01369 - Hak Veto Dewan Keamanan PBB Dalam Perspektif Hukum Islam: Analisis Normatif-Etik Berbasis Prinsip Mashlahah Dan Nomokrasi Islam

Abstract

The right of veto, as the exclusive privilege of the five permanent members of the United Nations Security Council (P5) to block resolutions, constitutes one of the most contested mechanisms in contemporary international law. This article examines the concept of veto from two interconnected dimensions: first, as an institutional and legal phenomenon within the UN system; and second, through a normative-ethical reading grounded in Islamic legal and political principles. Drawing on available literature, the study maps the design of the veto, its legal implications under Article 25 of the UN Charter, and its practical consequences in major conflict cases including Palestine, Syria, and Ukraine. The article then applies three Islamic normative parameters—Islamic nomocracy (supremacy of Sharia), fiqh siyasah (Islamic political jurisprudence) oriented toward maslahah (public interest), and the principle of protecting the five fundamental interests (religion, life, lineage, property, and intellect)—to evaluate the concept of a "privilege to block collective decisions." The study finds that while classical Islamic jurisprudence does not recognize a doctrine equivalent to the UN veto, the normative-ethical framework of Islamic law provides grounds for assessing its legitimacy: a right to refuse or block decisions can be ethically justified in Islamic political thought only when it functions as a corrective instrument for public welfare and justice, not as a permanent privilege serving narrow state interests that obstructs the protection of victims or the pursuit of just conflict resolution. This conclusion resonates with reform proposals in international law literature that call for limiting, justifying, or restructuring the veto mechanism.

Keywords: veto right, UN Security Council, fiqh siyasah, maslahah, Islamic nomocracy, international law, Palestine

________________________________________

Abstrak

Hak veto, sebagai hak istimewa eksklusif lima anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk memblokir resolusi, merupakan salah satu mekanisme yang paling diperdebatkan dalam hukum internasional kontemporer. Artikel ini mengkaji konsep veto dari dua dimensi yang saling berkaitan: pertama, sebagai fenomena institusional dan hukum dalam sistem PBB; dan kedua, melalui pembacaan normatif-etik yang berlandaskan prinsip-prinsip hukum dan politik Islam. Berdasarkan literatur yang tersedia, kajian ini memetakan desain hak veto, implikasi hukumnya berdasarkan Pasal 25 Piagam PBB, dan konsekuensi praktisnya dalam kasus-kasus konflik utama, meliputi Palestina, Suriah, dan Ukraina. Artikel ini kemudian menerapkan tiga parameter normatif Islam—nomokrasi Islam (supremasi syariah), fiqh siyasah yang berorientasi mashlahah (kemaslahatan publik), dan prinsip perlindungan lima kepentingan dasar (agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal)—untuk menilai konsep "hak istimewa menggagalkan keputusan kolektif." Kajian ini menemukan bahwa meskipun fikih Islam klasik tidak mengenal doktrin yang setara dengan veto DK PBB, kerangka normatif-etik hukum Islam menyediakan dasar penilaian atas legitimasinya: hak menolak atau memblokir keputusan hanya dapat dibenarkan secara etik dalam pemikiran politik Islam apabila berfungsi sebagai instrumen korektif demi kemaslahatan dan keadilan, bukan sebagai hak istimewa permanen yang melayani kepentingan sempit negara dan menghalangi perlindungan korban atau penyelesaian konflik secara adil. Kesimpulan ini beresonansi dengan proposal reformasi dalam literatur hukum internasional yang menyerukan pembatasan, justifikasi, atau restrukturisasi mekanisme veto.

Kata Kunci: hak veto, Dewan Keamanan PBB, fiqh siyasah, mashlahah, nomokrasi Islam, hukum internasional, Palestina

________________________________________

Diterima: [Tanggal] | Direvisi: [Tanggal] | Diterbitkan: [Tanggal]

________________________________________

I. PENDAHULUAN

Dalam praktik hubungan internasional kontemporer, "hak veto" dipahami sebagai hak khusus untuk menolak atau menggagalkan adopsi suatu keputusan, terutama dalam mekanisme pengambilan keputusan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) yang menempatkan lima anggota tetap (Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, Inggris, dan Prancis) pada posisi istimewa karena satu penolakan dari salah satu anggota tetap dapat memblokir keputusan atau resolusi yang diusulkan (Khafis et al., 2024; Millenio, 2021). Sejumlah literatur hukum internasional Indonesia menegaskan bahwa hak veto adalah "hak khusus" (privilege) yang melekat pada lima anggota tetap DK PBB (Makarawung et al., 2024; Millenio, 2021), dan karenanya membentuk arsitektur keputusan DK PBB yang secara politik sering dipahami sebagai titik temu (atau titik buntu) antara mandat pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional dengan kepentingan nasional negara-negara besar (Aulia, 2023; Khafis et al., 2024).

