agama atas sengketa ekonomi syariah; kajian tersebut juga menyebut putusan MK itu terkait tanggal 29 Agustus 2013 (Zaman, 2018).

Kajian lain tentang dualisme sengketa perbankan syariah juga menegaskan bahwa putusan MK tersebut menyatakan Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah tidak memiliki kekuatan mengikat, namun praktik masih menyisakan problem yuridis, khususnya relasi eksekusi putusan arbitrase (Basyarnas) yang masih berkaitan dengan Pengadilan Negeri (Suadi, 2018). Ini menunjukkan bahwa kepastian kompetensi (secara norma) tidak otomatis menghilangkan masalah implementasi lintas-rezim (litigasi–nonlitigasi dan eksekusi putusan) (Suadi, 2018; Zaman, 2018).

Tantangan lain muncul pada perkara kepailitan/PKPU perbankan syariah. Kajian tentang kepailitan dan PKPU perbankan syariah menegaskan adanya "tarik-menarik" kewenangan antara Peradilan Agama dan Pengadilan Niaga (dalam lingkungan Pengadilan Negeri), sehingga terjadi disharmoni regulasi dan ketidakpastian yurisdiksi; studi itu juga menekankan kebutuhan unifikasi dan harmonisasi aturan khusus kepailitan syariah (Amransyah et al., 2022). Kajian lain yang menilai kapasitas Peradilan Agama dalam arbitrase dan kepailitan menyimpulkan bahwa kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah terkait arbitrase dinilai telah efektif, sedangkan terkait kepailitan tampak kurang efektif karena kurangnya instrumen hukum dan preferensi masyarakat yang masih berkiblat ke pengadilan niaga (Azhar, 2020). Dengan demikian, hakim sebagai pejabat yang "berwenang mengadili" masih menghadapi problem sistemik: kompetensi absolut secara norma dapat berbenturan dengan desain kelembagaan dan instrumen hukum sektoral (terutama kepailitan) (Amransyah et al., 2022; Azhar, 2020).

b. Kualitas Putusan: Eksekusi, Manfaat, dan "Sederhana, Cepat, Biaya Ringan"

Dalam perspektif hukum acara, asas peradilan "sederhana, cepat, dan biaya ringan" disebut sebagai tantangan ketika perkara ekonomi syariah menjadi kewenangan Pengadilan Agama, sebab kemampuan hakim diuji untuk menangani perkara sesuai asas tersebut (Rohman, 2018). Kajian tentang gugatan sederhana juga menjelaskan bahwa Perma No. 2 Tahun 2015 diterbitkan untuk membuat penyelesaian gugatan sederhana lebih efisien sejalan dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan (Fahimah, 2018).

Di ranah ekonomi syariah, kajian tentang verstek pada gugatan sederhana ekonomi syariah menekankan bahwa putusan yang baik terlihat dari pertimbangan hukum yang memuat prinsip, teori, dan argumen, dan dalam kasus yang diteliti putusan verstek tersebut dinilai memberi manfaat bagi para pihak ketika tidak ada upaya banding/eksekusi yang diajukan (Mahdolita et al., 2024). Namun, kajian yang sama juga menyoroti persoalan eksekusi ketika objek jaminan berbentuk fidusia dan sudah dialihkan, sehingga putusan berpotensi tidak memberi manfaat bila tidak dapat dieksekusi (Mahdolita et al., 2024). Ini menegaskan bahwa fungsi "memutus" tidak cukup; kualitas putusan juga ditentukan oleh kemungkinan implementasi dan daya guna putusan bagi pencari keadilan (Fahimah, 2018; Mahdolita et al., 2024).

c. Disparitas Putusan dan Kebebasan Hakim

Beberapa kajian menunjukkan bahwa disparitas putusan merupakan isu serius dalam Peradilan Agama. Studi tentang disparitas produk hakim menegaskan bahwa KHI diharapkan menyatukan perbedaan mazhab agar putusan lebih seragam, tetapi tetap ada persepsi berbeda tentang sifat mengikat KHI, dan penyebab disparitas dikaitkan dengan pengaruh perbedaan mazhab dan kebebasan hakim dalam menemukan dasar hukum yang diyakini (Wazin, 2014).