Pada saat yang sama, sebagian kajian menekankan bahwa DK PBB memang diposisikan sebagai organ utama yang berwenang memelihara perdamaian dan keamanan internasional sesuai mandat Piagam PBB, dan otoritasnya diwujudkan melalui penerbitan resolusi DK PBB (Marasabessy et al., 2023; Ratu et al., 2022). Dengan demikian, diskursus "hak veto" hampir selalu bergerak pada dua ranah sekaligus: (i) ranah normatif-hukum tentang bagaimana keputusan DK PBB seharusnya bekerja dan mengikat, dan (ii) ranah politik-kekuasaan tentang bagaimana veto digunakan untuk melindungi kepentingan tertentu (Aulia, 2023; Khafis et al., 2024; Saryono et al., 2022).

Topik "hak veto menurut hukum Islam" menghadirkan tantangan metodologis khusus karena sumber-sumber yang tersedia lebih banyak membahas veto sebagai institusi hukum-organisasi internasional PBB, bukan sebagai konsep baku dalam fikih siyasah klasik atau teori ketatanegaraan Islam (Aulia, 2023; Khafis et al., 2024; Millenio, 2021). Oleh sebab itu, pembahasan "menurut hukum Islam" dalam artikel ini dibatasi pada dua hal yang dapat dipertanggungjawabkan oleh sumber yang tersedia: pertama, pemetaan institusi veto PBB dan problematikanya sebagai konteks (agar istilah "veto" tidak dipahami secara ahistoris) (Khafis et al., 2024; Makarawung et al., 2024; Millenio, 2021); kedua, pembacaan normatif-etik berbasis prinsip yang memang disebut eksplisit dalam rujukan tentang hukum/politik Islam—misalnya nomokrasi Islam (kekuasaan berbasis hukum Tuhan), orientasi kemaslahatan (mashlahah), dan tujuan menjaga lima kepentingan dasar (agama, jiwa, keturunan, harta, akal)—sebagai kerangka menilai apakah "hak istimewa menggagalkan keputusan" selaras dengan nilai-nilai dasar tersebut (Chaidar, 2020; Shobahah, 2017; Thoyyibah et al., 2024).

Dengan batasan ini, artikel tidak mengklaim adanya satu doktrin fikih tunggal bernama "hak veto" dalam tradisi hukum Islam; sebaliknya, artikel menilai konsep veto sebagai "hak istimewa menolak keputusan" melalui parameter normatif yang didukung oleh sumber yang tersedia (Chaidar, 2020; Shobahah, 2017; Thoyyibah et al., 2024).

________________________________________

II. HAK VETO DI DK PBB: DESAIN, DAYA MENGIKAT RESOLUSI, DAN IMPLIKASI POLITIK-HUKUM

Sejumlah kajian menegaskan bahwa DK PBB adalah forum kunci karena resolusi DK PBB diposisikan sebagai instrumen hukum internasional yang mengikat negara-negara anggota (Makarawung et al., 2024; Ratu et al., 2022). Dalam literatur yang tersedia, Pasal 25 Piagam PBB kerap dirujuk sebagai dasar bahwa negara anggota "setuju menerima dan melaksanakan" keputusan DK PBB, sehingga resolusi DK PBB dipahami memiliki kekuatan mengikat secara hukum (legally binding) (Makarawung et al., 2024; Ratu et al., 2022), dan bahkan dapat menimbulkan konsekuensi bagi negara yang tidak patuh (Hastuti, 2011; Ratu et al., 2022). Dengan konstruksi demikian, veto menjadi sangat menentukan karena dapat menghentikan lahirnya "keputusan mengikat" tersebut pada level DK PBB, sehingga sengketa atau krisis yang sedang dibahas bisa tetap berada pada tingkat pernyataan politik, resolusi non-mengikat, atau mekanisme lain yang lebih lemah (Aisyah & Permanasari, 2022; Mubin & Adha, 2022).

Namun, literatur yang tersedia juga memperlihatkan adanya ketidaksatuan (nuansa perbedaan) dalam pemaparan teknis prosedur pemungutan suara DK PBB. Misalnya, ada tulisan yang menyatakan bahwa untuk meloloskan draft resolusi DK PBB "setidaknya harus mengantongi 14 suara" dan tanpa veto dari lima anggota tetap (Millenio, 2021), sementara tulisan lain menguraikan ketentuan prosedural/non-prosedural dengan ambang suara yang berbeda (misalnya kebutuhan "7 vote" untuk hal prosedural dalam penjelasan tertentu) serta menegaskan bahwa veto beroperasi ketika anggota tetap tidak menyetujui isu non-prosedural (Aulia, 2023). Di sisi lain, ada pula rujukan yang menyatakan Piagam PBB "tidak menyebutkan ketentuan mengenai hak veto" tetapi dalam praktik hak veto diakui sebagai hak istimewa anggota tetap DK PBB untuk menolak atau membatalkan keputusan DK PBB (Puspita, 2022).

Perbedaan-perbedaan pemaparan ini penting dicatat karena menunjukkan bahwa dalam literatur sekunder, pembahasan teknis prosedur sering beragam, tetapi benang merahnya tetap sama: veto dipahami sebagai mekanisme institusional yang membuat satu penolakan anggota tetap dapat menggugurkan keputusan DK PBB (Aulia, 2023; Khafis et al., 2024; Makarawung et al., 2024).

Dari perspektif struktur organisasi PBB, hak veto juga dipandang membedakan DK PBB dari Majelis Umum PBB (MU PBB). MU PBB dipaparkan sebagai organ deliberatif utama dengan prinsip kesetaraan suara bagi semua negara anggota, sekalipun resolusinya umumnya diposisikan tidak mengikat secara hukum (soft law) namun tetap dapat berdampak signifikan bagi pergaulan internasional (Puspita, 2022; Widjaja, 2023). Dengan demikian, veto menciptakan ketegangan sistemik antara (i) prinsip kesetaraan suara di MU PBB dan (ii) privilese politik-hukum di DK PBB yang terkonsentrasi pada P5 (Aulia, 2023; Sanjivani & Hapsari, 2021; Widjaja, 2023). Ketegangan ini menjadi salah satu alasan mengapa beberapa kajian menyimpulkan bahwa keberadaan hak veto mengekspresikan "penyerahan" hukum internasional kepada politik kekuasaan, karena keputusan kolektif dapat dikalahkan oleh kepentingan negara pemegang veto (Aulia, 2023; Khafis et al., 2024).

________________________________________

III. STUDI KASUS PENGGUNAAN VETO: PALESTINA SEBAGAI ILUSTRASI PROBLEM "BLOKADE KEPUTUSAN"

Dalam sejumlah rujukan yang tersedia, konflik Israel–Palestina tampil sebagai contoh utama bagaimana veto—khususnya veto Amerika Serikat—dipersepsikan menghambat resolusi yang menguntungkan Palestina (Khafis et al., 2024; Rezasyah, 2019). Literatur yang membahas diplomasi Indonesia terkait Palestina menyatakan adanya kritik bahwa DK PBB didominasi Amerika Serikat yang menggunakan hak veto "secara semena-mena" untuk membatalkan resolusi DK PBB yang menguntungkan Palestina karena dianggap membahayakan keberadaan Israel (Rezasyah, 2019). Sejalan dengan itu, penelitian pustaka tentang veto dan resolusi Palestina menegaskan bahwa hak veto sering digunakan Amerika Serikat untuk memblokir resolusi yang mendukung Palestina, dengan dampak berupa kesulitan Palestina memperjuangkan haknya di forum internasional dan terhambatnya proses diplomasi menuju resolusi konflik yang adil (Khafis et al., 2024). Dengan kata lain, sumber-sumber ini memposisikan veto bukan sekadar instrumen prosedural, melainkan variabel politik yang memengaruhi hasil normatif DK PBB atas konflik tertentu (Khafis et al., 2024; Rezasyah, 2019; Talim, 2018).

Contoh yang diuraikan secara eksplisit adalah peristiwa Desember 2017 terkait status Yerusalem. Dalam salah satu kajian, disebutkan bahwa pada 18 Desember 2017 Mesir (sebagai anggota tidak tetap DK PBB) mengusulkan draft resolusi yang menyesalkan keputusan Amerika Serikat, namun draft tersebut diveto oleh Amerika Serikat meskipun disetujui oleh 14 anggota DK PBB lainnya (Mikail, 2018). Kajian yang sama menjelaskan bahwa setelah veto di DK PBB, MU PBB pada 21 Desember 2017 mengeluarkan resolusi yang menolak keputusan unilateral Amerika Serikat, dan resolusi MU PBB tersebut didukung mayoritas anggota PBB, disertai informasi bahwa terdapat negara-negara yang menolak dan sejumlah negara abstain (Mikail, 2018).

Pola ini memperlihatkan mekanisme yang sering disorot literatur: ketika DK PBB buntu akibat veto, dukungan politik dapat bermigrasi ke MU PBB, tetapi konsekuensi mengikatnya berbeda karena resolusi MU PBB umumnya tidak diposisikan sebagai keputusan mengikat seperti resolusi DK PBB (Aisyah & Permanasari, 2022; Mubin & Adha, 2022; Widjaja, 2023).

Selain itu, literatur lain yang membahas peran PBB dan ICC mencatat angka spesifik bahwa penggunaan hak veto Amerika Serikat "untuk Israel" disebut sebanyak 39 veto, dan contoh resolusi yang sering dirujuk terkait Israel antara lain Resolusi 271, 298, 452, dan 673 (Damayanti, 2020). Walaupun klaim kuantitatif tersebut berasal dari satu sumber dalam kumpulan rujukan, ia konsisten dengan tema umum bahwa veto Amerika Serikat dipandang berulang kali melindungi Israel dari tekanan internasional melalui DK PBB (Khafis et al., 2024; Rezasyah, 2019; Talim, 2018). Pada tingkat konseptual, kajian lain juga menilai kedekatan Amerika Serikat dengan Israel berdampak pada ketidakefektifan resolusi DK PBB dan menimbulkan persepsi ketidakadilan karena resolusi menjadi sangat dipengaruhi kepentingan politik anggota tetap (Talim, 2018), sehingga problem veto dipahami sebagai problem legitimasi dan efektivitas tata kelola keamanan kolektif (Aulia, 2023; Saryono et al., 2022).