Kajian tentang wasiat wajibah anak angkat juga menunjukkan disparitas putusan dari tingkat pertama hingga kasasi, dengan fokus pada bagaimana hakim menggunakan norma KHI (misalnya Pasal 174 dan 195 ayat (2)) dalam mengonstruksi kepastian hukum (Cahyani, 2019). Di Aceh, studi tentang ahli waris pengganti (patah titi) menunjukkan adanya dinamika penerapan KHI: untuk perkara setelah KHI ada yang diputus berdasarkan KHI, dan ada yang tidak mengikuti KHI dengan pertimbangan kemaslahatan (Choiriyah & Anisah, 2023). Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa hakim memiliki ruang diskresi dan ijtihad (baik berbasis fiqh, maqāṣid, maupun living law) yang dapat menghasilkan variasi putusan, sehingga agenda kepastian hukum selalu berhadapan dengan agenda keadilan substantif dan konteks sosial (Cahyani, 2019; Choiriyah & Anisah, 2023; Wazin, 2014).

d. Pembuktian dan Adaptasi Prosedural: Saksi Non-Muslim dan Saksi Istifadah

Sebagai pejabat yang memeriksa dan memutus, hakim juga menghadapi persoalan pembuktian yang kompleks. Kajian tentang saksi non-Muslim dalam perceraian menunjukkan bahwa Pengadilan Agama dapat menerima saksi non-Muslim karena memenuhi syarat formil pembuktian perdata, dan dianalisis melalui istihsan sebagai respons atas perkembangan zaman dan kesulitan jika syarat saksi Muslim dipaksakan (Isnanto, 2015). Analisis serupa pada putusan PA Curup menelaah penerimaan saksi non-Muslim dengan pendekatan maqāṣid al-syarī'ah, menunjukkan bahwa isu ini diperdebatkan dalam fikih, namun putusan dipertimbangkan dari sisi kemaslahatan dan perlindungan hak pihak berperkara (Somawinata, 2009).

Di Aceh, kajian tentang syahādah al-istifāḍah (testimonium de auditu) dalam itsbat nikah menyimpulkan bahwa hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh menerima jenis saksi tersebut demi kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi para pihak—dengan latar kondisi konflik/tsunami yang menyebabkan keterbatasan saksi langsung (Hasan, 2018). Dengan demikian, fungsi "memeriksa dan memutus" menuntut hakim mengelola ketegangan antara standar formil pembuktian dan tujuan perlindungan hukum/kemaslahatan yang menjadi horizon normatif hukum Islam (Hasan, 2018; Isnanto, 2015).

9. Variasi Kelembagaan: Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Perbandingan Terbatas

Dalam konteks Aceh, kajian tentang Mahkamah Syar'iyah menegaskan bahwa lembaga tersebut berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama dalam bidang ahwal al-syakhshiyyah, mu'āmalah, dan jināyah, sehingga spektrum kewenangannya melampaui Peradilan Agama di banyak wilayah lain. Studi lain juga menegaskan Mahkamah Syar'iyah merupakan bagian sistem peradilan nasional dalam lingkungan Peradilan Agama, sekaligus mencatat bahwa secara absolut kewenangannya dapat lebih luas (termasuk aspek aqidah/syariah/akhlak) (Choiriyah & Anisah, 2023; Mustafa, 2024). Ini menunjukkan bahwa konsep hakim sebagai pejabat pemutus perkara di Aceh beroperasi dalam cakupan kompetensi yang berbeda dibanding wilayah lain, meskipun sama-sama berada dalam orbit kekuasaan kehakiman negara (Choiriyah & Anisah, 2023; Mustafa, 2024).

Sebagai perbandingan terbatas (untuk menunjukkan bahwa syarat dan peran hakim tidak seragam lintas negara), kajian tentang Kuwait menyatakan bahwa hakim pengadilan keluarga tidak perlu menjadi ahli hukum Islam, tetapi dapat meminta nasihat sarjana/ahli fiqh; di sisi lain, hukum peradilan Kuwait mensyaratkan hakim harus beragama Islam dan bereputasi baik (Zarli, 2024). Sementara kajian tentang Tunisia menggambarkan struktur peradilan bertingkat (tingkat pertama–banding–kasasi) dan adanya dewan yang mengawasi berfungsinya sistem peradilan (Agustina et al., 2024). Walaupun konteks ini tidak langsung menentukan norma Indonesia, ia membantu menegaskan bahwa "hakim menurut hukum Islam" selalu hadir dalam relasi dengan struktur negara, desain institusi peradilan, dan model positivisasi hukum yang berbeda (Agustina et al., 2024; Zarli, 2024).

________________________________________

C. Kesimpulan

Sintesis literatur menunjukkan bahwa hakim menurut hukum Islam dapat dipahami sebagai figur qāḍī dalam institusi qaḍā' yang menjalankan mandat keadilan melalui kewenangan menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara secara mengikat (Sa'diyah et al., 2021; Toni, 2018). Dalam konteks Indonesia, definisi hakim sebagai pejabat peradilan negara yang berwenang mengadili—dipahami sebagai rangkaian menerima, memeriksa, dan memutus—ditegaskan dalam kajian yang mengutip rumusan KUHAP dan prinsip ketidakberpihakan (Abdillah & Susilawati, 2020).

Kewenangan tersebut dipagari oleh kompetensi absolut dan relatif (Aripin, 2009; Asmaret et al., 2020), tetapi sekaligus dibebani kewajiban untuk tidak menolak perkara meskipun hukum tidak jelas, yang membuka ruang penemuan hukum oleh hakim melalui interpretasi, rujukan fiqh, kompilasi, yurisprudensi, dan pertimbangan kemaslahatan (Abdillah & Susilawati, 2020; Khairani, 2014; Pakarti, 2023). Pada tingkat sumber hukum, KHI dan KHES diposisikan sebagai pedoman penting bagi hakim Peradilan Agama, meski literatur menunjukkan perdebatan mengenai kekuatan mengikat dan posisi hierarkisnya yang berdampak pada kepastian hukum dan disparitas putusan (Ben, 2022; Faizzati, 2017; Kartika & Harahap, 2023; Wazin, 2014).

Akhirnya, tantangan kontemporer menegaskan bahwa jabatan hakim sebagai "pejabat peradilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara" bukan sekadar status formal, melainkan praktik kompleks yang menuntut kompetensi, integritas, metodologi penalaran, dan kemampuan mengelola konflik norma—agar putusan tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga adil dan bermanfaat dalam horizon maqāṣid al-syarī'ah (Azhar, 2020; Candra, 2020; Sa'diyah et al., 2021; Toni, 2018).

________________________________________

Daftar Pustaka

Abdillah, K., & Susilawati, Y. (2020). Sejarah Kodifikasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. Al-Huquq Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 2(1), 114. https://doi.org/10.19105/alhuquq.v2i1.3073

Abdullah, B., Ansari, A., & Asmuni, A. (2022). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Peradilan Umum dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia. Istinbath, 21(1), 208–226. https://doi.org/10.20414/ijhi.v21i1.483

Abror, N. (2020). Eksistensi dan Kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam Mengadili Tindak Jinayah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam, 6(1), 229–256. https://doi.org/10.15642/aj.2020.6.1.229-256

Agustina, E., Asasriwarni, A., & Zulfan, Z. (2024). Eksistensi Sistem Peradilan Agama dan Sistem Pemerintahan di Negara Tunisia. Abdurrauf Journal of Islamic Studies, 2(1), 66–81. https://doi.org/10.58824/arjis.v2i1.72

Aiz, M. (2020). Hakim Perempuan dalam Perspektif Islam. Almarhalah | Jurnal Pendidikan Islam, 1(2), 1–20. https://doi.org/10.38153/alm.v1i2.6

Amin, M. (2014). Judicial Review Tap MPR RI terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Menurut Jimli Assdiddiqie. Al-Daulah Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, 4(01), 193–219. https://doi.org/10.15642/ad.2014.4.01.193-219

Amransyah, Mhd. N., Mustamam, M., & Akhyar, A. (2022). Hak Waris Saudara Laki-Laki Ketika Berhadapan dengan Ahli Waris Anak Perempuan Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Penetapan Pengadilan Agama Medan No. 40/Pdt.G/2017/PA.Mdn). Jurnal Ilmiah Metadata, 4(1), 194–222. https://doi.org/10.47652/metadata.v4i1.129

Aripin, J. (2009). Reformasi Hukum dan Posisi Peradilan Agama di Indonesia. Al Qalam, 26(1), 45. https://doi.org/10.32678/alqalam.v26i1.1513

Asmaret, D., Koto, A., & Afrizal, M. (2020). Transformasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Telaah Pemikiran Rifyal Ka'bah. Al-Ahwal Jurnal Hukum Keluarga Islam, 12(2), 145–160. https://doi.org/10.14421/ahwal.2019.12203