Literatur terbaru yang tersedia juga menyebut veto Amerika Serikat pada permohonan Palestina dalam konteks keanggotaan PBB, dengan menyatakan bahwa pada 18 April 2024 Amerika Serikat menggunakan hak veto untuk menolak permohonan Palestina (Khafis et al., 2024). Dalam sumber ini, veto dipandang menggugurkan aspirasi negara lain yang mendukung Palestina serta menghambat proses diplomasi dan resolusi konflik (Khafis et al., 2024). Dengan demikian, dari studi kasus Palestina, veto tampil sebagai mekanisme yang (dalam penilaian literatur yang tersedia) menghalangi keluarnya keputusan DK PBB yang menguntungkan pihak tertentu, sekalipun terdapat dukungan luas dari anggota DK PBB lainnya atau komunitas internasional (Khafis et al., 2024; Mikail, 2018; Talim, 2018).

________________________________________

IV. VETO, KEADILAN INTERNASIONAL, DAN ISU KEMANUSIAAN: KETERKAITAN DENGAN ICC SERTA KRISIS SURIAH DAN UKRAINA

Sejumlah rujukan mengaitkan veto dengan hambatan penegakan keadilan pidana internasional. Misalnya, kajian tentang peran PBB terhadap ICC menyatakan bahwa pelaksanaan kewenangan ICC dapat terhambat oleh beberapa ketentuan, termasuk masalah hak veto lima negara (Amerika Serikat, Prancis, Inggris, Rusia, Cina) (Damayanti, 2020). Dalam narasi yang sama, veto diposisikan sebagai salah satu faktor yang menghambat proses membawa kasus-kasus tertentu—termasuk tuduhan kejahatan internasional—ke jalur penegakan hukum internasional (Damayanti, 2020), suatu pandangan yang selaras dengan literatur yang membahas "triggered jurisdiction" ICC oleh DK PBB dan menekankan bahwa veto menimbulkan persoalan mendasar dalam pelaksanaan yurisdiksi ICC ketika DK PBB menjadi pintu masuknya (Sekartadji, 2017). Perspektif ini juga paralel dengan argumentasi bahwa tindakan DK PBB seharusnya tetap menghormati prinsip persamaan kedaulatan, tetapi dalam praktik keputusan DK PBB tidak selalu berada dalam "koridor norma-norma hukum" secara konsisten, dan veto memperkuat dimensi politik tersebut (Sefriani, 2009; Sekartadji, 2017).

Dalam konteks konflik Suriah, beberapa sumber secara eksplisit menyoroti deadlock DK PBB akibat veto. Ada tulisan yang mengkritik penyalahgunaan hak veto dalam resolusi terkait Suriah dan menyimpulkan bahwa veto "sangat perlu dibatasi," terutama untuk isu kemanusiaan, karena dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum internasional (Adi, 2020). Sumber lain menyebut bahwa hambatan utama PBB merespons kejahatan massal di Suriah adalah perilaku disfungsional anggota tetap DK PBB (disebut Rusia dan Tiongkok) yang berusaha memblok resolusi yang berpotensi mengganggu kepentingannya (Sanjivani & Hapsari, 2021), sekaligus menekankan bahwa distribusi suara di DK PBB tidak merata karena hak veto P5 memungkinkan penggagalan resolusi (Sanjivani & Hapsari, 2021). Dengan demikian, isu Suriah memperkuat tesis umum di rujukan bahwa veto dapat mengakibatkan kelumpuhan DK PBB pada isu yang menyangkut pelanggaran HAM berat dan respons kemanusiaan (Adi, 2020; Maulana, 2024; Sanjivani & Hapsari, 2021).

Sementara itu, pada kasus Ukraina, beberapa sumber menyatakan bahwa DK PBB tidak berdaya karena Rusia sebagai anggota tetap dapat memveto rancangan resolusi yang mengutuk serangan terhadap Ukraina, sehingga veto dipandang sebagai kelemahan hukum internasional kontemporer dalam "menindak" (Saryono et al., 2022). Terdapat pula rujukan yang menyebut bahwa pada pertemuan 25 Februari 2022 Rusia melakukan negative vote atau veto yang menyebabkan hasil resolusi DK PBB "tidak berlaku," dan kemudian isu dibawa ke MU PBB, walau resolusi MU PBB dipandang tidak dapat memberikan kewenangan PBB untuk menurunkan pasukan perdamaian ke wilayah konflik (Mubin & Adha, 2022). Selain itu, kajian lain menekankan bahwa resolusi MU PBB dalam konteks Ukraina tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan cenderung merupakan pernyataan sikap PBB, meskipun didukung oleh banyak negara anggota (Aisyah & Permanasari, 2022).

Rangkaian uraian ini menunjukkan pola yang sama seperti kasus Palestina: veto di DK PBB dapat mendorong pergeseran forum ke MU PBB, tetapi dengan konsekuensi normatif yang berbeda terkait daya ikat dan kapasitas tindakan (Aisyah & Permanasari, 2022; Mubin & Adha, 2022; Widjaja, 2023).

________________________________________

V. GAGASAN REFORMASI DAN PEMBATASAN VETO: DARI KRITIK NORMATIF HINGGA USULAN INSTITUSIONAL

Di dalam sumber yang tersedia, kritik terhadap veto sering dipadukan dengan gagasan reformasi. Beberapa kajian menyatakan perlunya reformasi desain politik hak veto agar tidak kontraproduktif dengan tujuan pendirian PBB dan agar negara pemegang veto tidak "kebal" terhadap tindakan yang mengancam perdamaian (Saryono et al., 2022). Dalam ranah legal-dogmatis, ada pula usulan bahwa keberadaan hak veto dapat diuji melalui Mahkamah Internasional (ICJ) sebagai bentuk "judicial review" dengan dasar tercederainya prinsip sovereign equality, dan diusulkan perubahan mekanisme pengambilan keputusan agar lebih mengandalkan "konsensus positif" (Aulia, 2023). Pandangan tersebut konsisten dengan kritik lain yang menekankan bahwa veto menciptakan kekuasaan eksklusif bagi pemegangnya, sedangkan negara non-pemegang veto dapat mengalami kerugian besar ketika resolusi yang menyangkut nyawa rakyatnya gagal diadopsi (Aulia, 2023).

Pada ranah politik, terdapat pula gagasan yang muncul dalam rujukan bahwa MU PBB pernah menyepakati panggilan kepada lima anggota permanen DK PBB agar "menjustifikasi penggunaan veto," yang menggambarkan adanya tekanan normatif agar veto tidak digunakan secara tidak akuntabel (Mubin & Adha, 2022).

Dalam konteks representasi dunia Islam, salah satu rujukan bahkan menyarankan agar Indonesia memperjuangkan duduknya salah satu negara Islam atau negara mayoritas Muslim sebagai anggota tetap DK PBB, sehingga struktur pemilik veto lebih "representatif dan demokratis" (Mardenis, 2011). Usulan ini mengindikasikan bahwa problem veto tidak hanya dibaca sebagai problem prosedural, tetapi juga problem representasi dan legitimasi: komposisi P5 dipandang belum mencerminkan keragaman komunitas internasional, termasuk dunia Islam (Mardenis, 2011; Sanjivani & Hapsari, 2021). Dengan demikian, reformasi veto dalam rujukan yang tersedia bergerak dari gagasan pembatasan penggunaan veto pada isu kemanusiaan (Adi, 2020), hingga gagasan reformasi prosedural dan koreksi yudisial berbasis prinsip kesetaraan kedaulatan (Aulia, 2023), sampai pada gagasan perubahan representasi geopolitik pemilik veto (Mardenis, 2011).

________________________________________

VI. "HAK VETO" DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: BATASAN SUMBER DAN KERANGKA PENILAIAN NORMATIF-ETIK

Sumber-sumber yang tersedia tidak menghadirkan pembahasan doktrinal langsung yang menyatakan bahwa dalam fikih siyasah terdapat institusi baku bernama "hak veto" yang identik dengan veto DK PBB. Karena itu, setiap upaya menjelaskan "hak veto menurut hukum Islam" dalam artikel ini harus dipahami sebagai pembacaan normatif-etik atas konsep "hak istimewa menggagalkan keputusan" dengan memakai prinsip-prinsip hukum/politik Islam yang memang eksplisit disebut dalam rujukan yang tersedia (Chaidar, 2020; Shobahah, 2017; Thoyyibah et al., 2024). Dalam konteks ini, setidaknya ada tiga jangkar konseptual yang dapat dipakai.

Pertama, gagasan nomokrasi Islam menekankan bahwa sistem pemerintahan dalam Islam yang dianggap tepat adalah kekuasaan yang didasarkan pada hukum-hukum yang berasal dari Allah (syariah), dan bukan negara sekuler yang memisahkan agama dari negara/hukum (Chaidar, 2020). Penekanan "rule of law" dalam perspektif ini mengisyaratkan bahwa tindakan politik idealnya tunduk pada norma hukum yang lebih tinggi (syariah), bukan pada kehendak aktor politik semata (Chaidar, 2020). Jika prinsip ini dijadikan parameter, maka "hak menolak keputusan" dalam tata kelola apa pun (termasuk analogi veto) akan dinilai bukan dari status istimewa aktornya, melainkan dari kesesuaiannya dengan norma hukum yang mengikat dan tujuan kemaslahatan yang hendak dicapai (Chaidar, 2020; Shobahah, 2017).