Awaludin, L. (2023). Penguatan Peran PA (Pengadilan Agama) dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. Al-Ibanah, 8(1), 27–48. https://doi.org/10.54801/ibanah.v8i1.158

Azhar, H. (2020). Menakar Keadilan Putusan Hakim terhadap Kasus Baiq Nuril Perspektif Maqāsid Asy-Syarī'ah. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr, 9(1), 38–56. https://doi.org/10.24090/jimrf.v9i1.4132

Ben, M. M. Y. T. (2022). Utilitas Mahkamah Syar'iyah Bireuen dalam Penerapan Ahli Waris Patah Titi (Ahli Waris Pengganti) terhadap Perkara Kewarisan. Jurnal Justisia Jurnal Ilmu Hukum Perundang-Undangan dan Pranata Sosial, 7(2), 322. https://doi.org/10.22373/justisia.v7i2.15085

Cahyani, A. I. (2019). Peradilan Agama sebagai Penegak Hukum Islam di Indonesia. Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, 6(1), 119. https://doi.org/10.24252/al-qadau.v6i1.9483

Candra, M. (2020). Eksistensi Pengadilan Agama Pasca Penyatuan Satu Atap (Independensi dan Pengembangannya). Audito Comparative Law Journal (ACLJ), 1(1), 16–23. https://doi.org/10.22219/audito.v1i1.12782

Choiriyah, A. L. F., & Anisah, I. (2023). Eksistensi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Setelah Diundangkannya UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Khuluqiyya Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam, 29–44. https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v5i1.97

Dewia, A. R., & Dona, F. (2022). Tinjauan Maslahah Mursalah terhadap PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Journal of Law Society and Islamic Civilization, 10(1), 1. https://doi.org/10.20961/jolsic.v10i1.58791

Fahimah, I. (2018). Sejarah Perkembangan Hukum Waris di Indonesia. Nuansa Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan, 11(2). https://doi.org/10.29300/nuansa.v11i2.1367

Faizzati, S. D. (2017). Hukum Islam Antara Individu dan Masyarakat. Al-Rasīkh Jurnal Hukum Islam, 6(02), 13–35. https://doi.org/10.38073/rasikh.v6i02.55

Gunawan, E. (2016). Eksistensi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 8(1). https://doi.org/10.30984/as.v8i1.39

Hasan, H. (2018). Faktor Penyebab dan Dampak Praktik Thalak Liar di Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin. Al-Risalah Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan, 16(02), 315–328. https://doi.org/10.30631/al-risalah.v16i02.314

Hasanudin, H. (2021). Transformasi Fiqh Mawaris dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Islamadina Jurnal Pemikiran Islam, 22(1), 43. https://doi.org/10.30595/islamadina.v22i1.8942

Ibrahim, M. F. B. (2018). Sumpah Mubahalah (Studi tentang Pandangan Majelis Fatwa Kebangsaan Malaysia dalam Perspektif Hukum Islam). Al-Risalah Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan, 12(01), 1–20. https://doi.org/10.30631/al-risalah.v12i01.433

Islami, A. I. (2024). Measuring the Quality of Mashlahat and Madharat in the Decision of Marriage Dispensation. Khuluqiyya Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam, 79–90. https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v5i2.113

Isnanto, Muh. (2015). Book Review: Hakim Perempuan sebagai Keniscayaan dalam Penegakkan HAM. Musãwa Jurnal Studi Gender dan Islam, 14(2), 211. https://doi.org/10.14421/musawa.2015.142.211-216

Kartika, S., & Harahap, M. Y. (2023). Kewenangan Mengadili dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perbankan Syariah. Al-Manhaj Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 5(1), 101–112. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2195

Khair, A. (2019). Dinamika Penataan Regulasi Ekonomi Syariah. El-Mashlahah, 8(1). https://doi.org/10.23971/el-mas.v8i2.1322

Khairani, K. (2014). Faraq dalam Pernikahan Sindiket di Johor Malaysia dan Relevansinya dengan Penanganan Nikah Sirri di Indonesia. Legitimasi Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum, 3(1). https://doi.org/10.22373/legitimasi.v3i1.339

Maharani, P. A., Siyo, S., & Agusty, R. Z. (2019). Menyoal Disparitas Produk Hakim Pengadilan Agama antara Keadilan dan Kepastian Hukum. JLR - Jurnal Legal Reasoning, 1(2), 121–134. https://doi.org/10.35814/jlr.v1i2.2181

Mahdolita, S., Kamarusdiana, K., & Yasardin, Y. (2024). Disparitas Putusan Isbat Nikah Poligami Siri Perspektif Maqashid Syariah (Analisis Putusan No. 469/Pdt.G/2019/PA.Pbr dengan Putusan No. 67/Pdt.G/2019/PTA.Pbr). Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam), 7(1), 83–103. https://doi.org/10.29313/tahkim.v7i1.13417

Mustafa, M. (2024). Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Problematika Penerapannya di Indonesia. Abdurrauf Journal of Islamic Studies, 1(1), 55–79. https://doi.org/10.58824/arjis.v1i1.92

Pakarti, M. H. A. (2023). Pembaruan Hukum Keluarga dalam Putusan Pengadilan Agama. Sakina Journal of Family Studies, 7(3), 335–344. https://doi.org/10.18860/jfs.v7i3.3935

Qosim, S., Aprita, S., & Wulandari, M. (2022). Disparitas Putusan Peradilan Agama terhadap Wasiat Wajibah Anak Angkat. Salam Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 9(5), 1407–1420. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i5.27491

Rohman, A. N. (2018). Penyelesaian Sengketa Wakaf di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Ijtihad Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, 12(1), 20. https://doi.org/10.21111/ijtihad.v12i1.2543

Safriadi, S. (2019). Otoritas Kitab Kuning dalam Putusan Hakim: Analisis Putusan Hakim di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Aceh. Analisis Jurnal Studi Keislaman, 19(1), 77–104. https://doi.org/10.24042/ajsk.v19i1.3384

Salma, S., & Agustiar, A. (2023). Konstruksi Toleransi Beragama dalam Wasiat Wajibah Melalui Penerapan Maqasid Al-Syarī'ah. Jurnal Yudisial, 15(2), 167. https://doi.org/10.29123/jy.v15i2.480

Sa'diyah, H. T., Hasanah, S. L., Thabrani, A. M., & Hariyanto, E. (2021). Sejarah dan Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 di Indonesia. Al-Huquq Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 3(1), 96–118. https://doi.org/10.19105/alhuquq.v3i1.3460

Shobirin, S. (2018). Penemuan Hukum oleh Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Perkara Kewarisan Islam di Indonesia pada Tahun 1995–2014. Yudisia Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, 9(1), 152. https://doi.org/10.21043/yudisia.v9i1.3678

Somawinata, Y. (2009). Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia. Al Qalam, 26(1), 129. https://doi.org/10.32678/alqalam.v26i1.1545

Suadi, A. (2018). Peluang dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah dalam Menghadapi Era Pasar Bebas. Jurnal Hukum dan Peradilan, 7(1), 1. https://doi.org/10.25216/jhp.7.1.2018.1-22

Taqiyuddin, H. (2020). Sumber Hukum dalam Menetapkan Status Bagi Mafqud oleh Hakim Pengadilan Agama. Syaksia Jurnal Hukum Perdata Islam, 20(1). https://doi.org/10.37035/syakhsia.v20i1.1982

Tolhah, A. (2015). Peluang dan Tantangan Kompetensi Peradilan Agama Pasca Amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Asy-Syarī'ah, 18(1), 123–138. https://doi.org/10.15575/as.v18i1.654

Toni, A. (2018). Aktualisasi Hukum Perceraian Perspektif Pengadilan Agama di Indonesia. Maqashid Jurnal Hukum Islam, 1(2), 34–63. https://doi.org/10.35897/maqashid.v1i2.130

Wardiyah, M. L. (2019). Penegakan Hukum Ekonomi Syarī'ah di Pengadilan Agama dalam Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung. Jurnal Perspektif, 2(2), 184. https://doi.org/10.15575/jp.v2i2.29

Wazin, W. (2014). Murabahah dalam Hukum Positif dan Implementasi pada Praktek Pembiayaan Konsumen. Islamiconomic Jurnal Ekonomi Islam, 5(1). https://doi.org/10.32678/ijei.v5i1.21

Zaman, M. (2018). Analisis Istihsan atas Pertimbangan Hakim terhadap Saksi Non Muslim pada Perkara Perceraian. Al-Hukama, 8(2), 507–531. https://doi.org/10.15642/alhukama.2018.8.2.507-531

Zarli, H. R. (2024). Penerapan Hukum Islam dalam Sistem Peradilan di Negara Kuwait. Journal of Law Administration and Social Science, 4(2), 286–293. https://doi.org/10.54957/jolas.v4i2.615