Kedua, rujukan fikih siyasah yang tersedia menjelaskan bahwa fiqh siyasah merupakan upaya ijtihad ulama untuk menggali hukum syara' agar dapat diamalkan, dan dalam konteks kenegaraan ia membahas pengaturan/pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bersama (Shobahah, 2017). Pada titik ini, "hak untuk menolak" (sebagai tindakan politik) dapat dibaca sebagai sah secara etik-hukum Islam apabila berfungsi sebagai instrumen menjaga kemaslahatan dan mengoreksi kebijakan yang merugikan publik, bukan sebagai alat mempertahankan kepentingan sempit (Shobahah, 2017). Kerangka ini penting karena ia menyediakan "fungsi" (maslahah) sebagai ukuran, bukan "privilege" sebagai pembenar (Shobahah, 2017), yang secara konseptual berbeda dari veto DK PBB yang melekat pada status keanggotaan tetap (Khafis et al., 2024; Millenio, 2021).

Ketiga, rujukan tentang Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 (dalam konteks keberpihakan pada Palestina) secara eksplisit menautkan etika keberpihakan pada nilai mashlahah untuk menegakkan nilai keadilan dan kemanusiaan, dan menyebut prinsip menjaga agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal budi sebagai dasar pertimbangan (Thoyyibah et al., 2024). Walau rujukan ini bukan teori ketatanegaraan Islam tentang veto, ia menyediakan parameter moral-legal yang relevan untuk menilai penggunaan "hak menggagalkan keputusan" dalam konteks publik: tindakan yang menghalangi keputusan kolektif seharusnya dapat dibenarkan bila ia melindungi lima kepentingan dasar tersebut dan menegakkan keadilan-kemanusiaan, bukan bila ia memproduksi ketidakadilan atau menghalangi perlindungan terhadap pihak yang dizalimi (Shobahah, 2017; Thoyyibah et al., 2024). Dengan parameter ini, penggunaan veto yang dipersepsikan menghambat perlindungan hak-hak Palestina dalam forum internasional dapat dipandang tidak sejalan dengan orientasi keadilan-kemanusiaan yang menjadi bagian dari mashlahah dalam rujukan tersebut (Khafis et al., 2024; Rezasyah, 2019; Thoyyibah et al., 2024).

________________________________________

VII. SINTESIS KRITIS: KONTRAS ANTARA VETO SEBAGAI "PRIVILEGE KEKUASAAN" DAN PRINSIP HUKUM-POLITIK ISLAM BERBASIS KEMASLAHATAN

Jika veto DK PBB dipahami sebagai hak khusus yang memungkinkan satu negara anggota tetap memblokir resolusi walaupun didukung mayoritas anggota lainnya (Khafis et al., 2024; Millenio, 2021), maka literatur yang tersedia menampilkan dampak yang dianggap serius: menghambat penyelesaian konflik, mereduksi efektivitas DK PBB, dan menimbulkan kritik bahwa keputusan internasional menjadi tunduk pada kepentingan politik pemilik veto (Aulia, 2023; Khafis et al., 2024; Saryono et al., 2022). Dalam studi kasus Palestina, veto Amerika Serikat digambarkan membatalkan resolusi yang menguntungkan Palestina dan menghambat berbagai prakarsa negara lain, termasuk Indonesia (Khafis et al., 2024; Rezasyah, 2019), sementara contoh Yerusalem 2017 menunjukkan bagaimana dukungan 14 anggota DK PBB tetap dapat dikalahkan oleh veto (Mikail, 2018). Dalam kasus Suriah dan Ukraina, deadlock akibat veto dipaparkan sebagai penghambat respons kemanusiaan dan perdamaian (Adi, 2020; Mubin & Adha, 2022; Sanjivani & Hapsari, 2021). Dengan demikian, veto tampil dalam rujukan sebagai institusi yang secara fungsional dapat memproduksi "kebuntuan" pada saat keputusan kolektif dibutuhkan (Aulia, 2023; Sanjivani & Hapsari, 2021; Saryono et al., 2022).

Sebaliknya, rujukan tentang hukum/politik Islam yang tersedia menekankan bahwa orientasi tata kelola seharusnya bergerak dalam koridor hukum (syariah) dan tujuan kemaslahatan, bukan sekadar peneguhan kekuasaan (Chaidar, 2020; Shobahah, 2017). Ketika fiqh siyasah didefinisikan sebagai pengaturan kehidupan bernegara demi kemaslahatan bersama (Shobahah, 2017), dan mashlahah dikaitkan dengan penegakan keadilan-kemanusiaan serta perlindungan lima kepentingan dasar (agama, jiwa, keturunan, harta, akal) (Thoyyibah et al., 2024), maka "hak menolak" yang etis dalam perspektif ini lebih dekat pada mekanisme korektif untuk mencegah kemudaratan publik, bukan hak istimewa permanen yang melekat pada identitas aktor tertentu (Shobahah, 2017; Thoyyibah et al., 2024). Dalam bahasa lain: bila "hak menggagalkan keputusan" digunakan untuk menghambat perlindungan terhadap korban atau menutup jalan keadilan, maka ia sulit dipertahankan dalam kerangka mashlahah yang berorientasi keadilan-kemanusiaan (Thoyyibah et al., 2024), terlebih ketika literatur menilai veto justru menekan efektivitas PBB dalam merespons krisis (Aulia, 2023; Saryono et al., 2022).

Rujukan yang membahas mekanisme pengawasan (interpelasi) dalam perspektif fiqh siyasah juga relevan untuk menunjukkan bahwa tradisi pemikiran Islam yang dikutip di sini memandang pentingnya instrumen koreksi terhadap pemerintah agar kebijakan dapat diperbaiki atau bahkan "dibatalkan (dicabut)" berdasarkan masukan dan aspirasi publik yang disalurkan lembaga perwakilan (Shobahah, 2017). Walaupun konteksnya adalah hak interpelasi DPR dan bukan veto DK PBB, titik tekannya adalah akuntabilitas kebijakan dan orientasi kemaslahatan (Shobahah, 2017). Dalam diskursus veto DK PBB, justru problem yang sering muncul adalah minimnya akuntabilitas dan dominannya kepentingan negara besar—bahkan sampai muncul dorongan agar P5 diminta menjustifikasi penggunaan veto (Mubin & Adha, 2022), serta usulan pembatasan veto pada isu kemanusiaan (Adi, 2020).

Dari sudut pandang sintesis ini, kritik terhadap veto di PBB yang menuntut pembatasan, justifikasi, atau reformasi dapat dipahami sejalan (pada tingkat etika publik) dengan orientasi mashlahah untuk menegakkan keadilan-kemanusiaan sebagaimana dirumuskan dalam rujukan Islam yang tersedia (Adi, 2020; Mubin & Adha, 2022; Thoyyibah et al., 2024).

________________________________________

VIII. KESIMPULAN

Dalam sumber-sumber yang tersedia, hak veto diposisikan sebagai hak khusus lima anggota tetap DK PBB untuk memblokir resolusi, yang dalam praktik dipandang memengaruhi efektivitas DK PBB dalam merespons konflik dan krisis, termasuk Palestina, Suriah, dan Ukraina (Adi, 2020; Millenio, 2021; Mubin & Adha, 2022; Rezasyah, 2019; Sanjivani & Hapsari, 2021). Literatur yang sama juga menegaskan bahwa resolusi DK PBB dipahami mengikat (berbasis Pasal 25 Piagam PBB), sehingga veto menjadi instrumen yang dapat menghentikan lahirnya keputusan mengikat pada isu perdamaian dan keamanan internasional (Hastuti, 2011; Makarawung et al., 2024; Ratu et al., 2022).

Sementara itu, sumber yang secara eksplisit membahas hukum/politik Islam dalam kumpulan rujukan ini tidak menyediakan doktrin fikih langsung tentang "hak veto" ala DK PBB; namun, ia menyediakan parameter normatif berupa nomokrasi Islam (supremasi syariah), fiqh siyasah yang berorientasi kemaslahatan, dan mashlahah yang bertaut pada keadilan-kemanusiaan serta perlindungan lima kepentingan dasar (Chaidar, 2020; Shobahah, 2017; Thoyyibah et al., 2024).

Dengan parameter tersebut, "hak menolak/menggagalkan keputusan" dalam perspektif etik-hukum Islam (berdasarkan sumber yang tersedia) lebih dapat dibenarkan sebagai instrumen koreksi demi kemaslahatan dan keadilan, bukan sebagai privilege permanen yang digunakan untuk melindungi kepentingan sempit sehingga menghambat perlindungan korban dan penyelesaian sengketa secara adil (Shobahah, 2017; Thoyyibah et al., 2024)—sebuah titik yang juga beresonansi dengan kritik dan gagasan pembatasan/reformasi veto dalam literatur hukum internasional yang tersedia (Adi, 2020; Aulia, 2023; Saryono et al., 2022).

________________________________________

DAFTAR PUSTAKA

Adi, D. W. S. (2020). Pembatasan hak veto dalam DK-PBB terkait konflik bersenjata di Suriah. Jurnal Hukum Lex Generalis, 1(9), 1–20. https://doi.org/10.56370/jhlg.v1i9.222

Aisyah, D. N., & Permanasari, A. (2022). Tinjauan normatif peran Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam menjaga perdamaian dunia (studi kasus konflik antara Rusia dan Ukraina). Teras Law Review Jurnal Hukum Humaniter dan HAM, 3(2), 113–126. https://doi.org/10.25105/teraslrev.v3i2.15049

Aulia, S. T. (2023). Upaya perubahan pengambilan keputusan pada penyelesaian sengketa di badan PBB sebagai wujud optimasi PBB dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Padjadjaran Law Review, 11(2), 179–190. https://doi.org/10.56895/plr.v11i2.1271

Chaidar, A. (2020). Nomokrasi Islam untuk Indonesia. Aceh Anthropological Journal, 4(1), 1. https://doi.org/10.29103/aaj.v4i1.3150

Damayanti, N. S. (2020). Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam kaitannya dengan penegakan hukum oleh Mahkamah Pidana Internasional (prospek dan tantangan). Sasi, 26(2), 251–265. https://doi.org/10.47268/sasi.v26i2.253

Hastuti, L. (2011). Pengadilan hak asasi manusia sebagai upaya pertama dan terakhir dalam penyelesaian pelanggaran berat hak asasi manusia di tingkat nasional. Jurnal Dinamika Hukum, 12(3). https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.3.197

Khafis, M., Tulaila, B., Irena, D., Hasanah, A., & Ardianto, B. (2024). Analisis penggunaan hak veto dan dampaknya terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB untuk Palestina. Journal of International Multidisciplinary Research, 2(6), 330–334. https://doi.org/10.62504/jimr596

Makarawung, J. F. J., Waas, R. M., & Daties, D. R. A. (2024). Kedudukan resolusi Dewan Keamanan PBB menurut Pasal 25 Piagam PBB. Balobe Law Journal, 42–50. https://doi.org/10.47268/balobe.v4i1.2051

Marasabessy, M., Hanafi, I. H., & Wattimena, J. A. Y. (2023). Fungsi Dewan Keamanan PBB dalam penyelesaian konflik bersenjata internasional. Tatohi Jurnal Ilmu Hukum, 3(6), 544. https://doi.org/10.47268/tatohi.v3i6.1814

Mardenis, M. (2011). Perkembangan konstelasi politik internasional dan implikasinya terhadap politik hukum nasional Indonesia dalam pemberantasan terorisme. Jurnal Dinamika Hukum, 11(1). https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.1.88

Maulana, F. (2024). Paradoks HAM dalam hubungan internasional: Humanitarian intervention di Suriah. Journal of Law Administration and Social Science, 4(2), 234–241. https://doi.org/10.54957/jolas.v4i2.614

Mikail, K. (2018). Perjanjian nuklir Iran dan pengaruhnya terhadap kepentingan USA-Israel di Timur Tengah. Jurnal Icmes, 2(1), 69–85. https://doi.org/10.35748/jurnalicmes.v2i1.18

Millenio, M. F. (2021). How the judgement effective? The role of United Nations in conflict resolution between Palestine and Israel. The Digest Journal of Jurisprudence and Legisprudence, 2(2), 197–230. https://doi.org/10.15294/digest.v2i2.48637

Mubin, S., & Adha, R. M. (2022). Upaya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai organisasi internasional dalam menengahi konflik Rusia dan Ukraina pada tahun 2022. Jurnal Pena Wimaya, 2(2). https://doi.org/10.31315/jpw.v2i2.7607

Puspita, N. Y. (2022). Invasi Rusia ke Ukraina jilid II: Agresi atau self-defense? Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 7(3), 600. https://doi.org/10.17977/um019v7i3p600-608

Ratu, S. A., Resnawati, S., & Sitamala, A. (2022). Status hukum resolusi Dewan Keamanan PBB dalam ranah hukum nasional Indonesia. Ajudikasi Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 19–36. https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v6i1.4553

Rezasyah, T. (2019). Peranan diplomat Indonesia dalam memperjuangkan Palestina di PBB (masa Presidency of the UNSC Mei 2019). Jurnal Icmes, 3(2), 122–136. https://doi.org/10.35748/jurnalicmes.v3i2.55

Sanjivani, S. B., & Hapsari, R. D. (2021). Hambatan PBB dalam merespons mass atrocity di Suriah pada tahun 2011–2013. Proceeding International Relations on Indonesian Foreign Policy Conference, 1(1), 203–222. https://doi.org/10.33005/irofonic.v1i1.22

Saryono, S., Fajarianti, A., Kurniawati, L. D., Akbariah, A. A., Jabar, I. A., & Yulyanti, F. (2022). Sikap politik dan hukum internasional Indonesia terkait penyerangan Rusia ke Ukraina. Jurnal Citizenship Virtues, 2(2), 386–397. https://doi.org/10.37640/jcv.v2i2.1529

Sefriani, S. (2009). Kewenangan Dewan Keamanan menghentikan yurisdiksi ICC: Studi kasus Resolusi Dewan Keamanan Nomor 1497 Tahun 2003. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 16(1), 34–59. https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss1.art3

Sekartadji, K. (2017). Prospek dan tantangan International Criminal Court. Jurnal Hukum & Pembangunan, 34(2), 91. https://doi.org/10.21143/jhp.vol34.no2.1431

Shobahah, N. (2017). Penggunaan hak interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat perspektif fikih siyasah. Ahkam Jurnal Hukum Islam, 5(1). https://doi.org/10.21274/ahkam.2017.5.1.17-39

Talim, G. L. (2018). Sengketa Yerusalem antara Palestina dan Israel. Lex Journal Kajian Hukum dan Keadilan, 2(1). https://doi.org/10.25139/lex.v2i1.1018

Thoyyibah, I., Maharani, S. D., Alamsyah, R., & Rosmala, R. (2024). Landasan etik nilai keberpihakan Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 tentang dukungan terhadap perjuangan Palestina. Jurnal Pendidikan Sains Sosial dan Agama, 9(2), 41–54. https://doi.org/10.53565/pssa.v9i2.1013

Widjaja, F. A. (2023). Kedudukan Majelis Umum dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jurnal Hukum Lex Generalis, 4(1), 1–27. https://doi.org/10.56370/jhlg.v4i1.352